Tidak ada urgensi program cetak sawah baru melalui food estate untuk merespons dampak pandemi karena Indonesia masih surplus pangan.
Hal ini diungkapkan Lola Abas, Koordinator Nasional Pantau Gambut dalam diskusi daring “Apakah Food Estate Efektif Hadapi Ancaman Krisis Pangan Saat Pandemi?”, Kamis, 22 Juli 2021.
“Permasalahan akibat pandemi adalah berkurangnya akses pada pangan, sehingga rantai suplai menjadi terganggu. Suplai dari sisi produsen, pemasukan, transportasi, pabrik pengolahan, pengiriman dan lainnya. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian, bukan pada persoalan penambahan produksi,” ungkapnya.
Data Kementerian Pertanian mencatat ketersediaan pangan masih masih aman, bahkan surplus 7,39 juta ton hingga akhir tahun 2020. Pada akhir Juni 2021, surplus beras sebanyak 10,28 juta ton. Di akhir Desember 2021, perkiraan suplus beras adalah sebanyak 9,62 juta ton.
Menurut Lola, Permen LHK No.24 tahun 2020 yang muncul setelah kegiatan food estate di Kalimantan Tengan dan Sumatera Utara berjalan yang justru dapat mengancam lingkungan. Pada Pasal 19 Permen tersebut tertulis bahwa kawasan hutan lindung boleh dibuka untuk dijadikan kawasan food estate.
“Hal ini jelas bertentangan dengan UU No. 41 tahun 1999, Pasal 16 yang menyatakan pemanfaatan hutan lindung hanya sebatas pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Artinya penggunaan kawasan tidak boleh mengurangi fungsi utama kawasan itu sendiri,” imbuh Lola.
Pegiat lingkungan dari EcoNusa dan Pantau Gambut menilai respons pemerintah untuk menghadapi ancaman krisis pangan saat pandemi melalui program food estate belum tepat karena program tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak serius pada lingkungan secara jangka panjang.
Lola menilai, program food estate juga tidak transparan dan minim keterlibatan publik sehingga manfaat program ini terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya tidak dapat dipastikan.
“Sampai sekarang proyek food estate di Kalimantan Tengah belum mempunyai dokumen Grand Design, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengawalnya. saya berharap Lembaga Ombudsman dapat mengkaji lebih dalam kebijakan food estate, terkait apakah ada manfaatnya pada ketahanan pangan dan bagaimana dampaknya pada lingkungan dan sosial akibat alih fungsi hutan dan gambut.”
Sementara itu, Bustar Maitar, pendiri dan CEO Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa Foundation) mengungkapkan catatan sejarah membuktikan, food estate yang sudah dilakukan sejak Orde Baru selalu berujung dengan kegagalan.
“Kami ingin memastikan rencana pemerintah mengembangkan produksi pangan tidak merusak ekosistem. Inilah perlu kita kawal bersama. Belum lagi soal transparansi pembukaan lahan jutaan hektar dan penjualan kayu-kayu bernilai jual tinggi yang ditebang,” ungkapnya.
Menjawab kritik terhadap program food estate, Yeka Hendra Fatika, anggota Ombudsman Indonesia menyatakan komitmennya mengawal program food estate dan berencana mengkaji program itu di tahun 2022.
“Hasil laporan yang disusun Pantau Gambut dan catatan dari EcoNusa dapat menjadi masukan laporan bagi Ombudsman untuk melegitimasi kajian food estate secara lebih kuat.”
Rencana kajian tersebut akan mencakup aspek regulasi, prosedur kerja, road map planning, dan hasil atau proyeksinya. Pada tahap awal, Ombudsman telah menyimpulkan 4 hal terkait food estate. Pertama, adanya potensi maladministrasi di sektor pertanian, pangan, kehutangan, perikanan dan kelautan, dan agraria menunjukkan trend yang semakin besar, kedua terdapat dugaan kuat adanya potensi maladministrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan food estate, yang disebabkan bertentangan dengan UU No 41 Tahun 1999, UU No 18 Tahun 2012 terutama UU Kehutanan dan UU Pangan, dan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2020. Ketiga, food estate dalam jangka pendek tidak signifikan dalam meningkatkan penyediaan pangan nasional dan keempat rekam jejak food estate, rawan dengan berbagai penyalahgunaan. (non)
Banner Image : Indonesia Baik
