Populasi badak Sumatra saat ini diperkirakan kurang dari 100 ekor.  Kawasan Leuser Aceh, merupakan kantong populasi yang masih viabel, yang memungkinkan keberlanjutan reproduksi spesies yang sehat.  Sedangkan di Lampung, jumlah populasi maupun keragaman genetik sangat terbatas (terisolasi).

Hal ini diungkapkan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno dalam acara  Media Briefing Penerapan Teknologi Berbantu dalam Konservasi Badak Sumatra yang diselenggarakan  TFCA-Sumatera, Yayasan KEHATI bekerja sama dengan Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) secara virtual, (21/9)  dalam rangka memperingati hari Badak Sedunia 22 September 2021.

“Berbagai upaya kami lakukan untuk menyelamatkan dan melindungi badak dari ancaman kepunahan. Ada kerja-kerja yang terbuka dan surveillance. Pemerintah berharap pada penjagaan penuh kawasan  untuk melindungi populasi, survei trajectory dan pemanfaatan teknologi,” jelas Wiratno.

Direktur Program TFCA-Sumatera, Samedi, menambahkan,  penerapan teknologi diperlukan untuk membantu menyelamatkan satwa yang terancam punah sebagai bagian dari upaya perlindungan satwa. “Jangan sampai 25 tahun mendatang kita terpaksa mengumumkan kepunahan badak”, ujar Samedi yang juga mengingatkan kondisi ini dapat terjadi seperti  badak Sumatra di Malaysia yang dan dua tahun dinyatakan punah.

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena kemampuan satwa bercula ini untuk bereproduksi yang sangat terbatas dipengaruhi banyak faktor termasuk faktor intrinsik pada badak itu sendiri.

Pakar Teknologi Reproduksi Berbantu, Assisted Reproductive Technology (ART), Muhammad Agil menyebutkan, teknologi ini diperlukan untuk meningkatkan populasi satwa khususnya badak Sumatra dan mulai diaplikasikan di Indonesia sejak 2019 sebagai pelaksanaan mandat dokumen Rencana Aksi Darurat Sumatra.

“Bisa jadi kepunahan bukanlah akhir dari segalanya (extinction is not forever), karena teknologi ini memungkinkan untuk menyambung kesinambungan hidup populasi yang nyaris atau bahkan telah punah di alam, sepanjang kita masih punya stok plasma nutfah di dalam apa yang disebut bio-bank (cryo-preservation),” jelas staf pengajar Fakultas Kedokteran Hewan IPB University ini.

Menurut Agil, selama ini badak Sumatra sulit berkembang di alam karena populasi yang tersebar dalam kantong-kantong kecil bersifat non-viabel dan sangat terisolasi.   Jumlah yang sedikit dan kawasan habitat cukup luas menyebabkan badak di alam sulit untuk bertemu dan kawin (Allee effect).  Di seluruh dunia keberhasilan pengembangbiakan di lingkungan ex situ (captive) secara alami sangat lambat dan baru menghasilkan 5 anak badak selama 40 tahun.  

“Ini sangat mengkhawatirkan jika tidak dibarengi dengan penggunaan teknologi reproduksi. Selain itu, badak Sumatera juga mengalami masalah patologis dan penyakit (seperti adanya kista serta tumor pada rahim dan leher rahim badak betina, yang disebabkan oleh alee effect,” imbuhnya.”  

Sebelum badak di alam sama sekali musnah, Program darurat pencarian dan penyelamatan (search and rescue) badak pada populasi yang terisolasi dan tidak viable pun dilakukan dengan cara memindahkan satwa liar ini ke fasilitas pengembangbiakan seperti SRS.

Di pusat seperti ini, program ART dapat diaplikasikan untuk mengumpulkan materi genetik dan memastikan keragaman genetiknya (heterozygositas) dan dapat dipastikan tidak akan terjadi perkawinan antar kerabat.  Pengumpulan bahan genetik dilakukan dalam bentuk stok semen beku, embrio dan induced-pluripotent stem cell sebagai cadangan untuk menghasilkan anak-anak badak baru.  Aktivitas seperti ini telah masuk dalam peta jalan ART dan Bio-bank Badak Sumatra tahun 2021-2026 yang disusun KLHK.

Namun tentunya faktor etika tetap harus diperhatikan.  Tidak serta merta  kekayaan hayati dapat dimanipulasi dengan mengumpulkan materi genetik lalu dikembangbiakkan hingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan di alam.  Perlu dijaga keanekaragaman genetik agar dapat dipastikan keberlanjutan populasi badak yang sehat.

Tak ingin mengulangi sejarah Malaysia, sejumlah langkah preventif diambil Pemerintah antara lain dengan membangun suaka badak sebagai zona perlindungan menyeluruh (full protection zone).

“Seperti di Taman Nasional Gunung Leuser.  Saat ini ada satu fasilitas pengembangbiakan Badak Sumatra (Sumatran Rhino Sanctuary) di Taman Nasional Way Kambas yang dianggap cukup berhasil dalam mempertahankan dan menghasilkan anakan badak baru, walaupun dirasakan sangat lambat, hanya menghasilkan dua anakan dalam waktu lebih 10 tahun,” imbuh Samedi.  

Selain itu, konsorsium Badak Utara yang dipimpin oleh Forum Komunikasi Leuser tengah membangun fasilitas pengembangbiakan badak  di kawasan Leuser Timur, Aceh.  Pendanaan proyek ini berasal dari program TFCA-Sumatera yang merupakan program di bawah perjanjian bilateral pengalihan utang untuk lingkungan antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia untuk mendukung program konservasi di Indonesia khususnya spesies dan bentang alam penting di Sumatra.

Dedi Yansyah, koordinator konsorsium Badak Utara mengungkapan, saat ini proses pembangunan fasilitas pengembangbiakan badak (SRS) masuk tahap  studi kelayakan berikut kajian zoonosis-nya.  Fasilitas ini diharapkan dapat rampung pada akhir Desember 2021.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Wali Nanggroe Aceh, Pangdam dan unsur pemerintah Aceh Timur mendukung proyek ini.  Bupati Aceh Timur  berkomitmen  mengalokasikan kawasan seluas 7.302 Ha di Alue Timur, Leuser untuk konservasi badak di Aceh.  

“Kunci konsep pembangunan SRS adalah pelibatan masyarakat mengelola dan menjaga kelestarian badak secara berkelanjutan”, harap Dedi.

Indra Eksploitasia, Direktur KKH KLHK menambahkan, kebijakan pemerintah dalam mengembangkan suaka dan ART adalah program pengembangbiakan di dalam lingkungan terkontrol yang terprogram dan terkoneksi dengan program konservasi in situ.  Pemerintah menyebutnya program “ex-situ linked to in-situ conservation”. Jika pembiakan ini berhasil, anakan badak maupun satwa liar lainnya akan dikembalikan ke alam sehingga semua pihak harus menjamin perlindungan terhadap habitatnya sehingga aman  pada saat dilepasliarkan kembali.

Banner Image : Salah satu badak Sumatera yang ada di Suaka Rhino Sumatera, Taman Nasional Way Kambas. Foto diambil dari website http://tfcasumatera.org/masih-mungkinkah-menyelamatkan-badak-sumatera/

Peninggalan kejayaan peradaban kuno di Cagar Budaya Muarajambi di Jambi makin terancam oleh stockpile industri tambang batu bara.

Berada di tepi aliran Sungai Batanghari–sungai terpanjang di Sumatera yang melewati Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, banyak tinggalan peradaban tua masih tersisa. Bangunan candi-candi di Muaro Jambi itu tersebar dari barat ke timur sepanjang 7,5 kilometer mengikuti aliran Batanghari.

Arsitektur purba berupa candi-candi terpendam berabad-abad silam. Sebagian reruntuhan bangunan telah dipugar dan dibuka untuk wisatawan. Sementara masih ada puluhan gundukan tanah yang di dalamnya menyimpan struktur bangunan kuno.

Keberadaan Kawasan Cagar Budaya Muarajambi pertama kali diketahui dari laporan S.C. Crooke, seorang perwira kehormatan bangsa Inggris dalam sebuah lawatannya ke Hindia Timur pada 1820. Crooke mendapat laporan dari warga sekitar yang menemukan struktur bangunan candi dan benda-benda purbakala.

