Tiga pekan setelah pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim COP26 Perserikatan Bangsa Bangsa, kritik dari berbagai pihak terus disuarakan. Mulai dari komitmen setiap negara yang dinilai kurang ambisius, hingga negosiasi yang dinilai hanya memperdagangkan lingkungan melalui konsep net-zero emissions yang ditargetkan tercapai pada 2050 mendatang. Pemerintah Indonesia mengaku berkomitmen mencegah dampak krisis iklim. Namun, praktik eksploitasi batu bara dan deforestasi untuk pembangunan di Indonesia justru tidak dihapuskan.

Usai pertemuan COP26 UNFCCC, sejumlah organisasi lingkungan mengkhawatirkan rencana pembangunan gaya baru dengan konsep netzero carbon emissions. Konsep ini dinilai berpotensi mengganggu ruang hidup masyarakat dengan pengembangan ekonomi hijau atas nama komitmen krisis iklim.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan COP26 di Glasgow dan tantangan Indonesia selanjutnya pasca-COP26, the Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melakukan wawancara dengan Siti Maimunah pada Selasa, 23 November 2021. Perempuan lulusan Universitas Jember itu menjadi delegasi Jaringan Advokasi Tambang JATAM yang berkesempatan mengikuti konferensi iklim terbesar dan terpenting di dunia.

Siti Maimunah, aktivis Jaringan Advokasi Tambang JATAM

Selama mengawal isu lingkungan, kasus-kasus apa saja yang sering Anda tangani?

Selama ini yang saya tangani berkaitan dengan isu tambang dan perempuan. Banyak kasus diawali dengan pemberian izin tanpa diketahui masyarakat, sehingga menimbulkan konflik berlapis. Konfliknya beragam antara pemerintah dan masyarakat, perusahaan dan masyarakat, sampai tumpang tindih perizinan.

Saya mencermati pemerintah dan perusahaan memperlakukan alam seperti objek. Kebijakan yang diambil tanpa mempertimbangkan apakah kawasan itu boleh dibongkar atau apakah masyarakat perlu diberi ruang untuk diskusi terkait proyek ekstraksi untuk kebutuhan ekspor. Pola itu terus berlangsung dan semakin akut.

Saat pemerintah mengeluarkan izin yang berpotensi merusak lingkungan, bencana pun terjadi. Ketika pemerintah tidak mampu melakukan pemulihan atas kerusakan yang terjadi, gangguan kesehatan dan bencana ekologis lainnya menyusul. Pola seperti ini yang sering terjadi dalam kasus industri pertambangan. 

Ada cerita menarik dari berbagai kasus- kasus perusakan lingkungan yang pernah ditangani?

Saya tidak pernah menangani sendiri, selalu kolektif dengan kawan-kawan. Salah satu pengalaman berharga ketika mendampingi perempuan di Molo, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kasus pertambangan marmer di lahan adat, yang juga digunakan perusahaan untuk jaminan utang. Perempuan Molo mengajarkan kami bahwa alam itu seperti tubuh manusia, tulang itu seperti gunung batu, air itu seperti darah, tanah itu seperti daging, hutan itu seperti kulit dan rambut. Merusak alam itu seperti memakan tubuh kita. Lingkungan hidup tidak hanya urusan sains, tapi ada banyak dimensi pemulihan di luar kemampuan kita. Pemerintah tidak pernah memperhitungkan risiko yang dihadapi masyarakat ketika lingkungan tercemar.

Anda menjadi salah satu delegasi COP26 di Glasgow mewakili organisasi lingkungan. Menurut pangamatan Anda, bagaimana keseriusan para pemimpin dunia dalam menangani krisis iklim?

Mereka terlihat serius menangani krisis iklim, tapi dengan kebijakan yang justru hanya menguntungkan korporasi. Misalnya komitmen netzero emissions, seolah-olah emisi karbon di nol-kan dalam kerangka netral karbon untuk menangani krisis iklim. Kita boleh membakar energi fosil asal tetap menanam hutan. Rekayasa-rekayasa seperti ini tentunya akan menyulitkan kita untuk segera beralih dari energi fosil, apalagi mencapai netzero emissions.

Komitmen yang disampaikan justru tidak menurunkan emisi gas rumah kaca, tapi mengkomodifikasi alam dengan sistem netzero emissions dalam bentuk perdagangan karbon. Krisis tidak direspons dengan pemulihan, tapi dengan memperdagangkan krisisnya.

Bagaimana dengan langkah yang diambil pemerintah Indonesia saat COP26 berlangsung?

Selain topik tentang sawit dan batu bara, Indonesia menyampaikan tentang rencana pengembangan energi hijau. Salah satunya dengan mengembangkan komoditas mobil listrik. Padahal mobil listrik juga termasuk energi kotor karena baterai mobil membutuhkan nikel. Daerah-daerah yang akan dijadikan wilayah pertambangan tentu memengaruhi ruang hidup masyarakat yang diambil untuk keperluan tambang nikel, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah. Pulau Halmahera, Maluku, juga tercemar parah akibat aktivitas pertambangan. Kondisi seperti ini tidak pernah ada dalam laporan Presiden saat berpidato di COP.

Pengembangan energi hijau yang disampaikan Indonesia juga menyiratkan aktivitas penambangan yang lebih besar lagi di Sumatera Utara untuk kebutuhan seng (Zn) sebagai bahan baterai listrik. Dampaknya? Lahan kebun durian masyarakat akan hilang. Ekonomi berkelanjutan masyarakat juga ikut hilang, belum lagi pelepasan karbon ke atmosfer yang akan memperburuk dampak krisis iklim karena semakin luasnya lahan yang dikonversi.

Komitmen Indonesia kurang ambisius?

Menurut saya, komitmen Indonesia tidak akan menurunkan emisi gas rumah kaca. Sebaliknya, justru akan meningkatkan GRK karena tidak ada upaya menurunkan penggunaan energi fosil, terutama batu bara. Yang terjadi justru memperbesar dan memperburuk dampak krisis iklim yang dihadapi masyarakat.

Pernyataan menteri LHK tentang pembangunan dan deforestasi menuai kritik. Bagaimana tanggapan Anda?

Meski banyak yang dilakukan KLHK untuk perlindungan hutan, tapi memang belum maksimal.  Salah satunya pengakuan atas hutan adat – prosesnya sangat lambat dibandingkan pemberian izin untuk konsesi lahan. Pembangunan yang dilakukan sekarang justru menciptakan kesenjangan ekonomi dan kerusakan lingkungan yang masif.

Bagaimana pandangan Anda tentang bisnis pertambangan yang seringkali didukung pemangku kepentingan? 

Berdasarkan temuan saat saya penelitian S2 dan S3 tentang batu bara, Kalimantan Timur menjadi pemasok batu bara terbesar di Indonesia. Kalimantan Tengah akan menjadi wilayah perluasan selanjutnya untuk dieksploitasi. Praktik eksploitasi tidak akan pernah berhenti jika perusahaan dengan mudah mendapatkan izin dari pemerintah. Penelitian JATAM membuktikan bagaimana para elit partai dan politikus terlibat dalam pemberian izin konsesi pertambangan. Ini yang disebut JATAM sebagai ijon politik.

Anda juga sering menuliskan catatan Anda selama berada di Glasgow. Mengapa Anda melakukan itu?

COP itu pertemuan elit. Pada 1 November lalu saat COP26 dimulai, saya menerima kabar duka dari Kalimantan Timur, seorang warga meninggal di lubang tambang.

Pesan tentang meninggalnya Feby, dan sebelumnya sudah 39 orang yang meninggal di lubang tambang, rencana pengembangan wilayah tambang batu bara, dan status Indonesia sebagai salah satu negara pengeskpor batu bara terbesar di dunia adalah beberapa contoh isu-isu lingkungan yang tidak pernah disampaikan dalam agenda COP. Saya berusaha ikut menyuarakan ini dalam COP26 di Glasgow dan  catatan harian.

