Penetapan Perda PPUMA merupakan jaminan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di Kepulauan Mentawai. Namun pengakuan hutan adat dari pemerintah pusat yang belum juga dikeluarkan, memberikan celah pada perusahan kayu untuk merenggut lahan, sumber daya alam, dan budaya mereka.

Sambil menyeka keringat di tubuhnya, Barnabas Saerejen (50), Ketua Suku Saerejen bersantai di rumahnya di Dusun Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Barnabas baru pulang dari ladangnya di Sigogoluk, 15 Kilometer dari rumahnya pada Minggu sore 27 Juni 2021, dimana tertanama pinang, pisang, durian, kelapa dan beberapa tanaman tua.

Barnabas menyebutkan Sigogoluk merupakan tanah milik Suku Saerejen yang sudah ditetapkan sebagai wilayah adat. Selain Sigogoluk, lahan Saerejen yang ikut ditetapkan berupa Ukunen dan Omai.

Ketiganya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) penetapan wilayah adat oleh Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Perda PPUMA), pada 7 Agustus 2020.

Sejak Perda Pengakuan Uma disahkan, 15 wilayah adat telah berhasil ditetapkan di Mentawai yakni Suku Saerejen, Satanduk, Samongilailai, Sirirui, Siripeibu, Saponduruk di Kecamatan Siberut Utara kemudian suku Samalelet, Samanggeak, Sapojai, Sakulok, Saguruwjuw di Kecamatan Siberut Utara dan Uma Goiso’Oinan (Sipora Utara), Rokot (Sipora Selatan), Usut Ngaik (Sipora Selatan) dan Uma Saureinuk (Sipora Selatan)

Semangat pemetaan wilayah adat oleh suku Saerejen sebagai buntut dari konflik dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Purimanuaijat, perpanjangan tangan dari PT.Salaki Summa Sejahtera (PT.SSS) pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA), yang dikeluarkan Menteri Kehutanan mulai 2004-2049 untuk eksploitasi lahan seluas 48.420 hektar di Pulau Siberut.

Peran perempuan dan lembaga swadaya masyarakat

Perempuan Mentawai ikut berperan mendorong pengesahan Perda Penetapan Uma, salah satunya Martalina Taikatubut Oinan (55) dari Desa Saureinu, Kecamatan Sipora Selatan. Martalina merupakan salah satu anggota suku Taikatubut Oinan di Saureinu. Dia tergabung dalam Perempuan Adat Mentawai, organisasi sayap dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Kepulauan Mentawai (AMAN-Mentawai).

Ia lantang mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengesahkan Perda PPUMA saat audiensi pada 6 Oktober 2016.

Keterlibatan Martalina mendorong pengesahaan Perda berangkat dari kekhawatiran lahan tempat dia bertani yang masih belum jelas statusnya karena dikategorikan hutan negara.

Perjuangan Perda itu menurut Bolver Taikatubut Oinan (53), salah seorang Rimata (tetua adat) dalam Uma (suku atau klan) Saureinu tak mudah. Pengusulan draft Rancangan Perda dimulai sejak 2013 kemudian dilanjutkan pengusulan dari pemerintah kepada DPRD Mentawai pada 2014 dan baru disahkan oleh DPRD Mentawai pada 2017.

Menurut Bolver saat memperjuangkan pengesahan perda, sebagian suku tidak setuju karena tidak paham. Mereka mengira wilayah adat mereka akan diambil alih oleh pihak lain jika perda tersebut disahkan. Namun setelah mendapat edukasi dari AMAN Mentawai mereka mengerti dan ikut berjuang.

Fee yang tak terbayar

Konflik antara Suku Saerejen dan PT. SSS terjadi pada 2016 yang dipicu pembayaran fee kayu.

Selain Saerejen, ada tiga suku lain yang terlibat konflik dengan perusahaan yakni Suku Samongilailai, Satanduk dan Sakeletuk. Fee kayu yang dituntut pada waktu itu oleh suku Saerejen Rp80 juta, Samongilailai Rp300 juta, Satanduk dan Sakeletuk masing-masing Rp40 juta.

Awalnya keempat suku yang menuntut pembayaran fee kayu meminta secara lisan dan tertulis. Koperasi berjanji membayarkan sesuai jadwal kapal karena menunggu pengiriman uang dari Padang. Sesuai kesepakatan, perwakilan suku menemui pihak koperasi di pelabuhan Pokai Kecamatan Siberut Utara. Setiba di sana, pihak koperasi ingkar dan tidak mau bayar.

“Kami malah dibentak oleh pihak koperasi, hampir terjadi pertengkaran bila tidak dilerai banyak orang,” kata Barnabas.

Kecewa atas perlakuan tersebut, mereka memotong jembatan penyeberangan berlokasi di Tomilanggai sungai Terekan Hulu yang dijadikan jalur pengangkutan kayu dari blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) milik PT.SSS menuju logpon — tempat penumpukan kayu — sebelum diangkut ke kapal pengangkut, Rabu, 9 November 2016.

