Hutan Papua Munci Mitigasi Krisis Iklim adalah kompilasi hasil karya jurnalistik dari jurnalis Papua, peserta Journalist Fellowship 2021 yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa),didukung oleh Ekuatorial.com

Buku ini selain sebagai pendokumentasian cerita-cerita lingkungan dari Tanah Papua yang dihasilkan dari kerja jurnalistik jurnalis Papua. Juga memacu semangat jurnalis lokal untuk terus menggali cerita-cerita lainnya terkait isu lingkungan dan perubahan iklim di Tanah Papua. Sehingga dapat menyadarkan publik secara luas mengenai pentingnya menjaga sumber daya alam di Tanah Papua sebagai bagian dari upaya memperlambat laju perubahan iklim.

Empat karya jurnalistik dari jurnalis Indonesia terpilih sebagai pemenang lomba Karya Jurnalistik “Sistem Pangan Lestari Untuk Adaptasi Perubahan Iklim”, yang diselenggarakan hasil kerja sama the Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)  dan The Food and Land Use (FOLU).

Lomba jurnalistik ini merupakan tindak lanjut dari program kelas belajar yang diikuti 50 peserta jurnalis dari berbagai media di Indonesia yang dilaksanakan pada 15-16 Desember 2021 lalu.

Ketua Umum SIEJ Rochimawati mengatakan, usai mengikuti kelas belajar, seluruh peserta berkesempatan mengirimkan karya tulis sesuai dengan tema “Sistem Pangan Lestari Untuk Adaptasi Perubahan Iklim” dengan batas waktu pengiriman karya pada  31 Desember 2021.

“Tidak semua peserta mengirimkan karyanya. Ada 25 karya yang disubmit untuk mengikuti kompetisi ini. Berdasarkan seleksi tim juri yang dilaksanakan pada 5 Januari 2022, telah diputuskan empat pemenangnya,” ujar Rochimawati, Jumat (7/1/2022).

SIEJ mengapresiasi semua peserta yang telah mengirimkan karya jurnalistik sebagai bagian dari output selama program kelas belajar.

Selamat kepada para pemenang. Bagi karya jurnalistiknya belum terpilih sebagai salah satu pemenang, SIEJ terus mendukung upaya jurnalis dan media tetap berkarya khususnya pada isu  sistem pangan lestari untuk mengatasi perubahan iklim di Indonesia.

Berikut nama para pemenang lomba:

1. Robby Irfany Maqoma

Media: The Conversation Indonesia

Judul artikel:  Dilema pangan ramah iklim yang bernutrisi dan terjangkau di Indonesia. Bagaimana cara mengatasinya? https://theconversation.com/dilema-pangan-ramah-iklim-yang-bernutrisi-dan-terjangkau-di-indonesia-bagaimana-cara-mengatasinya-173655

2. Sayied Syech Boften

Media: Koran Papua Barat Pos

Judul artikel: Ketahanan Pangan Bukan Beras-isasi

Dipublikasikan dalam versi cetak di Koran Papua Barat Pos edisi V Desember 2021

3. Bahtin Razak

Media: www.gosulut.com

Judul artikel: Berhemat Dengan Sampah Makanan

https://www.gosulut.com/2021/12/31/berhemat-dengan-sampah-makanan/

4. Marathun Nashihah

Media: Suara Merdeka

Judul artikel: Ikhtiar Perempuan Jaga Ketahanan Pangan

Dipublikasikan dalam tiga seri di harian Suara Merdeka (versi cetak) pada tanggal 29, 30, 31 Desember 2021

#food #foodsystem #sistempangan #jurnalislingkungan #perubahaniklim #climatechange #climatecrisis #climateaction

Sampai bulan November 2021 telah terjadi 2.431 bencana di Indonesia dan 98% merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Frekuensi bencana hidrometeorologi terus meningkat. Pada tahun 2020 lalu, mengalami kenaikan hampir delapan kali lipat dibandingkan tahun 2005 silam. 

Kenaikan trend kejadian bencana di Indonesia tidak hanya disebabkan peningkatan curah hujan ekstrem, tapi juga dampak dari perubahan iklim dunia. 

Urip Haryoko Plt Deputi Klimatologi BMKG menjelaskan perubahan iklim global di Indonesia, proyeksi iklim, dan frekuensi peristiwa ekstrim dapat diamati dengan mengutip sejumlah pakar.

“Petteri Taallas menyatakan perubahan suhu yang terjadi menurut bahwa rata-rata suhu global di tahun 2020 akan meningkat atau sudah diset di atas 1,2 derajat celcius pada level pra-industri (1850-1900),” jelas Urip dalam paparannya di Webinar Bencana, Cuaca Ektrem dan Perubahan Iklim yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan The Society of Indonesian Science Journalist (SISJ), pada Sabtu, 18 Desember 2021 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting.