Selain itu, Glasgow merupakan kota penting sebagai refleksi penyebab krisis iklim. Glasgow adalah kota kedua imperium, di mana Britania Raya memulai revolusi industri dengan mesin uapnya. Pertemuan COP26 yang dilaksanakan di antara Sungai Clyde merupakan salah satu lokasi pabrik kapal. Glasgow adalah kota yang hidup dari perdagangan tekstil, tembakau dan gula yang dieksploitasi dari negara jajahan. Penyelenggaraan COP26 di Glasgow menjadi simbol penyebab krisis iklim dan potret kapitalis yang menumpuk kekayaan dengan kekerasan dan perampasan dari negara jajahannya.

Saya lalu membayangkan apa bedanya dengan pemerintah sekarang yang melakukan kekerasan dengan memaksakan proyek pembangunan yang menyebabkan krisis iklim. Ini menjadi pola berulang dari apa yang pernah terjadi di Glasgow pada masa lalu. Alasan itu yang mendorong saya untuk membuat catatan, agar saya lebih mudah merefleksikan sejarah dan krisis iklim.

Pasca-COP26, hal-hal apa saja yang perlu terus dikawal?

Menurut saya penting dicermati konsekuensi proyek netzero emissions yang berpotensi menggusur rakyat. Misalnya, pembangunan energi terbarukan untuk solar sel dalam skala besar. Kedok proyek hijau seperti ini jangan malah merugikan masyarakat atas nama komitmen krisis iklim.

Peran anak muda dalam mengatasi krisis iklim terus didorong. Bagaimana cara melibatkan lebih banyak anak muda dalam menjaga lingkungan?

Anak muda harus diperlakukan sama pentingnya dengan nelayan, petani, dan perempuan, dan entitas lainnya. Sebagai entitas yang punya kebutuhan khusus, pandangan, dan pengalaman hidup yang berbeda, mereka akan menjadi generasi berikutnya yang menghadapi dampak krisis iklim. Mungkin dampak krisis iklim yang mereka hadapi justru akan lebih buruk di bandingkan sekarang, sehingga penting untuk membangun kesadaran mereka tentang ancaman krisis iklim, tidak menjadi perusak alam berikutnya, dan melibatkan mereka secara langsung dalam upaya menjaga lingkungan.

Banner Image : Aksi demontrasi pegiat lingkungan dalam perhelatan KTT COP26 UNFCC di Glasgow. Foto : istimewa/Siti Maimunah

Ketergantungan Indonesia terhadap industri pertambangan makin masif. Tidak hanya di pulau-pulau utama di Indonesia, tapi eksploitasi minerba secara besar-besaran juga masif terjadi di pulau-pulau kecil di Indonesia.

Catatan Jatam menyebut, sedikitnya 55 pulau kecil  sudah dikuasai oleh tambang. Moratorium diperlukan agar Indonesia bisa lepas dari ketergantungan industri ekstraktif sebagai sumber energi primer dan beralih ke sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Namun, upaya moratorium tersebut nampaknya sulit terwujud seiring banyaknya insentif di sektor pertambangan melalui UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Terlebih lagi, sejumlah proyek strategis nasional (PSN) berkaitan dengan industri pertambangan, sehingga karpet merah untuk industri tersebut bakal terus dibentangkan.

Dalam siaran langsung (live) di akun resmi Instagram SIEJ_info, baru-baru ini, Budi Nurgianto , Bidang kampanye The Society of Indonesian Environmental Jornalists (SIEJ) berbincang Melky Nahar, Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional yang bercerita tentang gambaran nasib pulau-pulau kecil di Indonesia yang dicaplok perusahaan tambang untuk dieksploitasi. Juga bagaimana patgulipat para pengusaha tambang mengoperasikan izin pertambangan.  

Bagaimana Anda melihat gambaran isu tambang di Indonesia ?

Isu tambang ini isu berat dan tidak terlalu banyak orang  yang tertarik untuk terlibat di dalamnya. Meskipun kalau bicara konteks rusaknya, jauh lebih besar bahkan tidak hanya dialami di tempat dimana perusahaan itu beroperasi tapi juga terhubung dengan warga di kota, entah itu konteks polusi pembakaran barubara di PLTU, di udara, pangan yang sudah di konsumsi orang-orang kota.

Tapi yang jelas kalau bicara tambang di pulau-pulau kecil di Indonesia coba kita runut secara praktis ketika UU Minerba tahun 2019 di sahkan, ketika ada kewenangan sama yang dimiliki bupati, walikota, gubernur atau menteri, lonjakan jumlah izin pertambangan memang sangat besar. Bahkan tercatat lebih dari 11 ribu izin dan sebagian wilayah operasi dari pertambangn itu masuk okupansi pulau kecil di Indonesia.

Izin tambang merambah dipulau-pulau kecil di Indonesia, seperti apa kondisinya?

Jatam mencatat ada 55 pulau kecil di Indonesia yang telah lama diobrak abrik perusahaan tambang sebagian besar nikel, emas, batubara, migas dan seterusnya.

Kalau kita cek, rata-rata pulau kecil ini ada di bagian utara Maluku, Papua dan sekitarnya yang ada pulau kecil dan Kepulauan Sulawesi yang mempunyai banyak pulau kecil. Sumatera juga ada beberapa pulau kecil di sekitarnya. Di Kalimantan bagian utara ada Pulau Bunyu yang juga mempunyai nasib sama ddengan Pulau Romang (Maluku). Di Maluku Utara ada Pulau Gebe yang sejak awal dihabiskan kemudian dilanjut di Pulau Gee dan Pulau Pakal. Ada banyak pulau kecil, begitu juga di Papua bagian barat dan sekitarnya.

Misal nasib Pulau Pakal yang sudah habis hampir rata dengan laut dan beberapa waktu lalu mereka melakukan reklamasi. Dan Pulau Gee yang sedang  dihabisi. Atau kalau kita mau geser ke yang update ada Pulau Sangihe yang sedang diganggu perusahaan yang lebih parah lagi mereka mau okupansi lebih dari setengah pulau. Perusahaan diduga menyusupi Rancanagn Perda RTRW kabupaten Konawe, begitu juga dengan pulau-pulau lainnya.

Apakah ekspansi tambang ke pulau-pulau kecil ini terjadi karena sumber daya alam di pulau-pulau besar sudah mulai habis dikeruk?

Sebagian besar pulau-pulau kecil ini dibebani dengan perusahaan yang bergerak di usaha nikel, sehingga kalau emrujuk pada hal itu sebenarnya eskpansi pertambangan yang masuk ke pulau-pulau kecil kita akhir-akhir ini lebih banyak didorong oleh satu kepentingan global terutama industri yang bergerak di mobil listrik dan sejenisnya. Mereka butuh pasokan bahan baku nikel, cobal, mangan dan lainnya untuk kemudian mendapatkan pasokan bahan baku sndiri.

Jadi untuk konteks nikel karena rata-rata kebutuhan pasar industri global yang besar, yang mendorong perusahaan ini ekspansi dari pulau satu ke pulau lain.

Lalu apakah ini ada hubungannya dengan eksploitasi di pulua-pulau besar yang sumber daya tambangnya sudah habis/ saya rasa tidak ada kaitannya.

Rata-rata, perusahaan itu mencari keuntungan, akan terus mengakumulasi kapitalnya dengan itu dan sama sekali tidak akan berhenti. Tiap detik kerjanya mengakumulasi keuntungan.

Praktis lebih ke permintaan pasar global. Kalau kita mundur ke belakang ada satu fenomena ketika tren penerbitan izin tambang melonjak ketika bupati, walikota, gubernur punya kewenangan yang sama. Jadi ada semacam tren atau pola si kepala daerah memberikan izin karena di belakang punya uang yang banyak. Misal satu izin Rp 1 miliar, kalau satu propinsi beri izin 20, maka kepala daerah akan dapat berapa. Sayangnya hal seperti ini tidak pernah dibongkar secara serius meski KPK pernah dorong hal ini.

Tapi kan rasanya sekarang tidak bisa diharapkan lagi karena KPK pun sudah dilumpuhkan. Di periode sebelumnya sebenarnya KPK berhasil dalam mendorong upaya pencegahan agar tidak ada ruang korupsi di balik izin tambang. Kl kita cek UU Minerba dikeluarkan sebelum atau sesudah pilkada. Jadi mustahil kalau bupati atau gubernur tidak mendapatkan apa-apa.

