The Society of Indonesian Environmental Journalists atau SIEJ mendorong isu-isu lingkungan mainstream di newsroom media dan meningkatkan kapasitas jurnalis
Media di Indonesia harus memberikan perhatian lebih terhadap isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama dalam penegakan hukumnya. Ini penting mengingat karhutla terus menerus terulang dari tahun ke tahun. Sementara upaya penegakan hukumnya masih minim.
Hal ini disampaikan Rochimawati, Ketua Umum The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), saat membuka diskusi “Editors Meeting: Peran Media untuk Menyuarakan Penegakan Hukum Isu Karhutla di Indonesia,” yang diselenggarakan SIEJ secara virtual, Sabtu (28/8).
Menurutnya, upaya itu salah satunya dengan mengundang para editor media untuk melihat isu karhutla dan agenda media agar isu ini terus mendapat perhatian media.
“Kami berharap apa yang kita diskusikan hari ini dapat bersama mengawal penegakan hukum dalam isu karhutla. Mari kita bedah bersama kontribusi apa yang dapat dilakukan terutama bagi para jurnalis yang memiliki peranan penting dalam pemberitaan dan peliputan untuk senantiasa mengawal isu karhutla,” ujarnya.
SIEJ melihat karhutla merupakan bagian dari krisis lingkungan dan mengakibatkan dampak yang luas, serius, dan bersifat langsung terhadap Kesehatan masyarakat, perekonomian, terganggunya aktivitas manusia, keseimbangan ekologi, dan kerusakan lingkungan hidup.
Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan harus dilakukan secara serius, bersamasama (kolaboratif), dan bersinergi oleh seluruh komponen masyarakat termasuk media massa dalam menyuarakan isu tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 yaitu 1.649.258 hektar (ha), dan tahun 2020 seluas 296.942 ha. Kebakaran lahan dan hutan besar di Indonesia pernah terjadi pada tahun 2015 dan menjadi perhatian dunia internasional. Luas lahan dan hutan yang terbakar mencapai 2,6 juta ha.
Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) KLHK yang hadir dalam diskusi mengatakan, selama 5-6 tahun belakangan ini pemerintah telah menangani karhutla dengan lebih baik. Hal ini ditunjukkan dari jumlah hotspot pada Januari-Agustus 2021 yang mengalami penurunan dari 1.482 titik menjadi 673 titik di periode yang sama dibandingkan tahun lalu.
“Ini bukan berarti kita harus lengah. Kita harus terus bekerja, memastikan bahwa karhutla ini mempunyai trend penurunan di Indonesia ini. Kami melihat Karhutla dalam konteks dampak terhadap lingkungan sangat serius dan juga lintas batas,” kata Rasio dalam pemaparannya.
Pada tahun 2020 tidak terjadi transboundary haze akibat asap karhutla, Rasio berharap Indonesia dapat terus menjaga hal serupa di tahun mendatang.
Sementara itu, Boy Even Sembiring, Manajer Kebijakan dan Hukum Lingkungan WALHI menyebut, ada ketimpangan penegakan hukum karhutla di Indonesia karena logika kapitalisme. “Masih banyak yang harus dibenahi, di sini media memiliki peran penting untuk memberikan tekanan penegakan hukum karhutla agar pemahaman dan informasi dapat meluas di masyarakat” kata Boy.
Mengutip data BPS, dalam paparannya Boy mengatakan selama hampir 18 tahun, ada pertumbuhan izin sektor kehutanan dan pelepasan untuk investasi hingga 78,78 persen dari total luas izin dan pelepasan. Bahkan, ketimpangan kepemilikan lahan pada 2013 saja mencapai 0,68. Artinya, satu persen rakyat Indonesia menguasai 68 persen sumber daya lahan.
Revolusi Riza, Deputy Editor in Chief CNN Indonesia TV mengatakan, media di Indonesia menghadapi beberapa tantangan besar dalam meliput pemberitaan karhutla, khususnya terkait penegakan hukum.
“Kami dihadapkan dengan banyak tantangan seperti lokasi, kemampuan tim peliput, peralatan, akses ke Narasumber, serta tekanan sales marketing. Karena itu, liputan kolaboratif yang melibatkan semua unsur, termasuk publik, bisa menjadi solusi dalam memajukan peliputan penegakan hukum yang lebih menyuarakan urgensi kepentingan bersama” kata Revo.
Sejalan dengan fungsi sebagai media menurut UU No. 40 Tahun 1999 yaitu untuk menyediakan informasi dan kontrol sosial, media memiliki kunci penting, termasuk dalam memberitakan peliputan penegakan hukum karhutla.
Diskusi “Editors Meeting: Peran Media untuk Menyuarakan Penegakan Hukum Isu Karhutla di Indonesia,” yang diselenggarakan SIEJ secara virtual, Sabtu (28/8/2021)
30 organisasi masyarakat sipil internasional dan nasional mengirim surat kepada investor Asia Pulp & Paper (APP), anak usaha Sinar Mas Group, untuk menghentikan rencana penambahan kapasitas pabrik hingga tiga kali lipat.
Surat itu mengingatkan investor pabrik pulp, bahwa peningkatan kapasitas pabrik OKI Mill di Sumatera Selatan berisiko mengancam kesehatan jutaan warga di Asia Tenggara dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Selain itu, usulan penambahan kapasitas akan mempersulit pengendalian kebakaran, penanganan konflik sosial, dan pengurangan deforestasi di Indonesia sehingga akan memperkecil kemampuan Indonesia memenuhi komitmen iklim Kesepakatan Paris.
Pada Juni 2021 OKI Mill mengumumkan penawaran obligasi senilai Rp.4 Triliun dengan tujuh penjamin emisi efek (Underwriter), antara lain BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan BRI Danareksa Sekuritas.
Surat tersebut pada dasarnya mengingatkan para investor gagasan peningkatan kapasitas pabrik OKI Mill ini berisiko secara finansial sehubungan dengan model bisnis APP yang tidak patuh pada prinsip keberlanjutan.
APP hingga kini masih terhubung pada lebih dari seratus konflik dengan masyarakat lokal dan memiliki jejak kerusakan sosial, dengan risiko finansial tersembunyi sebesar antara USD 0,7 – 5,7 milliar.
Separuh kayu yang dipasok ke OKI Mill selama ini berasal dari gambut-kaya-karbon yang dikeringkan sehingga lahan tersebut terdegradasi dan sangat mudah terbakar. Sebagian besar area pemasok ini mengalami kebakaran berulang yang turut mengakibatkan bencana asap yang berdampak pada kerugian ekonomi ratusan triliun dan tingginya kematian dini.
APP, bagian dari Sinar Mas Grup, dimiliki oleh Keluarga Widjaja, yang tokoh utamanya, Eka Tjipta Widjaja, merupakan orang terkaya ketiga di Indonesia dengan kekayaan bersih Rp 120 triliun lebih saat meninggalnya tahun 2019. Paper Excellence, tercatat juga sebagai bagian dari Sinar Mas Group dan dimiliki Keluarga Widjaja, saat ini sedang membeli perusahaan pulp raksasa Amerika Utara, Domtar.
Data Forests & Finance, sebuah database yang memantau investasi komoditas yang berisiko terhadap kehutanan termasuk pulp dan kertas, lima besar investor APP adalah Vanguard (Rp 1,3 Triliun), Blackrock (Rp 936 miliar), Dimensional Fund Advisors (Rp 691 miliar), Japaneses Government Pension Fund GPIF (Rp 288 miliar), JP Morgan Chase (Rp 187 miliar).
Organisasi masyarakat sipil, termasuk WALHI, AURIGA, Greenpeace, Rainforest Action Network dan belasan lainnya dari Indonesia meminta investor untuk “mendesak Sinar Mas dan APP menghentikan rencana peningkatan kapasitas pabrik OKI Mill hingga korporasi ini membuktikan adanya rencana jangka panjang pemenuhan bahan baku yang kredibel dan dapat ditinjau secara terbuka serta memenuhi komitmen lingkungan dan sosial yang dijanjikannya.
