Fellowship “Build Back Better : Efektivitas Skema Perhutanan Sosial dalam Penyelamatan Hutan” untuk jurnalis di wilayah Sumatera diperpanjang.

Fellowship yang digelar sejak 23 Mei 2021 diperpanjang hingga 6 Juni 2021. Jurnalis dapat mendaftar dengan mengirimkan proposal / ToR peliputan terkait isu perhutanan sosial melalui tautan link yang tersedia di bawah ini :

https://bit.ly/3hHK7xL

Fellowship “Build Back Better: Efektivitas Skema Perhutanan Sosial dalam Penyelamatan Hutan” menjadi rangkaian program peningkatan kapasitas jurnalis di wilayah Sumatera yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ).

Sebuah program yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada jurnalis yang bekerja di wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan untuk mendapatkan pendanaan peliputan dengan total nilai Rp 30 juta untuk meliput isu deforestasi dan perhutanan sosial.

Program ini didasari pada buruknya tata kelola dan lemahnya penegakan hukum yang memicu alih fungsi lahan atau deforestasi, sehingga media perlu dan penting untuk memberikan porsi pemberitaan pada isu ini.

Fellowship yang di dukung Climate and Land Use Alliance (CLUA) ini memberikan gambaran tentang deforestasi, konflik agraria dan permasalahan kehutanan, masyarakat adat, skema pengelolaan perhutanan sosial dalam upaya penyelamatan dan pelestarian hutan di wilayah Sumatera, hingga implikasi dari Omnibus Law terhadap pengelolaan hutan.

Pendaftaran Fellowship: 23 Mei – 06 Juni 2021

Informasi lengkap : Anggun (+6285278484814)

IG: @siej_info

Twitter: @siej_info

FB: @siej_info

#Buildbackbetter

Tingginya ketimpangan pengelolaan hutan dari luas kawasan hutan Indonesia mengakibatkan maraknya konflik agraria di wilayah hutan antara perusahaan dan masyarakat adat.

Pasalnya dari total luas hutan Indonesia 120 juta hektar (tahun 2015) , 96 persen diberikan kepada swasta atau perusahaan dan hanya empat persen dikelola masyarakat secara kolektif.

Hal ini diungkapkan Bambang Supriyanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, di hadapan 30 jurnalis di Wilayah Sumatera yang mengikuti  workshop dan fellowship jurnalis lingkungan dari The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dalam program #BuildBackBetter SIEJ-CLUA, yang berlangsung secara virtual Senin, 24 Mei 2021.

Untuk menekan tingginya konflik dan merespons masalah ketidakadilan akses pada lahan, pemerintah menggulirkan program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria. “Sulit untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di sana, padahal kita punya 25.863 desa di sekitar kawasan desa. 36,73 persen di bawah garis kemiskinan. Apalagi kriminalisasi, itu mengakibatkan pergerakan masyarakat sangat terbatas dan takut sehingga tidak bisa berkembang. Kini di peta indikasi perhutanan sosial terakhir sudah sudah memberikan akses pengelolaan kepada masyarakat hingga 30 persen,” kata Bambang.

Workshop dengan tema “Build Back Better : Efektivitas Skema Perhutanan Sosial dalam Penyelamatan Hutan” untuk jurnalis di wilayah Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan ini selain menghadirkan narasumber dari pemerintah, juga akademisi dan perwakilan warga memberikan pemaparan tentang skema perhutanan sosial.

Akademisi kandidat doktor Universitas Leiden, Belanda, Yance Arizona mengatakan, pengelolaan lahan di Indonesia hingga sekarang tak lepas dari sejarah ketika masa kolonialisme Belanda, dimana masyarakat dilarang mengambil kayu meski masyarakat hidup berdampingan dengan hutan.

“Masalah pelarangan ini kemudian diperparah oleh interaksi elite-elite Kerajaan Jawa dengan Pemerintah Kolonial. Seperti yang dapat kita lihat di Batavia. Masalah berikutnya adalah pelaksanaan sistem tanam paksa yang berakibat pada rusaknya kawasan hutan masa itu,” ujar Yance.

Ia menambahkan, dalam perkembangan regulasi di Indonesia, pada 1960, pemerintah menerbitkan UU Pokok Agraria namun tidak menyertakan distribusi pengelolaan hutan kepada masyarakat sehingga kesan karakteristik kolonial masih sangat kuat.

