Cerita tentang perubahan iklim seringkali sulit dipahami. Tak heran jika ada yang menganggap isu ini hanya bualan semata dan tak nyata. Tapi tidak bagi Anton, nelayan suku Bajo yang menemani saya membelah laut dangkal perairan Laut Banda di Teluk Moramo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Kawasan ini dan pulau-pulau kecil disekitar dengan luasan 21.902,34 hektar menjadi kawasan konservasi sesuai SK Menteri Perikanan dan Kelautan No. 22/2021 pada Maret 2021.

Di tahun itu pula, saya banyak melakukan perjalanan pendokumentasian, memotret kehidupan nelayan tradisional di “kaki Sulawesi” hingga kepulauan Wakatobi di tengah perubahan iklim yang kian masif dan persoalan lingkungan di kawasan Perairan Laut Banda.

Riza Salman melakukan perjalanan pendokumentasian, memotret kehidupan nelayan tradisional di “kaki Sulawesi” hingga kepulauan Wakatobi. Foto: Istimewa

Perjalanan ini dimulai di penghujung Mei 2021. Saya bertemu Anton, nelayan yang menyewakan perahu tradisional ketinting beratap miliknya untuk menemani saya menyusuri Teluk Moramo selama empat hari. 

“Hari ini cerah, angin tidak kencang,” ujar Anton seolah meyakinkan bahwa cuaca terik siang itu cukup bersahabat dan perjalanan kami akan baik-baik saja. Tapi tidak cukup baik untuk kantong saya yang terkuras satu juta rupiah per hari demi menyewa kapal dan memanfaatkan keahlian Anton mengendalikan kemudi Ketinting.

Bagi Anton, kehadiran saya ini kesempatan mereguk rupiah dari aset paling berharga yang dimilikinya. Perahu mesin tempel yang selama ini menghidupi keluarga. Jika tak menemani “tamu” seperti saya, Anton akan mengarungi Laut Banda hingga ke utara Halmahera selama dua malam untuk mencari ikan Pelagis dan ikan karang dasar. Biasanya, tak sendiri. Ia pergi dengan dua rekannya, sesama nelayan di kampungnya.

Aktivitas ini dilakoni beberapa kali dalam setahun, disaat musim angin teduh. Ikan tangkapannya dijual ke pengepul yang datang ke kampung.

Ya, Anton memancing ikan hingga perairan Maluku Utara karena di Teluk Moramo tempatnya berlabuh menggantungkan hidup telah berubah. BMKG Stasiun Maritim Kendari mencatat selama dua tahun terakhir, arah angin dominan dari timur ke barat mengubah pola dan karakteristik iklim di perairan laut hingga pesisir Sulawesi Tenggara hingga mengakibatkan gelombang tinggi.

“Ikan sudah jauh berkurang,” keluhnya. Raut mukanya berubah sendu disembunyikan dengan menatap ke arah huma di lereng-lereng bukit terjal yang berbatasan langsung dengan garis pantai.

Tangan gesitnya mengarahkan kemudi menuju Desa Labotaone, tujuan pertama saya mengitari kaki Sulawesi di sisi tenggara. Anton sengaja menyusuri pesisir untuk menghindari terpaan angin kencang dan gelombang tinggi yang mendadak menerjang perahu.

Sepanjang perjalanan, saya lebih banyak menyimak cerita Anton dan potret nelayan Bajo yang di masa kecilnya dihabiskan untuk menangkap ikan di laut dan pesisir yang menjadi sumber pendapatan utama penopang ekonomi warga.

Namun, Anton mengaku, alam tak lagi bersahabat dengan para nelayan yang selama ini hidup harmonis berdampingan dengan alam. Nelayan kini harus memutar otak untuk beradaptasi dengan cuaca yang tak lagi bisa diprediksi dan dihitung dengan ilmu turun temurun pemberian leluhur.

Hasil tangkapan di Teluk Moramo tak lagi bisa diharapkan. Hingga mereka harus menantang lautan demi menghidupi keluarga di tengah topografi teluk yang membuat perairan cenderung teduh dari terpaan angin kencang dan gelombang tinggi.

Tak hanya itu. Anton dan nelayan Bajo juga menghadapi tantangan dari nelayan daerah lain yang ingin meraup ikan sebanyak-banyaknya di Teluk Moramo dengan menggunakan peledak.

Lagi-lagi para nelayan harus meraup rezeki dengan cara lain. Seperti Anton yang kemudian menjajal berkebun rempah-rempah untuk sumber pendapatan alternatif, di tengah ketidakpastian cuaca dan menurunnya hasil tangkapan ikan.

Anton, nelayan Bajo terpaksa mencari sumber penghasilan alternatif dengan menanam pohon Pala di lereng-lereng gunung karena perubahan iklim dan rusaknya ekosistem laut di Teluk Moramo. Foto : Riza Salman.

***

Sesaat setelah perahu yang kami tumpangi merapat di Desa Labotaone, Kecamatan Laonti, Konawe Selatan, awan-awan nampak beterbangan dari arah timur berkumpul dengan cepat dan menggumpal di langit teluk.

Sekiranya sepeminum teh, hujan disertai angin kencang, mengguyur rumah-rumah gantung berbahan kayu rimba yang dibangun di atas timbunan karang yang menghadap ke laut.

Hampir tiap rumah milik nelayan Bajo didiami tiga generasi. Berumah tangga beranak pinak dalam rumah yang tidak layak huni— dinding jelajah dan atap setengah terbuka. Tidak ada septic tank permanen. Pun tak tersedia fasilitas kesehatan memadai dan petugas medis yang menetap di desa ini.

Termasuk rumah Saribulan, perempuan nelayan suku Bajo, yang saat itu terpaksa mengurungkan niat melaut karena hujan. Pukul lima sore hingga matahari terbenam sejatinya menjadi waktu paling dinantikan. Waktu terbaik saat air laut surut dan tenang untuk bergegas menarik perahu ketinting dan perahu dayung, memancing dan menjaring ikan di pesisir dangkal yang berjarak sekitar 50-100 meter dari pantai.

Biasanya, Saribulan juga tidak mau ketinggalan momentum itu. Ia satu-satunya perempuan yang melaut di kampung ini. Tak kalah dengan para lelaki. Dari atas perahu, perempuan 55 tahun ini lihai menombak ikan dengan dua bilah tombak bermata dua dan bermata tiga sembari menebar jaring diantara gugusan terumbu karang yang rusak akibat pemboman ikan. Dua cucu yang masih anak-anak menemaninya mencari ikan Kembung, Kerapu, Gurita, Cumi dan beberapa jenis ikan berukuran kecil lain.

“Kalau tidak ada sore, tunggu waktu subuh yang banyak ikan,” kata Saribulan, yang belajar dari pengalaman bertahun-tahun beradaptasi dengan perubahan cuaca tidak menentu dengan melaut dini hari dan kembali pulang pukul tujuh untuk mengurus rumah.

Ia menanggung delapan anak dari pernikahannya dengan menggantikan peran suami yang 10 tahun terakhir tak lagi mampu melaut karena kebutaan.

Anomali cuaca dan aktivitas bom ikan yang merusak karang, memaksa nelayan beradaptasi. Mulai dari mengubah ritme menangkap ikap, mengganti sarana tangkap ikan dari perahu ke kapal, hingga melaut di lintas provinsi. Ada juga nelayan yang beralih menjadi petambak dengan merusak hutan mangrove di muara sungai.

Termasuk menyisihkan pendapatannya untuk menghadapi paceklik. “Simpan sedikit untuk hadapi cuaca tidak menentu seperti ini (buruk-red). Ya menabung atau mau bagaimana,” jelasnya.

Bijak mengelola keuangan didapatnya dari Forum Peduli Pengelolaan Akses Area Perikanan (FPPAAP) Sunu Lestari yang menaungi ratusan nelayan di sembilan desa di Teluk Moramo yang terdampak perubahan iklim. Ia juga menularkan pengetahuan itu pada para istri nelayan di desanya.