Banner image : greenpeace.org ( foto diambil dari artikel : Greenpeace Putuskan Hubungan Setelah APP/Sinar Mas Terkait Kembali Praktik Deforestasi )
Orangutan adalah salah satu satwa endemik Indonesia. Ada tiga spesies orangutan yang ditemukan di Indonesia, yaitu orangutan Sumatera (Pongo abelii), orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dan orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis). Namun, ketiga spesies orangutan Indonesia berstatus kritis (Critically Endangered/CR) berdasarkan daftar merah Serikat Internasional untuk Pelestarian Alam atau IUCN.
Menurut data Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), lembaga yang berfokus pada konservasi orangutan, jumlah populasi orangutan di Indonesia hanya tersisa 73 ribu individu pada 2016. Beberapa faktor yang menyebabkan satwa yang tergolong mamalia dan primata ini menghadapi ancaman kepunahan antara lain konversi habitat, perdagangan ilegal, hingga kebakaran hutan dan lahan. Mirisnya, masih banyak warga yang belum menyadari pentingnya menjaga orangutan untuk tetap berada di habitatnya. Orangutan malah dipelihara, dibunuh, bahkan dijadikan tontonan.
Keberadaan orangutan di habitat alaminya membantu regenerasi dan keseimbangan ekosistem hutan. Orangutan menebar biji tumbuhan sisa makananya di sekitar hutan. Kebiasaan mereka membuat sarang dengan memetik daun dan dahan yang membantu ketersediaan matahari di hutan hujan tropis yang lebat dan gelap. Orangutan turut menjaga ketersediaan makanan, oksigen, bahkan kayu bagi manusia.
Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelamatan dan perlindungan orangutan di Indonesia, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melakukan wawancara dengan CEO Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), Jamartin Sihite, pada Kamis, 20 Agustus 2021.
Jamartin Sihite, CEO Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF). Foto : dokumentasi pribadi
Bagaimana awal mula Anda tertarik terhadap orangutan?
Latar belakang pendidikan saya sebenarnya pertanian. Lalu, pendidikan S2 dan S3 fokusnya pada lingkungan. Dulunya, saya dosen di Universitas Trisakti. Pada 2004, saya memutuskan untuk bergabung dengan penggiat konservasi TNC dan mulai bekerja di Papua dan Pulau Komodo. Suatu ketika, saya bertemu dengan ahli orangutan dan ditantang untuk melihat mata anak orangutan. Momen itu menjadi tatapan pertama saya pada anak orangutan, melihat matanya seperti kehilangan harapan. Saat itu juga saya langsung jatuh cinta dan tertarik untuk membantu perlindungan orangutan.
Saya menyadari bahwa kita juga bisa belajar di luar kampus. Hal itu yang membuat saya kemudian memilih untuk mengundurkan diri. Bagi saya, konservasi adalah aksi nyata yang kecil, tapi berdampak besar bagi perlindungan satwa yang terancam punah. Dari situ, saya bergabung dengan program USAID yang berfokus pada perlindungan orangutan. Setelah itu, saya pindah ke Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) hingga saat ini.
Orangutan di setiap daerah memiliki keunikan masing-masing. Bisa dijelaskan apa saja perbedaan orangutan di tiap daerah yang ada di Indonesia?
Awalnya, kita memang hanya mengetahui dua jenis orangutan saja. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan tentang orangutan berkembang. Untuk wilayah Sumatera saja, awalnya cuma dikenal satu spesies orangutan saja, kemudian ditemukan spesies lain yang berbeda. Pertama yang ada di bagian Utara danau Toba, kedua yang ada di bagian Selatan danau Toba, tepatnya di kawasan hutan Batang Toru di Tapanuli. Satu spesies lainnya lagi ada di Kalimantan. Perbedaan yang mencolok antara spesies orangutan ada di kecerahan warna. Orangutan Sumatera lebih cerah, sedangkan semakin ke Timur warna orangutan semakin gelap. Perbedaan lainnya, orangutan di wilayah Sumatera jarang turun ke tanah karena ada harimau di habitat mereka. Sementara di Kalimantan, orangutan yang kami temukan justru kerap ada di tanah.
Bicara habitat hidup orangutan, kondisi hutan menyempit karena perkebunan dan kebakaran hutan dan lahan. Dalam pantauan BOSF, bagaimana kondisi orangutan di Indonesia saat ini?
Kalau bicara orangutan, mereka hidupnya di hutan. Hampir 70 persen hidup orangutan berada di luar kawasan konservasi yang ditetapkan pemerintah. Habitat hidup mereka berada sekitar 0 – 700 meter di atas permukaan laut. Banyak orangutan yang hidup di daerah yang juga ditempati manusia. Ketika pembangunan dilakukan, maka konflik dengan orangutan sulit dihindari. Biasanya jika terjadi konflik dengan manusia, orangutan selalu kalah. Mereka kadang bisa dibunuh.
Indonesia mengenal dua kawasan hutan dalam tata ruang, yaitu kawasan budidaya kehutanan dan budidaya non-kehutanan. Ketika kawasan budidaya non-kehutanan dikonversi menjadi peruntukan lain untuk manusia, tetap dianggap sah secara hukum. Hal itu yang kemudian membuat orangutan kehilangan ruang hidup karena habitat mereka digunakan untuk peruntukan lain. Akibatnya, terjadi penurunan populasi orangutan. Masalah lainnya yang muncul seperti perdagangan ilegal lintas negara serta tren pemeliharaan orangutan di luar negeri.
Seperti apa perdagangan orangutan itu terjadi?
Kami hanya mengetahui saat perdagangan itu telah terjadi. Pada 2006, saat kasus pengembalian 48 orangutan dari Thailand, pemerintah Indonesia membawa mereka pulang kembali ke Indonesia. Begitu juga dengan orangutan yang ditemukan di Kuwait. Secara kumulatif, BOSF menerima total 54 orangutan hasil repatriasi (yang dibawa pulang dari luar negeri). Peristiwa perdagangan ilegal ini terjadi lintas negara dan saat ini mayoritas perdagangan dilakukan di wilayah Timur Tengah, walaupun di Thailand juga masih tetap ada.
Anda tadi menyebutkan perilaku pemeliharaan orangutan. Bagaimana itu terjadi?
Masih ada pola pikir yang salah di masyarakat, di mana untuk sebagian orang memelihara satwa dilindungi dianggap keren. Seperti harimau dipamerkan melalui media sosial, maupun YouTube. Ada yang pelihara harimau Benggala, walaupun satwa itu tidak dilindungi, masyarakat kita mungkin tidak akan mencari tahu terlebih dahulu jenis harimau itu. Kalau orang Indonesia melihat itu, ada potensi ditiru untuk dipelihara. Saya pikir tindakan pamer satwa untuk dipelihara menghancurkan kerja-kerja konservasi yang kami dan kawan-kawan lakukan. Kami mencoba melakukan edukasi agar satwa dilindungi tidak punah, tapi satu sisi selebriti kerap pamer hewan peliharaan mereka. Itu tidak benar. Pelihara satwa liar itu tidak keren.
Bagaimana pola ancaman terhadap ruang hidup orangutan?
Polanya masih sama, meliputi konversi lahan, perdagangan ilegal, dan satwa langka dijadikan peliharaan. Untuk melakukan edukasi dan sosialisasi hukum, kita semua harus bekerja sama. Tidak bisa hanya mengandalkan NGO atau pemerintah saja. Perlu bantuan media, masyarakat, hingga ilmuwan. Bersama-sama melakukan konservasi orangutan.
Upaya apa saja yang BOSF lakukan untuk melestarikan orangutan?
Ketika ada yang melapor, kami bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bergerak bersama menyelamatkan orangutan. Orangutan ini kami rehabilitasi kemudian kami lepasliarkan ke alam bebas. Kami juga melakukan rehabilitasi lahan dan restorasi lahan gambut yang dibuka pada masa Soeharto. Kami melakukan restorasi bekas-bekas hutan yang dulunya habitat hidup orangutan. Tujuannya untuk mengembalikan hutan yang menjadi rumah orangutan.
