Earth Journalism Networks EJN melalui pendanaan yang ditawarkan oleh Nia Tero Foundation dan Svenska Postkodstiftelsen (Lotre Kode Pos Swedia), memberikan hibah kepada Indigenous jurnalist untuk memproduksi cerita tentang degradasi lingkungan di komunitasnya serta mengeksplorasi strategi untuk adaptasi, ketahanan, dan advokasi.

Pendanaan ini diberikan karena secara global, sekitar 370 juta orang masyarakat adat ( 5 persen dari total populasi manusia) yang  mengelola lebih dari seperempat luas daratan dunia yang mendukung 80 persen keanekaragaman hayati global planet ini.

Tetapi perspektif mereka sering hilang dari isu global tentang keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan masalah krisis lingkungan lainnya. Meskipun praktik penggunaan lahan tradisional masyarakat adat sering berfokus pada keberlanjutan dan konservasi, hak atas tanah, kedaulatan, dan keselamatan mereka terus-menerus terancam oleh pemerintah dan perusahaan yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam. Dan meskipun jejak lingkungan mereka kecil, mereka sering menanggung dampak degradasi lingkungan, dengan minimnya akses ke layanan, sumber daya keuangan, atau platform yang membantu memperkuat pengetahuan tradisional, meningkatkan visibilitas, dan memungkinkan berbagi informasi.

Jurnalis apat memproduksi ide cerita dengan mengeksplorasi isu-isu lingkungan dan perubahan iklim terkait dengan hak dan kesejahteraan masyarakat dan komunitas adat. EJN juga tertarik dengan cerita yang mengeksplorasi solusi dan ketahanan lingkungan, fokus pada penggunaan sumber daya, pertanian dan praktik manajemen tradisional, menyelidiki hak atas tanah dan kedaulatan lingkungan, membahas peran Masyarakat Adat sebagai penjaga lingkungan atau menyoroti dampak Covid- 19 di wilayah masyarakat adat.

Proposal yang fokus pada topik atau cerita yang belum banyak dibahas lebih diutamakan. Isu-isu yang telah mendapat banyak liputan media atau tidak memberikan sudut pandang yang unik terhadap tantangan lingkungan cenderung tidak dipilih.

Pelamar harus mengidentifikasi diri sebagai penduduk asli dan akan diminta untuk memberikan perincian tentang afiliasi penduduk asli mereka dalam aplikasi. Pelamar dapat berasal dari negara mana saja di dunia.

Wartawan yang bukan penduduk asli tidak memenuhi syarat untuk kesempatan ini; namun, dapat berkolaborasi dengan kelompok jurnalis dari komunitas di wilayah adat sebagai pelamar utama yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan EJN dan menerima dana atas nama grup, jika lolos seleksi.

Aplikasi lamaran dikirimkan dalam bahasa Inggris, Spanyol dan Portugis. Namun terbuka untuk jurnalis yang bekerja di media apa pun (online, cetak, televisi, radio) dan praktisi media ahli lainnya dengan pengalaman liputan investigasi dan pengalaman meliput masalah lingkungan. EJN juga  mendorong pelamar dari reporter lepas dan staf dari semua jenis organisasi media – internasional, nasional, lokal, dan berbasis komunitas.

20 hibah ini akan diberikan dalam dua kelompok. 10 hibah akan diberikan dengan anggaran rata-rata $1.450, dan 10 hibah lainnya akan diberikan dengan anggaran rata-rata $1.250. Secara umum, aplikasi dengan anggaran yang lebih kecil akan lebih kompetitif, tetapi akan dipertimbangkan jumlah hibah yang lebih besar untuk cerita menggunakan pendekatan inovatif atau investigasi yang mungkin lebih mahal dan memakan waktu.

Hibah akan diberikan pada bulan Februari dengan harapan bahwa semua cerita akan diterbitkan paling lambat akhir Agustus. Pelamar harus mempertimbangkan waktu ini ketika menyusun rencana kerja mereka.

Semua pelamar diminta untuk memberikan anggaran terperinci dengan pembenaran untuk jumlah yang diminta menggunakan template yang telah disediakan. Pertimbangkan semua kebutuhan dalam pelaporan ini dengan mempertimbangkan anggaran biaya yang rasional. Seperti perjalanan dan akomodasi. Cerita juga sebaiknya diproduksi dengan peralatan yang sudah dapat diakses oleh pelamar (termasuk kamera, drone, pencahayaan, tripod, dll.) dan lebih memilih anggaran yang tidak mencakup peralatan dalam jumlah besar.

Kami mendorong wartawan untuk mengikuti praktik terbaik untuk Covid-19 saat berada di lapangan sehingga Anda tidak membahayakan diri sendiri atau orang yang Anda wawancarai. Jika perlu, Anda harus memasukkan biaya terkait Covid, seperti tes atau alat pelindung diri, dalam anggaran Anda.

Cerita dapat diproduksi dalam bahasa apa pun. Namun, pelamar yang ingin menulis atau membuat cerita dalam bahasa lokal mereka juga harus menyertakan terjemahan bahasa Inggris.

Tenggat waktu proposal : 8 Februari 2022

Lengkapnya, silakan klik https://earthjournalism.net/opportunities/indigenous-environmental-journalism-story-grants-2022

Banner image : AMAN

Peladang di Kalimantan Barat, berupaya beradaptasi dengan perubahan iklim yang ikut mengubah masa tanam serta hasil panen yang didapat. Inovasi coba dicari dan dilakukan.