Dalam buku Muaro Jambi Dulu, Sekarang, dan Esok yang diterbitkan Balai Arkeologi Sumatera Selatan (2009:30) dijelaskan, satuan ruang geografis Kawasan Percandian Muarajambi merupakan tinggalan kebudayaan klasik masa Sriwijaya dan Melayu Kuno.

Kawasan tersebut juga menjadi pusat pendidikan agama Buddha abad VII-XIII, yang terluas di Indonesia dan Asia Tenggara. Dahulu pada tahun 671 Masehi, seorang pengelana asal Tiongkok I-Tsing, atau Yi Jing, mencatat, ribuan biksu dari Thailand, India, Srilanka, Tibet, Cina, datang ke Muarajambi untuk memperdalam ilmu sebelum ke Nalanda (saat ini kawasan Bihar di India).

Peradaban Muarajambi ratusan abad silam memang sudah kesohor. Dalam sejarahnya, sebagaimana ditulis Swarnadwipa Muarajambi (Sudimuja), Maha Guru Buddha Atisa Dipamkara Shrijnana pernah tinggal dan belajar di Candi Muarajambi, Sumatera, selama 12 tahun lamanya, atau sekitar tahun 1011-1023 Masehi.

Atisa adalah seorang yang berperan penting dalam membangun gelombang kedua Buddhisme dari Tibet. Ia pernah menjadi murid dari guru besar Buddhis, yakni Guru Swarnadwipa, Serlingpa Dharmakirti. 

Selama menghabiskan waktunya di Muarajambi, Atisa belajar kepada gurunya, Serlingpa Dharmakirti, tentang Boddhi Citta (batin pencerahan) yang berdasarkan cinta kasih dan welas asih. 

“Atisa Dipamkara Shrijnana membawa pengaruh yang sangat besar dalam sejarah keagamaan di Tibet dan dunia pada umumnya. Ini merupakan salah satu ajaran universal Budhadharma yang paling berpengaruh di dunia hingga saat ini,” tulis Sudimuja.

Di Kawasan Percandian Muarajambi itu tersebar 82 reruntuhan bangunan kuno atau yang disebut menapo. Saat ini beberapa bangunan telah dipugar, seperti Candi Tinggi, Candi Gumpung, Candi Astana, Candi Kembar Batu, Candi Gedong I, Candi Gedong II, Candi Tinggi I, Candi Kedaton, dan Candi Teluk I.

Seiring berputarnya waktu, melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 259/M/2013, Kawasan Percandian Muarajambi telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional dengan satu ruang geografis mencapai 3.981 hektare.

Cagar Budaya Muarajambi mencakup tujuh wilayah desa di Kabupaten Muaro Jambi. Ketujuh desa tersebut adalah Desa Dusun Baru, Danau Lamo, Muara Jambi, Kemingking Luar, dan Kemingking Dalam, serta Desa Teluk Jambu dan Dusun Mudo.

Selain bangunan komplek percandian, di kawasan itu juga terdapat sisa peradaban berupa kolam kuno, danau. Kemudian ada jaringan kanal kuno, yang pada masa lalu digunakan sebagai jalur transportasi menghubung bangunan candi. Jaringan kanal kuno itu juga terhubung dengan sungai-sungai alam yang bermuara ke Sungai Batanghari.

Kini di tengah menyisakan kejayaan peradaban masa lampau, situs Percandian Muarajambi yang menyandang predikat Cagar Budaya Nasional itu sudah lama terancam oleh aktivitas industri.

“Tapi pemerintah kita tidak pernah mau melihat kondisi Kawasan Cagar Budaya Muarajambi ke lapangan,” kata Mukhtar Hadi, Aktivis Pelestari Cagar Budaya Muarajambi kepada Liputan6.com di Desa Muara Jambi, Jumat 27 Agustus 2021.

Bangunan candi yang menjadi saksi bisu peradaban masa lampau masih terkepung alat berat, pabrik, dan industri stockpile batu bara. Kawasan Cagar Budaya yang berada di sisi selatan Desa Muara Jambi itu seakan tak berdaya menghadapi stockpile batu bara sejak satu dekade terakhir. 

Stockpile adalah tempat penumpukan batu bara. Batu bara di stockpile itu didatangkan dari sejumlah daerah di Jambi, kemudian diangkut kapal tongkang lewat jalur perairan Sungai Batanghari. Tahun 2010, ekspansi stockpile batu bara semakin tak terbendung.

Begitu pula sejak 2011, Borju–begitu sapaan akrab Mukhtar Hadi–mulai menolak keras keberadaan stockpile batu bara yang berada di seberang desanya. Suara-suara penolakan terus digaungkan dengan lantang, baik itu lewat puisi ataupun kampanye dan aksi. 

Simak laporan Gresi Plasmanto selengkapnya di website Ekuatorial.com

Banner Image : Keberadaan Candi Teluk I di Kawasan Cagar Budaya Muarajambi berdekatan dengan stockpile Batu Bara. Foto : Glesi Plasmanto / Liputan6.com

Perubahan iklim yang disebabkan aktivitas manusia mengakibatkan meningkatnya perstiwa banjir di wilayah pesisir utara Pulau Jawa.  Ini salah satu kesimpulan yang disampaikan Prof. Edvin Aldrian, Pakar Iklim dan Meteorologi BRIN yang juga  Wakil Ketua Kelompok Kerja I IPCC.

“Hilangnya wilayah pesisir dan kemunduran garis pantai di Asia Tenggara diamati dari tahun 1984-2015,” kata Prof Edvin Aldrian.

Proyeksi menunjukkan permukaan laut regional rata-rata terus meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya kejadian banjir  di derah pantai. Ditambah lagi Tingkat Total Ekstrim Air (Extreme Total Water Level/ETWL) lebih tinggi di daerah dataran rendah dan erosi pantai mulai terjadi di sepanjang pantai berpasir

Dalam laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim tahun 2021 menyebutkan, kawasan Asia Tenggara akan berdampak  cukup parah karena kerentanan kawasan ini terhadap kenaikan permukaan air laut lebih cepat terjadi dibandingkan daerah lain. Hal ini semakin diperburuk oleh pergeseran tektonik dan efek surutnya air tanah.

Prof. Edvin menegaskan bahwa kenaikan air laut tak lepas dari fenomena mencairnya es di kutub bumi dan pemuaian air laut karena pemanasan global. Inilah yang mengakibatkan penambahan volume air laut, serta meningkatnya intensitas dan frekuensi banjir yang menggenangi wilayah daratan.

Peneliti Ahli Utama Bidang Teknologi Penginderaan Jauh BRIN, Rokhis Khomarudin mengamini dampak perubahan iklim terhadap pesisir utara Pulau Jawa semakin tinggi dengan dipicu oleh penurunan permukaan tanah di wilayah tersebut.

“Manusia ikut menjadi faktor penyebab yang signifikan. Konsumsi air tanah yang masif dan tidak terkendali menyebabkan turunnya permukaan tanah. Walaupun saat ini dampaknya belum terlalu terasa, namun risiko penurunan permukaan tanah jelas merugikan dan berdampak sosial maupun ekonomi bagi negara kepulauan seperti Indonesia,” tambahnya.

Rokhis memaparkan, berdasarkan hasil pemantauan citra satelit terbukti terjadi penurunan muka tanah di DKI Jakarta antara 0.1-8 cm per tahun, Cirebon antara 0.3-4 cm per tahun, Pekalongan antara 2.1-11 cm per tahun, Semarang antara 0.9 – 6 cm per tahun, dan Surabaya antara 0.3 – 4.3 cm per tahun .

Dari data satelit tergambar bahwa pesisir utara Jawa, terutama Pekalongan, mengalami penurunan muka tanah yang paling tajam. Kondisi geologi daerah pesisir yang merupakan tanah lunak ditunjang dengan peningkatan pembangunan pemukiman dan penggunaan air tanah menyebabkan penurunan muka tanah semakin tinggi.

“Perlu adanya monitoring terhadap penurunan tanah dan laju perubahan garis pantai akibat perubahan ketinggian air laut,” imbuhnya.

Peneliti Ahli Utama BRIN, Prof. Eddy Hermawan mengungkapkan fenomena turunnya permukaan tanah di pesisir utara Pulau Jawa lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan selatan Jawa yang struktur geologinya cenderung berbukit.

