The Society of Indonesian Environmental Journalists atau SIEJ mendorong isu-isu lingkungan mainstream di newsroom media dan meningkatkan kapasitas jurnalis
Kesempatan bagi para jurnalis dari berbagai platform media di Indonesia untuk mengikuti Program Pelatihan Virtual isu energi dengan tema “Transisi Energi”.
Program pelatihan yang diselenggarakan Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia (CASE) Project – sebuah kemitraan global yang mendukung transisi menuju sistem penyediaan energi yang bersih, terjangkau, dan aman di wilayah Indonesia, Thailand, Filipina dan Vietnam, ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para jurnalis mengenai pengetahuan sektoral terkait transisi energi dan meningkatkan keterampilan jurnalistik dalam membangun narasi tepat dan menempatkan topik ini sebagai prioritas agenda publik jangka panjang.
Kegiatan dilaksanakan secara daring. Di tiap sesi akan menghadirkan narasumber pakar yang kompeten dibidangnya.
Peserta akan diberikan pembekalan di awal untuk memahami isu energi khususnya mengenai transisi energi dari para pakar dan metode peliputan sehingga nantinya dapat menghasilkan proposal liputan dan karya jurnalistik yang berkualitas.
Untuk menjadi peserta, jurnalis dapat mengisi dan mengirimkan formulir, serta melampirkan surat rekomendasi dari editor/pemimpin redaksi melalui link berikut https://bit.ly/DaftarPelatihanIESR_CASE
Batas waktu penerimaan formulir pada Hari Selasa, 31 Agustus 2021t.
Peserta terpilih yang lolos mengikuti training ini akan diminta untuk melengkapi syarat kelengkapan CV terbaru dan surat rekomendasi dari editor atau pemimpin redaksi untuk mengikuti kegiatan yang berlangsung pada 7 September – 7 Oktober 2021.
Panitia akan mengirimkan pemberitahuan resmi mengenai terpilih atau tidaknya jurnalis yang sudah mendaftar dalam program ini. Pengumuman resmi juga akan dirilis di wesite siej.or.id dan akun media sosial SIEJ (IG, Twitter dan Facebook).
Peserta yang lolos berhak mendapatkan :
Sertifikat
Subsidi kuota internet
Grant bagi peserta
Hadiah menarik untuk 3 (tiga) tulisan terbaik
Kesempatan berpartisipasi dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2021
Kesempatan mengembangkan jejaring
Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
The Society of Indonesia Environmental Journalists
Hendri Roris Sianturi (SIEJ) – 0852.9699.3736
Tyas Sastradipradja (ID COMM) – 0819.0800.0322 / email tyas@idcomm.id
Indonesia memiliki 243 jenis mangrove yang tergolong dalam 197 marga dan 83 suku dari 286 jenis di Asia Tenggara (IBSAP 2015-2020). Dari 202 jenis mangrove yang sudah diketahui, 166 jenis terdapat di Jawa, 157 jenis di Sumatera, 150 jenis di Kalimantan, 142 jenis di Papua, 135 jenis di Sulawesi, 133 jenis di Maluku dan 120 jenis di Kepulauan Sunda Kecil.
Peran jurnalis dan generasi muda sangat penting dalam pelestarian mangrove di Indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dan pemuda terkait mangrove, Yayasan KEHATI mengadakan pelatihan Identifikasi Mangrove dan Panduan Program CSR Rehabilitasi Mangrove di Indonesia.
Waktu pelaksanaan : Hari : Jumat, 23 Juli 2021 Pukul : 13.00 -16.00 WIB Tempat : Zoom Meeting
Pembicara :
Dr. Rudhi Pribadi (Dosen FPIK Universitas Diponegoro )
Yasser Ahmed (Manager Program Ekosistem kelautan Yayasan KEHATI )
Moderator : Julian Saputra ( Technical Assistant Program Ekosistem kelautan Yayasan KEHATI)
Pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan mangrove dari sisi jenis (endemik dan non endemik), habitat, manfaat, tantangan pelestarian dan hasil penelitian terbaru serta memberikan panduan yang tepat tentang pelaksanaan program CSR rehabilitasi mangrove di Indonesia.
