Sempat ikut merambah hutan Bukit Cogong, Nibuansyah kini berbalik menjadi koordinator penyelamatan hutan yang kaya tanaman kayu tembesu tersebut.

“Sudah sampai ya, tidak tersesat kan? Tinggal ikutin jalan aspal. Mobilnya digeser sedikit ke kiri, ada banyak ranting di pohon-pohon tinggi ini. Biasanya, penduduk sini, sudah tahu di mana posisi parkir,” kata pria yang muncul dari jalan setapak di pintu masuk kaki bukit.

Sapaan nan ramah dilontarkan saat mengetahui ada kunjungan para tamu. Pria kelahiran 1963 ini mengetahui betul, jika yang datang tersebut ialah orang asing, alias bukan penduduk setempat. Kedatangan pada malam hari bukan masalah. Karena ia telah menyediakan kamp yang juga merupakan tempat tinggalnya bersama keluarga.

Kamp dengan kontruksi bangunan sebagian dari kayu ini bisa disinggahi pendatang untuk sekadar melepas lelah dari perjalanan selama delapan jam dari kota Palembang, Sumatera Selatan.

Banyak pohon karet dan pohon hutan lainnya dengan ketinggian tertentu yang seolah menjadi pagar, pembatas jalan, dan barisan penerima para tamu di kaki bukit.

Tulisan Bukit Cogong ialah penanda telah memasuki kawasan bukit besar yang berada di sebelah barat lanskap Sumatera bagian Selatan ini. Tepatnya di Desa Sukakarya, Kecamatan Suku Tengah Lakitan (STL) Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas.

Malam itu, angin pun bertiup sedang, pertanda musim kemarau. Namun udara masih lembap. Kelembapan khas hutan tropis milik Indonesia.

Dengan penerangan yang cukup, sungguhan kopi hasil bumi bukit penyangga Taman Nasional Kerinci Sebelat, atau TN Kerinci Sebelat, ini menjadi pelengkap teman bertamu.

Sang penerima tamu adalah Koordinator Hutan Kemasyarakatan (HKM) Bukit Cogong, Nibuansyah. Siapa sangka, sang penjaga hutan ini dulunya adalah salah seorang perambah yang beroperasi di hutan bukit ini. Perambahan yang sempat menggunduli Bukit Cogong terjadi sejak tahun 1970-an.

Menyambut tamunya, Nibuansyah bersemangat bercerita mengenai masa lalunya tersebut. Saat jadi anggota kelompok perambah hutan di Bukit Cogong. Nada bicaranya semangat meski mengenang masa kelam.

Awalnya, mereka membuka permukiman sekaligus pertanian. Tentu, bermula di kaki bukit, namun lambat laut menyisir ke bagian atas bukit. Ia pun membongkar cerita rayuan pemodal yang membutuhkan banyak balok kayu ke Pulau Jawa. Saat itu, perambahan yang dilakukan juga didukung hak kelola pesirah atau marga.

Dahulu puluhan keluarga transmigrasi Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, tidak punya lahan garapan. Mereka mengusulkan hak kelola pada pesirah lahan adat Padu Raksa di Bukit Cogong. Sampai akhirnya pada 1963 permohonan itu dipenuhi dengan lahan kelola 105 hektare (ha). Beberapa waktu selanjutnya datang pula warga program transmigrasi yang mengelola lahan 50 hektare lainnya.

Simak laporan Tasmalinda selengkapnya di website https://www.ekuatorial.com/2021/08/mantan-perambah-hutan-yang-kini-menjaga-lanskap-bukit-cogong-1/

Banne Image : Lanskap Bukit Cogong. Foto :Tasmalinda

Kemitraan warga dan PT WKS dalam mengelola perhutanan sosial di Dusun Benteng Makmur diduga sebagai upaya perusahaan untuk memperluas area kerja.

Jalanan tanah merah melepaskan partikel-partikel debu ke udara, siang itu, di awal bulan Juli 2021. Kendaraan yang membawa kami melintasi dua portal pintu masuk menuju Dusun Benteng Makmur, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Hilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Dua portal pintu masuk itu adalah pos penjagaan PT Wira Karya Sakti (WKS). Ruas jalan yang seolah membelah bukit demi bukit menuju kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) itu, biasa disebut penduduk lokal “koridor we-ka-es”.