Saribulan, perempuan nelayan suku Bajo membawa dua bilah tombak bermata dua dan bermata tiga untuk menangkap ikan. Foto : Riza Salman

***

Fajar duduk di atas perahu sambil memegang bubu, perangkap rajungan ramah lingkungan. Rajungan menjadi sumber penghasilan alternatif karena minimnya tangkapan ikan Foto : Riza Salman.

Nelayan Desa Wandaeha punya cerita lain. Ini desa pesisir kedua yang saya datangi dan berjarak sekitar 30 menit dari desa sebelumnya. Dalam sebulan, nelayan di sini hanya melaut dua pekan sekali karena menyesuaikan arus laut yang turun naik menerjang hingga pemukiman.

Nelayan menangkap ikan dengan cara tradisional, menggunakan cabang pohon Bakau dan daun kelapa yang dibenamkan di dasar laut untuk menciptakan habitat ikan sementara. Ikan yang berkumpul di sekitar cabang pohon dan daun itu lebih mudah dijaring. Sekali melaut dan menjaring ikan, nelayan memperoleh ikan hingga 30 kg dan dijual ke pengepul dengan harga berkisar Rp 20 ribu per kilogram.

Sialnya, bom ikan menghabisi populasi dan habitat ikan sementara hingga menyisakan puing-puing. Pukat yang tersangkut karang sering rusak. Ikan juga jarang didapat.

Fajar, nelayan Desa Wandaeha yang saya temui mengaku, sekali melaut terkadang memperoleh satu kilogram ikan. Hanya cukup memenuhi kebutuhan protein dalam satu-dua hari.

“Tiap malam antara jam 12 malam sampai jam 5 pagi, kita dengar bunyi bom 3 sampai 5 kali,” ungkapnya. Nelayan di kawasan Teluk Moramo juga lah pelaku peledakanan itu untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya.

Nelayan yang tak memiliki keterampilan lain seperti Fajar, harus mencari penghasilan lain. Lelaki 47 tahun yang melaut sejak kecil ini pun coba beralih menangkap kepiting rajungan di kedalaman 30 meter. Bubu, perangkap tradisional dari anyaman bambu yang diberi pemberat ditenggelamkan pada sore hari lalu ditarik esok harinya.

Sekali tangkap dapat 5 kilogram. Dijual ke pengepul setempat untuk didistribusikan ke berbagai daerah lain. Harganya tidak menentu, berkisar antara puluhan hingga ratusan ribu rupiah per kilogram.

Selama empat hari di Teluk Moramo dan singgah di Desa Labotaone, Wandaeha, Woru-woru, dan Panambea Barata. Semuanya punya persoalan serupa. Perubahan iklim, bom ikan, dan kesejahteraan nelayan yang memprihatinkan.

***

Perempuan nelayan Desa Lora, Kabupaten Bombana menjemur Ikan untuk diasinkan. Nelayan kekurangan tangkapan ikan karena anomali cuaca dua tahun terakhir ini. Foto: Riza Salman

Kondisi di desa-desa sekitar Teluk Moramo juga mengingatkan saya ketika menyambangi salah satu desa di Kabupaten Bombana, di pertengahan September 2021 lalu. Tepatnya di Desa Lora, Kecamatan Mataoleo.

Saya melihat Hadawiah yang panik dan sontak berlari keluar rumah menuju pekarangan. Nafas perempuan 54 tahun itu tersengal-sengal, kedua tangannya cekatan menutupi ikan-ikan Tembang yang baru saja dijemurnya untuk menghindari guyuran hujan bak air bah pada siang itu.

Ikan yang didapatnya bersama Arifin, sang suami, pada malam sebelumnya di perairan dangkal pesisir kampung. Angin barat yang biasa ditunggu-tunggu sejak Juni tak kunjung datang. Telat tiga bulan. Nelayan pun berpikir dua kali untuk melaut.

“Hujan, arus kencang. Cuaca berubah-ubah. Biar satu ekor pun susah didapat,” tutur Hadawiah.

Ingatan Hadawiah menuju puluhan tahun sebelumnya, ketika di wilayah tangkapan masih banyak ikan. Masyarakat setempat mengenang Lora, bak surganya laut, penuh hamparan karang berwarna-warni di garis pantai sepanjang 7 kilometer.

Tapi kini yang tersisa bentangan pesisir pasir tanpa padang lamun, terumbu karang hancur tak berbekas akibat pemboman ikan yang marak terjadi selama 4 dekade. Pun dengan hutan mangrove di kawasan muara. Habis dijarah. Kayunya dijadikan bahan bakar dapur warga. Abrasi juga terlihat dimana-mana.

Konflik antar nelayan dengan kapal-kapal pemburu ikan dengan kapasitas mesin 20 GT dari luar daerah juga muncul. Mereka mencaplok wilayah tangkapan ikan nelayan lokal yang selama ini menangkap ikan dengan jaring pelingkar.

Karmang, pria kerempeng berumur 42 tahun bercerita, pernah nyaris adu jotos dengan ABK kapal-kapal penangkap ikan itu. “Kita larang mereka tangkap ikan di sini,” ujarnya penuh emosi. Sebagai salah anggota Bahari Sejahtera, Kelompok Masyarakat Pengawas laut  yang dibentuk secara partisipatif pada pertengahan 2020 dengan kesepakatan enam desa setempat, tentu saja ia punya tanggung jawab besar agar wilayah tangkapan nelayan tetap terjaga. Dan Lora tetap jadi “surga laut”.

Bembe, pulau kecil berjarak 1,6 mil dari pesisir Lora jadi bukti keteguhan mereka. Pulau ini menjadi Kawasan Larang Ambil hasil laut. Laut dan karangnya sehat, lepas dari pemboman ikan.

***

Tak hanya wilayah Teluk Moramo dan Bombana. Saya juga berkesempatan menjelajah gugusan kepulauan Wakatobi. Sebutan pulau Wa (Wangi-wangi) – Ka (Kaledupa) – To (Tomia) – Bi (Binongko). 70 % dari luas wilayah ini adalah laut dan menjadi surga bawah laut dengan status Cagar Biosfer Dunia oleh UNESCO sejak tahun 2012 lalu.

Wakatobi dapat diakses menggunakan sarana transportasi laut, darat (kapal ferry), dan udara. Kali ini, saya memilih KM Sabuk Nusantara, kapal tol laut dari kota Kendari. Selain tiket hanya Rp 40 ribu, lebih murah dibanding transportasi reguler lain yang kisaran Rp 100 ribu. Transportasi ini saya pilih karena lebih nyaman dari terpaan angin kencang dan gelombang Laut Banda.

Ketika menginjakkan kaki di pulau Wangi-wangi, suasana terlihat sunyi. Ini diluar ekspektasi saya dengan cerita geliat beragam jasa wisata.

“Surga bawah laut, berubah jadi neraka di atas laut,” celetuk tukang ojek sambil terkekeh menganalogikan kondisi pulau ini. Pembatasan sosial di saat pandemi mengakibatkan kunjungan wisata domestik dan manca anjlok hingga di titik nol seolah menenggelamkan nama Wakatobi sebagai surga wisata.

Siang itu ia menawarkan jasa antar setelah melihat saya kebingungan mencari kendaraan umum di perempatan jalan tugu utama—nol kilometer di jantung kota yang berjarak 100 meter dari pelabuhan penyeberangan antar kabupaten.

Tujuan saya, Desa Sombu, yang berada di ujung utara pulau ini. Dengan kendaraan roda dua, jaraknya hanya belasan menit dari kota. Saya ingin bertemu dengan anggota Forum Pesisir Wakabibika (FPW). Komunitas Pelestari Hiu Karang Sirip Hitam atau black tip reef shark (Carchanicus melanopterus) yang menjaga ekosistem di spot penyelaman Shark poin.

