Peninggalan kejayaan peradaban kuno di Cagar Budaya Muarajambi di Jambi makin terancam oleh stockpile industri tambang batu bara.

Berada di tepi aliran Sungai Batanghari–sungai terpanjang di Sumatera yang melewati Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, banyak tinggalan peradaban tua masih tersisa. Bangunan candi-candi di Muaro Jambi itu tersebar dari barat ke timur sepanjang 7,5 kilometer mengikuti aliran Batanghari.

Arsitektur purba berupa candi-candi terpendam berabad-abad silam. Sebagian reruntuhan bangunan telah dipugar dan dibuka untuk wisatawan. Sementara masih ada puluhan gundukan tanah yang di dalamnya menyimpan struktur bangunan kuno.

Keberadaan Kawasan Cagar Budaya Muarajambi pertama kali diketahui dari laporan S.C. Crooke, seorang perwira kehormatan bangsa Inggris dalam sebuah lawatannya ke Hindia Timur pada 1820. Crooke mendapat laporan dari warga sekitar yang menemukan struktur bangunan candi dan benda-benda purbakala.

Dalam buku Muaro Jambi Dulu, Sekarang, dan Esok yang diterbitkan Balai Arkeologi Sumatera Selatan (2009:30) dijelaskan, satuan ruang geografis Kawasan Percandian Muarajambi merupakan tinggalan kebudayaan klasik masa Sriwijaya dan Melayu Kuno.

Kawasan tersebut juga menjadi pusat pendidikan agama Buddha abad VII-XIII, yang terluas di Indonesia dan Asia Tenggara. Dahulu pada tahun 671 Masehi, seorang pengelana asal Tiongkok I-Tsing, atau Yi Jing, mencatat, ribuan biksu dari Thailand, India, Srilanka, Tibet, Cina, datang ke Muarajambi untuk memperdalam ilmu sebelum ke Nalanda (saat ini kawasan Bihar di India).

Peradaban Muarajambi ratusan abad silam memang sudah kesohor. Dalam sejarahnya, sebagaimana ditulis Swarnadwipa Muarajambi (Sudimuja), Maha Guru Buddha Atisa Dipamkara Shrijnana pernah tinggal dan belajar di Candi Muarajambi, Sumatera, selama 12 tahun lamanya, atau sekitar tahun 1011-1023 Masehi.

Atisa adalah seorang yang berperan penting dalam membangun gelombang kedua Buddhisme dari Tibet. Ia pernah menjadi murid dari guru besar Buddhis, yakni Guru Swarnadwipa, Serlingpa Dharmakirti. 

Selama menghabiskan waktunya di Muarajambi, Atisa belajar kepada gurunya, Serlingpa Dharmakirti, tentang Boddhi Citta (batin pencerahan) yang berdasarkan cinta kasih dan welas asih. 

“Atisa Dipamkara Shrijnana membawa pengaruh yang sangat besar dalam sejarah keagamaan di Tibet dan dunia pada umumnya. Ini merupakan salah satu ajaran universal Budhadharma yang paling berpengaruh di dunia hingga saat ini,” tulis Sudimuja.

Di Kawasan Percandian Muarajambi itu tersebar 82 reruntuhan bangunan kuno atau yang disebut menapo. Saat ini beberapa bangunan telah dipugar, seperti Candi Tinggi, Candi Gumpung, Candi Astana, Candi Kembar Batu, Candi Gedong I, Candi Gedong II, Candi Tinggi I, Candi Kedaton, dan Candi Teluk I.

Seiring berputarnya waktu, melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 259/M/2013, Kawasan Percandian Muarajambi telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional dengan satu ruang geografis mencapai 3.981 hektare.

Cagar Budaya Muarajambi mencakup tujuh wilayah desa di Kabupaten Muaro Jambi. Ketujuh desa tersebut adalah Desa Dusun Baru, Danau Lamo, Muara Jambi, Kemingking Luar, dan Kemingking Dalam, serta Desa Teluk Jambu dan Dusun Mudo.

Selain bangunan komplek percandian, di kawasan itu juga terdapat sisa peradaban berupa kolam kuno, danau. Kemudian ada jaringan kanal kuno, yang pada masa lalu digunakan sebagai jalur transportasi menghubung bangunan candi. Jaringan kanal kuno itu juga terhubung dengan sungai-sungai alam yang bermuara ke Sungai Batanghari.

Kini di tengah menyisakan kejayaan peradaban masa lampau, situs Percandian Muarajambi yang menyandang predikat Cagar Budaya Nasional itu sudah lama terancam oleh aktivitas industri.

“Tapi pemerintah kita tidak pernah mau melihat kondisi Kawasan Cagar Budaya Muarajambi ke lapangan,” kata Mukhtar Hadi, Aktivis Pelestari Cagar Budaya Muarajambi kepada Liputan6.com di Desa Muara Jambi, Jumat 27 Agustus 2021.

Bangunan candi yang menjadi saksi bisu peradaban masa lampau masih terkepung alat berat, pabrik, dan industri stockpile batu bara. Kawasan Cagar Budaya yang berada di sisi selatan Desa Muara Jambi itu seakan tak berdaya menghadapi stockpile batu bara sejak satu dekade terakhir. 

Stockpile adalah tempat penumpukan batu bara. Batu bara di stockpile itu didatangkan dari sejumlah daerah di Jambi, kemudian diangkut kapal tongkang lewat jalur perairan Sungai Batanghari. Tahun 2010, ekspansi stockpile batu bara semakin tak terbendung.