“Cirebon, Pekalongan, Semarang, dan Surabaya adalah kota-kota pesisir utara Jawa yang paling rawan terhadap penurunan tanah ekstrim hingga tahun 2050. Untuk itu, upaya mitigasi dengan kebijakan penggunaan air tanah, penanaman mangrove, dan pencegahan perusakan lingkungan harus segera dilakukan,” ujarnya.

Kondisi morfologi daerah pesisir yang relatif datar membuat hampir seluruh aktivitas pembangunan infrastruktur jalan dan perekonomian dipusatkan di utara Jawa. Ini membuat beban tanah karena bangunan dan penyedotan atas penggunaan air tanah menjadi lebih intensif dibandingkan dengan wilayah lain.

Banner Image : Peta Desa Bedono, Sayung, Demak, Jawa Tengah. Peta Google Earth diambil oleh Tim data Storigraf (dari situs Tirto.id)

Selain memiliki manfaat ekologi, mangrove juga dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan. Oleh masyarakat Tidore Kepulauan, tanaman ini telah dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan tradisional secara turun-temurun.

Deretan perahu ketinting mengapung di muara sungai di Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Kamis, 29 Juli 2021. Perahu nelayan ini dalam kondisi tertambat. Sekitar 700 meter ke arah Selatan, berdiri delapan unit rumah warga dalam kondisi tidak terawat. Sebagian masih berdiri kokoh dan sisanya sudah rata dengan tanah.

Menurut Kepala Desa Toseho, Taufik Khalil, ke delapan rumah warga Desa Toseho ini ditinggal kosong karena sering dihantam banjir rob setiap tahunnya. Warga desa pesisir yang dikenal sebagai kampung tua Toseho tersebut terpaksa pindah sejauh 2 kilometer dari pantai.

“Migrasinya penduduk ini dimulai sejak tahun 1997. Kemudian pada 2001, banjir rob terparah terjadi lagi dan membuat kurang lebih 400 jiwa lebih memilih mengungsi. Hingga sekarang, kurang lebih 900 jiwa sudah keluar dan pindah ke kampung baru Toseho,” kata lelaki 29 tahun itu.

Letak kampung tua Toseho berhadapan langsung dengan laut dan membelakangi hamparan Hutan Mangrove yang berada di pesisir kecamatan setempat.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, luas tutupan Hutan Mangrove Indonesia pada 2020 mencapai 3.490.000 hektare atau 21 persen dari total luas tutupan hutan mangrove di dunia. Dari luas ini, sebanyak 2.673.548 ha dalam kondisi baik dan 637.624 ha lainnya dalam kondisi kritis.

Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah atau Bapelitbangda Kota Tidore Kepulauan mencatat, luas Hutan Mangrove di Tidore Kepulauan sebesar 1.729 ha atau 0,0495 persen dari luas mangrove nasional. Luasan tersebut tersebar di tujuh pulau, yaitu Pulau Tidore seluas 14,18 ha, Pulau Maitara 4,51 ha, Pulau Mare 11,88 ha, Pulau Woda 47,56 ha, Pulau Raja 15,92 ha, dan Pulau Guratu 37,43 ha. Sisanya di wilayah Halmahera bagian Tengah sebesar 1.597,52 ha.

aufik bilang, hutan mangrove di desanya memiliki peranan yang sangat penting. Karena menjadi tempat hidup dan berkembangnya siput popaco yang dapat dijadikan lauk untuk konsumsi harian dan sumber pendapatan masyarakat.

“Karena ada orang dari desa lain selalu datang mencari bia (siput) popaco di sini (Desa Toseho),” katanya.

Disamping itu, lanjut Taufik, tanaman mangrove juga dimanfaatkan sebagai keperluan makanan ternak kambing dan bahan pengobatan tradisional.

Ramli Abdullah, biang (tetua) Desa Toseho mengaku, selalu mengambil tanaman mangrove di sekitar Kampung Tua Toseho untuk keperluan pembuatan obat. Karena disitu terdapat berbagai jenis tanaman mangrove yang telah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional secara turun-temurun, ujar perempuan 60 tahun yang memperoleh pengetahuan pengobatan itu dari orang tuanya.

“Dari kecil saya sudah lihat papa (ayah) menggunakan mangrove untuk pengobatan, selain itu nenek saya juga seorang biang desa yang selalu melakukannya,” tutur perempuan yang akrab disapa Mama Li ini, ketika disambangi di rumahnya, Kamis, 29 Juli 2021.

Ia menceritakan, selama ini mangrove digunakan sebagai bahan obat untuk beberapa penyakit, di antaranya sakit perut, keseleo, mengembalikan fungsi indera pengecap, dan membersihkan darah nifas selesai bersalin.

Simak laporan Apriyanto Latukau di website ekuatorial.com

Banner Image : Hutan Mangrove Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tampak pada Kamis, 29 Juli 2021. Foto : Apriyanto Latukau/Kieraha

Selama kurun waktu 30 tahun, hampir 50% luasan tutupan mangrove di pesisir Kota Semarang telah hilang. Kondisi ini mengakibatkan ekosistem pesisir Kota Semarang rawan abrasi dan banjir rob.  

Tekanan dari industri akuakultur sejak tahun 1978 melalui pembukaan tambak yang cukup intensif sekitar tahun 1990-2000 menjadi penyebabnya.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013 menyebut, penurunan luasan mangrove secara signifikan dari 557,39 hektare tahun 1990 menjadi 250,16 hektare pada tahun 2000.

Salah satu kawasan pesisir yang terdampak ada di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Sejak 1997, tingkat abrasi di wilayah ini sangat tinggi mencapai 150 hektare. Bahkan merambah sepanjang 3,5 kilometer ke arah permukiman warga.

Muhammad Imran Amin, Direktur Program Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (MERA ) mengatakan, sejak 2019 kawasan ini menjadi fokus restorasi mangrove untuk mengurangi kerentanan masyarakat pesisir, menjaga sumber daya dan aset alam, serta dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan berbasis  ilmiah.

“Restorasi ekosistem mangrove di pesisir Kota Semarang butuh suatu demplot restorasi mangrove yang dapat menjadi acuan kegiatan restorasi dalam ruang lingkup yang lebih besar dan sarana pembelajaran bagi masyarakat sekitar,” kata Imran.

Restorasi mangrove yang digagas Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dengan sejumlah mitra ini membekali warga dengan pengetahuan restorasi mangrove melalui berbagai pelatihan, seperti pemilihan benih, pembibitan, penanaman, pemantauan hingga pemeliharaan demplot restorasi mangrove.

Pelestarian ekosistem mangrove dan pengelolaan pesisir terpadu di Kelurahan Mangunharjo ini sebenarnya juga menajdi perhatian banyak pihak. Selain ekologi, pendekatan pesisir terpadu juga menyentuh aspeksosial dan ekonomi termasuk mata pencaharian.

“Kami identifikasi sektor ekonomi unggulan yang mendukung upaya pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat,” lanjut Imran.

Dengan pendekatan partisipatif Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan (SIGAP), diketahui, kerupuk udang, batik mangrove, dan budi daya tambak merupakan produk unggulan dan potensial bagi masyarakat Kelurahan Mangunharjo.

Sugiarti, selaku Lurah Mangunharjo mengatakan, upaya tindaklanjut dalam mendukung keberlanjutan usaha ekonomi, warga membentuk Koperasi Serbaguna Raharjo Mandiri sejak tahun 2020. Untuk pemasaran dan menjangkau pasar yang lebih luas, produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini bekerjasama dengan platform digital marketplace untuk pemasaran. 

”Kami harapkan produk unggulan ini dapat dipasarkan dengan baik, mutunya selalu terjaga, dan hasilnya dapat membantu peningkatan perekonomian warga, kata Sugiarti.

“Pengelolaan pesisir terpadu ini mendukung strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui kegiatan ekonomi berbasis konservasi. Jika dikelola secara efektif dan berkelanjutan, mangrove dapat menjadi sumber penghidupan, serta berkontribusi pada ketahanan pangan dan sosial,” imbuh  Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman.

Banner Image : Warga Mangunharjo menyeleksi bibit mangrove yang akan ditanam di pesisir Mangunharjo, Semarang. Foto : Nugroho Arif Prabowo/YKAN

Pembangunan Bendungan Bener, yang akan membebaskan sekitar 600 ha lahan di Purworejo dan Wonosobo, mengancam sumber penghidupan warga setempat. Proses ganti rugi lahan juga tak berjalan lancar.

