Earth Journalism Networks EJN melalui pendanaan yang ditawarkan oleh Nia Tero Foundation dan Svenska Postkodstiftelsen (Lotre Kode Pos Swedia), memberikan hibah kepada Indigenous jurnalist untuk memproduksi cerita tentang degradasi lingkungan di komunitasnya serta mengeksplorasi strategi untuk adaptasi, ketahanan, dan advokasi.

Pendanaan ini diberikan karena secara global, sekitar 370 juta orang masyarakat adat ( 5 persen dari total populasi manusia) yang  mengelola lebih dari seperempat luas daratan dunia yang mendukung 80 persen keanekaragaman hayati global planet ini.

Tetapi perspektif mereka sering hilang dari isu global tentang keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan masalah krisis lingkungan lainnya. Meskipun praktik penggunaan lahan tradisional masyarakat adat sering berfokus pada keberlanjutan dan konservasi, hak atas tanah, kedaulatan, dan keselamatan mereka terus-menerus terancam oleh pemerintah dan perusahaan yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam. Dan meskipun jejak lingkungan mereka kecil, mereka sering menanggung dampak degradasi lingkungan, dengan minimnya akses ke layanan, sumber daya keuangan, atau platform yang membantu memperkuat pengetahuan tradisional, meningkatkan visibilitas, dan memungkinkan berbagi informasi.

Jurnalis apat memproduksi ide cerita dengan mengeksplorasi isu-isu lingkungan dan perubahan iklim terkait dengan hak dan kesejahteraan masyarakat dan komunitas adat. EJN juga tertarik dengan cerita yang mengeksplorasi solusi dan ketahanan lingkungan, fokus pada penggunaan sumber daya, pertanian dan praktik manajemen tradisional, menyelidiki hak atas tanah dan kedaulatan lingkungan, membahas peran Masyarakat Adat sebagai penjaga lingkungan atau menyoroti dampak Covid- 19 di wilayah masyarakat adat.

Proposal yang fokus pada topik atau cerita yang belum banyak dibahas lebih diutamakan. Isu-isu yang telah mendapat banyak liputan media atau tidak memberikan sudut pandang yang unik terhadap tantangan lingkungan cenderung tidak dipilih.

Pelamar harus mengidentifikasi diri sebagai penduduk asli dan akan diminta untuk memberikan perincian tentang afiliasi penduduk asli mereka dalam aplikasi. Pelamar dapat berasal dari negara mana saja di dunia.

Wartawan yang bukan penduduk asli tidak memenuhi syarat untuk kesempatan ini; namun, dapat berkolaborasi dengan kelompok jurnalis dari komunitas di wilayah adat sebagai pelamar utama yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan EJN dan menerima dana atas nama grup, jika lolos seleksi.

Aplikasi lamaran dikirimkan dalam bahasa Inggris, Spanyol dan Portugis. Namun terbuka untuk jurnalis yang bekerja di media apa pun (online, cetak, televisi, radio) dan praktisi media ahli lainnya dengan pengalaman liputan investigasi dan pengalaman meliput masalah lingkungan. EJN juga  mendorong pelamar dari reporter lepas dan staf dari semua jenis organisasi media – internasional, nasional, lokal, dan berbasis komunitas.

20 hibah ini akan diberikan dalam dua kelompok. 10 hibah akan diberikan dengan anggaran rata-rata $1.450, dan 10 hibah lainnya akan diberikan dengan anggaran rata-rata $1.250. Secara umum, aplikasi dengan anggaran yang lebih kecil akan lebih kompetitif, tetapi akan dipertimbangkan jumlah hibah yang lebih besar untuk cerita menggunakan pendekatan inovatif atau investigasi yang mungkin lebih mahal dan memakan waktu.

Hibah akan diberikan pada bulan Februari dengan harapan bahwa semua cerita akan diterbitkan paling lambat akhir Agustus. Pelamar harus mempertimbangkan waktu ini ketika menyusun rencana kerja mereka.

Semua pelamar diminta untuk memberikan anggaran terperinci dengan pembenaran untuk jumlah yang diminta menggunakan template yang telah disediakan. Pertimbangkan semua kebutuhan dalam pelaporan ini dengan mempertimbangkan anggaran biaya yang rasional. Seperti perjalanan dan akomodasi. Cerita juga sebaiknya diproduksi dengan peralatan yang sudah dapat diakses oleh pelamar (termasuk kamera, drone, pencahayaan, tripod, dll.) dan lebih memilih anggaran yang tidak mencakup peralatan dalam jumlah besar.

Kami mendorong wartawan untuk mengikuti praktik terbaik untuk Covid-19 saat berada di lapangan sehingga Anda tidak membahayakan diri sendiri atau orang yang Anda wawancarai. Jika perlu, Anda harus memasukkan biaya terkait Covid, seperti tes atau alat pelindung diri, dalam anggaran Anda.

Cerita dapat diproduksi dalam bahasa apa pun. Namun, pelamar yang ingin menulis atau membuat cerita dalam bahasa lokal mereka juga harus menyertakan terjemahan bahasa Inggris.

Tenggat waktu proposal : 8 Februari 2022

Lengkapnya, silakan klik https://earthjournalism.net/opportunities/indigenous-environmental-journalism-story-grants-2022

Banner image : AMAN

Peladang di Kalimantan Barat, berupaya beradaptasi dengan perubahan iklim yang ikut mengubah masa tanam serta hasil panen yang didapat. Inovasi coba dicari dan dilakukan.

Adriana Kumon, 47 tahun, bersama puluhan wanita di Dusun Melayang, Desa Sahan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dalam sebulan ini sibuk pergi ke ladang. Di sana mereka menyiangi lahan secara bergotong royong. Luas lahan yang disiangi satu hingga dua hektare.

Suara Kumon terdengar gusar saat membagi cerita soal kegiatan berladangnya belakangan ini. Sejak 2018, penghasilan dari berladang menurun drastis. Biasanya dalam sekali panen mendapat 2 ton padi. “Itu dulu, sekarang susah,” ucap Adriana Kumon kepada Liputan6.com.

Sebelum 2018, Kumon berbagi, sehektare ladang bisa menghasilkan 25 ton padi kering. “1 ton padi saja udah untung sekarang. Diserang hama.” Dia bilang, perubahan cuaca yang terjadi di kampungnya menyebabkan masa tanam dan panen padi bergeser.

“Seharusnya awal bulan September memulai tanam,” ucapnya mengingat perubahan cuaca dari panas lalu hujan secara tiba-tiba.

Pergeseran masa tanam juga diakui Damianus Nadu, 61 tahun, Tetua Hutan Adat Dayak Pikul, Melayang. Berladang sudah menjadi bagian dari kehidupannya. “Berladang bagi kami menjaga kearifan lokal. Mengapa? Karena dari kecil saya diajarkan menanam padi di gunung oleh bapak saya,” ucap Nadu.

Padi pulut, saga, merah, sumat, pelawang, makasoy, mabah, panyanggung, urut, maju, labuh, berua, pelao sangking, buan, itulah berbagai jenis padi yang ditanam di sana. Namun beberapa waktu belakangan masa menanam padi di tempatnya mundur ke awal Oktober.

“Belale dalam bahasa Dayak kami yang artinya gotong royong ibu-ibu,” imbuh Damianus sembari menambahkan belale itu beranggotakan 20 ibu-ibu.

Hasil panennya lumayan. Sawah seluas 9 hektare bisa menghasilkan 18 ton padi. Semuanya disimpan di lumbung. Tahun 2018 perubahan iklim terasa menggerogoti produksi. Namun penyimpanan hasil panen di lumbung masih mencukupi buat kebutuhan setahun.

Masyarakat adat Dayak di sana tidak pernah membeli beras. Selain ke ladang, warga juga merawat pohon tengkawang dan karet. Belale sudah ke ladang sejak pagi hingga pukul empat sore. Dalam tujuh bulan mereka baru bisa menuai panen dari ladang.

“Alam menyediakan semuanya. Maka, kami sepakat di sini menjaga alam yang lestari,” kata Damianus Nadu.

Di tempat lain, tepatnya Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Sapiah, 60 tahun menuturkan penurunan panen akibat serangan hama. Dari satu hektare dia mendapatkan hasil 10 karung beras. Setiap karung bobotnya mencapai 50 kilogram.

“Saya tak tahu jenis hama menyerang ladang padi,” tuturnya saat menanam padi jenis langsat.

Sejak kecil, Sapiah dan Satimah, saudara kandungnya sudah akrab dengan kegiatan berladang. Beda dengan kebiasaan muda mudi jaman sekarang yang sulit diajak ke ladang. “Bapak dan ibu saya dulu selalu ajak kami berladang,” tuturnya.

