Potensi Mangrove Sebagai Bahan Pengobatan Tradisional di Tidore Kepulauan

Selain memiliki manfaat ekologi, mangrove juga dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan. Oleh masyarakat Tidore Kepulauan, tanaman ini telah dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan tradisional secara turun-temurun.

Deretan perahu ketinting mengapung di muara sungai di Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Kamis, 29 Juli 2021. Perahu nelayan ini dalam kondisi tertambat. Sekitar 700 meter ke arah Selatan, berdiri delapan unit rumah warga dalam kondisi tidak terawat. Sebagian masih berdiri kokoh dan sisanya sudah rata dengan tanah.

Menurut Kepala Desa Toseho, Taufik Khalil, ke delapan rumah warga Desa Toseho ini ditinggal kosong karena sering dihantam banjir rob setiap tahunnya. Warga desa pesisir yang dikenal sebagai kampung tua Toseho tersebut terpaksa pindah sejauh 2 kilometer dari pantai.

“Migrasinya penduduk ini dimulai sejak tahun 1997. Kemudian pada 2001, banjir rob terparah terjadi lagi dan membuat kurang lebih 400 jiwa lebih memilih mengungsi. Hingga sekarang, kurang lebih 900 jiwa sudah keluar dan pindah ke kampung baru Toseho,” kata lelaki 29 tahun itu.

Letak kampung tua Toseho berhadapan langsung dengan laut dan membelakangi hamparan Hutan Mangrove yang berada di pesisir kecamatan setempat.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, luas tutupan Hutan Mangrove Indonesia pada 2020 mencapai 3.490.000 hektare atau 21 persen dari total luas tutupan hutan mangrove di dunia. Dari luas ini, sebanyak 2.673.548 ha dalam kondisi baik dan 637.624 ha lainnya dalam kondisi kritis.

Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah atau Bapelitbangda Kota Tidore Kepulauan mencatat, luas Hutan Mangrove di Tidore Kepulauan sebesar 1.729 ha atau 0,0495 persen dari luas mangrove nasional. Luasan tersebut tersebar di tujuh pulau, yaitu Pulau Tidore seluas 14,18 ha, Pulau Maitara 4,51 ha, Pulau Mare 11,88 ha, Pulau Woda 47,56 ha, Pulau Raja 15,92 ha, dan Pulau Guratu 37,43 ha. Sisanya di wilayah Halmahera bagian Tengah sebesar 1.597,52 ha.

aufik bilang, hutan mangrove di desanya memiliki peranan yang sangat penting. Karena menjadi tempat hidup dan berkembangnya siput popaco yang dapat dijadikan lauk untuk konsumsi harian dan sumber pendapatan masyarakat.

“Karena ada orang dari desa lain selalu datang mencari bia (siput) popaco di sini (Desa Toseho),” katanya.

Disamping itu, lanjut Taufik, tanaman mangrove juga dimanfaatkan sebagai keperluan makanan ternak kambing dan bahan pengobatan tradisional.

Ramli Abdullah, biang (tetua) Desa Toseho mengaku, selalu mengambil tanaman mangrove di sekitar Kampung Tua Toseho untuk keperluan pembuatan obat. Karena disitu terdapat berbagai jenis tanaman mangrove yang telah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional secara turun-temurun, ujar perempuan 60 tahun yang memperoleh pengetahuan pengobatan itu dari orang tuanya.

“Dari kecil saya sudah lihat papa (ayah) menggunakan mangrove untuk pengobatan, selain itu nenek saya juga seorang biang desa yang selalu melakukannya,” tutur perempuan yang akrab disapa Mama Li ini, ketika disambangi di rumahnya, Kamis, 29 Juli 2021.

Ia menceritakan, selama ini mangrove digunakan sebagai bahan obat untuk beberapa penyakit, di antaranya sakit perut, keseleo, mengembalikan fungsi indera pengecap, dan membersihkan darah nifas selesai bersalin.

Simak laporan Apriyanto Latukau di website ekuatorial.com

Potensi mangrove sebagai bahan pengobatan tradisional di Tidore Kepulauan

Banner Image : Hutan Mangrove Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tampak pada Kamis, 29 Juli 2021. Foto : Apriyanto Latukau/Kieraha

Rehabilitasi Mangrove, Tak Asal Tanam

Temuan sejumlah laporan menunjukkan, kegagalan rehabilitasi mangrove di Indonesia lebih disebabkan paradigma dalam upaya rehabilitasi ekosistem mangrove.