“Jika melihat aspirasi masyarakat dalam persoalan kehutanan, ada dua bagian. Pertama, masyarakat ingin mengelola hutan yang menjadi ruang hidupnya sejak lama, lalu ada tipikal masyarakat yang ingin agar hutannya dijaga, dibiarkan apa adanya,” katanya.

Dalam program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria, pemerintah telah menyiapkan sekitar 13,84 juta hektar untuk dikelola masyarakat. Ada lima skema yakni Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Sistem pengelolaan hutan secara lestari itu mempertimbangkan budaya, hukum adat dan sosial masyarakat setempat.

Di antara kelompok masyarakat yang menerima hak pengelolaan tersebut adalah Desa Lukun, Kepulauan Meranti, Riau. Pada 2017, mereka memperoleh pengelolaan dalam skema Hutan Desa seluas 2.426 hektar.

Amran, Ketua Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Lukun, Kepulauan Meranti menyambut positif perhutanan sosial dalam skema hutan desa ini. Namun dalam perjalanannya selama empat tahun sejak SK diterima, banyak tantangan yang dihadapi. Masalah mendesak dan besar itu adalah masih maraknya pembalakan liar di dalam hutan desa.

“Illegal logging ini bukan saja terjadi di hutan desa tapi juga di areal penyangga hutan desa. Sejauh ini tidak ada penegakan hukum dari pemerintah meski kita sudah melaporkan kepada pihak terkait di kabupaten,” jelasnya  Amran sebagai perwakilan masyarakat adat yang dihadirkan sebagai salah satu pembicara dalam workshop tersebut.

Pembalakan liar mengakibatkan tutupan hutan rusak dan kekeringan pada lahan gambut sehingga mengancam dan rentan kebakaran di musim kering. Ia menceritakan tantangan lembaga pengelola hutan saat kebakaran hutan tahun 2019.

“Pernah satu kali ketika masyarakat berjibaku memadamkan api, kami mendengar suara mesin chainsaw di Hutan Desa. Setelah di crosscheck, ada lima illegal logger yang tengah mengambil kayu. Belum lagi permasalahan birokrasi yang tidak dipahami masyarakat sehingga kita  kesulitan mengelola hutan desa ini secara penuh,”jelas Amran. 

Selain itu, tantangan lain yang muncul pasca mendapatkan SK adalah tidak adanya bantuan anggaran pelaksanaan untuk pengelolaan hutan desa.

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menyelenggarakan workshop “Build Back Better” : Efektivitas Skema Perhutanan Sosial dalam Penyelamatan Hutan Tersisa untuk jurnalis di wilayah Sumatera.

Sebuah program workshop  yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai isu deforestasi dan perhutanan sosial kepada jurnalis khususnya di wilayah Sumatera dan jurnalis pada umumnya.

Program ini didasari pada buruknya tata kelola dan lemahnya penegakan hukum yang memicu alih fungsi lahan atau deforestasi. 

Workshop dilaksanakan secara virtual yang dapat diakses jurnalis peserta workshop yang sudah mendaftar dan umum yang dilaksanakan pada :

Waktu : Senin, 24 Mei 2021

Pukul : 13.00 – 15.00 WIB

Tempat : dalam jaringan (daring) internet Zoom Meeting

Link : https://s.id/WorkshopFellowshipBBB_2

Workshop yang di dukung Climate and Land Use Alliance (CLUA) ini memberikan gambaran tentang deforestasi, konflik agraria dan permasalahan kehutanan, masyarakat adat, skema pengelolaan perhutanan sosial dalam upaya penyelamatan dan pelestarian hutan di wilayah Sumatera, hingga implikasi dari Omnibus Law terhadap pengelolaan hutan.

Pembicara :

  • Dr. Ir Bambang Supriyanto, MS.c (Dirjen PSKL Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia)

“Menggantung Asa Perlindungan Hutan dengan Skema Perhutanan Sosial”

  • Yance Arizona (PhD Candidate at Van Vollenhoven Institute, Leiden University)

“Deforestasi, Konflik dan permasalahan kehutanan di Sumatera dan implikasi Omnibus Law dalam Perlindungannya”

  • Amran (Ketua Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Lukun, Kepulauan Meranti Riau)

“Tantangan dalam pelaksanaan perhutanan sosial-studi kasus di Desa Lukun, Riau”

Jurnalis yang bekerja di wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan yang berpartisipasi dalam workshop memiliki kesempatan untuk mendapatkan dana pengganti paket internet.

Semua peserta workshop berhak mengajukan proposal / ToR peliputan terkait isu Perhutanan Sosial. Bagi yang lolos seleksi, enam proposal terpilih akan mendapatkan bantuan pendanaan dengan total nilai Rp 30 juta.