Pengalaman itu membuat Sapiah selalu mengingatkan anak-anaknya untuk belajar menanam padi di ladang. Peladang senior lainnya, Alim, 70 tahun menyatakan, keluarganya harus terus meladang untuk memastikan keberlanjutan hidupnya. “Tidak berladang, tidak makan,” seloroh pria yang menggantungkan hidupnya dari lahan seluas dua hektare ini.

Masa berladang, ungkap Alim, biasanya mulai pada Juli. Namun saat ini mundur ke awal Oktober. “Kena banjir ini lahannya bulan kemarin,” kata Alim.

Soal panen, Alim mengingat betul masa-masa panen dari lahan seluas dua hektare bisa mencapai 50 karung. Namun sejak 2018 lalu, produksinya menurun drastis. “Ini dua hektare, (hasilnya) 10 karung,” ujarnya.

Simak liputan Aceng Mukaram selengkapnya di https://www.ekuatorial.com/

Banner image : Sapiah (50 tahun), wanita peladang dari Desa Desa Sungai Enau, memperlihatkan benih padi yang akan ditanam. Foto : Aceng Mukaram/Liputan6.com

Menurut penelitian The Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2017, Indonesia adalah negara kedua penghasil sampah makanan terbanyak di dunia, yaitu sekitar 300 kg  per individu. Mirisnya, jumlah tersebut justru mampu memberikan 28 juta atau 11% penduduk di Indonesia untuk memperoleh makanan layak konsumsi. Makanan berlebih dan sisa makanan yang dibuang dan membusuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga menghasilkan gas metana yang berdampak buruk bagi lingkungan.

Inisiatif gerakan pengolahan makanan hingga distribusi makanan berlebih agar bisa dinikmati banyak orang dilakukan oleh Dedhy Trunoyudho. Bersama istri dan rekannya, Dedhy membentuk Garda Pangan yang bertujuan untuk mendonasikan makanan berlebih dan mengelola sisa makanan menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi.

Untuk mengetahui bagaimana Garda Pangan membawa perubahan baru dalam pengelolaan makanan berlebih dan sisa makanan di Indonesia, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melakukan wawancara dengan Co-Founder dan CEO Garda Pangan, Dedhy Trunoyudho, pada Rabu, 12 Januari 2022.  


Dedhy Trunoyudho bersama istri dan rekannya, membentuk Garda Pangan yang bertujuan untuk mendonasikan makanan berlebih dan mengelola sisa makanan menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Foto : istimewa

Bagaimana latar belakang lahirnya komunitas Garda Pangan?

Bermula dari pengalaman saya mengelola usaha katering keluarga, seringkali makanan berlebih dibuang. Membuang makanan jadi cara paling murah dan paling cepat untuk membersihkan apa yang tersisa. Seiring dengan berjalannya waktu, saya bersama istri berpikir tentang cara mengelola makanan yang berkelanjutan dan akhirnya kami mencoba untuk mendonasikan makanan berlebih. Di luar negeri, konsep seperti itu berkembang banget. Akhirnya saya coba mengaplikasikannya di Surabaya bersama Mbak Eva (rekannya-red) dengan menginisiasi Garda Pangan Surabaya.

Awalnya kami menggelar penggalangan donasi makanan saat perayaan Idul Fitri. Kalau ada makanan berlebih, kami bantu untuk mengelola dan mendistribusikannya ke masyarakat.

Apa saja yang sudah dilakukan Garda Pangan selama ini?

Kami melakukan kerja sama dengan kelompok industri hospitality dan industri pertanian untuk melihat potensi sampah pangan. Misalnya ketika banyak hasil panen petani yang tidak terjual saat awal pandemi, kami membantu penjualannya agar tidak berakhir menjadi sampah. Dalam pengelolaan makanan, kami juga memanfaatkan teknologi yang dapat mengelola sisa makanan menjadi kompos.

Garda Pangan ingin ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan mengatasi kerawanan pangan. Kerawanan pangan sendiri dapat memicu masalah lainnya, seperti gizi buruk dan stunting.

Bagaimana perjalanan Garda Pangan membawa perubahan dalam pengelolaan makanan berlebih dan sisa makanan?

Garda pangan menjadi pioner konsep pengelolaan makanan yang masih tergolong baru di Indonesia. Kami juga berusaha membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah makanan untuk lingkungan. Upaya ini direspons positif seiring dengan bertambahnya komunitas kami.

Mewujudkan pengelolaan makanan berlebih untuk kepentingan sosial, lingkungan, dan ekonomi membutuhkan dukungan berbagai pihak. Kami memiliki tim yang bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, mulai dari pemilahan sampah sampai pemanfaatan teknologi, sehingga kami mampu memaksimalkan dan mengelola makanan berlebih dengan bertanggung jawab.

Kami menerapkan konsep food recovery hieracchy Piramida terbalik untuk mengurangi pembuangan sampah di TPA. Prioritas utama dalam posisi teratas itu reduce, yaitu dengan mengurangi sampah makanan. Kami mengumpulkan makanan berlebih dari berbagai acara seperti pernikahan atau katering dan mendonasikan makanan layak konsumsi kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan lainnya dijadikan pakan ternak dan kompos. Pembuangan makanan ke TPA menjadi opsi terakhir kami.

Selain menerima donasi berupa makanan berlebih dan kerja relawan, Garda Pangan juga menawarkan kerja sama berbayar untuk pengelolaan sampah dari industri hospitalityuntuk membiayai operasional.

Apa saja tantangan yang dihadapi Garda Pangan?

Khususnya dalam pengelolaan sisa makanan menjadi pakan ternak, kami membutuhkan modal besar untuk pembiayaan fasilitas yang memadai. Tantangan lainnya terkait dengan aturan ketat restoran atau perusahan makanan dan minuman yang menolak untuk menyalurkan makanan berlebih karena terkendala kebijakan internal perusahaan mereka.

Seberapa penting keterlibatan masyarakat dalam mengurangi dampak buruk sampah makanan?

Banyak orang yang belum memahami hubungan antara sampah makanan dan masalah lingkungan. Sampah makanan yang berakhir di TPA akan menghasilkan gas metana yang berdampak buruk bagi lingkungan. Ketika kesadaran masyarakat sudah terbentuk, mereka akan tertarik untuk membantu mengelola sisa makanan dari rumah.

Pola konsumsi yang bertanggung jawab juga penting. Tidak menghabiskan makanan yang kita konsumsi akan meninggalkan jejak karbon. Sedangkan untuk memenuhi konsumsi pangan yang terus meningkat, hutan dan lahan digunakan untuk area food estate dan perkebunan. Kondisi lingkungan akan semakin parah jika kita tidak bijak dalam mengkonsumsi makanan.

Bagaimana Anda melihat upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah makanan di Indonesia?

Peran pemerintah belum maksimal. Sebagai contoh di Surabaya, kebijakan terkait pengelolaan sampah mayoritas masih berfokus pada pemilahan. Padahal sampah makanan yang berakhir di TPA memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi, seperti kompos atau biogas.  

Ada konsep yang lebih mudah dan murah dibandingkan menumpuk sampah makanan di TPA. TPA Surabaya dikelola swasta dengan anggaran yang tidak murah. Jika pemerintah mengadopsi konsep kami, misalnya industri makanan dan minuman diwajibkan untuk mengelola sisa makanan dan makanan berlebih, limbah dapat berkurang secara signifikan.

Kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan sampah makanan berkelanjutan.

Bicara anak muda, bagaimana mengajak anak-anak muda untuk terlibat dalam gerakan peduli lingkungan melalui pengelolaan sampah makanan?

Kami melibatkan anak muda untuk terjun langsung ke lapangan melalui program Garda Pangan. Kami mengajak mereka untuk ikut mengambil makanan berlebih di pasar dan area industri untuk membangun kesadaran mereka tentang pentingnya pengelolaan sampah makanan.

Apa harapan Garda Pangan untuk mendukung program pengelolaan makanan berlebih?

Harapan kami ada ekosistem yang mendukung terbentuknya iklim positif bagi food bank di Indonesia. Walaupun Indonesia adalah negara dengan tingkat konsumsi makanan terbesar ketiga di dunia, masih banyak kelompok masyarakat yang tidak mampu memperoleh makanan layak konsumsi. Pemerintah dapat mendorong industri makanan dan minuman besar untuk mendonasikan makanan berlebih mereka ke food bank, karena selama ini yang terjadi makanan berlebih justru dibuang.