Begitu pula sejak 2011, Borju–begitu sapaan akrab Mukhtar Hadi–mulai menolak keras keberadaan stockpile batu bara yang berada di seberang desanya. Suara-suara penolakan terus digaungkan dengan lantang, baik itu lewat puisi ataupun kampanye dan aksi. 

Simak laporan Gresi Plasmanto selengkapnya di website Ekuatorial.com

Banner Image : Keberadaan Candi Teluk I di Kawasan Cagar Budaya Muarajambi berdekatan dengan stockpile Batu Bara. Foto : Glesi Plasmanto / Liputan6.com

Isu perubahan iklim sudah lama digaungkan. Namun, pesan-pesan yang disampaikan di media yang kurang “membumi” menjadikan isu ini sulit dipahami publik.

Di sisi lain, media memainkan peran sangat penting dalam menyampaikan informasi tentang perubahan iklim. Jurnalis yang bekerja meliput perubahan iklim harus mampu menemukan dan menuliskan cerita dengan baik.

Beberapa kiat singkat ini dapat menjadi panduan untuk menemukan dan menulis cerita yang lebih baik, serta cara meliput aspek-aspek spesifik perubahan iklim.

1. Ikuti aliran dananya.

Perubahan iklim adalah cerita tentang ratusan miliar dollar. Dimana uang yang digunakan untuk adaptasi dan mitigasi? Siapa yang mengendalikannya? Siapa yang membelanjakannya? Siapa yang mengawasi penggunaannya? Siapa yang mendanai LSM dan politisi? Perusahaan mana yang diuntungkan dari tindakan mengatasi perubahan iklim? Siapa yang akan dirugikan?

Hal lain untuk perhatian media adalah apakah negara-negara kaya menepati janjinya untuk mendanai aksi iklim di negara berkambang, dan apakah dana tersebut benar-benar ‘baru dan tambahan’ dan bukan dari anggaran bantuan dana yang ada. Juga akan ada perdebatan besar tentang seberapa besar pembiayaan iklim harus berasal dari pembiayaan publik dan seberapa besar harus berasal dari sektor swasta (yang kemungkinan tidak akan menunjukkan minat dalam pembiayaan proyek adaptasi skala kecil yang diperlukan karena mereka menawarkan sedikit peluang pengembalian dalam investasi apa pun). Ikuti aliran danaya dan Anda akan menemukan semua elemen dari suatu cerita yang bagus. Ada beberapa contoh laporan dari Fiji151, dan Filipina152 yang melihat keterlambatan pencairan Green Iklim Fund (GCF) dan kebijakan tentang pencarian GCF yang akan memiliki kontribusi positif bagi penduduk asli.

2. Melokalkan isu global.

Setiap hari para ilmuwan memublikasikan penelitian baru, pembuat kebijakan membuat pengumuman baru, para pegiat lingkungan mengeluarkan tuntutan baru dan pola cuaca aneh terjadi. Bahkan jika hal-hal ini terjadi di tempat jauh, para jurnalis yang cerdas dapat mencari cara untuk mengaitkan cerita-cerita ini dengan keadaan dan audiensi tempat mereka sendiri.

Misalnya di Indonesia, para jurnalis menggunakan media multi-platform dengan teknologi digital untuk menyajikan isu-isu perubahan iklim dengan cara yang menarik.

Para jurnalis dan kontributor di berbagai kota dapat menyumbangkan cerita dalam berita khas (news feature) untuk menuliskan  lingkungan dan peran yang diinisiasi dan dilakukan individu atau komunitas lokal dalam melestarikan alam. Ini menjadi cara efektif untuk mengomunikasikan perubahan iklim kepada khalayak yang lebih luas.

3. Pakai kacamata perubahan iklim dan meliput dari sudut pandang baru.

Untuk setiap kebijakan baru, penemuan batu, apa pun yang baru, amati dengan lensa perubahan iklim Anda dan ajukan dua pertanyaan; “Bagaimana X dapat mempengaruhi perubahan iklim?” dan “Bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi X?” Anda akan menemukan banyak sudut pandang baru untuk pelaporan Anda. Sudut-sudut ini meliputi kesehatan, bisnis, teknologi, makanan, budaya, olehraga, pariwisata, agama, politik – malah, hampir semua hal lainnya.

4. Ikuti jaringan.

Terus ikuti cerita perubahan iklim dengan membaca karya para jurnalis lain yang meliputnya dengan baik ( misal beberapa kisah hebat di IPS, Reuters AlertNet, The Guardian, The New York Times dan BBC, reporter meliput perubahan iklim untuk media nasional di seluruh dunia).

Gunakan media sosial seperti Facebook, Instagram atau Twitter untuk mengetahui apa yang dikatakan orang tentang perubahan iklim dan berbagi cerita Anda sendiri.

The Climate News Network (Jaringan Berita Iklim) menawarkan cerita yang para jurnalis dapat adaptasi untuk mereka gunakan. (http://www.iklimnewsnetwork. net/).

5. Baca jurnal.

Penelitian yang paling penting dan signifikan muncul dalam jurnal seperti Nature Climate Change, Geophysical Research Letters, Nature, Science, PNAS, Climatic Change. Anda dapat melacak penelitian baru dengan berlangganan milis jurnal – melalui layanan siaran pers EurekAlert dan AlphaGalileo gratis.