Warriors dapat mengikuti pelatihan dengan mendaftarkan diri pada tautan http://bit.ly/IdentifikasidanPanduanProgramCSRMangrove klik link di bio
Info selengkapnya : hubungi Yayasan KEHATI : +62 852-8804-3838
Rp 3,4 triliun lebih pembayaran ganti rugi dari perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia yang telah berkekuatan hukum (inkrach) dalam putusan perkara perdata, hingga kini belum masuk kas negara.
Data itu tercatat dari kasus perdata kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015-2021, yang berhasil dimenangkan dalam kasus penegakan hukum karhutla oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Dirjen Penegakan Hukum Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini hanya Rp 78,5 miliar pembayaran ganti rugi yang berhasil di eksekusi.
Selama kurun waktu tersebut, Gakkum KLHK berhasil mencabut 3 izin operasional, 16 pembekuan izin, 91 paksaan pemerintah, menerbitkan 633 surat peringatan dan 743 sanksi administratif. Serta pengawasan terhadap 638 perusahaan dan indvidu yang melakukan aktivitas kehutanan dan lahan di Indonesia.
Selain itu tercatat 11 kasus karhutla telah inkracht dengan pidana dan denda, 3 masih P-21 dan 5 perusahaan dalam proses sidik.
Direktur Penegakan Hukum Pidana Dirjen Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Yazid Hurhuda mengungkapkan, proses eksekusi denda dari perusahaan pelaku karhutla masih terkendala teknis di lapangan maupun birokrasi, dimana wewenang eksekusi sepenuhnya ada di tangan pengadilan.
“Dalam gugatan perdata, kami Legal standing-nya sebagai penggugat mewakili kepentingan lingkungan yang rusak akibat karhutla. Ada yang menang dan inkracht, tapi eksekusi putusan menjadi wewenang ketua pengadilan dimana kasus diperkarakan. Kami memohon dieksekusi, mendorong dan menghadap ketua Pengadilan Negeri. Tapi banyak pertimbangan dan permasalahan teknis di lapangan,” ungkap Yazid dalam Wokshop Jurnalis Build Back Better “Karhutla dan Komitmen Penegakan Hukum” yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) secara daring, Sabtu (26/6/2021).
Salah satunya adalah menghitung aset dari perusahaan pelaku karhutla yang digugat. Pihaknya kesulitan mengajukan penyitaan aset sebagai alat pemenuhan bukti untuk memenangkan gugatan.
“Praktik di lapangan tidak mudah. Waktu itu yang penting kita gugat dulu dan menang dulu. Begitu menang dan mengajukan eksekusi, dipertanyakan asetnya. Karena itu kita sekarang dalam proses menelusuri aset agar bisa diajukan ke pengadilan untuk dieksekusi,” imbuhnya.
Belum lagi tantangan di lapangan. Banyak intervensi dan perlawanan fisik dan psikis, digugat pra peradilan, dipidanakan dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Hingga penyidik dilaporkan ke polisi dan dijadikan tersangka.
Yazid mencontohkan dalam kasus karhutla di Aceh. Pihaknya mendapat perlawanan saat datang untuk menghitung harga kebun sawit. “Kita dihadapkan pada warga atau pekerja kebun dan akhirnya diperintahkan mundur. Personil terbatas, jadi selain berbahaya juga untuk menghindari konflik.”
Dalam kesempatan yang sama, Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB mengatakan, penanganan kasus karhutla tidak sederhana dan butuh waktu lama dalam proses pembuktian. Butuh bukti sains dan teknologi untuk mengungkap kasus tersebut.
“Kita harus bicara scientific evident dalam menelusuri lokasi kebakaran dan mengungkap penyebabnya. Apakah itu ketidaksengajaan atau by design. Bagaimana mungkin bisa menghitung ribuan hektare lahan terbakar dalam waktu satu hari, tahu dimana titik awal lokasi terbakar dan siapa pelakunya. Teknologi juga sangat membantu dalam pembuktian,” kata ahli karhutla IPB ini.
Banyak kasus sukses dibuktikan, seperti kasus karhutla yang melibatkan perusahaan sawit Wilmar Nabati Indonesia di Kalimantan Barat yang terbukti melakukan pembakaran lahan hingga bantuan pembiayaan dari Bank Dunia untuk perusahaan ini di cabut.