Pendaftaran Fellowship : 23 Mei – 29 Mei 2021

Tautan pengajuan ToR peliputan : https://bit/ly/3hHK7xL

Pengumuman proposal : 2 Juni 2021

The Society of Indonesian Environmental Journalists mengundang 30 jurnalis dari Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan untuk mengikuti workshop dan fellowship jurnalis lingkungan dengan tema : “Build Back Better” : Efektivitas Skema Perhutanan Sosial dalam Penyelamatan Hutan”

Tata kelola kehutanan, perkebunan dan lahan di Indonesia sering menjadi catatan buruk yang mencoreng bangsa Indonesia di mata global. Di dalam negeri, buruknya tata kelola dan penegakan hukum yang lemah memicu alih fungsi lahan atau deforestasi. Sementara konflik ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi yang diderita para pihak yang berkonflik, bahkan di beberapa kasus, konflik ini berujung korban jiwa. 

Penerbitan berbagai izin, perambahan serta tumpang tindih kepemilikan lahan menjadi penyebab banyaknya konflik berbasis lahan di berbagai daerah. Konflik itu terjadi antarmasyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri. 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, terdapat 241 kasus konflik agraria di Indonesia sepanjang 2020 dengan luas lahan yang terdampak 624.272 hektar. Konflik tersebut paling banyak terjadi di konsesi perkebunan sawit dan melibatkan 135.332 kepala keluarga di 359 daerah. 

Empat provinsi yang paling tinggi angka konflik agraria di Indonesia terjadi di Sumatera. Riau adalah yang paling tinggi dengan jumlah 29 kasus pada tahun 2020 dengan luas lahan terdampak mencapai 60.339 hektar. Data ini lebih kecil dibandingkan yang diekspos Scale Up, LSM berbasis di Pekanbaru. Scale Up mencatat ada 31 konflik sumberdaya alam selama tahun pertama pandemi. Sebanyak 26 kasus di antaranya terkait dengan perkebunan sawit dan sisanya konsesi hutan tanaman industri. 

Konflik lahan di Jambi bahkan melibatkan komunitas masyarakat adat terpencil. KPA menyebut total lahan terdampak konflik di Jambi mencapai 17.988 hektar dengan 21 kasus sekaligus menjadi provinsi tertinggi kedua. Konflik di daerah ini berlarut-larut dan menyebabkan korban jiwa. 

Tertinggi ketiga yakni Sumatera Utara dengan 19 kasus dan luas lahan terdampak 23.969 hektar. Provinsi Sumatera Selatan tercatat 17 kasus dengan luas lahan terdampak mencapai 23.969 hektar. 

Dalam rangka menyelesaikan akar masalah konflik, pemerintah meluncurkan program distribusi aset sejak beberapa tahun terakhir. Konteks distribusi aset ini dalam arti memberikan hak penguasaan dan pemanfaatan lahan di sebuah kawasan bagi kelompok masyarakat. 

Di awal tahun 2021, Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.929 Surat Keputusan Perhutanan Sosial bagi komunitas masyarakat di 17 provinsi. Total luasan pada Surat Keputusan (SK) tersebut mencapai 3.442.000 hektar dan mencakup sedikitnya 651 ribu kepala keluarga yang diharapkan mendapatkan manfaat dari kebijakan distribusi aset ini.  

Dari jumlah tersebut, seluruh provinsi di Sumatera memperoleh SK Perhutanan Sosial, termasuk Sumatera Barat 126 SK (187.297,45 ha), Riau 31 SK (seluas 447.091,82 ha), Jambi 64 SK (32.500,92 ha), Sumatera Selatan 58 SK (26.478,36 ha), Bengkulu sebanyak 44 SK (32.710,47 ha).

Pemerintah juga menyerahkan 35 SK Hutan Adat seluas 37.526 ha di 11 provinsi, termasuk di antaranya di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Jambi. Selain itu, juga diterbitkan SK pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas untuk program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang secara simbolis diserahterimakan kepada masyarakat secara virtual. Luas program TORA mencapai 72.074,81 ha. 

Dalam serah terima SK Perhutanan Sosial itu, Presiden Jokowi berharap, program perlindungan kawasan hutan dalam berbagai skema yakni Hutan Adat, Hutan Sosial dan TORA itu bisa mengurangi konflik penguasaan suatu kawasan. Apakah skema perhutanan sosial ini cara yang efektif untuk mengurangi laju deforestasi dan menjaga hutan tersisa? Persoalan-persoalan apa yang muncul dari penerapannya di lapangan? Sementara itu UU Cipta Kerja yang ditolak banyak pihak kini akan segera diimplementasikan mengingat regulasi turunannya sudah mulai diterbitkan.

