Ketergantungan Indonesia terhadap industri pertambangan makin masif. Tidak hanya di pulau-pulau utama di Indonesia, tapi eksploitasi minerba secara besar-besaran juga masif terjadi di pulau-pulau kecil di Indonesia.

Catatan Jatam menyebut, sedikitnya 55 pulau kecil  sudah dikuasai oleh tambang. Moratorium diperlukan agar Indonesia bisa lepas dari ketergantungan industri ekstraktif sebagai sumber energi primer dan beralih ke sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Namun, upaya moratorium tersebut nampaknya sulit terwujud seiring banyaknya insentif di sektor pertambangan melalui UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Terlebih lagi, sejumlah proyek strategis nasional (PSN) berkaitan dengan industri pertambangan, sehingga karpet merah untuk industri tersebut bakal terus dibentangkan.

Dalam siaran langsung (live) di akun resmi Instagram SIEJ_info, baru-baru ini, Budi Nurgianto , Bidang kampanye The Society of Indonesian Environmental Jornalists (SIEJ) berbincang Melky Nahar, Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional yang bercerita tentang gambaran nasib pulau-pulau kecil di Indonesia yang dicaplok perusahaan tambang untuk dieksploitasi. Juga bagaimana patgulipat para pengusaha tambang mengoperasikan izin pertambangan.  

Bagaimana Anda melihat gambaran isu tambang di Indonesia ?

Isu tambang ini isu berat dan tidak terlalu banyak orang  yang tertarik untuk terlibat di dalamnya. Meskipun kalau bicara konteks rusaknya, jauh lebih besar bahkan tidak hanya dialami di tempat dimana perusahaan itu beroperasi tapi juga terhubung dengan warga di kota, entah itu konteks polusi pembakaran barubara di PLTU, di udara, pangan yang sudah di konsumsi orang-orang kota.

Tapi yang jelas kalau bicara tambang di pulau-pulau kecil di Indonesia coba kita runut secara praktis ketika UU Minerba tahun 2019 di sahkan, ketika ada kewenangan sama yang dimiliki bupati, walikota, gubernur atau menteri, lonjakan jumlah izin pertambangan memang sangat besar. Bahkan tercatat lebih dari 11 ribu izin dan sebagian wilayah operasi dari pertambangn itu masuk okupansi pulau kecil di Indonesia.

Izin tambang merambah dipulau-pulau kecil di Indonesia, seperti apa kondisinya?

Jatam mencatat ada 55 pulau kecil di Indonesia yang telah lama diobrak abrik perusahaan tambang sebagian besar nikel, emas, batubara, migas dan seterusnya.

Kalau kita cek, rata-rata pulau kecil ini ada di bagian utara Maluku, Papua dan sekitarnya yang ada pulau kecil dan Kepulauan Sulawesi yang mempunyai banyak pulau kecil. Sumatera juga ada beberapa pulau kecil di sekitarnya. Di Kalimantan bagian utara ada Pulau Bunyu yang juga mempunyai nasib sama ddengan Pulau Romang (Maluku). Di Maluku Utara ada Pulau Gebe yang sejak awal dihabiskan kemudian dilanjut di Pulau Gee dan Pulau Pakal. Ada banyak pulau kecil, begitu juga di Papua bagian barat dan sekitarnya.

Misal nasib Pulau Pakal yang sudah habis hampir rata dengan laut dan beberapa waktu lalu mereka melakukan reklamasi. Dan Pulau Gee yang sedang  dihabisi. Atau kalau kita mau geser ke yang update ada Pulau Sangihe yang sedang diganggu perusahaan yang lebih parah lagi mereka mau okupansi lebih dari setengah pulau. Perusahaan diduga menyusupi Rancanagn Perda RTRW kabupaten Konawe, begitu juga dengan pulau-pulau lainnya.

Apakah ekspansi tambang ke pulau-pulau kecil ini terjadi karena sumber daya alam di pulau-pulau besar sudah mulai habis dikeruk?

Sebagian besar pulau-pulau kecil ini dibebani dengan perusahaan yang bergerak di usaha nikel, sehingga kalau emrujuk pada hal itu sebenarnya eskpansi pertambangan yang masuk ke pulau-pulau kecil kita akhir-akhir ini lebih banyak didorong oleh satu kepentingan global terutama industri yang bergerak di mobil listrik dan sejenisnya. Mereka butuh pasokan bahan baku nikel, cobal, mangan dan lainnya untuk kemudian mendapatkan pasokan bahan baku sndiri.

Jadi untuk konteks nikel karena rata-rata kebutuhan pasar industri global yang besar, yang mendorong perusahaan ini ekspansi dari pulau satu ke pulau lain.

Lalu apakah ini ada hubungannya dengan eksploitasi di pulua-pulau besar yang sumber daya tambangnya sudah habis/ saya rasa tidak ada kaitannya.

Rata-rata, perusahaan itu mencari keuntungan, akan terus mengakumulasi kapitalnya dengan itu dan sama sekali tidak akan berhenti. Tiap detik kerjanya mengakumulasi keuntungan.

Praktis lebih ke permintaan pasar global. Kalau kita mundur ke belakang ada satu fenomena ketika tren penerbitan izin tambang melonjak ketika bupati, walikota, gubernur punya kewenangan yang sama. Jadi ada semacam tren atau pola si kepala daerah memberikan izin karena di belakang punya uang yang banyak. Misal satu izin Rp 1 miliar, kalau satu propinsi beri izin 20, maka kepala daerah akan dapat berapa. Sayangnya hal seperti ini tidak pernah dibongkar secara serius meski KPK pernah dorong hal ini.

Tapi kan rasanya sekarang tidak bisa diharapkan lagi karena KPK pun sudah dilumpuhkan. Di periode sebelumnya sebenarnya KPK berhasil dalam mendorong upaya pencegahan agar tidak ada ruang korupsi di balik izin tambang. Kl kita cek UU Minerba dikeluarkan sebelum atau sesudah pilkada. Jadi mustahil kalau bupati atau gubernur tidak mendapatkan apa-apa.

Yang harus kita waspadai adalah potensi-potensi kampung kita yang punya bahan tambang itu,  apalagi dengan produk hukum dan kebijakan hari ini yang disentralisir dan diambil alih pemerintah pusat lagi. Bisa jadi besok-besok kampung kita sudah ada izin tambang.

Apa yang menjadi masalahnya?

Praktis kalau bicara pulau-pulau kecil, nasibnya sudah sangat parah. Meskipun sudah semakin parah yang terjadi tidak ada upaya serius untuk menghentikan laju kerusakan. Yang terjadi justru dibiarkan.

Problemnya itu meskipun KKP punya tugas untuk itu, tapi SDM-nya tidak pernah “mau tahu” bahwa ada kementrian lain yang semestinya dimintakan tanggungjawab supaya pulau-pulau ini selamat. Tapi kenyataannya ini jalan sendirian, mis-koordinasi.

Sebenarnya seberapa pentingkah pulau-pulau kecil bagi kita? Apa fungsinya?

Praktis pulau-pulau kecil kita ini barangkali benar begitu ya ini kan tidak ada penghuninya. Tapi tidak ada penghuninya bukan berarti tidak ada kehidupan, bukan berarti tidak ada manfaat untuk kita. Di situ ada ekosistem, dijadikan tempat nelayan beristirahat atau di perairan sekitarnya tempat nelayan mencari ikan dan seterusnya. Dan praktis tidak ada upaya perlindungan serius dari pemerintah. Yang terjadi izin justru diberikan, eksploitasi terus berjalan dan resikonya adalah pulau-pulau ini jadi hancur-hancuran.

Ada narasi yang menganggap pulau kecil ini tidak ada pentingnya. Kita  boleh mengambil seluruh  kekayaan di dalamnya. Yang kita lupa adalah, di sana ada makluk non manusia yang hidup dan bergantung dengan pulau kecil dan ekosistemnya itu. Saya ambil contoh misalnya kalau kita cek  Pulau Gee atau Pulau Pakal, orangtua di sana menganggap ini 2 pulau punya sejarah penting yang erat kaitan dengan masyarakat setempat. Di sana sebagai stok alternatif pangan bagi masy setempat, tempat menambatkan perahu, tempat beristirahat setelah lelah pulang melaut, bahkan di sana punya eksistem sendiri yang harus  dilindungi karena kalau kita hancurkan maka kerusakan tidak hanya di pulaunya itu sndiri tapi juga ekosistem di sekitarnya. Entah pesisirnya, entah lautnya yang kemudian itu berdampak buruk bagi kehidupan yang lain, katakanlah nelayan yang menankap ikan dan ikannya tercemar kemudian  dampaknya pada kesehatan dan seterusnya.

Belum lagi hilangnya produktivitas mereka dan seterusnya. Ini baru konteks pulau yang tak berpenghuni. Bagaimana dengan pulau yang berpenghuni seperti Pulau Sangihe atau pulau kecil lain yang jelas-jelas kehidupannya tergantung pada sagu, pada pala, dan mereka lebih sejahtera dari situ dan kemudian perusahaan tambang masuk dan mengubah semua itu.

Kita pernah riset di pulau Gebe tahun 2016-2017, warga yang sebelumnya pangan bergantung dengan sagu, karena Antam masuk tiba-tiba berubah pola konsumsi beralih pada beras. Ini problem serius ketika perusahaan tambang keluar. Jadi warga kembali ke nol lagi hidupnya. Bahkan ada 3 ribu orang dari Pulau Gebe yang memilih kelaur dari pulau entah kemana, karena tidak ada sumber kehidupan di pulau yang “sudah dihandurkan” itu.