Sementara itu, analisis Greenpeace Asia Tenggara menemukan: Antara 2015 – 2019, 4,4 juta hektar lahan terbakar di Indonesia. Sekitar 789.600 hektar (18 persen) telah berulang kali terbakar. 1,3 juta hektar (30 persen) dari area kebakaran yang dipetakan berada di konsesi kelapa sawit dan bubur kertas (pulp). Bahkan, karhutla tahunan terburuk sejak 2015 membakar 1,6 juta hektar hutan dan lahan atau setara 27 kali luas wilayah DKI Jakarta.
Data analisis jejak kebakaran yang terjadi dalam lima tahun terakhir, berada di tujuh provinsi rawan kebakaran hutan yakni Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Kiki Taufik, Global Project Leader of Indonesia Forest Campaign di Greenpeace Southeast Asia menyebutkan, sebanyak 258 sanksi administratif diterbitkan, dengan 51 tuntutan pidana dan 21 gugatan perdata. 8 dari 10 perusahaan kelapa sawit dengan area terbakar terbesar di konsesi mereka dari 2015 hingga 2019, belum menerima sanksi apapun.
“Kenapa kebakaran berulang terus terjadi. Dari 1,6 juta ha, 600 ribu ha lahan kebakaran berulang di lokasi yang sama meski pemerintah punya komimen kuat. Misalnya, total kebakaran lahan konsesi Sinarmas Grup dalam lima tahun mencapai 283 ribu ha. Tahun 2019 terbakar 73 ribu ha. Kebakaran hingga 11% dari luas lahan. Bagaimana praktik di lapangan dan kenapa tidak ada efek jera,“ ungkap Kiki.
Yang menarik menurut Kiki, wilayah yang terbakar pertama kali diindikasikan akan jadi lahan perkebunan kelapa sawit.
Dalam workshop tersebut, Ketua Umum The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Rochimawati, menekankan pentingnya media mengangkat dan mengawal isu kebakaran hutan dan lahan serta penegakan hukumnya.
“Jurnalis dan media mempunyai peran besar untuk mengangkat Isu ini mengingat selama ini monitoring kasus karhutla masih lemah. Upaya menekan kasus karhutla dapat terus mendapat perhatian penegak hukum, perusahaan, pemerintah dan masyarakat apabila terus disuarakan dan mendapat perhatian. Apalagi di tengah kondisi pandemi ini,” jelasnya.
Dalam laporan Bank Dunia, total kerugian ekonomi dari kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2019 mencapai US$ 5,2 miliar atau sekitar Rp 72,9 triliun. Nilai tersebut setara dengan 0,5 % Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama ini kebakaran hutan kerap terjadi karena ulah manusia yang membuka lahan dengan cara dibakar. Dalam lima tahun terakhir, terjadi 17 ribu lebih peristiwa karhutla di sejumlah daerah. Data BNPB menunjukkan, peristiwa karhutla mengalami penurunan drastis sebanyak 81 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada 2019 karhutla berdampak terhadap 1.649.258 ha. Pada 2020, karhutla berdampak terhadap 296.942 hektare. Dalam Rakornas Penanggulangan Bencana 2021, per Januari 2021 terjadi 173 peristiwa karhutla dengan luas lahan 35.273,00.
Komitmen dalam mencegah dan menanggulangi karhutla, ditunjukkan pemerintah dengan regulasi terbaru melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Komitmen penanganan karhutla ditunjukan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014 dengan menyerukan perlindungan gambut secara menyeluruh dengan melarang usaha di lahan gambut dan mengembalikan fungsi lahan-lahan gambut.
Komitmen dalam mencegah dan menanggulangi karhutla, dikuatkan dengan regulasi terbaru melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Namun, pemerintah Indonesia dinilai belum menunjukkan penegakan hukum yang serius dan efektif dalam melindungi hutan dan lahan gambut dari pembakaran.
Analisis Greenpeace Asia Tenggara menemukan: Antara 2015 – 2019, 4,4 juta hektar lahan terbakar di Indonesia. Sekitar 789.600 hektar (18 persen) telah berulang kali terbakar. 1,3 juta hektar (30 persen) dari area kebakaran yang dipetakan berada di konsesi kelapa sawit dan bubur kertas (pulp). Bahkan, karhutla tahunan terburuk sejak 2015 membakar 1,6 juta hektar hutan dan lahan atau setara 27 kali luas wilayah DKI Jakarta.