Adriana Kumon, 47 tahun, bersama puluhan wanita di Dusun Melayang, Desa Sahan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dalam sebulan ini sibuk pergi ke ladang. Di sana mereka menyiangi lahan secara bergotong royong. Luas lahan yang disiangi satu hingga dua hektare.

Suara Kumon terdengar gusar saat membagi cerita soal kegiatan berladangnya belakangan ini. Sejak 2018, penghasilan dari berladang menurun drastis. Biasanya dalam sekali panen mendapat 2 ton padi. “Itu dulu, sekarang susah,” ucap Adriana Kumon kepada Liputan6.com.

Sebelum 2018, Kumon berbagi, sehektare ladang bisa menghasilkan 25 ton padi kering. “1 ton padi saja udah untung sekarang. Diserang hama.” Dia bilang, perubahan cuaca yang terjadi di kampungnya menyebabkan masa tanam dan panen padi bergeser.

“Seharusnya awal bulan September memulai tanam,” ucapnya mengingat perubahan cuaca dari panas lalu hujan secara tiba-tiba.

Pergeseran masa tanam juga diakui Damianus Nadu, 61 tahun, Tetua Hutan Adat Dayak Pikul, Melayang. Berladang sudah menjadi bagian dari kehidupannya. “Berladang bagi kami menjaga kearifan lokal. Mengapa? Karena dari kecil saya diajarkan menanam padi di gunung oleh bapak saya,” ucap Nadu.

Padi pulut, saga, merah, sumat, pelawang, makasoy, mabah, panyanggung, urut, maju, labuh, berua, pelao sangking, buan, itulah berbagai jenis padi yang ditanam di sana. Namun beberapa waktu belakangan masa menanam padi di tempatnya mundur ke awal Oktober.

“Belale dalam bahasa Dayak kami yang artinya gotong royong ibu-ibu,” imbuh Damianus sembari menambahkan belale itu beranggotakan 20 ibu-ibu.

Hasil panennya lumayan. Sawah seluas 9 hektare bisa menghasilkan 18 ton padi. Semuanya disimpan di lumbung. Tahun 2018 perubahan iklim terasa menggerogoti produksi. Namun penyimpanan hasil panen di lumbung masih mencukupi buat kebutuhan setahun.

Masyarakat adat Dayak di sana tidak pernah membeli beras. Selain ke ladang, warga juga merawat pohon tengkawang dan karet. Belale sudah ke ladang sejak pagi hingga pukul empat sore. Dalam tujuh bulan mereka baru bisa menuai panen dari ladang.

“Alam menyediakan semuanya. Maka, kami sepakat di sini menjaga alam yang lestari,” kata Damianus Nadu.

Di tempat lain, tepatnya Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Sapiah, 60 tahun menuturkan penurunan panen akibat serangan hama. Dari satu hektare dia mendapatkan hasil 10 karung beras. Setiap karung bobotnya mencapai 50 kilogram.

“Saya tak tahu jenis hama menyerang ladang padi,” tuturnya saat menanam padi jenis langsat.

Sejak kecil, Sapiah dan Satimah, saudara kandungnya sudah akrab dengan kegiatan berladang. Beda dengan kebiasaan muda mudi jaman sekarang yang sulit diajak ke ladang. “Bapak dan ibu saya dulu selalu ajak kami berladang,” tuturnya.

Pengalaman itu membuat Sapiah selalu mengingatkan anak-anaknya untuk belajar menanam padi di ladang. Peladang senior lainnya, Alim, 70 tahun menyatakan, keluarganya harus terus meladang untuk memastikan keberlanjutan hidupnya. “Tidak berladang, tidak makan,” seloroh pria yang menggantungkan hidupnya dari lahan seluas dua hektare ini.

Masa berladang, ungkap Alim, biasanya mulai pada Juli. Namun saat ini mundur ke awal Oktober. “Kena banjir ini lahannya bulan kemarin,” kata Alim.

Soal panen, Alim mengingat betul masa-masa panen dari lahan seluas dua hektare bisa mencapai 50 karung. Namun sejak 2018 lalu, produksinya menurun drastis. “Ini dua hektare, (hasilnya) 10 karung,” ujarnya.

Simak liputan Aceng Mukaram selengkapnya di https://www.ekuatorial.com/

Banner image : Sapiah (50 tahun), wanita peladang dari Desa Desa Sungai Enau, memperlihatkan benih padi yang akan ditanam. Foto : Aceng Mukaram/Liputan6.com

Hutan Papua Munci Mitigasi Krisis Iklim adalah kompilasi hasil karya jurnalistik dari jurnalis Papua, peserta Journalist Fellowship 2021 yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa),didukung oleh Ekuatorial.com

Buku ini selain sebagai pendokumentasian cerita-cerita lingkungan dari Tanah Papua yang dihasilkan dari kerja jurnalistik jurnalis Papua. Juga memacu semangat jurnalis lokal untuk terus menggali cerita-cerita lainnya terkait isu lingkungan dan perubahan iklim di Tanah Papua. Sehingga dapat menyadarkan publik secara luas mengenai pentingnya menjaga sumber daya alam di Tanah Papua sebagai bagian dari upaya memperlambat laju perubahan iklim.

Upaya Pemerintah Kota Jambi mengurangi emisi karbon dan dampak perubahan iklim dengan mengajak pengantin baru menanam pohon di Taman Hutan Sejuta Cinta.

Semut merah berbaris melintasi tanah basah. Akar pohon sebesar lengan yang menyeruak dari dalam tanah, tak menghalangi iring-iringan semut. Tampak rombongan semut melipir di akar pohon lalu menaiki batang kekar dengan kulit yang kasar. Tak lama berselang, rombongan semut menyebar ke sela-sela kulit kayu. Di puncak pohon setinggi 10 meter itu, burung Merbah (Pycnonotidae) berkicau kelaparan.