“Setidaknya ada satu dari lima peluang bisa terjadi pada tahun 2024 di mana suhu rata-rata bumi akan mengalami kenaikan sekitar 1,5 derajat celcius,” imbuh Urip.

Urip menambahkan, pakar lain seperti Syukur Wanabe menemukan bahwa tingginya suhu di atmosfer bagian bawah sangat dipengaruhi oleh CO2 (Karbon Dioksida) sementara atmosfer di atas akan lebih dingin. Sedangkan Klauss Hasselmann mengembangkan suatu metode penyebab dari pemanasan atmosfer, apakah ini diakibatkan oleh sumber daya alam atau manusia.

Sedangkan Erma Yulihastin, Peneliti Riset dan Teknologi Atmosferik pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (OR PA/LAPAN) BRIN memperlihatkan sebuah gambar data kelembaban bulan November 2021 yang merupakan hasil pengamatan satelit dimana hasil pengamatan satelit ini menunjukkan informasi telah terjadi ITCZ ganda di bagian barat dan bagian selatan yang membentuk seperti pola “Tapal Kuda” (Gill Pattern) yang secara teori menunjukkan wilayah pertemuan gelombang atmosfer Mixed Rossby-Gravity Wave (MRG).

“Intertropical Convergence Zone (ITCZ) yaitu satu garis yang merupakan garis konvergensi. Artinya disepanjang garis itu adalah sistem tekanan rendah, bisa dikatakan sebagai sabuk yang melingkar di bumi, yang membentang dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan harusnya hanya ada satu dan nantinya itu akan bergeser sesuai dengan posisi semu Matahari,” kata Erma dalam paparan di webinar tersebut.

Efek dari adanya Gill Pattern yang terjadi di bagian barat-selatan Indonesia menunjukkan bahwa curah hujan secara luas meningkat di Samudera Hindia barat daya Jawa, laut Jawa, dan Pulau Jawa.

Faktor utama meningkatnya hujan kawasan barat Indonesia selama bulan November 2021 bahkan berlanjut hingga pertengahan Desember 2021 adalah karena dinamika vorteks di Samudra Hindia dan Laut Jawa.

Dinamika menguat dan melemahnya vorteks di perairan barat Indonesia tersebut berasosiasi dengan aktivitas gelombang atmosfer ekuator (Kelvin dan Rossby) yang terjadi sangat intensif selama bulan November.

Maraknya pembentukan vorteks di Laut Jawa dan Samudra Hindia tersebut pada awalnya dipicu oleh keberadaan ITCZ ganda (utara dan selatan) yang kemudian terhubung melalui jembatan “tapal kuda” sebagai indikasi pertemuan antara gelombang Kelvin dan gelombang Rossby.

Erma juga menyinggung tentang fenomena La Nina yang terjadi pada November yang dimulai setelah tanggal 10, yang diprediksi terjadi secara singkat (short term), sebab peluang terbentuknya La Nina semakin menurun dan berada pada nilai yang sama dengan kondisi netral pada Maret-April.

“Kita bisa menyebut itu La Nina ketika hal tersebut terjadi minimal secara konsisten 3 bulan berturut-turut. Jika belum stabil, belum bisa dikatakan bahwa itu La Nina,” tegasnya.

Meskipun demikian, kontrol utama anomali cuaca saat ini dan selama musim hujan adalah intensifikasi aktivitas berbagai gelombang di atmosfer yang menjalar dari barat-timur atau timur-barat dan dapat saling bertemu sehingga berpotensi membangkitkan kejadian ekstrem baik di atmosfer maupun di laut sebagai contoh gelombang badai pada 6-7 Desember 2021.

Webinar mengenai keterkaitan bencana, cuaca ekstrem dan perubahan iklim yang diikuti oleh jurnalis dari berbagai media di Indonesia ini memang diadakan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman pada jurnalis  dalam melaporkan isu bencana dan iklim pada publik, yang seringkali  menempatkan peristiwa bencana sebagai isu terpisah dari fenomena iklim yang makin cepat berubah dan menyebabkan terjadinya cuaca ekstrem global.

Rochimawati, Ketua Umum SIEJ saat membuka webinar tersebut mengatakan, penting bagi para jurnalis mempunyai pengetahuan mendasar tentang pola cuaca dan iklim serta dampaknya dalam konteks kebencanaan di Indonesia.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjembatani dan memberikan manfaat kepada jurnalis terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Banyak penggunaan bahasa dan istilah daripara peneliti atau ilmuwan yang sulit dipahami publik. Nah kita harus bisa menederhanakan itu agar mudah dimengerti oleh publik,” kata Rochimawati.

Ketidakpastian iklim global dalam dekade terakhir ini mengakibatkan sistem pangan menjadi ‘korban’. Ini diungkapkan Executive Director, Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Dr. Lawrence Haddad dalam sambutan virtualnya dalam Kelas Belajar dan Lomba Karya Jurnalistik: Sistem Pangan Lestari Untuk Adaptasi Perubahan Iklim, yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan The Food and Land Use (FOLU) Coalition, pada Rabu-Kamis (15-16/12/2021).