Sebanyak 258 sanksi administratif diterbitkan, dengan 51 tuntutan pidana dan 21 gugatan perdata. 8 dari 10 perusahaan kelapa sawit dengan area terbakar terbesar di konsesi mereka dari 2015 hingga 2019, belum menerima sanksi apapun.
The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menyelenggarakan workshop “Build Back Better” : Karhutla dan Komitmen Penegakan Hukum.
Sebuah program workshop yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan peningkatan kapasitas jurnalis mengenai isu kebakaran hutan dan lahan, serta bagaimana penegakan hukumnya selama ini di Indonesia. kepada jurnalis di Indonesia, khususnya anggota SIEJ.
Program ini didasari pada banyaknya peristiwa kebakaran hukan dan lahan di Indonesia, dan masih minimnya penegakan hukum dalam penyelesaian penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan.
Workshop dilaksanakan secara virtual yang dapat diakses jurnalis peserta workshop yang dilaksanakan pada :
Waktu : Sabtu, 26 Juni 2021
Pukul : 10.00 – 12.30 WIB
Tempat : dalam jaringan (daring) internet Zoom Meeting
Workshop yang di dukung Climate and Land Use Alliance (CLUA) ini memberikan gambaran tentang isu kebakaran hutan dan lahan, akar permasalahan, penanganan karhutla, tantangan, penegakan hukum, korporasi dalam isu karhutla, dan bagaimana tantangan meliput isu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Empat pembicara hadir dalam workshop, yaitu :
Yazid Nurhuda, Direktur Penegakan Hukum Pidana KKP ( mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan)
Topik bahasan: Penanganan dan Penegakan Karhutla di Indonesia
2. Kiki Taufik, Global Project Leadder of Indonesia Forest Campaign, Greenpeace Southeast Asia.
Topik bahasan : Hasil Penelitian dan Temuan Kasus Karhutla di Indonesia
Topik bahasan : Meliput Isu Karhutla, Pengalaman dan Tantangan
4. Profesor Dr Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Perlindungan Hutan Fakultas Kehutanan IPB, Ahli Karhutla
Topik Bahasan : Mengawal Kasus Karhutla di Indonesia, Korporasi dalam Karhutla
Jurnalis dari berbagai platfom media yang bekerja di wilayah Indonesia berpartisipasi dalam workshop ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan dana pengganti paket internet.
Semua peserta workshop berhak mengajukan proposal / ToR peliputan terkait isu Kebakaran Hutan & Lahan dan Komitmen Penegakan Hukum. Proposal yang lolos seleksi dan terpilih akan mendapatkan bantuan hibah pendanaan peliputan jutaan rupiah.
The Society of Indonesian Environmental Journalists mengundang 30 jurnalis dari Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan untuk mengikuti workshop dan fellowship jurnalis lingkungan dengan tema : “Build Back Better” : Efektivitas Skema Perhutanan Sosial dalam Penyelamatan Hutan”
Tata kelola kehutanan, perkebunan dan lahan di Indonesia sering menjadi catatan buruk yang mencoreng bangsa Indonesia di mata global. Di dalam negeri, buruknya tata kelola dan penegakan hukum yang lemah memicu alih fungsi lahan atau deforestasi. Sementara konflik ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi yang diderita para pihak yang berkonflik, bahkan di beberapa kasus, konflik ini berujung korban jiwa.
Penerbitan berbagai izin, perambahan serta tumpang tindih kepemilikan lahan menjadi penyebab banyaknya konflik berbasis lahan di berbagai daerah. Konflik itu terjadi antarmasyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, terdapat 241 kasus konflik agraria di Indonesia sepanjang 2020 dengan luas lahan yang terdampak 624.272 hektar. Konflik tersebut paling banyak terjadi di konsesi perkebunan sawit dan melibatkan 135.332 kepala keluarga di 359 daerah.
Empat provinsi yang paling tinggi angka konflik agraria di Indonesia terjadi di Sumatera. Riau adalah yang paling tinggi dengan jumlah 29 kasus pada tahun 2020 dengan luas lahan terdampak mencapai 60.339 hektar. Data ini lebih kecil dibandingkan yang diekspos Scale Up, LSM berbasis di Pekanbaru. Scale Up mencatat ada 31 konflik sumberdaya alam selama tahun pertama pandemi. Sebanyak 26 kasus di antaranya terkait dengan perkebunan sawit dan sisanya konsesi hutan tanaman industri.