Yang harus kita waspadai adalah potensi-potensi kampung kita yang punya bahan tambang itu,  apalagi dengan produk hukum dan kebijakan hari ini yang disentralisir dan diambil alih pemerintah pusat lagi. Bisa jadi besok-besok kampung kita sudah ada izin tambang.

Apa yang menjadi masalahnya?

Praktis kalau bicara pulau-pulau kecil, nasibnya sudah sangat parah. Meskipun sudah semakin parah yang terjadi tidak ada upaya serius untuk menghentikan laju kerusakan. Yang terjadi justru dibiarkan.

Problemnya itu meskipun KKP punya tugas untuk itu, tapi SDM-nya tidak pernah “mau tahu” bahwa ada kementrian lain yang semestinya dimintakan tanggungjawab supaya pulau-pulau ini selamat. Tapi kenyataannya ini jalan sendirian, mis-koordinasi.

Sebenarnya seberapa pentingkah pulau-pulau kecil bagi kita? Apa fungsinya?

Praktis pulau-pulau kecil kita ini barangkali benar begitu ya ini kan tidak ada penghuninya. Tapi tidak ada penghuninya bukan berarti tidak ada kehidupan, bukan berarti tidak ada manfaat untuk kita. Di situ ada ekosistem, dijadikan tempat nelayan beristirahat atau di perairan sekitarnya tempat nelayan mencari ikan dan seterusnya. Dan praktis tidak ada upaya perlindungan serius dari pemerintah. Yang terjadi izin justru diberikan, eksploitasi terus berjalan dan resikonya adalah pulau-pulau ini jadi hancur-hancuran.

Ada narasi yang menganggap pulau kecil ini tidak ada pentingnya. Kita  boleh mengambil seluruh  kekayaan di dalamnya. Yang kita lupa adalah, di sana ada makluk non manusia yang hidup dan bergantung dengan pulau kecil dan ekosistemnya itu. Saya ambil contoh misalnya kalau kita cek  Pulau Gee atau Pulau Pakal, orangtua di sana menganggap ini 2 pulau punya sejarah penting yang erat kaitan dengan masyarakat setempat. Di sana sebagai stok alternatif pangan bagi masy setempat, tempat menambatkan perahu, tempat beristirahat setelah lelah pulang melaut, bahkan di sana punya eksistem sendiri yang harus  dilindungi karena kalau kita hancurkan maka kerusakan tidak hanya di pulaunya itu sndiri tapi juga ekosistem di sekitarnya. Entah pesisirnya, entah lautnya yang kemudian itu berdampak buruk bagi kehidupan yang lain, katakanlah nelayan yang menankap ikan dan ikannya tercemar kemudian  dampaknya pada kesehatan dan seterusnya.

Belum lagi hilangnya produktivitas mereka dan seterusnya. Ini baru konteks pulau yang tak berpenghuni. Bagaimana dengan pulau yang berpenghuni seperti Pulau Sangihe atau pulau kecil lain yang jelas-jelas kehidupannya tergantung pada sagu, pada pala, dan mereka lebih sejahtera dari situ dan kemudian perusahaan tambang masuk dan mengubah semua itu.

Kita pernah riset di pulau Gebe tahun 2016-2017, warga yang sebelumnya pangan bergantung dengan sagu, karena Antam masuk tiba-tiba berubah pola konsumsi beralih pada beras. Ini problem serius ketika perusahaan tambang keluar. Jadi warga kembali ke nol lagi hidupnya. Bahkan ada 3 ribu orang dari Pulau Gebe yang memilih kelaur dari pulau entah kemana, karena tidak ada sumber kehidupan di pulau yang “sudah dihandurkan” itu.

Nah, kalau coba kita tengok Pulau Sangihe, apa yang akan terjadi ketika PT Tambang Emas Sangihe itu mengkapling 7 kecamatan, 80 desa dengan izin tambang 33 tahun dan itu bisa diperpanjang. Itu nanti mau jadi apa ?

Tren peningkatan ekspoitasi tambang di pulau kecil itu mulai kapan?

Praktis ekspansinya setelah UU Minerba disahkan karena waktu itu bupati, walikota, gubernur mempunyai wewenang sama, kecuali pulau-pulau kecil yang mempunyai kontrak karya karena itu izin ada di pemerintah pusat atau ESDM. Tapi kalau di cek di Pulau Gebe ya bupati yang menerbitkan izinnya. Semua ada di kepala daerah.

Kita memang melihat ada beberapa daerah di timur Indonesia yang izin-izin tambang IUP yang dikeluarkan nyaris berekatan dengan momentum politik lokal. Banyak tambang ilegal bagaimana menyikapinya ?

Jatam banyak melakukan riset tambang ilegal di Samarinda. Salah satu wilayah byk sekali aktivitas tambang di Tahura Bukit Soeharto. Kawasan ini haram hukumnya di tambang tapi tambang ilegal masih aktif beroperasi dan terlalu banyak media yang nulis soal itu. Problemnya penegakan hukum terhadap tambang ilegal itu praktis tidak pernah terjadi.

Tambang ilegal ini jangan kita pikirkan sederhana, misalnya ini adalah warga yang nambang pakai linggis. Bukan, ini basis pengelolalaan seperti industri, ada eskavator, alat berat.

Mudah sebetulnya untuk menindak tinggal kita identifikasi lokasinya dimana, siapa orang di situ yang terlibat, siapa pemilik duitnya. Karena  rata-rata setiap ada aktivitas itu ada penyokongnya dan tidak mungkin mereka tidak punya duit. Ya tinggal ditindak. Nah Problemnya kenapa penegak hukum tidak menindak dengan tegas. Jangan-jangan aparat penegak hukum memeihatra itu dan dijadikan ATM. Banyak kejadian itu dan temuan Jatam dimana-mana rata-rata ketika tambang ilegal ada paasti ada aparat enegak hukum di dalamnya. Entah dia menjamin keamanannya, kalau setoran tidak lancar dia akan pindah lagi, setelah itu dibiarkan lagi. Problem ini sangat kompleks.

Bedanya memang butuh satu kekuasaan yang kuat dan solid. Kalau model pemimpin  seperti sekarang ini, rasanya tidak ada harapan juga.

Pertanyaan muncul, apakah tidak pernah melapor? Teman-teman di Kalimantan Timur sudah sangat sering sekali melaporkan hal itu, bahkan ada salah seorang camat atau sekcam yang sampai berantem, terluka karena dia menegur tambang-tambang ilegal tadi. Jadi ada back up-nya.

Jadi izin tumbuh subur ketika pemimpin daerah diberi kewenangan menerbitkan izin usaha tambang? 

Tentu ada kotribusi pemerintah pusat. Kalau kita cek kasus Sangihe itu kontrak karya dari pemerintah pusat. Pulau Wawonii yang lagi naik kasusnya juga pemenrintah daerah yang memberi izin.

Kepulauan Konawe juga bupati yang menerbitkan izin. Ada 14 izin kalau saya tidak salah ingat, atau di Maluku Utara rata-rata kepala daerah semua yang memberikan izin dan itu banyak.

Kalau cek data, 11 ribu izin dikeluarkan bupati, walikota terutama di Maluku, Sulawesi, Kalimnatan, Sumatera termasuk NTT yang kering kerontang juga itu banyak izinnya, ada sekitar 400 izin tambang. Kepala daerah seperti raja kecil karena suka menerbitkan izin.

Saya pernah bertemu pemilik perusahaan dan mengatakan urus izin ribetnya bukan di birokrasi perizinan tapi permintaan dari kepala daerah Rp 1 miliar itu berat. Meski itu murah kalau dihitung, tapi dari si bupati kalau dia terbitkan 5 izin saja, artinya sambil ongkang-ongkang kaki dapat Rp 5 mliar hanya karena dia punya otoritas kekuasaan. Rentan korupsi. Hanya sayangnya memang karena waktu itu kita hanya mengandalkan KPK, aparat lain tidak ada yang bisa diandalkan. Praktis KPK yang hanya memutus mata rantai penerbitan izin.

Dari catatan Jatam, 50 lebih pulau-pulau kecil yang dieksploitasi itu di pulau mana yang paling kritis kondisinya? Apa jenis tambangnya dan siapa pemainnya?

