Populasi badak Sumatra saat ini diperkirakan kurang dari 100 ekor.  Kawasan Leuser Aceh, merupakan kantong populasi yang masih viabel, yang memungkinkan keberlanjutan reproduksi spesies yang sehat.  Sedangkan di Lampung, jumlah populasi maupun keragaman genetik sangat terbatas (terisolasi).

Hal ini diungkapkan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno dalam acara  Media Briefing Penerapan Teknologi Berbantu dalam Konservasi Badak Sumatra yang diselenggarakan  TFCA-Sumatera, Yayasan KEHATI bekerja sama dengan Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) secara virtual, (21/9)  dalam rangka memperingati hari Badak Sedunia 22 September 2021.

“Berbagai upaya kami lakukan untuk menyelamatkan dan melindungi badak dari ancaman kepunahan. Ada kerja-kerja yang terbuka dan surveillance. Pemerintah berharap pada penjagaan penuh kawasan  untuk melindungi populasi, survei trajectory dan pemanfaatan teknologi,” jelas Wiratno.

Direktur Program TFCA-Sumatera, Samedi, menambahkan,  penerapan teknologi diperlukan untuk membantu menyelamatkan satwa yang terancam punah sebagai bagian dari upaya perlindungan satwa. “Jangan sampai 25 tahun mendatang kita terpaksa mengumumkan kepunahan badak”, ujar Samedi yang juga mengingatkan kondisi ini dapat terjadi seperti  badak Sumatra di Malaysia yang dan dua tahun dinyatakan punah.

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena kemampuan satwa bercula ini untuk bereproduksi yang sangat terbatas dipengaruhi banyak faktor termasuk faktor intrinsik pada badak itu sendiri.

Pakar Teknologi Reproduksi Berbantu, Assisted Reproductive Technology (ART), Muhammad Agil menyebutkan, teknologi ini diperlukan untuk meningkatkan populasi satwa khususnya badak Sumatra dan mulai diaplikasikan di Indonesia sejak 2019 sebagai pelaksanaan mandat dokumen Rencana Aksi Darurat Sumatra.

“Bisa jadi kepunahan bukanlah akhir dari segalanya (extinction is not forever), karena teknologi ini memungkinkan untuk menyambung kesinambungan hidup populasi yang nyaris atau bahkan telah punah di alam, sepanjang kita masih punya stok plasma nutfah di dalam apa yang disebut bio-bank (cryo-preservation),” jelas staf pengajar Fakultas Kedokteran Hewan IPB University ini.

Menurut Agil, selama ini badak Sumatra sulit berkembang di alam karena populasi yang tersebar dalam kantong-kantong kecil bersifat non-viabel dan sangat terisolasi.   Jumlah yang sedikit dan kawasan habitat cukup luas menyebabkan badak di alam sulit untuk bertemu dan kawin (Allee effect).  Di seluruh dunia keberhasilan pengembangbiakan di lingkungan ex situ (captive) secara alami sangat lambat dan baru menghasilkan 5 anak badak selama 40 tahun.  

“Ini sangat mengkhawatirkan jika tidak dibarengi dengan penggunaan teknologi reproduksi. Selain itu, badak Sumatera juga mengalami masalah patologis dan penyakit (seperti adanya kista serta tumor pada rahim dan leher rahim badak betina, yang disebabkan oleh alee effect,” imbuhnya.”  

Sebelum badak di alam sama sekali musnah, Program darurat pencarian dan penyelamatan (search and rescue) badak pada populasi yang terisolasi dan tidak viable pun dilakukan dengan cara memindahkan satwa liar ini ke fasilitas pengembangbiakan seperti SRS.

Di pusat seperti ini, program ART dapat diaplikasikan untuk mengumpulkan materi genetik dan memastikan keragaman genetiknya (heterozygositas) dan dapat dipastikan tidak akan terjadi perkawinan antar kerabat.  Pengumpulan bahan genetik dilakukan dalam bentuk stok semen beku, embrio dan induced-pluripotent stem cell sebagai cadangan untuk menghasilkan anak-anak badak baru.  Aktivitas seperti ini telah masuk dalam peta jalan ART dan Bio-bank Badak Sumatra tahun 2021-2026 yang disusun KLHK.