Selain itu, kami juga punya program BOSFGoes To School. Program ini bertujuan untuk menyampaikan kepada anak-anak sekolah sedini mungkin tentang pentingnya menjaga orangutan. Kelak ketika mereka tumbuh besar menjadi pejabat, pebisnis, atau apa pun pilihan masa depan mereka, mereka lebih sadar tentang keberadaan orangutan.
Sementara itu, kami juga mengajukan lisensi bekas Hutan Produksi (HPH) yang dikenal dengan HPH restorasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk direstorasi. Prosesnya sama dengan hak pengelolaan hutan (HPH). BOSF melalui Restorasi Hutan Orangutan Indonesia sudah mendapatkan 86.593 ha lahan dan sedang mengajukan izin untuk 50 ribu ha lahan lagi karena area restorasi pertama sudah hampir penuh daya dukungnya untuk orangutan yang sudah dilepasliarkan di sana. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kawasan bekas megarice project atau kawasan Mawas. Di sana ada sekitar 2 ribuan orangutan liar yang hidup di kawasan seluas 309.000 ha.
Di kawasan tersebut tidak boleh ada penebangan hutan. Ini bagian dari upaya kami menjaga habitat orangutan. Dari 2012 hingga Juli 2021, kami berhasil melakukan rehabilitasi dan melepasliarkan 485 orangutan.
Berapa populasi orangutan menurut data BOSF hingga saat ini?
Berdasarkan survei yang kami lakukan pada 2016, terdapat kurang lebih 73 ribu orangutan yang tersisa. Pembagiannya 14.290 orangutan di Sumatera, 800 di Tapanuli, dan 57.350 di Kalimantan.
Orangutan di kawasan konservasi orangutan BOSF. Foto:dokumentasi BOSF
Apa saja tantangan dalam melakukan konservasi orangutan?
Kami masih kesulitan mengedukasi warga. Tantangan lainnya pada pendanaan karena membantu keberlangsungan hidup orangutan tidak mudah dan tidak murah. Kami juga mencoba mengajak para pengusaha yang mengelola kawasan lahan di Kalimantan untuk bersama-sama melindungi orangutan. Hal ini masih sulit terwujud. Padahal kalau dicoba pasti ada jalan untuk bersama melestarikan orangutan.
Anda melakukan konservasi orang-utan selama bertahun-tahun. Bisa dijelaskan apa pentingnya orangutan bagi ekosistem hutan?
Pentingnya keberadaan orangutan sudah diakui oleh para peneliti. Orangutan seperti tukang kebun di hutan. Pada siang hari mencari buah untuk dimakan, lalu menyebar bijinya di sembarang tempat. Pada sore dan malam hari, mereka akan membuat sarang. Orangutan membuka kanopi hutan, sehingga sinar matahari bisa masuk ke hutan dan biji-bijian bisa tumbuh dan berkembang. Proses fotosintesis di kawasan hutan akan berlangsung dengan baik. Hutan juga menjadi lebih baik.
Hutan yang baik akan mengasilkan oksigen, air bersih, hasil hutan kayu dan non-kayu. Hutan yang baik berperan dalam pengendalian perubahan iklim. Siapa yang menerima manfaat ini? Ya, kita juga manusia.Menyelamatkan orangutan di hutan sama dengan menyelamatkan manusia.
Menurut Anda apakah ada upaya serius pemerintah dalam melindungi orangutan?
Bersama pemerintah, BOSF bekerja melindungi orangutan sejak 30 tahun lalu. Kami melakukan kolaborasi. Pemerintah memiliki peran untuk mengeluarkan kebijakan dan aturan. NGO seperti kami dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar tidak melakukan pembangunan atau tidak memberikan izin perkebunan di area yang menjadi habitat orangutan sebagai langkah mitigasi. Menurut undang-undang, orangutan itu milik negara. Jadi, pemerintah punya peran penting.
Borneo Orangutan Survival melakukan kampanye kolaborasi melalui film dokumenter dan podcast. Bisa dijelaskan mengapa menggunakan medium tersebut?
Salah satu komponen penting dalam konservasi adalah komunikasi. Bagaimana pesan konservasi bisa diterima masyarakat umum. Kami menggunakan media podcast untuk menyasar generasi milenial karena ada banyak hal yang tidak tersampaikan jika menggunakan media tradisional. Kami mempelajari platform media sosial dan menyadari ketertarikan mereka pada podcast, YouTube, dan Instagram. Untuk mensosialisasikan tentang program konservasi BOSF, kami membutuhkan media tersebut. Harapannya, lebih banyak anak muda bisa bergerak bersama untuk menyebarkan informasi tentang orangutan.
BOSF juga kerap mengajak artis untuk ikut kampanye. Apakah hal itu membantu pelestarian orangutan untuk crowdfunding ataudukungan untukmembuat kebijakan baru?
Awalnya kami memang memiliki duta orangutan. Pada 2010, kami ubah dengan sebutan Campaigner Awareness. Jadi, siapa saja bisa mengkampanyekan kepedulian kepada orangutan. Satu hal yang selalu kami tekankan ketika artis ikut dalam kegiatan konservasi, orangutan butuh ke-artisan mereka untuk meningkatkan kesadartahuan masyarakat sebagai bagian dari anak bangsa. Untuk itu, kami tidak pernah membayar jasa mereka. Hal ini sebagai upaya untuk mengajak lebih banyak orang konsisten terlibat dalam melestarikan orangutan sesuai kapasitas masing-masing.
Bagaimana melestarikan keberadaan orangutan di Indonesia?
Jaga hutannya, biarkan hutan tetap ada supaya orangutan tetap ada. Jika 100 pebisnis saja yang punya area pengelolaan yang mengkonversi hutan atau yang mengelola hutan mau menyumbang 100 hektar lahan, maka kita bisa pastikan masih ada hutan yang terjaga.
Bicara anak muda, bagaimana mengajak mereka terlibat dalam menjaga hutan dan orangutan?
Kami masuk ke cluster yang mereka pahami. Dulu kami tidak tertarik menggunakan IG live, podcast maupun Tiktok. Kami sadar bahwa kami harus berubah dan mengikuti tren generasi milenial. Kami mencoba memodifikasi pesan dengan bahasa yang mereka pahami, dengan terus mengkampanyekan pesan bahwa melindungi orangutan di hutan itu keren. Aksi menjaga orangutan itu keren.
Lalu apa saja yang bisa dilakukan anak-anak muda untuk terlibat aksi nyata untuk orangutan?
Pertama, mereka bisa ikut adopsi orangutan dan membantu ketersediaan makanan bagi orangutan. BOSF membuka diri terhadap donasi dan adopsi. Saat ini ada 9 orangutan yang bisa diadopsi, yaitu Taymur (7 tahun), Jelapat (6 tahun), Monita (3 tahun), Bumi (5 tahun), Mema (6 tahun), Topan (4 tahun), Davi (6 tahun), Kopral (15 tahun), dan Shelton (14 tahun).
Kedua, mereka bisa berpartisipasi hanya dengan menggunakan smartphone untuk kampanye bersama melalui like, share,dan comment. Kalau cocok dengan program BOSF, mereka bahkan boleh bergabung bersama kami. Tapi, jangan mikir mau kaya jika bergabung dengan BOSF, tapi mau hati gembira.
Menurut Anda, bagaimana masa depan orangutan di Indonesia?
Kalau ada yang beranggapan dalam 10-20 tahun orangutan akan punah, kami justru yakin orangutan masih akan ada bahkan dalam 100 tahun lagi. Persoalannya, bagaimana habitat mereka dapat terjaga? Kami berharap orangutan jangan sampai punah. Kita harus sadar bahwa orangutan itu adalah harta kita. Habitat dan orangutan harus kita jaga bersama. Ini tugas kita sebagai anak bangsa.