Lalu-lalang kendaraan proyek di gerbang akses timur Bendungan Bener di Jalan Nglaris, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sudah menjadi pemandangan rutin bagi Salamah (64). Sehari-hari, ia bercocok tanam aneka rupa tanaman seperti kelapa, durian, cengkeh, kemukus, vanili, kapulaga, serta bermacam rimpang, di lahan hutan yang berbatasan langsung dengan gerbang akses timur bakal bendungan tertinggi di Indonesia itu.

Bagi Salamah, hutan adalah sumber kehidupan. 

Inilah yang membuatnya menolak saat lahan garapannya di dekat jalan keluar-masuk gerbang akses timur Proyek Strategis Nasional (PSN) itu diminta Perhutani. Lahan itu merupakan satu-satunya yang tersisa, setelah tiga lahan garapan lain di dekat aliran Sungai Bogowonto terdampak PSN Bendungan Bener dan tidak bisa lagi digarapnya.

“Dulu warga sini ya tidak mau (ada pembangunan bendungan), tapi ya entahlah. Sebenarnya hasil bertani di hutan tidak pernah habis. Panen ini selesai, ganti yang lain,” ujarnya sembari menguliti ranting-ranting pohon menggunakan sabit, Sabtu (24/7/2021).

Duduk di pematang lahan, siang itu Salamah menceritakan pendapatan rata-rata dari menjual hasil pertanian hutan. Kalau hasil panen kelapa banyak, ia bisa mendapat Rp500.000  bahkan lebih. Selain kelapa sebagai pendapatan bulanan, ia bisa menjual aneka tanaman tahunan, salah satunya kemukus (Piper cubeba) seharga Rp55.000 per kilogram. 

Bahkan harga satu kilogram kemukus kering, yang diperoleh dari tiga kilogram kemukus basah, bisa mencapai Rp250.000. Selain itu, belum lama ini ia berhasil menjual kapulaga kering seharga Rp270.000 per kilogram. “Kalau pohonnya banyak, sekali panen bisa dapat lima kilo,” tutur nenek tiga cucu itu sembari menunjukkan tanaman kapulaga di ladangnya.

Penjelasan Salamah mengenai rata-rata pendapatan di atas belum termasuk saat ia panen durian, cengkeh, vanili, serta tanaman rimpang seperti temulawak yang jenisnya bermacam-macam. Selain itu, petani sepertinya juga banyak mengandalkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan harian.

Selain mengumpulkan ranting-ranting pohon untuk digunakan sebagai kayu bakar di dapur, Salamah juga menanam tanaman pangan seperti talas, yang dari daun hingga umbinya bisa diolah jadi makanan. 

Siang itu, Salamah tak sendirian. Ia meminta bantuan Sutoyo (40) untuk memanen cengkeh di lahan yang dikelolanya. Seperti Salamah, lahan pertanian Sutoyo terdampak pembangunan Bendungan Bener paket 2 yang menjadi wilayah kerja PT Waskita Karya Tbk, satu dari tiga BUMN yang ditunjuk melaksanakan PSN tersebut.

Jika Salamah masih bisa mempertahankan salah satu lahannya, Sutoyo harus kehilangan seluruh lahan yang dimilikinya. 

“Saya punya sembilan (bidang), kena semua. Habis. Sudah tidak bisa bertani,” ujarnya di sela-sela aktivitas memanen cengkeh di lahan milik saudaranya itu. 

Sejak tidak bisa bertani sekitar tiga tahun silam, Sutoyo kerja serabutan. Membantu memanen cengkeh di lahan orang lain, menjadi kuli bangunan, hingga tenaga musiman panen padi di luar daerah. Sutoyo mengaku sebenarnya penghasilan bertani di lahan hutan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk untuk menyekolahkan keempat anaknya. 

“Bikin rumah, beli motor, bisa menyekolahkan anak, semua dari hasil ini (bertani di hutan, red.). Tapi ya mau gimana lagi, pemerintah kalau sudah punya keinginan tidak peduli dengan yang lain,” ungkapnya. 

Simak laporan Riska Nur Laily Mualifa selengkapnya di https://www.ekuatorial.com/2021/09/mereka-yang-tersisih-dan-terancam-pembangunan-bendungan-tertinggi-indonesia/

Banner image : Pembukaan lahan untuk PSN Bendungan Bener di Desa Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Foto : Riska Nur Laily Mualifa / Merdeka.com

Media di Indonesia harus memberikan perhatian lebih terhadap isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama dalam penegakan hukumnya. Ini penting mengingat karhutla terus menerus terulang dari tahun ke tahun. Sementara upaya penegakan hukumnya masih minim.

Hal ini disampaikan Rochimawati, Ketua Umum The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), saat membuka diskusi “Editors Meeting: Peran Media untuk Menyuarakan Penegakan Hukum Isu Karhutla di Indonesia,” yang diselenggarakan SIEJ secara virtual, Sabtu (28/8).

Menurutnya, upaya itu salah satunya dengan mengundang para editor media untuk melihat isu karhutla dan agenda media agar isu ini terus mendapat perhatian media.  

“Kami berharap apa yang kita diskusikan hari ini dapat bersama mengawal penegakan hukum dalam isu karhutla. Mari kita bedah bersama kontribusi apa yang dapat dilakukan terutama bagi para jurnalis yang memiliki peranan penting dalam pemberitaan dan peliputan untuk senantiasa mengawal isu karhutla,” ujarnya.

SIEJ melihat karhutla merupakan bagian dari krisis lingkungan dan mengakibatkan dampak yang luas, serius, dan bersifat langsung terhadap Kesehatan masyarakat, perekonomian, terganggunya aktivitas manusia, keseimbangan ekologi, dan kerusakan lingkungan hidup.

Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan harus dilakukan secara serius, bersamasama (kolaboratif), dan bersinergi oleh seluruh komponen masyarakat termasuk media massa dalam menyuarakan isu tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 yaitu 1.649.258 hektar (ha), dan tahun 2020 seluas 296.942 ha. Kebakaran lahan dan hutan besar di Indonesia pernah terjadi pada tahun 2015 dan menjadi perhatian dunia internasional. Luas lahan dan hutan yang terbakar mencapai 2,6 juta ha.

Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) KLHK yang hadir dalam diskusi mengatakan, selama 5-6 tahun belakangan ini pemerintah telah menangani karhutla dengan lebih baik. Hal ini ditunjukkan dari jumlah hotspot pada Januari-Agustus 2021 yang mengalami penurunan dari 1.482 titik menjadi 673 titik di periode yang sama dibandingkan tahun lalu.

“Ini bukan berarti kita harus lengah. Kita harus terus bekerja, memastikan bahwa karhutla ini mempunyai trend penurunan di Indonesia ini. Kami melihat Karhutla dalam konteks dampak terhadap lingkungan sangat serius dan juga lintas batas,” kata Rasio dalam pemaparannya.

Pada tahun 2020 tidak terjadi transboundary haze akibat asap karhutla, Rasio berharap Indonesia dapat terus menjaga hal serupa di tahun mendatang.

Sementara itu, Boy Even Sembiring, Manajer Kebijakan dan Hukum Lingkungan WALHI menyebut, ada ketimpangan penegakan hukum karhutla di Indonesia karena logika kapitalisme. “Masih banyak yang harus dibenahi, di sini media memiliki peran penting untuk memberikan tekanan penegakan hukum karhutla agar pemahaman dan informasi dapat meluas di masyarakat” kata Boy.

Mengutip data BPS, dalam paparannya Boy mengatakan selama hampir 18 tahun, ada pertumbuhan izin sektor kehutanan dan pelepasan untuk investasi hingga 78,78 persen dari total luas izin dan pelepasan. Bahkan, ketimpangan kepemilikan lahan pada 2013 saja mencapai 0,68. Artinya, satu persen rakyat Indonesia menguasai 68 persen sumber daya lahan.

Revolusi Riza, Deputy Editor in Chief CNN Indonesia TV mengatakan, media di Indonesia menghadapi beberapa tantangan besar dalam meliput pemberitaan karhutla, khususnya terkait penegakan hukum.

“Kami dihadapkan dengan banyak tantangan seperti lokasi, kemampuan tim peliput, peralatan, akses ke Narasumber, serta tekanan sales marketing. Karena itu, liputan kolaboratif yang melibatkan semua unsur, termasuk publik, bisa menjadi solusi dalam memajukan peliputan penegakan hukum yang lebih menyuarakan urgensi kepentingan bersama” kata Revo.