Namun tentunya faktor etika tetap harus diperhatikan.  Tidak serta merta  kekayaan hayati dapat dimanipulasi dengan mengumpulkan materi genetik lalu dikembangbiakkan hingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan di alam.  Perlu dijaga keanekaragaman genetik agar dapat dipastikan keberlanjutan populasi badak yang sehat.

Tak ingin mengulangi sejarah Malaysia, sejumlah langkah preventif diambil Pemerintah antara lain dengan membangun suaka badak sebagai zona perlindungan menyeluruh (full protection zone).

“Seperti di Taman Nasional Gunung Leuser.  Saat ini ada satu fasilitas pengembangbiakan Badak Sumatra (Sumatran Rhino Sanctuary) di Taman Nasional Way Kambas yang dianggap cukup berhasil dalam mempertahankan dan menghasilkan anakan badak baru, walaupun dirasakan sangat lambat, hanya menghasilkan dua anakan dalam waktu lebih 10 tahun,” imbuh Samedi.  

Selain itu, konsorsium Badak Utara yang dipimpin oleh Forum Komunikasi Leuser tengah membangun fasilitas pengembangbiakan badak  di kawasan Leuser Timur, Aceh.  Pendanaan proyek ini berasal dari program TFCA-Sumatera yang merupakan program di bawah perjanjian bilateral pengalihan utang untuk lingkungan antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia untuk mendukung program konservasi di Indonesia khususnya spesies dan bentang alam penting di Sumatra.

Dedi Yansyah, koordinator konsorsium Badak Utara mengungkapan, saat ini proses pembangunan fasilitas pengembangbiakan badak (SRS) masuk tahap  studi kelayakan berikut kajian zoonosis-nya.  Fasilitas ini diharapkan dapat rampung pada akhir Desember 2021.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Wali Nanggroe Aceh, Pangdam dan unsur pemerintah Aceh Timur mendukung proyek ini.  Bupati Aceh Timur  berkomitmen  mengalokasikan kawasan seluas 7.302 Ha di Alue Timur, Leuser untuk konservasi badak di Aceh.  

“Kunci konsep pembangunan SRS adalah pelibatan masyarakat mengelola dan menjaga kelestarian badak secara berkelanjutan”, harap Dedi.

Indra Eksploitasia, Direktur KKH KLHK menambahkan, kebijakan pemerintah dalam mengembangkan suaka dan ART adalah program pengembangbiakan di dalam lingkungan terkontrol yang terprogram dan terkoneksi dengan program konservasi in situ.  Pemerintah menyebutnya program “ex-situ linked to in-situ conservation”. Jika pembiakan ini berhasil, anakan badak maupun satwa liar lainnya akan dikembalikan ke alam sehingga semua pihak harus menjamin perlindungan terhadap habitatnya sehingga aman  pada saat dilepasliarkan kembali.

Banner Image : Salah satu badak Sumatera yang ada di Suaka Rhino Sumatera, Taman Nasional Way Kambas. Foto diambil dari website http://tfcasumatera.org/masih-mungkinkah-menyelamatkan-badak-sumatera/

Selain memiliki manfaat ekologi, mangrove juga dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan. Oleh masyarakat Tidore Kepulauan, tanaman ini telah dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan tradisional secara turun-temurun.

Deretan perahu ketinting mengapung di muara sungai di Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Kamis, 29 Juli 2021. Perahu nelayan ini dalam kondisi tertambat. Sekitar 700 meter ke arah Selatan, berdiri delapan unit rumah warga dalam kondisi tidak terawat. Sebagian masih berdiri kokoh dan sisanya sudah rata dengan tanah.

Menurut Kepala Desa Toseho, Taufik Khalil, ke delapan rumah warga Desa Toseho ini ditinggal kosong karena sering dihantam banjir rob setiap tahunnya. Warga desa pesisir yang dikenal sebagai kampung tua Toseho tersebut terpaksa pindah sejauh 2 kilometer dari pantai.

“Migrasinya penduduk ini dimulai sejak tahun 1997. Kemudian pada 2001, banjir rob terparah terjadi lagi dan membuat kurang lebih 400 jiwa lebih memilih mengungsi. Hingga sekarang, kurang lebih 900 jiwa sudah keluar dan pindah ke kampung baru Toseho,” kata lelaki 29 tahun itu.