Jurnal cenderung hanya tersedia untuk pelanggan berbayar tetapi para jurnalis dapat memperoleh salinan dengan melakukan pencarian dalam Google Scholar (http://scholar.google. com) untuk file PDF atau dengan mengunjungi situs web jurnal tersebut untuk makalah tertentu. Situs web akan sering menampilkan alamat email penulis utama, yang biasanya akan bersedia mengirimkan salinan makalah kepada jurnalis dan menjawab pertanyaan.

Cara lain, memulai membuat catatan kontak para ahli dengan mencari di Internet untuk makalah ilmiah terbaru tentang topik tertentu.

6. Tetap mengikuti perkembangan dan arus informasi, negosiasi internasional melalui jejaring atau melalui forum untuk para editor dan jurnalis seperti The Conversations.

7. Menjalin hubungan.

Seorang jurnalis perlu banyak narasumber. Perubahan iklim merupakan hal yang berdampak terhadap semua orang. Para jurnalis dapat membuat daftar kontak narasumber dari berbagai sektor yang berbeda, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Para narasumber tersebut termasuk: pembuat kebijakan, organisasi antar pemerintah, badan PBB, organisasi masyarakat sipil dan pusat penelitian. Beberapa narasumber terbaik tidak berasal dari organisasi tetapi dari masyarakat umum, seperti petani dan nelayan, penggembala dan pemilik usaha kecil. Hanya segelintir orang yang tahu lebih banyak tentang perubahan iklim dibanding mereka yang mata pencaharian paling terpengaruh.

Para jurnalis dapat bergabung dengan milis seperti Climate-L (http://www.iisd.ca/ email/subscribe.htm), tempat ribuan ahli iklim berbagi laporan dan informasi terkini mereka tentang peristiwa perubahan iklim. Untuk informasi tentang negosiasi perubahan iklim PBB para jurnalis dapat berlangganan Earth Negotiations Bulletin (http://www.iisd.ca/ process/iklim_ atm.htm).

Disadur dari Buku Menyampaikan Pesan Meliput Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan di Asia dan Pasifik: Buku Panduan untuk Jurnalis

Silakan unduh versi lengkap di https://siej.or.id/pustaka/

Banner Image : istimewa / Dokumentasi kegiatan field trip “From Ridge to Reefs” yang diselenggarakan SIEJ

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melalui Ekuatorial.com telah memilih 12 jurnalis yang berhak mendapatkan Beasiswa Liputan periode ke-2 (story grant batch 2) tahun 2021. Tema besar yang dipilih kali ini adalah “Menyambut COP26: Membumikan Isu Perubahan Iklim di Kawasan Urban”.

Melalui tema tersebut SIEJ-Ekuatorial ingin agar para jurnalis bisa memaparkan permasalahan lingkungan hidup di kawasan urban, berikut dampak dan juga solusi yang bisa ditawarkan. Tujuannya agar kaum urban memahami bahwa persoalan lingkungan hidup itu dekat dengan rumah mereka, bukan sesuatu yang hanya bisa terjadi di tengah hutan atau kutub nun jauh di sana. Pun bahwa, disadari atau tidak, aktivitas sehari-hari mereka akan berpengaruh pada kondisi lingkungan dan perubahan iklim.


SIEJ-Ekuatorial juga ingin agar masyarakat bisa tergerak untuk mencermati segala diskusi dan keputusan yang diambil para pemangku kepentingan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) yang akan berlangsung di Glasgow, Skotlandia, 1-12 November 2021. Pasalnya, segala keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap Bumi dan kehidupan kita semua.

Saat pendaftaran ditutup pada 13 September 2021, Ekuatorial.com menerima 30 proposal dari para jurnalis di berbagai wilayah Indonesia.

Berikut ini nama-nama jurnalis yang usulan peliputan berhak mendapatkan beasiswa peliputan SIEJ-Ekuatorial “Menyambut COP26: Membumikan Isu Perubahan Iklim di Kawasan Urban”.

  1. Suwandi (Kompas.com-Jambi)
  2. Aceng Mukaram (Liputan6.com-Pontianak)
  3. Hendra Friana (Fortune Indonesia-Tangerang)
  4. Sarjan Lahay (Mongabay Indonesia-Gorontalo)
  5. Ani Marda (Merdeka.com-Yogyakarta)
  6. Vina Oktavia (Kompas.id-Bandar Lampung)
  7. Jaka Hendra Baittri (Mongabay-Sumatera Barat)
  8. Fahreza Ahmad (theacehpost.com-Banda Aceh)
  9. Maratun Nashihah (Suara Merdeka-Semarang)
  10. Mita Anggraini (Mimbar Untan-Pontianak)
  11. Sahrul Jabidi (Kieraha.com-Ternate)
  12. Yael Stefany Sinaga (Mongabay Indonesia-Medan)

Para jurnalis tersebut masing-masing akan menerima beasiswa peliputan mulai sebesar Rp3 juta. Selamat kepada kawan-kawan jurnalis yang terpilih usulannya untuk mendapatkan beasiswa liputan.

Panitia akan menghubungi melalui surat elektronik terkait penjadwalan koordinasi dalam peliputan.

Baca update terkait isu lingkungan dan perubahan iklim di website https://www.ekuatorial.com/

#ekuatorial #perubahaniklim #lingkunganhidup #hibahliputan #beasiswapeliputan #jurnalis #jurnalislingkungan #COP26 #SIEJ #climatechange

Selain memiliki manfaat ekologi, mangrove juga dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan. Oleh masyarakat Tidore Kepulauan, tanaman ini telah dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan tradisional secara turun-temurun.

