Pemerintah Indonesia menyiapkan konsep ekonomi sirkular yang akan diintegrasikan ke dalam pembangunan ekonomi hijau rendah karbon. Konsep ini dianggap paling tepat untuk mendorong transformasi ekonomi terutama sektor industri pasca pandemi.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto, dalam diskusi Forum Editor yang diselenggarakan secara virtual oleh Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) bekerja sama dengan PwC Indonesia, pada 21 Agustus 2021.

Arifin mengatakan, setelah pandemi rantai produksi industri akan mengalami transformasi dan meningkatkan adaptasi teknologi digital. Konsumsi swasta melemah tajam sehingga diperlukan penyesuaian pada rantai pasok dengan menitikberatkan pada analisis risiko dan proyeksi permintaan akhir produk yang lebih realistis.

“Mengutip hasil studi Bappenas dan UNDP, konsep 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Refurbish, Renew) di Indonesia dapat meningkatkan PDB sebesar lima triliunan rupiah. Konsep ekonomi sirkular menghasilkan sejumlah keuntungan. Pada tahun 2030, PDB meningkat pada kisaran Rp 593 – Rp 638 triliun, diperkirakan 4,4 juta lapangan kerja hijau tercipta, pengurangan timbunan limbah sebesar 18-52 persen dibandingkan business as usual serta kontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 126 juta ton CO2,” tambah Arifin.

Integrasi ekonomi sirkular menjadi agenda prioritas nasional yang dituangkan ke dalam RPJMN tahun 2020-2024. Langkah ini menjadi milestone penting mendorong praktik bisnis berkelanjutan. Untuk memperkuat implementasi ekonomi sirkular, pemerintah membuat roadmap dengan harapan terintegrasi secara nasional pada pembangunan menengah nasional 2025-2029 untuk pemerintahan yang akan datang.

Bappenas telah melakukan kajian resources efficiency, dampak ekonomi sirkular pada pemulihan ekonomi hijau di sejumlah sektor. Seperti sektor makanan dan minuman, peningkatan kapasitas dan kesadaran publik. Selain itu, telah dibentuk sekretariat ekonomi sirkular di bawah sekretariat pembangunan rendah karbon.

Arifin menambahkan, ekonomi sirkular akan sejalan dengan indeks ESG (Environmental, Social, Governance) sebagai alat untuk mencapai ekonomi berkelanjutan.

“Yang krusial saat ini adalah mendorong aktivitas bisnis menjadi berkelanjutan dimana fokus tidak hanya profit semata tapi aspek lingkungan dan sosial,”

ESG dikenal sebagai peringkat indeks yang menilai aspek non finansial sebagai parameter perusahaan sebagai alat bantu pengukuran kepedulian dan upaya sebuah perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat negara dan dunia

Meski saat ini ESG masih bersifat sukarela, ke depannya akan didorong menjadi mandatory bagi perusahaan domestik. Sehingga lambat laun akan dipaksa bertransformasi ke bisnis berkelanjutan. Sejak Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan indeks baru ESG Leaders BEI bulan Desember 2020 lalu, investasi berbasis ESG mulai mendapatkan momentumnya di Indonesia.

Indeks ini diharapkan dapat memacu praktik terkait lingkungan, sosial dan tata kelola emiten dalam menerapkan investasi berkelanjutan di Indonesia.

Colum Rice, ESG Leader, PwC Asia Pasifik, mengatakan perusahaan tidak dapat terus mengabaikan konsekuensi perubahan iklim dengan hanya mengejar keuntungan atau mengabaikan dampak sosial.

“Kami percaya bahwa ESG lebih dari sekadar aspirasi perusahaan. Saatnya mengambil tindakan, mengubah aspirasi menjadi rencana kerja nyata yang mencakup setiap bagian bisnis – mulai dari investasi hingga inovasi berkelanjutan hingga pelaporan yang kuat tentang tantangan dan peluang. Tindakan dan pelaporan yang autentik dan transparan akan membantu membangun kepercayaan bagi bisnis, ekonomi, dan masyarakat.

Colum berharap, forum ini mempunyai multiplier effect, semakin banyak media mengambil sikap aktif dan terinformasi tentang ESG, semakin banyak orang akan teredukasi dan keduanya mendukung bisnis yang sudah menerapkan dan menuntut tindakan dari perusahaan yang belum menjalankan.

CEO Yayasan Kehati, Riki Frindos, di forum yang sama mengatakan bahwa ekonomi rendah karbon menjadi solusi untuk menjawab tantangan isu lingkungan saat ini. Selain perubahan iklim, isu sumber daya dan isu sampah serta polusi. Untuk mengatasinya, paradigm harus diubah dari konsep ekonomi linear ke ekonomi sirkular.

“Karena itu dibutuhkan komitmen. Pemikiran kita harus didesain kembali sehingga nanti dari output jadi input. Tantangan sustainability banyak. Di level global, dalam SDGs ada komitmen soal climate change, juga ada agreement menjaga suhu bumi tidak naik,” ujar Riki.