Pohon dengan lingkar batang sebesar paha orang dewasa atau berdiameter sekitar 20 centimer ini bernama mahoni (Swietenia mahagoni). Dia tumbuh cepat di alam bebas. Sepasang pengantin sedang kasmaran telah menanamnya di jantung hutan kota. Tanda cinta dari pasangan pengantin itu kini sudah berumur delapan tahun.

Pohon mahoni menjadi yang pertama kali ditanam oleh pasangan pengantin yang menikah di Kota Jambi pada 2013. Hal ini bertepatan setelah pemerintah mengeluarkan aturan Taman Hutan Sejuta Cinta seluas lima hektare. Setiap orang yang hendak menikah pun, mulai sejak itu, ‘dipaksa’ menanam pohon sebagai syarat tambahan untuk menikah.

Aturan tambahan ini mendapat respons beragam dari pasangan pengantin yang hendak membangun bahtera rumah tangga. Sebagian kecil pengantin keberatan. Mereka menganggap hanya akal-akalan pemerintah untuk menarik uang ‘pelicin’ dari pasangan pengantin.

Pemerintah bergeming, tetap kokoh melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa manfaat menanam pohon adalah untuk masa depan anak cucu. Pohon yang ditanam berguna untuk menyerap racun yang dihasilkan kendaraan bermotor. Dengan demikian, udara di perkotaan akan semakin bersih.

“Saya sama sekali tidak keberatan. Dan mendukung pemerintah menangani kerusakan lingkungan dan mengurangi efek gas rumah kaca,” kata Suci Mahayanti, warga Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.

Suci, yang baru menikah pada 12 September 2021 ini, mengaku sangat mendukung program menanam pohon dari pemerintah. Menurutnya, sebagai warga kota yang terkadang mengabaikan persoalan lingkungan selama dia hidup, kini diberikan kesempatan untuk ‘bertobat’ dengan menanam pohon.

Kendati kecil, kata isteri dari lelaki bernama Rendi Akbar ini, setidaknya kita telah berkontribusi dalam merawat Bumi yang sakit. Pada intinya, Suci ingin berguna untuk lingkungan. Untuk itu, dia menanam pohon rambutan di Taman Hutan Sejuta Cinta.

“Sebelum memutuskan pohon yang akan ditanam. Saya coba cari tahu, tentang Taman Hutan Sejuta Cinta. Rupanya di sana, sudah ada monyet dan hewan-hewan. Jadi pohon buah adalah pilihan terbaik,” Suci menjelaskan.

Suci berharap niat dan perbuatan baiknya itu akan berdampakn positif bagi kehidupan rumah tangganya. Cita-citanya, seperti pohon yang ditanam, cinta mereka akan terus tumbuh, semakin kuat, dan memberi manfaat kepada orang banyak.

Program menanam pohon dari pemerintah, kata Suci, harus konsisten diberlakukan terus kepada pasangan pengantin. Sebab Kota Jambi terus berkembang sebagai kawasan urban, lalu pertumbuhan perumahan yang tak terbendung, semakin mempersempit ruang terbuka hijau.

Rimbun pohon di hutan kota, sambung Suci, mampu menjaga kualitas udara tetap bersih dan sehat dengan menyerap emisi karbon, sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim.

Pengantin lain, Aulia Fadli, yang menikah pada 2015, mengaku sempat keberatan dengan aturan yang meminta pasangan pengantin menanam pohon. Fadli merasa pemerintah memaksa warga yang tak bersalah menanggung dosa puluhan perusahaan yang menjadi biang kerok kebakaran hutan.

“Itu artinya perusahaan yang makan mewah di suatu pesta, kita warga biasa yang disuruh cuci piringnya,” kata Fadli dengan nada kesal.

Awalnya Fadli keras hati dan memilih menikah di kota lain. Namun, setelah dibujuk sang calon istri, Fadli luluh.

Menurut istrinya, Fadli bercerita, menanam pohon bukan perkara membersihkan dosa orang lain, tetapi menjadi contoh kecil gerakan perubahan. Agar orang-orang menyadari pentingnya menjaga lingkungan, terutama keutuhan hutan yang sangat berguna untuk keberlanjutan kehidupan manusia.

Simak laporan Suwandi selengkapnya di https://www.ekuatorial.com/

Banner Image : Pohon mahoni setinggi 10 meter dengan diameter sekitar 20 sentimeter ini ditanam pasangan pengantin pada 2013 lalu, tepat setelah program Taman Hutan Sejuta Cinta diluncurkan Pemerintah Kota Jambi. Foto : Suwandi/Kompas.com

Laju deforestasi secara nasional yang turun pada periode 2019-2020, tidak membuktikan tata kelola hutan di Indonesia berkelanjutan belum berjalan dengan baik. Pengurangan tutupan hutan justru terus terjadi di 10 provinsi yang kaya hutan.

Salah satu bukti bahwa deforestasi masih terjadi adalah dari laporan yang diterbitkan Auriga Nusantara berjudul ‘Menatap ke Timur: Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua’.

Laporan yang dirilis pada Februari 2021, mengungkap tren deforestasi pada 2015-2019 justru terjadi di provinsi yang kaya hutan (forest-rich provinces) yakni Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Aceh, Maluku, dan Maluku Utara.

Provinsi tersebut memiliki 88 juta hektare tutupan hutan alam nasional atau mewakili 80% dari seluruh tutupan hijau di Indonesia.