Deretan perahu ketinting mengapung di muara sungai di Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Kamis, 29 Juli 2021. Perahu nelayan ini dalam kondisi tertambat. Sekitar 700 meter ke arah Selatan, berdiri delapan unit rumah warga dalam kondisi tidak terawat. Sebagian masih berdiri kokoh dan sisanya sudah rata dengan tanah.

Menurut Kepala Desa Toseho, Taufik Khalil, ke delapan rumah warga Desa Toseho ini ditinggal kosong karena sering dihantam banjir rob setiap tahunnya. Warga desa pesisir yang dikenal sebagai kampung tua Toseho tersebut terpaksa pindah sejauh 2 kilometer dari pantai.

“Migrasinya penduduk ini dimulai sejak tahun 1997. Kemudian pada 2001, banjir rob terparah terjadi lagi dan membuat kurang lebih 400 jiwa lebih memilih mengungsi. Hingga sekarang, kurang lebih 900 jiwa sudah keluar dan pindah ke kampung baru Toseho,” kata lelaki 29 tahun itu.

Letak kampung tua Toseho berhadapan langsung dengan laut dan membelakangi hamparan Hutan Mangrove yang berada di pesisir kecamatan setempat.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, luas tutupan Hutan Mangrove Indonesia pada 2020 mencapai 3.490.000 hektare atau 21 persen dari total luas tutupan hutan mangrove di dunia. Dari luas ini, sebanyak 2.673.548 ha dalam kondisi baik dan 637.624 ha lainnya dalam kondisi kritis.

Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah atau Bapelitbangda Kota Tidore Kepulauan mencatat, luas Hutan Mangrove di Tidore Kepulauan sebesar 1.729 ha atau 0,0495 persen dari luas mangrove nasional. Luasan tersebut tersebar di tujuh pulau, yaitu Pulau Tidore seluas 14,18 ha, Pulau Maitara 4,51 ha, Pulau Mare 11,88 ha, Pulau Woda 47,56 ha, Pulau Raja 15,92 ha, dan Pulau Guratu 37,43 ha. Sisanya di wilayah Halmahera bagian Tengah sebesar 1.597,52 ha.

aufik bilang, hutan mangrove di desanya memiliki peranan yang sangat penting. Karena menjadi tempat hidup dan berkembangnya siput popaco yang dapat dijadikan lauk untuk konsumsi harian dan sumber pendapatan masyarakat.

“Karena ada orang dari desa lain selalu datang mencari bia (siput) popaco di sini (Desa Toseho),” katanya.

Disamping itu, lanjut Taufik, tanaman mangrove juga dimanfaatkan sebagai keperluan makanan ternak kambing dan bahan pengobatan tradisional.

Ramli Abdullah, biang (tetua) Desa Toseho mengaku, selalu mengambil tanaman mangrove di sekitar Kampung Tua Toseho untuk keperluan pembuatan obat. Karena disitu terdapat berbagai jenis tanaman mangrove yang telah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional secara turun-temurun, ujar perempuan 60 tahun yang memperoleh pengetahuan pengobatan itu dari orang tuanya.

“Dari kecil saya sudah lihat papa (ayah) menggunakan mangrove untuk pengobatan, selain itu nenek saya juga seorang biang desa yang selalu melakukannya,” tutur perempuan yang akrab disapa Mama Li ini, ketika disambangi di rumahnya, Kamis, 29 Juli 2021.

Ia menceritakan, selama ini mangrove digunakan sebagai bahan obat untuk beberapa penyakit, di antaranya sakit perut, keseleo, mengembalikan fungsi indera pengecap, dan membersihkan darah nifas selesai bersalin.

Simak laporan Apriyanto Latukau di website ekuatorial.com

Banner Image : Hutan Mangrove Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tampak pada Kamis, 29 Juli 2021. Foto : Apriyanto Latukau/Kieraha

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bekerja sama dengan Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa) mengundang jurnalis yang bekerja di wilayah Timur Indonesia untuk mengikuti Journalist Workshop dan Fellowship “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim”.

Program ini merupakan program peningkatan kapasitas jurnalis yang khusus diperuntukkan bagi jurnalis multi platform yang meliput di wilayah Sorong dan Jayapura.

Jurnalis dapat mengangkat isu yang berkaitan dengan tema besar “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” seperti kehutanan, masyarakat adat, kearifan lokal, dan krisis iklim di Papua.

Workshop akan berlangsung selama dua hari secara offline pada 1-2 Oktober 2021 untuk wilayah Sorong dan 5-6 Oktober 2021 untuk wilayah Jayapura.

Adapun syarat mengikuti workshop ini :

  1. Jurnalis tetap maupun lepas dengan pengalaman kerja minimal dua tahun
  2. Mendapat rekomendasi dari editor atau redaksi
  3. Bersedia mematuhi protokol kesehatan Covid-19

Untuk menjadi peserta workshop, Anda dapat mengisi dan mengirimkan formulir lamaran melalui link: 
https://bit.ly/WorkshopKehutananPapua.

Deadline pengisian Formulir Pendaftaran adalah 23 September 2021.

Jurnalis yang lolos seleksi berhak mengikuti workshop selama dua hari.

Informasi lengkap di:
www.ekuatorial.com
www.siej.or.id
Instagram/FB/Twitter: @siej_info

Peserta juga dapat menghubungi:
Dedi +62 821-9893-7005 (Wilayah Sorong) dan Hans Kapisa +62 853-4488-0321 (Wilayah Jayapura).