Nah, kalau coba kita tengok Pulau Sangihe, apa yang akan terjadi ketika PT Tambang Emas Sangihe itu mengkapling 7 kecamatan, 80 desa dengan izin tambang 33 tahun dan itu bisa diperpanjang. Itu nanti mau jadi apa ?

Tren peningkatan ekspoitasi tambang di pulau kecil itu mulai kapan?

Praktis ekspansinya setelah UU Minerba disahkan karena waktu itu bupati, walikota, gubernur mempunyai wewenang sama, kecuali pulau-pulau kecil yang mempunyai kontrak karya karena itu izin ada di pemerintah pusat atau ESDM. Tapi kalau di cek di Pulau Gebe ya bupati yang menerbitkan izinnya. Semua ada di kepala daerah.

Kita memang melihat ada beberapa daerah di timur Indonesia yang izin-izin tambang IUP yang dikeluarkan nyaris berekatan dengan momentum politik lokal. Banyak tambang ilegal bagaimana menyikapinya ?

Jatam banyak melakukan riset tambang ilegal di Samarinda. Salah satu wilayah byk sekali aktivitas tambang di Tahura Bukit Soeharto. Kawasan ini haram hukumnya di tambang tapi tambang ilegal masih aktif beroperasi dan terlalu banyak media yang nulis soal itu. Problemnya penegakan hukum terhadap tambang ilegal itu praktis tidak pernah terjadi.

Tambang ilegal ini jangan kita pikirkan sederhana, misalnya ini adalah warga yang nambang pakai linggis. Bukan, ini basis pengelolalaan seperti industri, ada eskavator, alat berat.

Mudah sebetulnya untuk menindak tinggal kita identifikasi lokasinya dimana, siapa orang di situ yang terlibat, siapa pemilik duitnya. Karena  rata-rata setiap ada aktivitas itu ada penyokongnya dan tidak mungkin mereka tidak punya duit. Ya tinggal ditindak. Nah Problemnya kenapa penegak hukum tidak menindak dengan tegas. Jangan-jangan aparat penegak hukum memeihatra itu dan dijadikan ATM. Banyak kejadian itu dan temuan Jatam dimana-mana rata-rata ketika tambang ilegal ada paasti ada aparat enegak hukum di dalamnya. Entah dia menjamin keamanannya, kalau setoran tidak lancar dia akan pindah lagi, setelah itu dibiarkan lagi. Problem ini sangat kompleks.

Bedanya memang butuh satu kekuasaan yang kuat dan solid. Kalau model pemimpin  seperti sekarang ini, rasanya tidak ada harapan juga.

Pertanyaan muncul, apakah tidak pernah melapor? Teman-teman di Kalimantan Timur sudah sangat sering sekali melaporkan hal itu, bahkan ada salah seorang camat atau sekcam yang sampai berantem, terluka karena dia menegur tambang-tambang ilegal tadi. Jadi ada back up-nya.

Jadi izin tumbuh subur ketika pemimpin daerah diberi kewenangan menerbitkan izin usaha tambang? 

Tentu ada kotribusi pemerintah pusat. Kalau kita cek kasus Sangihe itu kontrak karya dari pemerintah pusat. Pulau Wawonii yang lagi naik kasusnya juga pemenrintah daerah yang memberi izin.

Kepulauan Konawe juga bupati yang menerbitkan izin. Ada 14 izin kalau saya tidak salah ingat, atau di Maluku Utara rata-rata kepala daerah semua yang memberikan izin dan itu banyak.

Kalau cek data, 11 ribu izin dikeluarkan bupati, walikota terutama di Maluku, Sulawesi, Kalimnatan, Sumatera termasuk NTT yang kering kerontang juga itu banyak izinnya, ada sekitar 400 izin tambang. Kepala daerah seperti raja kecil karena suka menerbitkan izin.

Saya pernah bertemu pemilik perusahaan dan mengatakan urus izin ribetnya bukan di birokrasi perizinan tapi permintaan dari kepala daerah Rp 1 miliar itu berat. Meski itu murah kalau dihitung, tapi dari si bupati kalau dia terbitkan 5 izin saja, artinya sambil ongkang-ongkang kaki dapat Rp 5 mliar hanya karena dia punya otoritas kekuasaan. Rentan korupsi. Hanya sayangnya memang karena waktu itu kita hanya mengandalkan KPK, aparat lain tidak ada yang bisa diandalkan. Praktis KPK yang hanya memutus mata rantai penerbitan izin.

Dari catatan Jatam, 50 lebih pulau-pulau kecil yang dieksploitasi itu di pulau mana yang paling kritis kondisinya? Apa jenis tambangnya dan siapa pemainnya?

Kalau kita cek pulau-pulau kecil yang sudah sangat kritis sebagian besar ada di Maluku Utara dan sebagian Kepulauan Sulawesi. Maluku Utara praktis sudah hancur tidak ada kehidupan lagi itu pulau Gee, Pulau Pakal yang sudah dihabiskan mungkin sisa 1/4 saja yang dikeruk Antam. Pulau Gebe sudah lama diporakporandakan. Bukannya ditertibkan tapi bupatinya menerbitkan izin baru lagi di wilayah yang sama. Ini sesuaitu yang sangat konyol sekali.

Pulau-pulau kecil lain di bagian utara Kalimantan, Pulau Bunyu itu ada batubara, miga, semua dihajar habis-habisan.  

Jadi kalau ditanya pulau mana yang kritis ya rata-rata untuk komoditas nikel. Pulau Gee sudah  habis nikelnya dan Antam geser di Pulau Pakal yang juga sudah mau habis.

Bahkan tidak hanya di pulau kecil tapi juga di daratan Halmahera itu pulau besar ikut diokupasi daratan dan pesisirnya sehingga beberapa waktu lalu terjadi pencemaran lagi.

Praktis pulau-pulau kecil di Maluku utara, rata-rata untuk tambang nikel. Meskipun pulau kecil sudah sekritis itu belum ada satupun langkah pemerintah untuk menghentikan laju kerusakan. Dibiarkan, dieksploitasi karena kalau kita cek orang-orang yang main di belakang ini sebagian terkait dengan otoritas tertentu mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.

Di Maluku Utara ada mentri yang terlibat dalam sengkarut persoalan tambang di sana. Itu contoh bahwa urusan tambang ini adalah urusan politik karena kebijakannya kebijakan politik, yang bermain di belakang rata-rata yang punya kekuatan politik dan finansial. Orang-orang yang bermain mempunyai kuasa di lingkaran kekuasaan tertentu bahkan hingga di pemerintah pusat.

Di PT Antam bisa lihat siapa nama-nama yang pegang jabatan strategis seperti komisaris dan direktur.

Ada banyak mantan jendral, mantan politikus, ada yang hari ini menjabat sebagai menteri. Yang hari-hari ini mestinya bekerja urus pulau kecil untuk diselamatkan, tapi justru di belakang terlibat sebagai salah satu penerima manfaat karena menduduki jabatan stratgeis. Jadi keterlibatan orang ini tidak hanya keuntungan tapi memastikan operasi mereka berjalan aman tidak ada gangguan. Ini salah satunya kenapa kemudian banyak sekali orang-orang mantan jendral ditarik menduduki jabatan tertentu. Salah satunya untuk mengamankan operasi dari perusahaan-perusahaan tambang.

Sebenarnya berapa besar potensi dari penambangan di pulau-pulau kecil itu ? Apakah Jatam ada datanya?

Secara spesifik kami tidak menghitung itu, tapi salah satu poin menarik dan penting diketahui soal hitungan pendapatan perusahaan tambang yang tidak sama sekali pernah memperhatikan atau  mempertimbangkan biaya ekstra yang jauh lebih besar. Yang dihitung dari perusahaan hanya setoran ke PAD, bayar royalti, bayar pajak dan  seterusnya ,tapi tidak pernah dihitung soal bagaimana daya rusak dari hulu hingga hilir dan itu bahkan melampaui dari masa tambangnya itu sndiri. Itu tidak pernah dihitung.

Contoh, kita ambil kasus Sangihe yang mengkapling 7 kecamatan di 80 desa, menjanjikan menyerap tenaga kerja lokal, di luar itu ada bayar pajak, royalti, dan lainnya tapi tidak pernah dihitung adalah ketika mengkapling lebih dari setengah pulau, berapa banyak orang yang akan kehilangan lahan, yang itu artinya mereka kehilangan ruang produksinya, menganggur, kehilangan lapangan pekerjaan. Petani itu profesi, melaut itu lapangan kerja. Ketika lahan dialihfungsikan, ada banyak orang yang justru kehilangan ruang produksi.

Jika pun mereka masih bertahan di situ maka konsekuensinya produktifitas akan turun karena ini sudah tercemar. Seperti contoh Mama Ida yang bertahan ketika sekelilingnya sudah jual lahan, dia tidak bisa bertahan karena produktivitasnya menurun, akses untuk masuk saja susah maka tidak ada pilihan lain selain jual lahan.

Itu yang sama sekali tidak pernah dihitung. Orang yang tadinya punya ruang produksi tapi kemudian tiba-tiba hilang. Begitu juga wilayah hilirnya, nelayan akan kehilangan wilayah tangkapnya, termasuk orang-orang yang bekerja di tambang ketika dia masuk yang sebelumnya berprofesi sebagai petani yang punya pasokan pangan sendiri, akhirnya ekonominya bergantung pada ekonomi uang. Untuk mendapatkan pangan harus mengeluarkan uang, untuk kebutuhan air harus mengeluarkan uang karena air sudah tercemar.  Itu sama sekali tidak pernah diperhatikan. Dan memang sama sekali tidak dipertimbangkan pemerintah karena mereka tidak menghitung.