Aksi itu menyebabkan pengangkutan kayu terhambat selama tiga hari yang memaksa Pemerintah Kabupaten Mentawai turun tangan memediasi persoalan yang memanas pada 12 November 2016.

Menurut dokumen penyelesaian sengketa yang didapat oleh Mentawaikita, setelah mediasi itu perusahaan melalui koperasi membayarkan fee kayu masyarakat yakni Rp80 juta untuk Suku Saerejen dalam bentuk uang tunai.

Kemudian Suku Sakeletuk mendapat Rp40 juta namun pembayarannya dalam bentuk pelunasan utang anggota suku atas pengambilan barang di KSU Purimanuaijat. Sedangkan pembayaran fee kayu untuk Suku Samongilailai sebesar Rp300 juta dan Satanduk Rp40 juta ditunda sebab kedua suku itu masih berkonflik dengan suku lain karena klaim kepemilikan tanah.

Simak laporan kolaborasi Gerson Merari, Patrisius Sanene dan Bambang Sagurung, selengkapnya di https://www.ekuatorial.com/

Banner Image : Wilayah adat dan pemukiman warga Sirilanggai, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Foto : Dokumen Citra Mandiri Mentawai

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melalui Ekuatorial.com telah memilih 12 jurnalis yang berhak mendapatkan Beasiswa Liputan periode ke-2 (story grant batch 2) tahun 2021. Tema besar yang dipilih kali ini adalah “Menyambut COP26: Membumikan Isu Perubahan Iklim di Kawasan Urban”.

Melalui tema tersebut SIEJ-Ekuatorial ingin agar para jurnalis bisa memaparkan permasalahan lingkungan hidup di kawasan urban, berikut dampak dan juga solusi yang bisa ditawarkan. Tujuannya agar kaum urban memahami bahwa persoalan lingkungan hidup itu dekat dengan rumah mereka, bukan sesuatu yang hanya bisa terjadi di tengah hutan atau kutub nun jauh di sana. Pun bahwa, disadari atau tidak, aktivitas sehari-hari mereka akan berpengaruh pada kondisi lingkungan dan perubahan iklim.


SIEJ-Ekuatorial juga ingin agar masyarakat bisa tergerak untuk mencermati segala diskusi dan keputusan yang diambil para pemangku kepentingan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) yang akan berlangsung di Glasgow, Skotlandia, 1-12 November 2021. Pasalnya, segala keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap Bumi dan kehidupan kita semua.

Saat pendaftaran ditutup pada 13 September 2021, Ekuatorial.com menerima 30 proposal dari para jurnalis di berbagai wilayah Indonesia.

Berikut ini nama-nama jurnalis yang usulan peliputan berhak mendapatkan beasiswa peliputan SIEJ-Ekuatorial “Menyambut COP26: Membumikan Isu Perubahan Iklim di Kawasan Urban”.

  1. Suwandi (Kompas.com-Jambi)
  2. Aceng Mukaram (Liputan6.com-Pontianak)
  3. Hendra Friana (Fortune Indonesia-Tangerang)
  4. Sarjan Lahay (Mongabay Indonesia-Gorontalo)
  5. Ani Marda (Merdeka.com-Yogyakarta)
  6. Vina Oktavia (Kompas.id-Bandar Lampung)
  7. Jaka Hendra Baittri (Mongabay-Sumatera Barat)
  8. Fahreza Ahmad (theacehpost.com-Banda Aceh)
  9. Maratun Nashihah (Suara Merdeka-Semarang)
  10. Mita Anggraini (Mimbar Untan-Pontianak)
  11. Sahrul Jabidi (Kieraha.com-Ternate)
  12. Yael Stefany Sinaga (Mongabay Indonesia-Medan)

Para jurnalis tersebut masing-masing akan menerima beasiswa peliputan mulai sebesar Rp3 juta. Selamat kepada kawan-kawan jurnalis yang terpilih usulannya untuk mendapatkan beasiswa liputan.

Panitia akan menghubungi melalui surat elektronik terkait penjadwalan koordinasi dalam peliputan.

Baca update terkait isu lingkungan dan perubahan iklim di website https://www.ekuatorial.com/

#ekuatorial #perubahaniklim #lingkunganhidup #hibahliputan #beasiswapeliputan #jurnalis #jurnalislingkungan #COP26 #SIEJ #climatechange

Pembangunan Bendungan Bener, yang akan membebaskan sekitar 600 ha lahan di Purworejo dan Wonosobo, mengancam sumber penghidupan warga setempat. Proses ganti rugi lahan juga tak berjalan lancar.

Lalu-lalang kendaraan proyek di gerbang akses timur Bendungan Bener di Jalan Nglaris, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sudah menjadi pemandangan rutin bagi Salamah (64). Sehari-hari, ia bercocok tanam aneka rupa tanaman seperti kelapa, durian, cengkeh, kemukus, vanili, kapulaga, serta bermacam rimpang, di lahan hutan yang berbatasan langsung dengan gerbang akses timur bakal bendungan tertinggi di Indonesia itu.