Keterlibatan anak-anak muda sebagai volunter Garda Pangan untuk terjun langsung ke lapangan mengambil makanan berlebih di pasar dan area industri untuk diolah menjadi makanan yang layak konsumsi dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Foto : istimewa / Garda pangan
Volunter Garda Pangan membagikan makanan yang telah diolah untuk masyarakat yang membutuhkan. Foto : istimewa / Garda Pangan

Banner image : Dedhy Trunoyudho, CEO Garda Pangan bersama para volunter Garda Pangan. Foto : istimewa/Garda Pangan

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) digadang-gadang menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang paling potensial untuk dimanfaatkan di Indonesia alam upaya transisi energi menuju energi terbarukan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemanfaatan panel tenaga surya di berbagai fasilitas publik untuk mencapai Rencana Strategis Energi Nasional menuju bauran energi baru dan terbarukan sebanyak 23 persen di tahun 2025.

Idoan Marciano, Peneliti, Spesialis Teknologi Energi & Kendaraan Listrik, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan, tenaga surya memiliki potensi paling besar dibandingkan dengan sumber energi lainnya.

“Potensi teknis terbesar di Indonesia  karena sangat scalable, sehingga memungkinkan digunakan dari skala terkecil hingga besar. PLTS bisa diadopsi untuk skala residensial maupun bisnis dan industri. PLTS  juga lebih padat energi dibanding sumber EBT lain, sehingga tidak butuh lahan terlalu besar dan penempatannya pun fleksibel,” kata Idoan.

Langkah konkrit dapat dilihat dengan makin banyaknya fasilitas publik yang menggunakan sumber listrik untuk green building hingga penerangan lalu lintas .

Masjid Istiqlal adalah salah satu contoh rumah ibadah yang sejak tahun 2019 menerapkan konsep green building dengan memasang 504 unit modul solar berkapasitas masing-masing modul sebesar 325 WP (Watt Peak) untuk memenuhi 16% dari total kebutuhan listriknya. Pemasangan panel tenaga surya mampu menghemat biaya operasional pembayaran listrik secara signifikan. Untuk mengembangkan, saat ini melalui program wakaf energi juga  mengajak publik ikut berkontribusi meningkatkan kapasitas panel surya di Masjid Istiqlal.

Sejauh ini, hasil pemanfaatan PLTS sudah terlihat, misalnya, penghematan penggunaan AC dan pengaturan energi dapat menurunkan biaya listrik hingga 15 persen.  Masjid Istiqlal sudah melewati penilaian Masjid Ramah Lingkungan MUI (Ecomasjid).

“Pemanfaatan panel tenaga surya, kami gunakan untuk pengadaan listrik untuk operasional AC, lampu sampai dengan CCTV. Biaya pengadaan awal instalasi PLTS,  saat itu cukup besar, akan tetapi setelah itu tidak ada biaya lainnya, paling hanya

membersihkan panel saja. Kapasitas listrik terus dilakukan dengan menambah instalasi PLTS,” kata Her Pramtama, Wakil Kepala Bidang Riayah Masjid Istiqlal.

Yodi Danusastro, Konsultan Green Building yang mendampingi Pengurus Masjid atau Building Management Masjid Istiqlal dalam proses sertifikasi green building dari MUI dan dari beberapa lembaga lainnya ini menjelaskan, konsep green building, bukan hanya dari gedung dan pengadaan listrik saja, tetapi juga faktor lainnya seperti pengelolaan sampah.

“Termasuk perilaku orang-orang untuk menerapkan budaya ramah lingkungan,  hemat lampu dan air, buang sampah. Jadi, saat para jamaah masuk ke Istiqlal itu masuk ke lingkungan yang ramah lingkungan.  Energinya juga dipantau oleh manajemen dan diaudit,” jelasnya.

Selain rumah ibadah, pemerintah juga implementasi green building untuk kantor pemerintahan. Salah satunya, gedung utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemanfaatan panel tenaga surya untuk fasilitas publik di perkotaan seperti  penerangan taman, penerangan jalan umum tenaga surya di 30 ribu titik yang menerangi jalan sepanjang 1.500 kilometer di 200 kabupaten/kota di Indonesia. Juga operasional lampu lalu lintas seperti di Surabaya.

Idoan Marciano juga mendorong penggunaan PLTS di lingkup pemerintahan dan fasilitas publik yang dikelola pemerintah. Tapi bisa menjadi contoh bagi sektor swasta dan pribadi.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa sumber listrik dari batubara seperti yang disediakan Perusahaan Listrik Negara (PLN), memperburuk kualitas udara sehingga sumber listrik harus segera dialihkan dan sosialisasi manfaat tenaga surya perlu ditingkatkan. Harapannya adalah ketika masyarakat Indonesia melihat ada efek yang baik dari pemanfaatan PLTS mereka akan ikut menerapkannya.

“Perlu mengubah paradigma dan persepsi terkait panel surya ini. Di Indonesia, masyarakat yang mampu membeli PLTS kebanyakan belum mengetahui dan/atau belum menganggap ini sebagai sesuatu yang relevan dengan kebutuhan mereka. Perlu  gerakan literasi agar masyarakat melek akan manfaat PLTS, hal-hal teknis dan skema pembiayaan yang ada. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif finansial untuk masyarakat agar penerapan PLTS bisa lebih masif. Harga terjangkau tetap jadi faktor utama beralih ke PLTS. Saya melihat ke depannya harga PLTS pasti akan jadi lebih murah secara global. Diperlukan juga proyek percontohan agar orang bisa terdorong untuk mengadopsi pemanfaatannya,” kata Idoan. 

Tenny Kristiana – Peneliti International Council on Clean Transportation (ICCT) juga mengkritisi sejauh ini, implementasi green building kebanyakan masih di tingkat pemerintah pusat. Pihaknya berharap upaya itu bisa meluas ke pemerintah daerah agar mereka bisa aktif untuk menginstall ini untuk kebutuhan listriknya dengan membuat pilot project di berbagai kota di daerah. Sehingga pemerintah daerah pun bisa mengimplementasikan panel surya di gedung-gedung mereka,” kata Tenny. 

Sementara itu terkait dengan penyelenggaraan transportasi publik yang berbasis listrik di dalam kota, pemerintah Indonesia berencana membangun 900 ribu stasiun pengisian baterai dan 6 ribu fast charging station untuk kendaraan listrik sampai dengan 2035.

Namun Idoan menegaskan jangan sampai penggunaan kendaraan listrik justru mendorong peningkatan emisi karbon karena . Karena itu, listrik di sektor transportasi, juga harus diselaraskan dan dihasilkan dari energi terbarukan.

“Selama ini, listriknya masih mayoritas dari batu bara. Selain itu, kendaraan yang tidak bisa beralih ke kendaraan listrik bisa menggunakan bahan bakar alternatif seperti clean fuels,” kata Idoan.

Kontak media:

Riska Fiati – ID COMM

Telp : +62878 74210958. Email riska@idcomm

Banner image : Kementerian PUPR menjadikan Bendungan Jatibarang di Semarang sebagai proyek percontohan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

Cerita tentang perubahan iklim seringkali sulit dipahami. Tak heran jika ada yang menganggap isu ini hanya bualan semata dan tak nyata. Tapi tidak bagi Anton, nelayan suku Bajo yang menemani saya membelah laut dangkal perairan Laut Banda di Teluk Moramo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Kawasan ini dan pulau-pulau kecil disekitar dengan luasan 21.902,34 hektar menjadi kawasan konservasi sesuai SK Menteri Perikanan dan Kelautan No. 22/2021 pada Maret 2021.

Di tahun itu pula, saya banyak melakukan perjalanan pendokumentasian, memotret kehidupan nelayan tradisional di “kaki Sulawesi” hingga kepulauan Wakatobi di tengah perubahan iklim yang kian masif dan persoalan lingkungan di kawasan Perairan Laut Banda.

Riza Salman melakukan perjalanan pendokumentasian, memotret kehidupan nelayan tradisional di “kaki Sulawesi” hingga kepulauan Wakatobi. Foto: Istimewa

Perjalanan ini dimulai di penghujung Mei 2021. Saya bertemu Anton, nelayan yang menyewakan perahu tradisional ketinting beratap miliknya untuk menemani saya menyusuri Teluk Moramo selama empat hari. 

“Hari ini cerah, angin tidak kencang,” ujar Anton seolah meyakinkan bahwa cuaca terik siang itu cukup bersahabat dan perjalanan kami akan baik-baik saja. Tapi tidak cukup baik untuk kantong saya yang terkuras satu juta rupiah per hari demi menyewa kapal dan memanfaatkan keahlian Anton mengendalikan kemudi Ketinting.