Iklim ekstrim ikut berdampak kepada sistem pertanian di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia telah menyebabkan degradasi sumber daya pertanian dan infrastruktur, seperti degradasi dan penciutan sumber daya lahan, potensi sumber daya air, kerusakan sumber daya genetika, kapasitas irigasi serta epidemi hama dan penyakit tanaman dan hewan.

Belum lagi kondisi hujan dan pengelolaan yang kurang tepat akan menyebabkan banjir, longsor dan kekeringan.

Dampak tersebut berlanjut kepada gangguan terhadap sistem produksi pertanian, terutama pangan, seperti penurunan dan ketidakpastian produktivitas dan luas panen, sehingga berujung pada ancaman rawan pangan serta peningkatan kemiskinan.

Namun demikian banyak hal yang bisa dilakukan baik dari pemerintah yang didukung kerja sama semua pemangku kepentingan, baik pelaku bisnis, organisasi masyarakat, lembaga penelitian, dan mitra pembangunan untuk mengatasi permasalahan ini.

“Kami dari GAIN siap bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan terutama pemerintah Indonesia. Kami juga berkolaborasi dengan di bawah FOLU Coalition, World Resources Institut (WRI), Worldwide Fund for Nature (WWF), sangat penting bagi sektor gizi, sektor pangan dan sektor iklim untuk bekerjasama seperti ini,” ujar Lawrence.

Meski sektor pertanian meningkat 25 persen sejak Juli 2020, mitigasi potensi krisis pangan, meningkatnya kelaparan, malnutrisi, dan hambatan untuk menjalankan pertanian berkelanjutan perlu menjadi perhatian, terlebih di tengah pandemi.

Diperlukan perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan yang didorong permintaan untuk mendorong transformasi sistem pangan, termasuk rantai nilai agribisnis, konsumsi pangan, permintaan pangan, logistik pangan, persediaan pangan, dan produksi pangan.

Terkait dengan mitigasi potensi krisi pangan, Djarot Indarto,   Koordinator Bidang Pangan/Perencana Ahli Madya, yang mewakili Anang Noegroho selalu Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dalam paparannya membeberakan, kondisi ini dapat dilihat dari angka balita stunting dan wasting yang masih relatif tinggi.

“Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT) bertengger pada posisi puncak, yaitu 15,8% dan 43,82% dibanding provinsi lainnya di Indonesia,” dalam paparannya yang juga menenjelaskan terkait Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, Kebencanaan sebagai salah satu prioritas nasional berdasarkan Perpres 18/2020: RPJMN 2020-2024.

Kelas belajar juga menghadirkan pemateri yang membuka wawasan para peserta terkait kondisi pangan di Indonesia.  Seperti Amanda Katili Niode dari The Climate Reality Project Indonesia yang memperkenalkan tentang sistem pangan dan kaitannya dengan perubahan iklim.

Dimana pada pemaparannya, Amanda memfokuskan pada peran penting sistem pangan bagi kehidupan, bagaimana krisis iklim berpengaruh kepada sistem pangan serta kontribusi konkret masyarakat dalam sistem pangan.

“Memilih Makanan Ramah Iklim itu artinya memahami sumberdaya yang digunakan untuk produksi makanan akan membuat konsumen lebih peduli terhadap hubungan antara makanan dan perubahan iklim sehingga pilihan yang diambil akan lebih ramah bumi,” ujar Duta Pangan Bijak Nusantara dan juga Ambassador World Food Travel Association di Indonesia ini.

Sedangkan Shanty Syahril ST selalu Consultant, WRI Indonesia (FOLU) memberi pamahaman pada pesereta kelas belajar terkait dengan sistem dan sistem pangan serta bagaimana keterkaitan subsistem dalam.

“ Ada tiga ketrampilan yang perlu dimiliki untuk mengubah sistem. Diantanya bagaimana melihat sistem yang lebih besar, melakukan refleksi dan percakapan yang lebih generatif dan menggeser fokus bersama dari solusi yang reaktif menjadi bersama-sama menciptakan masa depan,’ paparnya.

Peran jurnalis juga sangat penting dalam menjangkau masyarakat luas, untuk memberikan inspirasi, informasi dan pemahaman tentang isu yang menyentuh kehidupan rakyat, dengan cara yang mudah dimengerti publik seperti isu pangan dan keterkaitannya dengan perubahan iklim.

Kelas belajar hari pertama dipandu moderator Adi Marsiela, pengurus pusat SIEJ Bidang Kampanye menghadirkan narasumber membantu memperkuat kapasitas jurnalis di Indonesia dalam menulis berita/liputan khususnya mengenai isu-isu terkait dengan sistem pangan dan perubahan iklim.