Ruas jalan ini memang dibangun oleh PT WKS, dengan tujuan untuk mengangkut akasia mangium yang dipanen sebagai bahan untuk membuat pulp dan paper. PT WKS adalah perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI), anak perusahaan Sinar Mas Group.

Ruas jalan ini adalah akses satu-satunya bagi 380-an Kepala Keluarga (KK) warga Dusun Benteng Makmur untuk menuju ke luar, ke jalan lintas Jambi – Tebo, sejak lebih dari 10 tahun terakhir.

Tidak hanya truk-truk dengan 12 unit ban milik PT WKS yang hilir mudik melintas di ruas jalan ini. Tapi juga truk-truk sejenis, yang tertutup rapat bak belakangnya, yang membawa batu bara dari tambang terbuka di kecamatan tetangga, Kecamatan Sumay.

Gambaran ini memperlihatkan bahwa Dusun Benteng Makmur dikelilingi oleh lahan PT WKS. Sehingga, pendududuk pun terdesak. Meskipun mereka memiliki areal Perhutanan Sosial (PS) sendiri, tapi itu hanya di atas kertas saja. Secara de facto, areal itu adalah bagian dari lahan PT WKS, meskipun dibungkus dengan istilah “kemitraan”.

Di dusun ini, terdapat dua kelompok masyarakat yang telah mendapatkan izin skema Perhutanan Sosial. Yakni Koperasi Teriti Jaya, dengan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 2.516 hektare, dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) Muara Kilis Bersatu, dengan Hutan Kemasyarakatan (HKM) seluas 1.126 hektare.

Namun dalam perjalanannya, skema Perhutanan Sosial (PS) telah digunakan oleh PT WKS sebagai perluasan areal kerja mereka.

Adalah Anti-Illegal Logging Institute (AILInst), sebuah non-governmental organization (NGO) yang pertama kali mengungkap kondisi PS di dusun ini, pada bulan Mei 2021. Berdasarkan temuan tim AILInst di lokasi, Koperasi Teriti Jaya telah bermitra dengan PT WKS sejak tahun 2018. Sedangkan Gapoktan Muara Kilis Bersatu bermitra dengan PT WKS sejak tahun 2020.

“Ini adalah modus baru perluasan lahan area kerja perusahaan dengan mengatasnamakan skema PS,” kata direktur AILInst, Dicky Kurniawan.

Simak laporan Jon Afrizal, selengkapnya di website ekuatorial.com https://www.ekuatorial.com/2021/08/ketika-korporasi-ekspansi-ke-area-perhutanan-sosial-di-jambi/

Banne Image : Alat berat milik PT WKS yang sedang memanen akasia di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Gapoktan Muara Kilis Bersatu. Foto diambil awal Juli 2021. Foto : Jon Afrizal / Amirariau.com

Perhutanan Sosial Sungai Buluh bisa dikatakan layu sebelum berkembang. Kegiatan ekowisata yang dimulai tahun 2013 terhenti di tengah jalan, fasilitas penunjang pun rusak.

Air Sungai Buluh yang jernih mengalir tenang di tengah kesenyapan hutan. Airnya membentuk jeram-jeram kecil saat membentur batu-batu andesit yang hitam berkilat. Di sebelah kanan sungai ditumbuhi hutan karet dan durian, sedangkan di seberangnya hutan alami yang lebat.

“Kalau hari tidak hujan seperti sekarang, di dasar sungai ini akan terlihat ikan garing, ikan larangan yang baru bisa diambil setiap tiga tahun sekali. Ini ikan asli dan mahal harganya,” kata Ali Azwar Dt. Rajo Batuah, ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh, Selasa, 6 Juli 2021.

Hutan Nagari di Nagari Sungai Buluh, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat itu seperti surga hutan tropis. Di sana cukup banyak tersedia kebutuhan masyarakat, terutama buah-buahan. Ada durian, jengkol, rambutan, dan manggis. Juga ladang karet dan kopi robusta. 

Pada musim durian, seperti awal Juli itu, banyak pedagang durian dengan sepeda motor membawa durian dalam keranjang besar. Mereka datang dan pergi membawa durian dari hutan. Suara buah durian yang jatuh berdebum juga sering terdengar di sekitar pohon di hutan nagari.

Hutan Nagari Sungai Buluh seluas 1.336 ha ditetapkan menteri kehutanan sebagai perhutanan sosial pada 2 Desember 2013.