Ekuatorial.com dan The Society of Indonesia Environmental Journalists (SIEJ) kembali membuka kesempatan bagi para jurnalis di Indonesia untuk mengikuti beasiswa peliputan dengan tema “Menyambut COP 26: Membumikan Isu Perubahan Iklim di Kawasan Urban”.

Ekuatorial.com kembali membuka kesempatan bagi para jurnalis di Indonesia untuk mengikuti beasiswa peliputan dengan tema “Menyambut COP 26: Membumikan Isu Perubahan Iklim di Kawasan Urban”.

Beasiswa peliputan ini berdasarkan wilayah domisili jurnalis dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Beasiswa liputan dibuka untuk periode September-Oktober 2021
  2. Terbuka untuk semua jurnalis dari berbagai jenis platform media. Namun penilaian akan diprioritaskan dan diberikan kepada anggota SIEJ dan jurnalis yang belum pernah mendapatkan beasiswa peliputan sepanjang tahun 2021.
  3. Memilih tema dan objek liputan yang terkait dan berada di seputar wilayah kerja masing-masing
  4. Hasil karya jurnalistik wajib ditayangkan di media masing-masing paling lambat 16 Oktober 2021. Untuk jurnalis freelance, hasil karya akan dipublikasikan di situs web https://www.ekuatorial.com/
  5. Proposal akan diseleksi oleh tim editorial Ekuatorial

Penjaringan usulan liputan bakal dibuka hingga 12 September 2021 dan proposal yang lolos akan diumumkan selambat-lambatnya 15 September 2021. Setiap usulan yang masuk akan diseleksi oleh tim editorial ekuatorial.com

Informasi untuk mengikuti beasiswa peliputan dapat dibaca lengkap di tautan berikut ini: https://forms.gle/vTrRcYh7diXKXWjR8

Kami tunggu usulan terbaik dari sobat SIEJ di seluruh Indonesia.

Info hubungi : Sandy Pramuji (redaksi.ekuatorial@gmail.com)

#ekuatorial #perubahaniklim #lingkunganhidup #hibahliputan #beasiswapeliputan #jurnalis #jurnalislingkungan #COP26 #SIEJ #climatechange

Melalui seleksi ketat, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan ID Comm didukung Institute for Essential Services Reform (IESR), menetapkan 20 jurnalis dari berbagai media di Indonesia terpilih untuk mengikuti pelatihan jurnalistik “Transisi Energi”. Pelatihan berlangsung secara virtual dari tanggal 6 September 2021 hingga 7 Oktober 2021.

Dalam program pelatihan ini, SIEJ menghadirkan pemateri yang kompeten di bidangnya sehingga para jurnalis yang lolos seleksi akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai jurnalistik lingkungan dengan isu transisi energy. Para pemateri ini adalah :

  1. Aris Prasetyo (Harian Kompas)
  2. Sunu Dyantoro ( Tempo.co)
  3. Adi Marsiela ( Ekuatorial )

Selain itu, 20 jurnalis juga berkesempatan menyelesaikan peliputan berdasarkan proposal yang diajukan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan panitia, dari tanggal 7 Oktober 2021 sampai 31 Oktober 2021.

Selama proses penyelesaikan peliputan, para jurnalis akan didampingi mentor, sebagai berikut :

  1. Aris Prasetyo – Harian Kompas
  2. Sapariah Saturi – Mongabay Indonesia
  3. Adhitya Wardhana – CNN Indonesia TV
  4. Sunudyantoro – Tempo

Program pelatihan dan beasiswa ini cukup diminati para jurnalis. Ini terbukti dari  jumlah peserta jurnalis yang mendaftar yang mencapai 70 lebih pendaftar jurnalis dari berbagai platform media. Semua proposal peliputan dengan topik isu transisi energi yang diajukan tersebut dinilai hingga berhasil meloloaskan 20 jurnalis sebagai peserta.

Ketua Umum SIEJ, Rochimawati menjelaskan, program pelatihan dan beasiswa peliputan transisi energi ini menjadi  komitmen SIEJ, untuk  terus mendukung dan mendorong peningkatan kapasitas para jurnalis di Indonesia dalam peliputan dan menyuarakan isu lingkungan, khususnya isu transisi energi di Indonesia.

“Isu energi akan terus menjadi prioritas mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak potensi di bidang energi terbarukan. Ini penting untuk meningkatkan pemahaman jurnalis dan publik akan isu ini. Salah satu upayanya melalui program peningkatan kapasitas jurnalis,” jelasnya, (5/09).

SIEJ memiliki visi membangun masyarakat, sadar informasi dan sadar lingkungan melalui jurnalisme lingkungan berkualitas tinggi.

Harapannya, peliputan isu transisi energi di Indonesia dapat terus ditingkatkan dan menjadi perhatian pemerintah dan publik sehingga tingkat bauran energi di Indonesia bisa ditingkatkan. Media massa berperan besar untuk mewartakan isu  tersebut.