***
Peduli orangutan? Dengan membeli merchandise di https://www.orangutan.or.id/shop , kalian ikut membantu upaya konservasi orangutan di Indonesia, lho! Yuk, bersama kita dukung program perlindungan dan penyelamatan orangutan.
Banner Image : Orangutan bernama Amber di Kawasan konservasi orangutan BOSF. Foto : Dokumentasi BOSF
Keberagaman budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan di Indonesia terbingkai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat adat menjadi salah satu elemen kemajemukan Nusantara. Sekitar 70 juta masyarakat adat, yang terbagi dalam 2.371 komunitas adat, tersebar di 31 provinsi Tanah Air.
Persebaran Masyarakat Adat di Indonesia. Infografis : AMAN
Namun, masyarakat adat belum sepenuhnya mendapat jaminan perlindungan hak untuk hidup dan mengelola penghidupannya. Praktik perampasan lahan masyarakat adat untuk kepentingan tambang dan perkebunan terus terjadi. Masyarakat adat yang mencoba untuk mempertahankan lahannya malah dikriminalisasi. Tak cukup di situ, mereka juga kerap dikambinghitamkan karena dituding melakukan pembakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Menurut data dari IPB University, setidaknya terdapat 17,4 juta hektar penguasaan tanah oleh korporasi berada dalam kawasan hutan pada 2017. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat, luasan konsesi tambang hingga 2019 mencapai 19.224.576 hektar. Sebanyak 77 persen dari luasan tersebut adalah konsesi ilegal.
Kondisi itu diperburuk dengan minimnya pengakuan hak teritorial masyarakat adat. Menurut AMAN, hanya 109 produk hukum daerah yang telah menerbitkan peraturan daerah terkait pengakuan masyarakat adat sejak 7 tahun terakhir. Sampai saat ini, pemerintah pusat seakan bergeming mengakui hak, identitas, maupun ruang hidup masyarakat adat. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat pun belum juga terwujud.
Untuk mengulik jalan terjal memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, The Society of Environmental Journalist (SIEJ) melakukan wawancara dengan Sumarni Laman pada Selasa 3 Agustus 2021. Perempuan asli suku Dayak ini dikenal aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang kerap dilanggar atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, sosok anak muda ini juga bergabung komunitas Ranu Welum http://www.ranuwelum.org/#homey yang bergerak memadamkan api saat bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Palangka Raya.
Sumarni Laman, perempuan asli Suku Dayak yang aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Foto: istimewa
Sebagai perempuan Dayak, bagaimana Anda memaknai peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional?
Maknanya dalam, ini momentum pengakuan dunia. Saya berharap ini menjadi momen refleksi bagaimana negara memperlakukan masyarakat adat. Saya juga memaknainya sebagai momen kita berjuang mendapat pengakuan hak, identitas, sekaligus melestarikan budaya kita.
Bagaimana masyarakat adat memaknai hidup dengan alam dan hutan?
Hampir di semua daerah, masyarakat adat memiliki penghidupan dengan alam. Bagi kami, alam adalah tempat yang menyediakan makanan, air, bahkan sumber penghidupan. Ada timbal balik antara kami dan alam. Kami hidup berdampingan dengan alam, artinya kami mengambil secukupnya apa yang alam sediakan, lalu kami merawatnya kembali.
Bisa diceritakan bagaimana kondisi masyarakat adat di Kalimantan saat ini?
Tidak bisa digeneralisasi. Di Indonesia ada ratusan suku, substratnya saja ada 400. Sementara suku besarnya ada tujuh. Pada era Soekarno, Soeharto hingga Jokowi, di Kalimantan terdapat banyak izin perusahaan yang diberikan untuk konsesi pengelolaan. Sebagian perusahaan merambah hutan yang menjadi bagian kepemilikan masyarakat adat. Hal itu memicu konflik yang membuat kami mendapat penindasan.
Kami bertanya-tanya, kenapa pemerintah dengan mudahnya memberikan tanah kepada perusahaan? Padahal tanah tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat adat. Sebelum Indonesia merdeka, orang pertama yang tinggal di pedalaman adalah masyarakat adat. Semestinya kami punya hak dan kebebasan untuk mengelola sekaligus menjaga ekosistem alam.
Ketika perusahaan masuk territorial yang menjadi wilayah masyarakat adat, kemudian diprivatisasi, dikomersialisasi, dan komodifikasi. Banyak stakeholder berkepentingan di wilayah masyarakat adat karena jadi sumber uang. Saya contohkan, di wilayah Barito saja ada 100 tambang batu bara. Masyarakat diambil tanahnya, mereka kehilangan penghasilan, dan hutan yang merupakan sumber penghidupan dirampas. Hak masyarakat adat hilang.
Upaya yang sudah dilakukan untuk menjaga hutan dari perampasan?
Banyak yang sudah dilakukan. Kami melakukan protes ke pemerintah. Kami melakukan advokasi di lingkaran masyarakat adat. Kami memberikan edukasi kepada masyarakat adat untuk mempelajari kembali fungsi hutan untuk mereka. Masih banyak yang belum sadar bahwa hutan kami dijajah.
Kami juga melakukan dialog dengan DPRD, gubernur, hingga advokasi ke tingkat internasional dan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Kami memperjuangkan teritorial kami. Ketika itu diakui, maka hutan sebagai ruang hidup kami juga mendapatkan pengakuan. Jadi orang luar tak bisa lagi mengklaim wilayah masyarakat adat.
Apa saja tantangan masyarakat adat untuk bertahan hidup saat menyempitnya ruang hidup?
Menyempitnya ruang hidup itu tantangan. Hutan itu buat masyarakat tempat mereka hidup. Ketika hutan diambil, maka sudah jelas hutan akan hilang. Sementara kita tahu, di desa lapangan pekerjaan susah, masyarakat yang cari buah, rotan, karet tidak lagi mudah mendapatkan akses. Itu salah satu yang mencekik masyarakat adat di daerah. Selain itu kebijakan yang top bottom approach, dengan membuat peraturan seenaknya tanpa mempedulikan masyarakat adat. Dari itu, satu satunya harapan adalah hutan.
Tantangan lain adalah ketika kami dijadikan kambing hitam karena dituding membakar lahan. Padahal kami sejak dulu membuka lahan dengan cara membakar. Tentu saja pembakaran yang kami lakukan berbeda, kami punya langkah, ada batasan, dan aturan dalam membakar lahan untuk kebutuhan pertanian. Tanpa adanya lahan pertanian, kami tidak bisa menanam sayur. Lalu dari mana kami bisa makan? Pertanian bagi masyarakat adat merupakan hal yang esensial.
Selain itu, apalagi tantangan yang dihadapi?
Kami pernah mendapat stereotipe. Dulu, kalau punya nama orang Dayak pasti susah mendapatkan pekerjaan. Bahkan, media nasional kerap membuat stereotipe dengan membangun image aneh tentang masyarakat Dayak. Saya dulu sering diperlakukan seperti itu saat berkunjung ke kota. Kami juga mendapatkan perlakuan rasisme. Masyarakat Papua juga sering mendapatkan itu.
Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja. Ini merupakan perubahan pola pikir. Diskriminasi masyarakat adat juga masih sering terjadi. Di Mentawai, masyarakat adat menggunakan tato sebagai identitas. Namun, ketika mereka mencoba untuk mendaftar sebagai calon polisi atau bersekolah, ada aturan tak boleh bertato. Ketika punya tato, maka tidak akan bisa sekolah. Maka dari itu dibutuhkan pengakuan masyarakat adat dari aspek budaya maupun hak-hak lain.
Bagaimana negara dapat memberikan jaminan perlindungan dan hak-hak masyarakat adat yang mayoritas tidak memiliki dokumen administratif, seperti KTP, sertifikat tanah, dan hal lainnya?
