Penetapan Perda PPUMA merupakan jaminan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di Kepulauan Mentawai. Namun pengakuan hutan adat dari pemerintah pusat yang belum juga dikeluarkan, memberikan celah pada perusahan kayu untuk merenggut lahan, sumber daya alam, dan budaya mereka.

Sambil menyeka keringat di tubuhnya, Barnabas Saerejen (50), Ketua Suku Saerejen bersantai di rumahnya di Dusun Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Barnabas baru pulang dari ladangnya di Sigogoluk, 15 Kilometer dari rumahnya pada Minggu sore 27 Juni 2021, dimana tertanama pinang, pisang, durian, kelapa dan beberapa tanaman tua.

Barnabas menyebutkan Sigogoluk merupakan tanah milik Suku Saerejen yang sudah ditetapkan sebagai wilayah adat. Selain Sigogoluk, lahan Saerejen yang ikut ditetapkan berupa Ukunen dan Omai.

Ketiganya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) penetapan wilayah adat oleh Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Perda PPUMA), pada 7 Agustus 2020.

Sejak Perda Pengakuan Uma disahkan, 15 wilayah adat telah berhasil ditetapkan di Mentawai yakni Suku Saerejen, Satanduk, Samongilailai, Sirirui, Siripeibu, Saponduruk di Kecamatan Siberut Utara kemudian suku Samalelet, Samanggeak, Sapojai, Sakulok, Saguruwjuw di Kecamatan Siberut Utara dan Uma Goiso’Oinan (Sipora Utara), Rokot (Sipora Selatan), Usut Ngaik (Sipora Selatan) dan Uma Saureinuk (Sipora Selatan)

Semangat pemetaan wilayah adat oleh suku Saerejen sebagai buntut dari konflik dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Purimanuaijat, perpanjangan tangan dari PT.Salaki Summa Sejahtera (PT.SSS) pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA), yang dikeluarkan Menteri Kehutanan mulai 2004-2049 untuk eksploitasi lahan seluas 48.420 hektar di Pulau Siberut.

Peran perempuan dan lembaga swadaya masyarakat

Perempuan Mentawai ikut berperan mendorong pengesahan Perda Penetapan Uma, salah satunya Martalina Taikatubut Oinan (55) dari Desa Saureinu, Kecamatan Sipora Selatan. Martalina merupakan salah satu anggota suku Taikatubut Oinan di Saureinu. Dia tergabung dalam Perempuan Adat Mentawai, organisasi sayap dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Kepulauan Mentawai (AMAN-Mentawai).

Ia lantang mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengesahkan Perda PPUMA saat audiensi pada 6 Oktober 2016.

Keterlibatan Martalina mendorong pengesahaan Perda berangkat dari kekhawatiran lahan tempat dia bertani yang masih belum jelas statusnya karena dikategorikan hutan negara.

Perjuangan Perda itu menurut Bolver Taikatubut Oinan (53), salah seorang Rimata (tetua adat) dalam Uma (suku atau klan) Saureinu tak mudah. Pengusulan draft Rancangan Perda dimulai sejak 2013 kemudian dilanjutkan pengusulan dari pemerintah kepada DPRD Mentawai pada 2014 dan baru disahkan oleh DPRD Mentawai pada 2017.

Menurut Bolver saat memperjuangkan pengesahan perda, sebagian suku tidak setuju karena tidak paham. Mereka mengira wilayah adat mereka akan diambil alih oleh pihak lain jika perda tersebut disahkan. Namun setelah mendapat edukasi dari AMAN Mentawai mereka mengerti dan ikut berjuang.

Fee yang tak terbayar

Konflik antara Suku Saerejen dan PT. SSS terjadi pada 2016 yang dipicu pembayaran fee kayu.

Selain Saerejen, ada tiga suku lain yang terlibat konflik dengan perusahaan yakni Suku Samongilailai, Satanduk dan Sakeletuk. Fee kayu yang dituntut pada waktu itu oleh suku Saerejen Rp80 juta, Samongilailai Rp300 juta, Satanduk dan Sakeletuk masing-masing Rp40 juta.

Awalnya keempat suku yang menuntut pembayaran fee kayu meminta secara lisan dan tertulis. Koperasi berjanji membayarkan sesuai jadwal kapal karena menunggu pengiriman uang dari Padang. Sesuai kesepakatan, perwakilan suku menemui pihak koperasi di pelabuhan Pokai Kecamatan Siberut Utara. Setiba di sana, pihak koperasi ingkar dan tidak mau bayar.

“Kami malah dibentak oleh pihak koperasi, hampir terjadi pertengkaran bila tidak dilerai banyak orang,” kata Barnabas.

Kecewa atas perlakuan tersebut, mereka memotong jembatan penyeberangan berlokasi di Tomilanggai sungai Terekan Hulu yang dijadikan jalur pengangkutan kayu dari blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) milik PT.SSS menuju logpon — tempat penumpukan kayu — sebelum diangkut ke kapal pengangkut, Rabu, 9 November 2016.

Aksi itu menyebabkan pengangkutan kayu terhambat selama tiga hari yang memaksa Pemerintah Kabupaten Mentawai turun tangan memediasi persoalan yang memanas pada 12 November 2016.

Menurut dokumen penyelesaian sengketa yang didapat oleh Mentawaikita, setelah mediasi itu perusahaan melalui koperasi membayarkan fee kayu masyarakat yakni Rp80 juta untuk Suku Saerejen dalam bentuk uang tunai.

Kemudian Suku Sakeletuk mendapat Rp40 juta namun pembayarannya dalam bentuk pelunasan utang anggota suku atas pengambilan barang di KSU Purimanuaijat. Sedangkan pembayaran fee kayu untuk Suku Samongilailai sebesar Rp300 juta dan Satanduk Rp40 juta ditunda sebab kedua suku itu masih berkonflik dengan suku lain karena klaim kepemilikan tanah.

Simak laporan kolaborasi Gerson Merari, Patrisius Sanene dan Bambang Sagurung, selengkapnya di https://www.ekuatorial.com/

Banner Image : Wilayah adat dan pemukiman warga Sirilanggai, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Foto : Dokumen Citra Mandiri Mentawai

Antusiasme jurnalis di Indonesia untuk meliput dengan menggunakan tools data kian meningkat. Ini terbukti dengan makin tingginya minat para jurnalis yang mendaftar  Workshop & Kompetisi Jurnalistik  “Memanfaatkan Platform Global Forest Watch untuk Memantau SDA dan Hutan Indonesia” yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Global Forest Watch (GFW).

Tercatat sebanyak 62  jurnalis dari berbagai media di Indonesia dengan wilayah kerja yang merata di semua pulau. Termasuk wilayah-wilayah kerja jurnalis yang isu sumber daya alam dan hutan tengah menjadi sorotan karena alih fungsi lahan, kebakaran dan eksploitasi.

Workshop khusus jurnalis berbasis jurnalisme data ini memang dibuka untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan jurnalis dalam menggunakan data dan platform terbuka untuk mendukung peliputan yang berkualitas terkait dengan isu lingkungan, khususnya  sumber daya alam dan hutan di Indonesia melalui pemanfaatan data GFW.

Hasil seleksi tim The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Global Forest Watch (GFW), memutuskan 15 jurnalis yang lolos dan berhak mengikuti workshop dan kompetisi jurnalistik yang berlangsung secara virtual pada 12-13 Oktober 2021.