Bagi Anton, kehadiran saya ini kesempatan mereguk rupiah dari aset paling berharga yang dimilikinya. Perahu mesin tempel yang selama ini menghidupi keluarga. Jika tak menemani “tamu” seperti saya, Anton akan mengarungi Laut Banda hingga ke utara Halmahera selama dua malam untuk mencari ikan Pelagis dan ikan karang dasar. Biasanya, tak sendiri. Ia pergi dengan dua rekannya, sesama nelayan di kampungnya.

Aktivitas ini dilakoni beberapa kali dalam setahun, disaat musim angin teduh. Ikan tangkapannya dijual ke pengepul yang datang ke kampung.

Ya, Anton memancing ikan hingga perairan Maluku Utara karena di Teluk Moramo tempatnya berlabuh menggantungkan hidup telah berubah. BMKG Stasiun Maritim Kendari mencatat selama dua tahun terakhir, arah angin dominan dari timur ke barat mengubah pola dan karakteristik iklim di perairan laut hingga pesisir Sulawesi Tenggara hingga mengakibatkan gelombang tinggi.

“Ikan sudah jauh berkurang,” keluhnya. Raut mukanya berubah sendu disembunyikan dengan menatap ke arah huma di lereng-lereng bukit terjal yang berbatasan langsung dengan garis pantai.

Tangan gesitnya mengarahkan kemudi menuju Desa Labotaone, tujuan pertama saya mengitari kaki Sulawesi di sisi tenggara. Anton sengaja menyusuri pesisir untuk menghindari terpaan angin kencang dan gelombang tinggi yang mendadak menerjang perahu.

Sepanjang perjalanan, saya lebih banyak menyimak cerita Anton dan potret nelayan Bajo yang di masa kecilnya dihabiskan untuk menangkap ikan di laut dan pesisir yang menjadi sumber pendapatan utama penopang ekonomi warga.

Namun, Anton mengaku, alam tak lagi bersahabat dengan para nelayan yang selama ini hidup harmonis berdampingan dengan alam. Nelayan kini harus memutar otak untuk beradaptasi dengan cuaca yang tak lagi bisa diprediksi dan dihitung dengan ilmu turun temurun pemberian leluhur.

Hasil tangkapan di Teluk Moramo tak lagi bisa diharapkan. Hingga mereka harus menantang lautan demi menghidupi keluarga di tengah topografi teluk yang membuat perairan cenderung teduh dari terpaan angin kencang dan gelombang tinggi.

Tak hanya itu. Anton dan nelayan Bajo juga menghadapi tantangan dari nelayan daerah lain yang ingin meraup ikan sebanyak-banyaknya di Teluk Moramo dengan menggunakan peledak.

Lagi-lagi para nelayan harus meraup rezeki dengan cara lain. Seperti Anton yang kemudian menjajal berkebun rempah-rempah untuk sumber pendapatan alternatif, di tengah ketidakpastian cuaca dan menurunnya hasil tangkapan ikan.

Anton, nelayan Bajo terpaksa mencari sumber penghasilan alternatif dengan menanam pohon Pala di lereng-lereng gunung karena perubahan iklim dan rusaknya ekosistem laut di Teluk Moramo. Foto : Riza Salman.

***

Sesaat setelah perahu yang kami tumpangi merapat di Desa Labotaone, Kecamatan Laonti, Konawe Selatan, awan-awan nampak beterbangan dari arah timur berkumpul dengan cepat dan menggumpal di langit teluk.

Sekiranya sepeminum teh, hujan disertai angin kencang, mengguyur rumah-rumah gantung berbahan kayu rimba yang dibangun di atas timbunan karang yang menghadap ke laut.

Hampir tiap rumah milik nelayan Bajo didiami tiga generasi. Berumah tangga beranak pinak dalam rumah yang tidak layak huni— dinding jelajah dan atap setengah terbuka. Tidak ada septic tank permanen. Pun tak tersedia fasilitas kesehatan memadai dan petugas medis yang menetap di desa ini.

Termasuk rumah Saribulan, perempuan nelayan suku Bajo, yang saat itu terpaksa mengurungkan niat melaut karena hujan. Pukul lima sore hingga matahari terbenam sejatinya menjadi waktu paling dinantikan. Waktu terbaik saat air laut surut dan tenang untuk bergegas menarik perahu ketinting dan perahu dayung, memancing dan menjaring ikan di pesisir dangkal yang berjarak sekitar 50-100 meter dari pantai.

Biasanya, Saribulan juga tidak mau ketinggalan momentum itu. Ia satu-satunya perempuan yang melaut di kampung ini. Tak kalah dengan para lelaki. Dari atas perahu, perempuan 55 tahun ini lihai menombak ikan dengan dua bilah tombak bermata dua dan bermata tiga sembari menebar jaring diantara gugusan terumbu karang yang rusak akibat pemboman ikan. Dua cucu yang masih anak-anak menemaninya mencari ikan Kembung, Kerapu, Gurita, Cumi dan beberapa jenis ikan berukuran kecil lain.

“Kalau tidak ada sore, tunggu waktu subuh yang banyak ikan,” kata Saribulan, yang belajar dari pengalaman bertahun-tahun beradaptasi dengan perubahan cuaca tidak menentu dengan melaut dini hari dan kembali pulang pukul tujuh untuk mengurus rumah.

Ia menanggung delapan anak dari pernikahannya dengan menggantikan peran suami yang 10 tahun terakhir tak lagi mampu melaut karena kebutaan.

Anomali cuaca dan aktivitas bom ikan yang merusak karang, memaksa nelayan beradaptasi. Mulai dari mengubah ritme menangkap ikap, mengganti sarana tangkap ikan dari perahu ke kapal, hingga melaut di lintas provinsi. Ada juga nelayan yang beralih menjadi petambak dengan merusak hutan mangrove di muara sungai.

Termasuk menyisihkan pendapatannya untuk menghadapi paceklik. “Simpan sedikit untuk hadapi cuaca tidak menentu seperti ini (buruk-red). Ya menabung atau mau bagaimana,” jelasnya.

Bijak mengelola keuangan didapatnya dari Forum Peduli Pengelolaan Akses Area Perikanan (FPPAAP) Sunu Lestari yang menaungi ratusan nelayan di sembilan desa di Teluk Moramo yang terdampak perubahan iklim. Ia juga menularkan pengetahuan itu pada para istri nelayan di desanya.

Saribulan, perempuan nelayan suku Bajo membawa dua bilah tombak bermata dua dan bermata tiga untuk menangkap ikan. Foto : Riza Salman

***

Fajar duduk di atas perahu sambil memegang bubu, perangkap rajungan ramah lingkungan. Rajungan menjadi sumber penghasilan alternatif karena minimnya tangkapan ikan Foto : Riza Salman.

Nelayan Desa Wandaeha punya cerita lain. Ini desa pesisir kedua yang saya datangi dan berjarak sekitar 30 menit dari desa sebelumnya. Dalam sebulan, nelayan di sini hanya melaut dua pekan sekali karena menyesuaikan arus laut yang turun naik menerjang hingga pemukiman.

Nelayan menangkap ikan dengan cara tradisional, menggunakan cabang pohon Bakau dan daun kelapa yang dibenamkan di dasar laut untuk menciptakan habitat ikan sementara. Ikan yang berkumpul di sekitar cabang pohon dan daun itu lebih mudah dijaring. Sekali melaut dan menjaring ikan, nelayan memperoleh ikan hingga 30 kg dan dijual ke pengepul dengan harga berkisar Rp 20 ribu per kilogram.

Sialnya, bom ikan menghabisi populasi dan habitat ikan sementara hingga menyisakan puing-puing. Pukat yang tersangkut karang sering rusak. Ikan juga jarang didapat.

Fajar, nelayan Desa Wandaeha yang saya temui mengaku, sekali melaut terkadang memperoleh satu kilogram ikan. Hanya cukup memenuhi kebutuhan protein dalam satu-dua hari.

“Tiap malam antara jam 12 malam sampai jam 5 pagi, kita dengar bunyi bom 3 sampai 5 kali,” ungkapnya. Nelayan di kawasan Teluk Moramo juga lah pelaku peledakanan itu untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya.

Nelayan yang tak memiliki keterampilan lain seperti Fajar, harus mencari penghasilan lain. Lelaki 47 tahun yang melaut sejak kecil ini pun coba beralih menangkap kepiting rajungan di kedalaman 30 meter. Bubu, perangkap tradisional dari anyaman bambu yang diberi pemberat ditenggelamkan pada sore hari lalu ditarik esok harinya.