Kalau kita cek pulau-pulau kecil yang sudah sangat kritis sebagian besar ada di Maluku Utara dan sebagian Kepulauan Sulawesi. Maluku Utara praktis sudah hancur tidak ada kehidupan lagi itu pulau Gee, Pulau Pakal yang sudah dihabiskan mungkin sisa 1/4 saja yang dikeruk Antam. Pulau Gebe sudah lama diporakporandakan. Bukannya ditertibkan tapi bupatinya menerbitkan izin baru lagi di wilayah yang sama. Ini sesuaitu yang sangat konyol sekali.

Pulau-pulau kecil lain di bagian utara Kalimantan, Pulau Bunyu itu ada batubara, miga, semua dihajar habis-habisan.  

Jadi kalau ditanya pulau mana yang kritis ya rata-rata untuk komoditas nikel. Pulau Gee sudah  habis nikelnya dan Antam geser di Pulau Pakal yang juga sudah mau habis.

Bahkan tidak hanya di pulau kecil tapi juga di daratan Halmahera itu pulau besar ikut diokupasi daratan dan pesisirnya sehingga beberapa waktu lalu terjadi pencemaran lagi.

Praktis pulau-pulau kecil di Maluku utara, rata-rata untuk tambang nikel. Meskipun pulau kecil sudah sekritis itu belum ada satupun langkah pemerintah untuk menghentikan laju kerusakan. Dibiarkan, dieksploitasi karena kalau kita cek orang-orang yang main di belakang ini sebagian terkait dengan otoritas tertentu mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.

Di Maluku Utara ada mentri yang terlibat dalam sengkarut persoalan tambang di sana. Itu contoh bahwa urusan tambang ini adalah urusan politik karena kebijakannya kebijakan politik, yang bermain di belakang rata-rata yang punya kekuatan politik dan finansial. Orang-orang yang bermain mempunyai kuasa di lingkaran kekuasaan tertentu bahkan hingga di pemerintah pusat.

Di PT Antam bisa lihat siapa nama-nama yang pegang jabatan strategis seperti komisaris dan direktur.

Ada banyak mantan jendral, mantan politikus, ada yang hari ini menjabat sebagai menteri. Yang hari-hari ini mestinya bekerja urus pulau kecil untuk diselamatkan, tapi justru di belakang terlibat sebagai salah satu penerima manfaat karena menduduki jabatan stratgeis. Jadi keterlibatan orang ini tidak hanya keuntungan tapi memastikan operasi mereka berjalan aman tidak ada gangguan. Ini salah satunya kenapa kemudian banyak sekali orang-orang mantan jendral ditarik menduduki jabatan tertentu. Salah satunya untuk mengamankan operasi dari perusahaan-perusahaan tambang.

Sebenarnya berapa besar potensi dari penambangan di pulau-pulau kecil itu ? Apakah Jatam ada datanya?

Secara spesifik kami tidak menghitung itu, tapi salah satu poin menarik dan penting diketahui soal hitungan pendapatan perusahaan tambang yang tidak sama sekali pernah memperhatikan atau  mempertimbangkan biaya ekstra yang jauh lebih besar. Yang dihitung dari perusahaan hanya setoran ke PAD, bayar royalti, bayar pajak dan  seterusnya ,tapi tidak pernah dihitung soal bagaimana daya rusak dari hulu hingga hilir dan itu bahkan melampaui dari masa tambangnya itu sndiri. Itu tidak pernah dihitung.

Contoh, kita ambil kasus Sangihe yang mengkapling 7 kecamatan di 80 desa, menjanjikan menyerap tenaga kerja lokal, di luar itu ada bayar pajak, royalti, dan lainnya tapi tidak pernah dihitung adalah ketika mengkapling lebih dari setengah pulau, berapa banyak orang yang akan kehilangan lahan, yang itu artinya mereka kehilangan ruang produksinya, menganggur, kehilangan lapangan pekerjaan. Petani itu profesi, melaut itu lapangan kerja. Ketika lahan dialihfungsikan, ada banyak orang yang justru kehilangan ruang produksi.

Jika pun mereka masih bertahan di situ maka konsekuensinya produktifitas akan turun karena ini sudah tercemar. Seperti contoh Mama Ida yang bertahan ketika sekelilingnya sudah jual lahan, dia tidak bisa bertahan karena produktivitasnya menurun, akses untuk masuk saja susah maka tidak ada pilihan lain selain jual lahan.

Itu yang sama sekali tidak pernah dihitung. Orang yang tadinya punya ruang produksi tapi kemudian tiba-tiba hilang. Begitu juga wilayah hilirnya, nelayan akan kehilangan wilayah tangkapnya, termasuk orang-orang yang bekerja di tambang ketika dia masuk yang sebelumnya berprofesi sebagai petani yang punya pasokan pangan sendiri, akhirnya ekonominya bergantung pada ekonomi uang. Untuk mendapatkan pangan harus mengeluarkan uang, untuk kebutuhan air harus mengeluarkan uang karena air sudah tercemar.  Itu sama sekali tidak pernah diperhatikan. Dan memang sama sekali tidak dipertimbangkan pemerintah karena mereka tidak menghitung.

Kita abai dengan banyak orang yang justru kehilangan ruang produksi, termasuk anak-anak mereka nanti. Saya bayangkan Pulau Sangihe dalam 30 tahun. 10 tahun ke depan ada bayi lahi di atas produksi tambang, jadi sejak dalam kandungan. Betapa tidak adilnya negara ini memperlakukan warganya karena sudah mencaplok 30 tahun dan tentu saja izin itu bisa diperpanjang dengan UU Minerba. Jadi kerusakan itu melampaui dari masa tambang itu sendiri. Itu tidak pernah dipertimbangkan pemerintah.

Sejauh ini apa upaya pemerintah ?

Di level pemerintahnya, kebijakan sangat ngawur. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan manusia di pulau itu. Semua diobrak-abrik. Pulau kecil ini kritis dan situasi sedang sangat sulit terutama soal ketersediaan air bersih. Pemeritnah tidak pernah memikirkan manusianya, tapi hanya di situ deposit tambang, jenis mineralnya dan seterusnya tinggal dibuka dilelang yang ingin ekploitasi ya silakan.

Apakah itu sesuai dengan UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ya itu bisa disiasati, apakah sesuai RTRW itu bisas diotak atik. Persis seperti Halmahera Tengah yang sekarang ini sedang ada pembahasan Perda RTRW dan ada perush yang minta lahan lebih luas lagi. Bayangkan, produk hukum kita mudah untuk diotak atik, diselipi kepentingan mereka.

Jangan-jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri. Pengurus negara ini lebih banyak tidak masuk akal. Bagaimana ceritanya ingin memberikan perusahaan tambang satu pulau, padahal ada ratusan ribu penduduk yang harus hidup dari lahir di situ dan kemudian harus diubah karena mereka punya otoritas politik. Menurut saya itu sangat brengsek.

Sepertinya Jatam pesimis untuk mengadvokasi itu?

Untuk wilayah Kalimantan Timur, Jatam sangat pesimis, apalagi dengan pemimpin daerah sekarang ini. Memang tidak ada harapan.

Harapan pastinya ada kalau pemerintah pusat, bukan ESDM tapi KLHK serius harus mengusut ini. Kalau misalnya aparat kepolisian setempat tidak bisa diandalkan ya Bareskrim Polri yang harus bergerak, kalau misalnya ada indikasi temuan aparat di daerah bermain. Karena kalau berharap di daerah ya sudahlah, tidak bisa diharapkan. Apalagi di Kaltim yang pemimpinnya lebih banyak ngawurnya dibanding baiknya untuk urusan lingkungan hidup di sana. Kalau menyebut nama itu saya jadi muak karena saking jengkelnya.

Bagaimana respons  komunitas masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil?

Halmahera dan pulau kecil sedang sangat kritis. Kalau tidak ada perlawanan serius akan selesai. Akan banyak sekali warga yang kehilangan hidupnya semua. Halmahera sudah habis mulai dari daratan, pesisir hingga laut.