Sejalan dengan fungsi sebagai media menurut UU No. 40 Tahun 1999 yaitu untuk menyediakan informasi dan kontrol sosial, media memiliki kunci penting, termasuk  dalam memberitakan peliputan penegakan hukum karhutla.

Diskusi “Editors Meeting: Peran Media untuk Menyuarakan Penegakan Hukum Isu Karhutla di Indonesia,” yang diselenggarakan SIEJ secara virtual, Sabtu (28/8/2021)

Orangutan adalah salah satu satwa endemik Indonesia. Ada tiga spesies orangutan yang ditemukan di Indonesia, yaitu orangutan Sumatera (Pongo abelii), orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dan orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis). Namun, ketiga spesies orangutan Indonesia berstatus kritis (Critically Endangered/CR) berdasarkan daftar merah Serikat Internasional untuk Pelestarian Alam atau IUCN.

Menurut data Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), lembaga yang berfokus pada konservasi orangutan, jumlah populasi orangutan di Indonesia hanya tersisa 73 ribu individu pada 2016. Beberapa faktor yang menyebabkan satwa yang tergolong mamalia dan primata ini menghadapi ancaman kepunahan antara lain konversi habitat, perdagangan ilegal, hingga kebakaran hutan dan lahan. Mirisnya, masih banyak warga yang belum menyadari pentingnya menjaga orangutan untuk tetap berada di habitatnya. Orangutan malah dipelihara, dibunuh, bahkan dijadikan tontonan.

Keberadaan orangutan di habitat alaminya membantu regenerasi dan keseimbangan ekosistem hutan. Orangutan menebar biji tumbuhan sisa makananya di sekitar hutan. Kebiasaan mereka membuat sarang dengan memetik daun dan dahan yang membantu ketersediaan matahari di hutan hujan tropis yang lebat dan gelap. Orangutan turut menjaga ketersediaan makanan, oksigen, bahkan kayu bagi manusia.

Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelamatan dan perlindungan orangutan di Indonesia, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melakukan wawancara dengan CEO Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), Jamartin Sihite, pada Kamis, 20 Agustus 2021.

Jamartin Sihite, CEO Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Foto : dokumentasi pribadi

Bagaimana awal mula Anda tertarik terhadap orangutan?

Latar belakang pendidikan saya sebenarnya pertanian. Lalu, pendidikan S2 dan S3 fokusnya pada lingkungan. Dulunya, saya dosen di Universitas Trisakti. Pada 2004, saya memutuskan untuk bergabung dengan penggiat konservasi TNC dan mulai bekerja di Papua dan Pulau Komodo. Suatu ketika, saya bertemu dengan ahli orangutan dan ditantang untuk melihat mata anak orangutan. Momen itu menjadi tatapan pertama saya pada anak orangutan, melihat matanya seperti kehilangan harapan.  Saat itu juga saya langsung jatuh cinta dan tertarik untuk membantu perlindungan orangutan.

Saya menyadari bahwa kita juga bisa belajar di luar kampus. Hal itu yang membuat saya kemudian memilih untuk mengundurkan diri. Bagi saya, konservasi adalah aksi nyata yang kecil, tapi berdampak besar bagi perlindungan satwa yang terancam punah. Dari situ, saya bergabung dengan program USAID yang berfokus pada perlindungan orangutan. Setelah itu, saya pindah ke Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) hingga saat ini.

Orangutan di setiap daerah memiliki keunikan masing-masing. Bisa dijelaskan apa saja perbedaan orangutan di tiap daerah yang ada di Indonesia?

Awalnya, kita memang hanya mengetahui dua jenis orangutan saja. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan tentang orangutan berkembang. Untuk wilayah Sumatera saja, awalnya cuma dikenal satu spesies orangutan saja, kemudian ditemukan spesies lain yang berbeda. Pertama yang ada di bagian Utara danau Toba, kedua yang ada di bagian Selatan danau Toba, tepatnya di kawasan hutan Batang Toru di Tapanuli. Satu spesies lainnya lagi ada di Kalimantan. Perbedaan yang mencolok antara spesies orangutan ada di kecerahan warna. Orangutan Sumatera lebih cerah, sedangkan semakin ke Timur warna orangutan semakin gelap. Perbedaan lainnya, orangutan di wilayah Sumatera jarang turun ke tanah karena ada harimau di habitat mereka. Sementara di Kalimantan, orangutan yang kami temukan justru kerap ada di tanah. 

Bicara habitat hidup orangutan, kondisi hutan menyempit karena perkebunan dan kebakaran hutan dan lahan. Dalam pantauan BOSF, bagaimana kondisi orangutan di Indonesia saat ini?

Kalau bicara orangutan, mereka hidupnya di hutan. Hampir 70 persen hidup orangutan berada di luar kawasan konservasi yang ditetapkan pemerintah. Habitat hidup mereka berada sekitar 0 – 700 meter di atas permukaan laut. Banyak orangutan yang hidup di daerah yang juga ditempati manusia. Ketika pembangunan dilakukan, maka konflik dengan orangutan sulit dihindari. Biasanya jika terjadi konflik dengan manusia, orangutan selalu kalah. Mereka kadang bisa dibunuh.

Indonesia mengenal dua kawasan hutan dalam tata ruang, yaitu kawasan budidaya kehutanan dan budidaya non-kehutanan. Ketika kawasan budidaya non-kehutanan dikonversi menjadi peruntukan lain untuk manusia, tetap dianggap sah secara hukum. Hal itu yang kemudian membuat orangutan kehilangan ruang hidup karena habitat mereka digunakan untuk peruntukan lain. Akibatnya, terjadi penurunan populasi orangutan. Masalah lainnya yang muncul seperti perdagangan ilegal lintas negara serta tren pemeliharaan orangutan di luar negeri.

Seperti apa  perdagangan orangutan itu terjadi?

Kami hanya mengetahui saat perdagangan itu telah terjadi. Pada 2006, saat kasus pengembalian 48 orangutan dari Thailand, pemerintah Indonesia membawa mereka pulang kembali ke Indonesia. Begitu juga dengan orangutan yang ditemukan di Kuwait. Secara kumulatif, BOSF menerima total 54 orangutan hasil repatriasi (yang dibawa pulang dari luar negeri). Peristiwa perdagangan ilegal ini terjadi lintas negara dan saat ini mayoritas perdagangan dilakukan di wilayah Timur Tengah, walaupun di Thailand juga masih tetap ada.

Anda tadi menyebutkan perilaku pemeliharaan orangutan. Bagaimana itu terjadi?

Masih ada pola pikir yang salah di masyarakat, di mana untuk sebagian orang memelihara satwa dilindungi dianggap keren. Seperti harimau dipamerkan melalui media sosial, maupun YouTube. Ada yang pelihara harimau Benggala, walaupun satwa itu tidak dilindungi, masyarakat kita mungkin tidak akan mencari tahu terlebih dahulu jenis harimau itu. Kalau orang Indonesia melihat itu, ada potensi ditiru untuk dipelihara. Saya pikir tindakan pamer satwa untuk dipelihara menghancurkan kerja-kerja konservasi yang kami dan kawan-kawan lakukan. Kami mencoba melakukan edukasi agar satwa dilindungi tidak punah, tapi satu sisi selebriti kerap pamer hewan peliharaan mereka. Itu tidak benar. Pelihara satwa liar itu tidak keren.

Bagaimana pola ancaman terhadap ruang hidup orangutan?

Polanya masih sama, meliputi konversi lahan, perdagangan ilegal, dan satwa langka dijadikan peliharaan. Untuk melakukan edukasi dan sosialisasi hukum, kita semua harus bekerja sama. Tidak bisa hanya mengandalkan NGO atau pemerintah saja. Perlu bantuan media, masyarakat, hingga ilmuwan. Bersama-sama melakukan konservasi orangutan.

Upaya apa saja yang BOSF lakukan untuk melestarikan orangutan?

Ketika ada yang melapor, kami bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bergerak bersama menyelamatkan orangutan. Orangutan ini kami rehabilitasi kemudian kami lepasliarkan ke alam bebas. Kami juga melakukan rehabilitasi lahan dan restorasi lahan gambut yang dibuka pada masa Soeharto. Kami melakukan restorasi bekas-bekas hutan yang dulunya habitat hidup orangutan. Tujuannya untuk mengembalikan hutan yang menjadi rumah orangutan.