Kita abai dengan banyak orang yang justru kehilangan ruang produksi, termasuk anak-anak mereka nanti. Saya bayangkan Pulau Sangihe dalam 30 tahun. 10 tahun ke depan ada bayi lahi di atas produksi tambang, jadi sejak dalam kandungan. Betapa tidak adilnya negara ini memperlakukan warganya karena sudah mencaplok 30 tahun dan tentu saja izin itu bisa diperpanjang dengan UU Minerba. Jadi kerusakan itu melampaui dari masa tambang itu sendiri. Itu tidak pernah dipertimbangkan pemerintah.

Sejauh ini apa upaya pemerintah ?

Di level pemerintahnya, kebijakan sangat ngawur. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan manusia di pulau itu. Semua diobrak-abrik. Pulau kecil ini kritis dan situasi sedang sangat sulit terutama soal ketersediaan air bersih. Pemeritnah tidak pernah memikirkan manusianya, tapi hanya di situ deposit tambang, jenis mineralnya dan seterusnya tinggal dibuka dilelang yang ingin ekploitasi ya silakan.

Apakah itu sesuai dengan UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ya itu bisa disiasati, apakah sesuai RTRW itu bisas diotak atik. Persis seperti Halmahera Tengah yang sekarang ini sedang ada pembahasan Perda RTRW dan ada perush yang minta lahan lebih luas lagi. Bayangkan, produk hukum kita mudah untuk diotak atik, diselipi kepentingan mereka.

Jangan-jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri. Pengurus negara ini lebih banyak tidak masuk akal. Bagaimana ceritanya ingin memberikan perusahaan tambang satu pulau, padahal ada ratusan ribu penduduk yang harus hidup dari lahir di situ dan kemudian harus diubah karena mereka punya otoritas politik. Menurut saya itu sangat brengsek.

Sepertinya Jatam pesimis untuk mengadvokasi itu?

Untuk wilayah Kalimantan Timur, Jatam sangat pesimis, apalagi dengan pemimpin daerah sekarang ini. Memang tidak ada harapan.

Harapan pastinya ada kalau pemerintah pusat, bukan ESDM tapi KLHK serius harus mengusut ini. Kalau misalnya aparat kepolisian setempat tidak bisa diandalkan ya Bareskrim Polri yang harus bergerak, kalau misalnya ada indikasi temuan aparat di daerah bermain. Karena kalau berharap di daerah ya sudahlah, tidak bisa diharapkan. Apalagi di Kaltim yang pemimpinnya lebih banyak ngawurnya dibanding baiknya untuk urusan lingkungan hidup di sana. Kalau menyebut nama itu saya jadi muak karena saking jengkelnya.

Bagaimana respons  komunitas masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil?

Halmahera dan pulau kecil sedang sangat kritis. Kalau tidak ada perlawanan serius akan selesai. Akan banyak sekali warga yang kehilangan hidupnya semua. Halmahera sudah habis mulai dari daratan, pesisir hingga laut.

Saya khawatir, solusi dan diskusi itu datang dari “orang-orang sekolahan”. Kita memunggungi warganya sendiri yang barangkali lebih jujur dan tahu keadaannya, soal apa yang mesti dilakukan agar bisa bertahan karena kalau tidak ini akan selesai.

Halmahera itu satu kesatuan, tidak bisa dipecah-pecah wilayah sehingga mestinya ada upaya menyatukan semuanya karena apa yang terjadi di bagian timur akan berpengaruh di bagian lain. Ini satu kesatuan ekologis, apalagi kalau bicara sejarah orang Maluku Utara. Ini penting sekali karena faktanya seluruh daratan, pesisir sudah habis dikuasai tambang.

Saya bayangkan ada upaya serius tapi tidak tahu bagaimana caranya ketika situasinya sudah separah ini karena kalau ini dibiarkan akan selesai. Ini soal masa depan kita semua dan anak cucu yang masih butuh tanah dan air yang sama.

Di Maluku Utara ini ada banyak orang berpengaruh ada di posisi strategis. Jadi jangan membayangkan orang-orang ini hanya menerima manfaat saja atau mencari keuntungan, tapi yang harus kita baca adalah ada gerakan lain yang dilakukan agar upaya potensi perlawanan itu dilucuti entah itu sama.

Mungkin cara memulihkan ini semua kita tidak bicara soal tambang, tapi bicara soal sejarah, kita mau kemana.

Apa upaya perlawanan yang bisa dilakukan komunitas warga yang ruang hidupnya dieksploitasi?

Kita berharap warga ada di garda terdepan dan  kita hanya sekelompok kecil yang bisa berkontribusi membantu karena musuh kita sangat besar. Kalau model perlawanan tersentrailisir  di aktivis-aktivis tertentu atau elit NGO tertentu menurutku itu ngawur. Sudah saatnya ubah itu dan warga lebih banyak bergerak, solusi datang dari warga.

Gerakan lahir dari bawah dan para pegiat bisa dijadikan sebagai kolaborasi dan penguatan gerakan. Komunitass warga harus banyak belajar dari warganya sendiri daripada tunduk pada kelompok aktivis atau politik tertentu. Mau tidak mau harus serius dorong dari kampung itu sendiri meski penting juga di level kekuasaan.

Dari komunitas warga Pulau Bangka kita bisa belajar bagaimana melawan dan berstrategi. Dan mereka sekarang bersolidaritas dengan Pulau Sangihe. Saya kira Maluku Utara bisa melakukan hal yang sama, paling tidak belajar dari komunitas warga yang lain. Tidak perlu saling intrik dan saling mencurigai. Misalnya, Jatam pernah dianggap menerima duit padahal kita tidak melakukan apa-apa.

Di Maluku Utara apakah tidak ada yang bersuara?

Saya kira di Maluku Utara  bukan tidak ada perlawanan, ada yang masih konsisten sebagian di Pulau Obe, di wilayah timur dan tengah Halmahera. Mereka hanya terbentur dengan kompleksitas musuh yang beragam karena di sana tidak hanya berhadapan dengan pihak korporasi dan pihak keamanan, tapi juga dengan keluarga sendiri karena ada yang sebagian justru sangat bergantung dengan perusahaan itu.

Jadi penting untuk memetakkan aktor-aktor yang menjadi kekuatan kita dan sekali lagi mungkin jangan berharap pada pihak lain yang datang membantu untuk menyelamatkan kampung kita.

Saya khawatir misal ketika kampung sedang dihajar perusahaan, kemudian minta bantuan tapi jangan-jangan ada potensi perlawanan di kampung itu sendiri. Makanya penting mulai dari dapur sendiri dan paling penting menemukan titik temu apa sih kepentingan kolektif kita. Mungkin terlalu berat kalau bicara tambang. Jangan-jangan ada perekat antar komunitas yang satu dengan warga yang lain.

Sangat penting untuk menjahit kepentingan antar warga yang satu dengan warga yang lain sehingga bisa membangun sebuah perlawanan.  Jadi agak berat kalau kita langsung bicara soal tambang yang bis ajadi dari waktu ke waktu tanpa perubahan. Dan kita bahkan belum memulai.

Apakah mungkin kita misalnya lebih banyak dapat untungnya daripada buntungnya ? jangan-jangan dalam jangka panjang kita ini yang akan menderita.

Tambang ini barang yang harus dipakai dan suatu saat  akan habis. Mereka pergi dari situ dan kita akan terus menerima dampaknya. Bicara kesejahteraan kan tidak hanya bicara pada saat ini tapi juga masa depan. Kita bicara soal alat produksi entah petani, nelayan dan itu sangat esensial makanya alat produksi itu harus  dilindungi dan rawat bukan dibiarkan bahkan disewa atau jual ke perusahaan tambang. Kalau mau ego diri sndiri ya silakan tapi kalau memikirkan anak cuku maka pikirkan soal nasib ke depan dimana kita masih butuh air, tanah dan udara yang sama.

Bagaimana dengan munculnya  konflik horizontal warga?

Banyak pola nyaris sama, pola benturan konflik antar warga pro dan kontra terkait isu tambang. Warga yang pro mati-matian membela dan menjadi bemper perusahaan dan warga yang kontra melakukan aksi. Seperti di Pulau Bangka, itu bisa dicontoh karena para perempuan justru yang konsisten dan menjadi salah satu motor gerakan perlawanan. Dan menariknya, mereka tidak menganggap warga pro jadi musuh mereka karena sebetulnya yang pro ini juga menjadi korban.

Di sisi lain, meskipun warga punya kekuatan besar tapi polisi mengancam melakukan represif dan sebagainya, jadi bayangkan dari aturan kebijakan merek kunci semua sehingga wilayah tangkap mereka tiba-tiba dimasukkan jadi wilayah pertambangan PT Timah. Padahal warga hanya ingin memastikan wilayah tangkapnya. Mereka tidak meminta apa-apa ke pemerintah dan pemerintah juga tidak bantu mereka juga. Apalagi PT Timah itu BUMN. Ya selesai…

Banner Image : Jatam.org

Kelas Belajar Jurnalisme Data merupakan salah satu program kegiatan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) / Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia dan Yayasan Ekosistem Busantara Berkelanjutan (Econusa), untuk meningkatkan kapasitas jurnalis pada isu-isu lingkungan dengan konsep kelas.