Di kedalaman 20 meter di spot ini, penyelam dapat mengamati hiu karang yang eksotik meliuk-liuk di antara karang yang menjadi habitat utama hiu Black Trip, jenis hiu yang masuk kategori risiko rendah oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN).

“Hiu di sini berenang berkelompok,” kata Mariadi, anggota FPW yang setahun terakhir ini ikut mendata populasi hiu secara berkala. Katanya, dalam satu kelompok, ada berbagai ukuran hiu yang berkelompok hingga 20 ekor.

Dari cerita Mariadi membuktikan, celetukan tukang ojek yang mengantar saya tak sepenuhnya benar. Aktivitas pelayaran, limbah sampah dari kapal, dan tingginya aktivitas wisata selam justru berkontribusi buruk pada kerusakan ekosistem laut di Wakatobi.  Sepinya kunjungan wisata, jadi kabar gembira untuk memperbaiki terumbu karang yang tersisa.

Beda dengan Desa Liya. Desa di ujung selatan pesisir pulau Wangi-wangi, yang didiami nelayan di wilayah adat Kadie Liya. Nelayan yang tinggal di pulau-pulau yang masuk dalam wilayah adat di sini semestinya peduli dengan mengelola laut sumber tangkapan ikan, melestarikan ekosistem laut dan menjaganya di bawah pengawasan hukum adat.

Kadiye Liya menjadi Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui PERBUP (Peraturan Bupati) Nomor 41 tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Laut Berbasis MHA Kadiye Liya Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

Dalam PERBUP itu MHA mempunyai hak; memperoleh akses terhadap pemanfaatan kawasan perairan yang telah ditetapkan—memperoleh insentif ekonomi, sosial dan budaya—dan melakukan kegiatan hukum adat dan kearifan lokal.

Masyarakat yang memanfaatkan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk kegiatan wisata bahari, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus memiliki izin Lokasi Perairan Pesisir sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Sultra Tahun 2018-2023. Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir diprioritaskan kepada mereka yang menetap di wilayah PAAP (Pengelolaan Akses Area Perikanan).

“Tiap sore suara bom terdengar dua atau tiga kali,” beber Adianto, Ketua Forum Nelayan Posa’asa mengenang kerusakan terumbu karang di laut adat mereka, yang terjadi sejak tahun 1980-an. Ketika marak penangkapan ikan dengan bahan peledak dan penambangan pasir laut yang berdampak pada ekosistem pesisir dan hutan Mangrove. Abrasi masif dan merusak rumput laut yang ditanam petani. Tanaman agar-agar ini terjangkiti penyakit akibat terpapar debu limbah penambangan pasir.

Tapi, Adianto, Ketua Forum Nelayan Posa’asa, mengeluhkan sanksi aturan adat hanya sebatas teguran. Bukan tindakan tegas dan menjatuhkan sanksi hukuman lain. Ia apatis dengan hukum adat itu.

Belum lagi meningkatnya temperatur suhu panas di Wakatobi berselang 30 tahun terakhir yang pelan-pelan juga menggerogoti ekosistem laut dan pesisir. “Ukuran ikan kecil-kecil. Dulu besar-besar!”  

Setidaknya dari pertemuan dengan Anton dan nelayan di Kaki Sulawesi, saya lebih memahami persoalan para nelayan tradisional. Ini juga dialami dan dirasakan banyak nelayan di daerah lain di Indonesia, bukan?

Penulis : Riza Salman, jurnalis lepas anggota the Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Simpul Sulawesi Tenggara

Banner image : Kapal-kapal nelayan Lora, di Kabupaten Bombana, berlabuh di perairan laut dangkal setempat. Nelayan tidak berani  melaut karena cuaca buruk yang sulit diprediksi. Foto : Riza Salman

Kerusakan habitat dan perburuan jadi ancaman serius bagi populasi macan dahan di Sumatera. Kulit macan dahan yang dulu paling tinggi Rp5 juta, sekarang melambung lebih Rp50 juta. Bahkan, ada tren jadikan jenis kucing liar ini binatang peliharaan.

Pada bulan Februari 2021 di Jambi, tim gabungan yang terdiri dari petugas Taman Nasional Bukit Seblat (TNBKS), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  dan Kepolisian Daerah (Polda) Jambi berhasil menggagalkan upaya perdagangan kulit macan dahan dan tulangnya. Kulit macan dahan ini hendak dijual seharga Rp35 juta dan tulangnya, yang memiliki berat sekitar satu kilogram, dihargai Rp3 juta. Dua pelaku telah divonis oleh Pengadilan Negeri Jambi pada bulan Juli lalu, masing-masing divonis 2 tahun dan 1,6 tahun penjara.

Selain deforestasi, perburuan juga menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan populasi macan dahan di Sumatera. Kulit macan dahan yang dulu hanya dihargai paling tinggi Rp5 juta sekarang melambung tinggi, hingga lebih dari Rp50 juta per ekor. Bahkan terdapat tren di kalangan masyarakat menjadikan jenis kucing liar ini binatang peliharaan.

Berdasarkan pengamatan Yayasan Terbang Indonesia, selama 2 tahun terakhir ada 4 kasus perdagangan macan dahan. “Total ada 4 kasus, 2 kasus perdagangan kulit dan 2 kasus perdagangan macan dahan hidup” kata Marison Guciano, Direktur Yayasan Terbang Indonesia. Ia mengatakan bahwa macan dahan hidup menjadi incaran para penggemar satwa eksotis untuk dijadikan hewan peliharaan.

Pada tahun 2015, Polda Metro Jaya pernah menggagalkan upaya perdagangan macan dahan yang akan dibawa keluar negeri. Macan dahan ini dibeli oleh seorang warga Libya untuk dijadikan hewan peliharaan di daerah Timur Tengah. Ia dihargai Rp85 juta. 

“Di dalam negeri seekor macan dahan hidup dijual dengan harga berkisar 30 hingga 35 juta rupiah,” ujar Marison. Menurutnya, macan dahan yang diperdagangkan ini mayoritas berasal dari kawasan TNKS dan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser). Dan pada umumnya pedagang dan pemburu macan dahan memiliki jaringan yang sama dengan harimau sumatera. 

Untuk perdagangan macan dahan, Marison mengidentifikasi ada dua kelompok pedagang yaitu pedagang konvensional dan pedagang yang “melek teknologi”. Dari pengamatannya, pedagang konvensional adalah pedagang yang menjual kulit dan tulang macan dahan. Polanya sama seperti pedagang kulit harimau; sangat tertutup, harus melalui perantara dalam jaringan mereka. 

Sementara, pedagang “melek teknologi” biasa menawarkan macan dahan melalui forum jual beli di media sosial seperti Facebook. Para pedagang ini menyasar para pecinta binatang peliharaan eksotis. Mereka menawarkan macan dahan hidup untuk dijadikan binatang peliharaan.

Keserakahan manusia tersebut semakin mengancam keberlangsungan hidup macan dahan. Padahal predator tersebut diklasifikasikan sebagai hewan dilindungi, seperti termaktub dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. Macan dahan juga masuk dalam Daftar Merah International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Populasinya belum diketahui pasti. Namun, menurut tulisan di Harian Kompas (4/8/2021), diperkirakan tersisa 3.000-7.000 ekor macan dahan yang hidup di Pulau Sumatera.

Macan dahan memiliki peran penting dalam ekosistem hutan di Sumatera. Sebagai predator, apalagi dengan berkurangnya populasi harimau sumatera, keberlangsungan hidup mereka semakin penting untuk mengendalikan populasi satwa mangsa, sehingga keseimbangan ekosistem dalam sebuah kawasan tetap terjaga.

Simak laporan Lili Rambe selengkapnya di https://ekuatorial.com/

Banner Image : Barang bukti berupa kulit dan tulang macan dahan yang disita dari pemburu. Foto : Istimewa / Mongabay Indonesia

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Lampung merilis catatan kritis tentang perlindungan gajah yang makin rentan keberadaannya karena perburuan liar di dalam kawasan konservasi.