Adapun 20 jurnalis yanng menjadi peserta pelatihan dan beasiswa Transisi Energi adalah sebagai berikut:

1.Agung Sumandjaya – Radar Sulteng

2.April Sirait – CNN TV Indonesia

3.Bethriq Kindy – Warta Ekonomi

4.Danur Lambang – Kompas.com

5.Dinda Wulandari – Bisnis Indonesia

6.Fadli Ilham – Radar Makasar

7.Haris Prabowo – Tirto.id

8.Hartatik – Suara Merdeka

9.Irsyan Hasyim – Tempo

10.Jekson Simanjuntak – Beritalingkungan.com

11.Kennial Caroline Laia – Betahita

12.Margaretha Nainggolan – Batamnews.co.id

13.Moh. Syarif Abdu Salam – Tribun Jabar

14.M. Ulil Abab – IDN Times

15. Imelda Vinolia – suarariau.com

16.Suriani Mappong – LKBN Antara

17.Suryani S Tawari – Malut Post

18.Sri Surya – Beritamanado.com

19.Titik Kartitiani – Berita Jatim

20.Yogi Eka Sahputra – Mongabay Indonesia

Pembangunan Bendungan Bener, yang akan membebaskan sekitar 600 ha lahan di Purworejo dan Wonosobo, mengancam sumber penghidupan warga setempat. Proses ganti rugi lahan juga tak berjalan lancar.

Lalu-lalang kendaraan proyek di gerbang akses timur Bendungan Bener di Jalan Nglaris, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sudah menjadi pemandangan rutin bagi Salamah (64). Sehari-hari, ia bercocok tanam aneka rupa tanaman seperti kelapa, durian, cengkeh, kemukus, vanili, kapulaga, serta bermacam rimpang, di lahan hutan yang berbatasan langsung dengan gerbang akses timur bakal bendungan tertinggi di Indonesia itu.

Bagi Salamah, hutan adalah sumber kehidupan. 

Inilah yang membuatnya menolak saat lahan garapannya di dekat jalan keluar-masuk gerbang akses timur Proyek Strategis Nasional (PSN) itu diminta Perhutani. Lahan itu merupakan satu-satunya yang tersisa, setelah tiga lahan garapan lain di dekat aliran Sungai Bogowonto terdampak PSN Bendungan Bener dan tidak bisa lagi digarapnya.

“Dulu warga sini ya tidak mau (ada pembangunan bendungan), tapi ya entahlah. Sebenarnya hasil bertani di hutan tidak pernah habis. Panen ini selesai, ganti yang lain,” ujarnya sembari menguliti ranting-ranting pohon menggunakan sabit, Sabtu (24/7/2021).

Duduk di pematang lahan, siang itu Salamah menceritakan pendapatan rata-rata dari menjual hasil pertanian hutan. Kalau hasil panen kelapa banyak, ia bisa mendapat Rp500.000  bahkan lebih. Selain kelapa sebagai pendapatan bulanan, ia bisa menjual aneka tanaman tahunan, salah satunya kemukus (Piper cubeba) seharga Rp55.000 per kilogram. 

Bahkan harga satu kilogram kemukus kering, yang diperoleh dari tiga kilogram kemukus basah, bisa mencapai Rp250.000. Selain itu, belum lama ini ia berhasil menjual kapulaga kering seharga Rp270.000 per kilogram. “Kalau pohonnya banyak, sekali panen bisa dapat lima kilo,” tutur nenek tiga cucu itu sembari menunjukkan tanaman kapulaga di ladangnya.

Penjelasan Salamah mengenai rata-rata pendapatan di atas belum termasuk saat ia panen durian, cengkeh, vanili, serta tanaman rimpang seperti temulawak yang jenisnya bermacam-macam. Selain itu, petani sepertinya juga banyak mengandalkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan harian.

Selain mengumpulkan ranting-ranting pohon untuk digunakan sebagai kayu bakar di dapur, Salamah juga menanam tanaman pangan seperti talas, yang dari daun hingga umbinya bisa diolah jadi makanan. 

Siang itu, Salamah tak sendirian. Ia meminta bantuan Sutoyo (40) untuk memanen cengkeh di lahan yang dikelolanya. Seperti Salamah, lahan pertanian Sutoyo terdampak pembangunan Bendungan Bener paket 2 yang menjadi wilayah kerja PT Waskita Karya Tbk, satu dari tiga BUMN yang ditunjuk melaksanakan PSN tersebut.

Jika Salamah masih bisa mempertahankan salah satu lahannya, Sutoyo harus kehilangan seluruh lahan yang dimilikinya. 

“Saya punya sembilan (bidang), kena semua. Habis. Sudah tidak bisa bertani,” ujarnya di sela-sela aktivitas memanen cengkeh di lahan milik saudaranya itu. 

Sejak tidak bisa bertani sekitar tiga tahun silam, Sutoyo kerja serabutan. Membantu memanen cengkeh di lahan orang lain, menjadi kuli bangunan, hingga tenaga musiman panen padi di luar daerah. Sutoyo mengaku sebenarnya penghasilan bertani di lahan hutan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk untuk menyekolahkan keempat anaknya. 

“Bikin rumah, beli motor, bisa menyekolahkan anak, semua dari hasil ini (bertani di hutan, red.). Tapi ya mau gimana lagi, pemerintah kalau sudah punya keinginan tidak peduli dengan yang lain,” ungkapnya. 

Simak laporan Riska Nur Laily Mualifa selengkapnya di https://www.ekuatorial.com/2021/09/mereka-yang-tersisih-dan-terancam-pembangunan-bendungan-tertinggi-indonesia/

Banner image : Pembukaan lahan untuk PSN Bendungan Bener di Desa Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Foto : Riska Nur Laily Mualifa / Merdeka.com

Media di Indonesia harus memberikan perhatian lebih terhadap isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama dalam penegakan hukumnya. Ini penting mengingat karhutla terus menerus terulang dari tahun ke tahun. Sementara upaya penegakan hukumnya masih minim.