Selain itu, kami juga punya program BOSF Goes To School. Program ini bertujuan untuk menyampaikan kepada anak-anak sekolah sedini mungkin tentang pentingnya menjaga orangutan. Kelak ketika mereka tumbuh besar menjadi pejabat, pebisnis, atau apa pun pilihan masa depan mereka, mereka lebih sadar tentang keberadaan orangutan.  

Sementara itu, kami juga mengajukan lisensi bekas Hutan Produksi (HPH) yang dikenal dengan HPH restorasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk direstorasi. Prosesnya sama dengan hak pengelolaan hutan (HPH). BOSF melalui Restorasi Hutan Orangutan Indonesia sudah mendapatkan 86.593 ha lahan dan sedang mengajukan izin untuk 50 ribu ha lahan lagi karena area restorasi pertama sudah hampir penuh daya dukungnya untuk orangutan yang sudah dilepasliarkan di sana. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kawasan bekas megarice project atau kawasan Mawas. Di sana ada sekitar 2 ribuan orangutan liar yang hidup di kawasan seluas 309.000 ha.

Di kawasan tersebut tidak boleh ada penebangan hutan. Ini bagian dari upaya kami menjaga habitat orangutan. Dari 2012 hingga Juli 2021, kami berhasil melakukan rehabilitasi dan melepasliarkan 485 orangutan.

Berapa populasi orangutan menurut data BOSF hingga saat ini?

Berdasarkan survei yang kami lakukan pada 2016, terdapat kurang lebih 73 ribu orangutan yang tersisa. Pembagiannya 14.290 orangutan di Sumatera, 800 di Tapanuli, dan 57.350 di Kalimantan.

Orangutan di kawasan konservasi orangutan BOSF. Foto:dokumentasi BOSF

Apa saja tantangan dalam melakukan konservasi orangutan?

Kami masih kesulitan mengedukasi warga. Tantangan lainnya pada pendanaan karena membantu keberlangsungan hidup orangutan tidak mudah dan tidak murah. Kami juga mencoba mengajak para pengusaha yang mengelola kawasan lahan di Kalimantan untuk bersama-sama melindungi orangutan. Hal ini masih sulit terwujud. Padahal kalau dicoba pasti ada jalan untuk bersama melestarikan orangutan.

Anda melakukan konservasi orang-utan selama bertahun-tahun. Bisa dijelaskan apa pentingnya orangutan bagi ekosistem hutan?

Pentingnya keberadaan orangutan sudah diakui oleh para peneliti. Orangutan seperti tukang kebun di hutan. Pada siang hari mencari buah untuk dimakan, lalu menyebar bijinya di sembarang tempat. Pada sore dan malam hari, mereka akan membuat sarang. Orangutan membuka kanopi hutan, sehingga sinar matahari bisa masuk ke hutan dan biji-bijian bisa tumbuh dan berkembang. Proses fotosintesis di kawasan hutan akan berlangsung dengan baik. Hutan juga menjadi lebih baik.

Hutan yang baik akan mengasilkan oksigen, air bersih, hasil hutan kayu dan non-kayu. Hutan yang baik berperan dalam pengendalian perubahan iklim. Siapa yang menerima manfaat ini? Ya, kita juga manusia.Menyelamatkan orangutan di hutan sama dengan menyelamatkan manusia. 

Menurut Anda apakah ada upaya serius pemerintah dalam melindungi orangutan?

Bersama pemerintah, BOSF bekerja melindungi orangutan sejak 30 tahun lalu. Kami melakukan kolaborasi. Pemerintah memiliki peran untuk mengeluarkan kebijakan dan aturan. NGO seperti kami dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar tidak melakukan pembangunan atau tidak memberikan izin perkebunan di area yang menjadi habitat orangutan sebagai langkah mitigasi. Menurut undang-undang, orangutan itu milik negara. Jadi, pemerintah punya peran penting.

Borneo Orangutan Survival melakukan kampanye kolaborasi melalui film dokumenter dan podcast. Bisa dijelaskan mengapa menggunakan medium tersebut?

Salah satu komponen penting dalam konservasi adalah komunikasi. Bagaimana pesan konservasi bisa diterima masyarakat umum. Kami menggunakan media podcast untuk menyasar generasi milenial karena ada banyak hal yang tidak tersampaikan jika menggunakan media tradisional. Kami mempelajari platform media sosial dan menyadari ketertarikan mereka pada podcast, YouTube, dan Instagram. Untuk mensosialisasikan tentang program konservasi BOSF, kami membutuhkan media tersebut. Harapannya, lebih banyak anak muda bisa bergerak bersama untuk menyebarkan informasi tentang orangutan.

BOSF juga kerap mengajak artis untuk ikut kampanye. Apakah hal itu membantu pelestarian orangutan untuk crowdfunding atau dukungan untuk membuat kebijakan baru?

Awalnya kami memang memiliki duta orangutan. Pada 2010, kami ubah dengan sebutan Campaigner Awareness. Jadi, siapa saja bisa mengkampanyekan kepedulian kepada orangutan. Satu hal yang selalu kami tekankan ketika artis ikut dalam kegiatan konservasi, orangutan butuh ke-artisan mereka untuk meningkatkan kesadartahuan masyarakat sebagai bagian dari anak bangsa. Untuk itu, kami tidak pernah membayar jasa mereka. Hal ini sebagai upaya untuk mengajak lebih banyak orang konsisten terlibat dalam melestarikan orangutan sesuai kapasitas masing-masing.

Bagaimana melestarikan keberadaan orangutan di Indonesia?

Jaga hutannya, biarkan hutan tetap ada supaya orangutan tetap ada. Jika 100 pebisnis saja yang punya area pengelolaan yang mengkonversi hutan atau yang mengelola hutan mau menyumbang 100 hektar lahan, maka kita bisa pastikan masih ada hutan yang terjaga.

Bicara anak muda, bagaimana mengajak mereka terlibat dalam menjaga hutan dan orangutan?

Kami masuk ke cluster yang mereka pahami. Dulu kami tidak tertarik menggunakan IG live, podcast maupun Tiktok. Kami sadar bahwa kami harus berubah dan mengikuti tren generasi milenial. Kami mencoba memodifikasi pesan dengan bahasa yang mereka pahami, dengan terus mengkampanyekan pesan bahwa melindungi orangutan di hutan itu keren. Aksi menjaga orangutan itu keren.

Lalu apa saja yang bisa dilakukan anak-anak muda untuk terlibat aksi nyata untuk orangutan?

Pertama, mereka bisa ikut adopsi orangutan dan membantu ketersediaan makanan bagi orangutan. BOSF membuka diri terhadap donasi dan adopsi. Saat ini ada 9 orangutan yang bisa diadopsi, yaitu Taymur (7 tahun), Jelapat (6 tahun), Monita (3 tahun), Bumi (5 tahun), Mema (6 tahun), Topan (4 tahun), Davi (6 tahun), Kopral (15 tahun), dan Shelton (14 tahun).

Kedua, mereka bisa berpartisipasi hanya dengan menggunakan smartphone untuk kampanye bersama melalui like, share,dan comment. Kalau cocok dengan program BOSF, mereka bahkan boleh bergabung bersama kami. Tapi, jangan mikir mau kaya jika bergabung dengan BOSF, tapi mau hati gembira.

Menurut Anda, bagaimana masa depan orangutan di Indonesia?

Kalau ada yang beranggapan dalam 10-20 tahun orangutan akan punah, kami justru yakin orangutan masih akan ada bahkan dalam 100 tahun lagi. Persoalannya, bagaimana habitat mereka dapat terjaga? Kami berharap orangutan jangan sampai punah. Kita harus sadar bahwa orangutan itu adalah harta kita. Habitat dan orangutan harus kita jaga bersama. Ini tugas kita sebagai anak bangsa.

***

Peduli orangutan? Dengan membeli merchandise di https://www.orangutan.or.id/shop , kalian ikut membantu upaya konservasi orangutan di Indonesia, lho! Yuk, bersama kita dukung program perlindungan dan penyelamatan orangutan.

Banner Image : Orangutan bernama Amber di Kawasan konservasi orangutan BOSF. Foto : Dokumentasi BOSF

Keberagaman budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan di Indonesia terbingkai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat adat menjadi salah satu elemen kemajemukan Nusantara. Sekitar 70 juta masyarakat adat, yang terbagi dalam 2.371 komunitas adat, tersebar di 31 provinsi Tanah Air.