Berikut nama-nama jurnalis  yang lolos mengikuti workshop dan kompetisi jurnalistik :

1. Luh De Suriyani –  mongabay.co.id – Denpasar

2. Ahmad Riki Sufrian –  kilasjambi.com –  Jambi

3. Wulan Eka Handayani – Terakota.id –  Malang

4. Khoirul Muzakki  – Tribun Jateng –  Banjarnegara

5. Yuli –  Harian Kendari Pos – Kota Kendari

6. Yuliani –  Gatra Sumsel – Kabupaten Muba, Sumatra Selatan

7. Aseanty Widaningsih Pahlevi – Mongabay Indonesia – Pontianak

8. Tahmil – Metro Sulawesi – Palu

9. Riki Chandra –  Suara.com –  Solok, Sumatra Barat

10. Renal Husa –  Lipunaratif.com –  Gorontalo

11. Suprianto Suwardi – bumantara.id – Kotamobagu

12. Novi Abdi – ANTARA – Balikpapan

13. Iwan Bahagia – Kompas.com -Takengon, Aceh

14. Munawir Taoeda – kalesang.id – Ternate, Maluku Utara

15. Trisatrisnah – sorongraya.co – Sorong


Peserta yang lolos berhak mendapatkan :

  1. Subsidi kuota internet
  2. Jejaring dengan tim GFW WRI Indonesia
  3. Pendampingan / konsultasi dalam menggunakan data dan  informasi dari platfom GFW
  4. Kesempatan mengikuti kompetisi jurnalistik  dengan tema “Memantau Kondisi terkini Sumber Daya  Alam dan Hutan Indonesia.”


Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Tasmalinda (SIEJ) – 081284820708

Global Forest Watch adalah platform pemantauan hutan global yang menyajikan data-data spasial near real time serta citra satelit yang jika digunakan secara bersama-sama dapat mendeteksi aktivitas eksploitasi hutan. Data sumber daya alam dan lahan di platform GFW dapat menjadi sumber informasi penting untuk mendukung kebutuhan data bagi kerja-kerja jurnalistik dalam peliputan isu sumber daya alam dan kehutanan.

Pemboman ikan dan penambangan pasir pantai semakin memperparah kerusakan ekosistem laut di Cagar Biosfer Wakatobi, dan berdampak buruk pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir setempat.

“Sekarang sudah banyak bom. Semakin hari, semakin jauh dari pesisir. Kalau sore hari terdengar suara bom dua atau tiga kali,” ungkap Adianto (43), Ketua Forum Nelayan Poasa Asa, di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Berbicara pada pertengahan Juni 2021, Adianto yang berasal dari Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi,  mengatakan bahwa dalam menjalankan aksinya, para pembom ikan memanfaatkan kondisi air laut yang surut sejauh ratusan meter.

Situasi ini menyulitkan anggota Poasa Asa dalam mengejar para pembom ikan karena perahu yang mereka gunakan seringkali kandas di hamparan pasir dan padang lamun yang kering.  

Selain permasalahan pemboman ikan, Poasa Asa juga harus menghadapi maraknya penambangan pasir di pesisir pantai. Hasil pantauan Forum Nelayan Poasa Asa pada akhir Juni 2021, praktek penambangan pasir ilegal masih dilakukan di berbagai titik.

Sementara, di bawah teriknya matahari di siang hari, La Pane (47) sibuk  memanen rumput laut dari perahunya di dermaga yang berjarak puluhan meter dari Tugu Cagar Biosfer Wakatobi yang didirikan untuk memperingati dijadikannya Taman Nasional Wakatobi sebagai Cagar Biosfer Dunia oleh UNESCO pada 2012 lalu.

Satu persatu rumput laut yang rusak dipisahkannya dari rumput laut yang sehat. Petani rumput laut dari Desa Liya Togo itu  mengeluhkan aktivitas penambangan pasir di pesisir yang merusak rumput laut di area selat yang teduh tempat ia membudidayakan tumbuhan rumput laut.

“Agar-agar ini kena kotoran. Penyakit lengket,” keluh La Pane sambil memperlihatkan rumput laut yang rusak total akibat terkena penyakit. 

Penambangan pasir merusak padang lamun

Adiguna Rahmat Nugraha, peneliti kelautan Universitas Trunojoyo Madura,  dalam  penelitian nya yang berjudul Penambangan Pasir Laut dan Ancaman Terhadap Kondisi Taman Nasional Laut Wakatobi di tahun 2017, mengatakan bahwa penambangan pasir berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem padang lamun.

Produksi rumput laut di daerah penambangan pasir ini juga menurun lantaran banyak rumput laut tertutup endapan lumpur.

Sementara  Yani Taufiq, peneliti dari Universitas Halu Oleo di Kendari, mengatakan ahwa aktivitas penambangan pasir pantai menimbulkan abrasi pada pesisir Pantai Sombano. Abrasi  merubah  garis pantai, merusak vegetasi pantai dan merusak tanggul. 

Dalam Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi yang berjudul Dampak Pengelolaan Pasir Terhadap Abrasi Pantai di Desa Sombano, Kecamatan Kaledupa, terbitan April 2020, Yani mengatakan bahwa penambangan pasir mengakibatkan sedimentasi pasir di laut dangkal.

Desa Sombano yang sebelumnya memiliki garis pantai seluas 4,7 Ha pada tahun 2012, mengalami penyusutan menjadi 1,1382 Ha di tahun 2019.

Sepanjang pesisir pantai banyak ditemukan pohon, termasuk pohon kelapa, yang tumbang dan terseret ke bibir pantai. 

Disisi lain, jumlah penduduk yang terus meningkat di tengah lesunya perekonomian, menyebabkan sebagian kecil masyarakat pesisir tidak memiliki pilihan lain selain mengeksploitasi pasir sebagai mata pencaharian utama.

Hudiyanto (33), merupakan salah seorang warga Desa Sombano yang sangat tidak setuju dengan aktivitas penambangan pasir yang dilakukan penduduk setempat dan warga dari desa lain. Menurutnya, pengambilan pasir secara berlebihan  telah menyebabkan abrasi dan garis pantai kini telah mencapai  perumahan warga yang tinggal di pesisir.

“Dua tahun terakhir ini yang parah. Penambangan pasir dilakukan siang, sore dan malam,” ungkap Hudianto.

Terkait penambangan pasir di kawasan Cagar Biosfer Wakatobi, pihak pengelola Taman Nasional Wakatobi mengakui bahwa memang  masyarakat diberi ruang untuk melakukan penambangan pasir secara tradisional di area jalur masuk kapal.

Namun penambangan pasir tidak diperbolehkan menggunakan mesin penambangan pasir dengan kapasitas besar.

Pernyataan itu sesuai dengan dokumen yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah setempat, yaitu Surat Edaran Bupati Wakatobi tahun 2014 yang mengatur Penggunaan Pasir Kali Yang Didatangkan (Non Lokal) Untuk Kebutuhan Proyek Pemerintah dan Pengendalian Penggunaan Pasir Pantai (Lokal) Untuk Kebutuhan Masyarakat/Swasta.

“Pemanfaatan alur pelayaran adalah solusi jangka pendek, sambil mencari solusi untuk kepentingan kedua pihak tetap berjalan,” ujar Darman selaku Kepala Balai TN Wakatobi.