Apakah UU Cipta Kerja ini akan berdampak pada upaya-upaya penyelamatan hutan? Hal tersebut akan dibahas dalam Workshop SIEJ-CLUA, pada :

Waktu : Senin, 24 Mei 2021

Pukul : 13.0015.00 WIB

Tempat : dalam jaringan (daring) internet Zoom Meeting

Pendaftaran : https://s.id/AvAYa

Perubahan iklim tidak akan hilang. Perubahan iklim akan memburuk sebelum membaik. Agar dapat memanfaatkan
peluang dan mengurangi risiko di wilayah Asia-Pasifik, setiap orang perlu mengetahui lebih banyak tentang
perubahan iklim. Cara media meliputnya akan memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menghadapi
masalah tersebut. Perubahan iklim akan menjadi isu yang semakin penting yang harus diliput oleh para jurnalis
sebagai ruang diskusi dan akses kepada informasi sebagai respon lokal terhadap isu global perubahan iklim.
Ketika terjadi perubahan iklim, masyarakat akan memerlukan informasi mengenai apa yang terjadi dan apa yang
dapat mereka dan pemerintah lakukan terhadapnya. Para pengelola media yang bijak dan tanggap akan melihat
bahwa perubahan iklim memberi peluang untuk tumbuh dan melayani khalayaknya dengan baik. Tiga dari sejumlah
peran tradisional media — memberikan informasi kepada khalayak, bertindak sebagai pengawas dan berkampanye
mengenai masalah-masalah sosial — adalah yang paling relevan. Liputan media juga akan berfungsi sebagai
penghubung penting antara sains dan para penyedia layanan yang akan sangat bergantung kepada informasi yang
disediakan.


Bagi jurnalis di kawasan, liputan tentang perubahan iklim mengandung sejumlah arti. Di tingkat lokal, liputan
media dapat menyelamatkan jiwa, menyusun rencana, mengubah kebijakan dan memberdayakan masyarakat
untuk membuat pilihan berdasarkan informasi yang terpercaya. Melalui peliputan yang baik dan terpercaya, para
jurnalis dapat memusatkan perhatian pada begitu banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat untuk
mempersiapkan perubahan iklim. Di tingkat internasional, liputan media dapat membawa cerita dari Asia-Pasifik
ke khalayak dunia dan membantu mendorong negara-negara kaya dan adidaya, warga negara dan perusahaan-perusahaannya yang bermukim dan bertempat di sana, untuk bertindak dalam solidaritas dengan masyarakat
dunia yang rentan iklim.

Bagaimana ceritanya?
Perubahan iklim bukan sebuah cerita semata: perubahan iklim adalah konteks dimana banyak cerita lain akan
terungkap. Karenanya, perubahan iklim bukan subjek liputan para jurnalis sains dan lingkungan saja. Itulah
sebabnya mengapa penting bagi semua jurnalis, editor, pemilik media dan pendidik jurnalisme untuk memahami
setidaknya dasar-dasar perubahan iklim dan menyadari bahwa perubahan iklim lebih dari sekadar karbon dioksida
dan bencana. Tidak seperti anggapan orang, perubahan iklim adalah masalah yang penuh cerita yang menarik
bagi surat kabar dan menarik khalayak baru secara daring, cetak dan siaran.

Bagaimana buku ini dapat membantu
Buku ini terutama ditujukan untuk para jurnalis dan editor, dan untuk para guru dan mentor jurnalis. Buku ini
bertujuan untuk membantu para jurnalis dengan sedikit waktu dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas
liputannya. Buku ini bukanlah sebuah ensiklopedia – perubahan iklim merupakan topik yang terlalu luas untuk diliput
dalam volume yang singkat. Meskipun buku ini tidak bertujuan untuk mencakup semuanya, buku ini memberikan
para jurnalis pemahaman mengenai sebagian besar konsep-konsep penting, meliput tentang perubahan iklim
secara efektif untuk khalayak tertentu dan mencari lebih banyak informasi dan narasumber yang diwawancara.

Silakan unduh buku “Menyampaikan pesan: meliput perubahan Iklim dan pembangunan berkelanjutan di Asia dan Pasifik: buku panduan untuk jurnalis ” (tersedia dalam versi Bahasa Inggris) atau klik tautan di link : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369431