Terkait keberlanjutan ini, sudah banyak instrumen yang diadopsi di Indonesia. Salah satu adalah ESG, mulai dari strategi dan investasinya memberikan dampak secara langsung ke lingkungan dan sosial karena pembangunan ekonomi hijau juga berkaitan dengan pembiayaan investasi.

“Tujuan ESG investment ada dua, jangan membahayakan sektor bisnis, perusahaan saham dan obligasi investasi kita. Dan tidak memberi efek negatif ke investasi untuk bisnis tanpa dampak buruk ke lingkungan, tata kelola, dan sosial,” kata Riki.

Sementara itu, Ketua Umum SIEJ, Rochimawati, di acara Forum Editor mengatakan, konsep ESG masih minim dipahami jurnalis meski isu ini mulai banyak diberitakan media. ESG tidak hanya fokus pada isu lingkungan, tapi juga sosial dan tata kelola bisnis.

“Melalui Forum Editor ini, para editor media diajak memahami dan berdiskusi bagaimana mengidentifikasi dan mengulas topik ESG secara tepat dan membungkusnya menjadi artikel edukatif bagi publik. Ini bagian dari peran media memberikan pengetahuan tentang kebijakan publik. Laporan media diharapkan dapat menjadi referensi bagi publik dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, terutama kebijakan yang menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat luas.”

Banner Image : diambil dari website socialinvestment.id dari artikel berjudul Ekonomi SIrkular dan Bisnis Sosial.

Baru-baru ini, 15 organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksin Bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan mengirim surat terbuka  kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Dinas PPPA, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kumham, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Kepala Dinas Kesehatan, di seluruh Indonesia.

Mereka meminta pemerintah membuka akses vaksin tanpa birokrasi rumit sehingga masyarakat adat dan kelompok rentan yang terkendala administrasi kependudukan karena tidak memiliki identitas, tetap dapat menerima haknya untuk mendapatkan vaksin sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Dalam siaran langsung (live) di akun resmi Instagram SIEJ_info, baru-baru ini, Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal AMAN bercerita kepada Rochimawati, Ketua Umum The Society of Indonesian Environmental Jornalists (SIEJ) tentang kondisi dan tantangan masyarakat adat di tengah pandemi Covid-19 dan bagaimana mereka bertahan.

Bisa dijelaskan apa itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ?

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) didirikan oleh para pemimpin masyarakat adat di Indonesia pasca kejatuhan pemerintahan Soeharto. Waktu itu ada 300 orang menyelenggarakan Kongres Masyarakat Adat. Tentu saja keanggotaannya adalah masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini anggota sebanyak 2.422 komunitas masyarakat adat, dengan jumlah warga  20 juta. Kami mempunyai 21 pengurus wilayah di tingkat propinsi, dan 115 pengurus di tingkat daerah.

Masyarakat adat ini adalah masyarakat yang masih mendiami wilayah adat, masih hidup sesuai tradisi dan pengetahuan dari leluhur.

Tentunya banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari urusan kebijakan, hingga teritori wilalyah adat.

Masyarakat di seluruh dunia adalah penjaga ekosistem yang terbaik di dunia. Termasuk di dalamnya hutan, gunung, dan laut. Kondisinya masih ada yang baik karena dijaga masyarakat adat. Ini perlu dipikirkan peran mereka terhadap kelestarian alam dan bumi.

Bagaimana masyarakat adat menjaga lingkungan?

Masing-masing masyarakat adat atau komunitas adat memiliki cara tersendiri, mempunyai pengetahuan tradisional yang kita mengenalnya sebagai pranata adat, hukum adat tentang bagaimana mengelola dan memanfaatkan alam dan keberlanjutannya.  

Kita ambil sesuatu dari alam ya secukupnya, jangan sampai alam menjadi rusak.Misalnya ambil satu pohon tanam seribu. Dan ini terjadi karena dilakukan kolektif di komunitas-komunitas adat dengan melibatkan musyawarah adat dan gotong royong. Mereka mempunyai aturan khusus tentang pelestarian lingkungan, alam dan sumberdaya.

Misal tradisi “sasi” di Maluku dan Papua yang digunakan sebagai cara untuk memastikan tidak ada Tragedy of the Commons, tidak ada sumber daya yang dieksploitasi. Sumberdaya di alam diangpap sebagai milik semua orang dan kemudian diambil secara berlebihan itu akan habis, hilang, punah dan secara sosial bisa menimbulkan konflik. Perembutan ini yang dihindari.