“Saat ini, tren deforestasi sedang mengarah ke Indonesia bagian timur. Hal ini akan mengancam luasan tutupan hutan yang seharusnya diperuntukkan untuk kawasan konservasi pada provinsi provinsi tersebut,” ujar Timer Manurung, Ketua Auriga Nusantara, dalam diskusi media “Transparansi dan Anti korupsi dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia, yang diselenggarakan Yayasan Auriga Nusantara dan ID COMM, pada Kamis (16/12/2021).

Timer menambahkan tren tersebut juga terlihat pada aplikasi Mapbiomas Indonesia
(http://platform-map.nusantara.earth/) yang dikembangkan Auriga Nusantara.

Dibangun bersama jejaring masyarakat sipil di dalam negeri dan bekerja sama dengan Mapbiomas Brazil dan Woods & Wayside International, peta ini bisa melihat transisi luas tutupan hutan dan penggunaan lahan dengan lebih akurat.

Data yang ditangkap Mapbiomas Indonesia pada 2015-2019 menunjukkan terjadinya transisi lahan yang cukup signifikan. Diantaranya, peralihan hutan menjadi menjadi mangrove sebanyak 532 hektare, tanaman hutan 185,831 hektare, tumbuhan non hutan sebanyak 1,7 juta hektare, kelapa sawit sebanyak 416.277 hektare, dan pertanian lain sebesar 2,7 juta hektare.

Total deforestasi dalam rentang waktu tersebut mencapai sekitar 5,2 juta hektare yang hanya menyisakan 96 juta hektare formasi hutan.

“Mapbiomas Indonesia terus diperbaharui seiring tahun berjalan, artinya akan terus ditampilkan deforestasi pada tahun-tahun mendatang. Termasuk menambah klasifikasi lahan yang ditampilkan, dan tutupan lahan di daerah aliran sungai sehingga terlihat korelasi antara deforestasi dengan banjir yang terjadi,” tambahnya.

Timer Manurung menilai, deforestasi yang diperkuat hukum (legal deforestation) akan menjadi tren ke depan di Indonesia. Soalnya, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini justru melegalkan upaya-upaya deforestasi.

Ia menyebutkan, Pasal 84 PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dinilai membolehkan pelepasan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi untuk Proyek Strategis Nasional.

Sementara itu, Prof Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) tata kelola hutan dan sumber daya alam di Indonesia yang sarat dengan korupsi yang mengakar dan melembaga dalam sistem pemerintahan.

Hasil riset tahun 2013 mengenai suap di perusahaan kehutanan masih terjadi hingga hari ini, konflik lahan dan hutan bertambah meluas, demikian pula tumpang tindih penggunaan hutan dan lahan secara sistematis terus terjadi hingga mencapai 77 juta hektare.

“Korupsi dalam pelaksanaan tata kelola selain dilaksanakan melalui penggunaan instrumen negara (state capture corruption) misalnya melalui penetapan pasal-pasal dalam peraturan-perundangan, juga melalui pelemahan fungsi-fungsi lembaga negara (institutional corruption). Ironinya semua itu berjalan sesuai dengan peraturan dan pedoman kerja, dan tidak ada yang melanggar hukum,” ujarnya.

Menurutnya, korupsi ini bukan dilakukan dengan cara barter atau quid pro quo, tetapi melalui regulasi dan prosedur resmi yang dijalankan oleh lembaga resmi. Selain mempermudah dan melonggarkan prosedur izin, juga memperlancar jalannya izin, tetapi lembaga perizinan tidak mampu mengendalikan izin-izin yang dikeluarkannya di lapangan.

State capture corruption ini dapat pula berupa internalisasi berbagai jenis peraturan daerah, termasuk mengurangi luas kawasan lindung dalam tata ruang, memudahkan kelompok usaha tertentu untuk menjalankan bisnisnya di daerah, maupun penetapan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dalam peraturan daerah.

“Ini mengakibatka lemahnya penegakan hukum serta pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, karena semua itu berjalan sesuai dengan peraturan-perundangan,” jelasnya.

Transparansi syarat utama ekonomi eksploratif dan berkelanjutan

Merefleksikan lemahnya aspek kelembagaan yang menyuburkan korupsi, Dr. Rimawan, peneliti Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga seorang aktivis antikorupsi menyampaikan pandangannya.

Menurutnya, salah satu persyaratan kemajuan sebuah negara adalah aspek
kelembagaan yang kuat, sehingga bisa menjamin perkembangan ekonomi dan memberikan manfaat sesungguhnya bagi kesejahteraan rakyat.

Pada negara maju, aspek kelembagaan mengatur tata hubungan antar elemen masyarakat, sehingga menurunkan aspek korupsi. Akhirnya, potensi negara untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat akan berhasil.

“Saya mengamati bahwa struktur ekonomi Indonesia sejak 221 tahun hingga sekarang masih didominasi ekonomi ekstraktif. Natural resource curse hypothesis terjadi di perekonomian Indonesia, negara dengan kandungan sumberdaya melimpah cenderung tidak memiliki sistem kelembagaan yang baik, sehingga pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut suboptimal dan tertinggal dari negara yang justru tidak memiliki sumberdaya alam,” ujarnya.

Menurut laporan jurnal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dirilis pada 24 Maret tahun 2020, di sektor perkebunan sawit ditemukan potensi pajak yang tidak dipungut oleh pemerintah sekitar Rp 18,13 triliun pada tahun 2016. Padahal, potensi pajak di tahun tersebut bisa mencapai Rp 40 triliun.