TNWK, salah satu rumah bagi fauna yang terancam punah (critically endangered) itu, mencatat berdasarkan hasil survei DNA populasi gajah pada tahun 2010 yang dilakukan Wildlife Conservation Society (WCS) terdapat 247 ekor gajah. Namun pada pendataan tahun 2020 dengan metode GPS collar hanya mencatat 180 ekor. Sedangkan sisanya tak terpantau oleh  pemantauan Elephant Response Unit (ERU) TNWK.

Pada tahun 2020, Balai TNWK mencatat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, ditemukan kematian 22 ekor gajah akibat perburuan liar, karena mati tanpa gading dan gigi. Bahkan, kontak senjata masih terjadi antara polisi hutan dan pelaku perburuan liar. Sejumlah barang bukti seringkali ditemukan seperti 741 jerat seling, 34 sepeda ontel, 4 perahu dayung, tulang kepala gajah, tulang dan pinggul.

Kepala Balai TNWK Kuswandono mengatakan dari hasil evaluasi dengan aplikasi SMART RBM semester 1 tahun 2021 ditemukan jenis alat perburuan berupa 1 jaring kabut, 7 jerat nilon, 16 jerat jerat seling, 40 jerat selling kecil, 2 perangkap kandang, 3 stick dan 13 tanda perburuan lainnya.

”Ini menandakan perburuan liar di kawasan TN Way Kambas terus terjadi dan mengancam populasi satwa liar.  Keseimbangan ekosistem hutan hingga ekosistem bumi secara jangka panjang pasti terpengaruh,” tegasnya dalam momentum Peringatan Hari Satwa Sedunia pada 4 Oktober 2021.

Konsep perlindungan penyangga kehidupan merupakan hal yang sangat penting dengan perlindungan satwa di area konservasi dan melindungi ekosistemnya. Salah satunya dengan restorasi hutan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga bagian lampiran dari Peraturan Pemerintah (PP) No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, gajah Sumatra atau Elephas maximus sumatranus termasuk ke dalam daftar jenis satwa yang harus dilindungi.

Dedi Istnandar, Staf Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), mengatakan gajah merupakan satwa yang hidup secara berkelompok pemakan tumbuhan (herbivor) memiliki banyak manfaat bagi kehidupan.

“Area jelajahnya luas untuk pencarian makanan, secara tidak langsung membantu penyebaran biji tumbuhan sebagai bibit pohon baru pada kawasan hutan yang dilewatinya. Kotoran gajah juga bermanfaat sebagai pupuk yang menyuburkan area hutan. Gajah juga mengonsumsi makanan dalam jumlah besar, sehingga mengatur keseimbangan ekosistem hutan. Tubuhnya yang besar juga bermanfaat sebagai pembuka jalan bagi satwa lain dalam menjelajah hutan dan mencari makanan,” kata Dedi.

Sebagai upaya pengawasan dan pencegahan perburuan liar, TNWK bekerja sama dengan sejumlah pihak, seperti Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Penegak Hukum dan masyarakat sekitar kawasan serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Timer Manurung, Ketua Yayasan Auriga Indonesia mengatakan, pihaknya membantu  rehabilitasi hutan (pemulihan ekosistem) sejak tahun 2013 – 2017 dengan memulihkan kembali  100 hektare hamparan ilalang pasca-kebakaran hebat pada dekade 90-an.

“Kami bersama konsorsium pada 2013-2017 seluas 100 hektare, maupun spesifik dengan Auriga hingga 2023 untuk luasan 1.200 hektare,” ungkapnya.

 Auriga menargetkan membangun pembibitan dan melakukan penanaman seluas 600 hektare di kawasan Rawa Kadut. Selain itu, kami membuat sekat bakar untuk mengendalikan kebakaran dan menghambat kebakaran agar tidak meluas. Kami juga melakukan perawatan pada area permudaan alami (suksesi).

Dari luasan total TNWK sebesar 125 ribu  hektare, terdapat sekitar 17 ribu  hektare kawasan TNWK yang perlu direhabilitasi. Ini dibagi ke dalam tiga jenis metode upaya rehabilitasi atau pemulihan ekosistem, yakni pemulihan ekosistem alami, pemulihan ekosistem yang menggunakan anggaran negara dan pemulihan ekosistem bekerja sama dengan mitra, di mana Auriga termasuk di dalamnya.

Basuki, Koordinator Proyek Restorasi Auriga di Way Kambas, menjelaskan bahwa upaya restorasi secara tidak langsung akan menghambat perburuan liar. Pertumbuhan pohon di hutan akan menjadi banteng penjaga bagi satwa di kawasan TNWK, seperti gajah, rusa, harimau, dan satwa-satwa lainnya.

“Restorasi harus dilakukan secara integral dengan melibatkan masyarakat lokal. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran, dan adanya sumber ekonomi alternatif. Keterlibatan masyarakat termasuk dalam hal penanaman bibit maupun kegiatan ekonomi yang bersumber dari jasa kawasan hutan, seperti pengembangan wisata edukasi di TNWK dapat dikembangkan.”

Ke depannya, Basuki berharap ada kegiatan wisata edukasi di kawasan konservasi, di mana para tamu yang berkunjung dapat menginap di rumah masyarakat, sehingga dapat menambah pemasukan bagi warga sekitar.

Banner Image : Gajah di PLG way-Kambas. Foto diambil dari website https://waykambas.org/pusat-latihan-gajah-plg/

Populasi badak Sumatra saat ini diperkirakan kurang dari 100 ekor.  Kawasan Leuser Aceh, merupakan kantong populasi yang masih viabel, yang memungkinkan keberlanjutan reproduksi spesies yang sehat.  Sedangkan di Lampung, jumlah populasi maupun keragaman genetik sangat terbatas (terisolasi).

Hal ini diungkapkan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno dalam acara  Media Briefing Penerapan Teknologi Berbantu dalam Konservasi Badak Sumatra yang diselenggarakan  TFCA-Sumatera, Yayasan KEHATI bekerja sama dengan Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) secara virtual, (21/9)  dalam rangka memperingati hari Badak Sedunia 22 September 2021.

“Berbagai upaya kami lakukan untuk menyelamatkan dan melindungi badak dari ancaman kepunahan. Ada kerja-kerja yang terbuka dan surveillance. Pemerintah berharap pada penjagaan penuh kawasan  untuk melindungi populasi, survei trajectory dan pemanfaatan teknologi,” jelas Wiratno.

Direktur Program TFCA-Sumatera, Samedi, menambahkan,  penerapan teknologi diperlukan untuk membantu menyelamatkan satwa yang terancam punah sebagai bagian dari upaya perlindungan satwa. “Jangan sampai 25 tahun mendatang kita terpaksa mengumumkan kepunahan badak”, ujar Samedi yang juga mengingatkan kondisi ini dapat terjadi seperti  badak Sumatra di Malaysia yang dan dua tahun dinyatakan punah.

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena kemampuan satwa bercula ini untuk bereproduksi yang sangat terbatas dipengaruhi banyak faktor termasuk faktor intrinsik pada badak itu sendiri.

Pakar Teknologi Reproduksi Berbantu, Assisted Reproductive Technology (ART), Muhammad Agil menyebutkan, teknologi ini diperlukan untuk meningkatkan populasi satwa khususnya badak Sumatra dan mulai diaplikasikan di Indonesia sejak 2019 sebagai pelaksanaan mandat dokumen Rencana Aksi Darurat Sumatra.

“Bisa jadi kepunahan bukanlah akhir dari segalanya (extinction is not forever), karena teknologi ini memungkinkan untuk menyambung kesinambungan hidup populasi yang nyaris atau bahkan telah punah di alam, sepanjang kita masih punya stok plasma nutfah di dalam apa yang disebut bio-bank (cryo-preservation),” jelas staf pengajar Fakultas Kedokteran Hewan IPB University ini.