Membuat KTP kan harus ada surat lahir. Lalu ada kolom agama di dalamnya. Selain itu untuk membuat KTP harus punya akta lahir sedangkan di masyarakat ada banyak orang terdahulu tidak punya akta kelahiran. Orang tua tidak punya buku nikah. Tidak mungkin kan ada KTP saat lahir. Jadi untuk membuat KTP ketika tak ada buku nikah maupun akta kelahiran akan kesulitan mendapatkan KTP.
Pandemi Covid-19 merupakan hal baru yang dialami oleh masyarakat Indonesia, termasukjuga masyarakat adat. Bisa dijelaskan bagaimana masyarakat adat bertahan hidup di tengahpandemi?
Kami bisa bertahan hidup saat pandemi. Ketika lockdown diterapkan di daerah-daerah, orang kota heboh karena khawatir nggak bisa punya aktivitas. Untuk masyarakat adat, saat penutupan, oke saja. Kami masih bisa mencari makan di hutan.
Ada kesulitan selama bertahan hidup di tengah pagebluk?
Beberapa daerah jelas ada. Ketika hendak pergi ke hutan, terkadang aksesnya dilarang. Akibatnya, masyarakat adat susah makan. Masih banyak masyarakat adat yang dibatasi untuk pergi ke hutan.
Bicara soal penghidupan. Tidak sedikit lahan masyarakat adat dirampas untuk perkebunan. Bagaimana tanggapan Anda?
Itu harus dilawan, saya tidak pernah menolak pembangunan ekonomi, namun segala sesuatu yang dilakukan harus dengan cara tidak menindas hak asasi manusia. Tidak dibenarkan melakukan itu demi pertumbuhan ekonomi. Hak kami dirampas agar pemilik modal mendapatkan cuan. Kami tidak bisa diam diri. Itu harus dilawan.
Maksudnya disiksa?
Hal itu terjadi pada kasus masyarakat adat Kinipan. Di Papua juga banyak kejadian seperti itu. Saya juga memantau bagaimana kasus di Gunung Karito, Barito. Banyak lagi kejadian penyiksaan dan penindasan yang tak muncul di pemberitaan.
Bentuknya seperti apa?
Dibunuh, ada dipenjarakan, dikriminalisasi. Ada juga yang disiksa dan ditangkap. Masih banyak lagi peristiwa lain yang terjadi.
Anda juga terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Bagaimana awal mula Anda terlibat dalam kegiatan tersebut?
Saya sudah ikut memadamkan api sejak umur 6 tahun. Di tempat saya tinggal, Palangka Raya, sering dilanda kebakaran. Satu sisi, saat itu tak banyak tetangga karena hanya ada beberapa rumah saja. Mau tidak mau harus memadamkan api sendiri. Saya mulai ikut Gerakan pemadaman di Youth Act Kalimantan. Saya menjadi koordinator organisasi itu, anggotanya kebanyakan anak muda yang mau terlibat langsung. Pada 2019 lalu, terjadi kebakaran hebat selama enam bulan. Kami mulai melakukan kerja sama dengan tim pemadam kebakaran lokal, kami mencoba untuk menarik selang dan angkat mesin. Dari sana kami terlatih.
Kalau masyarakat adat, bagaimana cara mereka mitigasi kebakaran?
Buat sekat kanal kecil yang mengelilingi lahan. Saat membakar lahan pertanian, masyarakat adat membuat kanal yang difungsikan agar api tidak menyebar. Kanal tersebut diisi air, lalu lahan gambutnya dibasahi. Saat ada api, masyarakat adat akan memukul api tersebut dengan menggunakan ranting atau langsung menyiramnya dengan air yang ada di sekat kanal.
Apa yang membuat Anda tertarik untuk melakukan penanganan (Karhutla)?
Perempuan berjuang karena ingin melindungi. Saya tersentuh ketika karhutla terjadi, ada nenek mencuci masker bedah satu bulan sekali. Dia tidak tahu bahwa masker itu satu kali pakai. Kalau pun membeli, harganya mahal. Selain itu saya tersentuh dengan seorang bayi usia 3 bulan, yang baru lahir sudah menghirup asap. Ada juga peristiwa bapak-bapak kehilangan lahan kebun yang dia tanam dalam sekejap. Padahal kebun itu ditanam sudah bertahun-tahun. Hal itu yang membuat saya terdorong untuk terlibat dalam penanganan karhutla. Saya seperti merasa ada ikatan emosional dengan tanah. Masyarakat adat itu memiliki ikatan emosi dengan tanah dan teritorialnya.
Selain terjun langsung memadamkan api di lahan, apa saja aktivitas lain Anda untuk atasi karhutla?
Saya bergabung dengan organisasi Ranu Welum, organisasi anak muda masyarakat adat. Mereka punya gerakan dan film festival tentang isu kebakaran dan bagi-bagi masker. Kami juga melakukan kampanye bahaya p.m 25. Masih banyak yang belum aware tentang partikel tersebut. Kami juga membuka sekolah rumah aman asap dan menggunakan sosial media untuk kampanye karhutla.
Sebagai anak muda, apa yang bisa disampaikan anak-anak muda di Indonesia dalam melihat masyarakat adat, ruang, hidup, dan karhutla?
Pada 20-30 tahun ke depan, kita akan alami krisis iklim besar.Tahun ini saja ada ribuan bencana alam hidrologi terjadi. Semua itu karena perubahan iklim dan akibat deforestasi hutan. World Bank menyatakan sebanyak 80 persen biodiversitas ada di kawasan masyarakat adat. Saya pikir dengan kearifan lokal dan pengelolaan tradisional, kita akan mampu melindungi keanekaragaman itu. Menjaga hutan merupakan solusi mengatasi krisis iklim.
Bagaimana mengajak anak muda untuk memperhatikan isu masyarakat adat dan karhutla?
Harus tahu apa manfaatnya memperjuangkan masyarakat adat. Seseorang yang merasa tak menyukai hal tersebut tentu saja sulit untuk turun tangan. Ketika sudah terbentuk rasa suka itu, maka selanjutnya melakukan advokasi dan edukasi dengan memberikan pemahaman tentang masyarakat adat serta kebakaran hutan dan lahan.
Anda mengatakan akan terus berjuang, sampai kapan itu dilakukan?
Di dunia ini banyak hal yang harus diperjuangkan, meski saya tahu perlahan mulai berguguran. Perjuangan untuk melindungi masyarakat adat bukan jalan yang dipilih banyak orang. Ketika punya panggilan, maka itu akan membuatmu terus berjuang.
Banne Image : Sumarni Laman (23) ikut terjun menjadi relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengan. Foto: dokumentasi pribadi/Sumarni Laman
Dari hasil tahapan seleksi, sebanyak tujuh jurnalis di Indonesia terpilih dan berhak mendapatkan beasiswa peliputan dari program Fellowship Build Back Better “Karhutla dan Komitmen Penegakan Hukum”, yang diselengarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ).
Para jurnalis yang terpilih ini akan mengerjakan proposal yang telah diajukan dengan bantuan pendanaan dan pendampingan intensif, sehingga diharapkan dapat menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan berdampak.
Koordinator mentor, Sunudyantoro menjelaskan, sejumlah kriteria dalam penilaian proposal didasarkan pada kesesuaian tema, ketajaman angle dan kelengkapan data. Kriteria ini sangat penting menjadi penekanan karena berpengaruh pada proses di penggalian informasi dan di lapangan.
“Angle cukup bagus, tapi masih ada banyak yang kurang fokus. Dalam konteks luas juga muncul proposal yang nanti dapat terjebak pada kompilasi atau belum menyentuh aspek hukumnya,” jelas redaktur pelaksana tempo.co ini.
Sunu menambahkan, dari pendaftar yang mengirimkan proposal sebagian besar didominasi wilayah Sumatera dan Kalimantan karena memang dua pulau ini yang rawan kebakaran hutan dan mempunyai kasus karhutla tinggi.