Sekali tangkap dapat 5 kilogram. Dijual ke pengepul setempat untuk didistribusikan ke berbagai daerah lain. Harganya tidak menentu, berkisar antara puluhan hingga ratusan ribu rupiah per kilogram.

Selama empat hari di Teluk Moramo dan singgah di Desa Labotaone, Wandaeha, Woru-woru, dan Panambea Barata. Semuanya punya persoalan serupa. Perubahan iklim, bom ikan, dan kesejahteraan nelayan yang memprihatinkan.

***

Perempuan nelayan Desa Lora, Kabupaten Bombana menjemur Ikan untuk diasinkan. Nelayan kekurangan tangkapan ikan karena anomali cuaca dua tahun terakhir ini. Foto: Riza Salman

Kondisi di desa-desa sekitar Teluk Moramo juga mengingatkan saya ketika menyambangi salah satu desa di Kabupaten Bombana, di pertengahan September 2021 lalu. Tepatnya di Desa Lora, Kecamatan Mataoleo.

Saya melihat Hadawiah yang panik dan sontak berlari keluar rumah menuju pekarangan. Nafas perempuan 54 tahun itu tersengal-sengal, kedua tangannya cekatan menutupi ikan-ikan Tembang yang baru saja dijemurnya untuk menghindari guyuran hujan bak air bah pada siang itu.

Ikan yang didapatnya bersama Arifin, sang suami, pada malam sebelumnya di perairan dangkal pesisir kampung. Angin barat yang biasa ditunggu-tunggu sejak Juni tak kunjung datang. Telat tiga bulan. Nelayan pun berpikir dua kali untuk melaut.

“Hujan, arus kencang. Cuaca berubah-ubah. Biar satu ekor pun susah didapat,” tutur Hadawiah.

Ingatan Hadawiah menuju puluhan tahun sebelumnya, ketika di wilayah tangkapan masih banyak ikan. Masyarakat setempat mengenang Lora, bak surganya laut, penuh hamparan karang berwarna-warni di garis pantai sepanjang 7 kilometer.

Tapi kini yang tersisa bentangan pesisir pasir tanpa padang lamun, terumbu karang hancur tak berbekas akibat pemboman ikan yang marak terjadi selama 4 dekade. Pun dengan hutan mangrove di kawasan muara. Habis dijarah. Kayunya dijadikan bahan bakar dapur warga. Abrasi juga terlihat dimana-mana.

Konflik antar nelayan dengan kapal-kapal pemburu ikan dengan kapasitas mesin 20 GT dari luar daerah juga muncul. Mereka mencaplok wilayah tangkapan ikan nelayan lokal yang selama ini menangkap ikan dengan jaring pelingkar.

Karmang, pria kerempeng berumur 42 tahun bercerita, pernah nyaris adu jotos dengan ABK kapal-kapal penangkap ikan itu. “Kita larang mereka tangkap ikan di sini,” ujarnya penuh emosi. Sebagai salah anggota Bahari Sejahtera, Kelompok Masyarakat Pengawas laut  yang dibentuk secara partisipatif pada pertengahan 2020 dengan kesepakatan enam desa setempat, tentu saja ia punya tanggung jawab besar agar wilayah tangkapan nelayan tetap terjaga. Dan Lora tetap jadi “surga laut”.

Bembe, pulau kecil berjarak 1,6 mil dari pesisir Lora jadi bukti keteguhan mereka. Pulau ini menjadi Kawasan Larang Ambil hasil laut. Laut dan karangnya sehat, lepas dari pemboman ikan.

***

Tak hanya wilayah Teluk Moramo dan Bombana. Saya juga berkesempatan menjelajah gugusan kepulauan Wakatobi. Sebutan pulau Wa (Wangi-wangi) – Ka (Kaledupa) – To (Tomia) – Bi (Binongko). 70 % dari luas wilayah ini adalah laut dan menjadi surga bawah laut dengan status Cagar Biosfer Dunia oleh UNESCO sejak tahun 2012 lalu.

Wakatobi dapat diakses menggunakan sarana transportasi laut, darat (kapal ferry), dan udara. Kali ini, saya memilih KM Sabuk Nusantara, kapal tol laut dari kota Kendari. Selain tiket hanya Rp 40 ribu, lebih murah dibanding transportasi reguler lain yang kisaran Rp 100 ribu. Transportasi ini saya pilih karena lebih nyaman dari terpaan angin kencang dan gelombang Laut Banda.

Ketika menginjakkan kaki di pulau Wangi-wangi, suasana terlihat sunyi. Ini diluar ekspektasi saya dengan cerita geliat beragam jasa wisata.

“Surga bawah laut, berubah jadi neraka di atas laut,” celetuk tukang ojek sambil terkekeh menganalogikan kondisi pulau ini. Pembatasan sosial di saat pandemi mengakibatkan kunjungan wisata domestik dan manca anjlok hingga di titik nol seolah menenggelamkan nama Wakatobi sebagai surga wisata.

Siang itu ia menawarkan jasa antar setelah melihat saya kebingungan mencari kendaraan umum di perempatan jalan tugu utama—nol kilometer di jantung kota yang berjarak 100 meter dari pelabuhan penyeberangan antar kabupaten.

Tujuan saya, Desa Sombu, yang berada di ujung utara pulau ini. Dengan kendaraan roda dua, jaraknya hanya belasan menit dari kota. Saya ingin bertemu dengan anggota Forum Pesisir Wakabibika (FPW). Komunitas Pelestari Hiu Karang Sirip Hitam atau black tip reef shark (Carchanicus melanopterus) yang menjaga ekosistem di spot penyelaman Shark poin.

Di kedalaman 20 meter di spot ini, penyelam dapat mengamati hiu karang yang eksotik meliuk-liuk di antara karang yang menjadi habitat utama hiu Black Trip, jenis hiu yang masuk kategori risiko rendah oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN).

“Hiu di sini berenang berkelompok,” kata Mariadi, anggota FPW yang setahun terakhir ini ikut mendata populasi hiu secara berkala. Katanya, dalam satu kelompok, ada berbagai ukuran hiu yang berkelompok hingga 20 ekor.

Dari cerita Mariadi membuktikan, celetukan tukang ojek yang mengantar saya tak sepenuhnya benar. Aktivitas pelayaran, limbah sampah dari kapal, dan tingginya aktivitas wisata selam justru berkontribusi buruk pada kerusakan ekosistem laut di Wakatobi.  Sepinya kunjungan wisata, jadi kabar gembira untuk memperbaiki terumbu karang yang tersisa.

Beda dengan Desa Liya. Desa di ujung selatan pesisir pulau Wangi-wangi, yang didiami nelayan di wilayah adat Kadie Liya. Nelayan yang tinggal di pulau-pulau yang masuk dalam wilayah adat di sini semestinya peduli dengan mengelola laut sumber tangkapan ikan, melestarikan ekosistem laut dan menjaganya di bawah pengawasan hukum adat.

Kadiye Liya menjadi Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui PERBUP (Peraturan Bupati) Nomor 41 tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Laut Berbasis MHA Kadiye Liya Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

Dalam PERBUP itu MHA mempunyai hak; memperoleh akses terhadap pemanfaatan kawasan perairan yang telah ditetapkan—memperoleh insentif ekonomi, sosial dan budaya—dan melakukan kegiatan hukum adat dan kearifan lokal.

Masyarakat yang memanfaatkan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk kegiatan wisata bahari, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus memiliki izin Lokasi Perairan Pesisir sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Sultra Tahun 2018-2023. Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir diprioritaskan kepada mereka yang menetap di wilayah PAAP (Pengelolaan Akses Area Perikanan).

“Tiap sore suara bom terdengar dua atau tiga kali,” beber Adianto, Ketua Forum Nelayan Posa’asa mengenang kerusakan terumbu karang di laut adat mereka, yang terjadi sejak tahun 1980-an. Ketika marak penangkapan ikan dengan bahan peledak dan penambangan pasir laut yang berdampak pada ekosistem pesisir dan hutan Mangrove. Abrasi masif dan merusak rumput laut yang ditanam petani. Tanaman agar-agar ini terjangkiti penyakit akibat terpapar debu limbah penambangan pasir.

Tapi, Adianto, Ketua Forum Nelayan Posa’asa, mengeluhkan sanksi aturan adat hanya sebatas teguran. Bukan tindakan tegas dan menjatuhkan sanksi hukuman lain. Ia apatis dengan hukum adat itu.