Menurut Agil, selama ini badak Sumatra sulit berkembang di alam karena populasi yang tersebar dalam kantong-kantong kecil bersifat non-viabel dan sangat terisolasi.   Jumlah yang sedikit dan kawasan habitat cukup luas menyebabkan badak di alam sulit untuk bertemu dan kawin (Allee effect).  Di seluruh dunia keberhasilan pengembangbiakan di lingkungan ex situ (captive) secara alami sangat lambat dan baru menghasilkan 5 anak badak selama 40 tahun.  

“Ini sangat mengkhawatirkan jika tidak dibarengi dengan penggunaan teknologi reproduksi. Selain itu, badak Sumatera juga mengalami masalah patologis dan penyakit (seperti adanya kista serta tumor pada rahim dan leher rahim badak betina, yang disebabkan oleh alee effect,” imbuhnya.”  

Sebelum badak di alam sama sekali musnah, Program darurat pencarian dan penyelamatan (search and rescue) badak pada populasi yang terisolasi dan tidak viable pun dilakukan dengan cara memindahkan satwa liar ini ke fasilitas pengembangbiakan seperti SRS.

Di pusat seperti ini, program ART dapat diaplikasikan untuk mengumpulkan materi genetik dan memastikan keragaman genetiknya (heterozygositas) dan dapat dipastikan tidak akan terjadi perkawinan antar kerabat.  Pengumpulan bahan genetik dilakukan dalam bentuk stok semen beku, embrio dan induced-pluripotent stem cell sebagai cadangan untuk menghasilkan anak-anak badak baru.  Aktivitas seperti ini telah masuk dalam peta jalan ART dan Bio-bank Badak Sumatra tahun 2021-2026 yang disusun KLHK.

Namun tentunya faktor etika tetap harus diperhatikan.  Tidak serta merta  kekayaan hayati dapat dimanipulasi dengan mengumpulkan materi genetik lalu dikembangbiakkan hingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan di alam.  Perlu dijaga keanekaragaman genetik agar dapat dipastikan keberlanjutan populasi badak yang sehat.

Tak ingin mengulangi sejarah Malaysia, sejumlah langkah preventif diambil Pemerintah antara lain dengan membangun suaka badak sebagai zona perlindungan menyeluruh (full protection zone).

“Seperti di Taman Nasional Gunung Leuser.  Saat ini ada satu fasilitas pengembangbiakan Badak Sumatra (Sumatran Rhino Sanctuary) di Taman Nasional Way Kambas yang dianggap cukup berhasil dalam mempertahankan dan menghasilkan anakan badak baru, walaupun dirasakan sangat lambat, hanya menghasilkan dua anakan dalam waktu lebih 10 tahun,” imbuh Samedi.  

Selain itu, konsorsium Badak Utara yang dipimpin oleh Forum Komunikasi Leuser tengah membangun fasilitas pengembangbiakan badak  di kawasan Leuser Timur, Aceh.  Pendanaan proyek ini berasal dari program TFCA-Sumatera yang merupakan program di bawah perjanjian bilateral pengalihan utang untuk lingkungan antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia untuk mendukung program konservasi di Indonesia khususnya spesies dan bentang alam penting di Sumatra.

Dedi Yansyah, koordinator konsorsium Badak Utara mengungkapan, saat ini proses pembangunan fasilitas pengembangbiakan badak (SRS) masuk tahap  studi kelayakan berikut kajian zoonosis-nya.  Fasilitas ini diharapkan dapat rampung pada akhir Desember 2021.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Wali Nanggroe Aceh, Pangdam dan unsur pemerintah Aceh Timur mendukung proyek ini.  Bupati Aceh Timur  berkomitmen  mengalokasikan kawasan seluas 7.302 Ha di Alue Timur, Leuser untuk konservasi badak di Aceh.  

“Kunci konsep pembangunan SRS adalah pelibatan masyarakat mengelola dan menjaga kelestarian badak secara berkelanjutan”, harap Dedi.

Indra Eksploitasia, Direktur KKH KLHK menambahkan, kebijakan pemerintah dalam mengembangkan suaka dan ART adalah program pengembangbiakan di dalam lingkungan terkontrol yang terprogram dan terkoneksi dengan program konservasi in situ.  Pemerintah menyebutnya program “ex-situ linked to in-situ conservation”. Jika pembiakan ini berhasil, anakan badak maupun satwa liar lainnya akan dikembalikan ke alam sehingga semua pihak harus menjamin perlindungan terhadap habitatnya sehingga aman  pada saat dilepasliarkan kembali.

Banner Image : Salah satu badak Sumatera yang ada di Suaka Rhino Sumatera, Taman Nasional Way Kambas. Foto diambil dari website http://tfcasumatera.org/masih-mungkinkah-menyelamatkan-badak-sumatera/

Peninggalan kejayaan peradaban kuno di Cagar Budaya Muarajambi di Jambi makin terancam oleh stockpile industri tambang batu bara.

Berada di tepi aliran Sungai Batanghari–sungai terpanjang di Sumatera yang melewati Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, banyak tinggalan peradaban tua masih tersisa. Bangunan candi-candi di Muaro Jambi itu tersebar dari barat ke timur sepanjang 7,5 kilometer mengikuti aliran Batanghari.

Arsitektur purba berupa candi-candi terpendam berabad-abad silam. Sebagian reruntuhan bangunan telah dipugar dan dibuka untuk wisatawan. Sementara masih ada puluhan gundukan tanah yang di dalamnya menyimpan struktur bangunan kuno.

Keberadaan Kawasan Cagar Budaya Muarajambi pertama kali diketahui dari laporan S.C. Crooke, seorang perwira kehormatan bangsa Inggris dalam sebuah lawatannya ke Hindia Timur pada 1820. Crooke mendapat laporan dari warga sekitar yang menemukan struktur bangunan candi dan benda-benda purbakala.

Dalam buku Muaro Jambi Dulu, Sekarang, dan Esok yang diterbitkan Balai Arkeologi Sumatera Selatan (2009:30) dijelaskan, satuan ruang geografis Kawasan Percandian Muarajambi merupakan tinggalan kebudayaan klasik masa Sriwijaya dan Melayu Kuno.

Kawasan tersebut juga menjadi pusat pendidikan agama Buddha abad VII-XIII, yang terluas di Indonesia dan Asia Tenggara. Dahulu pada tahun 671 Masehi, seorang pengelana asal Tiongkok I-Tsing, atau Yi Jing, mencatat, ribuan biksu dari Thailand, India, Srilanka, Tibet, Cina, datang ke Muarajambi untuk memperdalam ilmu sebelum ke Nalanda (saat ini kawasan Bihar di India).

Peradaban Muarajambi ratusan abad silam memang sudah kesohor. Dalam sejarahnya, sebagaimana ditulis Swarnadwipa Muarajambi (Sudimuja), Maha Guru Buddha Atisa Dipamkara Shrijnana pernah tinggal dan belajar di Candi Muarajambi, Sumatera, selama 12 tahun lamanya, atau sekitar tahun 1011-1023 Masehi.

Atisa adalah seorang yang berperan penting dalam membangun gelombang kedua Buddhisme dari Tibet. Ia pernah menjadi murid dari guru besar Buddhis, yakni Guru Swarnadwipa, Serlingpa Dharmakirti. 

Selama menghabiskan waktunya di Muarajambi, Atisa belajar kepada gurunya, Serlingpa Dharmakirti, tentang Boddhi Citta (batin pencerahan) yang berdasarkan cinta kasih dan welas asih. 

“Atisa Dipamkara Shrijnana membawa pengaruh yang sangat besar dalam sejarah keagamaan di Tibet dan dunia pada umumnya. Ini merupakan salah satu ajaran universal Budhadharma yang paling berpengaruh di dunia hingga saat ini,” tulis Sudimuja.