Seperti Sasi Lomba di Maluku yang dijaga Om Elly sebagai penjaga sasi. Kalau sasi sedang berlengsung, dipastikan sasi ini dihormati seluruh warga kampung Haruku. Beliau juga termasuk yang melakukan ritual sampa saanya buka sasi, melihat tanda-tanda alam dan ketika air bagus dan ikan datang. Ini semua bukan soal aturan saja tapi ada aturan bagaimana komunikasi dengan alam secara spiritual dan meminta perlindungan pada Sang Pencipta.  Katanya dengan begitu mereka bisa memanggil ikan. Mereka punya hal yang bisa kita pelajari bersama, biasana setelah panen maka hasil panen dikumpulkan dan yang pertama boleh mengambil adalah anak yatim, perempuan janda, orang sakit dan difabel. Setelah itu baru dibagi rata untuk warga. Ini juga salah satu yang membuat masyarakat adat bertahan selama pandemi.

Bagaimana kondisi masyarakat adat di saat awal pandemi hingga sekarang?

Sampai saat ini mereka masih mengalami keterisoalasian jarak, akses layanan kesehatan sehingga mengakibatkan masyarakat adat jadi rentan.

Kondisinya macam-macam. Tahun lalu sebelum pelaksanaan PSBB, AMAN sudah menyatakan lockdown. Kami tahu bahwa penyakit asing datangnya karena manusia yang bergerak. Kalau di wilayah adat ada orang masuk ke wilayah adat atau ada orang dari mereka yang ke kota dan mendapat virus itu kemudian membawanya masuk ke dalam. Ini yang disadari.

Menariknya, ada memori kolektif di masyarakat adat tentang pandemi di masa lalu. Seperti kalau saya waktu itu teringat kampuang Saya di Toraja ada ingatan “rak babiang”. Itu adalah peristiwa ketika banyak kematian, seperti ilalang yg rebah disaat bersamaan. Orang Toraja menganggap ritual kematian waktu dikubur itu sangat penting, tapi waktu itu banyak sekali kematian sehingga tidak sempat melakukan upacara adat yang pantas. Seperti sekarang tidak ada upacara adat.

Siang masih seha, sore meninggal. Ternyata itu adalah wabah flu spanyol. Dan itu masih terus diingat. Itu jadi dongeng Saya di waktu kecil dan sering diceritakan orang tua. Peristiwa itu hampir sama dengan yang terjadi sekarang. Banyak yang meninggal. Dulu itu 30% penduduk Toraja habis. Mungkin virus itu dibawa pedangang yang dibawa dari pesisir atau oleh orang Belanda. Ada banyak yang masih mengingat itu.

Makanya sejak tahun lalu banyak yang tinggal di kampung melakukan lockdown wilayah adat dan membatasi yang keluar. Kalau ada yang keluar pun, pintu masuk dan keluar dijaga dengan baik.

Kalau ada yang kembali dari kota, harus tinggal di hutan atau ladang selama dua minggu. Itu karantina bermartabat. Mereka yang di kota dipanggil pulang untuk mengantisipasi  di kota tidak bisa makan dan hidup dalam kondisi yang tidak baik. Tetua adat meminta mereka pulang dan semua kebutuhan pangan dijamin.

Jadi kondisi mereka relatif aman dari virus Covid-19?

Kita salah hitung karena kita pikir pandemi hanya 6 bulan. Stok makanan cukup dijamin 6 bulan. Stok pangan di kampung bermacam-macam, ada yang akan panen, ada yang  punya stok banyak bahkan bisa bertahun-tahun.

Stok pangan itu dipengaruhi kehadiran perusahaan di sekitarnya. Semakin dekat keberadaan perusahaan seperti tambang, sawit, maka stok itu makin terancam dan kampung makin tidak aman. Bahkan ada komunitas yang sudah tidak punya tempat menanam, jadi buruh pabrik. Seperti Orang Rimba itu harus dibantu karena hutan “sudah diambil” perusahaan, meskipun mereka karantina mandiri di hutan, tetap saja  stok pangan tidak cukup.

Itu yang terjadi tahun lalu. Ternyata pandemi ini hampir dua tahun belum selesai. Makanya menanam lagi. Jangan jualan makanan dulu, tahan karena kalau nanti ada krisis pangan, kita yang akan jadi lumbung, menyerahkan makanan ke tempat-tempat yang tidak punya makanan.

Ini terbukti waktu Palu gempa, masyarakat adat Ngata Toro yang bermukim di sekitar kawasan penyangga Taman Nasional Lore Lindu, membantu puluhan ton beras yang dipakai Gugus tugas AMAN untuk dibagiakan di luar kampung.

Mereka juga membantu melalui Serikat Tani anggota KPA dengan mengirim bahan pangan ke Jakarta untuk serikat buruh yang dipecat  perusahaan, dipotog gaji, dan yang terancam PHK. Yang menjaga bukan negara dan perusahaan tapi justru orang-orang kampung.