Ketua Umum SIEJ Rochimawati pada pembukaan kelas belajar, mengapresiasi antusiasme para peserta terhadap program ini.

“Dalam waktu relatif singkat, pendaftaran kelas belajar mencapai lebih dari 100 orang. Kami tentu berharap agar melalui kegiatan Kelas Belajar ini, peserta bisa mendapat pemahaman, memperdalam dan menggali mengenai sistem pangan dan kaitannya dengan perubahan iklim,” ujar Ochi — sapaan jurnalis VIVA.co.id itu.

Dari total 106 pendaftar, telah terpilih 50 jurnalis sesuai pengajuan isu liputan terbaik dan tuntas mengikuti kelas belajar selama dua hari. Seluruh peserta yang mengikuti kelas belajar juga berhak untuk mengikuti lomba jurnalistik dengan total hadiah lomba Rp12 juta.

Kelas Belajar Sistem Pangan Lestari Untuk Adaptasi Perubahan Iklim berlangsung secara virtual (15-16/12/2021)

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) mengumumkan 50 peserta yang lolos dalam kegiatan kelas belajar “Sistem Pangan Lestari Untuk Adaptasi Perubahan Iklim”.

Kelas belajar ini merupakan rangkaian program peningkatan kapasitas jurnalis di Indonesia dan kompetisi jurnalistik yang diselenggarakan oleh The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bekerja sama dengan Food and Land Use (FOLU) Coalition.

Kelas belajar akan dilaksanakan dua hari secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu-Kamis (15-16 Desember 2021).

Setelah mengikuti kelas belajar ini, peserta jurnalis akan melakukan peliputan sesuai dengan tema. Hasil liputan ini nantinya akan dikompetiskan untuk mendapatkan total hadiah sebesar Rp 12 juta.

Terima kasih telah mendaftar dalam kegiatan Kelas Belajar “Sistem Pangan Lestari Untuk Adaptasi Perubahan Iklim”

Bila ada pertanyaan silakan menghubungi kami lewat email sekretariat.siej@gmail.com atau hubungi Findamorina Muhtar (082290893010).

Berikut nama-nama jurnalis yang lolos mengikuti kelas belajar

Perbedaan data tingkat akurasi berbeda dari ke lima institusi dan lembaga penelitian yang mengukur angka laju deforestasi Indonesia 2001-2020, menimbulkan polemik. Terlebih setelah pemerintah melalui Presiden Jokowi menyampaikan laju deforestasi Indonesia yang turun di kurun waktu tersebut.

Selain KLHK, terdapat empat lembaga penelitian dunia yang mengukur laju deforestasi, diantaranya University of Maryland, European Commision JRC, Atlas Nusantara (Tree Map) dan Map Biomass yang melakukan penelitian dalam periode 2001 – 2020.

Data dari KLHK angka total kerusakan dalam satuan hektare mencapai 14.126.900, sementara University of Maryland 9.872.207, kemudian European Commission-JRC 22.450.801, Altlas Nusantara 10.012754 dan Map Biomass 13.065.825.

”Pemerintah Indonesia tetap mengklaim bahwa deforestasi berhasil ditekan dengan adanya kebijakan moratorium perizinan perkebunan sawit, pertambangan dan HTI,” papar Kiki Taufik Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace dalam diskusi publik dengan tema “Membuka data dan Informasi Deforestasi Secara Terang Benderang” yang diselenggarakan secara daring oleh The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), pada Jumat , 10 Desember 2021

Kiki Taufik menambahkan, sejauh ini belum ada itikad baik dari Pemerintah Indonesia untuk menekan laju deforestasi. Pemerintah dalam klaim yang disampaikan kepada publik menyatakan mampu menurunkan laju deforestasi atau kerusakan hutan. Padahal penurunan laju kerusakan hutan karena adanya kebijakan moratorium penggunaan hutan dan lahan gambut.

“Data deforestasi di Indonesia meningkat dari sebelumnya 2.45 juta hektare (2003-2011) menjadi 4.96 juta hektare (2012-2020). Dari data bisa terlihat, bahwa sejak adanya kebijakan moratorium, justru kita kehilangan hutan. Kalimantan dan Sumatera yang cukup masif kerusakannya,” kata Kiki Taufik dalam paparannya.

Dalam kondisi kejadian kerusakan hutan yang cukup masif ini, pihaknya melihat pada peta data Mapsevice milik  KLHK, tidak semua data yang disajikan oleh pemerintah dapat diakses oleh publik,

Sementara itu, dalam paparannya, David Gaveau dari TheTreeMap mengatakan, ada dua perbedaan dari penyajian data yang dilakukan lembaganya. Pertama, terkait akurasi penggunaan data dan akurasi prosedur.  Data yang disajikannya, terupdate setiap 6 hari sekali sedangkan, data yang dimiliki oleh  pemerintah Indonesia bisa 16 hari.