Saya khawatir, solusi dan diskusi itu datang dari “orang-orang sekolahan”. Kita memunggungi warganya sendiri yang barangkali lebih jujur dan tahu keadaannya, soal apa yang mesti dilakukan agar bisa bertahan karena kalau tidak ini akan selesai.

Halmahera itu satu kesatuan, tidak bisa dipecah-pecah wilayah sehingga mestinya ada upaya menyatukan semuanya karena apa yang terjadi di bagian timur akan berpengaruh di bagian lain. Ini satu kesatuan ekologis, apalagi kalau bicara sejarah orang Maluku Utara. Ini penting sekali karena faktanya seluruh daratan, pesisir sudah habis dikuasai tambang.

Saya bayangkan ada upaya serius tapi tidak tahu bagaimana caranya ketika situasinya sudah separah ini karena kalau ini dibiarkan akan selesai. Ini soal masa depan kita semua dan anak cucu yang masih butuh tanah dan air yang sama.

Di Maluku Utara ini ada banyak orang berpengaruh ada di posisi strategis. Jadi jangan membayangkan orang-orang ini hanya menerima manfaat saja atau mencari keuntungan, tapi yang harus kita baca adalah ada gerakan lain yang dilakukan agar upaya potensi perlawanan itu dilucuti entah itu sama.

Mungkin cara memulihkan ini semua kita tidak bicara soal tambang, tapi bicara soal sejarah, kita mau kemana.

Apa upaya perlawanan yang bisa dilakukan komunitas warga yang ruang hidupnya dieksploitasi?

Kita berharap warga ada di garda terdepan dan  kita hanya sekelompok kecil yang bisa berkontribusi membantu karena musuh kita sangat besar. Kalau model perlawanan tersentrailisir  di aktivis-aktivis tertentu atau elit NGO tertentu menurutku itu ngawur. Sudah saatnya ubah itu dan warga lebih banyak bergerak, solusi datang dari warga.

Gerakan lahir dari bawah dan para pegiat bisa dijadikan sebagai kolaborasi dan penguatan gerakan. Komunitass warga harus banyak belajar dari warganya sendiri daripada tunduk pada kelompok aktivis atau politik tertentu. Mau tidak mau harus serius dorong dari kampung itu sendiri meski penting juga di level kekuasaan.

Dari komunitas warga Pulau Bangka kita bisa belajar bagaimana melawan dan berstrategi. Dan mereka sekarang bersolidaritas dengan Pulau Sangihe. Saya kira Maluku Utara bisa melakukan hal yang sama, paling tidak belajar dari komunitas warga yang lain. Tidak perlu saling intrik dan saling mencurigai. Misalnya, Jatam pernah dianggap menerima duit padahal kita tidak melakukan apa-apa.

Di Maluku Utara apakah tidak ada yang bersuara?

Saya kira di Maluku Utara  bukan tidak ada perlawanan, ada yang masih konsisten sebagian di Pulau Obe, di wilayah timur dan tengah Halmahera. Mereka hanya terbentur dengan kompleksitas musuh yang beragam karena di sana tidak hanya berhadapan dengan pihak korporasi dan pihak keamanan, tapi juga dengan keluarga sendiri karena ada yang sebagian justru sangat bergantung dengan perusahaan itu.

Jadi penting untuk memetakkan aktor-aktor yang menjadi kekuatan kita dan sekali lagi mungkin jangan berharap pada pihak lain yang datang membantu untuk menyelamatkan kampung kita.

Saya khawatir misal ketika kampung sedang dihajar perusahaan, kemudian minta bantuan tapi jangan-jangan ada potensi perlawanan di kampung itu sendiri. Makanya penting mulai dari dapur sendiri dan paling penting menemukan titik temu apa sih kepentingan kolektif kita. Mungkin terlalu berat kalau bicara tambang. Jangan-jangan ada perekat antar komunitas yang satu dengan warga yang lain.

Sangat penting untuk menjahit kepentingan antar warga yang satu dengan warga yang lain sehingga bisa membangun sebuah perlawanan.  Jadi agak berat kalau kita langsung bicara soal tambang yang bis ajadi dari waktu ke waktu tanpa perubahan. Dan kita bahkan belum memulai.

Apakah mungkin kita misalnya lebih banyak dapat untungnya daripada buntungnya ? jangan-jangan dalam jangka panjang kita ini yang akan menderita.

Tambang ini barang yang harus dipakai dan suatu saat  akan habis. Mereka pergi dari situ dan kita akan terus menerima dampaknya. Bicara kesejahteraan kan tidak hanya bicara pada saat ini tapi juga masa depan. Kita bicara soal alat produksi entah petani, nelayan dan itu sangat esensial makanya alat produksi itu harus  dilindungi dan rawat bukan dibiarkan bahkan disewa atau jual ke perusahaan tambang. Kalau mau ego diri sndiri ya silakan tapi kalau memikirkan anak cuku maka pikirkan soal nasib ke depan dimana kita masih butuh air, tanah dan udara yang sama.

Bagaimana dengan munculnya  konflik horizontal warga?

Banyak pola nyaris sama, pola benturan konflik antar warga pro dan kontra terkait isu tambang. Warga yang pro mati-matian membela dan menjadi bemper perusahaan dan warga yang kontra melakukan aksi. Seperti di Pulau Bangka, itu bisa dicontoh karena para perempuan justru yang konsisten dan menjadi salah satu motor gerakan perlawanan. Dan menariknya, mereka tidak menganggap warga pro jadi musuh mereka karena sebetulnya yang pro ini juga menjadi korban.

Di sisi lain, meskipun warga punya kekuatan besar tapi polisi mengancam melakukan represif dan sebagainya, jadi bayangkan dari aturan kebijakan merek kunci semua sehingga wilayah tangkap mereka tiba-tiba dimasukkan jadi wilayah pertambangan PT Timah. Padahal warga hanya ingin memastikan wilayah tangkapnya. Mereka tidak meminta apa-apa ke pemerintah dan pemerintah juga tidak bantu mereka juga. Apalagi PT Timah itu BUMN. Ya selesai…

Banner Image : Jatam.org

Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 12 jam, kendaraan travel yang saya tumpangi tiba di Putussibau. Saya tak ingin perjalanan ini sia-sia. Entah bagaimana caranya. Kali ini harus berhasil bertemu dengan direktur PT. Makmur Pratama Indonesia. 

Persiapan harus matang. Mengatur strategi mencari rumah yang ditinggali direktur perusahaan tambang dan lokasi penambangan itu.

Saya akhirnya berhasil menemukan alamat rumah salah seorang warga dan karyawan PT Makmur Pratama Indonesia. Rupanya, direktur itu menetap di rumah tersebut. Ini jadi target pertama yang harus didatangi.

***

Sepeminum teh kemudian, muncul seorang lelaki renta dari pintu utama. Tanpa mengenakan baju. Hanya bercelana pendek. 

Si karyawan itu mengenalkannya sebagai Direktur Utama PT. Makmur Pratama Indonesia. “Mohon maaf, kalau bicara dengan beliau suaranya agak dikeraskan.” 

Sang direktur ternyata mempunyai gangguan pendengaran. Sesaat muncul keraguan untuk mewawancarainya. Saya tak yakin akan memdapatkan jawaban konsisten dari orang yang mengalami penurunan daya ingat.

Tapi, apa boleh buat. Bagaimanapun kondisinya, dia adalah direktur perusahaan yang diduga kuat terlibat dan bertanggungjawab dalam penyelundupan antimoni. 

Dan benar. Dengan suara terbata, dia membantahnya. Sepertinya untuk yang satu ini perkiraan saya salah besar. 

Jangan pernah meremehkan seseorang dari penampilan dan umur. Itu pelajaran berharga untuk saya.  

Direktur ini dapat menjelaskan kronologis waktu. Pada saat penangkapan, perusahaannya tidak ada pengiriman antimoni apalagi menyelundupkan ke Malaysia. Dia hafal pengiriman terakhir pada 26 Januari 2018 ke PT. Advance Smelting Technologi di Serang, Banten, sebanyak 22.500 Kg atau 22,5 ton.

Dia menegaskan perusahaan yang dikelolanya memiliki izin dan legal sehingga tak  terlibat dalam penyelundupan. Juga meyakinkan tidak ada aktivitas penambangan cukup lama karena minimnya pesanan dan alat berat yang  rusak.