Itu pengalaman berharga. Jadi menanam, panen, simpan, makan. Kalau ada yang lebih baru dibagi-bagikan ke tempat yang tidak punya makanan. Konsep gotong royong itu yang membuat mereka bertahan selama pandemi. Dan beberapa tahun ini ada gerakan anak-anak muda pulang kampung. Mereka pulang kampung, yang awalnya di cerca kenapa kembali ke kampung. Tapi justru sekarang mereka yang berjaya dengan beternak,berkebun, bertani dan membuat sekolah adat. Bahkan menanam tanaman yang ditanam tapi tidak dimakan dan dijadikan nilai tukar atau barter dengan warga kampung lain.

Panen juga meningkat selama pandemi. Seperti masyarakat di Sakai yang notabenenya sedang “berkasus” dengan perusahaan dan rmasuk kategori terancam punah tapi selama pandemi, mereka justru panen hingga tiga kali. Ini fenomena yang sama sekali di luar teori pembangunan modern yang bertumbuh pada perusahaan.

Jadi produksi pangan jadi menignkat, penjaga ekosistem terbaik juga lumbung pangan dan kalau kita bicara ekonomi masa depan, hal baik ramah lingkungan itu ada di wilayah adat. Jadi masa depan kita sebenarnya ada di masyarakat adat.

Apakah ada laporan AMAN berapa jumlah masyarakat adat yang terpapar Covid-19 ?

Sampai Bulai Mei  masih bisa bernafas lega. Ternyata varian Delta ini mendekat ke wilayah adat. Virus ibarat mendekat di depan pintu. Sistem yang dibangun masyarakat adat selama ini sudah mulai merenggang tidak bisa menahan laju Covid. Masyarakat ingin lockdown tapi tidak memungkinkan karena kampung-kampung mereka dilewati aktivitas perusahaan, perkampungan pekerja perusahaan juga tidak diliburkan sehingga sangat rentan terekspose dan membawa ke kampung mereka tinggal.

Sudah banyak laporan, misal waktu kasus awal terjadi di Kalimantan Utara di Pulau Mamadau itu pulau terluar. Ada kampung Dobo sekarang sudah banyak kasus terpapar Covid. Padahal dari Dobo hanya bisa dijangkau sekitar 6 jam dengan perahu melewati Benjina. Dan itu kalau kita perhatikan di sana tidak ada fasilitas PCR. Hasil test PCR itu harus dikirim ke Ambon dulu.

Sebelumnya ada kepala desa yang meninggal karena Covid. Sekarang ini persoalan terbesar adalah fasilitas pemeriksaan PCR dan tracing. Jadi test kurang makanya kita juga tidak pernah tahu berapa yang sudah terkena Covid. Dari Sulawesi Tengah, di Bengkulu, di Kalteng banyak yang paling parah di sana. Belum lagi  kalau kita lihat kampung-kampung di dekat sub urban seperti gaya hidup perpindahan orang Toraja, satu buat upacara maka akan banyak sanak saudara yang ke sana karena hubungan sosial kekeluargaan yang tidak dibatasi administrasi. Pemerintah tidak bis amelarang upacara adat.

Bagaimana cara mengatasinya ? Bagaimana masyarakat adat menjaga diri untuk meningkatkan imunitas terlebih lagi disaat pandemi Covid ini tanpa bergantung pada negara ?

Banyak yang dilakukan masyarakat addat seperti misalnya dengan menjaga secara spiritual dengan berdoa.Mereka sudah berhitung karena menganggap penyakit aneh ini dan masing-masing masyarakat adat mempunyai ritual.

Juga memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayah adat dengan membuat ramuan tradisional. Tidak ada resep generik karena masing-masing kampung punya resep sendiri dan itu tidak perlu dipertentangkan karena ada sejak turun temurun. Misalnya ramuan daun sungkai yang digunakan hampir di seluruh wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Ada juga tabib dari Murung Raya yang menganjurkan konsumsi jeruk nipis dipanaskan dan diminum tiap pagi. Kalau kena flu, minum 3 kali sehari. Atau mandi dengan rebusan daun jeruk nipis dan daun kunyit. Jika di pegunungan Meratus, banyak warga yang memakan buah tertentu yang rasanya asam sekali jika mengalami gejala demam dan hilang penciuman. Bisa jadi buah itu punya kandungan vitamin C tinggi.

Ini juga tantangan bagi kita. Karena ini tantangan menjadi warisan leluhur pengetahuan praktik-praktiknya sehingga tidak pernah melalui uji klinis. Bagi masyarata adat ya udah itu dilakukan saja. Itu yang menjadi ritual kemudian ramuan-ramuan penguat imunitas bahkan ada yang coba dulu kalau ada penyakit asing begini cara mengobatinnya.

Ada bermacam-macam konsep perlindungan di masyarakat adat. Ada yang dibuatkan perisai sehingga virus tidak akan masuk, ada juga yang kemudian membuat bingung agar tidak bisa masuk kampung. Itu masih banyak yang melakukannya termasuk yang merasa cukup dengan ritual obat-obatan dari alam. Masyarakat tahu bahwa ini menyerang antibodi kita sehingga tabib-tabib banyak memproduksi ramuan-ramuan tradisional.