Konflik lahan di Jambi bahkan melibatkan komunitas masyarakat adat terpencil. KPA menyebut total lahan terdampak konflik di Jambi mencapai 17.988 hektar dengan 21 kasus sekaligus menjadi provinsi tertinggi kedua. Konflik di daerah ini berlarut-larut dan menyebabkan korban jiwa.
Tertinggi ketiga yakni Sumatera Utara dengan 19 kasus dan luas lahan terdampak 23.969 hektar. Provinsi Sumatera Selatan tercatat 17 kasus dengan luas lahan terdampak mencapai 23.969 hektar.
Dalam rangka menyelesaikan akar masalah konflik, pemerintah meluncurkan program distribusi aset sejak beberapa tahun terakhir. Konteks distribusi aset ini dalam arti memberikan hak penguasaan dan pemanfaatan lahan di sebuah kawasan bagi kelompok masyarakat.
Di awal tahun 2021, Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.929 Surat Keputusan Perhutanan Sosial bagi komunitas masyarakat di 17 provinsi. Total luasan pada Surat Keputusan (SK) tersebut mencapai 3.442.000 hektar dan mencakup sedikitnya 651 ribu kepala keluarga yang diharapkan mendapatkan manfaat dari kebijakan distribusi aset ini.
Dari jumlah tersebut, seluruh provinsi di Sumatera memperoleh SK Perhutanan Sosial, termasuk Sumatera Barat 126 SK (187.297,45 ha), Riau 31 SK (seluas 447.091,82 ha), Jambi 64 SK (32.500,92 ha), Sumatera Selatan 58 SK (26.478,36 ha), Bengkulu sebanyak 44 SK (32.710,47 ha).
Pemerintah juga menyerahkan 35 SK Hutan Adat seluas 37.526 ha di 11 provinsi, termasuk di antaranya di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Jambi. Selain itu, juga diterbitkan SK pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas untuk program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang secara simbolis diserahterimakan kepada masyarakat secara virtual. Luas program TORA mencapai 72.074,81 ha.
Dalam serah terima SK Perhutanan Sosial itu, Presiden Jokowi berharap, program perlindungan kawasan hutan dalam berbagai skema yakni Hutan Adat, Hutan Sosial dan TORA itu bisa mengurangi konflik penguasaan suatu kawasan. Apakah skema perhutanan sosial ini cara yang efektif untuk mengurangi laju deforestasi dan menjaga hutan tersisa? Persoalan-persoalan apa yang muncul dari penerapannya di lapangan? Sementara itu UU Cipta Kerja yang ditolak banyak pihak kini akan segera diimplementasikan mengingat regulasi turunannya sudah mulai diterbitkan.
Apakah UU Cipta Kerja ini akan berdampak pada upaya-upaya penyelamatan hutan? Hal tersebut akan dibahas dalam Workshop SIEJ-CLUA, pada :
Waktu : Senin, 24 Mei 2021
Pukul : 13.0015.00 WIB
Tempat : dalam jaringan (daring) internet Zoom Meeting
JAKARTA–Sebanyak 15 jurnalis dari berbagai wilayah di Indonesia berhasil mendapatkan dukungan program pendanaan peliputan isu kelautan dan perikanan dalam bingkai jurnalisme data yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bersama Yayasan EcoNusa.
Mereka terpilih dari 130 pendaftar dari media lokal, nasional dan jaringan nasional yang tersebar di 29 propinsi di Indonesia dan melewati dua tahap seleksi ketat yang berlangsung sejak Bulan Maret 2021.
Di tahap pertama, seleksi dilakukan dengan memilih 30 jurnalis untuk mengikuti enam sesi kelas belajar Journalist Fellowsea “Menjaga Luat dengan Jurnalisme Data” untuk mendalami isu kelautan dan perikanan dari sejumlah narasumber dan fasilitator jurnalisme data. Di tahap kedua, hanya 15 jurnalis yang berhak mendapatkan pendanaan untuk merealisasikan liputannya.
Koordinator Kelas Belajar Journalist Fellowsea, Adi Marseila menjelaskan, isu yang ditawarkan para pendaftar sangat beragam. “ Isu mulai dari konservasi satwa laut, dampak pembangunan di wilayah pesisir, dampak perubahan laut terhadap masyarakat lokal, alih fungsi ekosistem pesisir, dampak kapal asing bagi nelayan Indonesia. Data sheet dan tools yang dipelajari di kelas belajar menjadi alat yang bisa membantu untuk menemukan cerita yang berkaitan dengan masyarakat yang didukung dengan data.”