Salah satu faktor penyebab rendahnya penerimaan negara tersebut, yaitu rendahnya tingkat kepatuhan pajak, yang mana kepatuhan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi hanya 6,3% dan WP Badan sebesar 46,3% (KPK, 2016).

Rimawan menekankan bahwa pandemi menciptakan kontraksi ekonomi di seluruh dunia. Semua negara menerapkan budget defisit, kebutuhan mengkompensasi masyarakat akibat pandemi meningkat, namun rasio pajak mengalami penurunan drastis akibat kontraksi ekonomi.

Modal finansial menjadi sangat langka sejak pandemi dan akan terus berlaku hingga 5-10 tahun mendatang. Kelangkaan modal dapat diminimalisasi dengan menggerakkan modal sosial, namun modal sosial hanya berjalan jika ada kepercayaan. Kepercayaan adalah fungsi dari integritas dan transparansi.

Membangun modal sosial dalam jangka panjang hanya akan berhasil jika integritas dan transparansi dilakukan secara konsisten antar waktu.

Ditambah lagi, sekarang tuntutan dari dunia internasional sudah semakin tinggi, dimana keberlanjutan menjadi elemen utama dalam ekonomi. Semua sektor akan terdorong menuju kepada green economy (ekonomi hijau) atau blue economy (ekonomi biru) yang menempatkan dampak lingkungan dan sosial setara dengan dampak ekonomi.

“Inilah momentum perubahan ekonomi Indonesia guna memutus rantai ekonomi ekstraktif menuju ke struktur ekonomi alternatif yang lebih mendukung ke arah pembangunan berkelanjutan. Jadi, sekarang semuanya kembali lagi kepada pemerintah untuk menentukan arah pembangunan Indonesia kedepannya. Sebagai tuan rumah G20, komitmen Indonesia sebagai negara yang semakin bermartabat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan akan
semakin disorot. Maka, sudah saatnya rakyat bisa menikmati hasil pembangunan secara adil dan mencapai tingkat kesejahteraan yang seharusnya mereka nikmati dari negara yang kaya ini,” tutup Rimawan.

Disadur dari https://asiatoday.id/read/indonesia-gagal-hentikan-laju-deforestasi-dan-korupsi-di-sektor-sumber-daya-alam

Perbedaan data tingkat akurasi berbeda dari ke lima institusi dan lembaga penelitian yang mengukur angka laju deforestasi Indonesia 2001-2020, menimbulkan polemik. Terlebih setelah pemerintah melalui Presiden Jokowi menyampaikan laju deforestasi Indonesia yang turun di kurun waktu tersebut.

Selain KLHK, terdapat empat lembaga penelitian dunia yang mengukur laju deforestasi, diantaranya University of Maryland, European Commision JRC, Atlas Nusantara (Tree Map) dan Map Biomass yang melakukan penelitian dalam periode 2001 – 2020.

Data dari KLHK angka total kerusakan dalam satuan hektare mencapai 14.126.900, sementara University of Maryland 9.872.207, kemudian European Commission-JRC 22.450.801, Altlas Nusantara 10.012754 dan Map Biomass 13.065.825.

”Pemerintah Indonesia tetap mengklaim bahwa deforestasi berhasil ditekan dengan adanya kebijakan moratorium perizinan perkebunan sawit, pertambangan dan HTI,” papar Kiki Taufik Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace dalam diskusi publik dengan tema “Membuka data dan Informasi Deforestasi Secara Terang Benderang” yang diselenggarakan secara daring oleh The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), pada Jumat , 10 Desember 2021

Kiki Taufik menambahkan, sejauh ini belum ada itikad baik dari Pemerintah Indonesia untuk menekan laju deforestasi. Pemerintah dalam klaim yang disampaikan kepada publik menyatakan mampu menurunkan laju deforestasi atau kerusakan hutan. Padahal penurunan laju kerusakan hutan karena adanya kebijakan moratorium penggunaan hutan dan lahan gambut.

“Data deforestasi di Indonesia meningkat dari sebelumnya 2.45 juta hektare (2003-2011) menjadi 4.96 juta hektare (2012-2020). Dari data bisa terlihat, bahwa sejak adanya kebijakan moratorium, justru kita kehilangan hutan. Kalimantan dan Sumatera yang cukup masif kerusakannya,” kata Kiki Taufik dalam paparannya.

Dalam kondisi kejadian kerusakan hutan yang cukup masif ini, pihaknya melihat pada peta data Mapsevice milik  KLHK, tidak semua data yang disajikan oleh pemerintah dapat diakses oleh publik,

Sementara itu, dalam paparannya, David Gaveau dari TheTreeMap mengatakan, ada dua perbedaan dari penyajian data yang dilakukan lembaganya. Pertama, terkait akurasi penggunaan data dan akurasi prosedur.  Data yang disajikannya, terupdate setiap 6 hari sekali sedangkan, data yang dimiliki oleh  pemerintah Indonesia bisa 16 hari.

“Dirjen KLHK mengatakan tidaklah salah Presiden Jokowi mengklaim telah berhasil menekan angka kehilangan lahan hutan. Data terakhir pemerintah menunjukkan bahwa deforestasi saat ini adalah yang terendah dalam kurun waktu 20 tahun,” kata David.

Pihakny amenegaskan tidak setuju dengan KLHK yang mencatat kehilangan lahan sebanyak 115.460 ha karena deforestasi tahun 2019-2020 karena angka tersebut diperkecil.

“Kami tidak tahu, data siapa yang salah. Sebenarnya kami ingin mengajak pemerintah untuk menyamakan persepsi terkait pemantauan, data ini dan kemudian sama-sama mengevaluasi untuk mengambil langkah-langkah tepat,”imbuhnya.