Belum lagi meningkatnya temperatur suhu panas di Wakatobi berselang 30 tahun terakhir yang pelan-pelan juga menggerogoti ekosistem laut dan pesisir. “Ukuran ikan kecil-kecil. Dulu besar-besar!”  

Setidaknya dari pertemuan dengan Anton dan nelayan di Kaki Sulawesi, saya lebih memahami persoalan para nelayan tradisional. Ini juga dialami dan dirasakan banyak nelayan di daerah lain di Indonesia, bukan?

Penulis : Riza Salman, jurnalis lepas anggota the Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Simpul Sulawesi Tenggara

Banner image : Kapal-kapal nelayan Lora, di Kabupaten Bombana, berlabuh di perairan laut dangkal setempat. Nelayan tidak berani  melaut karena cuaca buruk yang sulit diprediksi. Foto : Riza Salman

Empat karya jurnalistik dari jurnalis Indonesia terpilih sebagai pemenang lomba Karya Jurnalistik “Sistem Pangan Lestari Untuk Adaptasi Perubahan Iklim”, yang diselenggarakan hasil kerja sama the Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)  dan The Food and Land Use (FOLU).

Lomba jurnalistik ini merupakan tindak lanjut dari program kelas belajar yang diikuti 50 peserta jurnalis dari berbagai media di Indonesia yang dilaksanakan pada 15-16 Desember 2021 lalu.

Ketua Umum SIEJ Rochimawati mengatakan, usai mengikuti kelas belajar, seluruh peserta berkesempatan mengirimkan karya tulis sesuai dengan tema “Sistem Pangan Lestari Untuk Adaptasi Perubahan Iklim” dengan batas waktu pengiriman karya pada  31 Desember 2021.

“Tidak semua peserta mengirimkan karyanya. Ada 25 karya yang disubmit untuk mengikuti kompetisi ini. Berdasarkan seleksi tim juri yang dilaksanakan pada 5 Januari 2022, telah diputuskan empat pemenangnya,” ujar Rochimawati, Jumat (7/1/2022).

SIEJ mengapresiasi semua peserta yang telah mengirimkan karya jurnalistik sebagai bagian dari output selama program kelas belajar.

Selamat kepada para pemenang. Bagi karya jurnalistiknya belum terpilih sebagai salah satu pemenang, SIEJ terus mendukung upaya jurnalis dan media tetap berkarya khususnya pada isu  sistem pangan lestari untuk mengatasi perubahan iklim di Indonesia.

Berikut nama para pemenang lomba:

1. Robby Irfany Maqoma

Media: The Conversation Indonesia

Judul artikel:  Dilema pangan ramah iklim yang bernutrisi dan terjangkau di Indonesia. Bagaimana cara mengatasinya? https://theconversation.com/dilema-pangan-ramah-iklim-yang-bernutrisi-dan-terjangkau-di-indonesia-bagaimana-cara-mengatasinya-173655

2. Sayied Syech Boften

Media: Koran Papua Barat Pos

Judul artikel: Ketahanan Pangan Bukan Beras-isasi

Dipublikasikan dalam versi cetak di Koran Papua Barat Pos edisi V Desember 2021

3. Bahtin Razak

Media: www.gosulut.com

Judul artikel: Berhemat Dengan Sampah Makanan

https://www.gosulut.com/2021/12/31/berhemat-dengan-sampah-makanan/

4. Marathun Nashihah

Media: Suara Merdeka

Judul artikel: Ikhtiar Perempuan Jaga Ketahanan Pangan

Dipublikasikan dalam tiga seri di harian Suara Merdeka (versi cetak) pada tanggal 29, 30, 31 Desember 2021

#food #foodsystem #sistempangan #jurnalislingkungan #perubahaniklim #climatechange #climatecrisis #climateaction

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor batubara bagi perusahaan batubara. Kebijakan ini diberlakukan terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Dalam keterangan persnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kebijakan ini terkait kepentingan nasional, yakni prioritas pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri dan untuk PLN.

Ketersediaan batubara diperkirakan di bawah batas aman untuk mencukupi kebutuhan selama 15 hari. Diketahui, PLN saat ini sedang mengalami defisit pasokan batubara di sejumlah pembangkit listriknya, khususnya di jaringan Jawa-Madura-Bali.

“Keputusan pemerintah yang bahkan harus menarik rem darurat dengan menghentikan secara total ekspor batubara menunjukkan bahwa kondisi ketahanan energi kita benar-benar tidak aman dan di ambang krisis,” ujar Andri Prasetiyo, peneliti dan manajer program Trend Asia.

Masalah pasokan batubara PLN karena perusahaan batubara tidak taat memenuhi ketentuan wajib pasok dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Kondisi ini sebenarnya dapat diprediksi dan diantisipasi sejak awal. Sejak pertengahan 2021, ketika harga batubara global mulai melambung, pemerintah sudah menyoroti praktik ketidakpatuhan DMO. Hingga akhirnya muncul surat keputusan pelarangan ekspor terhadap 34 perusahaan.

Sanksi diberikan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No.139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 4 Agustus 2021.

Praktik sanksi tidak memberikan efek jera dalam mendorong kepatuhan. Menurut Ridwan Djamaluddin, Direktur Ditjen Minerba Kementerian ESDM, jika aturan larangan ekspor tak dikeluarkan, maka hampir 20 PLTU dengan daya 10.850 MW akan padam.

Presiden Joko Widodo bahkan kemudian mengancam perusahaan batubara yang tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi DMO maka akan mendapat sanksi dan izin usahanya akan dicabut. “Pemerintah terlanjur menempatkan batubara sebagai bauran energi utama dan belum dapat melepaskan diri secara signifikan. Ketika rantai pasoknya bermasalah, bayang-bayang krisis energi terasa begitu dekat. Untuk mengatasinya, sanksi tegaspencabutan izin perusahaan yang tidak patuh DMO tidak hanya sebatas ultimatum Presiden, tetapi harus segera dilakukan,” jelas Andri.

Beberapa waktu belakangan, harga komoditas batubara di pasar dunia memang terus melambung. Harga batubara acuan global bahkan sempat menyentuh angka US$260 per metrik ton. Hal ini ditengarai perusahaan batubara lebih memilih mengekspor ke luar negeri.

Data KESDM mencatat, tingkat kepatuhan ratusan perusahaan tambang batubara untuk memenuhi DMO sangat rendah. Dari target tahun 2021 sebesar 137,5 juta ton, realisasi yang tercapai hanya sebesar 63,47 juta ton atau sekitar 46 persen, terendah sejak 2017. Hingga akhir 2021, hanya terdapat 85 perusahaan yang telah memenuhi DMO batubara sebesar 25 persen dari rencana produksi tahun 2021. Dari 5,1 juta metrik ton penugasan pemerintah, hingga 1 Januari 2022, haya terpenuhi 35 ribu metrik ton, atau kurang dari 1 persen. Selain itu, data realisasi DMO oleh PLN menunjukkan perusahaan batubara raksasa yang memegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) juga tidak memenuhi ketentuan DMO oleh pemerintah, semisal PT Arutmin Indonesia.

Andri memperkirakan, ancaman krisis energi yang terjadi akibat minimnya pasokan batubara akibat fluktuasi harga global akan terus berulang jika pemerintah terus bergantung terhadap penggunaan energi kotor ini. Hingga saat ini, porsi bauran batubara masih mendominasi dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

Menurutnya, hal itu akan menjadi implikasi serius bagi ketahanan energi nasional, begitu pun terhadap upaya percepatan transisi energi nasional. “Pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin pada perusahaan yang tidak patuh, atau bahkan melakukan peninjauan kembali harga DMO batubara dinilai dapat menjadi pilihan solusi jangka pendek mengatasi persoalan ini. Namun, ada yang jauh lebih penting dan strategis. Jika pemerintah ingin melakukan perubahan menyeluruh terhadap kerangka kebijakan energi, maka solusi tersebut jelas tidak cukup. Pemerintah harus segera mempercepat proses transisi energi dengan memilih energi terbarukan,” tegasnya.

Kontak Media: Andri Prasetiyo, Peneliti dan Manajer Program Trend Asia, +62 878-8345-3112 Ina, Komunikasi Media Trend Asia, +62 851 5760 2668

Banner image : Trend Asia

Upaya Pemerintah Kota Jambi mengurangi emisi karbon dan dampak perubahan iklim dengan mengajak pengantin baru menanam pohon di Taman Hutan Sejuta Cinta.

