Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli lalu hingga kini tidak membawa perubahan yang signifikan pada kualitas udara kota Jakarta. Data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dari alat pemantau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakartasebelum dan selama PPKM Darurat justru meningkat pada bulan Juli.

Bondan Andriyanu, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia  mengatakan, dalam periode tersebut udara Jakarta dalam kondisi tercemar. Berdasarkan PP No.22 Tahun 2021 yang berlaku sejak Februari lalu, status Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) PM 2.5 Harian pada stasiun pemantau kualitas udara (SPKU) milik DKI dan US Embassy.

“Sepanjang bulan Juli menunjukkan peningkatan empat hingga enam kali lipat dibanding pada bulan Juni,” kata Bondan dalam Media Briefing Koalisi Ibukota yang digelar secara virtual, 10 Agustus 2021. 

Dari data tersebut, terlihat juga bahwa konsentrasi PM 2.5 saat PPKM Darurat masih lebih tinggi dibandingkan saat diberlakukannya PPKM Mikro (3-20 Juni 2021) dan PSBB (3-20 Juli 2020). Pada saat PPKM Mikro maupun PSBB, curah hujan pada SPKU Bundaran HI lebih tinggi dibandingkan saat PPKM darurat sehingga dapat membantu peluruhan atau pencucian partikel halus di udara.

Dengan data Pemprov DKI Jakarta itu, Bondan menilai, pemerintah sudah seharusnya membuka data konsentrasi real time  dari Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) ke publik secara berkala. Dan memperbanyak alat pemantau. Idealnya ada 10 alat pemantau untuk setiap 3 Juta populasi.

“Ini seharusnya berlaku untuk semua kota dan daerah, membuka datanya ke publik agar masyarakat tahu dan dapat melakukan tindakan pencegahan. Lebih penting lagi adalah pengakuan dari pemerintah bahwa udara DKI Jakarta sudah tercemar dan melebihi BMUA dan langkah nyata mengendalikan sumber pencemar udara secara menyeluruh dan lintas batas berdasarkan  data saintifik.”

Pada kesempatan yang sama, dr Feni Fitriani Taufik dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) menyatakan, pihaknya merekomendasikan dan meminta pemerintah untuk menyikapi masalah pencemaran polusi udara Jakarta dan membuat peraturan tentang  pengendalian polusi udara. Apalagi,banyak ditelibahwa polusi itu menurunkan pertahanan tubuh dalam melawan virus.

“Ada koordinasi dengan akademisi, organisasi profesi ataupun lingkungan melalui kajian dan penelitian untuk mengatasi masalah polusi di Ibu Kota, yang berasal dari industri, mendorong pembukaan pembangkit listrik alternatif, sarana transportasi massal yang aman, nyaman dan ramah lingkungan, hingga  menambah area hijau di seluruh wilayah,” jelas Feni.  

Sementara itu, gugatan 32 warga DKI Jakarta kepada 7 pejabat negara dalam kasus gugatan atas Pencemaran Udara Jakarta, hingga kini belum mempunyai kepastian hukum meski sudah berjalan dua tahun dengan enam kali penundaan Sidang Putusan.

Kuasa hukum 32 warga DKI Jakarta, Ayu Eza Tiara menganggap hal ini tidak wajar. Sehingga pihaknya khawatir berpotensi  maladministrasi. Hal itu merujuk pada aturan yang dibuat Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No.2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan.

Yuyun Ismawati, perwakilan dari penggugat menambahkan, penundaan sidang putusan terjadi dengan alasan yang terkesan mengada-ada seperti para Tergugat  lupa mengirim soft file kepada Majelis Hakim, adanya salah satu anak Hakim yang meninggal dunia, kemudian berturut-turut Ketua Majelis Hakim, Panitera dan juga Hakim Anggota yang terkena Covid-19.

“Penundaan keputusan ini berarti memperpanjang risiko dan biaya kesehatan. Semakin ditunda, biaya kesehatan akan semakin tinggi. Kalau Jakarta dibiarkan terus seperti ini dan dicontoh oleh kota-kota lain, berarti akan celaka,” imbuh Yuyun.

Laporan terbaru berjudul Do Not Revive Coal, yang diterbitkan lembaga Think Tank Carbon Tracker Initiative menyebutkan, Indonesia dan empat negara lainnya menjadi ancaman gagalnya Perjanjian Paris (Paris Agreement) untuk menjaga kenaikan temperatur global abad ini di bawah 2 derajat Celcius dan mendorong upaya membatasi kenaikan suhu kurang dari  1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri.

Selain Indonesia, ancaman tidak tercapainya target Perjanjian Paris ini berasal dari Jepang, Indonesia, India, Vietnam, dan Tiongkok.

Dalam laporan tersebut, alasan utama ancaman gagalnya Perjanjian Paris adalah persoalan rancangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dimana kelima negara ini berencana membangun 600 PLTU batu bara baru dengan total kapsitas melebihi 300 gigawatt (GW). Atau sekitar 80 persen dari porsi batu bara baru global.

Indonesia sendiri masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan penggunaan PLTU batu bara ini. Di mana kapasitasnya mencapai 45 GW dan 24 GW pembakit baru sudah direncanakan untuk dibangun.

Kelima negara ini mengoperasikan 3/4 PLTU yang ada di seluruh dunia. Sebanyak 55 persen adalah negara Tiongkok dan 12 persen adalah India. Sekitar 27 persen kapasistas PLTU batu bara global tidak dapat menghasilkan keuntungan, dan 30 persen hampir mencapai titik breakeven.