Di Kawasan Percandian Muarajambi itu tersebar 82 reruntuhan bangunan kuno atau yang disebut menapo. Saat ini beberapa bangunan telah dipugar, seperti Candi Tinggi, Candi Gumpung, Candi Astana, Candi Kembar Batu, Candi Gedong I, Candi Gedong II, Candi Tinggi I, Candi Kedaton, dan Candi Teluk I.

Seiring berputarnya waktu, melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 259/M/2013, Kawasan Percandian Muarajambi telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional dengan satu ruang geografis mencapai 3.981 hektare.

Cagar Budaya Muarajambi mencakup tujuh wilayah desa di Kabupaten Muaro Jambi. Ketujuh desa tersebut adalah Desa Dusun Baru, Danau Lamo, Muara Jambi, Kemingking Luar, dan Kemingking Dalam, serta Desa Teluk Jambu dan Dusun Mudo.

Selain bangunan komplek percandian, di kawasan itu juga terdapat sisa peradaban berupa kolam kuno, danau. Kemudian ada jaringan kanal kuno, yang pada masa lalu digunakan sebagai jalur transportasi menghubung bangunan candi. Jaringan kanal kuno itu juga terhubung dengan sungai-sungai alam yang bermuara ke Sungai Batanghari.

Kini di tengah menyisakan kejayaan peradaban masa lampau, situs Percandian Muarajambi yang menyandang predikat Cagar Budaya Nasional itu sudah lama terancam oleh aktivitas industri.

“Tapi pemerintah kita tidak pernah mau melihat kondisi Kawasan Cagar Budaya Muarajambi ke lapangan,” kata Mukhtar Hadi, Aktivis Pelestari Cagar Budaya Muarajambi kepada Liputan6.com di Desa Muara Jambi, Jumat 27 Agustus 2021.

Bangunan candi yang menjadi saksi bisu peradaban masa lampau masih terkepung alat berat, pabrik, dan industri stockpile batu bara. Kawasan Cagar Budaya yang berada di sisi selatan Desa Muara Jambi itu seakan tak berdaya menghadapi stockpile batu bara sejak satu dekade terakhir. 

Stockpile adalah tempat penumpukan batu bara. Batu bara di stockpile itu didatangkan dari sejumlah daerah di Jambi, kemudian diangkut kapal tongkang lewat jalur perairan Sungai Batanghari. Tahun 2010, ekspansi stockpile batu bara semakin tak terbendung.

Begitu pula sejak 2011, Borju–begitu sapaan akrab Mukhtar Hadi–mulai menolak keras keberadaan stockpile batu bara yang berada di seberang desanya. Suara-suara penolakan terus digaungkan dengan lantang, baik itu lewat puisi ataupun kampanye dan aksi. 

Simak laporan Gresi Plasmanto selengkapnya di website Ekuatorial.com

Banner Image : Keberadaan Candi Teluk I di Kawasan Cagar Budaya Muarajambi berdekatan dengan stockpile Batu Bara. Foto : Glesi Plasmanto / Liputan6.com

Perubahan iklim yang disebabkan aktivitas manusia mengakibatkan meningkatnya perstiwa banjir di wilayah pesisir utara Pulau Jawa.  Ini salah satu kesimpulan yang disampaikan Prof. Edvin Aldrian, Pakar Iklim dan Meteorologi BRIN yang juga  Wakil Ketua Kelompok Kerja I IPCC.

“Hilangnya wilayah pesisir dan kemunduran garis pantai di Asia Tenggara diamati dari tahun 1984-2015,” kata Prof Edvin Aldrian.

Proyeksi menunjukkan permukaan laut regional rata-rata terus meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya kejadian banjir  di derah pantai. Ditambah lagi Tingkat Total Ekstrim Air (Extreme Total Water Level/ETWL) lebih tinggi di daerah dataran rendah dan erosi pantai mulai terjadi di sepanjang pantai berpasir

Dalam laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim tahun 2021 menyebutkan, kawasan Asia Tenggara akan berdampak  cukup parah karena kerentanan kawasan ini terhadap kenaikan permukaan air laut lebih cepat terjadi dibandingkan daerah lain. Hal ini semakin diperburuk oleh pergeseran tektonik dan efek surutnya air tanah.

Prof. Edvin menegaskan bahwa kenaikan air laut tak lepas dari fenomena mencairnya es di kutub bumi dan pemuaian air laut karena pemanasan global. Inilah yang mengakibatkan penambahan volume air laut, serta meningkatnya intensitas dan frekuensi banjir yang menggenangi wilayah daratan.

Peneliti Ahli Utama Bidang Teknologi Penginderaan Jauh BRIN, Rokhis Khomarudin mengamini dampak perubahan iklim terhadap pesisir utara Pulau Jawa semakin tinggi dengan dipicu oleh penurunan permukaan tanah di wilayah tersebut.

“Manusia ikut menjadi faktor penyebab yang signifikan. Konsumsi air tanah yang masif dan tidak terkendali menyebabkan turunnya permukaan tanah. Walaupun saat ini dampaknya belum terlalu terasa, namun risiko penurunan permukaan tanah jelas merugikan dan berdampak sosial maupun ekonomi bagi negara kepulauan seperti Indonesia,” tambahnya.

Rokhis memaparkan, berdasarkan hasil pemantauan citra satelit terbukti terjadi penurunan muka tanah di DKI Jakarta antara 0.1-8 cm per tahun, Cirebon antara 0.3-4 cm per tahun, Pekalongan antara 2.1-11 cm per tahun, Semarang antara 0.9 – 6 cm per tahun, dan Surabaya antara 0.3 – 4.3 cm per tahun .

Dari data satelit tergambar bahwa pesisir utara Jawa, terutama Pekalongan, mengalami penurunan muka tanah yang paling tajam. Kondisi geologi daerah pesisir yang merupakan tanah lunak ditunjang dengan peningkatan pembangunan pemukiman dan penggunaan air tanah menyebabkan penurunan muka tanah semakin tinggi.

“Perlu adanya monitoring terhadap penurunan tanah dan laju perubahan garis pantai akibat perubahan ketinggian air laut,” imbuhnya.

Peneliti Ahli Utama BRIN, Prof. Eddy Hermawan mengungkapkan fenomena turunnya permukaan tanah di pesisir utara Pulau Jawa lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan selatan Jawa yang struktur geologinya cenderung berbukit.

“Cirebon, Pekalongan, Semarang, dan Surabaya adalah kota-kota pesisir utara Jawa yang paling rawan terhadap penurunan tanah ekstrim hingga tahun 2050. Untuk itu, upaya mitigasi dengan kebijakan penggunaan air tanah, penanaman mangrove, dan pencegahan perusakan lingkungan harus segera dilakukan,” ujarnya.

Kondisi morfologi daerah pesisir yang relatif datar membuat hampir seluruh aktivitas pembangunan infrastruktur jalan dan perekonomian dipusatkan di utara Jawa. Ini membuat beban tanah karena bangunan dan penyedotan atas penggunaan air tanah menjadi lebih intensif dibandingkan dengan wilayah lain.

Banner Image : Peta Desa Bedono, Sayung, Demak, Jawa Tengah. Peta Google Earth diambil oleh Tim data Storigraf (dari situs Tirto.id)

Selain memiliki manfaat ekologi, mangrove juga dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan. Oleh masyarakat Tidore Kepulauan, tanaman ini telah dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan tradisional secara turun-temurun.

Deretan perahu ketinting mengapung di muara sungai di Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Kamis, 29 Juli 2021. Perahu nelayan ini dalam kondisi tertambat. Sekitar 700 meter ke arah Selatan, berdiri delapan unit rumah warga dalam kondisi tidak terawat. Sebagian masih berdiri kokoh dan sisanya sudah rata dengan tanah.

Menurut Kepala Desa Toseho, Taufik Khalil, ke delapan rumah warga Desa Toseho ini ditinggal kosong karena sering dihantam banjir rob setiap tahunnya. Warga desa pesisir yang dikenal sebagai kampung tua Toseho tersebut terpaksa pindah sejauh 2 kilometer dari pantai.