David menambahkan, mengawal hutan menjadi tanggung jawab bersama, salah satunya dengan adanya transparansi data untuk mencegah kerusakan hutan lebih parah lagi. “Memang benar ada perbedaan data dan informasi terkait deforestasi, tetapi bahwa ada terjadinya kerusakan hutan adalah nyata, belum terlambat untuk fokus menyelamatkan hidrologi,” lanjut David.

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), menggelar diskusi publik tentang informasi dan data tentang deforestasi hutan di Indonesia. Diskusi publik tersebut mengundang Dirjen Planologi  Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha Agung Sugardiman.  David Gaveau ilmuwan dari TheTreeMap, Kiki Taufik dari Greenpace Indonesia dan Akademisi dari UGM Prof. Ahmad Maryudi, tetapi sampai diskusi dimulai, kedua narasumber dari KLHK dan Akademisi UGM tidak dapat dikonfirmasi untuk memaparkan pandangannya.

Rochimawati, Ketua Umum SIEJ mengatakan, perbedaan pembacaan data dan informasi deforestasi di Indonesia baik dari pemerintah maupun sejumlah lembaga telah menimbulkan polemik. Peran jurnalis dan media harus mampu menjadi jembatan.

“SIEJ memfasilitasi semua pihak untuk menemukan titik terang, agar publik mamahami data dan informasi deforestasi yang telah dpublikasikan itu,” kata Rochimawati.

Krisis iklim di Indonesia membutuhkan dukungan besar khususnya dari pemerintah. Salah satunya adalah transparansi data untuk menekan laju deforestasi hutan melalui berbagai kebijakan, diantaranya mengevaluasi perizinan penggunaan lahan untuk perkebunan sawit, HTI dan pertambangan, penguatan fungsi hutan dan lahan gambut, serta mengevaluasi proyek nasional yang dapat mengancam keberadaan hutan.

Narahubung : Eni Muslihan 0819-5798-3295

Polemik data deforestasi masih menyita perhatian publik, setelah Greenpeace Indonesia mengkritik pemerintah yang mengklaim prestasi pemerintah dalam penanganan deforestasi di Indonesia seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam COP26 UNFCCC di Glasgow, November 2021 lalu. Pun saat menjawab pertanyaan wartawan BBC beberapa waktu lalu.

Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, tidak ada yang salah dari ucapan presiden soal klaim deforestasi terendah selama 20 tahun terakhir.

Sementara itu, Greepeace Indonesia menyatakan data deforestasi justru meningkat dari sebelumnya 2,45 juta ha (2003-2011) menjadi 4,8 juta ha (2011-2019). Terkait penurunan angka kebakaan hutan dan lahan pada 2020-2021, menurut Greenpeace hal ini disebabkan oleh gangguan anomali fenomena La Nina (tahun baah), bukan sepenuhnya hasil upaya langsung pemerintah.

Bagaimana membuka dan membaca data deforestasi di Indonesia ?

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menggelar diskusi publik dengan tema “Membuka data dan Informasi Deforestasi Secara Terang Benderang.”

Hari / tanggal : Jumat , 10 Desember 2021
Waktu : 12.50 – 15.30 WIB
Tempat : Zoom Meeting (bit.ly/Webinar_MembukaData_Deforestasi)

Diskusi ini disiarkan melalui Live Streaming Youtube Greepeace Indonesia

Hadir sebagai narasumber :

  1. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, MSc (Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan-KLHK)
  2. Kiki Taufik (Greenpeace Indonesia)
  3. David Gaveau (TheTreeMapScientist)
  4. Prof. Ahmad Maryudi (Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM)

Ikuti Diskusi webminar ini!

Narahubung :
Eny Musliha (SIEJ) +628195798329
Email : Sekretariat@siej.or.id

Tondano – 50 peserta dari jurnalis anggota The Society of Indonesian Environmental Journalists SIEJ Simpul Sulut, jurnalis pemula, perwakilan organisasi dan kelompok peduli lingkungan mengikuti Jambore Jurnalistik Lingkungan Pertama, di Ketama Adventure Park, Desa Touliang Oki, Kabupaten Minahasa, Sulut, Jumat – Minggu (26-28/11/2021).  

SIEJ Simpul Sulut menginisiasi kegiatan kali pertama ini dengan tema “Perkuat Literasi Selamatkan Bumi” untuk mengajak dan mengedukasi jurnalis dan publik peduli terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim.

Selama tiga hari pelaksanaan jambore, seluruh peserta mendapat beragam materi dari sejumlah narasumber kompeten. Seperti materi ketrampilan jurnalisme lingkungan dan pemahaman isu-isu lingkungan terkini.   

Sebut saja Barthe Karouw,  Kepala Seksi Pengelolaan Sampah DLH Daerah Sulut yang memaparkan tentang kondisi Lingkungan di Sulawesi Utara dan Jull Takaliuang, aktivis lingkungan yang juga Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa, Sulut.

Pada hari ketiga, peserta dipertemukan dengan Yosep Ikanubun, Ahli Pers sekaligus jurnalis Liputan6.com untuk memberikan pembekalan materi Jurnalistik Dasar dan Kode Etik. Serta materi Fotografi dari Denny Taroreh, fotografer asal Sulut dan  Supardi Bado, pimpinan media Sulawesion.com dengan materi ketrampilan videografi.

Kegiatan ini juga menghadirkan Yunita Siwi dan Ririn, perwakilan dari Yayasan Selamatkan Yaki yang memaparkan materi spesies endemik dan permasalahannya,  Billy Gustafianto Lolowang dari Yayasan Tasikoki, serta Fachriany Hasan dan Rispa Yeusy Anjeliza, staf Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Seksi II Gorontalo.