Rochimawati, Ketua Umum The Society of Indonesia Environmental Journalists (SIEJ) menambahkan, tingkat partisipasi pendaftar yang tinggi menunjukkan isu kelautan dan perikanan yang diusung SIEJ masih mendapat perhatian besar bagi jurnalis di Indonesia.
“Ini kabar menggembirakan, padahal hanya dua minggu publikasi. Isu kelautan dan perikanan yang diangkat dalam proposal peliputan juga sangat beragam. Ini menunjukkan potensi kekayaan laut Indonesia yang besar dan kejelian jurnalis dalam memilih angle peliputan,” jelas Ochi saat pembukaan Kelas Belajar Journalist Fellowsea “Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data” yang berlangsung secara virtual beberapa waktu lalu di hadapan peserta lolos untuk mendapatkan kesempatan mengikuti kelas belajar.
Menurut dia, program ini adalah bagian dari komitmen SIEJ untuk mendorong peningkatan kapasitas dan ketrampilan para jurnalis di Indonesia menghasilkan liputan kritis dan mendalam tentang lingkungan khususnya isu kelautan dan perikanan berbasis jurnalisme data, mengingat seiring dengan perkembangan teknologi pemanfaatan sumber data menjadi bagian yang tak terpisahkan dan penting dalam aspek kehidupan.
“Para jurnalis punya andil dalam mendorong perubahan melalui laporan yang kritis dan menyuguhkan solusi. Sebuah laporan jurnalistik berbasis data yang kritis akan memberikan dampak kesadaran masyarakat. Untuk itu, jurnalis harus memiliki keterampilan mengemas informasi penting dan edukatif menjadi berita yang menarik,” jelasnya.
Hal senada disampaikan jurnalis senior Brigitta Isworo yang menjadi pembicara dalam kelas belajar Fellowsea. Jurnalis harus mempunyai konsistensi yang tinggi untuk mencari informasi dari berbagai sumber data dan menguak persoalan yang selama ini tak terlihat.
“Sebenarnya banyak sumber data yang tidak kita pedulikan justru berpotensi menguak persoalan yang selama ini tak terlihat dan menjadi berita besar. Sayangnya kita tidak mempunyai budaya itu di media karena itu membutuhkan konsistensi, energi, sumber daya manusia yang konsisten. Sementara newsroom dikejar-kejar isu terbaru, sehingga pendalaman itu perlu wadah khusus.,” kata anggota The Climate Reality Project ini.
Bustar Maitar, Founder dan CEO Yayasan Econusa menambahkan, apresiasi ini sekaligus tantangan bagi jurnalis Indonesia untuk belajar menampilkan informasi aktual, berkualitas dan bisa mendorong perubahan yang lebih baik terutama terkait isu laut di Indonesia.
“Harapannya publik tidak merujuk pada jurnalis asing tapi mendorong jurnalis di Indonesia menampilkan informasi yang berkualitas, tidak hanya di nasional tapi juga di daerah.”
Journalist Fellowsea 2021 “Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data” merupakan program bagi para jurnalis terpilih di Indonesia untuk mengikuti kelas belajar jurnalisme data.15 jurnalis terpilih berhak mendapatkan pendanaan peliputan masing-masing sebesar Rp 5 juta.
Pasca Kelas Belajar, para jurnalis didampingi mentor akan merealisasikan proposal liputan isu Kelautan dan Perikanan dalam bentuk karya jurnalistik berbasis jurnalisme data untuk mendapatkan penghargaan dengan total nilai Rp 22,5 juta.
Sebelumnya, SIEJ juga menggelar Forum Editor untuk mempertemukan para pimpinan media dan stakeholder seperti dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, Indonesian Data Journalism Network dan Econusa untuk menambah perspektif newsroom pada isu kelutan dan perikanan di Indonesia.
Narahubung :
Rochimawati, Ketua SIEJ (ochi.april@gmail.com)
Noni Arnee (aernee@gmail.com)
Lampiran nama-nama penerima Jurnalist Fellowsea “Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data” SIEJ dan EcoNusa