Persebaran Masyarakat Adat di Indonesia. Infografis : AMAN

Namun, masyarakat adat belum sepenuhnya mendapat jaminan perlindungan hak untuk hidup dan mengelola penghidupannya. Praktik perampasan lahan masyarakat adat untuk kepentingan tambang dan perkebunan terus terjadi. Masyarakat adat yang mencoba untuk mempertahankan lahannya malah dikriminalisasi. Tak cukup di situ, mereka juga kerap dikambinghitamkan karena dituding melakukan pembakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Menurut data dari IPB University, setidaknya terdapat 17,4 juta hektar penguasaan tanah oleh korporasi berada dalam kawasan hutan pada 2017. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat, luasan konsesi tambang hingga 2019 mencapai 19.224.576 hektar. Sebanyak 77 persen dari luasan tersebut adalah konsesi ilegal.

Kondisi itu diperburuk dengan minimnya pengakuan hak teritorial masyarakat adat. Menurut AMAN, hanya 109 produk hukum daerah yang telah menerbitkan peraturan daerah terkait pengakuan masyarakat adat sejak 7 tahun terakhir. Sampai saat ini, pemerintah pusat seakan bergeming mengakui hak, identitas, maupun ruang hidup masyarakat adat. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat pun belum juga terwujud.  

Untuk mengulik jalan terjal memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, The Society of Environmental Journalist (SIEJ) melakukan wawancara dengan Sumarni Laman pada Selasa 3 Agustus 2021. Perempuan asli suku Dayak ini dikenal aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang kerap dilanggar atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, sosok anak muda ini juga bergabung komunitas Ranu Welum http://www.ranuwelum.org/#homey yang bergerak memadamkan api saat bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Palangka Raya.

Sumarni Laman, perempuan asli Suku Dayak yang aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Foto: istimewa

Sebagai perempuan Dayak, bagaimana Anda memaknai peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional?

Maknanya dalam, ini momentum pengakuan dunia. Saya berharap ini menjadi momen refleksi bagaimana negara memperlakukan masyarakat adat. Saya juga memaknainya sebagai momen kita berjuang mendapat pengakuan hak, identitas, sekaligus melestarikan budaya kita.

Bagaimana masyarakat adat memaknai hidup dengan alam dan hutan?

Hampir di semua daerah, masyarakat adat memiliki penghidupan dengan alam. Bagi kami, alam adalah tempat yang menyediakan makanan, air, bahkan sumber penghidupan. Ada timbal balik antara kami dan alam. Kami hidup berdampingan dengan alam, artinya kami mengambil secukupnya apa yang alam sediakan, lalu kami merawatnya kembali.

Bisa diceritakan bagaimana kondisi masyarakat adat di Kalimantan saat ini?

Tidak bisa digeneralisasi. Di Indonesia ada ratusan suku, substratnya saja ada 400. Sementara suku besarnya ada tujuh. Pada era Soekarno, Soeharto hingga Jokowi, di Kalimantan terdapat banyak izin perusahaan yang diberikan untuk konsesi pengelolaan. Sebagian perusahaan merambah hutan yang menjadi bagian kepemilikan masyarakat adat. Hal itu memicu konflik yang membuat kami mendapat penindasan.

Kami bertanya-tanya, kenapa pemerintah dengan mudahnya memberikan tanah kepada perusahaan? Padahal tanah tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat adat. Sebelum Indonesia merdeka, orang pertama yang tinggal di pedalaman adalah masyarakat adat. Semestinya kami punya hak dan kebebasan untuk mengelola sekaligus menjaga ekosistem alam.

Ketika perusahaan masuk territorial yang menjadi wilayah masyarakat adat, kemudian diprivatisasi, dikomersialisasi, dan komodifikasi. Banyak stakeholder berkepentingan di wilayah masyarakat adat karena jadi sumber uang.  Saya contohkan, di wilayah Barito saja ada 100 tambang batu bara. Masyarakat diambil tanahnya, mereka kehilangan penghasilan, dan hutan yang merupakan sumber penghidupan dirampas. Hak masyarakat adat hilang.

Upaya yang sudah dilakukan untuk menjaga hutan dari perampasan?

Banyak yang sudah dilakukan. Kami melakukan protes ke pemerintah. Kami melakukan advokasi di lingkaran masyarakat adat. Kami memberikan edukasi kepada masyarakat adat untuk mempelajari kembali fungsi hutan untuk mereka. Masih banyak yang belum sadar bahwa hutan kami dijajah.

Kami juga melakukan dialog dengan DPRD, gubernur, hingga advokasi ke tingkat internasional dan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Kami memperjuangkan teritorial kami. Ketika itu diakui, maka hutan sebagai ruang hidup kami juga mendapatkan pengakuan. Jadi orang luar tak bisa lagi mengklaim wilayah masyarakat adat.

Apa saja tantangan masyarakat adat untuk bertahan hidup saat menyempitnya ruang hidup?

Menyempitnya ruang hidup itu tantangan. Hutan itu buat masyarakat tempat mereka hidup. Ketika hutan diambil, maka sudah jelas hutan akan hilang. Sementara kita tahu, di desa lapangan pekerjaan susah, masyarakat yang cari buah, rotan, karet tidak lagi mudah mendapatkan akses. Itu salah satu yang mencekik masyarakat adat di daerah. Selain itu kebijakan yang top bottom approach, dengan membuat peraturan seenaknya tanpa mempedulikan masyarakat adat. Dari itu, satu satunya harapan adalah hutan.

Tantangan lain adalah ketika kami dijadikan kambing hitam karena dituding membakar lahan. Padahal kami sejak dulu membuka lahan dengan cara membakar. Tentu saja pembakaran yang kami lakukan berbeda, kami punya langkah, ada batasan, dan aturan dalam membakar lahan untuk kebutuhan pertanian. Tanpa adanya lahan pertanian, kami tidak bisa menanam sayur. Lalu dari mana kami bisa makan? Pertanian bagi masyarakat adat merupakan hal yang esensial.

Selain itu, apalagi tantangan yang dihadapi?

Kami pernah mendapat stereotipe. Dulu, kalau punya nama orang Dayak pasti susah mendapatkan pekerjaan. Bahkan, media nasional kerap membuat stereotipe dengan membangun image aneh tentang masyarakat Dayak. Saya dulu sering diperlakukan seperti itu saat berkunjung ke kota. Kami juga mendapatkan perlakuan rasisme. Masyarakat Papua juga sering mendapatkan itu.

Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja. Ini merupakan perubahan pola pikir. Diskriminasi masyarakat adat juga masih sering terjadi. Di Mentawai, masyarakat adat menggunakan tato sebagai identitas. Namun, ketika mereka mencoba untuk mendaftar sebagai calon polisi atau bersekolah, ada aturan tak boleh bertato. Ketika punya tato, maka tidak akan bisa sekolah. Maka dari itu dibutuhkan pengakuan masyarakat adat dari aspek budaya maupun hak-hak lain.

Bagaimana negara dapat memberikan jaminan perlindungan dan hak-hak masyarakat adat yang mayoritas tidak memiliki dokumen administratif, seperti KTP, sertifikat tanah, dan hal lainnya?

Membuat KTP kan harus ada surat lahir. Lalu ada kolom agama di dalamnya. Selain itu untuk membuat KTP harus punya akta lahir sedangkan di masyarakat ada banyak orang terdahulu tidak punya akta kelahiran. Orang tua tidak punya buku nikah. Tidak mungkin kan ada KTP saat lahir. Jadi untuk membuat KTP ketika tak ada buku nikah maupun akta kelahiran akan kesulitan mendapatkan KTP.

Pandemi Covid-19 merupakan hal baru yang dialami oleh masyarakat Indonesia, termasuk juga masyarakat adat. Bisa dijelaskan bagaimana masyarakat adat bertahan hidup di tengah pandemi?

Kami bisa bertahan hidup saat pandemi.  Ketika lockdown diterapkan di daerah-daerah, orang kota heboh karena khawatir nggak bisa punya aktivitas. Untuk masyarakat adat, saat penutupan, oke saja. Kami masih bisa mencari makan di hutan.

Ada kesulitan selama bertahan hidup di tengah pagebluk?