Melalui Kelas Belajar ini, jurnalis mendapatkan dua keuntungan sekaligus, yaitu skill jurnalisme data dan pengetahuan isu kelautan dan perikanan.

Dan, inilah buku kompilasi karya dari peserta Kelas Belajar Journalist Fellowsea : Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data. Buku ini dapat di unduh dengan gratis untuk kepentingan pengetahuan dan pembelajaran bagi jurnalis, mahasiswa, pegiat lingkungan, dan publik yang mempunyai ketertarikan pada jurnalisme data dan isu lingkungan, khususnya isu kelautan dan perikanan.

Kata mereka :

Selain masyarakat terdampak, data merupakan alat ampuh yang tidak diragukan lagi dapat menceritakan dampak krisis iklim dan isu lingkungan. Laporan yang dihasilkan melalui kolaborasi ini menunjukkan bagaimana jurnalis, dengan alat, sumber daya, pelatihan, dan bimbingan tepat, mampu menganalisis data untuk mewakili beratnya masalah, membuktikan atau menolak hipotesis, dan menyajikannya tanpa merendahkan isu tersebut. Para jurnalis ini menunjukkan bagaimana, data membantu memanusiakan masalah kelautan dan perikanan, serta dampak sosial dan lingkungannya. Saya berharap, upaya ini terus dilakukan jurnalis dan ruang redaksi mendorong peliputan serupa, menginformasikan dan melibatkan publik dengan lebih baik.

Florence Armein,
Indonesia Content Coordinator, Internews’ Earth Journalism Network

Di era keterbukaan informasi dan data digital yang berlimpah, jurnalis tidak bisa lagi bekerja dengan cara yang lama. Tugas jurnalis tidak lagi sekadar memverifikasi informasi, tapi juga mengolah data, memahaminya, memilah informasi penting di dalamnya, menemukan cerita, menganalisis, lalu menyajikan data dengan cerita dan visuaisasi yang mudah dipahami publik. Oleh karena itu, sudah seharusnya jurnalis mengembangkan diri dengan belajar jurnalisme data sebagai skillnya. Ini adalah tantangan terbesar buat para jurnalis, dan para jurnalis yang terlibat dalam penulisan buku ini sudah berhasil menawaj tantangan itu.

Mawa Kresna,
Redaktur Pelaksana Project Multatuli, Editorial manager Indonesia Data Journalism Network (IDJN

Program semacam ini menggairahkan kerja-kerja jurnalistik agar tidak “itu-itu” melulu. Jurnalisme data melatih disiplin verifikasi dan akurasi. Panjang umur jurnalisme berkualitas.

Sandy Indra Pratama
Pemimpin Redaksi Betahita.id

Bagaimana jurnalisme menyelamatkan lingkungan? Dengan data. Setidaknya itu yang coba diperlihatkan oleh 14 karya jurnalistik tentang isu laut dan perikanan yang terhimpun di buku ini. Apa yang dilakukan oleh ke-14 jurnalis ini membuktikan bahwa jurnalisme bukan sekadar memberitakan “kata siapa”, tapi mengusung fakta dengan “cerita data.” Kemampuan membuat data bercerita inilah yang diharapkan akan menjadi kompetensi makin banyak jurnalis untuk menghasilkan liputan-liputan yang berdampak. Buku ini bisa menjadi rujukan bagi para jurnalis, akademisi, mahasiswa, aktivis CSO, maupun kalangan pembaca lain yang ingin mengetahui bagaimana sebaiknya sebuah data diceritakan dalam format jurnalistik dan dipahami oleh publik.

Fransisca Ria Susanti
Pemimpin Redaksi Jaring.id

Sampah plastik masih menjadi masalah pelik di Indonesia. Setiap hari jumlah sampah plastik makin bertambah, tampak jelas dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terutama  di kota-kota besar yang kian menggunung. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menyatakan secara nasional sampah yang dihasilkan penduduk mencapai 67,8 ton pada 2020. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan total 64 juta ton sampah.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk bijak menggunakan dan memilah sampah plastik membuat masalah ini kian sulit untuk diatasi. Pemerintah juga tak tegas dalam mengendalikan sampah plastik melalui sanksi pelanggaran regulasi. Ditambah lagi, korporasi besar turut andil menggelembungkan sampah plastik untuk pengemasan produk. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kopernik mencatat, hanya dalam 5 menit saja sebanyak 6-9 juta ton sampah plastik ditemukan di Indonesia.

Sampah plastik yang tak dapat dibendung di darat kian merambah ke laut. Ribuan ton sampah yang mengapung di laut dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlangsungan hidup biota laut. Tak berhenti di situ, penanganan sampah plastik yang tak serius juga berpotensi menghasilkan polutan, ancaman ketahanan pangan, hingga risiko tsunami penyakit.

Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan seniman mengatasi masalah sampah plastik, The Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) melakukan wawancara dengan vokalis band Navicula, Gede Robi Suryanto pada Rabu, 7 Juli 2021. Ia dikenal sebagai sosok yang tak pernah berhenti bersuara untuk kelestarian alam dan lingkungan. Melalui film dokumenter “Pulau Plastik” yang dirilis pada April 2021 lalu, Robi menggambarkan sampah plastik sebagai momok menakutkan dalam kehidupan kita.

Bagaimana awal mula Anda tertarik dengan isu sampah plastik?

Membawa sampah yang sudah dikumpulkan ke bank sampah. Foto : Kopernik

Saya memulainya dari pertanian keluarga. Saya besar dari keluarga petani dan peternak, jadi kami selalu memanfaatkan apa yang ada agar tidak membeli bahan baku. Saya pikir implementasi pertanian organik mau tidak mau memanfaatkan sampah rumah yang tersedia. Selain itu, kebudayaan di Bali mengajarkan tradisi turun-temurun agar masyarakatnya beternak. Keluarga kakek kebanyakan beternak babi dan lele air tawar. Makanannya limbah organik yang tidak terpakai di dapur dan perkebunan.

Kegiatan seperti itu seperti tidak pernah terpikirkan sebagai langkah ramah lingkungan. Bagiku, ini solusi tepat sasaran. Begitu satu dekade orang membicarakan sampah plastik yang ada kaitannya dengan reuse, reduce, dan recycle, saya justru sudah pernah diajarkan sejak kecil untuk memilah dan menggunakan sampah. Saya berpegang teguh pada hal itu. Kunci penanganan sampah sebenarnya ada di pemilihan dan pengurangan.

Sepanjang mengawal isu sampah plastik, pernah tidak mendapat cibiran atau hal-hal yang tidak disukai oleh masyarakat?

So far tidak ada, justru banyak dukungan. Orang pada dasarnya ingin berbuat baik. Kampanye isu sampah plastik memang bikin repot. Namun, selalu ada yang bisa dilakukan. Kalau orang melihat apa yang kami lakukan, pasti orang ingin menghargai. Kalau di sosial media, netizen selalu nyinyir dengan apa yang kami lakukan. Cibiran yang melekat kan kami dianggap Social Justice Warrior (SJW). Sekarang ini, orang yang melakukan perubahan sosial tapi dengan gampang mendapat opini miring. Bagiku itu hal wajar di sosial media, dianggap sebagai hiburan dan humor saja.

Mengubah orang untuk peduli dengan lingkungan khususnya sampah plastik, bagaimana cara Anda melakukan kampanye tentang isu tersebut?

Saya tidak pernah memanipulasi orang, saya percaya akan kemampuan orang lain. Apalagi di Indonesia, karakteristik manusianya sangat spiritualis. Semua ajaran dan keyakinan agama mengajarkan kebersihan sebagian dari iman. Nilai ini sudah ada di masyarakat. Kalau mereka memahami nilai tersebut, pasti tidak ingin merusak lingkungan. Sebaliknya, kalau tidak diterapkan maka kerusakan lingkungan sulit dihindari, polutan sampah plastik tak terkontrol karena bisa masuk ke sungai yang diolah untuk diminum. Polutan itu akan mencemari air sungai, mengotori pantai, tentu saja dampak mengerikannya adalah biota laut mati sia-sia. Padahal kita tahu bahwa laut adalah sumber protein terbesar, kita menyumbang 45 persen hasil seafood di dunia. Semuanya ada di Indonesia, untuk itu jangan rusak dan kotori lumbung kita.

Saya berusaha untuk menjadi contoh baik, ketika orang terinspirasi, saya yakin orang-orang akan peduli terhadap sampah plastik dengan caranya masing-masing. Saya dengan rekan-rekan membangun konsep band Navicula sebagai media musik untuk kampanye lingkungan. Kami sendiri sudah 25 tahun berdiri, sudah menjelajahi kolaborasi dan kampanye besar bersama kawan-kawan aktivis lingkungan, peneliti, hingga filmmaker. Ketertarikan pada band ini membuat kami mampu menyampaikan pesan dengan cair. Navicula menjadi media dan platform yang kami suka. Kami lebih fun melakukan aksi kampanye dengan Navicula karena tidak menggurui, bahkan bisa hura-hura dengan bermain musik. Jadi kami mendapatkan kesenangan, sekaligus menjalankan ibadah.

Mengapa Navicula dan band-band di Bali seakan lebih mudah diterima oleh masyarakat dalam mengkampanyekan isu lingkungan?