“Dirjen KLHK mengatakan tidaklah salah Presiden Jokowi mengklaim telah berhasil menekan angka kehilangan lahan hutan. Data terakhir pemerintah menunjukkan bahwa deforestasi saat ini adalah yang terendah dalam kurun waktu 20 tahun,” kata David.

Pihakny amenegaskan tidak setuju dengan KLHK yang mencatat kehilangan lahan sebanyak 115.460 ha karena deforestasi tahun 2019-2020 karena angka tersebut diperkecil.

“Kami tidak tahu, data siapa yang salah. Sebenarnya kami ingin mengajak pemerintah untuk menyamakan persepsi terkait pemantauan, data ini dan kemudian sama-sama mengevaluasi untuk mengambil langkah-langkah tepat,”imbuhnya.

David menambahkan, mengawal hutan menjadi tanggung jawab bersama, salah satunya dengan adanya transparansi data untuk mencegah kerusakan hutan lebih parah lagi. “Memang benar ada perbedaan data dan informasi terkait deforestasi, tetapi bahwa ada terjadinya kerusakan hutan adalah nyata, belum terlambat untuk fokus menyelamatkan hidrologi,” lanjut David.

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), menggelar diskusi publik tentang informasi dan data tentang deforestasi hutan di Indonesia. Diskusi publik tersebut mengundang Dirjen Planologi  Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha Agung Sugardiman.  David Gaveau ilmuwan dari TheTreeMap, Kiki Taufik dari Greenpace Indonesia dan Akademisi dari UGM Prof. Ahmad Maryudi, tetapi sampai diskusi dimulai, kedua narasumber dari KLHK dan Akademisi UGM tidak dapat dikonfirmasi untuk memaparkan pandangannya.

Rochimawati, Ketua Umum SIEJ mengatakan, perbedaan pembacaan data dan informasi deforestasi di Indonesia baik dari pemerintah maupun sejumlah lembaga telah menimbulkan polemik. Peran jurnalis dan media harus mampu menjadi jembatan.

“SIEJ memfasilitasi semua pihak untuk menemukan titik terang, agar publik mamahami data dan informasi deforestasi yang telah dpublikasikan itu,” kata Rochimawati.

Krisis iklim di Indonesia membutuhkan dukungan besar khususnya dari pemerintah. Salah satunya adalah transparansi data untuk menekan laju deforestasi hutan melalui berbagai kebijakan, diantaranya mengevaluasi perizinan penggunaan lahan untuk perkebunan sawit, HTI dan pertambangan, penguatan fungsi hutan dan lahan gambut, serta mengevaluasi proyek nasional yang dapat mengancam keberadaan hutan.

Narahubung : Eni Muslihan 0819-5798-3295

Berbagai kejadian iklim ekstrem melanda berbagai belahan dunia beberapa tahun terakhir ini. Perubahan iklim berdampak langsung pada semua sektor. Termasuk pertanian melalui degradasi sumber daya pertanian dan infrastruktur, seperti degradasi dan penciutan sumber daya lahan, potensi sumber daya air, kerusakan sumber daya genetika, kapasitas irigasi serta epidemi hama dan penyakit tanaman dan hewan.

Selain itu, kondisi hujan dan pengelolaan yang kurang tepat akan menyebabkan banjir, longsor dan kekeringan.
Dampak tersebut berlanjut kepada gangguan terhadap sistem produksi pertanian, terutama pangan, seperti penurunan dan ketidakpastian produktivitas dan luas panen, sehingga berujung pada ancaman rawan pangan serta peningkatan kemiskinan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)bersama Food and Land Use (FOLU) Coalition menyelenggarakan kegiatan Kelas Belajar dan Lomba Jurnalistik dengan tema: “istem Pangan Lestari untuk Adaptasi Perubahan Iklim.”

Kelas Belajar berlangsung secara daring, pada :
Tanggal : 15-16 Desember 2021
Waktu : 09.30-12.30 WIB
tempat : Zoom Meeting

Isi form pendaftaran online di Link pendaftaran:
https://bit.ly/Pendaftaran_WorkshopSistemPangan

*Kelas belajar ini dibuka untuk 50 jurnalis dari berbagai platform media.
*25 Pendaftar pertama dan lolos seleksi kelas belajar akan mendapatkan pengganti paket internet, dengan syarat Wajib mengikuti seluruh kegiatan selama dua hari.
*Seluruh peserta yang mengikuti kelas belajar juga berhak untuk mengikuti lomba jurnalistik.

Total Hadiah Lomba
Rp12.000.000

Batas pendaftaran 11 Desember 2021 pukul 16.00 WIB

Narahubung:
Finda Mochtar (SIEJ): +62 822-9089-3010
Email: sekretariat@siej.or.id

Polemik data deforestasi masih menyita perhatian publik, setelah Greenpeace Indonesia mengkritik pemerintah yang mengklaim prestasi pemerintah dalam penanganan deforestasi di Indonesia seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam COP26 UNFCCC di Glasgow, November 2021 lalu. Pun saat menjawab pertanyaan wartawan BBC beberapa waktu lalu.

Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, tidak ada yang salah dari ucapan presiden soal klaim deforestasi terendah selama 20 tahun terakhir.

Sementara itu, Greepeace Indonesia menyatakan data deforestasi justru meningkat dari sebelumnya 2,45 juta ha (2003-2011) menjadi 4,8 juta ha (2011-2019). Terkait penurunan angka kebakaan hutan dan lahan pada 2020-2021, menurut Greenpeace hal ini disebabkan oleh gangguan anomali fenomena La Nina (tahun baah), bukan sepenuhnya hasil upaya langsung pemerintah.

Bagaimana membuka dan membaca data deforestasi di Indonesia ?

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menggelar diskusi publik dengan tema “Membuka data dan Informasi Deforestasi Secara Terang Benderang.”

Hari / tanggal : Jumat , 10 Desember 2021
Waktu : 12.50 – 15.30 WIB
Tempat : Zoom Meeting (bit.ly/Webinar_MembukaData_Deforestasi)

Diskusi ini disiarkan melalui Live Streaming Youtube Greepeace Indonesia

Hadir sebagai narasumber :

  1. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, MSc (Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan-KLHK)
  2. Kiki Taufik (Greenpeace Indonesia)
  3. David Gaveau (TheTreeMapScientist)
  4. Prof. Ahmad Maryudi (Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM)

Ikuti Diskusi webminar ini!

Narahubung :
Eny Musliha (SIEJ) +628195798329
Email : Sekretariat@siej.or.id

Tondano – 50 peserta dari jurnalis anggota The Society of Indonesian Environmental Journalists SIEJ Simpul Sulut, jurnalis pemula, perwakilan organisasi dan kelompok peduli lingkungan mengikuti Jambore Jurnalistik Lingkungan Pertama, di Ketama Adventure Park, Desa Touliang Oki, Kabupaten Minahasa, Sulut, Jumat – Minggu (26-28/11/2021).  

SIEJ Simpul Sulut menginisiasi kegiatan kali pertama ini dengan tema “Perkuat Literasi Selamatkan Bumi” untuk mengajak dan mengedukasi jurnalis dan publik peduli terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim.

Selama tiga hari pelaksanaan jambore, seluruh peserta mendapat beragam materi dari sejumlah narasumber kompeten. Seperti materi ketrampilan jurnalisme lingkungan dan pemahaman isu-isu lingkungan terkini.   

Sebut saja Barthe Karouw,  Kepala Seksi Pengelolaan Sampah DLH Daerah Sulut yang memaparkan tentang kondisi Lingkungan di Sulawesi Utara dan Jull Takaliuang, aktivis lingkungan yang juga Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa, Sulut.

Pada hari ketiga, peserta dipertemukan dengan Yosep Ikanubun, Ahli Pers sekaligus jurnalis Liputan6.com untuk memberikan pembekalan materi Jurnalistik Dasar dan Kode Etik. Serta materi Fotografi dari Denny Taroreh, fotografer asal Sulut dan  Supardi Bado, pimpinan media Sulawesion.com dengan materi ketrampilan videografi.

Kegiatan ini juga menghadirkan Yunita Siwi dan Ririn, perwakilan dari Yayasan Selamatkan Yaki yang memaparkan materi spesies endemik dan permasalahannya,  Billy Gustafianto Lolowang dari Yayasan Tasikoki, serta Fachriany Hasan dan Rispa Yeusy Anjeliza, staf Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Seksi II Gorontalo.

Tak hanya itu, panitia mendatangkan narasumber dari unsur perusahaan dengan menghadirkan Marthen Sorongan, perwakilan PT Cargil Indonesia di Amurang, untuk memberikan perspektif keberpihakan perusahaan pada isu lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Serta Dukungan Stakeholder Bagi Lingkungan Hidup di Sulut yang dibawakan Danny Repi, Kasubid Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mewakili Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut, dan kehadiran AKP Alfrets Tatuwo, Kabag OPS Polres Minahasa mewakili jajaran Polda Sulut.

Rochimawati, Ketua Umum SIEJ mengapresiasi SIEJ Simpul Sulut yang menggelar kegiatan offline skala besar dengan protokol kesehatan ketat, di saat pandemi Covid-19.  Ochi, sapaan akrab redaktur Viva.co.id ini mengatakan, aktifnya SIEJ Simpul Sulut ini mendorong Simpul SIEJ di wilayah lain untuk giat menggelar program kerja.

“Kami mendorong  kegiatan-kegiatan terkait isu lingkungan di daerah. Kegiatan Ini menunjukkan program kerja SIEJ tidak hanya top down karena keaktifan anggota,” jelas Ochi saat membuka Jambore Lingkungan Pertama ini.  