Hal ini disampaikan Rochimawati, Ketua Umum The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), saat membuka diskusi “Editors Meeting: Peran Media untuk Menyuarakan Penegakan Hukum Isu Karhutla di Indonesia,” yang diselenggarakan SIEJ secara virtual, Sabtu (28/8).

Menurutnya, upaya itu salah satunya dengan mengundang para editor media untuk melihat isu karhutla dan agenda media agar isu ini terus mendapat perhatian media.  

“Kami berharap apa yang kita diskusikan hari ini dapat bersama mengawal penegakan hukum dalam isu karhutla. Mari kita bedah bersama kontribusi apa yang dapat dilakukan terutama bagi para jurnalis yang memiliki peranan penting dalam pemberitaan dan peliputan untuk senantiasa mengawal isu karhutla,” ujarnya.

SIEJ melihat karhutla merupakan bagian dari krisis lingkungan dan mengakibatkan dampak yang luas, serius, dan bersifat langsung terhadap Kesehatan masyarakat, perekonomian, terganggunya aktivitas manusia, keseimbangan ekologi, dan kerusakan lingkungan hidup.

Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan harus dilakukan secara serius, bersamasama (kolaboratif), dan bersinergi oleh seluruh komponen masyarakat termasuk media massa dalam menyuarakan isu tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 yaitu 1.649.258 hektar (ha), dan tahun 2020 seluas 296.942 ha. Kebakaran lahan dan hutan besar di Indonesia pernah terjadi pada tahun 2015 dan menjadi perhatian dunia internasional. Luas lahan dan hutan yang terbakar mencapai 2,6 juta ha.

Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) KLHK yang hadir dalam diskusi mengatakan, selama 5-6 tahun belakangan ini pemerintah telah menangani karhutla dengan lebih baik. Hal ini ditunjukkan dari jumlah hotspot pada Januari-Agustus 2021 yang mengalami penurunan dari 1.482 titik menjadi 673 titik di periode yang sama dibandingkan tahun lalu.

“Ini bukan berarti kita harus lengah. Kita harus terus bekerja, memastikan bahwa karhutla ini mempunyai trend penurunan di Indonesia ini. Kami melihat Karhutla dalam konteks dampak terhadap lingkungan sangat serius dan juga lintas batas,” kata Rasio dalam pemaparannya.

Pada tahun 2020 tidak terjadi transboundary haze akibat asap karhutla, Rasio berharap Indonesia dapat terus menjaga hal serupa di tahun mendatang.

Sementara itu, Boy Even Sembiring, Manajer Kebijakan dan Hukum Lingkungan WALHI menyebut, ada ketimpangan penegakan hukum karhutla di Indonesia karena logika kapitalisme. “Masih banyak yang harus dibenahi, di sini media memiliki peran penting untuk memberikan tekanan penegakan hukum karhutla agar pemahaman dan informasi dapat meluas di masyarakat” kata Boy.

Mengutip data BPS, dalam paparannya Boy mengatakan selama hampir 18 tahun, ada pertumbuhan izin sektor kehutanan dan pelepasan untuk investasi hingga 78,78 persen dari total luas izin dan pelepasan. Bahkan, ketimpangan kepemilikan lahan pada 2013 saja mencapai 0,68. Artinya, satu persen rakyat Indonesia menguasai 68 persen sumber daya lahan.

Revolusi Riza, Deputy Editor in Chief CNN Indonesia TV mengatakan, media di Indonesia menghadapi beberapa tantangan besar dalam meliput pemberitaan karhutla, khususnya terkait penegakan hukum.

“Kami dihadapkan dengan banyak tantangan seperti lokasi, kemampuan tim peliput, peralatan, akses ke Narasumber, serta tekanan sales marketing. Karena itu, liputan kolaboratif yang melibatkan semua unsur, termasuk publik, bisa menjadi solusi dalam memajukan peliputan penegakan hukum yang lebih menyuarakan urgensi kepentingan bersama” kata Revo.

Sejalan dengan fungsi sebagai media menurut UU No. 40 Tahun 1999 yaitu untuk menyediakan informasi dan kontrol sosial, media memiliki kunci penting, termasuk  dalam memberitakan peliputan penegakan hukum karhutla.

Diskusi “Editors Meeting: Peran Media untuk Menyuarakan Penegakan Hukum Isu Karhutla di Indonesia,” yang diselenggarakan SIEJ secara virtual, Sabtu (28/8/2021)

Pemerintah Indonesia menyiapkan konsep ekonomi sirkular yang akan diintegrasikan ke dalam pembangunan ekonomi hijau rendah karbon. Konsep ini dianggap paling tepat untuk mendorong transformasi ekonomi terutama sektor industri pasca pandemi.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto, dalam diskusi Forum Editor yang diselenggarakan secara virtual oleh Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) bekerja sama dengan PwC Indonesia, pada 21 Agustus 2021.

Arifin mengatakan, setelah pandemi rantai produksi industri akan mengalami transformasi dan meningkatkan adaptasi teknologi digital. Konsumsi swasta melemah tajam sehingga diperlukan penyesuaian pada rantai pasok dengan menitikberatkan pada analisis risiko dan proyeksi permintaan akhir produk yang lebih realistis.