Bagi Salamah, hutan adalah sumber kehidupan. 

Inilah yang membuatnya menolak saat lahan garapannya di dekat jalan keluar-masuk gerbang akses timur Proyek Strategis Nasional (PSN) itu diminta Perhutani. Lahan itu merupakan satu-satunya yang tersisa, setelah tiga lahan garapan lain di dekat aliran Sungai Bogowonto terdampak PSN Bendungan Bener dan tidak bisa lagi digarapnya.

“Dulu warga sini ya tidak mau (ada pembangunan bendungan), tapi ya entahlah. Sebenarnya hasil bertani di hutan tidak pernah habis. Panen ini selesai, ganti yang lain,” ujarnya sembari menguliti ranting-ranting pohon menggunakan sabit, Sabtu (24/7/2021).

Duduk di pematang lahan, siang itu Salamah menceritakan pendapatan rata-rata dari menjual hasil pertanian hutan. Kalau hasil panen kelapa banyak, ia bisa mendapat Rp500.000  bahkan lebih. Selain kelapa sebagai pendapatan bulanan, ia bisa menjual aneka tanaman tahunan, salah satunya kemukus (Piper cubeba) seharga Rp55.000 per kilogram. 

Bahkan harga satu kilogram kemukus kering, yang diperoleh dari tiga kilogram kemukus basah, bisa mencapai Rp250.000. Selain itu, belum lama ini ia berhasil menjual kapulaga kering seharga Rp270.000 per kilogram. “Kalau pohonnya banyak, sekali panen bisa dapat lima kilo,” tutur nenek tiga cucu itu sembari menunjukkan tanaman kapulaga di ladangnya.

Penjelasan Salamah mengenai rata-rata pendapatan di atas belum termasuk saat ia panen durian, cengkeh, vanili, serta tanaman rimpang seperti temulawak yang jenisnya bermacam-macam. Selain itu, petani sepertinya juga banyak mengandalkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan harian.

Selain mengumpulkan ranting-ranting pohon untuk digunakan sebagai kayu bakar di dapur, Salamah juga menanam tanaman pangan seperti talas, yang dari daun hingga umbinya bisa diolah jadi makanan. 

Siang itu, Salamah tak sendirian. Ia meminta bantuan Sutoyo (40) untuk memanen cengkeh di lahan yang dikelolanya. Seperti Salamah, lahan pertanian Sutoyo terdampak pembangunan Bendungan Bener paket 2 yang menjadi wilayah kerja PT Waskita Karya Tbk, satu dari tiga BUMN yang ditunjuk melaksanakan PSN tersebut.

Jika Salamah masih bisa mempertahankan salah satu lahannya, Sutoyo harus kehilangan seluruh lahan yang dimilikinya. 

“Saya punya sembilan (bidang), kena semua. Habis. Sudah tidak bisa bertani,” ujarnya di sela-sela aktivitas memanen cengkeh di lahan milik saudaranya itu. 

Sejak tidak bisa bertani sekitar tiga tahun silam, Sutoyo kerja serabutan. Membantu memanen cengkeh di lahan orang lain, menjadi kuli bangunan, hingga tenaga musiman panen padi di luar daerah. Sutoyo mengaku sebenarnya penghasilan bertani di lahan hutan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk untuk menyekolahkan keempat anaknya. 

“Bikin rumah, beli motor, bisa menyekolahkan anak, semua dari hasil ini (bertani di hutan, red.). Tapi ya mau gimana lagi, pemerintah kalau sudah punya keinginan tidak peduli dengan yang lain,” ungkapnya. 

Simak laporan Riska Nur Laily Mualifa selengkapnya di https://www.ekuatorial.com/2021/09/mereka-yang-tersisih-dan-terancam-pembangunan-bendungan-tertinggi-indonesia/

Banner image : Pembukaan lahan untuk PSN Bendungan Bener di Desa Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Foto : Riska Nur Laily Mualifa / Merdeka.com

EJN is offering reporting grants to journalists to support the production of in-depth stories that will call attention to fisheries subsidies issues, both at a large and small scale. 

Earth Journalism Network announce a new Fisheries Subsidies story grant opportunity due June 1! EJN looking for applications on fisheries subsidies including their links to overfishing and the depletion of fish stocks, their impact on
small-scale fishers and livelihoods in coastal communities, potential policy solutions governments could implement and more.
 
Applicants can be from any country in the world, and a few grants will be given out to journalists working on fisheries subsidies issues globally, BUT preference will be given to journalists reporting from the regions that are the key focus of this project, including India, the Caribbean, West Africa, Southern Africa and Japan.
 
For more information on eligibility, story topics, or more, click on the application: https://earthjournalism.net/opportunities/fisheries-subsidies-story-grants-2021
Any questions, Feel free to email at info.ejn@internews.org

Banner image: EJN