Findamorina Muhtar, Koordinator SIEJ Simpul Sulut berharap, kegiatan ini menjadi oase bagi para peserta untuk lebih memahami persoalan lingkungan di Indonesia melalui karya jurnalistik.

“Harapannya bermunculan jurnalis-jurnalis muda, pers kampus dan komunitas pegiat lingkungan yang peka dan mau menulis tentang isu lingkungan hidup dan lebih paham melihat isu lingkungan khususnya di Sulawesi Utara,” harap Finda yang juga Pemimpin Redaksi BeritaManado.com saat menutup Jambore Lingkungan pertama ini.

Jambore Lingkungan ini juga menjadi momentum untuk mempromosikan topik-topik lingkungan hidup yang berkualitas dan layak diketahui publik. Sehingga akan muncul partisipasi publik dalam memantau persoalan lingkungan hidup khususnya di wilayah Sulawesi Utara.

Bersamaan dengan perhelatan Jambore Lingkungan, SIEJ Simpul Sulut juga mendeklarasikan Komunitas Jurnalis Peduli Sumber Daya Air (JP-SDA). Noufriadi ‘Adi’ Sururama dan Rafsan Damapolii terpilih sebagai ketua dan sekretaris Komunitas yang diinisiasi sebagai bagian dari untuk meliterasi masyarakat agar ikut menjaga dan melestarikan sumber daya air yang ada di Sulawesi Utara.  

“Kami berada pada kerja-kerja bersama masyarakat dan semua pihak untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan dan pencemaran. Kami menggunakan jalur literasi untuk mengedukasi masyarakat akan keberlangsungan dan pelestarian sumber daya air,” ucap Adi dan Rafsan di hadapan peserta Jambore.

Adi menambahkan, komunitas JP-SDA menjadi kepanjangan tangan SIEJ Simpul Sulut yang bergerak meliterasi publik agar melek lingkungan khususnya pada isu sumber daya air. Kerja-kerja literasi ini nantinya akan melibatkan berbagai unsur di masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut berpartisipasi menjaga kelestarian air melalui literasi.

“Aksinya adalah edukasi, membagikan semangat pelestarian sumber daya air lewat tulisan berita dan mengajak para pegiat sungai, pegiat lingkungan, pencinta alam bahkan siapa saja yang merasa terpanggil untuk belajar bersama,” imbuhnya.

Denny Taroreh selaku penggagas komunitas ini menjelaskan, JP-SDA bisa menjadi salah satu opsi dalam penuntasan masalah kerusakan sumber daya air. Edukasi dari gerakan ini menjadi penting, karena memang menjadi kebutuhan sesuai perkembangan teknologi digital.

“Salah satu kelemahan para pegiat lingkungan di Sulut adalah  bernarasi baik secara terbuka maupun di media sosial, padahal ini penting sebagai ajakan agar masyarakat menunjukkan kepeduliannya. Di era digital,  narasi penting untuk mengubah mindset dan mengendalikan opini publik pada persoalan lingkungan,” jelas Dentar, sapaan akrab pegiat “Kuala” ini.

Di akhir kegiatan, panitia memilih dua peserta terbaik, yaitu Fardy Fransisco dari Komunitas Northsula dan Safril Abarang dari HMI MPO. Serta melakukan penanaman pohon sebagai bagian dari peringatan Hari Pohon Sedunia yang tiap tahun diperingati setiap tanggal  21 November.

Paparan materi oleh narasumber dalam perhelatan Jambore Lingkungan Pertama yang berlangsung di Ketama Adventure Park, Desa Touliang Oki, Kabupaten Minahasa, Sulut, Jumat – Minggu (26-28/11/2021). Foto : Supardi Bado
Paparan materi oleh narasumber dalam perhelatan Jambore Lingkungan Pertama yang berlangsung di Ketama Adventure Park, Desa Touliang Oki, Kabupaten Minahasa, Sulut, Jumat – Minggu (26-28/11/2021). Foto : Supardi Bado
Paparan materi oleh narasumber dalam perhelatan Jambore Lingkungan Pertama yang berlangsung di Ketama Adventure Park, Desa Touliang Oki, Kabupaten Minahasa, Sulut, Jumat – Minggu (26-28/11/2021). Foto : Supardi Bado
Ketua Umum SIEJ membuka kegiatan Jambore Lingkungan Pertama. Foto : Supardi Bado
Peserta Jambore Lingkungan Pertama yang terdiri dari anggota SIEJ Simpul Sulut, jurnalis pemula dan pegiat lingkungan di Sulawesi Utara. Foto: Supardi Bado

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menyelenggarakan kegiatan Editor Meeting dengan tema Pasca-COP26: Komitmen Indonesia atasi krisis iklim melalui perdagangan karbon, pada Sabtu (27/11/2021).