Darman juga mengaku pihaknya kesulitan melakukan pengawasan hingga ke pulau-pulau terluar Wakatobi.  Kabupaten Wakatobi sendiri merupakan kabupaten kepulauan dengan 142 pulau  yang tersebar di kawasan seluas 823 kilometer persegi. Sementara Taman Nasional Wakatobi mencakup 25 gugusan terumbu karang  sepanjang 600 kilometer.

Fasilitas transportasi laut  untuk pengawasan milik Balai Taman Nasional Wakatobi yang jumlahnya sangat terbatas tersebar di beberapa pulau, dan cuaca seringkali kurang bersahabat untuk memungkinkin mereka beroperasi.

“Kita dipengaruhi cuaca yang kadang ekstrim. Kecuali ada laporan dari masyarakat,” pungkas Darman.

Simak laporan Riza Salman selengkapnya di website https://www.ekuatorial.com/

Banner Image : Laporan sumber kondisi keanekaragaman sumberdaya penting perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Wakatobi

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Lampung merilis catatan kritis tentang perlindungan gajah yang makin rentan keberadaannya karena perburuan liar di dalam kawasan konservasi.

TNWK, salah satu rumah bagi fauna yang terancam punah (critically endangered) itu, mencatat berdasarkan hasil survei DNA populasi gajah pada tahun 2010 yang dilakukan Wildlife Conservation Society (WCS) terdapat 247 ekor gajah. Namun pada pendataan tahun 2020 dengan metode GPS collar hanya mencatat 180 ekor. Sedangkan sisanya tak terpantau oleh  pemantauan Elephant Response Unit (ERU) TNWK.

Pada tahun 2020, Balai TNWK mencatat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, ditemukan kematian 22 ekor gajah akibat perburuan liar, karena mati tanpa gading dan gigi. Bahkan, kontak senjata masih terjadi antara polisi hutan dan pelaku perburuan liar. Sejumlah barang bukti seringkali ditemukan seperti 741 jerat seling, 34 sepeda ontel, 4 perahu dayung, tulang kepala gajah, tulang dan pinggul.

Kepala Balai TNWK Kuswandono mengatakan dari hasil evaluasi dengan aplikasi SMART RBM semester 1 tahun 2021 ditemukan jenis alat perburuan berupa 1 jaring kabut, 7 jerat nilon, 16 jerat jerat seling, 40 jerat selling kecil, 2 perangkap kandang, 3 stick dan 13 tanda perburuan lainnya.

”Ini menandakan perburuan liar di kawasan TN Way Kambas terus terjadi dan mengancam populasi satwa liar.  Keseimbangan ekosistem hutan hingga ekosistem bumi secara jangka panjang pasti terpengaruh,” tegasnya dalam momentum Peringatan Hari Satwa Sedunia pada 4 Oktober 2021.

Konsep perlindungan penyangga kehidupan merupakan hal yang sangat penting dengan perlindungan satwa di area konservasi dan melindungi ekosistemnya. Salah satunya dengan restorasi hutan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga bagian lampiran dari Peraturan Pemerintah (PP) No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, gajah Sumatra atau Elephas maximus sumatranus termasuk ke dalam daftar jenis satwa yang harus dilindungi.

Dedi Istnandar, Staf Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), mengatakan gajah merupakan satwa yang hidup secara berkelompok pemakan tumbuhan (herbivor) memiliki banyak manfaat bagi kehidupan.

“Area jelajahnya luas untuk pencarian makanan, secara tidak langsung membantu penyebaran biji tumbuhan sebagai bibit pohon baru pada kawasan hutan yang dilewatinya. Kotoran gajah juga bermanfaat sebagai pupuk yang menyuburkan area hutan. Gajah juga mengonsumsi makanan dalam jumlah besar, sehingga mengatur keseimbangan ekosistem hutan. Tubuhnya yang besar juga bermanfaat sebagai pembuka jalan bagi satwa lain dalam menjelajah hutan dan mencari makanan,” kata Dedi.

Sebagai upaya pengawasan dan pencegahan perburuan liar, TNWK bekerja sama dengan sejumlah pihak, seperti Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Penegak Hukum dan masyarakat sekitar kawasan serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Timer Manurung, Ketua Yayasan Auriga Indonesia mengatakan, pihaknya membantu  rehabilitasi hutan (pemulihan ekosistem) sejak tahun 2013 – 2017 dengan memulihkan kembali  100 hektare hamparan ilalang pasca-kebakaran hebat pada dekade 90-an.

“Kami bersama konsorsium pada 2013-2017 seluas 100 hektare, maupun spesifik dengan Auriga hingga 2023 untuk luasan 1.200 hektare,” ungkapnya.

 Auriga menargetkan membangun pembibitan dan melakukan penanaman seluas 600 hektare di kawasan Rawa Kadut. Selain itu, kami membuat sekat bakar untuk mengendalikan kebakaran dan menghambat kebakaran agar tidak meluas. Kami juga melakukan perawatan pada area permudaan alami (suksesi).

Dari luasan total TNWK sebesar 125 ribu  hektare, terdapat sekitar 17 ribu  hektare kawasan TNWK yang perlu direhabilitasi. Ini dibagi ke dalam tiga jenis metode upaya rehabilitasi atau pemulihan ekosistem, yakni pemulihan ekosistem alami, pemulihan ekosistem yang menggunakan anggaran negara dan pemulihan ekosistem bekerja sama dengan mitra, di mana Auriga termasuk di dalamnya.

Basuki, Koordinator Proyek Restorasi Auriga di Way Kambas, menjelaskan bahwa upaya restorasi secara tidak langsung akan menghambat perburuan liar. Pertumbuhan pohon di hutan akan menjadi banteng penjaga bagi satwa di kawasan TNWK, seperti gajah, rusa, harimau, dan satwa-satwa lainnya.

“Restorasi harus dilakukan secara integral dengan melibatkan masyarakat lokal. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran, dan adanya sumber ekonomi alternatif. Keterlibatan masyarakat termasuk dalam hal penanaman bibit maupun kegiatan ekonomi yang bersumber dari jasa kawasan hutan, seperti pengembangan wisata edukasi di TNWK dapat dikembangkan.”

Ke depannya, Basuki berharap ada kegiatan wisata edukasi di kawasan konservasi, di mana para tamu yang berkunjung dapat menginap di rumah masyarakat, sehingga dapat menambah pemasukan bagi warga sekitar.

Banner Image : Gajah di PLG way-Kambas. Foto diambil dari website https://waykambas.org/pusat-latihan-gajah-plg/

Invasi budaya asing dan arus modernisasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia. Berjamurnya kafe dan restoran yang menyajikan makanan cepat saji dan menu internasional perlahan menggeser keberadaan makanan lokal yang penuh gizi dan kaya rempah. Padahal dengan mengkonsumsi makanan lokal, kita turut menjaga kelestarian tradisi kuliner Nusantara dan melindungi warisan budaya dan alam Indonesia.

Kondisi ini mendorong Charles Toto, koki asal Papua, untuk menciptakan resep-resep masakan berbahan baku lokal. Sebagai putra asli Papua, Charles terpanggil untuk ikut melestarikan tradisi nenek moyang melalui kuliner Papua yang kian tergerus zaman. Menyajikan makanan khas Papua, seperti sagu yang seringkali dicap kampungan, justru membawanya keliling dunia.