Padahal Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia, yaitu 3.496.768 ha atau mencakup 22.4% luasan mangrove dunia. Namun, pada saat yang sama, Indonesia menjadi penyumbang kerusakan hutan mangrove tertinggi di dunia.

Banyak aksi dilakukan untuk memperbaiki kerusakan ekosistem mangrove yang seolah tak kunjung selesai. Selain dukungan, rehabilitasi dan restorasi ekosistem mangrove memerlukan srategi yang tepat.

Manajer Program Ekosistem Kelautan Yayasan KEHATI Yasser Ahmed mengungkapkan, banyak program rehabilitasi ekosistem mangrove tidak diiringi dengan pendampingan. Rehabilitasi ekosistem mangrove memerlukan intensitas dan keterlibatan beberapa pihak, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan rehabilitasi.

“Perbaikan ekosistem mangrove tidak semudah membalikan telapak tangan, dengan menanam bibit, kemudian ditinggal. Kerusakan mangrove bersangkutan dengan aktivitas manusia, terutama masyarakat sekitar, sehingga perbaikannya pun harus melibatkan mereka,” ungkap Yasser.

Selama ini menurutnya, hanya sebatas menanam kembali bibit mangrove. Padahal, program rehabilitasi memerlukan langkah-langkah yang matang, dimulai dari perencanaan, implementasi,monitoring hingga evaluasi.

Penanaman mangrove harus memerhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Secara ekologi, pemulihan mangrove perlu memperhatikan zonasi mangrove, yakni kondisi lahan dengan kesesuaian jenis mangrove yang ditanam, sehingga bibit mangrove dapat bertahan dan beradaptasi di lokasi tanam.

Indonesia memiliki kekayaan jenis mangrove tertinggi di dunia. Namun, ketika jenis mangrove tertentu ditanam bukan pada habitatnya, maka mangrove yang ditanam tidak akan tumbuh maksimal, bahkan mati.

Secara sosial, pelibatan masyarakat sekitar pada kegiatan rehabilitasi mangrove menjadi penting. Pegiat CSR misalnya harus menempatkan masyarakat setempat sebagai subyek sekaligus mitra untuk mencapai tujuan bersama.

“Dari awal, semua pihak harus memilik mindset bahwa tanggung jawab dan keberhasilan harus ditanggung dan dirasakan bersama,” imbuh Yasser.

Sedangkan aspek ekonomi, program rehabilitasi mangrove dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan budi daya perikanan, ekowisata, dan pengelolaan buah mangrove menjadi kuliner khas.

Area rehabilitasi mangrove yang berhasil dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata oleh Yayasan KEHATI antara lain, Desa Pandansari Brebes di Jawa tengah, Desa Binanga Kabupaten Majene Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah lain yang sedang dalam proses pengembangan. (non)

Banner Image : dunia-energi.com

Journalist & BW in Training : Identifikasi Mangrove dan Panduan Merehabilitasi

Indonesia memiliki 243 jenis mangrove yang tergolong dalam 197 marga dan 83 suku dari 286 jenis di Asia Tenggara (IBSAP 2015-2020). Dari 202 jenis mangrove yang sudah diketahui, 166 jenis terdapat di Jawa, 157 jenis di Sumatera, 150 jenis di Kalimantan, 142 jenis di Papua, 135 jenis di Sulawesi, 133 jenis di Maluku dan 120 jenis di Kepulauan Sunda Kecil.

Peran jurnalis dan generasi muda sangat penting dalam pelestarian mangrove di Indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dan pemuda terkait mangrove, Yayasan KEHATI mengadakan pelatihan Identifikasi Mangrove dan Panduan Program CSR Rehabilitasi Mangrove di Indonesia.