Temuan fakta berdarkan laporan Do Not Revive Coal tersebut, di masa depan biaya operasi PLTU dinilai akan lebih mahal dibandingkan dengan energi bersih terbarukan.

Head of Power and Utilities Carbon Tracker, Catharina Hillenbrand Von Der Neyen dalam keterangan tertulisnya melalui Yayasan Indonensia Cerah mengatakan, laporan itu mengungkapkan 92 persen proyek PLTU baru yang direncanakan secara ekonomis tidak menguntungkan. Selain itu, dana perkiraan investasi pembangunannya mencapai 150 triliun US Dollar bakal terbuang sia-sia walaupun dalam keadaan business as usual (BAU).

“Investor seharusnya menjauhi pembiayaan proyek baru, karena dari awal terproyeksi akan menghasilkan negative return,” kata dia, Rabu (30/6/2021) seperti ditulis Ellyvon Pranita dari Kompas.com.

Sektor energi sendiri memiliki target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton di tahun 2030 mendatang.  Penambahan PLTU batubara ini akan berpotensi mengunci emisi gas rumah kaca selama 40 tahun mendatang, sebab masa operasional PLTU ini berlangsung selama itu.

Adila Isfandiari, selaku Peneliti Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, dalam pemberitaan Kompas.com (30/3/2020) mengatakan, penambahan PLTU batubara ini sangat bertolak belakang dengan komitmen penanggulangan krisis iklim. 

“Jadi sebenarnya tren global sedang berupaya mengurangi jumlah PLTU baru dan mengembangkan energi terbarukan. Kita justru sebaliknya,” kata Adila Isfandiari.

Energi terbarukan ditargetkan akan mengalahkan seluruh tambang baru yang ada pada tahun 2024. PT Pembangkit Listrik Negara (PLN Persero) sendiri masuk ke dalam daftar perusahaan dengan aset yang terancam menjadi aset terlantar dalam skema B2DS (Below 2 Degrees).  Dari 22,529 MW kapasitas, PLN berisiko kehilangan 15,41 miliar USD miliar dari asset terbengkalai dengan patokan B2DS.

Pada tahun 2024, biaya Energi Terbarukan (ET) akan lebih murah dibandingkan pembangkit batu bara di seluruh dunia. Sedangkan, pada tahun 2026, pengoperasian PLTU batu bara yang ada 100 persen lebih mahal dibandingkan pengoperasian ET.

Dengan adanya kompetisi dari ET dan regulasi yang semakin ketat, maka diproyeksikan PLTU batu bara akan semakin tidak menguntungkan.

Jika target Perjanjian Paris tercapai, sekitar  220 triliun US Dollar PLTU batu bara global yang sudah beroperasi beresiko menjadi aset terbengkalai (stranded assets). Sekitar 80 persen PLTU batu bara global yang sudah beroperasi dapat digantikan oleh pembangkit Energi Terbarukan yang lebih hemat biaya.

Dampak buruk PLTU Batubara PLTU batu bara yang tersebar dan beroperasi di Indonesia, melepaskan jutaan ton polusi setiap tahunnya. Dari waktu ke waktu PLTU-PLTU tersebut diyakini mengotori udara yang kita hirup dengan polutan beracun. Adapun, polutan yang dihasilkan bisa berupa merkuri, timbal, arsenik, kadmium dan partikel halus namun beracun, yang telah menyusup ke dalam paru-paru kita. Oleh karena itu, polusi udara atau polutan ini dianggap sebagai pembunuh senyap yang menyebabkan 3 juta kematian dini di seluruh dunia.

Tidak hanya itu, penyakit yang bisa terdampak dari polutan beracun akibat operasi PLTU batu bara ini seperti risiko kanker paru-paru, stroke, jantung dan penyakit pernapasan. Bahkan, tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan manusia saja, sektor lainnya yang dirugikan selain kesehatan adalah pertanian, perikanan, lingkungan dan perekonomian masyarakat.

Artikel ini bersumber dari Kompas.com dengan judul “Indonesia dan 4 Negara Lainnya Jadi Ancaman Gagalnya Perjanjian Paris, Kok Bisa?”

Banner Image : diambil dari situs greenpeace.org

Ekuatorial dan Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) memanggil para jurnalis di Indonesia untuk mengajukan proposal guna mendapatkan “Ekuatorial Story Grants, Round 1”. Mereka yang terpilih akan mendapatkan dana liputan masing-masing sebesar Rp3 juta.

Ekuatorial menetapkan tiga tema besar untuk story grants ini, yaitu:

  • Polusi Udara,
  • Biodiversitas dan Konservasi,
  • Ecotourism.

Para jurnalis yang tertarik untuk mendaftar dan mengirimkan proposal peliputannya dapat mengembangkan salah satu dari ketiga tema besar tersebut. Ruang lingkup liputan harus berada di wilayah kerja jurnalis yang bersangkutan.
Pendaftaran proposal dibuka mulai 9 Juni hingga 21 Juni 2021.

Tim editorial Ekuatorial akan mengumumkan para peserta yang lolos seleksi dan berhak mendapatkan hibah pendanaan untuk peliputan selambat-lambatnya pada 25 Juli 2021. Dan akan diumumkan di media resmi The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ).
Hasil liputan / karya jurnalistik para penerima hibah ini harus dimuat di media masing-masing paling lambat pada 31 Agustus 2021. Untuk penerima hibah yang bekerja paruh waktu (freelance), hasil liputan akan ditayangkan pada situs web Ekuatorial (ekuatorial.com).
Untuk pendaftaran, silakan klik https://forms.gle/N79ywCi5azFLKwPv8