“Migrasinya penduduk ini dimulai sejak tahun 1997. Kemudian pada 2001, banjir rob terparah terjadi lagi dan membuat kurang lebih 400 jiwa lebih memilih mengungsi. Hingga sekarang, kurang lebih 900 jiwa sudah keluar dan pindah ke kampung baru Toseho,” kata lelaki 29 tahun itu.

Letak kampung tua Toseho berhadapan langsung dengan laut dan membelakangi hamparan Hutan Mangrove yang berada di pesisir kecamatan setempat.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, luas tutupan Hutan Mangrove Indonesia pada 2020 mencapai 3.490.000 hektare atau 21 persen dari total luas tutupan hutan mangrove di dunia. Dari luas ini, sebanyak 2.673.548 ha dalam kondisi baik dan 637.624 ha lainnya dalam kondisi kritis.

Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah atau Bapelitbangda Kota Tidore Kepulauan mencatat, luas Hutan Mangrove di Tidore Kepulauan sebesar 1.729 ha atau 0,0495 persen dari luas mangrove nasional. Luasan tersebut tersebar di tujuh pulau, yaitu Pulau Tidore seluas 14,18 ha, Pulau Maitara 4,51 ha, Pulau Mare 11,88 ha, Pulau Woda 47,56 ha, Pulau Raja 15,92 ha, dan Pulau Guratu 37,43 ha. Sisanya di wilayah Halmahera bagian Tengah sebesar 1.597,52 ha.

aufik bilang, hutan mangrove di desanya memiliki peranan yang sangat penting. Karena menjadi tempat hidup dan berkembangnya siput popaco yang dapat dijadikan lauk untuk konsumsi harian dan sumber pendapatan masyarakat.

“Karena ada orang dari desa lain selalu datang mencari bia (siput) popaco di sini (Desa Toseho),” katanya.

Disamping itu, lanjut Taufik, tanaman mangrove juga dimanfaatkan sebagai keperluan makanan ternak kambing dan bahan pengobatan tradisional.

Ramli Abdullah, biang (tetua) Desa Toseho mengaku, selalu mengambil tanaman mangrove di sekitar Kampung Tua Toseho untuk keperluan pembuatan obat. Karena disitu terdapat berbagai jenis tanaman mangrove yang telah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional secara turun-temurun, ujar perempuan 60 tahun yang memperoleh pengetahuan pengobatan itu dari orang tuanya.

“Dari kecil saya sudah lihat papa (ayah) menggunakan mangrove untuk pengobatan, selain itu nenek saya juga seorang biang desa yang selalu melakukannya,” tutur perempuan yang akrab disapa Mama Li ini, ketika disambangi di rumahnya, Kamis, 29 Juli 2021.

Ia menceritakan, selama ini mangrove digunakan sebagai bahan obat untuk beberapa penyakit, di antaranya sakit perut, keseleo, mengembalikan fungsi indera pengecap, dan membersihkan darah nifas selesai bersalin.

Simak laporan Apriyanto Latukau di website ekuatorial.com

Banner Image : Hutan Mangrove Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tampak pada Kamis, 29 Juli 2021. Foto : Apriyanto Latukau/Kieraha

Selama kurun waktu 30 tahun, hampir 50% luasan tutupan mangrove di pesisir Kota Semarang telah hilang. Kondisi ini mengakibatkan ekosistem pesisir Kota Semarang rawan abrasi dan banjir rob.  

Tekanan dari industri akuakultur sejak tahun 1978 melalui pembukaan tambak yang cukup intensif sekitar tahun 1990-2000 menjadi penyebabnya.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013 menyebut, penurunan luasan mangrove secara signifikan dari 557,39 hektare tahun 1990 menjadi 250,16 hektare pada tahun 2000.

Salah satu kawasan pesisir yang terdampak ada di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Sejak 1997, tingkat abrasi di wilayah ini sangat tinggi mencapai 150 hektare. Bahkan merambah sepanjang 3,5 kilometer ke arah permukiman warga.

Muhammad Imran Amin, Direktur Program Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (MERA ) mengatakan, sejak 2019 kawasan ini menjadi fokus restorasi mangrove untuk mengurangi kerentanan masyarakat pesisir, menjaga sumber daya dan aset alam, serta dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan berbasis  ilmiah.

“Restorasi ekosistem mangrove di pesisir Kota Semarang butuh suatu demplot restorasi mangrove yang dapat menjadi acuan kegiatan restorasi dalam ruang lingkup yang lebih besar dan sarana pembelajaran bagi masyarakat sekitar,” kata Imran.

Restorasi mangrove yang digagas Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dengan sejumlah mitra ini membekali warga dengan pengetahuan restorasi mangrove melalui berbagai pelatihan, seperti pemilihan benih, pembibitan, penanaman, pemantauan hingga pemeliharaan demplot restorasi mangrove.

Pelestarian ekosistem mangrove dan pengelolaan pesisir terpadu di Kelurahan Mangunharjo ini sebenarnya juga menajdi perhatian banyak pihak. Selain ekologi, pendekatan pesisir terpadu juga menyentuh aspeksosial dan ekonomi termasuk mata pencaharian.

“Kami identifikasi sektor ekonomi unggulan yang mendukung upaya pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat,” lanjut Imran.

Dengan pendekatan partisipatif Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan (SIGAP), diketahui, kerupuk udang, batik mangrove, dan budi daya tambak merupakan produk unggulan dan potensial bagi masyarakat Kelurahan Mangunharjo.

Sugiarti, selaku Lurah Mangunharjo mengatakan, upaya tindaklanjut dalam mendukung keberlanjutan usaha ekonomi, warga membentuk Koperasi Serbaguna Raharjo Mandiri sejak tahun 2020. Untuk pemasaran dan menjangkau pasar yang lebih luas, produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini bekerjasama dengan platform digital marketplace untuk pemasaran. 

”Kami harapkan produk unggulan ini dapat dipasarkan dengan baik, mutunya selalu terjaga, dan hasilnya dapat membantu peningkatan perekonomian warga, kata Sugiarti.

“Pengelolaan pesisir terpadu ini mendukung strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui kegiatan ekonomi berbasis konservasi. Jika dikelola secara efektif dan berkelanjutan, mangrove dapat menjadi sumber penghidupan, serta berkontribusi pada ketahanan pangan dan sosial,” imbuh  Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman.

Banner Image : Warga Mangunharjo menyeleksi bibit mangrove yang akan ditanam di pesisir Mangunharjo, Semarang. Foto : Nugroho Arif Prabowo/YKAN

Pembangunan Bendungan Bener, yang akan membebaskan sekitar 600 ha lahan di Purworejo dan Wonosobo, mengancam sumber penghidupan warga setempat. Proses ganti rugi lahan juga tak berjalan lancar.

Lalu-lalang kendaraan proyek di gerbang akses timur Bendungan Bener di Jalan Nglaris, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sudah menjadi pemandangan rutin bagi Salamah (64). Sehari-hari, ia bercocok tanam aneka rupa tanaman seperti kelapa, durian, cengkeh, kemukus, vanili, kapulaga, serta bermacam rimpang, di lahan hutan yang berbatasan langsung dengan gerbang akses timur bakal bendungan tertinggi di Indonesia itu.

Bagi Salamah, hutan adalah sumber kehidupan. 

Inilah yang membuatnya menolak saat lahan garapannya di dekat jalan keluar-masuk gerbang akses timur Proyek Strategis Nasional (PSN) itu diminta Perhutani. Lahan itu merupakan satu-satunya yang tersisa, setelah tiga lahan garapan lain di dekat aliran Sungai Bogowonto terdampak PSN Bendungan Bener dan tidak bisa lagi digarapnya.