Waktu pelaksanaan :
Hari : Jumat, 23 Juli 2021
Pukul : 13.00 -16.00 WIB
Tempat : Zoom Meeting

Pembicara :

Dr. Rudhi Pribadi (Dosen FPIK Universitas Diponegoro )
Yasser Ahmed (Manager Program Ekosistem kelautan Yayasan KEHATI )

Moderator :
Julian Saputra ( Technical Assistant Program Ekosistem kelautan Yayasan KEHATI)

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan mangrove dari sisi jenis (endemik dan non endemik), habitat, manfaat, tantangan pelestarian dan hasil penelitian terbaru serta memberikan panduan yang tepat tentang pelaksanaan program CSR rehabilitasi mangrove di Indonesia.

Warriors dapat mengikuti pelatihan dengan mendaftarkan diri pada tautan http://bit.ly/IdentifikasidanPanduanProgramCSRMangrove klik link di bio

Info selengkapnya : hubungi Yayasan KEHATI : +62 852-8804-3838

bwintraining #mangrove #biodiversity #keanekaragamanhayati #bwkehati #yayasankehati

Rusaknya Ekosistem Pulau di Seberang PLTU Jawa 7

Data yang termuat dalam Buku Statistik Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten periode 2014-2020 menunjukkan penurunan ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun dalam tiga tahun terakhir di Pulau Panjang, Pulau Lontar, Pulau Tunda, Pulau Satu, Pulau Dua dan Pulau Lima. Mengapa itu terjadi?

Muhammad Iqbal Elbetan (22) membelah gelap Kali Berung, Serang, banten dengan perahu berkapasitas mesin 6 paardenkrakracht (daya kuda). Ia bergegas keluar muara menuju lokasi tangkap sejauh satu kilometer. Jam baru menunjukkan pukul 04.00 WIB. Samar-samar terlihat dua alat pancing beserta umpan tergeletak di geladak.

Tapi di tengah jalan, lelaki yang berprofesi sebagai nelayan ini mengurungkan niat dan membalik haluan menjauhi area tangkap. Sebab kapal batu bara sudah beroperasi lebih dulu di jembatan timbang(jeti) milik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7.

“Saya takut ditabrak,” kata Iqbal saat ditemui di Kramatwatu, Bojonegara, Serang, Jumat, 30 April 2021.

PLTU Jawa 7 dengan kapasitas 2×1.000 Megawatt (MW) merupakan pembangkit terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan yang membangun yakni PT Shenhua Guohua Pembangkit Jawa Bali (PT SGPJB), perusahaan konsursium antara China Shenhua Energy Company Limited (CSECL) dan PT Pembangkit Jawa Bali (PJBI) yang merupakan anak usaha PT PLN (Persero).

Kepemilikan saham CSECL di PLTU Jawa 7 mencapai 70 persen, sementara PJBI memiliki sisanya. Di Indonesia, sepak terjang CSECL dalam memproduksi energi kotor tak hanya di Banten. Perusahaan energi dan infrastruktur terbesar di China ini juga membangun PLTU Mulut Tambang di Kalimantan Timur, PLTU Sumatera Selatan I dan PLTU Simpang Belimbing Muara Enim. Perusahaan mengkalim bahwa PLTU Jawa 7 merupakan industri ramah lingkungan lantaran menggunakan teknologi pemanas Ultra Super Critic (USC) yang mampu meredam buangan karbon dan limbah ke laut.

Namun, Iqbal melihat sendiri bagaimana limbah bahang yang dialirkan pabrik setrum itu membuat permukaan air keruh, berbusa dan berbau busuk. Sementara nelayan lain, Lukman (50) mengeluhkan aktivitas kapal batu bara. Hampir setiap hari ia melihat hilir mudik kapal di tengah laut. Jumlahnya 3-4 kapal dalam sehari.

Lelaki yang sudah menetap puluhan tahun di Pulau Panjang ini menyakini bahwa aktivitas PLTU Jawa 7, mulai dari pengoperasian kapal batu bara sampai pembuangan limbah berpengaruh buruk terhadap ekosistem laut di sekitar tempat tinggalnya. “Gugusan terumbu karang bersampur lumpur, retak dan terdapat bintik-bintik berwarna putih. Nelayan banyak mengeluh. Biasanya tangkapan ada. Tahun ini malah tidak dapat. Jauh sekali perbedaannya,” katanya saat dihubungi Jaring.id, Sabtu 8 Mei 2021.

Simak laporan Abdus Somad selengkapnya di website ekuatorial.com

Rusaknya ekosistem pulau di seberang PLTU Jawa 7