Bantahan terus meluncur dari lelaki renta itu. Termasuk ketika nama Mr Chao saya sebut terlibat kerjasama dengan perusahaannya. “Bukan. Kami tidak mempekerjakan orang asing,” tegasnya.

Saya mencoba tidak menyanggah apapun yang diungkapkan. Sesaat kemudian, saya menunjukkan  dokumen resmi surat Izin Mempekerjakaan Tenaga Asing (IMTA). Di dokumen jelas tertera perusahaannya menjadi penjamin dan mengangkat Mr. Chao sebagai quality control advisor. 

Akhirnya dia mengakui. Meski tetap saja berkelit tak tahu menahu aktivitas warga Tiongkok itu.  

***

Ya, apapun jawaban sang direktur setidaknya saya sudah menemukan lingkaran para pengeruk antimoni di Boyan Tanjung.

Dan rasanya tak lengkap jika saya tidak melihat langsung lokasi penambangan dan aktivitas di tambang itu. 

Untuk keamanan diri, saya tak akan pergi sendiri. Dengan berhitung risiko ketika di lapangan dan pulang dengan selamat, saya ditemani seorang kawan yang membantu dan berjaga. 

Lokasi penambangan antimoni di Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, berada di bagian paling timur dari Provinsi Kalimantan Barat.  Jika dihitung dari Pontianak, butuh menempuh perjalanan darat sejauh 1.000 kilometer. 

Secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Maka, tidak heran jika wilayah perbatasan rawan praktik penyelundupan. Di wilayah ini, tidak sedikit jalur tikus yang kapan saja bisa digunakan untuk  masuk dan keluar barang secara ilegal. Termasuk antimoni. 

Setelah menempuh perjalanan tiga jam dari ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, Putussibau, kami tiba di lokasi areal tambang antimoni milik PT. Makmur Pratama Indonesia (MPI). Lokasinya berada di antara pemukiman penduduk Desa Riam Mangelai, Kecamatan Boyan Tanjung. 

Bagi sebagian masyarakat Kapuas Hulu, desa ini memang dikenal dan kerap mendapat sorotan karena maraknya aktivitas pertambangan ilegal, hingga izin eksploitasi pertambangan dan perkebunan.

Padahal jika ditilik lagi, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu kabupaten konservasi di jantung Kalimantan. Wilayah yang semestinya penting bagi kelestarian lingkungan.

Memasuki areal pertambangan seperti ini bukanlah pengalaman pertama. Sebelumnya, saya beberapa kali memasuki areal tambang emas ilegal. Tapi tetap saja jantung saya selalu berdegup kencang. Bersiap  berhadapan dengan para pekerja dan atau terusir dengan peringatan. Tapi semua antisipasi sudah dipersiapkan.

***

Kubangan bekas galian tambang milik PT Makmur Pratama Indonesia di Desa Riam Mangelai, Boyan Tanjung, Kapuas Hulu. Lubang tambang itu dibiarkan tanpa pagar pengaman. Foto : Arief Nugroho

Dengan hati-hati kami coba memasuki areal pertambangan. Nampak sepi. Para penjaga dan pekerja yang saya bayangkan sebelumnya bakal menghadang langkah kami pun tak terlihat.  Apalagi datang menghampiri.

Pun dengan menara pantau. Tak ada penjaga. Pabrik atau pun smelter untuk pengolahan dan pemurnian hasil tambang yang saya bayangkan tak ada sama sekali.

Sebaliknya. Di area itu nampak kubangan menyerupai danau berukuran 20-30 meter. Tanpa pagar pengaman. Kedalamannya kira-kira  mencapai belasan meter. 

Tidak jauh dari titik penambangan, terdapat dua unit ekskavator dan bangunan permanen memanjang yang digunakan sebagai bedeng pekerja. Semua sepi. Sudah ditinggalkan pekerjanya.

Ada dua ruangan utama di bangunan itu. Di bagian pertama, dijadikan ruang administrasi, dapur, dan tiga buah kamar yang masing-masing kamar terdapat dua ranjang. Semua berantakan. 

Sementara di bagian lainnya, dijadikan ruangan pengolahan dan laboratorium uji sampel batuan antimoni. Ini dugaan saya setelah melihat peralatan seperti kompor, tabung gas, alat penggorengan, dan beberapa jeriken berisi cairan kimia HCL (Asam Clorida) dan HNo3 (Nittrit Acid).

Di ruang itu, saya menemukan plastik transparan berisi serbuk hitam. Bisa jadi ini hasil pemurnian batuan antimoni karena saat itu saya tidak dapat memastikan sebelum ada hasil uji sampel.

Di luar kemasan juga dilabeli nama lokasi, seperti “Betung” dan “Riam Piyang”. Lengkap dengan tanggal, bulan dan tahun pengujian sampel.

Antimoni yang dikeruk itu akhirnya dibiarkan tercecer tak bertuan.

Tapi, jauh sebelum kasus penyelundupan antimoni ini mencuat, tambang antimoni seluas 509,7 Ha yang berlokasi di Boyan Tanjung / Riam Mengelai, Kapuas Hulu  pernah ditawarkan di Forum Kaskus untuk dijual senilai Rp 80 miliar.

Iklan di Bulan September 2014 itu bahkan menyertakan IUP kuasa ekplorasi dan izin pengolahan pemurnian, pengangkutan, penjualan dan IUP produksi  tambang PT Makmur Pratama Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2009.

Ruang pemurnian bebatuan antimoni yang ditemukan di bedeng PT Makmur Pratama Indonesia. Foto : Arief Nugroho
Sampel bebatuan antimoni setelah dimurnikan di areal tambang milik PT Makmur Pratama Indonesia. Foto : Arief Nugroho

***

Bagi sebagian orang tentu tak paham dan asing dengan kata “antimoni”. Tapi di dunia pertambangan, bebatuan berwarna hitam ini menjadi salah satu primadona yang diincar dan dicari para pebisnis tambang.

Antimoni merupakan unsur dengan warna putih keperakan, berbentuk kristal padat yang rapuh. Zat ini menyublim (menguap dari fase padat) pada suhu rendah. Sebagai sebuah metaloid, antimon menyerupai logam.

Antimoni sangat dibutuhkan dalam industri non makanan. Sebagai bahan baku  membuat beberapa jenis perangkat semi-konduktor, seperti dioda dan detektor inframerah serta peralatan hall-effect

Sebagai sebuah campuran, manfaat yang paling penting dari antimon adalah sebagai penguat timbal untuk batere, campuran antigores, korek api, obat-obatan, pipa, senjata ringan dan tracer bullets (peluru penjejak), pembungkus kabel, dan produk-produk minor lainnya yang digunakan sebagai bahan tahan api, cat, keramik, elektronik, dan karet.

Antimon sulfida alami (stibnit) diketahui telah digunakan sebagai obat-obatan dan kosmetika.

Jadi, antimoni sangat penting dalam perekonomian dunia. Saat ini Cina masih menjadi produsen terbesar antimon dan senyawanya. 

Di pasar internasional, batuan antimoni murni harganya mencapai US$8.000 perton atau sekitar Rp 115 juta (US$1=Rp14.000). Namun ada salah satu sumber menyebutkan, satu kilogram batu antimoni dihargai US$50.00 atau sekitar Rp 700.000 per kilogram. 

Produk ini banyak diekspor ke Turki, Prancis, dan Amerika Serikat. Kalau di  pasar dalam negeri yang banyak menggunakan adalah PT Pindad, perusahaan industri dan manufaktur dalam pembuatan produk militer. 

Antimoni banyak ditemukan di pegunungan yang kaya akan batuan mineral logam.  Kandungan antimoni terbesar berada pada batuan berjenis stibnite, yang merupakan sumber utama dari antimoni.

Ketersediaan mineral metalloid ini sangat besar di Indonesia, dengan potensi ekonomi yang sangat menarik jika dieksploitasi. Produksi antimoni telah dilakukan di beberapa tempat di Indonesia. 

Salah satunya di Kalimantan Barat. Batuan Antimoni yang banyak ditemukan di Kabupaten Kapuas Hulu dijadikan sebagai salah satu produk unggulan.

Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Kalimantan Barat menyebut potensi stock kadar kandungan antimoni mencapai 5 % -20% (lebih kurang 100 ton – kadar permukaan).

Tak heran jika di tahun 2004, Pemda Kalimantan Barat sudah gencar menawarkan potensi sumber daya alam miliknya kepara para investor.  Antimoni menjadi salah satu dari bahan galian produk unggulan yang ditawarkan dalam “Indonesia Solo Exhibition” pertama di Beijing yang di sponsori Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) Depperindag kala itu. Selain juga Bijih Besi dan Pasir Kwarsa.

Beberapa pengusaha Cina yang tergabung dalam Beijing Steel Industry & Trade Group Corporation dan Shun Ji Che Internasional Investment, menunjukkan minatnya menjajaki investasi dan perdagangan bahan galian antimoni di  Kapuas Hulu.

Bebatuan antimoni yang berhasil dikeruk di PT Makmur Prataman Indonesia. Foto:Arief Nugroho

***

Namun, perlu diketahui bahwa antimoni dan senyawa-senyawanya adalah toksik (meracun). Secara klinis, gejala akibat keracunan antimon hampir mirip dengan keracunan arsen. Dalam dosis rendah, dapat menyebabkan sakit kepala dan depresi. Bahkan dapat mengakibatkan kematian jika dosisnya tinggi.

Tak hanya itu, cemaran senyawa antimoni yang di atas ambang aman dapat membahayakan tanah dan perairan. Beberapa uji laboratorium terhadap tikus, kelinci, dan marmut yang dilakukan beberapa institusi menunjukkan bahwa tingkat paparan antimoni yang relatif tinggi di tanah dan perairan dapat menyebabkan kematian terhadap hewan tersebut.*n*

***

Tulisan ini bagian dari tulisan berseri Mencari Siapa Pengeruk Antimoni  https://siej.or.id/2021/07/03/cerita-dari-jantung-borneo-1-mencari-siapa-pengeruk-antimoni/

Penulis : Arief Nugroho, Jurnalis Pontianak Post. Koordinator simpul The Society of Indonesian Environmental Journalists SIEJ Kalimantan Barat.

Banner Image : Batuan antimoni yang belum dimurnikan /Foto : Arief Nugroho. 

Hasil liputan ini mendapat beasiswa Jurnalisme Investigasi Berbasis Data, tahun 2019. Karya jurnalistik dimuat di Pontianak Post, dan dapat dibaca di link :  https://pontianakpost.co.id/menelisik-praktik-culas-tambang-antimoni-2/

Cerita tentang antimoni cukup membekas dalam perjalanan saya selama meliput isu lingkungan di Kalimantan. Pulau yang dulu dikenal karena hutan yang lebat dan sumber daya alam melimpah.

Bagaimana tidak, liputan yang satu ini, bagi saya cukup menguras tenaga, waktu dan biaya. Bukan mendramatisir. Bisa jadi ini juga bertaruh nyawa. Berurusan dengan oknum-oknum di bisnis tambang tentu bukan hal yang mudah di hadapi.

Peristiwa itu terjadi tiga tahun silam. Ketika saya menelusuri aktor-aktor di balik penyelundupan berton-ton antimoni di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Batuan tambang yang memiliki senyawa beracun itu dilarikan ke Malaysia secara ilegal.

Semua bermula dari temuan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan yang menangkap sebuah truk pengangkut batuan tambang di sekitar Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) di Kecamatan Badau. Ini jalur yang memisahkan Indonesia dan Malaysia.

Kabar penangkapan truk berisi batuan tambang antimoni pada November 2018 itu sempat menjadi headline di media lokal. Termasuk di media tempat saya bekerja. Tapi tak lama. Itu berlalu begitu saja.

Namun, dari sejumlah orang yang diduga kuat terlibat dalam kasus itu justru tak diusut tuntas.  Hanya satu orang yang waktu itu harus mendekam di rutan. Rasanya tak mungkin jika penyelundupan itu dikerjakan sendiri. Apalagi  perbatasan antar negara harus dilintasi.

Ya, rasa curiga dan penasaran mulai menjangkiti hingga saya ingin menelisik kasus ini agar publik paham banyak praktik ilegal merusak lingkungan di wilayah ini.  Tapi saya juga harus tahu diri bahwa luasan pulau ini seringkali menyulitkan. Tak hanya butuh fisik tapi juga mental dan kantong tebal.

Beruntung, waktu itu saya mendapat beasiswa peliputan investigasi berbasis data. Ini menjadi “darah segar” untuk menindaklanjuti temuan kasus ini meski tak mendapat dukungan dana dari redaksi.

***

Kubangan bekas galian tambang milik PT. Makmur Prtama Indonesia di Desa Riam Mangelai, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Lubang tambang itu dibiarkan begitu saja, tanpa ada pagar pengaman. Foto : Arief Nugroho

Untuk menelusuri siapa saja aktor di balik penyelundupan ini, saya tak hanya mengumpulkan banyak informasi dan dokumen. Tapi harus berhasil bertemu dan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam pusaran antimoni ilegal di Kapuas Hulu.

Dugaan kuat kasus ini bukan kasus biasa. Banyak oknum terlibat. Ada warga sipil, warga asing, oknum TNI, bahkan PT Makmur Pratama Indonesia (MPI), perusahaan tambang yang mengantongi sertifikat CnC dan IUP Operasi Produksi dengan luas area lahan 215 hektare (SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 319 tahun 2014).

Dari petugas saya mendapatkan nama-nama. Salah satu yang menjadi saksi kunci, Saparudin alias Udin. Sebut saja namanya demikian. Mantan Kepala Dusun Betung, Desa Nanga Betung, Kecamatan Boyan Tanjung yang ditahan di Rutan Kelas IIB Putussibau.

Mengetahui Udin ada di Rutan, Saya sempat terpikir ingin menyelinap atau menyamar sebagai pengunjung tahanan agar bisa bertemu . Tapi ini berisiko. Apalagi kami juga tidak saling kenal sebelumnya. Bisa jadi saya justru apes. Informasi tak di tangan dan rencana peliputan buyar.

Butuh waktu beberapa hari untuk memikirkan itu. Jalan terbaik tetap gunakan prosedur yang benar. Apapun hasilnya. Saya memutuskan untuk meminta izin petugas rutan agar bisa bertemu  dan mewawancarai Udin.

Dari pendekatan dan birokrasi belibet. Izin akhirnya saya kantongi dan memilih mendatangi Udin ketika jam besuk tahanan berakhir. Pertimbangan ini agar lebih leluasa dan tidak menjadi perhatian penghuni rutan lainnya.

Saya menunggu di ruang besuk yang menyerupai gazebo. Tak lama kemudian, nampak sosok lelaki dari kejauhan muncul. Melangkah pelan. Itu pasti Udin.

Entah apa yang terpikir dalam benaknya saat itu. Bisa jadi dia was-was atau curiga dengan kehadiran orang yang tak dikenalnya. Tapi saya yakin, dia telah mendapat “bisikan” dari sipir jika orang yang menemuinya adalah orang yang ingin mengorek kasusnya.

Saya bersikap senatural mungkin. Menanyakan kabar, mengulurkan tangan dan memperkenalkan diri. Yang pasti juga menjelaskan maksud dan tujuan saya menemui pria paruh baya ini.

Gesture tak nyaman bisa saya rasakan. Maklum saja. Mungkin dia berpikir akan diinterogasi layaknya para petugas yang menjebloskan dia ke rutan. Mungkin dia merasa dejavu.

Tapi saya bukan petugas, tentunya tak akan memperlakukan narasumber kunci ini dengan semena-mena. Meski selama sesi wawancara dia selalu menyembunyikan pandangannya. Matanya tertuju ke bawah. Seperti ada rasa takut yang disembunyikan.

“Demi Allah, ini semua gara-gara Mr. Chao,” katanya mengawali cerita dan memberanikan diri untuk menyebut satu nama setelah saya meyakinkan untuk bicara.