Ada banyak faktor, kalau dilihat Bali sebagai ikon industri pariwisata, maka ada syarat untuk menghidupkan industri tersebut, seperti menjadi wisata bersih, aman, dan lestari. Kalau kotor tentu saja akan berpengaruh pada marketing dan wisatawan. Begitu kami membuat kampanye hidup bersih, ternyata banyak elemen setuju. Pemerintah setuju, masyarakat juga setuju.

Selain itu, budaya dan adat istiadat di Bali merekatkan hubungan manusia dengan alam, dengan sesama manusia, dan dengan Tuhan. Kami mengenal konsep Tri Hita Karana – satu sama lain menyeimbangkan porsi masing-masing. Spirit yang ada di Bali mengakar dalam nafas masyarakat Bali.

Dari situ, kami mendapatkan pendidikan konservasi alam secara langsung. Ritual ada, nilai etika dan filosofi hidup selaras dengan prinsip menjaga lingkungan. Kami bersyukur budaya dan adat di Bali sampai saat ini terus kuat.

Konsep pariwisata di Bali tentang kelestarian alam dan budaya. Ini seperti integrasi, budaya pertanian klasik kembali memanfaatkan sampah, menghargai makhluk lain, seperti tanaman dan hewan untuk kesimbangan ekosistem. Itu juga yang membuat pesan musisi Bali melalui karyanya lebih mudah diterima.

Apa saja tantangan dalam mengkampanyekan isu sampah plastik?

Hal yang sistemik, ketergantungan pada packaging sekali pakai. Satu sisi, ada upaya untuk mendukung UMKM yang belakangan menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan. Bungkus makanan ini cukup banyak. Untuk mencari balance agar tidak merugikan UMKM ini menjadi tantangannya. Kami anggap ini sistemik.

Kedua, ada benturan kepentingan. Bidang industri dan perdagangan semakin cepat memproduksi barang sekali pakai. Penggunaan plastik atau pemakaian sampah plastik digenjot untuk memenuhi target pendapatan. Pandangan aktivis lingkungan sebenarnya ingin mengerem. Saya pikir kedua kebutuhan itu harus dicari solusinya.

Masalah yang lain ada?

Kesadaran masyarakat, dilihat dari pengguna sampah plastik yang masih banyak di Indonesia. Hanya butuh waktu 3 menit untuk menghasilkan 5 juta kantong plastik. Ini menjadi masalah, menggunakan sampah plastik tapi tidak melihat bagaimana efeknya pada alam.

Selain itu, sampah plastik yang di recycle harapannya mampu membangun kesadaran konsumen, pemerintah, dan korporasi untuk mendesain kemasan produk yang gampang digunakan kembali. Kenyataanya hal itu sudah dilakukan dan membutuhkan biaya yang mahal. Namun, ada solusi yang bisa dilakukan agar biaya recycle tidak mahal, desain kemasan yang disederhanakan. Caranya, jangan ada tiga plastik dalam satu kemasan.

Untuk itu, kami menolak plastik sekali pakai. Sikap kami mendukung regulasi yang menguatkan reduce agar mampu mengerem laju sampah. Jangan sampai packing di daratan bocor, kemudian tumpah ke laut. Ini akan menyebabkan masalah yang lebih besar karena harus mengeluarkan banyak biaya untuk menjaga lingkungan.

Isu sampah plastik seperti tidak pernah usai dituntaskan, bagaimana pandangan Anda tentang kebijakan pemerintah dalam menangani sampah plastik?

Ada kisah yang tak pernah saya lupakan. Saat wisatawan yang pernah surfing mengeluhkan pantai di Bali yang kotor banget. Kondisi tersebut lantas membuat pemerintah kebakaran jenggot. Bagi saya, itu statement yang memalukan bagi Indonesia. Saya yakin orang Indonesia, apalagi di level pemerintah pasti akan malu.

Sebenarnya kebijakan penanganan sampah plastik oleh pemerintah sudah cukup baik, meski belum maksimal. Patut kami apresiasi inisiatif baik pemerintah di beberapa kota yang telah mengeluarkan kebijakan penggunaan sampah plastik. Namun, pemerintah kurang melakukan sosialisasi ke masyarakat, sekaligus upgrade kesadaran tentang sampah plastik melalui pendidikan. Menurut saya, kita sebagai bangsa yang beradab harus mampu mengatasi tantangan sampah plastik. Harus diatasi bukan disembunyikan.

Anda bersama rekan-rekan aktivis, seniman, dan filmmaker membuat film “Pulau Plastik”, apa tujuan film itu?

Kami ingin terlibat langsung. Kalau kami cuma koar-koar dan mengkritik kebijakan pemerintah, perilaku masyarakat, konsumen dan produsen tentu saja kurang maksimal. Bagiku, kalau tidak mulai dari sendiri maka tidak akan perubahan juga.

Kami membuat film “Pulau Plastik” juga untuk membantu kerja pemerintah dalam melakukan sosialisasi regulasi yang mereka buat, sekaligus mengajak masyarakat peduli kondisi lingkungan akibat sampah plastik. Selain itu, kami mencoba untuk memberikan pandangan kepada masyarakat bagaimana sampah plastik mengepung kita saat ini.

Dalam amatan Anda seberapa besar dampak film “Pulau Plastik” terhadap perubahan perilaku publik?

Kami sedang melakukan penelitian bersama Kopernik, riset tentang perubahan perilaku usai menonton film. Kami ingin tahu pola pikir orang sebelum dan setelah menonton film “Pulau Plastik”. Ini sedang kami kembangkan. So far, kami menilai atensi dan respons publik cukup besar. Bagi kami, dampaknya akan bergantung pada seberapa banyak orang yang menonton film ini. Jumlah penduduk kita sekitar 260 juta orang, kalau 9 persen saja yang nonton sudah sangat bagus. Selain itu, kita juga butuh pemimpin daerah yang kritis, mereka yang peduli terhadap sampah plastik.

Kami berharap pemerintah daerah kompak mengadakan screening film “Pulau Plastik”. Saya yakin akan ada perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah plastik.

Membuat film tentu tidak mudah, bagaimana tantangan dalam memproduksi film dokumenter “Pulau Plastik”?

Pertama, kami memang tidak berpengalaman membuat film. Kedua, kami kekurangan referensi film dokumenter di Indonesia. Produksi dokumenter lingkungan di Indonesia masih sedikit, sejak merdeka hingga saat ini baru ada 12 film yang masuk bioskop. Kami masih merintis film dokumenter dan banyak mengambil referensi dari luar negeri.

Tantangan yang lain, riset. Kami tidak ingin ada misleading informasi yang disampaikan kepada publik. Eksekusi film itu cepat, tapi risetnya membutuhkan waktu yang lama. Kami mencoba untuk menyampaikan informasi yang komprehensif.Jadi, tidak bisa ambil satu narasumber saja, ambil dua atau tiga orang sebagai pembanding dan penguat.  

Kalau bicara tentang anak muda, sejauh apa ketertarikan anak-anak muda terhadap sampah plastik hingga saat ini?

Anak muda hanya ikut dari apa yang tren. Misalnya saya main musik rock dan bawa isu sosial, saya melakukan itu  karena saya anggap itu keren. Orang yang dianggap influencer, punya tanggung jawab untuk menunjukkan apa yang keren. Kalau ingin anak muda berubah, jadikan isu ini keren dan tren.

Bagaimana membangun kepedulian isu sampah kepada anak muda?

Isu lingkungan merupakan isu paling krusial sampai saat ini. Dampak kerusakan lingkungan itu besar, untuk itu anak-anak muda harus aktif dalam menyuarakan kegelisahan terhadap lingkungan.  

Saya tidak tahu cara paling manjur untuk mengajak anak muda terlibat. Saya hanya berusaha untuk berbagi kepada mereka yang tertarik dan peduli. Mungkin harus ada mapping dan analisis bagaimana mengajak lebih banyak lagi anak muda untuk peduli.  

Apa Harapan Anda untuk isu sampah plastik?

Pertama, pemerintah harus mengembalikan kepercayaan publik. Saat ini terjadi krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintah, apalagi di tengah pandemi. Selanjutnya, perkuat brand nasional. Indonesia harus mampu mempromosikan jati diri ke negara lain. Menurut saya, hal yang patut dibanggakan adalah biodiversity dan keanekaragaman hayati. Kalau kehilangan identitas, hutan kita akan terus dibabat, laut akan jadi polutan sampah plastik, bahkan mikroplastik.

Jangka pendeknya, mulailah dengan menonton film “Pulau Plastik” agar mengetahui perspektif sampah plastik di lingkungan kita sehari-hari. 

Banner Image : Sampah sedotan plastik sekali pakai yang ditemukan Robi di sepanjang pantai hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Foto: Kopernik

Baca juga kisah Deasy Lontoh, Ibu Penyu dari Timur menyelamatkan penyu di kepala Burung Papua https://siej.or.id/2021/06/27/deasy-lontoh-kita-masih-punya-waktu-selamatkan-penyu/

Penyu termasuk hewan yang terancam hampir punah menurut Daftar Merah yang dikeluarkan oleh Serikat Internasional untuk Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam (IUCN). Enam dari tujuh spesies penyu di dunia berada di perairan Indonesia. Keenam spesies penyu tersebut adalah Penyu Hijau (Chelonia mydas), Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata), Penyu Pipih (Natator depressus), Penyu Lekang (Lepidochelys olivacea), Penyu Tempayan (Caretta caretta), dan Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea).