Ketua Umum SIEJ, Rochimawati menjelaskan, program beasiswa ini menjadi rangkaian program Build Back Better yang menjadi komitmen The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) untuk terus mendukung dan mendorong peningkatan kapasitas para jurnalis di Indonesia dalam peliputan dan menyuarakan isu lingkungan, khususnya isu kehutanan di Indonesia.
“Isu kehutanan akan terus menjadi prioritas mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan luasan hutan tropis terbesar di dunia. Ini penting untuk meningkatkan pemahaman jurnalis dan publik akan isu ini. Salah satu upayanya melalui program peningkatan kapasitas jurnalis,” jelasnya.
SIEJ memiliki visi membangun masyarakat sadar informasi dan sadar lingkungan melalui jurnalisme lingkungan berkualitas tinggi.
Harapannya, peliputan isu kebakaran hutan dan komitmen penegakan hukum di Indonesia dapat terus dingkat dan menjadi perhatian pemerintah dan publik sehingga fungsi pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan dapat ditangani dengan baik dan dan ditindak dengan tegas. Mediamassa berperan besar untuk mewartakan isu tersebut.
Berikut nama-nama penerima fellowship Build Back Better “Karhutla dan Komitmen Penegakan Hukum” dari SIEJ:
1. Yitno Suprapto – Mongabay Indonesia
2. Elviza Diana – Mongabay Indonesia
3. Zakarias Demon Daton – Kompas.com
4. Arief Nugroho – Pontianak Post
5. Ahmad Rifki – Kilasjambi.com
6. Anwar Yunus – RRI Meulaboh
7. Agus Wahyuni – Insidepontianak
Terima kasih kepada para jurnalis yang telah berpartisipasi dan selamat kepada penerima beasiswa peliputan.
Para pemenang akan dihubungi oleh SIEJ (Noni Arnee – 081280683424)
Konten ini telah di update setelah melakukan ralat pada nama dan media penerima fellowship
The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) membuka kesempatan bagi para jurnalis di Indonesia untuk mengajukan proposal isu kebakaran hutan&lahan dan komitmen penegakan hukum, untuk mendapatkan hibah pendanaan peliputan dengan total Rp 35 juta.
Program ini didasari pada banyaknya peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dan masih minimnya penegakan hukum dalam penyelesaian penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan.
Sepanjang tahun 2015 – 2019, tercatat 4,4 juta hektar lahan terbakar di Indonesia. Sekitar 789.600 hektar (18 persen) telah berulang kali terbakar. 1,3 juta hektar (30 persen) dari area kebakaran yang dipetakan berada di konsesi kelapa sawit dan bubur kertas (pulp). Bahkan, karhutla tahunan terburuk sejak 2015 membakar 1,6 juta hektar hutan dan lahan.
Namun, banyak kasus karhutla tidak terselesaikan dengan tuntas. Bahkan dari 258 sanksi administratif yang diterbitkan, dengan 51 tuntutan pidana dan 21 gugatan perdata. 8 dari 10 perusahaan kelapa sawit dengan area terbakar terbesar di konsesi mereka dari 2015 hingga 2019, belum menerima sanksi apapun.
Para jurnalis yang tertarik untuk mendaftar dan mengirimkan proposal peliputannya dapat mengembangkan tema tersebut dengan ruang lingkup liputan di wilayah Indonesia.
Fellowship ini terbuka untuk jurnalis dari multiplatform (cetak, online, tv, dan radio). Jurnalis yang bekerja paruh waktu (freelance) dapat mengikuti fellowship dengan memberikan surat rekomendasi editor yang akan mempublikasikan karyanya.
Pelamar yang sudah mengirimkan formulir pendaftaran akan diseleksi oleh panitia berdasarkan pengalaman menjadi jurnalis dan komitmen menulis liputan isu lingkungan terkait dengan Build Back Better. Hasil seleksi penermina fellowship ini tidak dapat diganggu gugat.
Pengumuman pemenang fellowship diumumkan di media resmi The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) pada 15 Juli 2021.
Jika ada informasi lain yang ingin ditanyakan, silakan kontak Nonie Arnee (+62 812-8068-3424) atau email: sekretariat@siej.or.id , dengan subjek: Fellowship BBB: Karhutla
Rp 3,4 triliun lebih pembayaran ganti rugi dari perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia yang telah berkekuatan hukum (inkrach) dalam putusan perkara perdata, hingga kini belum masuk kas negara.
Data itu tercatat dari kasus perdata kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015-2021, yang berhasil dimenangkan dalam kasus penegakan hukum karhutla oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Dirjen Penegakan Hukum Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini hanya Rp 78,5 miliar pembayaran ganti rugi yang berhasil di eksekusi.
Selama kurun waktu tersebut, Gakkum KLHK berhasil mencabut 3 izin operasional, 16 pembekuan izin, 91 paksaan pemerintah, menerbitkan 633 surat peringatan dan 743 sanksi administratif. Serta pengawasan terhadap 638 perusahaan dan indvidu yang melakukan aktivitas kehutanan dan lahan di Indonesia.
Selain itu tercatat 11 kasus karhutla telah inkracht dengan pidana dan denda, 3 masih P-21 dan 5 perusahaan dalam proses sidik.
Direktur Penegakan Hukum Pidana Dirjen Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Yazid Hurhuda mengungkapkan, proses eksekusi denda dari perusahaan pelaku karhutla masih terkendala teknis di lapangan maupun birokrasi, dimana wewenang eksekusi sepenuhnya ada di tangan pengadilan.
“Dalam gugatan perdata, kami Legal standing-nya sebagai penggugat mewakili kepentingan lingkungan yang rusak akibat karhutla. Ada yang menang dan inkracht, tapi eksekusi putusan menjadi wewenang ketua pengadilan dimana kasus diperkarakan. Kami memohon dieksekusi, mendorong dan menghadap ketua Pengadilan Negeri. Tapi banyak pertimbangan dan permasalahan teknis di lapangan,” ungkap Yazid dalam Wokshop Jurnalis Build Back Better “Karhutla dan Komitmen Penegakan Hukum” yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) secara daring, Sabtu (26/6/2021).
Salah satunya adalah menghitung aset dari perusahaan pelaku karhutla yang digugat. Pihaknya kesulitan mengajukan penyitaan aset sebagai alat pemenuhan bukti untuk memenangkan gugatan.
“Praktik di lapangan tidak mudah. Waktu itu yang penting kita gugat dulu dan menang dulu. Begitu menang dan mengajukan eksekusi, dipertanyakan asetnya. Karena itu kita sekarang dalam proses menelusuri aset agar bisa diajukan ke pengadilan untuk dieksekusi,” imbuhnya.
Belum lagi tantangan di lapangan. Banyak intervensi dan perlawanan fisik dan psikis, digugat pra peradilan, dipidanakan dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Hingga penyidik dilaporkan ke polisi dan dijadikan tersangka.
Yazid mencontohkan dalam kasus karhutla di Aceh. Pihaknya mendapat perlawanan saat datang untuk menghitung harga kebun sawit. “Kita dihadapkan pada warga atau pekerja kebun dan akhirnya diperintahkan mundur. Personil terbatas, jadi selain berbahaya juga untuk menghindari konflik.”
Dalam kesempatan yang sama, Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB mengatakan, penanganan kasus karhutla tidak sederhana dan butuh waktu lama dalam proses pembuktian. Butuh bukti sains dan teknologi untuk mengungkap kasus tersebut.
“Kita harus bicara scientific evident dalam menelusuri lokasi kebakaran dan mengungkap penyebabnya. Apakah itu ketidaksengajaan atau by design. Bagaimana mungkin bisa menghitung ribuan hektare lahan terbakar dalam waktu satu hari, tahu dimana titik awal lokasi terbakar dan siapa pelakunya. Teknologi juga sangat membantu dalam pembuktian,” kata ahli karhutla IPB ini.
Banyak kasus sukses dibuktikan, seperti kasus karhutla yang melibatkan perusahaan sawit Wilmar Nabati Indonesia di Kalimantan Barat yang terbukti melakukan pembakaran lahan hingga bantuan pembiayaan dari Bank Dunia untuk perusahaan ini di cabut.