Beberapa daerah jelas ada. Ketika hendak pergi ke hutan, terkadang aksesnya dilarang. Akibatnya, masyarakat adat susah makan. Masih banyak masyarakat adat yang dibatasi untuk pergi ke hutan.

Bicara soal penghidupan. Tidak sedikit lahan masyarakat adat dirampas untuk perkebunan. Bagaimana tanggapan Anda?

Itu harus dilawan, saya tidak pernah menolak pembangunan ekonomi, namun segala sesuatu yang dilakukan harus dengan cara tidak menindas hak asasi manusia. Tidak dibenarkan melakukan itu demi pertumbuhan ekonomi. Hak kami dirampas agar pemilik modal mendapatkan cuan. Kami tidak bisa diam diri. Itu harus dilawan.

Maksudnya disiksa?

Hal itu terjadi pada kasus masyarakat adat Kinipan. Di Papua juga banyak kejadian seperti itu. Saya juga memantau bagaimana kasus di Gunung Karito, Barito. Banyak lagi kejadian penyiksaan dan penindasan yang tak muncul di pemberitaan.

Bentuknya seperti apa?

Dibunuh, ada dipenjarakan, dikriminalisasi. Ada juga yang disiksa dan ditangkap. Masih banyak lagi peristiwa lain yang terjadi.

Anda juga terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Bagaimana awal mula Anda terlibat dalam kegiatan tersebut?

Saya sudah ikut memadamkan api sejak umur 6 tahun. Di tempat saya tinggal, Palangka Raya, sering dilanda kebakaran. Satu sisi, saat itu tak banyak tetangga karena hanya ada beberapa rumah saja. Mau tidak mau harus memadamkan api sendiri. Saya mulai ikut Gerakan pemadaman di Youth Act Kalimantan. Saya menjadi koordinator organisasi itu, anggotanya kebanyakan anak muda yang mau terlibat langsung. Pada 2019 lalu, terjadi kebakaran hebat selama enam bulan. Kami mulai melakukan kerja sama dengan tim pemadam kebakaran lokal, kami mencoba untuk menarik selang dan angkat mesin. Dari sana kami terlatih.

Kalau masyarakat adat, bagaimana cara mereka mitigasi kebakaran?

Buat sekat kanal kecil yang mengelilingi lahan. Saat membakar lahan pertanian, masyarakat adat membuat kanal yang difungsikan agar api tidak menyebar. Kanal tersebut diisi air, lalu lahan gambutnya dibasahi. Saat ada api, masyarakat adat akan memukul api tersebut dengan menggunakan ranting atau langsung menyiramnya dengan air yang ada di sekat kanal.

Apa yang membuat Anda tertarik untuk melakukan penanganan (Karhutla)?

Perempuan berjuang karena ingin melindungi. Saya tersentuh ketika karhutla terjadi, ada nenek mencuci masker bedah satu bulan sekali. Dia tidak tahu bahwa masker itu satu kali pakai. Kalau pun membeli, harganya mahal. Selain itu saya tersentuh dengan seorang bayi usia 3 bulan, yang baru lahir sudah menghirup asap. Ada juga peristiwa bapak-bapak kehilangan lahan kebun yang dia tanam dalam sekejap. Padahal kebun itu ditanam sudah bertahun-tahun. Hal itu yang membuat saya terdorong untuk terlibat dalam penanganan karhutla. Saya seperti merasa ada ikatan emosional dengan tanah. Masyarakat adat itu memiliki ikatan emosi dengan tanah dan teritorialnya.

Selain terjun langsung memadamkan api di lahan, apa saja aktivitas lain Anda untuk atasi karhutla?

Saya bergabung dengan organisasi Ranu Welum, organisasi anak muda masyarakat adat. Mereka punya gerakan dan film festival tentang isu kebakaran dan bagi-bagi masker. Kami juga melakukan kampanye bahaya p.m 25. Masih banyak yang belum aware tentang partikel tersebut. Kami juga membuka sekolah rumah aman asap dan menggunakan sosial media untuk kampanye karhutla.

Sebagai anak muda, apa yang bisa disampaikan anak-anak muda di Indonesia dalam melihat masyarakat adat, ruang, hidup, dan karhutla?

Pada 20-30 tahun ke depan, kita akan alami krisis iklim besar.Tahun ini saja ada ribuan bencana alam hidrologi terjadi. Semua itu karena perubahan iklim dan akibat deforestasi hutan. World Bank menyatakan sebanyak 80 persen biodiversitas ada di kawasan masyarakat adat. Saya pikir dengan kearifan lokal dan pengelolaan tradisional, kita akan mampu melindungi keanekaragaman itu. Menjaga hutan merupakan solusi mengatasi krisis iklim.

Bagaimana mengajak anak muda untuk memperhatikan isu masyarakat adat dan karhutla?

Harus tahu apa manfaatnya memperjuangkan masyarakat adat. Seseorang yang merasa tak menyukai hal tersebut tentu saja sulit untuk turun tangan. Ketika sudah terbentuk rasa suka itu, maka selanjutnya melakukan advokasi dan edukasi dengan memberikan pemahaman tentang masyarakat adat serta kebakaran hutan dan lahan.  

Anda mengatakan akan terus berjuang, sampai kapan itu dilakukan?

Di dunia ini banyak hal yang harus diperjuangkan, meski saya tahu perlahan mulai berguguran. Perjuangan untuk melindungi masyarakat adat bukan jalan yang dipilih banyak orang. Ketika punya panggilan, maka itu akan membuatmu terus berjuang. 

Kunjungi Masyarakat Adat di Indonesia di https://www.aman.or.id/

Banne Image : Sumarni Laman (23) ikut terjun menjadi relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengan. Foto: dokumentasi pribadi/Sumarni Laman

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bersama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia @wriindonesia telah memutuskan sebanyak sepuluh jurnalis di Indonesia terpilih dan berhak mendapatkan fellowship pendanaan liputan tentang perubahan iklim dengan Tema “Menuju COP26 di Glasgow: Memperkuat Aksi dan Ambisi Iklim Indonesia”.

Dari hasil tahapan seleksi, inilah 10 Jurnalis penerima Fellowship Pendanaan Liputan Tentang Perubahan Iklim Yang Bertemakan “Menuju COP26 di Glasgow: Memperkuat Aksi dan Ambisi Iklim Indonesia” dari SIEJ:

1. Winahyu Dwi Utami – Independen.id

“Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Skala Kecil : Kisah Sukses, Peluang dan Hambatan”

2. Faisal Irfani – Tirto.id

“Perjuangan Kelas dalam Bingkai Perubahan Iklim”

3. Riza Salman – Mongabay Indonesia

“Nelayan Beradaptasi dengan perubahan Iklim”

4. Betty Herlina – DW Indonesia dan Bengkulu Today

“Perempuan Peduli iklim di bengkul”

5. Teguh Suprayitno – Mongabay Indonesia

“Tumenggung Nggrip Melawan Perubahan Iklim di Tengah Ancaman Pangan dan Covid-19”

6. Hairil Haji Abdul Rahim – Kieraha.com

“Cara Warga Kalaodi Menjaga Hutan Tidore”

7. Abdus Somad – Suara.com dan Jaring.id

“Padang lamun di Raja Ampat yang Terancam Rusak”

8. Syamsu Rizal – Harian Metrosulawesi/ Metrosulawesi.id

“Dampak Perubahan Iklim di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah”

9. Febrianti – Jurnalistravel.com

“Krisis Air di Pulau Siberut mengancam Indegenous People Mentawai”

10. Dian Wahyu Kusuma – Lampung Post

“Menelisisk Desa Mandiri Energi di Lampung”

Terima kasih kepada para jurnalis yang telah berpartisipasi dan selamat kepada penerima beasiswa peliputan! Semoga semakin Semangat dalam membuat liputan yang menarik dan penting untuk dibaca!

Informasi selengkapnya bisa kunjungi website: siej.or.id dan ekuatorial.com

#fellowship #journalism #jurnalislingkungan #karhutla #kebakaran #lombaliputan #karyatulis #liputanlingkungan #ppkm #lautindonesia #sampahplastik #sustainableliving #hutanindonesia #satwaliar #jurnalisindonesia #hutanindonesia #polusiudara  #perubahaniklim #pemanasanglobal #emisibatubara #limbahb3 #cop26 #cop26glasglow #ndcindonesia