Upaya melindungi dan menyelamatkan populasi penyu menghadapi banyak kendala, di antaranya semakin rusaknya habitat penyu, perburuan telur, perdagangan ilegal, ancaman predator, abrasi, hingga perubahan iklim. Kondisi tersebut dapat bertambah parah ketika tak ada upaya penyelamatan serius yang dilakukan pemerintah.

Salah satu daerah konservasi penyu ada di ujung timur Indonesia. Empat dari tujuh spesies penyu bertelur di Papua, sehingga daerah ini disebut menjadi satu-satunya harapan bagi keberlangsungan hidup penyu.

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan konservasi penyu di Papua, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melakukan wawancara dengan Deasy Lontoh. Ia dikenal sebagai “Ibu Penyu dari Timur”. Kegiatan safari konservasi ke daerah habitat penyu membuka cakrawala tentang penyu dan upaya penyelamatan sang penjaga ekosistem laut ini dari ancaman kepunahan. Asa dari timur untuk penyelamatan penyu menggelora dalam diri Deasy. Baginya, Papua adalah satu-satunya harapan.

Deasy Lontoh di depan batu penyu Pantai Jeen Yessa. Foto :Kredit_S4C_LPPM_UNIPA

Bagaimana awal mula Anda fokus pada konservasi penyu?

Saya punya latar belakang pendidikan serta penelitian pada burung laut. Pada 2009, ada kesempatan melakukan penelitian tentang Penyu Belimbing. Itu menjadi kesempatan saya untuk terlibat penelitian. Jenjang pendidikan S-2, saya mengambil penelitian tentang Penyu Belimbing yang ada di Papua. Setelah selesai melakukan studi, saya kemudian terlibat dalam konservasi pada 2013.

Pada 2017, saya menjadi koordinator program di pantai peneluran Penyu Belimbing. Sebagai bagian dari upaya konservasi penyu, ada program pemberdayaan masyarakat lokal agar mereka ikut melindungi penyu. Mereka punya peran untuk menjaga penyu di masa depan.

Di Papua sendiri, ada empat dari tujuh penyu yang tersisa di dunia, yaitu Penyu Belimbing, Penyu Hijau, Penyu Lekang, dan Penyu Sisik.

Mengapa Anda tertarik untuk terlibat dalam konservasi penyu?

Saya melihat populasi penyu terus menurun. Hati saya terketuk untuk menyelamatkan penyu, ada banyak waktu untuk berbuat sesuatu. Saya ingin populasi Penyu Belimbing tidak hilang.  Apa jadinya dunia kalau kehilangan penyu? Saya percaya kita masih punya waktu untuk melakukan penyelamatan penyu.

Selama melakukan konservasi, apa ada perlawanan dari warga yang mengeksploitasi penyu?

Syukur saya tidak menemukan itu. Saya masuk di era sudah banyak orang sebelum saya yang terlibat dalam konservasi penyu. Semakin sering kita melibatkan masyarakat, mereka semakin sadar bahwa penyu semakin sedikit dan perlu dijaga. Kalau tim di lapangan melihat ada warga yang mengambil telur penyu, kami tak segan meminta bantuan tetua adat (pemilik hak ulayat) untuk menegur yang mencuri telur penyu.

Anda katakan tetua adat, apakah kearifan lokal berpengaruh terhadap konservasi penyu?

Tentu saja. Seperti yang kita tahu, tidak banyak pegawai pemerintah dan penegak hukum hadir di wilayah konservasi. Kita bisa mengandalkan hukum adat untuk menyelamatkan penyu. Ketika masyarakat adat dalam hal ini tetua membuat aturan, maka secara umum aturan adat itu akan dipatuhi. Yang berharga di sini adalah bagaimana pihak peneliti, penggiat konservasi, dan akademisi dapat bekerja sama dengan pemilik ulayat dengan memberikan informasi untuk melindungi sumber daya alam mereka. Mereka juga bisa ikut melindungi penyu. Tentu saja tidak hanya penyu, burung Cendrawasih, burung Kakatua, dan burung lainnya juga dapat dijaga dengan aturan adat.

Bagaimana kondisi penyu yang ada di Papua dan Indonesia pada umumnya?

Saya bisa berkomentar tentang penyu di Papua Barat, khususnya di wilayah Semenanjung Kepala Burung. Memang enam dari tujuh penyu dunia ada di Indonesia, tetapi statusnya terancam dan kritis. Indonesia bahkan dikenal sebagai negara yang memperdagangkan penyu. Ironis, satu sisi kita kaya dengan sumber daya alam, tapi sisi lain kita menghadapi ancaman kepunahan.

Ancaman menurunnya populasi penyu yang paling utama itu pengambilan penyu dan telurnya secara besar-besaran. Penyu memiliki siklus hidup yang panjang. Mereka tumbuh dan tergolong dewasa dalam 15-40 tahun. Ketika telurnya diambil, maka tidak akan ada generasi baru. Ancaman lain adalah adanya perdagangan ilegal, penyu menjadi tangkapan sampingan, bahkan tidak jarang menjadi tangkapan target utama. Selain dua faktor tersebut, ada juga penambangan dan perubahan iklim yang mengakibatkan tingginya permukaan laut. Hal itu membuat pulau-pulau peneluran penyu tenggelam. Ancaman lain adalah adanya predator, seperti babi dan anjing yang memakan telur penyu.

Anda tadi sebutkan perdagangan ilegal, bagaimana itu terjadi?

Saya tidak memantau secara pribadi, tapi ada laporan dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang menyebutkan bahwa impor penyu dikirim ke China, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Negara tersebut menjadi negara tujuan perdagangan penyu. Sementara di Indonesia, saya mendapat kabar terdapat pusat penampungan penyu berada di Sumatera dan Kalimantan.

Untuk apa mereka memperdagangkan penyu?

Berbagai macam kepentingan, salah satunya untuk obat dengan mitos penyu punya khasiat tertentu. Telur dan dagingnya sejauh ini dikonsumsi. Selain itu, ada juga untuk perhiasan seperti gelang dan anting.

Tadi Anda katakan beberapa penyu hidup di Papua. Di mana saja lokasi tersebut?

Penyu kan bertelur di daerah tropis dan subtropis. Saya bekerja di Pantai Utara Kepala Burung. Kami mencatat lebih dari 3.000 sarang penyu. Lokasinya ada di Kepulauan Raja Ampat, Nabire, dan teluk Papua, serta pulau-pulau kecil lainnya di Papua. Jadi, lumayan banyak. Asal ada terumbu karang sehat, kita pasti bertemu penyu.

Anda sampaikan kalau di Papua masih banyak penyu, sisi lain laut Papua berpotensi tercemar sampah karena menjadi salah satu pusaran Samudera Pasifik. Bagaimana tanggapan Anda?

Iya, kita memang memiliki arus ekuator. Arus tersebut membawa sampah yang akhirnya menumpuk di laut. Wilayah Papua masih agak jauh dari arus tersebut. Namun, yang saya amati di kampung-kampung sekitar pantai peneluran penyu, dengan jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit, justru lebih banyak sampahnya. Sampah di laut terbawa hingga ke pantai kawasan peneluran penyu.

Apakah itu mengganggu habitat penyu?

Cukup mengganggu, sampah tersebut menghalangi penyu untuk bertelur. Jaring-jaring bekas kerap mengikat tubuh penyu. Ada juga sampah plastik di dalam tubuh penyu. Kalau ada penyu mati, ketika dibedah ada banyak plastik dalam tubuhnya.

Di Papua, pernah ada riset penurunan jumlah penyu?

Di tempat saya bekerja, ada publikasi pada 2013 mengenai penurunan jumlah Penyu Belimbing. Tercatat lebih dari 15 ribu sarang penyu pada 1980-an, saat ini turun drastis dan tersisa sekitar 2000-an saja. Ada penurunan sekitar 80 persen dalam kurun waktu 30 tahun. Saat ini status penyu kritis, rentan, dan terancam punah.  

Ada perbedaan penyu di Samudra Pasifik  dan di luar Samudera Pasifik?

Pasifik merupakan samudra paling besar. Kalau dari Samudera Pasifik saja, kita punya daerah peneluran penyu di berbagai negara, seperti di Australia, Papua New Guinea, dan Jepang. Papua sendiri dikenal sebagai daerah dengan populasi Penyu Belimbing yang masih tergolong banyak.  Ada salah satu keunikan dari Penyu Belimbing yang ada di Papua. Mereka bertelur di Papua, tapi mencari makan di Amerika. Penyu ini butuh 10-12 bulan perjalanan untuk melintasi berbagai negara. Setelah mereka mendapatkan energi cukup dari penjelajahan itu, mereka akan kembali ke Papua untuk bertelur.

Apa langkah konservasi yang dilakukan untuk menjaga penyu di Papua?

Kita mulai dari pengetahuan dulu. Kita harus mengenal penyu dan ancaman bagi populasi mereka. Ketika sudah terbentuk itu, maka akan muncul pemahaman yang kemudian akan membentuk perubahan perilaku. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Kita perlu menjaga penyu di habitatnya, baik di perairan maupun di lokasi peneluran. Hal itu penting untuk meningkatkan populasi penyu.

Penyu punya fungsi dan peran berbeda-beda. Kalau Penyu Sisik memberikan ruang agar terumbu karang tetap ada dan tidak kalah berkompetisi dengan spons. Sementara untuk Penyu Hijau, mereka mampu membuat lamun produktif. Kalau kehilangan Penyu Belimbing, maka laut kita akan kelebihan ubur-ubur. Efeknya akan mempengaruhi stok ikan, sementara banyak orang yang bergantung pada ikan sebagai sumber pangan dan penghasilan. Jadi, penyu itu mampu memelihara dan menjaga ekologis laut.  