Tak hanya itu, panitia mendatangkan narasumber dari unsur perusahaan dengan menghadirkan Marthen Sorongan, perwakilan PT Cargil Indonesia di Amurang, untuk memberikan perspektif keberpihakan perusahaan pada isu lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Serta Dukungan Stakeholder Bagi Lingkungan Hidup di Sulut yang dibawakan Danny Repi, Kasubid Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mewakili Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut, dan kehadiran AKP Alfrets Tatuwo, Kabag OPS Polres Minahasa mewakili jajaran Polda Sulut.

Rochimawati, Ketua Umum SIEJ mengapresiasi SIEJ Simpul Sulut yang menggelar kegiatan offline skala besar dengan protokol kesehatan ketat, di saat pandemi Covid-19.  Ochi, sapaan akrab redaktur Viva.co.id ini mengatakan, aktifnya SIEJ Simpul Sulut ini mendorong Simpul SIEJ di wilayah lain untuk giat menggelar program kerja.

“Kami mendorong  kegiatan-kegiatan terkait isu lingkungan di daerah. Kegiatan Ini menunjukkan program kerja SIEJ tidak hanya top down karena keaktifan anggota,” jelas Ochi saat membuka Jambore Lingkungan Pertama ini.  

Findamorina Muhtar, Koordinator SIEJ Simpul Sulut berharap, kegiatan ini menjadi oase bagi para peserta untuk lebih memahami persoalan lingkungan di Indonesia melalui karya jurnalistik.

“Harapannya bermunculan jurnalis-jurnalis muda, pers kampus dan komunitas pegiat lingkungan yang peka dan mau menulis tentang isu lingkungan hidup dan lebih paham melihat isu lingkungan khususnya di Sulawesi Utara,” harap Finda yang juga Pemimpin Redaksi BeritaManado.com saat menutup Jambore Lingkungan pertama ini.

Jambore Lingkungan ini juga menjadi momentum untuk mempromosikan topik-topik lingkungan hidup yang berkualitas dan layak diketahui publik. Sehingga akan muncul partisipasi publik dalam memantau persoalan lingkungan hidup khususnya di wilayah Sulawesi Utara.

Bersamaan dengan perhelatan Jambore Lingkungan, SIEJ Simpul Sulut juga mendeklarasikan Komunitas Jurnalis Peduli Sumber Daya Air (JP-SDA). Noufriadi ‘Adi’ Sururama dan Rafsan Damapolii terpilih sebagai ketua dan sekretaris Komunitas yang diinisiasi sebagai bagian dari untuk meliterasi masyarakat agar ikut menjaga dan melestarikan sumber daya air yang ada di Sulawesi Utara.  

“Kami berada pada kerja-kerja bersama masyarakat dan semua pihak untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan dan pencemaran. Kami menggunakan jalur literasi untuk mengedukasi masyarakat akan keberlangsungan dan pelestarian sumber daya air,” ucap Adi dan Rafsan di hadapan peserta Jambore.

Adi menambahkan, komunitas JP-SDA menjadi kepanjangan tangan SIEJ Simpul Sulut yang bergerak meliterasi publik agar melek lingkungan khususnya pada isu sumber daya air. Kerja-kerja literasi ini nantinya akan melibatkan berbagai unsur di masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut berpartisipasi menjaga kelestarian air melalui literasi.

“Aksinya adalah edukasi, membagikan semangat pelestarian sumber daya air lewat tulisan berita dan mengajak para pegiat sungai, pegiat lingkungan, pencinta alam bahkan siapa saja yang merasa terpanggil untuk belajar bersama,” imbuhnya.

Denny Taroreh selaku penggagas komunitas ini menjelaskan, JP-SDA bisa menjadi salah satu opsi dalam penuntasan masalah kerusakan sumber daya air. Edukasi dari gerakan ini menjadi penting, karena memang menjadi kebutuhan sesuai perkembangan teknologi digital.

“Salah satu kelemahan para pegiat lingkungan di Sulut adalah  bernarasi baik secara terbuka maupun di media sosial, padahal ini penting sebagai ajakan agar masyarakat menunjukkan kepeduliannya. Di era digital,  narasi penting untuk mengubah mindset dan mengendalikan opini publik pada persoalan lingkungan,” jelas Dentar, sapaan akrab pegiat “Kuala” ini.

Di akhir kegiatan, panitia memilih dua peserta terbaik, yaitu Fardy Fransisco dari Komunitas Northsula dan Safril Abarang dari HMI MPO. Serta melakukan penanaman pohon sebagai bagian dari peringatan Hari Pohon Sedunia yang tiap tahun diperingati setiap tanggal  21 November.

Paparan materi oleh narasumber dalam perhelatan Jambore Lingkungan Pertama yang berlangsung di Ketama Adventure Park, Desa Touliang Oki, Kabupaten Minahasa, Sulut, Jumat – Minggu (26-28/11/2021). Foto : Supardi Bado
Paparan materi oleh narasumber dalam perhelatan Jambore Lingkungan Pertama yang berlangsung di Ketama Adventure Park, Desa Touliang Oki, Kabupaten Minahasa, Sulut, Jumat – Minggu (26-28/11/2021). Foto : Supardi Bado
Paparan materi oleh narasumber dalam perhelatan Jambore Lingkungan Pertama yang berlangsung di Ketama Adventure Park, Desa Touliang Oki, Kabupaten Minahasa, Sulut, Jumat – Minggu (26-28/11/2021). Foto : Supardi Bado
Ketua Umum SIEJ membuka kegiatan Jambore Lingkungan Pertama. Foto : Supardi Bado
Peserta Jambore Lingkungan Pertama yang terdiri dari anggota SIEJ Simpul Sulut, jurnalis pemula dan pegiat lingkungan di Sulawesi Utara. Foto: Supardi Bado

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menyelenggarakan kegiatan Editor Meeting dengan tema Pasca-COP26: Komitmen Indonesia atasi krisis iklim melalui perdagangan karbon, pada Sabtu (27/11/2021).