“Mengutip hasil studi Bappenas dan UNDP, konsep 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Refurbish, Renew) di Indonesia dapat meningkatkan PDB sebesar lima triliunan rupiah. Konsep ekonomi sirkular menghasilkan sejumlah keuntungan. Pada tahun 2030, PDB meningkat pada kisaran Rp 593 – Rp 638 triliun, diperkirakan 4,4 juta lapangan kerja hijau tercipta, pengurangan timbunan limbah sebesar 18-52 persen dibandingkan business as usual serta kontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 126 juta ton CO2,” tambah Arifin.

Integrasi ekonomi sirkular menjadi agenda prioritas nasional yang dituangkan ke dalam RPJMN tahun 2020-2024. Langkah ini menjadi milestone penting mendorong praktik bisnis berkelanjutan. Untuk memperkuat implementasi ekonomi sirkular, pemerintah membuat roadmap dengan harapan terintegrasi secara nasional pada pembangunan menengah nasional 2025-2029 untuk pemerintahan yang akan datang.

Bappenas telah melakukan kajian resources efficiency, dampak ekonomi sirkular pada pemulihan ekonomi hijau di sejumlah sektor. Seperti sektor makanan dan minuman, peningkatan kapasitas dan kesadaran publik. Selain itu, telah dibentuk sekretariat ekonomi sirkular di bawah sekretariat pembangunan rendah karbon.

Arifin menambahkan, ekonomi sirkular akan sejalan dengan indeks ESG (Environmental, Social, Governance) sebagai alat untuk mencapai ekonomi berkelanjutan.

“Yang krusial saat ini adalah mendorong aktivitas bisnis menjadi berkelanjutan dimana fokus tidak hanya profit semata tapi aspek lingkungan dan sosial,”

ESG dikenal sebagai peringkat indeks yang menilai aspek non finansial sebagai parameter perusahaan sebagai alat bantu pengukuran kepedulian dan upaya sebuah perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat negara dan dunia

Meski saat ini ESG masih bersifat sukarela, ke depannya akan didorong menjadi mandatory bagi perusahaan domestik. Sehingga lambat laun akan dipaksa bertransformasi ke bisnis berkelanjutan. Sejak Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan indeks baru ESG Leaders BEI bulan Desember 2020 lalu, investasi berbasis ESG mulai mendapatkan momentumnya di Indonesia.

Indeks ini diharapkan dapat memacu praktik terkait lingkungan, sosial dan tata kelola emiten dalam menerapkan investasi berkelanjutan di Indonesia.

Colum Rice, ESG Leader, PwC Asia Pasifik, mengatakan perusahaan tidak dapat terus mengabaikan konsekuensi perubahan iklim dengan hanya mengejar keuntungan atau mengabaikan dampak sosial.

“Kami percaya bahwa ESG lebih dari sekadar aspirasi perusahaan. Saatnya mengambil tindakan, mengubah aspirasi menjadi rencana kerja nyata yang mencakup setiap bagian bisnis – mulai dari investasi hingga inovasi berkelanjutan hingga pelaporan yang kuat tentang tantangan dan peluang. Tindakan dan pelaporan yang autentik dan transparan akan membantu membangun kepercayaan bagi bisnis, ekonomi, dan masyarakat.

Colum berharap, forum ini mempunyai multiplier effect, semakin banyak media mengambil sikap aktif dan terinformasi tentang ESG, semakin banyak orang akan teredukasi dan keduanya mendukung bisnis yang sudah menerapkan dan menuntut tindakan dari perusahaan yang belum menjalankan.

CEO Yayasan Kehati, Riki Frindos, di forum yang sama mengatakan bahwa ekonomi rendah karbon menjadi solusi untuk menjawab tantangan isu lingkungan saat ini. Selain perubahan iklim, isu sumber daya dan isu sampah serta polusi. Untuk mengatasinya, paradigm harus diubah dari konsep ekonomi linear ke ekonomi sirkular.

“Karena itu dibutuhkan komitmen. Pemikiran kita harus didesain kembali sehingga nanti dari output jadi input. Tantangan sustainability banyak. Di level global, dalam SDGs ada komitmen soal climate change, juga ada agreement menjaga suhu bumi tidak naik,” ujar Riki.

Terkait keberlanjutan ini, sudah banyak instrumen yang diadopsi di Indonesia. Salah satu adalah ESG, mulai dari strategi dan investasinya memberikan dampak secara langsung ke lingkungan dan sosial karena pembangunan ekonomi hijau juga berkaitan dengan pembiayaan investasi.

“Tujuan ESG investment ada dua, jangan membahayakan sektor bisnis, perusahaan saham dan obligasi investasi kita. Dan tidak memberi efek negatif ke investasi untuk bisnis tanpa dampak buruk ke lingkungan, tata kelola, dan sosial,” kata Riki.

Sementara itu, Ketua Umum SIEJ, Rochimawati, di acara Forum Editor mengatakan, konsep ESG masih minim dipahami jurnalis meski isu ini mulai banyak diberitakan media. ESG tidak hanya fokus pada isu lingkungan, tapi juga sosial dan tata kelola bisnis.

“Melalui Forum Editor ini, para editor media diajak memahami dan berdiskusi bagaimana mengidentifikasi dan mengulas topik ESG secara tepat dan membungkusnya menjadi artikel edukatif bagi publik. Ini bagian dari peran media memberikan pengetahuan tentang kebijakan publik. Laporan media diharapkan dapat menjadi referensi bagi publik dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, terutama kebijakan yang menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat luas.”

Banner Image : diambil dari website socialinvestment.id dari artikel berjudul Ekonomi SIrkular dan Bisnis Sosial.