Apa kerugian laut Indonesia saat penyu punah?

Kerugian mungkin dari sektor perikanan, penyu dan ikan saling berkaitan. Tidak ada lagi yang makan lamun dan ubur-ubur. Ketika kehilangan penyu, stok ikan kita tidak terjaga. Penyu juga kan dianggap punya daya tarik tinggi, kalau tidak ada penyu maka laut kurang menarik menjadi destinasi wisata. Sisi budaya ada kepercayaan, ada kelompok masyarakat yang menganggap penyu sebagai simbol awal mula dunia.

Anda sering bersafari ke wilayah konservasi penyu, apa yang Anda amati?

Di mana-mana populasi penyu menurun, kalau tidak berbuat sesuatu populasinya akan terus turun. Kita akan kehilangan dalang dari ekosistem kita. Tantangannya adalah memulihkan daerah konservasi. Saya dan tim berpikir bagaimana melindungi sarang penyu dari predator. Selain itu, kami juga berpikir bagaimana agar suhu pasir tidak tinggi sebab sangat berpengaruh pada proses peneluran. Kami mencoba melakukan penelitian untuk merendahkan suhu pasir agar tidak terlalu tinggi. Kami mencoba segala macam cara. Ada beberapa strategi konservasi yang kami lakukan, seperti melindungi induknya, habitat, maupun tukiknya. Selanjutnya melindungi penyu muda dan dewasa di perairan. Penyu dewasa adalah penyu paling berharga, mereka punya potensi reproduksi tinggi. Dalam satu musim mereka bertelur 4-5 kali, sekali bertelur bisa menghasilkan 80 telur. Mereka menjadi komponen populasi yang berharga.

Bicara pemerintah, program Presiden Jokowi mengedepankan pembangunan di Papua, apakah ada potensi pembangunan infrastruktur dan pariwisata terhadap keberlangsungan penyu?

Presiden Jokowi kan mendorong pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan memastikan generasi berikutnya bisa sejahtera. Ada pembangunan memang di Papua, tetapi pariwisata semestinya bisa dikembangkan dengan bertanggung jawab. Tidak semua harus datang ke lokasi wisata dalam waktu bersamaan karena itu dapat mengancam kelestarian alam. Kalau alam dijaga, dapat menjadi aset di masa depan karena memberikan penghasilan untuk masyarakat lokal. Perlu ada penyelarasan pembangunan dan perhatian terhadap lingkungan.

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi untuk penyelamatan penyu. Peran pemerintah harus bisa membantu pengelolaan penyu di wilayah konservasi, serta melakukan penegakan hukum.

Pengalaman Anda tentang penyu tak diragukan. Bagaimana nasib penyu di Papua dan di Indonesia di masa yang akan datang?

Saya bicara dari Papua saja. Saya optimis kalau kita di Papua masih punya waktu untuk bisa meningkatkan populasi penyu. Ada upaya-upaya konservasi untuk melestarikan penyu. Ini hal positif bagi penyu. Dia kan hewan bermigrasi, mengurangi ancaman yang ada, baik di daerah pakan maupun daerah peneluran akan berdampak positif. Catatannya semua itu harus konsisten dilakukan. Saya optimis masa depan penyu di Papua Barat akan bertambah baik saat ada komitmen kuat dari pemerintah, masyarakat, dan penggiat konservasi.

Kalau Anda ingin berbagi informasi ke anak muda. Apa yang bisa mereka lakukan untuk terlibat dalam konservasi penyu?

Saya melihat anak muda adalah orang-orang yang aktif di media sosial. Saya pikir itu menjadi modal baik untuk dapat melakukan eksposur tentang penyu di era media sosial. Itu membantu orang untuk menyelamatkan penyu. Kalau tidak pernah melihat, mungkin tidak akan peduli.

Apakah dunia memberikan perhatian khusus di Papua?

Iya, saya bekerja untuk melestarikan Penyu Belimbing di Papua. Harapan besar untuk Penyu Belimbing ada di sini, kalau kita tidak bisa menyelamatkan Penyu Belimbing yang ada di Papua, kita akan kehilangan penyu itu selamanya. Ada perhatian besar dunia di Papua.

Apa harapan Anda bagi keberlangsungan penyu?

Saya berharap hasil positif dari kerja keras ini 30-40 tahun ke depan. Saya berharap anak saya bisa melihat dan menikmati populasi penyu yang lebih banyak. Saya ingin masa depan yang lebih baik bagi penyu untuk generasi berikutnya.

Anggota masyarakat lokal bagian dari Tim UNIPA melindungi sarang penyu yang terancam suhu dan predasi dengan membuat pagar dan naungan. Foto:Kredit_S4C_LPPM_UNIPA

Banner Image : Tukik Belimbing di Pantai Jeen Syuab. Foto: Kredit_Faris Luthfi

Simak juga kisah Kirana Agustina, perempuan Indonesia pertama yang berkesempatan ikut eXXpedition melintasi Samudera Atlantik Utara dari Plymouth UK ke Azores, Portugal, berikut :

Kapal pencuri ikan di Laut Natuna ada 50-100 unit setiap hari. Sedangkan kapal patroli Indonesia hanya belasan. Pengawasan selama ini tidak tertumpu di daerah pusat sebaran kapal asing pencuri ikan di Natuna Utara.

Dedi, seorang nelayan Natuna, kaget kala melihat kapal asing Vietnam, berukuran 100 Gross Ton (GT) melaut di perairan Natuna Utara, awal Mei lalu. Kalau biasanya, nelayan hanya berpapasan dengan kapal kecil. Pria 53 tahun ini pun mengabadikan bentuk kapal dan titik koordinat kapal besar itu melalui telepon pintarnya.

Dedi menduga kapal ini penampung ikan hasil curian kapal kecil Vietnam yang melaut di Natuna. “Setidaknya, ada tiga kapal berukuran besar,” katanya kepada Mongabay dari Batam, 17 Mei lalu.

Temuan ini, katanya, menjadi satu indikasi kapal asing pencuri ikan makin berani. Dedi melaut di perbatasan Natuna walau kapal hanya berukuran 10 GT.

“Saya selalu melaporkan kalau ada kapal asing. Akhir-akhir ini sudah bosan, tidak ada juga respons,” katanya.

Selang 10 hari sejak temuan Dedi, Badan Keamanan Laut (Bakamla) menangkap kapal ikan asing kecil berbendera Vietnam mencuri ikan di Laut Natuna Utara. Penangkapan oleh petugas patroli laut KN Pulau Dana-323 diawali pengejaran dramatis.

Petugas patroli di Kapal KN Pulau Dana-323 harus memastikan kapal tetap berada di perairan Indonesia. Begitu kedua kapal berdekatan, petugas melompat guna menguasai kapal asing itu.

Sekitar 300 kilogram ikan hasil tangkapan nelayan Vietnam ada di dalam kapal. Sebanyak enam anak buah kapal (ABK) berkebangsaan Vietnam diamankan.

Penelitian Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), organisasi yang fokus pada isu tata kelola laut, menguraikan praktik pencurian ikan oleh kapal asing (illegal unreported unregulated/IUU fishing)di Natuna kuartal pertama 2021.

Simak laporan Yogi Eka Sahputra selengkapnya di website ekuatorial.com

Upaya menekan kerusakan ekosistem laut di Kawasan Taman Wisata Laut Pulau Sangiang terus dilakukan banyak pihak.  Sejak 2018, Yayasan KEHATI bersama PT Asahimas Chemical melakukan rehabilitasi karang yang rusak di kawasan ini akibat aktivitas Industri, wisata, reklamasi, dan pembangunan di kawasan pesisir.

Berbeda dengan metode kebanyakan, rehabilitasi terumbu karang ini lakukan di dua lokasi rehabilitasi, yaitu transplantasi karang di Legon Bajo, Legon Waru, dan pembibitan karang di Tembuyung dengan menggunakan modul PVC sebagai media tumbuh karang.

Sampai tahun 2021, sudah terdapat 75 modul yang ditanam di kawasan Pulau Sangiang.

Selain itu, juga dilakukan pengambilan data ekologi serta pengambilan sampel air untuk analisis environmental DNA (eDNA) untuk mengetahui keragaman hayati di perairan Pulau Sangiang.

Manajer Program Ekosistem Kelautan Yayasan KEHATI Yasser Ahmed menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring, tingkat survival transplantasi dengan pipa PVC ini di atas 67% per tahun. Sehingga metode transplantasi dengan modul PVC dapat memperkaya metode rehabilitasi terumbu karang di Indonesia.

“Fakta ini menggembirakan, mengingat rehabilitasi dianggap berhasil jika survival rate berada di atas 50%, karena menyerupai fungsi ekosistem aslinya. Materinya ramah lingkungan, prosesmudah dan biaya murah, kami akan terus melakukan kajian mendalam dari penggunaan modul PVC ini,”jelas Yasser.

Pada tahun 2018, sebanyak 1.491 fragment karang dari 11 genus ditransplan pada terumbu buatan dengan tingkat survival rate sebesar 66%. Pada tahun 2019, sebanyak 544 fragment karang dari 13 genus ditransplan pada terumbu buatan dengan tingkat survival rate sebesar 64%. Pada tahun 2020, sebanyak 2159 fragment karang dari 13 genus ditransplan pada terumbu buatan dengan tingkat survival rate sebesar 64%.