Sejauh ini apa upaya yang dilakukan agar masyarakat adat bersedia divaksin?

Ada inisiatif dari AMAN di Sekadau, Kalbar bekerja sama dengan pemda untuk vaksinasi masyarakat adat. Katanya disiapkan 200 tapi yang bisa divaksin hanya 47. Ini kita belum tahu alasannya. Bisa jadi karena kendala KTP, ketika pemeriksaan kesehatan, atau jangan-jangan sosialisasi yang kurang. Apakah ada pendampingan setelah vaksin, kami juga belum tahu.

Terkait dengan akses vaksin, apakah NIK jadi kendala terbesar hingga AMAN dan koalisi menulis surat terbuka untuk Presiden ?

Di masyarakat adat kita sudah berjuang 20 tahun lebih untuk mendapatkan KTP bagi masyarakat adat yang hidup di tempat-tempat jauh yang tidak ada administrasi pemerintah di situ, hidup di wilayah konflik dan yang masih menganut agama leluhur. Ada masyarakat adat yang lahir hingga mati tidak pernah jadi warga negara Indonesia. Hitungannya ada dua juta wajib pilih yang pada pemilu lalu tidak bisa memilih karena persoalan KTP.

Persoalan NIK ini sebenarnya bukan di masyarakat adat saja, di kota besar banyak yang tidak punya NIK karena ini bagian dari persoalan yang sudah menahun. Ini kesalahan administrasi. Ada layanan yang tidak benar-benar mengcover masyarakat Indonesia.

Sekali lagi kita ingin meletakkan substansi bahwa vaksin adalah hak mendasar warga negara, maka administrasi kependudukan atau administrasi apapun tidak boleh menyandera warga negara untuk menikmati haknya. Jadi secara prinsipil, NIK itu tidak perlu jadi persyaratan  mendapatkan vaksin. Bahkan di situasi darurat, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan kedaruratan, jangan paksakan pakai NIK. Sekarang yang terjadi justru bertentangan dengan apa yang disampaikan pemerintah dengan target dua juta vaksin per hari tapi tidak ada realisasinya.

Saran kami mulai dari pemerintah pusat hinga daerah yang punya otoritas menjadi jembatan antara negara dan masyarakat. Gunakan otoritas untuk mengelurkan kebijakan yang berpihak seperti di level terendal ada kepala desa yang bisa mengeluarkan daftar by name by addres untuk pencepatan dan menjangkau tempat-tempat yang sulit.

Pemerintah tidak melihat bahwa yang membuat kita bertahan sebenarnya adalah partisipasi  masyarakat adat dan warga umum yang gotong royong. Partisipasi ini tidak dihargai pemerintah. Sehingga mau vaksin tidak bisa karena tidak mempunyai NIK.

Belum lagi masyarakat yang kena hoaks karena mereka tidak mau mendengar karena pemerintah tidak memberi contoh baik misal tidak boleh berkerumun tapi pejabat negara sendiri yang berkerumun.

Apakah masyarakat adat juga termakan hoaks terkait dengan pandemi dan vaksin?

Iya, semua karena di masyarakat adat mereka percaya informasi itu benar adanya. Jadi ketika dalam situasi dimana tidak ada informasi yang betul-betul disampaikan pememerintah, orang tidak bisa mengambil dan memilah informasi mana yang benar dan tidak. Informasi yang sampai di masyarakat  mana yang hoak dan bukan itu tidak jelas. Masyarakat di kota yang punya akses informasi saja banyak yang termakan hoaks, apalagi di masyarakat adat. Informasi itulah yang dianggap benar.

Ada banyak alasan yang mengatakan dari lahir sampai tua tetap sehat, takut jarum suntik. Ada juga yang takut karena hoaks kalau divaksin akan berubah menjadi buaya atau beruang. Banyak masyarakat yang tidak punya filter jadi semua dipercaya. Ini memang lucu tapi sungguh terjadi.

Sejauhmana upaya yang dilakukan agar masyarakat adat tidak menolak divaksin?

Di AMAN  mencari orang yang bersedia divaksin. Dan saat ini kita punya angka 500 ribu. Ini yang bisa kita dapatkan dalam situasi keterbatasan. Kami sempat diskusi dengan dokter ahli dan atusisme terhadap vaksin tinggi sekali. Baru dua hari sudah masuk data 400 ribu, tapi ketika kita mulai mengumpulkan data lagi, mulai banyak kasus KIPI yang parah, dan yang terakhir dan menjadi pukulan terberat itu ketika Mamah Alit, istri Ketua Adat Kasepuhan Ciptagelar, Abah Ugi Sugriana meningal setelah beberapa hari vaksin. Vaksin kemudian dijadikan kambing hitam. Apapun yang demam hingga meninggal dianggap karena vaksin. Ini terjadi karena dari awal masyarakat tidak pernah disiapkan dan tidak tersosialisasi dengan baik misalnya, screening kesehatannya mana yang bisa di vaksin dan tidak.