Mr. Chao, yang disebut udin adalah warga negara asing asal Tiongkok yang suatu ketika menemuinya dan mengaku sebagai perpanjangan tangan PT. Makmur Pratama Indonesia. Perusahaan tambang antimoni yang beroperasi di desanya.

Udin lantas membeberkan bagaimana awal mula pertemuannya hingga keterlibatan dalam bisnis ilegal itu. Pertimbangan realistis. Dia tergiur nilai rupiah yang bakalan diterima tanpa paham tentang batuan antimoni dan harga jualnya. Tawaran Mr Chao saat itu Rp 4.500 per kilogram.

Tanpa pikir panjang, dia menyetujuinya dan meminta Sabri, salah seorang warganya untuk mencarikan batuan antimoni itu dengan cara menyewa lahan milik Ibrahim. Di lahan itulah batuan yang menjadi campuran bahan peledak itu di tambang.

Batuan antimoni yang sudah dikeruk, disimpan di rumah Udin sebelum diangkut oleh truk-truk dan dibawa pergi. Entah kemana, Udin tak mengetahui lagi. Dia tak memikirkan kemana truk-truk itu membawa antimoni. Yang terpikir dalam benaknya, uang hasil jual beli.

Nyatanya, Udin mengaku belum menerima uang sepeserpun dari Mr. Chao.

Berbekal informasi dari Udin, saya  berencana menemui beberapa orang yang terlibat dalam bisnis ilegal ini.  Dua nama saya kantongi. Termasuk sang direktur perusahaan tersebut.

***

Sejumlah nama yang disebut Udin ternyata mudah ditemui. Salah satunya pemilik lahan yang disewa untuk pertambangan. Ibrahim, pengerajin mebel yang ruko-nya berada di di pinggir jalan. Ibrahim sedikit kaget. Karena sebelumnya sudah ada petugas yang datang mengintrogasinya, dia “hafal” dengan jawaban yang sepertinya sudah disiapkan. Tak tahu menahu soal penyelundupan itu.

Sebagai pemilik lahan, dia  mengaku hanya mendapat kompensasi fee 10 persen dari hasil penambangan itu. Meski sempat melihat lelaki yang diketahui bernama Mr. Chao beberapa kali mendatangi lahan miliknya untuk mengambil sampel batu.

Target selanjutnya menuju Desa Betung, Boyan Tanjung untuk mencari nama-nama lain yang disebut Udin. Tentu saja kedatangan kami disambut dengan puluhan pasang mata yang manaruh rasa curiga. Melihat orang asing yang datang ke kampungnya.

Tapi mereka cukup berbaik hati sehingga saya mendapat petunjuk rumah Sabri. Lelaki perawakan tinggi kurus yang sehari-hari mengurus ladang sepertinya dapat menebak maksud kedatangan saya.

Tak lama kemudian, dari mulutnya meluncur cerita tentang asal mula penambangan antimoni. Nama Mr Chao lagi-lagi disebut dan menjadi orang yang dianggapnya paling bertanggungjawab dalam perkara itu.

Dia mengaku tak mengetahui  jika batuan antimoni yang dikeruknya dan dimasukkan ke dalam truk-truk itu akan  diselundupkan ke Malaysia.

“Mr. Chao yang memulai. Setahu saya, dia mau beli antimoni karena perusahaannya kehabisan stok,” kata Sabri.

Tak puas dengan jawaban Sabri, saya mendatangi PT. Makmur Pratama Indonesia. Perusahaan berlokasi di Pontianak yang diduga kuat menambang di luar wilayah izinnya. Dan  untuk menguatkan dugaan keterlibatan Mr. Chao.

Namun nihil. Alamat kantor yang terletak di Jalan Parit Haji Husein, Pontianak Selatan itu, kosong. Kantor yang lebih layak disebut rumah hunian itu ditinggalkan pemilik yang tak lain adalah direktur utama PT. Makmur Pratama Indonesia.

Saya tak percaya begitu saja. Memantau rumah itu menjadi pekerjaan saya berhari-hari. Dengan harapan, jika si pemilik rumah muncul, saya bisa langsung mewawancarainya. Apalagi nomor ponselnya yang berkali-kali saya hubungi  tak ada balasan.

***

Beberapa minggu kemudian, saya mendapat informasi, sang direktur itu berada di lokasi penambangan di Desa Riam Mengelai, Boyan Tanjung.

Saya pun bergegas memesan tiket di jasa travel dan kembali menuju Putussibau, ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu.

Bersambung….https://siej.or.id/2021/07/06/cerita-dari-jantung-borneo-2-mencari-siapa-pengeruk-antimoni/

Penulis : Arief Nugroho,  Jurnalis Pontianak Post. Koordinator simpul The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Kalimantan Barat.

Banner Image : Sampel batuan Antimoni yang belum dimurnikan. Foto : Arief Nugroho. 

Hasil liputan ini mendapat beasiswa Jurnalisme Investigasi Berbasis Data, tahun 2019. Karya jurnalistik dimuat di Pontianak Post, dapat dibaca di link :

https://pontianakpost.co.id/menelisik-praktik-culas-tambang-antimoni-2/

Pemerintahan Jokowi sedang gandrung mobil listrik. Nikel di Halmahera Timur pun dikeruk demi memuaskan hasrat itu.

Selama lima hari di Desa Maba Pura, Halmahera Timur, agaknya sulit mendapat gambaran jika desa tersebut pernah menjadi surga ekonomi keluarga nelayan. Tak ada kapal-kapal bagan bersandar di dermaga. Tak banyak juga hasil laut dijual di pasar pagi, yang kebanyakan hanya menjual sayur dan buah.

Hampir setiap pagi dan sore hari, warga berseragam perusahaan tambang hilir mudik. Bisa jadi tempat kerja mereka berada di proyek Teluk Moronopo atau di proyek Tanjung Buli, dua proyek tambang nikel PT Aneka Tambang (Antam) yang berjarak cukup dekat dari Desa Maba Pura. Ada yang menunggu bus jemputan di pinggir jalan raya, ada juga yang menggunakan sepeda motor.

Perubahan ekonomi masyarakat Kecamatan Maba ini pernah termuat dalam laporan etnografi berjudul Perampasan Ruang Hidup: Cerita Orang Halmahera (2015). Buku ini menjelaskan bagaimana ekspansi tambang nikel di Maba mendegradasi corak produksi masyarakat yang semula menanam sagu dan menjadi nelayan, beralih ke pekerja tambang. Singkatnya, ada perubahan relasi antara manusia dan alam.

Laporan tahunan Badan Pusat Statistik menggambarkan produksi bijih nikel di Halmahera Timur memang naik drastis. Pada 2006, hasil pertambangan bijih nikel mencapai 728.460 metrik ton, sedangkan pada 2013 sudah mencapai 9.871.689 metrik ton. Disinyalir angka ini merangkak naik seiring permintaan pasar

Korporasi tambang nikel masuk ke wilayah desa selama dua dekade terakhir diakui oleh nelayan seperti Iqbal Djurubasa. Ia menilai ada dampak buruk ke kohesi sosial antar warga desa. Ia masih ingat saat tahun 2000-an warga di Desa Maba Pura masih rutin membantu sesama secara sukarela tanpa pamrih.

Semisal saat ada hajatan pernikahan, sesama warga masih bisa membantu dan mendukung dengan fasilitas yang dimiliki secara cuma-cuma.

Namun, Iqbal berkata kultur seperti itu sudah mulai terkikis saat banyak warga telah bekerja di perusahaan tambang dan memiliki pendapatan besar. Perubahan pendapatan ini beriringan perubahan pemikiran warga, katanya.

“Untuk membantu tetangga secara sukarela itu sekarang sudah mulai berkurang. Kita harus bicara dulu [mengenai uang] karena memang sekarang pendapatan per keluarga sudah menjadi ukuran,” ujar Iqbal.

“Semisal, ‘Anda sudah punya pendapatan kerja di perusahaan, masak sekarang enggak bisa kasih uang?’,” katanya. “Padahal, dulu biasanya tidak seperti itu.”

Dengan terbata-bata, Iqbal menyebut saat ini warga sudah “cenderung komersial.”

Simak laporan Harris Prabowo selengkapnya di website ekuatorial.com

Banner Image : Harris Prabowo / Tirto.id