Fakta lain, anakan terumbu karang juga berhasil tumbuh secara alami pada terumbu buatan. Hingga tahun 2020 tercatat sebanyak 335 koloni rekrutmen karang yang berhasil menempel dan tumbuh pada terumbu buatan. Rekrutmen karang pada terumbu buatan didominasi oleh genus Pocillopora yang merupakan jenis karang pioneer dalam proses. Karang dari jenis ini mampu mengkolonisasi substrat dengan cepat, sehingga merupakan jenis pionir dalam mengkolonisasi substrat baru

Yasser menambahkan, program rehabilitasi terumbu karang di Pulau Sangiang Banten melihatkan banyak pihak, yaitu PT. Asahimas, Yayasan KEHATI, Yayasan Terangi, Maritim Muda Nusantara, BKSDA Jabar, Oceanogen Environmental and Biotechnoogy Laboklinikum, Laboratorium Biodiversitas dan Biosistematika Kelautan IPB, Marine Science and Diving School IPB. Serta masyarakat lokal sebagai binaan untuk melangsungkan kegiatan rehabilitasi terumbu karang secara berkelanjutan.

“Sebagai daerah taman wisata alam, kelestarian ekosistem laut yang ada didalamnya harus terus terjaga. Dan ini membutuhkan dukungan banyak pihak,” tutup Yasser.

Berdasarkan pengamatan ekologi secara visual di tahun 2021, ditemukan 30 spesies ikan terumbu di Legon Waru, 33 spesies di Legon Bajo, dan 20 spesies di Raden (daerah non-rehabilitasi). Hal ini mengindikasikan daerah rehabilitasi yaitu Legon Waru dan Legon Bajo memiliki kekayaan spesies ikan terumbu lebih tinggi dibandingkan daerah non-rehabilitasi yaitu Raden.

Data pengamatan ekologi lain menemukan sebanyak 45 spesies makrobentos di Legon Waru, 40 spesies di Legon Bajo, dan 23 spesies di Raden.

Makrobentos adalah hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas atau di bawah dasar laut atau pada wilayah yang disebut zona bentik (benthic zone) maupun dasar daerah tepian. Bentos berbeda dengan plankton yang hidup mengambang bebas di air.

Narahubung :

Manajer Program Ekosistem Kelautan Yayasan KEHATI

Yasser Ahmed

Telepon: +62 813-1090-8979

Email: Yasser.ahmed@kehati.or.id 

Banner Image : Transplantasi karang dengan model PVC / dokumentasi foto : Yayasan Kehati

Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) dan Yayasan EcoNusa menggelar Kelas Belajar Journalist Fellowsea “Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data”, sejak Maret 2021 lalu.

Sebanyak 130 jurnalis dari berbagai wilayah di Indonesia mengajukan usulan liputan isu kelautan dan perikaan dan 15 jurnalis di antaranya mendapatkan hibah peliputan  pada April-Mei 2021. 

Ketua SIEJ, Rochimawati mengatakan kegiatan Kelas Belajar Journalist Fellowsea SIEJ-EcoNusa ini merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas jurnalis dengan topik kelautan dengan pendekatan jurnalisme data. Ini menjadi salah satu isu penting dalam konteks pelestarian lingkungan, khususnya laut.

“SIEJ menaruh perhatian besar terhadap isu kelautan dan perikanan karena butuh upaya besar bagi jurnalis untuk mengeksplorasi isu ini. Belum lagi tingkat kesulitan ketika di lapangan. Kami mencoba memfasilitasi itu,” katanya.

Upaya menjaga dan melestarikan lingkungan itu, ungkap Ochi, terlihat dari beragam topik dan wilayah yang diajukan penerima hibah liputan. Mulai dari isu sampah daratan yang bocor ke sungai hingga mencemari laut, fenomena terdamparnya paus, budidaya udang yang mencemari kawasan pesisir, kegiatan pertambangan dan dampaknya ke masyarakat dan laut, hingga patroli pengawasan ikan yang kelabakan menghadapi pencurian ikan di perairan Natuna. 

“Para peserta berusaha menghadirkan cerita dengan bukti dari data-data terbuka yang mereka dapatkan. Meski ini jadi tantangan tersendiri karena minimnya data terbuka itu,” imbuh Ochi, Kamis, 10 Juni 2021. 

Dalam program ini, peserta mengikuti kelas daring selama 12 jam serta pendampingan setidaknya satu bulan. 

Mayoritas peserta mengakui peningkatan kapasitas berbasis jurnalisme data adalah hal baru. Salah satu penerima hibah, Findamorina Muhtar. Jurnalis beritamanado.com ini mengungkapkan, banyak mendapatkan pengetahuan baru terkait isu-isu kelautan dan perikanan dalam kelas ini. 

“Kami juga dapat materi mengumpulkan, analisis, dan menunjukkan data secara tepat. Isu lingkungan penting karena saat menjaga lingkungan, kita menjaga keberlangsungan hidup manusia,” tuturnya. 

CEO Yayasan EcoNusa, Bustar Maitar menjelaskan, peliputan isu kelautan dan perikanan, termasuk nelayan di dalamnya, sedikit berbeda dengan isu-isu lingkungan hidup di daratan seperti hutan. “Kalau di laut ini agak susah menjangkaunya,” terang dia. 

Munculnya liputan dari jurnalis terkait isu-isu laut dan perikanan, ungkap Bustar, harus menjadi sumber informasi bagi publik. Terlebih, 70 persen wilayah Indonesia adalah wilayah perairan dengan semua jutaan orang yang menggantungkan hidupnya dari laut. 

“Pemerintah bilang laut itu masa depan bangsa, tapi selama ini laut kita belakangi. Konteks laut bukan masa depan bangsa jadi harus diekploitasi tapi harus dijaga agar bisa berikan kehidupan buat kita,” tambah Bustar. 

Setelah proses kelas dan pendampingan, panitia memutuskan tiga karya terbaik dari peserta kelas belajar Journalist Fellowsea “Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data” SIEJ-EcoNusa sebagai berikut:

1. “Nasib Nelayan Halmahera Timur Berjibaku dengan Limbah Tambang Nikel”, karya Haris Prabowo dari Tirto.id

2. “Rusaknya Ekosistem Pulau di Seberang PLTU Jawa 7”, karya Abdus Somad dari Jaring.id

3. “Telantar di Tengah Wabah”, karya Kennial Laia dari Betahita.id

Salah satu pendamping peserta, Joni Aswira Putra menuturkan, secara umum karya para peserta cukup baik dalam pemilihan topik liputannya. Tantangan yang paling terasa adalah pencarian data terbuka yang bisa membantu peserta menajamkan analisis dan liputannya. “Semoga hal ini bisa jadi masukan bagi badan publik, khususnya terkait data-data lingkungan,” tutur Joni.

Dari program Kelas Belajar ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi para peserta, khususnya untuk liputan isu lingkungan di wilayahnya masing-masing.

Link berita terkait :

https://wongkito.co/read/belajar-menjaga-laut-lewat-karya-jurnalistik-berbasis-data

https://katantt.com/artikel/39948/journalist-fellowsea-2021-menjaga-laut-dengan-jurnalisme-data/

https://indikatorpapua.com/belajar-menjaga-laut-lewat-karya-jurnalistik-berbasis-data/

https://potretmanado.com/read/belajar-menjaga-laut-lewat-karya-jurnalistik-berbasis-data

Lautan menyediakan 50 persen oksigen Bumi yang merupakan rumah bagi sebagian besar keaneka ragaman hayati Bumi.

Lautan menutupi sekitar 71 persen permukaan Bumi. Laut memiliki kehidupan yang sangat besar di dalamnya, termasuk tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya. Wilayah lautan mengisi beberapa cekungan di permukaan Bumi. 

Fakta ini seharusnya dapat menunjukkan kepada masyarakat global untuk meningkatkan kesadaran tentang peran penting laut dalam kehidupan kita dan cara penting orang dapat membantu melindunginya. 

Konsep Hari Laut Sedunia pertama kali diusulkan pada tahun 1992 pada KTT Bumi di Rio de Janeiro. Ide ini muncul untuk merayakan lautan bersama dunia dan hubungan pribadi manusia dengan laut. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day setiap tanggal 8 Juni. Peringatan ini dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan lautan. 

Tujuan dari Hari Laut Sedunia adalah untuk menciptakan kesadaran dalam kehidupan manusia akan manfaat yang telah dinikmati dari laut. Karena lautan menyediakan berbagai senyawa obat penyelamat jiwa, obat anti inflamasi, dan anti kanker. 

Jadi sekarang giliran kita untuk melestarikan laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan. Lautan adalah kunci ekonomi kita, dengan perkiraan 40 juta orang dipekerjakan oleh industri berbasis laut pada tahun 2030. 

Apalagi berdasarkan data dari PBB, populasi ikan besar habis, dan 50% terumbu karang hancur, akibat ulah  manusia mengambil lebih banyak daripada yang diregenerasi.

Tema Hari Laut Sedunia 2021: The Ocean: Life and Livelihoods”, menjadi fokus utama adalah pada kehidupan dan mata pencaharian yang menopang laut. 

Jadi, untuk melindungi dan melestarikan laut dan semua yang menopangnya, kita harus menciptakan keseimbangan baru, yang berakar pada pemahaman yang benar tentang laut dan bagaimana manusia berhubungan dengannya. 

Dan membangun koneksi ke laut yang inklusif, inovatif, dan bermanfaat bagi laut dan kehidupan di dalamnya.

Banner Image : Dokumentasi Noni Arnee