Semut merah berbaris melintasi tanah basah. Akar pohon sebesar lengan yang menyeruak dari dalam tanah, tak menghalangi iring-iringan semut. Tampak rombongan semut melipir di akar pohon lalu menaiki batang kekar dengan kulit yang kasar. Tak lama berselang, rombongan semut menyebar ke sela-sela kulit kayu. Di puncak pohon setinggi 10 meter itu, burung Merbah (Pycnonotidae) berkicau kelaparan.

Pohon dengan lingkar batang sebesar paha orang dewasa atau berdiameter sekitar 20 centimer ini bernama mahoni (Swietenia mahagoni). Dia tumbuh cepat di alam bebas. Sepasang pengantin sedang kasmaran telah menanamnya di jantung hutan kota. Tanda cinta dari pasangan pengantin itu kini sudah berumur delapan tahun.

Pohon mahoni menjadi yang pertama kali ditanam oleh pasangan pengantin yang menikah di Kota Jambi pada 2013. Hal ini bertepatan setelah pemerintah mengeluarkan aturan Taman Hutan Sejuta Cinta seluas lima hektare. Setiap orang yang hendak menikah pun, mulai sejak itu, ‘dipaksa’ menanam pohon sebagai syarat tambahan untuk menikah.

Aturan tambahan ini mendapat respons beragam dari pasangan pengantin yang hendak membangun bahtera rumah tangga. Sebagian kecil pengantin keberatan. Mereka menganggap hanya akal-akalan pemerintah untuk menarik uang ‘pelicin’ dari pasangan pengantin.

Pemerintah bergeming, tetap kokoh melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa manfaat menanam pohon adalah untuk masa depan anak cucu. Pohon yang ditanam berguna untuk menyerap racun yang dihasilkan kendaraan bermotor. Dengan demikian, udara di perkotaan akan semakin bersih.

“Saya sama sekali tidak keberatan. Dan mendukung pemerintah menangani kerusakan lingkungan dan mengurangi efek gas rumah kaca,” kata Suci Mahayanti, warga Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.

Suci, yang baru menikah pada 12 September 2021 ini, mengaku sangat mendukung program menanam pohon dari pemerintah. Menurutnya, sebagai warga kota yang terkadang mengabaikan persoalan lingkungan selama dia hidup, kini diberikan kesempatan untuk ‘bertobat’ dengan menanam pohon.

Kendati kecil, kata isteri dari lelaki bernama Rendi Akbar ini, setidaknya kita telah berkontribusi dalam merawat Bumi yang sakit. Pada intinya, Suci ingin berguna untuk lingkungan. Untuk itu, dia menanam pohon rambutan di Taman Hutan Sejuta Cinta.

“Sebelum memutuskan pohon yang akan ditanam. Saya coba cari tahu, tentang Taman Hutan Sejuta Cinta. Rupanya di sana, sudah ada monyet dan hewan-hewan. Jadi pohon buah adalah pilihan terbaik,” Suci menjelaskan.

Suci berharap niat dan perbuatan baiknya itu akan berdampakn positif bagi kehidupan rumah tangganya. Cita-citanya, seperti pohon yang ditanam, cinta mereka akan terus tumbuh, semakin kuat, dan memberi manfaat kepada orang banyak.

Program menanam pohon dari pemerintah, kata Suci, harus konsisten diberlakukan terus kepada pasangan pengantin. Sebab Kota Jambi terus berkembang sebagai kawasan urban, lalu pertumbuhan perumahan yang tak terbendung, semakin mempersempit ruang terbuka hijau.

Rimbun pohon di hutan kota, sambung Suci, mampu menjaga kualitas udara tetap bersih dan sehat dengan menyerap emisi karbon, sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim.

Pengantin lain, Aulia Fadli, yang menikah pada 2015, mengaku sempat keberatan dengan aturan yang meminta pasangan pengantin menanam pohon. Fadli merasa pemerintah memaksa warga yang tak bersalah menanggung dosa puluhan perusahaan yang menjadi biang kerok kebakaran hutan.

“Itu artinya perusahaan yang makan mewah di suatu pesta, kita warga biasa yang disuruh cuci piringnya,” kata Fadli dengan nada kesal.

Awalnya Fadli keras hati dan memilih menikah di kota lain. Namun, setelah dibujuk sang calon istri, Fadli luluh.

Menurut istrinya, Fadli bercerita, menanam pohon bukan perkara membersihkan dosa orang lain, tetapi menjadi contoh kecil gerakan perubahan. Agar orang-orang menyadari pentingnya menjaga lingkungan, terutama keutuhan hutan yang sangat berguna untuk keberlanjutan kehidupan manusia.

Simak laporan Suwandi selengkapnya di https://www.ekuatorial.com/

Banner Image : Pohon mahoni setinggi 10 meter dengan diameter sekitar 20 sentimeter ini ditanam pasangan pengantin pada 2013 lalu, tepat setelah program Taman Hutan Sejuta Cinta diluncurkan Pemerintah Kota Jambi. Foto : Suwandi/Kompas.com

Sampai bulan November 2021 telah terjadi 2.431 bencana di Indonesia dan 98% merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Frekuensi bencana hidrometeorologi terus meningkat. Pada tahun 2020 lalu, mengalami kenaikan hampir delapan kali lipat dibandingkan tahun 2005 silam. 

Kenaikan trend kejadian bencana di Indonesia tidak hanya disebabkan peningkatan curah hujan ekstrem, tapi juga dampak dari perubahan iklim dunia. 

Urip Haryoko Plt Deputi Klimatologi BMKG menjelaskan perubahan iklim global di Indonesia, proyeksi iklim, dan frekuensi peristiwa ekstrim dapat diamati dengan mengutip sejumlah pakar.

“Petteri Taallas menyatakan perubahan suhu yang terjadi menurut bahwa rata-rata suhu global di tahun 2020 akan meningkat atau sudah diset di atas 1,2 derajat celcius pada level pra-industri (1850-1900),” jelas Urip dalam paparannya di Webinar Bencana, Cuaca Ektrem dan Perubahan Iklim yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan The Society of Indonesian Science Journalist (SISJ), pada Sabtu, 18 Desember 2021 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting.

“Setidaknya ada satu dari lima peluang bisa terjadi pada tahun 2024 di mana suhu rata-rata bumi akan mengalami kenaikan sekitar 1,5 derajat celcius,” imbuh Urip.

Urip menambahkan, pakar lain seperti Syukur Wanabe menemukan bahwa tingginya suhu di atmosfer bagian bawah sangat dipengaruhi oleh CO2 (Karbon Dioksida) sementara atmosfer di atas akan lebih dingin. Sedangkan Klauss Hasselmann mengembangkan suatu metode penyebab dari pemanasan atmosfer, apakah ini diakibatkan oleh sumber daya alam atau manusia.

Sedangkan Erma Yulihastin, Peneliti Riset dan Teknologi Atmosferik pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (OR PA/LAPAN) BRIN memperlihatkan sebuah gambar data kelembaban bulan November 2021 yang merupakan hasil pengamatan satelit dimana hasil pengamatan satelit ini menunjukkan informasi telah terjadi ITCZ ganda di bagian barat dan bagian selatan yang membentuk seperti pola “Tapal Kuda” (Gill Pattern) yang secara teori menunjukkan wilayah pertemuan gelombang atmosfer Mixed Rossby-Gravity Wave (MRG).

“Intertropical Convergence Zone (ITCZ) yaitu satu garis yang merupakan garis konvergensi. Artinya disepanjang garis itu adalah sistem tekanan rendah, bisa dikatakan sebagai sabuk yang melingkar di bumi, yang membentang dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan harusnya hanya ada satu dan nantinya itu akan bergeser sesuai dengan posisi semu Matahari,” kata Erma dalam paparan di webinar tersebut.

Efek dari adanya Gill Pattern yang terjadi di bagian barat-selatan Indonesia menunjukkan bahwa curah hujan secara luas meningkat di Samudera Hindia barat daya Jawa, laut Jawa, dan Pulau Jawa.

Faktor utama meningkatnya hujan kawasan barat Indonesia selama bulan November 2021 bahkan berlanjut hingga pertengahan Desember 2021 adalah karena dinamika vorteks di Samudra Hindia dan Laut Jawa.

Dinamika menguat dan melemahnya vorteks di perairan barat Indonesia tersebut berasosiasi dengan aktivitas gelombang atmosfer ekuator (Kelvin dan Rossby) yang terjadi sangat intensif selama bulan November.

Maraknya pembentukan vorteks di Laut Jawa dan Samudra Hindia tersebut pada awalnya dipicu oleh keberadaan ITCZ ganda (utara dan selatan) yang kemudian terhubung melalui jembatan “tapal kuda” sebagai indikasi pertemuan antara gelombang Kelvin dan gelombang Rossby.