Di masyarakat adat perlu dipastikan kenapa pemerikasaan kesehatan itu penting karena kita sedang membangun benteng pertahanan membangun perisai dengan melindungi tetua-tetua adat yang bisa jadi punya penyakit. Mereka itu orang yang paling berharga bagi masyarakat adat.

Jadi pemeriksaan di kampung-kampung itu penting supaya selain mempermudah juga punya security dan pendampingan pasca vaksinasi. Di beberapa tempat kita dapat laporan banyak yang sakit pasca vaksin dan tidak ditangani dengan baik, harus mencari upaya sendiri untuk memulihkan diri.

Harapan surat terbuka dari AMAN dan koalisi yang ditujukan kepada presiden?

Karena kita sadar dan itu harus ditandatangani presiden. Presiden yang harus bertindak karena kita tidak bisa menyampaikan ini sebagai masalah sektoral. Kita harus mengulurkan tangan karena kita lihat kapasitas sistem kesehatan kita sudah kolaps.

Kami ingin memastikan suara masyarakat adat dan kelompok marginal itu tersampaikan dan didengar. Ini saatnya kita gotong royong. Mudah-mudahan presiden mendengar dan bisa segera sadar bahwa ada situasi  darurat dan masyarakat adat sebagai penjaga alam perlu dilindungi.

Banner Image : Warga Kajang dan Kalluppini (Foto: Istimewa)/ diambil dari website umcpress.id

Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksin Bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan meminta pemerintah membuka akses vaksin tanpa birokrasi rumit.

Hal ini disampaikan dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Dinas PPPA, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kumham, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Kepala Dinas Kesehatan, di seluruh Indonesia.

15 anggota Koalisi ini melihat bahwa upaya vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok bisa terhambat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10/2021 Pasal 6 Ayat 3 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi. Peraturan ini mewajibkan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat bagi warga negara untuk mengikuti program vaksinasi.

Persyaratan adanya NIK, by name by address, tersebut telah menyulitkan masyarakat adat dan kelompok rentan. Seperti kita ketahui bersama, tak sedikit masyarakat adat, kelompok disabilitas, anak-anak yang berada di panti asuhan, lansia, tunawisma, yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan.

Ada banyak penjelasan tentang mengapa masyarakat adat dan kelompok rentan sebagian tidak memiliki NIK, mulai dari hambatan birokrasi, infrastruktur penunjang, sampai mungkin adanya hambatan kultural. Kita berdiskusi panjang-lebar mengenai penyebab ketiadaan akses NIK bagi masyarakat adat dan kelompok rentan.

Namun, di masa pandemi dan terutama di saat merebaknya Virus Corona Varian Delta yang mengganas, belum ada langkah diskresi dari pemerintah untuk melakukan terobosan, yakni dengan mengganti persyaratan NIK dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh RT, RW, kepala desa, kepala adat, atau organisasi tempat seseorang bernaung.   

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan ada 40-70 juta jiwa masyarakat adat tersebar di Indonesia, 20 juta jiwa dari mereka telah menjadi anggota AMAN. Dari jumlah tersebut, dalam data AMAN, per 21 Juli 2021, baru 468.963 orang yang mendaftarkan diri untuk vaksinasi; sekitar 20 ribu  dari mereka sudah mendapatkan vaksinasi tahap pertama. Keterbatasan akses vaksinasi dan ketiadaan NIK menjadi kendala utama rendahnya pendaftar.

Negara berkewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh penduduk, termasuk akses pemberian vaksin dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19. Bagi masyarakat adat yang tinggal di pedalaman atau pulau terluar, kewajiban memiliki NIK menjadi sandungan signifikan untuk bisa menjangkau program vaksinasi pemerintah.

Masyarakat adat bukanlah kelompok rentan. Mereka bisa hidup mandiri dan selama ini telah menjaga keharmonisan dan kelestarian alam, serta keragaman hayati di daerah-daerah terdalam dan terluar Indonesia. Wilayah-wilayah adat selama ini adalah lumbung pangan Indonesia, wilayah adat pula yang menjadi jantung yang memperlambat efek perubahan iklim.

Pada awalnya, lokasi yang terpencil dan relatif terisolasi, kehidupan mandiri, dan kearifan lokal membuat masyarakat adat relatif aman dari Covid-19. Namun seiring perkembangan varian virus yang lebih dahsyat dan mudah menular, pertahanan masyarakat adat mulai jebol.