Kegiatan seri ke-3 yang berlangsung virtual ini merupakan ruang temu para editor dari berbagai media di Indonesia dengan narasumber di bidang lingkungan mulai dari pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga akademisi sebagai upaya untuk mendorong peran media dalam menyuarakan isu perubahan iklim setelah perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi PBB terkait Perubahan Iklim, COP26 di Glasgow, Skotlandia.

Dalam pertemuan COP26 lalu, beberapa negara yang sudah meratifikasi (Paris Agreement) sepakat memulai mengadopsi Artikel 6 Persetujuan Paris yang membahas tentang pembiayaan untuk implementasi mitigasi perubahan iklim, terutama melalui mekanisme pasar dan nonpasar.

Kuki Soejachmoen, Co-Founder & Executive Director Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) dalam pemaparannya mengatakan, beberapa hal menarik dari hasil kesepakatan COP26 di Glasgow terkait Artikel 6 Pasal 6.2 Persetujuan Paris, diantaranya, persoalan definisi dan satuan unit untuk transfer kredit karbon.

Dari awal, hal ini tidak terdefinisikan dengan jelas, sehingga mudah untuk diinterpretasikan berdasarkan pendapat pihak masing-masing.

“Persoalan tersebut mempertanyakan terkait unit satuan transfer kredit karbon antar negara apakah hanya dalam unit satuan GRK? Akhirnya diputuskan bahwa kerjasama transfer ini boleh dilakukan tidak hanya dalam unit gas rumah kaca, tetapi juga boleh dilakukan dalam bentuk lainnya seperti kerjasama export-import listrik (kwH)”, kata Kuki.

Artikel 6 Persetujuan Paris tersebut juga membuka peluang kerjasama internasional dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Indonesia direncanakan akan menerima pendanaan iklim dari negara-negara maju diantaranya dari Asian Development Bank (Rp 356,4 triliun), Climate Incentive Fund (Rp 35,6 triliun), dan Inggris (Rp 6,8 triliun). Sehingga perlu ada implementasi hasil yang dilakukan secara transparan agar indikator keberhasilannya dapat terukur secara kualitatif maupun kuantitatif.

Pada kesempatan sama, Peneliti Gambut Center for International Forestry Research (CIFOR) Daniel Murdiyarso mengatakan, penurunan emisi dan penyediaan dana untuk mengatasi perubahan iklim adalah dua sisi koin yang harus dimainkan para pelobi industri atau swasta yang memengaruhi proses negosiasi.

Mekanisme pendanaan yang dituangkan dalam Artikel 6 Persetujuan Paris yang telah disepakati akan memberikan peluang kepada negara berkembang untuk memperdagangkan kredit karbon dari proyek-proyek penurunan emisi. Meskipun nantinya mereka juga akan dibayang-bayangi  target penurunan emisi domestiknya.

Pertemuan COP26 di Glasgow juga sempat membahas terkait upaya pengendalian iklim melalui sektor kelautan.

Melihat hal ini, Indonesia sebagai salah satu negara dengan wilayah mangrove terbesar menyimpan potensi mitigasi perubahan iklim melalui pemanfaatan inisiatif blue carbon, yang juga tertuang dalam Updated Nationally Determined Contribution (NDC).

Daniel mengatakan bahwa blue carbon merupakan ekosistem yang menyimpan begitu banyak karbon, dimana di dalamnya termasuk mangrove dan lamun.

“Kita punya banyak sekali mangrove dan terbesar di dunia begitu juga seagrass. Riset kami meringkas bahwa ekosistem ini menyimpan 3-5 kali karbon dari ekosistem hutan primer di daratan. Kita bisa mengatasi sea level rise dan gain karbon pada saat yang bersamaan dengan memanfaatkan blue carbon. Ini peluang besar untuk mendorong laju penurunan emisi global”, kata Daniel.

Lebih lanjut Daniel berharap, media dapat membantu memberikan informasi dan mencerahkan masyarakat terkait isu-isu lingkungan, terutama yang berdasarkan data saintifik.

Pada editor meeting kali ini, Ketua Umum SIEJ Rochimawati turut menyampaikan paparannya yang fokus pada peran media dalam mendorong isu perubahan iklim yang menjadi ancaman global.

Rochimawati yang juga berkesempatan menghadiri pertemuan COP26 lalu, sebagai penerima fellowship terpilih dari Internews menjelaskan bahwa media berperan dan  memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pemahaman kepada publik dalam mengawal komitmen pemerintah pasca-COP26.

“Penting sekali untuk terus menggaungkan isu-isu lingkungan oleh rekan-rekan media sebagai pihak yang konsisten mengedukasi dan memberikan informasi kepada publik, terutama dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti”, ujar Rochimawati.

SIEJ berharap melalui kegiatan Editor Meeting ini, media lokal maupun nasional terus memiliki semangat untuk mengawal komitmen mitigasi perubahan iklim setelah  pertemuan internasional tersebut. (*)

Narahubung :

Rochimawati (ochi.april@gmail.com)

Ketua Umum SIEJ