Tidak seperti koki-koki pada umumnya yang memasak di dapur restoran, Charles Toto justru memasak di hutan. Chato – sapaan akrabnya mencari bahan-bahan makanan langsung dari hutan dan menggunakan perlengkapan masak ramah lingkungan agar tidak menambah sampah. Ia juga seringkali mengolah makanan dengan bakar batu, cara masak tradisional Papua yang masih menjadi tradisi turun temurun masyarakat adat di bumi Cenderawasih.

Melalui sajian khas Papua yang bahannya langsung diambil dari alam, Charles juga ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya keberadaan hutan sebagai sumber penghidupan. Hutan menyediakan apa yang manusia perlukan untuk bertahan hidup. Pengolahan makanan dengan cara tradisional juga menjadi bagian dari identitas budaya orang Indonesia yang harus terus dilestarikan.

Untuk mengetahui bagaimana Charles Toto memulai karirnya sebagai koki dan perjalanannya untuk melestarikan lingkungan dan budaya melalui kuliner tradisional, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melakukan wawancara dengan sosok yang dikenal sebagai “Jungle Chef” ini pada Rabu, 29 September 2021. 

Charles Toto, koki asal Papua yang dikenal dengan sebutan “Jungle Chef” . Foto: Dokumentasi pribadi

Bagaimana awal mula Anda tertarik pada tata boga?

Awal mula mengenal dunia tata boga sendiri dari mama. Saya melihat apa yang biasa dilakukan mama ketika memasak karena  dulu beliau bersekolah di sekolah gadis, sekolah khusus perempuan di Papua. Di sekolah itu, perempuan diajarkan berbagai keahlian yang dapat berguna saat berumah tangga, seperti memasak.  Saya sendiri bersekolah di SMK 1 Jayapura jurusan tata boga pada 1993 dan lulus pada 1996.

Pada 1997, saya mulai bergabung dengan travel agent dan ditunjuk sebagai tukang masak untuk tamu yang melakukan perjalanan ke pedalaman Papua. Lokasi yang sering dituju seperti Wamena, Asmat, Biak, Yapen, Manokwari, dan Raja Ampat, sehingga saya lebih banyak memasak di hutan atau di wilayah suku terasing di Papua. Setelah bekerja dari 1997 sampai 2008, saya terdorong untuk membentuk komunitas masak yang memanfaatkan bahan-bahan makanan langsung dari alam.  

Ada cerita menarik dibalik julukan “Jungle Chef”?

Jungle chef itu sebenarnya julukan dari bos saya dulu. Mereka memberikan julukan itu karena aktivitas memasak saya lebih sering dilakukan di hutan, pantai, dan tempat wisata.

Bagaimana Anda memulai memasak menggunakan bahan-bahan dari hutan?

Ketika melakukan perjalanan ke objek wisata, kami lebih sering menggunakan bahan makanan kalengan atau makanan siap saji untuk tamu. Namun, saya menyadari kemasan bahan makanan yang kami bawa justru menghasilkan sampah baru di hutan. Dari kegelisahan itu, saya mencari cara bagaimana agar aktivitas memasak tidak menambah sampah. Sebagai langkah awal, sampah habis pakai makanan siap saji itu seringkali saya gunakan untuk wadah memasak, misalnya menggunakan kaleng ikan tuna sebagai wadah untuk membuat adonan roti sagu. Kemudian, saya mencoba untuk memanfaatkan bahan makanan yang bisa langsung diambil dari alam untuk memasak. Dari pengalaman tersebut, saya memutuskan untuk tetap konsisten menerapkan konsep memasak yang ramah lingkungan sampai sekarang.

Apa perbedaan masak di restoran dan di hutan?

Kalau di dalam hutan, kami dituntut kreatif. Hal itu berbeda ketika memasak di restoran karena ada standar tertentu yang harus diikuti, seperti lebih mengutamakan resep masakan dari luar negeri. Jarang sekali makanan lokal bisa masuk dalam sajian utama. Sementara untuk memasak di hutan, kami menciptakan resep sendiri yang dikombinasikan dengan nuansa lokal untuk makan pagi, siang, dan malam. Seperti untuk menu sarapan, kami menyajikan sagu (makanan khas Papua) yang ditambahkan keju dan daging. Kami adalah peramu yang menentukan resep sendiri untuk tamu.

Pengalaman Anda melakukan penelusuran di hutan dengan memasak. Bagaimana kondisi hutan di Papua saat ini?

Banyak area hutan sudah menjadi ruang publik – ruang untuk sekelompok orang untuk kepentingan ekspansi bisnis, industri dan ahli fungsi lahan. Fungsi hutan yang dulunya menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat adat sudah bergeser dengan munculnya perkebunan sawit. Akibatnya, tatanan hidup masyarakat ikut berubah. Mereka kehilangan sumber daya alam dan sumber makanan.

Sepanjang Anda melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Papua banyak melihat perkebunan sawit?

Sebelum banyak perusahaan besar masuk ke Papua, kami sering melakukan perjalanan wisata alam dengan bebas dari Merauke sampai ke Boven Digoel. Kelestarian alam dan hutan di sana masih sangat terjaga. Namun, kondisinya saat ini sudah berbeda. Kami tidak bisa lagi mengunjungi wilayah yang biasa kami jadikan destinasi wisata alam karena sudah dikelola oleh perusahaan, sehingga area tersebut hanya boleh diakses oleh kelompok-kelompok tertentu.

Ketika area hutan semakin sempit, eksplorasi kuliner dan ruang hidup juga terganggu?

Kami pernah melakukan pemetaan untuk mengetahui wilayah mana saja yang sudah dikuasai perusahaan pengelola hutan. Dari temuan kami, hutan semakin sempit karena terus dieksploitasi. Sebagai bagian dari masyarakat Papua yang sangat bergantung pada hutan, saya menyadari bahwa hutan adalah sumber penghidupan. Jika hutan terus dibabat, tentu tatanan hidup masyarakat Papua juga akan ikut berubah. Hutan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan untuk bertahan hidup. Nilai itu yang saya junjung sebagai seorang koki yang dijuluki sebagai “Jungle Chef”. Bagi saya, hutan adalah pasar bagi orang Papua tanpa harus mengeluarkan uang. 

Apa saja kuliner khas Papua yang belum diketahui oleh masyarakat Indonesia?

Banyak sajian tradisional Papua yang belum diketahui orang. Makanan tradisional seringkali diberikan stigma kampungan. Orang Papua sendiri tahu tentang kuliner tradisional mereka, tetapi banyak yang tidak mau merawat resep turun temurun nenek moyang karena stigma negatif itu. Akibatnya, resep asli daerah tidak banyak dikenal masyarakat. Misalnya saja, resep ikan kuah hitam di Teluk Youtefa, ada juga resep olahan kerang yang dikombinasikan dengan sagu, dikukus dan dimasak dalam bambu. Resep unik lainnya, sayur kerudu yang dibuat dari daun melinjo. Ketiga resep itu adalah contoh resep otentik asal Papua yang sudah jarang disajikan.