Peningkatan angka positif Covid-19 Masyarakat Adat yang cukup signifikan, menurut AMAN, terjadi di kawasan Aru Kayau, Kalimantan Utara; Lamandau, Kalimantan Tengah; Tana Toraja dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan; Sigi, Sulawesi Tengah; dan Kepulauan Aru, Maluku. Ada beberapa kasus klaster keluarga yang meninggal pada saat isoman karena fasilitas dan layanan kesehatan yang jauh dari jangkauan. Namun demikian, detail jumlah yang positif belum ada karena test and tracing tidak berjalan baik di wilayah-wilayah terpencil.

Mengingat peran penting dalam menjaga biodiversitas dan lumbung pangan, masyarakat adat perlu dilindungi. Kerusakan pada masyarakat adat dan daerah yang menjadi ruang tinggal masyarakat adat pada akhirnya akan berbahaya bagi seluruh wilayah Indonesia.

Persyaratan NIK untuk vaksin juga menjadi persoalan bagi kelompok rentan dalam berbagai bentuk. Kelompok disabilitas, anak-anak dalam berbagai kondisi yang tak memiliki akta kelahiran, lansia, transpuan, tunawisma, misalnya, kerap tidak memiliki NIK. Jika keberadaan KTP dijadikan persyaratan vaksin, by name by address, maka kelompok marjinal akan mengalami risiko tak tersentuh akses vaksinasi dan ini membahayakan keseluruhan upaya penanganan pandemi.

Koalisi juga meminta perhatian pemerintah bahwa kelompok rentan cenderung tidak memiliki akses layanan kesehatan memadai karena berbagai hal. Akibatnya, riwayat kesehatan, keberadaan status komorbid, tidak sepenuhnya diketahui. Karenanya, pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas pengecekan pre-vaksin untuk mengetahui kondisi komorbid calon penerima vaksin.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, juga mendesak pemerintah segera untuk melakukan langkah-langkah strategis :

1.Memberikan diskresi bagi masyarakat adat, penyandang disabilitas dan kelompok anak tanpa akta agar mendapatkan vaksin meski tanpa NIK. Koalisi ini menyadari bahwa NIK adalah tertib administrasi yang dibutuhkan, namun mengingat gentingnya situasi pandemi, Koalisi mendesak pemerintah untuk membuat terobosan.

2.Mendorong agar  surat keterangan dari ketua adat, RT/RW, kepala desa, atau organisasi yang menaungi sebagai pengganti NIK dan dikukuhkan lewat surat edaran kementerian terkait. AMAN dan organisasi yang bergabung dalam Koalisi ini bersedia membantu pemerintah dalam penyediaan data dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan anak-anak.

3.Mendorong edukasi dan sosialisasi yang konstruktif, mudah didapat, dan mudah dipahami terkait COVID-19 dan program vaksinasi, termasuk aktif meluruskan sejumlah kabar bohong/hoaks yang berkaitan dengan dua hal tersebut.

4.Memastikan tersedianya fasilitas pemeriksaan kesehatan awal untuk masyarakat adat dan kelompok rentan termasuk anak, sebelum mendapatkan vaksin. Memastikan adanya layanan kunjungan ke rumah atau lokasi tinggal kelompok disabilitas, panti-panti atau sarana transportasi penjemputan ke lokasi fasilitas kesehatan terdekat.

5.Mendefinisikan kelompok rentan yang menjadi prioritas vaksinasi sesuai standar WHO dan memprioritaskan vaksinasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat dan kelompok rentan di seluruh provinsi Indonesia.

6.Memberikan pelatihan orientasi bagi para relawan yang akan memberikan layanan vaksinasi massal, terutama tentang etika berinteraksi dengan kelompok disabilitas dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas.  

Banner Image : diambil dari situs greeners.co

Tidak ada urgensi program cetak sawah baru melalui food estate untuk merespons dampak pandemi karena Indonesia masih surplus pangan.

Hal ini diungkapkan Lola Abas, Koordinator Nasional Pantau Gambut dalam diskusi daring “Apakah Food Estate Efektif Hadapi Ancaman Krisis Pangan Saat Pandemi?”, Kamis, 22 Juli 2021.

“Permasalahan akibat pandemi adalah berkurangnya akses pada pangan, sehingga rantai suplai menjadi terganggu. Suplai dari sisi produsen, pemasukan, transportasi, pabrik pengolahan, pengiriman dan lainnya. Hal ini yang  seharusnya menjadi perhatian, bukan pada persoalan penambahan produksi,” ungkapnya.  

Data Kementerian Pertanian mencatat ketersediaan pangan masih masih aman, bahkan surplus 7,39 juta ton hingga akhir tahun 2020. Pada akhir Juni 2021, surplus beras sebanyak 10,28 juta ton. Di akhir Desember 2021, perkiraan suplus beras adalah sebanyak 9,62 juta ton.

Menurut Lola, Permen LHK No.24 tahun 2020 yang muncul setelah kegiatan food estate di Kalimantan Tengan dan Sumatera Utara berjalan yang justru dapat mengancam lingkungan. Pada Pasal 19 Permen tersebut tertulis bahwa kawasan hutan lindung boleh dibuka untuk dijadikan kawasan food estate.