Sementara itu, analisis Greenpeace Asia Tenggara menemukan: Antara 2015 – 2019, 4,4 juta hektar lahan terbakar di Indonesia. Sekitar 789.600 hektar (18 persen) telah berulang kali terbakar. 1,3 juta hektar (30 persen) dari area kebakaran yang dipetakan berada di konsesi kelapa sawit dan bubur kertas (pulp). Bahkan, karhutla tahunan terburuk sejak 2015 membakar 1,6 juta hektar hutan dan lahan atau setara 27 kali luas wilayah DKI Jakarta.
Data analisis jejak kebakaran yang terjadi dalam lima tahun terakhir, berada di tujuh provinsi rawan kebakaran hutan yakni Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Kiki Taufik, Global Project Leader of Indonesia Forest Campaign di Greenpeace Southeast Asia menyebutkan, sebanyak 258 sanksi administratif diterbitkan, dengan 51 tuntutan pidana dan 21 gugatan perdata. 8 dari 10 perusahaan kelapa sawit dengan area terbakar terbesar di konsesi mereka dari 2015 hingga 2019, belum menerima sanksi apapun.
“Kenapa kebakaran berulang terus terjadi. Dari 1,6 juta ha, 600 ribu ha lahan kebakaran berulang di lokasi yang sama meski pemerintah punya komimen kuat. Misalnya, total kebakaran lahan konsesi Sinarmas Grup dalam lima tahun mencapai 283 ribu ha. Tahun 2019 terbakar 73 ribu ha. Kebakaran hingga 11% dari luas lahan. Bagaimana praktik di lapangan dan kenapa tidak ada efek jera,“ ungkap Kiki.
Yang menarik menurut Kiki, wilayah yang terbakar pertama kali diindikasikan akan jadi lahan perkebunan kelapa sawit.
Dalam workshop tersebut, Ketua Umum The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Rochimawati, menekankan pentingnya media mengangkat dan mengawal isu kebakaran hutan dan lahan serta penegakan hukumnya.
“Jurnalis dan media mempunyai peran besar untuk mengangkat Isu ini mengingat selama ini monitoring kasus karhutla masih lemah. Upaya menekan kasus karhutla dapat terus mendapat perhatian penegak hukum, perusahaan, pemerintah dan masyarakat apabila terus disuarakan dan mendapat perhatian. Apalagi di tengah kondisi pandemi ini,” jelasnya.
Dalam laporan Bank Dunia, total kerugian ekonomi dari kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2019 mencapai US$ 5,2 miliar atau sekitar Rp 72,9 triliun. Nilai tersebut setara dengan 0,5 % Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama ini kebakaran hutan kerap terjadi karena ulah manusia yang membuka lahan dengan cara dibakar. Dalam lima tahun terakhir, terjadi 17 ribu lebih peristiwa karhutla di sejumlah daerah. Data BNPB menunjukkan, peristiwa karhutla mengalami penurunan drastis sebanyak 81 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada 2019 karhutla berdampak terhadap 1.649.258 ha. Pada 2020, karhutla berdampak terhadap 296.942 hektare. Dalam Rakornas Penanggulangan Bencana 2021, per Januari 2021 terjadi 173 peristiwa karhutla dengan luas lahan 35.273,00.
Komitmen dalam mencegah dan menanggulangi karhutla, ditunjukkan pemerintah dengan regulasi terbaru melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Komitmen penanganan karhutla ditunjukan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014 dengan menyerukan perlindungan gambut secara menyeluruh dengan melarang usaha di lahan gambut dan mengembalikan fungsi lahan-lahan gambut.
Komitmen dalam mencegah dan menanggulangi karhutla, dikuatkan dengan regulasi terbaru melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Namun, pemerintah Indonesia dinilai belum menunjukkan penegakan hukum yang serius dan efektif dalam melindungi hutan dan lahan gambut dari pembakaran.
Analisis Greenpeace Asia Tenggara menemukan: Antara 2015 – 2019, 4,4 juta hektar lahan terbakar di Indonesia. Sekitar 789.600 hektar (18 persen) telah berulang kali terbakar. 1,3 juta hektar (30 persen) dari area kebakaran yang dipetakan berada di konsesi kelapa sawit dan bubur kertas (pulp). Bahkan, karhutla tahunan terburuk sejak 2015 membakar 1,6 juta hektar hutan dan lahan atau setara 27 kali luas wilayah DKI Jakarta.
Sebanyak 258 sanksi administratif diterbitkan, dengan 51 tuntutan pidana dan 21 gugatan perdata. 8 dari 10 perusahaan kelapa sawit dengan area terbakar terbesar di konsesi mereka dari 2015 hingga 2019, belum menerima sanksi apapun.
The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menyelenggarakan workshop “Build Back Better” : Karhutla dan Komitmen Penegakan Hukum.
Sebuah program workshop yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan peningkatan kapasitas jurnalis mengenai isu kebakaran hutan dan lahan, serta bagaimana penegakan hukumnya selama ini di Indonesia. kepada jurnalis di Indonesia, khususnya anggota SIEJ.
Program ini didasari pada banyaknya peristiwa kebakaran hukan dan lahan di Indonesia, dan masih minimnya penegakan hukum dalam penyelesaian penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan.
Workshop dilaksanakan secara virtual yang dapat diakses jurnalis peserta workshop yang dilaksanakan pada :
Waktu : Sabtu, 26 Juni 2021
Pukul : 10.00 – 12.30 WIB
Tempat : dalam jaringan (daring) internet Zoom Meeting
Workshop yang di dukung Climate and Land Use Alliance (CLUA) ini memberikan gambaran tentang isu kebakaran hutan dan lahan, akar permasalahan, penanganan karhutla, tantangan, penegakan hukum, korporasi dalam isu karhutla, dan bagaimana tantangan meliput isu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Empat pembicara hadir dalam workshop, yaitu :
Yazid Nurhuda, Direktur Penegakan Hukum Pidana KKP ( mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan)
Topik bahasan: Penanganan dan Penegakan Karhutla di Indonesia
2. Kiki Taufik, Global Project Leadder of Indonesia Forest Campaign, Greenpeace Southeast Asia.
Topik bahasan : Hasil Penelitian dan Temuan Kasus Karhutla di Indonesia
Topik bahasan : Meliput Isu Karhutla, Pengalaman dan Tantangan
4. Profesor Dr Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Perlindungan Hutan Fakultas Kehutanan IPB, Ahli Karhutla
Topik Bahasan : Mengawal Kasus Karhutla di Indonesia, Korporasi dalam Karhutla
Jurnalis dari berbagai platfom media yang bekerja di wilayah Indonesia berpartisipasi dalam workshop ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan dana pengganti paket internet.
Semua peserta workshop berhak mengajukan proposal / ToR peliputan terkait isu Kebakaran Hutan & Lahan dan Komitmen Penegakan Hukum. Proposal yang lolos seleksi dan terpilih akan mendapatkan bantuan hibah pendanaan peliputan jutaan rupiah.
JAKARTA — Luas lahan gambut yang terbakar di September 2019 lalu mencapai 857.756 hektar. Jumlahnya naik 160 persen dari kebakaran serupa di Agustus tahun yang sama. Ada 79 perusahaan yang dianggap terlibat pada munculnya bencana asap di Indonesia tersebut.
Sayangnya, meski pengadilan telah memutuskan adanya denda ganti rugi Rp18,9 triliun untuk kebakaran di 2015 dan 2019. Ancaman karhutla masih mendera negara ini.
Berikut pandangan Pakar Forensik Kebakaran Indonesia dari IPB soal kejadian yang terus berulang tahun ke tahun tersebut.
Musim kemarau segera tiba, apa yang mesti disiapkan pemerintah Indonesia untuk mencegah kebakaran hutan?