Kegiatan seri ke-3 yang berlangsung virtual ini merupakan ruang temu para editor dari berbagai media di Indonesia dengan narasumber di bidang lingkungan mulai dari pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga akademisi sebagai upaya untuk mendorong peran media dalam menyuarakan isu perubahan iklim setelah perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi PBB terkait Perubahan Iklim, COP26 di Glasgow, Skotlandia.

Dalam pertemuan COP26 lalu, beberapa negara yang sudah meratifikasi (Paris Agreement) sepakat memulai mengadopsi Artikel 6 Persetujuan Paris yang membahas tentang pembiayaan untuk implementasi mitigasi perubahan iklim, terutama melalui mekanisme pasar dan nonpasar.

Kuki Soejachmoen, Co-Founder & Executive Director Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) dalam pemaparannya mengatakan, beberapa hal menarik dari hasil kesepakatan COP26 di Glasgow terkait Artikel 6 Pasal 6.2 Persetujuan Paris, diantaranya, persoalan definisi dan satuan unit untuk transfer kredit karbon.

Dari awal, hal ini tidak terdefinisikan dengan jelas, sehingga mudah untuk diinterpretasikan berdasarkan pendapat pihak masing-masing.

“Persoalan tersebut mempertanyakan terkait unit satuan transfer kredit karbon antar negara apakah hanya dalam unit satuan GRK? Akhirnya diputuskan bahwa kerjasama transfer ini boleh dilakukan tidak hanya dalam unit gas rumah kaca, tetapi juga boleh dilakukan dalam bentuk lainnya seperti kerjasama export-import listrik (kwH)”, kata Kuki.

Artikel 6 Persetujuan Paris tersebut juga membuka peluang kerjasama internasional dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Indonesia direncanakan akan menerima pendanaan iklim dari negara-negara maju diantaranya dari Asian Development Bank (Rp 356,4 triliun), Climate Incentive Fund (Rp 35,6 triliun), dan Inggris (Rp 6,8 triliun). Sehingga perlu ada implementasi hasil yang dilakukan secara transparan agar indikator keberhasilannya dapat terukur secara kualitatif maupun kuantitatif.

Pada kesempatan sama, Peneliti Gambut Center for International Forestry Research (CIFOR) Daniel Murdiyarso mengatakan, penurunan emisi dan penyediaan dana untuk mengatasi perubahan iklim adalah dua sisi koin yang harus dimainkan para pelobi industri atau swasta yang memengaruhi proses negosiasi.

Mekanisme pendanaan yang dituangkan dalam Artikel 6 Persetujuan Paris yang telah disepakati akan memberikan peluang kepada negara berkembang untuk memperdagangkan kredit karbon dari proyek-proyek penurunan emisi. Meskipun nantinya mereka juga akan dibayang-bayangi  target penurunan emisi domestiknya.

Pertemuan COP26 di Glasgow juga sempat membahas terkait upaya pengendalian iklim melalui sektor kelautan.

Melihat hal ini, Indonesia sebagai salah satu negara dengan wilayah mangrove terbesar menyimpan potensi mitigasi perubahan iklim melalui pemanfaatan inisiatif blue carbon, yang juga tertuang dalam Updated Nationally Determined Contribution (NDC).

Daniel mengatakan bahwa blue carbon merupakan ekosistem yang menyimpan begitu banyak karbon, dimana di dalamnya termasuk mangrove dan lamun.

“Kita punya banyak sekali mangrove dan terbesar di dunia begitu juga seagrass. Riset kami meringkas bahwa ekosistem ini menyimpan 3-5 kali karbon dari ekosistem hutan primer di daratan. Kita bisa mengatasi sea level rise dan gain karbon pada saat yang bersamaan dengan memanfaatkan blue carbon. Ini peluang besar untuk mendorong laju penurunan emisi global”, kata Daniel.

Lebih lanjut Daniel berharap, media dapat membantu memberikan informasi dan mencerahkan masyarakat terkait isu-isu lingkungan, terutama yang berdasarkan data saintifik.

Pada editor meeting kali ini, Ketua Umum SIEJ Rochimawati turut menyampaikan paparannya yang fokus pada peran media dalam mendorong isu perubahan iklim yang menjadi ancaman global.

Rochimawati yang juga berkesempatan menghadiri pertemuan COP26 lalu, sebagai penerima fellowship terpilih dari Internews menjelaskan bahwa media berperan dan  memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pemahaman kepada publik dalam mengawal komitmen pemerintah pasca-COP26.

“Penting sekali untuk terus menggaungkan isu-isu lingkungan oleh rekan-rekan media sebagai pihak yang konsisten mengedukasi dan memberikan informasi kepada publik, terutama dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti”, ujar Rochimawati.

SIEJ berharap melalui kegiatan Editor Meeting ini, media lokal maupun nasional terus memiliki semangat untuk mengawal komitmen mitigasi perubahan iklim setelah  pertemuan internasional tersebut. (*)

Narahubung :

Rochimawati (ochi.april@gmail.com)

Ketua Umum SIEJ