Hal ini jelas bertentangan dengan UU No. 41 tahun 1999, Pasal 16 yang menyatakan pemanfaatan hutan lindung hanya sebatas pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Artinya penggunaan kawasan tidak boleh mengurangi fungsi utama kawasan itu sendiri,” imbuh Lola.

Pegiat lingkungan dari EcoNusa dan Pantau Gambut menilai respons pemerintah untuk menghadapi ancaman krisis pangan saat pandemi melalui program food estate belum tepat karena program tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak serius pada lingkungan secara jangka panjang.

Lola menilai, program food estate juga tidak transparan dan minim keterlibatan publik sehingga manfaat program ini terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya tidak dapat dipastikan.

“Sampai sekarang proyek food estate di Kalimantan Tengah belum mempunyai dokumen Grand Design, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengawalnya. saya berharap Lembaga Ombudsman dapat mengkaji lebih dalam kebijakan food estate, terkait apakah ada manfaatnya pada ketahanan pangan dan bagaimana dampaknya pada lingkungan dan sosial akibat alih fungsi hutan dan gambut.”

Sementara itu, Bustar Maitar, pendiri dan CEO Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa Foundation) mengungkapkan catatan sejarah membuktikan, food estate yang sudah dilakukan sejak Orde Baru selalu berujung dengan kegagalan.

“Kami ingin memastikan  rencana pemerintah mengembangkan produksi pangan tidak merusak ekosistem. Inilah perlu kita kawal bersama. Belum lagi soal transparansi pembukaan lahan jutaan hektar dan penjualan kayu-kayu bernilai jual tinggi yang ditebang,” ungkapnya.

Menjawab kritik terhadap program food estate, Yeka Hendra Fatika, anggota Ombudsman Indonesia menyatakan komitmennya mengawal program food estate dan berencana mengkaji program itu di tahun 2022.

“Hasil laporan yang disusun Pantau Gambut dan catatan dari EcoNusa dapat menjadi masukan laporan bagi Ombudsman untuk melegitimasi kajian food estate secara lebih kuat.”

Rencana kajian tersebut akan mencakup aspek regulasi, prosedur kerja, road map planning, dan hasil atau proyeksinya. Pada tahap awal, Ombudsman telah menyimpulkan 4 hal terkait food estate. Pertama, adanya potensi maladministrasi di sektor pertanian, pangan, kehutangan, perikanan dan kelautan, dan agraria menunjukkan trend yang semakin besar, kedua terdapat dugaan kuat adanya potensi maladministrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan food estate, yang disebabkan bertentangan dengan UU No 41 Tahun 1999, UU No 18 Tahun 2012 terutama UU Kehutanan dan UU Pangan, dan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2020. Ketiga, food estate dalam jangka pendek tidak signifikan dalam meningkatkan penyediaan pangan nasional dan keempat rekam jejak food estate, rawan dengan berbagai penyalahgunaan. (non)

Banner Image : Indonesia Baik

Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) dalam laporannya tahun 2020, memaparkan adanya potensi krisis pangan akibat terganggunya ketersediaan, stabilitas, dan akses pangan, khususnya bagi masyarakat rentan secara ekonomi dan geografi.

Bahkan, para menteri negara anggota G20 dalam pertemuan di Italia akhir Juni lalu menyerukan perlunya peningkatan upaya yang sangat signifikan untuk menangani penyebab utama kerentanan pangan.

Merespon hal ini, pemerintah Indonesia telah menyusun program food estate/program lumbung pangan nasional, yaitu konsep pengembangan pangan yang terintegrasi dengan pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan. Namun, kebijakan ini menuai banyak reaksi negatif seiring banyaknya pihak yang menilai program food estate ini kurang tepat untuk menjawab isu pemenuhan pangan lokal.

Guna membahas mengenai dampak food estate terhadap lingkungan dan masyarakat, sekaligus mencari solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19, EcoNusa Foundation, Pantau Gambut, dan Ombudsman mengadakan diskusi bersama media dengan tema “Apakah Food Estate Efektif Hadapi Ancaman Krisis Pangan Saat Pandemi?”.

Acara ini akan diselenggarakan pada:

Tanggal dan waktu : Kamis, 22 Juli 2021

Waktu : 14.00 – 16:00 WIB

Link Pendaftaran Media : https://bit.ly/DiskusiMediaFoodEstate

Pembicara :

• Bustar Maitar – CEO Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa Foundation)

• Iola Abas – Koordinator Nasional Pantau Gambut

• Yeka Hendra Fatika – Anggota Ombudsman Republik Indonesia

Moderator : Mulia Nurhasan – Food and Nutrition Scientist

Konfirmasi kehadiran kami nantikan selambatnya Rabu, 21 Juli 2021 dengan menghubungi Adeanti Prasti: adeanti@idcomm.id / 0815 7413 1575.