Saat ini telah terjadi degradasi pola makan dan konsumsi yang membuat makanan Papua tidak banyak diminati, bahkan oleh warga Papua sendiri. Saya pikir arus globalisasi dengan masuknya makanan luar daerah ke Papua cukup mempengaruhi. Contohnya saja saat swasembada beras di Papua, tatanan dan ruang hidup masyarakat Papua ikut berubah karena pada dasarnya makanan utama orang Papua bukan nasi.

Apa saja kendala memasak di hutan?

Bagi orang awam yang belum pernah memiliki pengalaman memasak di hutan, mungkin mereka berpikir akan banyak tantangannya, seperti bagaimana membuat api dan lokasi yang jauh dari permukiman penduduk. Bagi saya pribadi, kendalanya hanya cuaca. Jika hujan, kami kesulitan mencari kayu bakar dan bahan-bahan untuk memasak karena kami mengambilnya langsung dari hutan.

Tantangan yang dihadapi untuk melestarikan kuliner Papua?

Tantangan terbesarnya itu mengubah mindset. Itu sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya selalu berbagi pengalaman dengan anak-anak muda yang saya temui untuk lebih mencintai makanan lokal. Makanan lokal seperti sagu dan umbi-umbian bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tetapi juga bagian dari budaya dan identitas kita. Jika semakin banyak orang Papua yang tidak lagi makan sagu, kita seharusnya merenungkan kembali jejak budaya dan sejarah kebiasaan nenek moyang kita dulu yang kini mulai ditinggalkan.

Bicara anak muda di Papua. Bagaimana mengajak mereka terlibat untuk menjaga alam serta menginisiasi kuliner berbahan alam hutan Papua?

Saya selalu mengambil contoh diri sendiri. Beberapa chef terkenal di dunia datang dari jauh untuk belajar mengenal dan memasak makanan lokal Indonesia. Saya berkesempatan untuk keliling dunia seperti ke Italia, Amerika Serikat, Belanda, dan negara lainnya karena saya memperkenalkan kuliner lokal Papua. Kuliner Papua punya ciri khas yang tidak ditemukan di belahan dunia mana pun. Dengan memasak makanan kampung yang dianggap kampungan, saya malah bisa keliling dunia. Kita harus bergantung pada bumi di mana kaki kita berpijak.

Bagaimana membuat makanan khas Papua dapat se-populer makanan daerah lain?

Memang racikan bumbu makanan khas Papua tidak sekaya wilayah lain di Indonesia. Namun, kami punya cara masak yang berbeda karena kami bergantung pada alam. Salah satunya memasak dengan cara bakar batu. Kami menggali lubang untuk masak, kemudian bagian pinggirnya dikelilingi rumput. Batu-batu berukuran besar yang sebelumnya telah dipanaskan di atas bara api ditumpuk dengan rapi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Pada bagian bawah biasanya diletakkan umbi-umbian, selanjutnya sayuran dan daging. Setelah itu, semua bahan makanan ditutup lagi dengan batu panas dan daun pisang sampai matang.  Saat memasak daging, minyak yang keluar dari daging pada lapisan teratas menetes ke sayur dan umbi justru menambah cita rasa. Bagi saya, cara memasak dengan bakar batu itu keren! 

Bagaimana masa depan kuliner dan hutan Papua di masa yang akan datang?

Saya optimis akan lebih banyak orang yang mencari dan menunggu kesempatan untuk bisa menikmati kuliner khas Papua. Harapan saya, hutan dapat menjadi restoran sekaligus ruang hidup bagi kita. Menjaga kelestarian alam dan makanan tradisional adalah bagian penting untuk masa depan Papua.

Sampai kapan Anda akan memasak dengan bahan alam Papua?

Saya akan terus memasak selama hutan masih ada, selama hutan tidak habis dibabat oleh orang kaya dan perusahaan besar. Semua orang butuh hutan karena di dalamnya ada sumber penghidupan. Hentikan pemberian izin kepada perusahaan yang hanya mengeksploitasi hutan untuk kayu dan sawit.

Untuk ke depannya, saya juga berharap lebih banyak anak-anak muda yang mau belajar tentang asal-usul budaya dan makanan tradisional kita. Tradisi nenek moyang dalam sajian tradisional harus terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas kita.

Banner image : Charles Toto mengenalkan kuliner Papua kepada tim Alenia’s Journey Undercover Papua. Foto: dokumentasi pribadi

Rusaknya lamun, atau tanaman khas laut dangkal, di perairan Raja Ampat memperbesar risiko lenyapnya ekosistem ikan serta kemungkinan terjadinya bencana alam. Bagaimana para pemangku kepentingan berupaya mencegah hal itu?

Abdul Saman Rumadaul, pertengahan Juli lalu, dikejutkan oleh fenomena pasang surut laut mencapai sekitar 200 meter dari bibir pantai Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Raja Ampat, Papua Barat. Waktu surut pun tak normal. Biasanya, air surut hanya berlangsung hingga siang hari, tapi saat itu masanya lebih panjang, hingga sore hari. Abdul mengatakan baru sekali itu terjadi selama puluhan tahun tinggal di Waigama.

“Pasangnya panjang. Ini jarang terjadi,” kata Abdul kepada Suara.com, Senin 2 Agustus 2021. 

Abdul tak diam, ia mengabarkan peristiwa tersebut kepada rekan-rekannya. Nelayan di wilayah Kepulauan Raja Ampat ini juga mengabarkan fenomena tersebut kepada pemerintah. Namun, hingga saat ini, belum diketahui apa penyebab pasang surut laut tersebut. “Ini ada keanehan. Surutnya panjang, padahal pasangnya tidak panjang,” kata Abdul.

Fenomena alam lain yang dialami Abdul terjadi pada Oktober 2020. Saat, air laut memanas kala dirinya sedang memancing ikan. Akibat pemanasan air, terumbu karang diselimuti bercak putih. Pemanasan air laut itu juga berdampak pada padang lamun. Tidak sedikit lamun mengapung di laut.

Lamun, juga dikenal dengan sebutan seagrass, adalah tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang hidup dan tumbuh di bawah permukaan laut dangkal. Ia berbeda dengan rumput laut (seaweed).

“Karena terlalu panas, padang lamun muncul di atas permukaan laut. Itu sering terjadi. Kami juga menemukan lamun hanyut dan mati karena air memanas,” kata dia.

Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional atau National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), Amerika Serikat, sempat memperingatkan Indonesia akan adanya kenaikan suhu permukaan air laut berkisar 2-3 derajat Celsius di wilayah Raja Ampat, Papua Barat, pada 20 Oktober 2020.

Berdasarkan pengukuran berbasis citra satelit, NOAA menyebutkan adanya pemutihan terumbu karang. Estimasi pemanasan air laut tersebut diperkirakan terjadi dalam kurun waktu 7 hari. Akibatnya, fase pemutihan terumbu terjadi dalam kurun waktu empat bulan lamanya. Setelah itu, diperkirakan terumbu karang mati.

Tapi di Raja Ampat, selain disebabkan pemanasan suhu permukaan laut, kerusakan lamun juga terjadi karena ulah manusia.

Abdul menduga, penggunaan bom oleh sejumlah nelayan jadi penyebab ekosistem lamun dan terumbu karang hancur. Saban melaut, dia masih sering menemukan sisa-sisa penggunaan bom di perairan Raja Ampat.

“Masih ada yang melakukan. Masyarakat takut. Mau dicegah, repot,” ujarnya.