“Dulu warga sini ya tidak mau (ada pembangunan bendungan), tapi ya entahlah. Sebenarnya hasil bertani di hutan tidak pernah habis. Panen ini selesai, ganti yang lain,” ujarnya sembari menguliti ranting-ranting pohon menggunakan sabit, Sabtu (24/7/2021).

Duduk di pematang lahan, siang itu Salamah menceritakan pendapatan rata-rata dari menjual hasil pertanian hutan. Kalau hasil panen kelapa banyak, ia bisa mendapat Rp500.000  bahkan lebih. Selain kelapa sebagai pendapatan bulanan, ia bisa menjual aneka tanaman tahunan, salah satunya kemukus (Piper cubeba) seharga Rp55.000 per kilogram. 

Bahkan harga satu kilogram kemukus kering, yang diperoleh dari tiga kilogram kemukus basah, bisa mencapai Rp250.000. Selain itu, belum lama ini ia berhasil menjual kapulaga kering seharga Rp270.000 per kilogram. “Kalau pohonnya banyak, sekali panen bisa dapat lima kilo,” tutur nenek tiga cucu itu sembari menunjukkan tanaman kapulaga di ladangnya.

Penjelasan Salamah mengenai rata-rata pendapatan di atas belum termasuk saat ia panen durian, cengkeh, vanili, serta tanaman rimpang seperti temulawak yang jenisnya bermacam-macam. Selain itu, petani sepertinya juga banyak mengandalkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan harian.

Selain mengumpulkan ranting-ranting pohon untuk digunakan sebagai kayu bakar di dapur, Salamah juga menanam tanaman pangan seperti talas, yang dari daun hingga umbinya bisa diolah jadi makanan. 

Siang itu, Salamah tak sendirian. Ia meminta bantuan Sutoyo (40) untuk memanen cengkeh di lahan yang dikelolanya. Seperti Salamah, lahan pertanian Sutoyo terdampak pembangunan Bendungan Bener paket 2 yang menjadi wilayah kerja PT Waskita Karya Tbk, satu dari tiga BUMN yang ditunjuk melaksanakan PSN tersebut.

Jika Salamah masih bisa mempertahankan salah satu lahannya, Sutoyo harus kehilangan seluruh lahan yang dimilikinya. 

“Saya punya sembilan (bidang), kena semua. Habis. Sudah tidak bisa bertani,” ujarnya di sela-sela aktivitas memanen cengkeh di lahan milik saudaranya itu. 

Sejak tidak bisa bertani sekitar tiga tahun silam, Sutoyo kerja serabutan. Membantu memanen cengkeh di lahan orang lain, menjadi kuli bangunan, hingga tenaga musiman panen padi di luar daerah. Sutoyo mengaku sebenarnya penghasilan bertani di lahan hutan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk untuk menyekolahkan keempat anaknya. 

“Bikin rumah, beli motor, bisa menyekolahkan anak, semua dari hasil ini (bertani di hutan, red.). Tapi ya mau gimana lagi, pemerintah kalau sudah punya keinginan tidak peduli dengan yang lain,” ungkapnya. 

Simak laporan Riska Nur Laily Mualifa selengkapnya di https://www.ekuatorial.com/2021/09/mereka-yang-tersisih-dan-terancam-pembangunan-bendungan-tertinggi-indonesia/

Banner image : Pembukaan lahan untuk PSN Bendungan Bener di Desa Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Foto : Riska Nur Laily Mualifa / Merdeka.com

Media di Indonesia harus memberikan perhatian lebih terhadap isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama dalam penegakan hukumnya. Ini penting mengingat karhutla terus menerus terulang dari tahun ke tahun. Sementara upaya penegakan hukumnya masih minim.

Hal ini disampaikan Rochimawati, Ketua Umum The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), saat membuka diskusi “Editors Meeting: Peran Media untuk Menyuarakan Penegakan Hukum Isu Karhutla di Indonesia,” yang diselenggarakan SIEJ secara virtual, Sabtu (28/8).

Menurutnya, upaya itu salah satunya dengan mengundang para editor media untuk melihat isu karhutla dan agenda media agar isu ini terus mendapat perhatian media.  

“Kami berharap apa yang kita diskusikan hari ini dapat bersama mengawal penegakan hukum dalam isu karhutla. Mari kita bedah bersama kontribusi apa yang dapat dilakukan terutama bagi para jurnalis yang memiliki peranan penting dalam pemberitaan dan peliputan untuk senantiasa mengawal isu karhutla,” ujarnya.

SIEJ melihat karhutla merupakan bagian dari krisis lingkungan dan mengakibatkan dampak yang luas, serius, dan bersifat langsung terhadap Kesehatan masyarakat, perekonomian, terganggunya aktivitas manusia, keseimbangan ekologi, dan kerusakan lingkungan hidup.

Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan harus dilakukan secara serius, bersamasama (kolaboratif), dan bersinergi oleh seluruh komponen masyarakat termasuk media massa dalam menyuarakan isu tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 yaitu 1.649.258 hektar (ha), dan tahun 2020 seluas 296.942 ha. Kebakaran lahan dan hutan besar di Indonesia pernah terjadi pada tahun 2015 dan menjadi perhatian dunia internasional. Luas lahan dan hutan yang terbakar mencapai 2,6 juta ha.

Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) KLHK yang hadir dalam diskusi mengatakan, selama 5-6 tahun belakangan ini pemerintah telah menangani karhutla dengan lebih baik. Hal ini ditunjukkan dari jumlah hotspot pada Januari-Agustus 2021 yang mengalami penurunan dari 1.482 titik menjadi 673 titik di periode yang sama dibandingkan tahun lalu.

“Ini bukan berarti kita harus lengah. Kita harus terus bekerja, memastikan bahwa karhutla ini mempunyai trend penurunan di Indonesia ini. Kami melihat Karhutla dalam konteks dampak terhadap lingkungan sangat serius dan juga lintas batas,” kata Rasio dalam pemaparannya.

Pada tahun 2020 tidak terjadi transboundary haze akibat asap karhutla, Rasio berharap Indonesia dapat terus menjaga hal serupa di tahun mendatang.

Sementara itu, Boy Even Sembiring, Manajer Kebijakan dan Hukum Lingkungan WALHI menyebut, ada ketimpangan penegakan hukum karhutla di Indonesia karena logika kapitalisme. “Masih banyak yang harus dibenahi, di sini media memiliki peran penting untuk memberikan tekanan penegakan hukum karhutla agar pemahaman dan informasi dapat meluas di masyarakat” kata Boy.

Mengutip data BPS, dalam paparannya Boy mengatakan selama hampir 18 tahun, ada pertumbuhan izin sektor kehutanan dan pelepasan untuk investasi hingga 78,78 persen dari total luas izin dan pelepasan. Bahkan, ketimpangan kepemilikan lahan pada 2013 saja mencapai 0,68. Artinya, satu persen rakyat Indonesia menguasai 68 persen sumber daya lahan.

Revolusi Riza, Deputy Editor in Chief CNN Indonesia TV mengatakan, media di Indonesia menghadapi beberapa tantangan besar dalam meliput pemberitaan karhutla, khususnya terkait penegakan hukum.

“Kami dihadapkan dengan banyak tantangan seperti lokasi, kemampuan tim peliput, peralatan, akses ke Narasumber, serta tekanan sales marketing. Karena itu, liputan kolaboratif yang melibatkan semua unsur, termasuk publik, bisa menjadi solusi dalam memajukan peliputan penegakan hukum yang lebih menyuarakan urgensi kepentingan bersama” kata Revo.

Sejalan dengan fungsi sebagai media menurut UU No. 40 Tahun 1999 yaitu untuk menyediakan informasi dan kontrol sosial, media memiliki kunci penting, termasuk  dalam memberitakan peliputan penegakan hukum karhutla.

Diskusi “Editors Meeting: Peran Media untuk Menyuarakan Penegakan Hukum Isu Karhutla di Indonesia,” yang diselenggarakan SIEJ secara virtual, Sabtu (28/8/2021)