Erma juga menyinggung tentang fenomena La Nina yang terjadi pada November yang dimulai setelah tanggal 10, yang diprediksi terjadi secara singkat (short term), sebab peluang terbentuknya La Nina semakin menurun dan berada pada nilai yang sama dengan kondisi netral pada Maret-April.

“Kita bisa menyebut itu La Nina ketika hal tersebut terjadi minimal secara konsisten 3 bulan berturut-turut. Jika belum stabil, belum bisa dikatakan bahwa itu La Nina,” tegasnya.

Meskipun demikian, kontrol utama anomali cuaca saat ini dan selama musim hujan adalah intensifikasi aktivitas berbagai gelombang di atmosfer yang menjalar dari barat-timur atau timur-barat dan dapat saling bertemu sehingga berpotensi membangkitkan kejadian ekstrem baik di atmosfer maupun di laut sebagai contoh gelombang badai pada 6-7 Desember 2021.

Webinar mengenai keterkaitan bencana, cuaca ekstrem dan perubahan iklim yang diikuti oleh jurnalis dari berbagai media di Indonesia ini memang diadakan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman pada jurnalis  dalam melaporkan isu bencana dan iklim pada publik, yang seringkali  menempatkan peristiwa bencana sebagai isu terpisah dari fenomena iklim yang makin cepat berubah dan menyebabkan terjadinya cuaca ekstrem global.

Rochimawati, Ketua Umum SIEJ saat membuka webinar tersebut mengatakan, penting bagi para jurnalis mempunyai pengetahuan mendasar tentang pola cuaca dan iklim serta dampaknya dalam konteks kebencanaan di Indonesia.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjembatani dan memberikan manfaat kepada jurnalis terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Banyak penggunaan bahasa dan istilah daripara peneliti atau ilmuwan yang sulit dipahami publik. Nah kita harus bisa menederhanakan itu agar mudah dimengerti oleh publik,” kata Rochimawati.

Peningkatan suhu yang terjadi akibat perubahan iklim dapat memicu kerusakan kulit hingga masalah kesehatan lainnya yang membahayakan seperti kanker kulit. Oleh sebab itu, World Health Organizations (WHO) merekomendasikan penggunaan tabir surya (sunscreen) untuk melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet.

Sejak duduk di bangku kelas 9, Surianto (22), sudah menggunakan tabir surya (sunscreen) untuk menghindari efek negatif akibat terpapar sinar matahari secara langsung. Rian, panggilan sapaan nya, lahir dan besar di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Namun, sejak 4 tahun terakhir ia mulai tinggal di Pontianak karena harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Kesadaran tersebut muncul dari inisiatifnya sendiri, karena merasa cuaca semakin panas dan jika beraktivitas terlalu lama di luar ruangan, kulitnya menjadi terbakar dan belang. Mahasiswa Fakultas Hukum ini mengaku sejak saat itu ia mulai terbiasa memakai sunscreen untuk kebutuhan sehari-hari. 

Cerita lainnya datang dari Aulia Griselda Maryam (15). Remaja yang sekarang duduk di bangku kelas 10 dan tinggal di Pontianak ini mengaku mulai menggunakan sunscreen sejak pandemi Covid-19. Suatu hari Aulia yang terbiasa bermain aplikasi TikTok melihat sebuah video seorang dokter yang mewajibkan anak usia 13 tahun ke atas memakai sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. 

Sama halnya dengan Rian, Aulia juga pernah mengeluhkan kulitnya terbakar serta belang akibat terapar sinar matahari sebelum memakai sunscreen. Baginya, kini menggunakan sunscreen adalah kebutuhan.

“Kebutuhan. Soalnya kalo tanpa sunscreen muka saya kusam,” jelasnya saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp pada Senin (15/11/2021)

Peningkatan suhu picu masalah kulit hingga kesehatan

Kalimantan Barat sebagai wilayah yang dilewati oleh garis khatulistiwa umumnya memperoleh pancaran sinar matahari lebih panas dan lebih banyak dibanding wilayah lain. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Stasiun Klimatologi Mempawah pada tahun 2021 yang dilakukan pada 6 lokasi penelitian yaitu Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, Sambas, Melawi, Sintang dan Mempawah menunjukan bahwa suhu di Kalimantan Barat mengalami peningkatan selama periode 1990-2019, dengan rata-rata indeks panas (humidex) bulanan berkisar antara 37,5°C hingga 39,2°C.

Penelitian tersebut menyatakan index tersebut menunjukkan kondisi tidak nyaman akibat panas, sangat umum dirasakan di Kalimantan Barat. Peningkatan suhu yang terjadi dari tahun 1990-2019 mengindikasikan telah terjadi perubahan iklim di Kalimantan Barat, lanjut penelitian tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Supadio Pontianak, Sutikno. Peningkatan suhu ungkapnya juga diikuti oleh Lama Penyinaran Matahari (LPM) yang lebih panjang dari biasanya dengan rata-rata 4 jam sampai 4,5 jam perhari.

Tak hanya Rian dan Aulia, dalam sebuah survei yang penulis lakukan melalui Google Form baru-baru ini, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang hubungan pentingnya penggunaan sunscreen dan perubahan iklim yang diikuti oleh 50 responden, menunjukkan bahwa 38% alasan responden menggunakan sunscreen adalah karena kondisi cuaca yang semakin panas. Kondisi cuaca panas tersebut memicu masalah pada kulit mulai dari terbakar, kusam hingga belang serta mengganggu aktivitas sehari-hari. 

Lantas, bagaimana perubahan iklim bisa terjadi? Dalam buku berjudul “Perubahan Iklim dan Kesehatan Masyarakat” yang ditulis oleh Oksfriani J. Sumampouw menguak fakta jika perubahan iklim adalah dampak paling nyata dari industrialisasi.

Gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan oleh aktivitas industri selama berabad-abad lamanya memenuhi atmosfer sehingga memicu peningkatan suhu secara signifikan. Efek GRK sendiri dipicu oleh berbagai aktivitas manusia lainnya seperti alih fungsi hutan menjadi pemukiman, pertambangan, maupun perkebunan, kebakaran hutan dan lahan, hingga menurunnya tingkat keanekaragaman hayati. 

Perubahan iklim sendiri tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kesehatan manusia. Eko Cahyono dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Penipisan Ozon terhadap Kesehatan Manusia” menjelaskan ketika lapisan ozon menipis akibat efek GRK, akan terjadi peningkatan radiasi sinar ultraviolet (UV) ke bumi. Kondisi ini akan memicu berbagai masalah kesehatan mulai dari kanker kulit, katarak, penurunan sistem kekebalan tubuh dan kulit.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Harry Slaper dkk pada tahun 1992 menyebutkan, United Nation Environment Programme (UNEP) memperkirakan jika lapisan ozon berkurang 10 persen, angka kejadian kanker kulit di seluruh dunia akan meningkat 26 persen. Untuk Amerika Serikat saja dalam 50 tahun mendatang (sejak 1992) ada tambahan korban sebanyak 200.000 jiwa, demikian prediksi dari para ahli epidemiologi.

Di Indonesia sendiri berdasar laporan Indonesia Cancer Care Community  terdapat sekitar 6.170 kasus kanker kulit non-melanoma dan 1.392 kasus kanker kulit melanoma pada tahun 2018.

Memahami perubahan iklim adalah upaya mitigasi

Kejadian cuaca ekstrem di tahun-tahun mendatang diprediksi akan terus meningkat diikuti dengan kenaikan temperatur suhu minimal yang lebih tinggi. Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Gita Syahrani mengungkap alasan pentingnya memiliki pengetahuan tentang sejauh mana dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia, yang kemudian dapat membantu mengenal upaya mitigasi (pencegahan) seperti apa yang diperlukan.

Menurutnya, penting memahami isu perubahan iklim sebagai upaya mitigasi agar kita dapat membantu kulit beradaptasi di tengah kondisi cuaca ekstrem yang semakin sulit untuk diprediksi. 

“Semakin paham kita terhadap apa yang akan dihadapi  ke depan, baik itu sifatnya gejala-gejala cuaca maupun polusi, debu, dan lain-lain, maka kita akan bisa mengantisipasi tipe produk seperti apa yang kita butuhkan,” terangnya saat diwawancarai melalui Google Meet pada Selasa (26/10/2021).

Simak liputan selengkapnya di https://www.ekuatorial.com/

Banner Image : ilustrasi Bima Sakti/Pontianak Post