Nelayan setempat, Amir Wighel, mengatakan masyarakat menggunakan bom karena minim pengetahuan dalam mencari ikan. Karena itu, Amir yang juga anggota konservasi pesisir warga Kampung Waigama, berulang kali mengajak masyarakat patroli bersama untuk mencegah penggunaan bom ikan.

“Setelah kami sering patroli dan dua kali melakukan penangkapan, akhirnya berkurang drastis,” kata Amir kepada Suara.com.

Setelah gencar berpatroli, gangguan terhadap ekosistem lamun mengalami penurunan. Nelayan yang bergabung dalam konservasi pesisir mulai merasa lega, apalagi padang lamun menjadi sumber pangan bagi habitat laut yang dilindungi, seperti dugong dan penyu.

Pentingnya perlindungan lamun juga mendorong pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Beleid tersebut menetapkan perusak lamun bisa dijerat hukum pidana.

Menurut Amir, kurangnya kesadartahuan masyarakat soal peran padang lamun, turut merusak kawasan lamun di Raja Ampat.

Selain itu, ancaman terhadap lamun di perairan Kepulauan Raja Ampat tetap ada, seperti penggunaan bom ikan, penggunaan kawat di dasar laut untuk memancing ikan, pembangunan dermaga pelabuhan, hingga perilaku nelayan yang sembarangan menyandarkan kapalnya seusai melaut.

“Kami cek situasi, memang hancur lamunnya,” kata Amir.

Sulit dapat ikan

Bagi Amir dan Abdul, keberadaan lamun begitu penting untuk keberlangsungan hidup mereka. Sebabnya ada tiga. Pertama, lamun merupakan tempat berkumpul sekaligus bertelurnya ikan. Tanpa lamun, ikan di perairan Raja Ampat sulit didapat.

Kedua, lamun menjadi habitat makan dan hidup penyu serta dugong. Lembaga Internasional untuk  Konservasi Alam (International Union for Conservation of Nature-IUCN) sudah memasukkan kedua spesies itu ke dalam Appendix I CITES.  Itu artinya, kedua spesies tersebut masuk kategori hewan yang terancam punah.

Alasan terakhir, ketiga, lamun dapat meredam arus gelombang. Hal itu, kata Abdul membantu warga pinggir pantai tidak terdampak parah saat terjadi bencana alam.

“Kita punya lamun harus jaga, habitat lain juga sama,” kata Abdul.

Simak laporan Erick Tanjung dan Abdus Somad selengkapnya di website ekuatorial.com

Banner Image : Tanaman lamun di perairan Raja Ampat, Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Papua Barat. Foto : Rivaldo Patty /FFI

Populasi badak Sumatra saat ini diperkirakan kurang dari 100 ekor.  Kawasan Leuser Aceh, merupakan kantong populasi yang masih viabel, yang memungkinkan keberlanjutan reproduksi spesies yang sehat.  Sedangkan di Lampung, jumlah populasi maupun keragaman genetik sangat terbatas (terisolasi).

Hal ini diungkapkan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno dalam acara  Media Briefing Penerapan Teknologi Berbantu dalam Konservasi Badak Sumatra yang diselenggarakan  TFCA-Sumatera, Yayasan KEHATI bekerja sama dengan Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) secara virtual, (21/9)  dalam rangka memperingati hari Badak Sedunia 22 September 2021.

“Berbagai upaya kami lakukan untuk menyelamatkan dan melindungi badak dari ancaman kepunahan. Ada kerja-kerja yang terbuka dan surveillance. Pemerintah berharap pada penjagaan penuh kawasan  untuk melindungi populasi, survei trajectory dan pemanfaatan teknologi,” jelas Wiratno.

Direktur Program TFCA-Sumatera, Samedi, menambahkan,  penerapan teknologi diperlukan untuk membantu menyelamatkan satwa yang terancam punah sebagai bagian dari upaya perlindungan satwa. “Jangan sampai 25 tahun mendatang kita terpaksa mengumumkan kepunahan badak”, ujar Samedi yang juga mengingatkan kondisi ini dapat terjadi seperti  badak Sumatra di Malaysia yang dan dua tahun dinyatakan punah.

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena kemampuan satwa bercula ini untuk bereproduksi yang sangat terbatas dipengaruhi banyak faktor termasuk faktor intrinsik pada badak itu sendiri.

Pakar Teknologi Reproduksi Berbantu, Assisted Reproductive Technology (ART), Muhammad Agil menyebutkan, teknologi ini diperlukan untuk meningkatkan populasi satwa khususnya badak Sumatra dan mulai diaplikasikan di Indonesia sejak 2019 sebagai pelaksanaan mandat dokumen Rencana Aksi Darurat Sumatra.

“Bisa jadi kepunahan bukanlah akhir dari segalanya (extinction is not forever), karena teknologi ini memungkinkan untuk menyambung kesinambungan hidup populasi yang nyaris atau bahkan telah punah di alam, sepanjang kita masih punya stok plasma nutfah di dalam apa yang disebut bio-bank (cryo-preservation),” jelas staf pengajar Fakultas Kedokteran Hewan IPB University ini.

Menurut Agil, selama ini badak Sumatra sulit berkembang di alam karena populasi yang tersebar dalam kantong-kantong kecil bersifat non-viabel dan sangat terisolasi.   Jumlah yang sedikit dan kawasan habitat cukup luas menyebabkan badak di alam sulit untuk bertemu dan kawin (Allee effect).  Di seluruh dunia keberhasilan pengembangbiakan di lingkungan ex situ (captive) secara alami sangat lambat dan baru menghasilkan 5 anak badak selama 40 tahun.  

“Ini sangat mengkhawatirkan jika tidak dibarengi dengan penggunaan teknologi reproduksi. Selain itu, badak Sumatera juga mengalami masalah patologis dan penyakit (seperti adanya kista serta tumor pada rahim dan leher rahim badak betina, yang disebabkan oleh alee effect,” imbuhnya.”  

Sebelum badak di alam sama sekali musnah, Program darurat pencarian dan penyelamatan (search and rescue) badak pada populasi yang terisolasi dan tidak viable pun dilakukan dengan cara memindahkan satwa liar ini ke fasilitas pengembangbiakan seperti SRS.

Di pusat seperti ini, program ART dapat diaplikasikan untuk mengumpulkan materi genetik dan memastikan keragaman genetiknya (heterozygositas) dan dapat dipastikan tidak akan terjadi perkawinan antar kerabat.  Pengumpulan bahan genetik dilakukan dalam bentuk stok semen beku, embrio dan induced-pluripotent stem cell sebagai cadangan untuk menghasilkan anak-anak badak baru.  Aktivitas seperti ini telah masuk dalam peta jalan ART dan Bio-bank Badak Sumatra tahun 2021-2026 yang disusun KLHK.

Namun tentunya faktor etika tetap harus diperhatikan.  Tidak serta merta  kekayaan hayati dapat dimanipulasi dengan mengumpulkan materi genetik lalu dikembangbiakkan hingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan di alam.  Perlu dijaga keanekaragaman genetik agar dapat dipastikan keberlanjutan populasi badak yang sehat.

Tak ingin mengulangi sejarah Malaysia, sejumlah langkah preventif diambil Pemerintah antara lain dengan membangun suaka badak sebagai zona perlindungan menyeluruh (full protection zone).