Sungai Buluh pernah dipersiapkan sebagai percontohan pengelolaan ekowisata bagi perhutanan sosial di Sumatera Barat. Sebuah bukit dengan pemandangan lepas ke arah Bandara Internasional Minangkabau (BIM) berjarak 5 km dan bisa ditempuh hanya 25 menit dari BIM, menjadi nilai jualnya.

Sejak berdiri hingga 2017 banyak kegiatan pelatihan untuk pengelola perhutanan sosial diadakan di Sungai Buluh. Fasilitas ekowisata juga dibangun, seperti jalan dan jaringan listrik hingga ke balai pertemuan LPHN di pinggir hutan.

Hutan di sepanjang sungai di sana memang memiliki banyak spot yang unik, seperti batu-batu besar di badan sungai dan di tengah hutan di sekitar pohon. Jauh di kedalaman hutan juga ada air terjun Sarasah Kuau dan tempat pemandian alami Lubuak Kandih. Keduanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki menyusuri hutan.

Untuk mendukung sarana ekowisata, di sepanjang tepi sungai sudah dibangun jalan setapak dari beton sepanjang 1 km yang bisa dilewati sepeda motor. Kemudian jalur tracking ke bagian hulu sungai di air terjun. Sedangkan sebuah rumah pohon berdiri di atas bukit tempat wisatawan memandang ke arah Kota Padang, terutama Bandara Internasional Minangkabau.

Dalam perencanaan pengelola LPHN, pondok-pondok petani di tengah hutan hingga air terjun Sungai Buluh juga disiapkan untuk penginapan wisatawan.

Saat rumah pohon dibuka pada 2017, banyak pengunjung yang datang. Pemandu ekowisata juga sudah disiapkan untuk membawa pengunjung ke dalam hutan.

“Nugie Nugraha, penyanyi yang juga pencinta lingkungan juga pernah datang dan menginap di kawasan air terjun di pondok petani semalam dengan temannya. Mereka katanya ingin menikmati alam,” kata Ali Azwar.

LPHN juga sudah merencanakan untuk membuat kolam renang alami di sebelah aliran sungai untuk melengkapi ekowisata di Sungai Buluh. Pemilik lahan sudah mengizinkan dan tinggal mencari investor untuk mewujudkannya.

“Hanya ini kegiatan kami yang tersisa, lainnya seperti budi daya jamur dan ekowisata tidak berjalan.”

Ali Azwar, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh

Simak laporan Febrianti selengkapnya si situs ekuatorial.com

https://www.ekuatorial.com/2021/08/perhutanan-sosial-sungai-buluh-layu-sebelum-berkembang/

Banner image : diambil dari situs menlhk.go.id

Fellowship “Build Back Better : Efektivitas Skema Perhutanan Sosial dalam Penyelamatan Hutan” untuk jurnalis di wilayah Sumatera diperpanjang.

Fellowship yang digelar sejak 23 Mei 2021 diperpanjang hingga 6 Juni 2021. Jurnalis dapat mendaftar dengan mengirimkan proposal / ToR peliputan terkait isu perhutanan sosial melalui tautan link yang tersedia di bawah ini :

https://bit.ly/3hHK7xL

Fellowship “Build Back Better: Efektivitas Skema Perhutanan Sosial dalam Penyelamatan Hutan” menjadi rangkaian program peningkatan kapasitas jurnalis di wilayah Sumatera yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ).

Sebuah program yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada jurnalis yang bekerja di wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan untuk mendapatkan pendanaan peliputan dengan total nilai Rp 30 juta untuk meliput isu deforestasi dan perhutanan sosial.

Program ini didasari pada buruknya tata kelola dan lemahnya penegakan hukum yang memicu alih fungsi lahan atau deforestasi, sehingga media perlu dan penting untuk memberikan porsi pemberitaan pada isu ini.

Fellowship yang di dukung Climate and Land Use Alliance (CLUA) ini memberikan gambaran tentang deforestasi, konflik agraria dan permasalahan kehutanan, masyarakat adat, skema pengelolaan perhutanan sosial dalam upaya penyelamatan dan pelestarian hutan di wilayah Sumatera, hingga implikasi dari Omnibus Law terhadap pengelolaan hutan.

Pendaftaran Fellowship: 23 Mei – 06 Juni 2021

Informasi lengkap : Anggun (+6285278484814)

IG: @siej_info

Twitter: @siej_info

FB: @siej_info

#Buildbackbetter