Saya menyarankan segera lakukan tindakan pencegahan semaksimal mungkin. Mulai dari melakukan pemantauan dengan early warning system, patrol hingga pemadaman dini. Untuk korporasi bisa mengaudit kepatuhan pengendalian karhutla, bila tidak patuh maka bisa diberikan sanksi administrasi.
Jadi, sebelum korporasi memenuhi kewajibannya maka izinnya bisa dibekukan. Izin baru diberikan kembali setelah mereka penuhi kewajibannya. Untuk lahan yang bergambut pastikan benar bahwa GWL (tinggi muka air tanah) berada di bawah 40 cm. Begitu pula kanal bloking yang menjadi kewajiban mereka benar-benar dilakukan.
Seberapa besar ancaman kebakaran hutan itu terulang?
Jika berdasar informasi dari BMKG dan badan terkait lainnya, tampaknya ancaman kebakaran hutan tahun ini tidak sebesar tahun lalu. Namun menurut saya seharusnya upaya pengendalian tidak kemudian surut, harus tetap konsisten.
Kebakaran tahun lalupun, banyak yang tidak menduga akan terjadi sehebat itu bahkan mampu meningkatkan luas kebakaran 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya (2018) bahkan juga menghasilkan emisi gas khususnya CO2 mendekati yang dihasilkan kebakaran tahun 2015 meskipun luasan kebakarannya berbeda sekitar 1 juta ha, dan itu terjadi pada bulan Agustus sampai September saja puncaknya.
Wilayah mana yang rawan dan perlu diwaspadai untuk mencegah kebakaran?
Wilayah yang akan tetap menjadi ancaman masih di Sumatra (Riau, Sumsel, Jambi), Kalimantan (khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, Barat, Selatan dan Timur) , Sulawesi (Tenggara), Nusa Tenggara (Barat dan Timur) dan Papua (Merauke).
Wilayah tersebut perlu diwaspadai karena sering terjadi kebakaran berulang dari tahun ke tahun. Berdasarkan pengalaman lapangan, kebakaran adalah akibat pembakaran yang dilakukan sengaja dan adanya pembiaran.
Indonesia punya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Akan tetapi kebakaran hutan tidak pernah berhenti, kenapa?
Kebakaran berulang itu bukan karena kurangnya aturan main yang ada, bahkan menurut saya aturan yang ada sudah lebih dari cukup. Berulangnya kebakaran yang terjadi itu memang karena kegiatan pembakarannya meningkat. Serta:
Pembakaran memang sengaja dilakukan dalam rangka pembukaan/penyiapan lahan
Akibat pembiaran (omission) baik karena kelalaian maupun kesengajaan
Mengabaikan kewajiban melakukan water management dalam rangka mempertahan GWL dibatas yang ditoleransi
Tidak bekerjanya early warning dan early detection system
Adanya konflik/sengketa lahan dengan masyarakat
SDM yang tidak memiliki kemampuan minimal (no skill)
Bagaimana menurut Anda soal Inpres Nomor 3 Tahun 2020?
Inpres No.3 tahun 2020 sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini tampak makin detail mencantumkan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Sebaiknya apa yang menjadi tugasnya itu benar-benar diaplikasikan di lapangan, dan pemerintah daerah mestinya menyambut baik Inpres 3 tahun 2020 itu. Utamanya sebagai upaya menciptakan yang lebih baik untuk masyarakat dan lingkungan. Artinya mereka seharusnya juga berada di garda terdepan menuntaskan masalah kebakaran di wilayahnya sendiri paling tidak.
Apakah negara akan mengeksekusi putusan ganti rugi Rp18,9 triliun saat kebakaran di 2015 dan 2019?
Harus dipisahkan mana yang ganti rugi karena kebakaran hutan dan perusakan lingkungan lainnya, karena di dalam angka Rp18,9 triliun itu ada kerugian dari kasus perusakan lingkungan sebesar Rp16.2 triliun. Sehingga kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan adalah sisanya.
Untuk kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan itu bukan oleh satu perusahaan tetapi oleh beberapa perusahaan. Di antara perusahaan itu sudah ada yang membayar, sisanya sedang diusahakan oleh KemenLHK, kuncinya itu ada di tangan Ketua Pengadilan Negeri di mana kasus itu terjadi.
Bisakah denda besar menimbulkan efek jera bagi para pelaku?
Seharusnya mereka jera untuk tidak mencoba menggunakan api dalam penyiapan lahannya, hanya saja masih ada beberapa perusahaan yang berada di balik kebakaran yang terjadi. Ini tidak membuat mereka jera untuk membakar, bisa jadi karena sanksi dendanya tidak besar dan ancaman hukuman penjara yang masih rendah. Serta belum seluruh ganti rugi itu dibayarkan oleh perusahaan.
Bagaimana kinerja Satgas Karhutla?
Satgas tampaknya sudah berjalan, hanya saja mereka bekerja ketika kebakaran sudah terjadi. Sementara kita berharap mereka tidak hanya sibuk dengan kegiatan pemadaman. Seharusnya mereka bekerja lebih awal sebelum kebakaran terjadi.
Bagaimana mengatasi kebakaran hutan di masa pandemi?
Pemerintah dapat memastikan korporasi itu benar-benar berupaya dalam melakukan pengendalian kebakaran. Caranya dengan melakukan audit kepatuhan dan memastikan korporasi telah memenuhi kewajibannya. Sementara untuk masyarakat sebaiknya menghentikan upaya pembakaran.
Untuk korporasi yang tengah menghadapi ancaman kebakaran, maka langkah yang bisa diandalkan seperti:
Mengaktifkan fungsi kanal blocking (untuk lahan bergambut) dalam meningkatkan tinggi muka air tanah melalui pengamatan yang ketat terhadap tinggi muka air maksimal yang diperkenankan, sehingga dipastikan benar-benar berfungsi.
Memastikan sumur bor (untuk lahan bergambut) dan embung berfungsi menjadi sumber air dalam pemadaman.
Memastikan early warning system bekerja, terutama dalam upaya pemantauan kondisi lapangan menggunakan berbagai macam satelit yang tersedia seperti Terra-Aqua Modis, VIIRS, Sentinel 1 dan Sentinel 2
Memastikan Menara pengawas api Dilengkapi teropong, alat komunikasi, peta lokasi, petunjuk arah dan personil yang paham.
Menyiagakan sarpras pengendalian kebakaran yang tersedia untuk memastikannya bekerja tanpa gangguan.
Menyiagakan personil pasukan inti pemadaman dan pasukan bantuan termasuk MPA, KTPA, dll, dalam posisi siap tempur, melalui latihan penggunaan peralatan per kelompok.
Melakukan patroli dalam jumlah personil terbatas yang difasilitasi dengan peralatan siap digunakan.
Melakukan patroli udara menggunakan drone pada wilayah yang diduga berdasarkan analisis bahan bakar dan kejadian kebakaran sebelumnya termasuk daerah rawan kebakaran.
Memasang papan petunjuk pelaporan lengkap dengan nomor telepon yang dapat dihubungi bila memang belum disediakan.
Melaporkan segera bila kebakaran yang terjadi tidak terkendali dan tidak membiarkannya membesar sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif lain.
Bagaimana soal peneliti tentang gas furan (C4H4O) dan hydrogen sianida (HCN) dalam kebakaran yang dapat menyebabkan kematian?
Itu hasil penelitian saya dan tim tahun 2015 di Kalimantan Tengah, yang dipublikasikan tahun 2016. Penelitian itu menghasilkan sekitar 90 gas di mana lebih dari 50% beracun.
Ketika kebakaran terjadi khususnya di wilayah bergambut maka harus super hati-hati karena bisa saja gas-gas beracun itu bertahan di dalam tubuh yang menghirupnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pasukan pemadam juga seharusnya difasilitasi dengan peralatan yang memadai. Dan sudah sewajarnya kegiatan pembakaran segera dihentikan. Ini mengakibatkan penderitaan terhadap lingkungan maupun bagi manusianya sendiri.