“Seperti di Taman Nasional Gunung Leuser.  Saat ini ada satu fasilitas pengembangbiakan Badak Sumatra (Sumatran Rhino Sanctuary) di Taman Nasional Way Kambas yang dianggap cukup berhasil dalam mempertahankan dan menghasilkan anakan badak baru, walaupun dirasakan sangat lambat, hanya menghasilkan dua anakan dalam waktu lebih 10 tahun,” imbuh Samedi.  

Selain itu, konsorsium Badak Utara yang dipimpin oleh Forum Komunikasi Leuser tengah membangun fasilitas pengembangbiakan badak  di kawasan Leuser Timur, Aceh.  Pendanaan proyek ini berasal dari program TFCA-Sumatera yang merupakan program di bawah perjanjian bilateral pengalihan utang untuk lingkungan antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia untuk mendukung program konservasi di Indonesia khususnya spesies dan bentang alam penting di Sumatra.

Dedi Yansyah, koordinator konsorsium Badak Utara mengungkapan, saat ini proses pembangunan fasilitas pengembangbiakan badak (SRS) masuk tahap  studi kelayakan berikut kajian zoonosis-nya.  Fasilitas ini diharapkan dapat rampung pada akhir Desember 2021.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Wali Nanggroe Aceh, Pangdam dan unsur pemerintah Aceh Timur mendukung proyek ini.  Bupati Aceh Timur  berkomitmen  mengalokasikan kawasan seluas 7.302 Ha di Alue Timur, Leuser untuk konservasi badak di Aceh.  

“Kunci konsep pembangunan SRS adalah pelibatan masyarakat mengelola dan menjaga kelestarian badak secara berkelanjutan”, harap Dedi.

Indra Eksploitasia, Direktur KKH KLHK menambahkan, kebijakan pemerintah dalam mengembangkan suaka dan ART adalah program pengembangbiakan di dalam lingkungan terkontrol yang terprogram dan terkoneksi dengan program konservasi in situ.  Pemerintah menyebutnya program “ex-situ linked to in-situ conservation”. Jika pembiakan ini berhasil, anakan badak maupun satwa liar lainnya akan dikembalikan ke alam sehingga semua pihak harus menjamin perlindungan terhadap habitatnya sehingga aman  pada saat dilepasliarkan kembali.

Banner Image : Salah satu badak Sumatera yang ada di Suaka Rhino Sumatera, Taman Nasional Way Kambas. Foto diambil dari website http://tfcasumatera.org/masih-mungkinkah-menyelamatkan-badak-sumatera/

Selain memiliki manfaat ekologi, mangrove juga dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan. Oleh masyarakat Tidore Kepulauan, tanaman ini telah dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan tradisional secara turun-temurun.

Deretan perahu ketinting mengapung di muara sungai di Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Kamis, 29 Juli 2021. Perahu nelayan ini dalam kondisi tertambat. Sekitar 700 meter ke arah Selatan, berdiri delapan unit rumah warga dalam kondisi tidak terawat. Sebagian masih berdiri kokoh dan sisanya sudah rata dengan tanah.

Menurut Kepala Desa Toseho, Taufik Khalil, ke delapan rumah warga Desa Toseho ini ditinggal kosong karena sering dihantam banjir rob setiap tahunnya. Warga desa pesisir yang dikenal sebagai kampung tua Toseho tersebut terpaksa pindah sejauh 2 kilometer dari pantai.

“Migrasinya penduduk ini dimulai sejak tahun 1997. Kemudian pada 2001, banjir rob terparah terjadi lagi dan membuat kurang lebih 400 jiwa lebih memilih mengungsi. Hingga sekarang, kurang lebih 900 jiwa sudah keluar dan pindah ke kampung baru Toseho,” kata lelaki 29 tahun itu.

Letak kampung tua Toseho berhadapan langsung dengan laut dan membelakangi hamparan Hutan Mangrove yang berada di pesisir kecamatan setempat.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, luas tutupan Hutan Mangrove Indonesia pada 2020 mencapai 3.490.000 hektare atau 21 persen dari total luas tutupan hutan mangrove di dunia. Dari luas ini, sebanyak 2.673.548 ha dalam kondisi baik dan 637.624 ha lainnya dalam kondisi kritis.

Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah atau Bapelitbangda Kota Tidore Kepulauan mencatat, luas Hutan Mangrove di Tidore Kepulauan sebesar 1.729 ha atau 0,0495 persen dari luas mangrove nasional. Luasan tersebut tersebar di tujuh pulau, yaitu Pulau Tidore seluas 14,18 ha, Pulau Maitara 4,51 ha, Pulau Mare 11,88 ha, Pulau Woda 47,56 ha, Pulau Raja 15,92 ha, dan Pulau Guratu 37,43 ha. Sisanya di wilayah Halmahera bagian Tengah sebesar 1.597,52 ha.

aufik bilang, hutan mangrove di desanya memiliki peranan yang sangat penting. Karena menjadi tempat hidup dan berkembangnya siput popaco yang dapat dijadikan lauk untuk konsumsi harian dan sumber pendapatan masyarakat.

“Karena ada orang dari desa lain selalu datang mencari bia (siput) popaco di sini (Desa Toseho),” katanya.

Disamping itu, lanjut Taufik, tanaman mangrove juga dimanfaatkan sebagai keperluan makanan ternak kambing dan bahan pengobatan tradisional.

Ramli Abdullah, biang (tetua) Desa Toseho mengaku, selalu mengambil tanaman mangrove di sekitar Kampung Tua Toseho untuk keperluan pembuatan obat. Karena disitu terdapat berbagai jenis tanaman mangrove yang telah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional secara turun-temurun, ujar perempuan 60 tahun yang memperoleh pengetahuan pengobatan itu dari orang tuanya.

“Dari kecil saya sudah lihat papa (ayah) menggunakan mangrove untuk pengobatan, selain itu nenek saya juga seorang biang desa yang selalu melakukannya,” tutur perempuan yang akrab disapa Mama Li ini, ketika disambangi di rumahnya, Kamis, 29 Juli 2021.

Ia menceritakan, selama ini mangrove digunakan sebagai bahan obat untuk beberapa penyakit, di antaranya sakit perut, keseleo, mengembalikan fungsi indera pengecap, dan membersihkan darah nifas selesai bersalin.

Simak laporan Apriyanto Latukau di website ekuatorial.com

Banner Image : Hutan Mangrove Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tampak pada Kamis, 29 Juli 2021. Foto : Apriyanto Latukau/Kieraha

Media di Indonesia harus memberikan perhatian lebih terhadap isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama dalam penegakan hukumnya. Ini penting mengingat karhutla terus menerus terulang dari tahun ke tahun. Sementara upaya penegakan hukumnya masih minim.

Hal ini disampaikan Rochimawati, Ketua Umum The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), saat membuka diskusi “Editors Meeting: Peran Media untuk Menyuarakan Penegakan Hukum Isu Karhutla di Indonesia,” yang diselenggarakan SIEJ secara virtual, Sabtu (28/8).

Menurutnya, upaya itu salah satunya dengan mengundang para editor media untuk melihat isu karhutla dan agenda media agar isu ini terus mendapat perhatian media.  

“Kami berharap apa yang kita diskusikan hari ini dapat bersama mengawal penegakan hukum dalam isu karhutla. Mari kita bedah bersama kontribusi apa yang dapat dilakukan terutama bagi para jurnalis yang memiliki peranan penting dalam pemberitaan dan peliputan untuk senantiasa mengawal isu karhutla,” ujarnya.

SIEJ melihat karhutla merupakan bagian dari krisis lingkungan dan mengakibatkan dampak yang luas, serius, dan bersifat langsung terhadap Kesehatan masyarakat, perekonomian, terganggunya aktivitas manusia, keseimbangan ekologi, dan kerusakan lingkungan hidup.

Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan harus dilakukan secara serius, bersamasama (kolaboratif), dan bersinergi oleh seluruh komponen masyarakat termasuk media massa dalam menyuarakan isu tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 yaitu 1.649.258 hektar (ha), dan tahun 2020 seluas 296.942 ha. Kebakaran lahan dan hutan besar di Indonesia pernah terjadi pada tahun 2015 dan menjadi perhatian dunia internasional. Luas lahan dan hutan yang terbakar mencapai 2,6 juta ha.

Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) KLHK yang hadir dalam diskusi mengatakan, selama 5-6 tahun belakangan ini pemerintah telah menangani karhutla dengan lebih baik. Hal ini ditunjukkan dari jumlah hotspot pada Januari-Agustus 2021 yang mengalami penurunan dari 1.482 titik menjadi 673 titik di periode yang sama dibandingkan tahun lalu.

“Ini bukan berarti kita harus lengah. Kita harus terus bekerja, memastikan bahwa karhutla ini mempunyai trend penurunan di Indonesia ini. Kami melihat Karhutla dalam konteks dampak terhadap lingkungan sangat serius dan juga lintas batas,” kata Rasio dalam pemaparannya.

Pada tahun 2020 tidak terjadi transboundary haze akibat asap karhutla, Rasio berharap Indonesia dapat terus menjaga hal serupa di tahun mendatang.

Sementara itu, Boy Even Sembiring, Manajer Kebijakan dan Hukum Lingkungan WALHI menyebut, ada ketimpangan penegakan hukum karhutla di Indonesia karena logika kapitalisme. “Masih banyak yang harus dibenahi, di sini media memiliki peran penting untuk memberikan tekanan penegakan hukum karhutla agar pemahaman dan informasi dapat meluas di masyarakat” kata Boy.

Mengutip data BPS, dalam paparannya Boy mengatakan selama hampir 18 tahun, ada pertumbuhan izin sektor kehutanan dan pelepasan untuk investasi hingga 78,78 persen dari total luas izin dan pelepasan. Bahkan, ketimpangan kepemilikan lahan pada 2013 saja mencapai 0,68. Artinya, satu persen rakyat Indonesia menguasai 68 persen sumber daya lahan.

Revolusi Riza, Deputy Editor in Chief CNN Indonesia TV mengatakan, media di Indonesia menghadapi beberapa tantangan besar dalam meliput pemberitaan karhutla, khususnya terkait penegakan hukum.

“Kami dihadapkan dengan banyak tantangan seperti lokasi, kemampuan tim peliput, peralatan, akses ke Narasumber, serta tekanan sales marketing. Karena itu, liputan kolaboratif yang melibatkan semua unsur, termasuk publik, bisa menjadi solusi dalam memajukan peliputan penegakan hukum yang lebih menyuarakan urgensi kepentingan bersama” kata Revo.

Sejalan dengan fungsi sebagai media menurut UU No. 40 Tahun 1999 yaitu untuk menyediakan informasi dan kontrol sosial, media memiliki kunci penting, termasuk  dalam memberitakan peliputan penegakan hukum karhutla.

Diskusi “Editors Meeting: Peran Media untuk Menyuarakan Penegakan Hukum Isu Karhutla di Indonesia,” yang diselenggarakan SIEJ secara virtual, Sabtu (28/8/2021)

30 organisasi masyarakat sipil internasional dan nasional mengirim surat kepada investor Asia Pulp & Paper (APP), anak usaha Sinar Mas Group, untuk menghentikan rencana penambahan kapasitas pabrik hingga tiga kali lipat.

Surat itu mengingatkan investor pabrik pulp, bahwa peningkatan kapasitas pabrik OKI Mill di Sumatera Selatan berisiko mengancam kesehatan jutaan warga di Asia Tenggara dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Selain itu, usulan penambahan kapasitas akan mempersulit pengendalian kebakaran, penanganan konflik sosial, dan pengurangan deforestasi di Indonesia sehingga akan memperkecil kemampuan Indonesia memenuhi komitmen iklim Kesepakatan Paris.

Pada Juni 2021 OKI Mill mengumumkan penawaran obligasi senilai Rp.4 Triliun dengan tujuh penjamin emisi efek (Underwriter), antara lain  BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan BRI Danareksa Sekuritas.

Surat tersebut pada dasarnya mengingatkan para investor gagasan peningkatan kapasitas pabrik OKI Mill ini berisiko secara finansial sehubungan dengan model bisnis APP yang tidak patuh pada prinsip keberlanjutan.

APP hingga kini masih terhubung pada lebih dari seratus konflik dengan masyarakat lokal dan memiliki jejak kerusakan sosial, dengan risiko finansial tersembunyi sebesar antara USD 0,7 – 5,7 milliar.

Separuh kayu yang dipasok ke OKI Mill selama ini berasal dari gambut-kaya-karbon yang dikeringkan sehingga lahan tersebut terdegradasi dan sangat mudah terbakar. Sebagian besar area pemasok ini mengalami kebakaran berulang yang turut mengakibatkan bencana asap yang berdampak pada kerugian ekonomi ratusan triliun dan  tingginya kematian dini.

APP, bagian dari Sinar Mas Grup, dimiliki oleh Keluarga Widjaja, yang tokoh utamanya, Eka Tjipta Widjaja, merupakan orang terkaya ketiga di Indonesia dengan kekayaan bersih Rp 120 triliun lebih saat meninggalnya tahun 2019. Paper Excellence, tercatat juga sebagai bagian dari Sinar Mas Group dan dimiliki Keluarga Widjaja, saat ini sedang membeli perusahaan pulp raksasa Amerika Utara, Domtar.

Data Forests & Finance, sebuah database yang memantau investasi komoditas yang berisiko terhadap kehutanan termasuk pulp dan kertas, lima besar investor APP adalah Vanguard (Rp 1,3 Triliun), Blackrock (Rp 936 miliar), Dimensional Fund Advisors (Rp 691 miliar), Japaneses Government Pension Fund GPIF (Rp 288 miliar), JP Morgan Chase (Rp 187 miliar).

Organisasi masyarakat sipil, termasuk WALHI, AURIGA, Greenpeace, Rainforest Action Network dan belasan lainnya dari Indonesia meminta investor untuk “mendesak Sinar Mas dan APP menghentikan rencana peningkatan kapasitas pabrik OKI Mill hingga korporasi ini membuktikan adanya rencana jangka panjang pemenuhan bahan baku yang kredibel dan dapat ditinjau secara terbuka serta memenuhi komitmen lingkungan dan sosial yang dijanjikannya.

Banner image : greenpeace.org ( foto diambil dari artikel : Greenpeace Putuskan Hubungan Setelah APP/Sinar Mas Terkait Kembali Praktik Deforestasi )