Letak kampung tua Toseho berhadapan langsung dengan laut dan membelakangi hamparan Hutan Mangrove yang berada di pesisir kecamatan setempat.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, luas tutupan Hutan Mangrove Indonesia pada 2020 mencapai 3.490.000 hektare atau 21 persen dari total luas tutupan hutan mangrove di dunia. Dari luas ini, sebanyak 2.673.548 ha dalam kondisi baik dan 637.624 ha lainnya dalam kondisi kritis.

Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah atau Bapelitbangda Kota Tidore Kepulauan mencatat, luas Hutan Mangrove di Tidore Kepulauan sebesar 1.729 ha atau 0,0495 persen dari luas mangrove nasional. Luasan tersebut tersebar di tujuh pulau, yaitu Pulau Tidore seluas 14,18 ha, Pulau Maitara 4,51 ha, Pulau Mare 11,88 ha, Pulau Woda 47,56 ha, Pulau Raja 15,92 ha, dan Pulau Guratu 37,43 ha. Sisanya di wilayah Halmahera bagian Tengah sebesar 1.597,52 ha.

aufik bilang, hutan mangrove di desanya memiliki peranan yang sangat penting. Karena menjadi tempat hidup dan berkembangnya siput popaco yang dapat dijadikan lauk untuk konsumsi harian dan sumber pendapatan masyarakat.

“Karena ada orang dari desa lain selalu datang mencari bia (siput) popaco di sini (Desa Toseho),” katanya.

Disamping itu, lanjut Taufik, tanaman mangrove juga dimanfaatkan sebagai keperluan makanan ternak kambing dan bahan pengobatan tradisional.

Ramli Abdullah, biang (tetua) Desa Toseho mengaku, selalu mengambil tanaman mangrove di sekitar Kampung Tua Toseho untuk keperluan pembuatan obat. Karena disitu terdapat berbagai jenis tanaman mangrove yang telah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional secara turun-temurun, ujar perempuan 60 tahun yang memperoleh pengetahuan pengobatan itu dari orang tuanya.

“Dari kecil saya sudah lihat papa (ayah) menggunakan mangrove untuk pengobatan, selain itu nenek saya juga seorang biang desa yang selalu melakukannya,” tutur perempuan yang akrab disapa Mama Li ini, ketika disambangi di rumahnya, Kamis, 29 Juli 2021.

Ia menceritakan, selama ini mangrove digunakan sebagai bahan obat untuk beberapa penyakit, di antaranya sakit perut, keseleo, mengembalikan fungsi indera pengecap, dan membersihkan darah nifas selesai bersalin.

Simak laporan Apriyanto Latukau di website ekuatorial.com

Banner Image : Hutan Mangrove Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tampak pada Kamis, 29 Juli 2021. Foto : Apriyanto Latukau/Kieraha

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bekerja sama dengan Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa) mengundang jurnalis yang bekerja di wilayah Timur Indonesia untuk mengikuti Journalist Workshop dan Fellowship “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim”.

Program ini merupakan program peningkatan kapasitas jurnalis yang khusus diperuntukkan bagi jurnalis multi platform yang meliput di wilayah Sorong dan Jayapura.

Jurnalis dapat mengangkat isu yang berkaitan dengan tema besar “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” seperti kehutanan, masyarakat adat, kearifan lokal, dan krisis iklim di Papua.

Workshop akan berlangsung selama dua hari secara offline pada 1-2 Oktober 2021 untuk wilayah Sorong dan 5-6 Oktober 2021 untuk wilayah Jayapura.

Adapun syarat mengikuti workshop ini :

  1. Jurnalis tetap maupun lepas dengan pengalaman kerja minimal dua tahun
  2. Mendapat rekomendasi dari editor atau redaksi
  3. Bersedia mematuhi protokol kesehatan Covid-19

Untuk menjadi peserta workshop, Anda dapat mengisi dan mengirimkan formulir lamaran melalui link: 
https://bit.ly/WorkshopKehutananPapua.

Deadline pengisian Formulir Pendaftaran adalah 23 September 2021.

Jurnalis yang lolos seleksi berhak mengikuti workshop selama dua hari.

Informasi lengkap di:
www.ekuatorial.com
www.siej.or.id
Instagram/FB/Twitter: @siej_info

Peserta juga dapat menghubungi:
Dedi +62 821-9893-7005 (Wilayah Sorong) dan Hans Kapisa +62 853-4488-0321 (Wilayah Jayapura).

Media di Indonesia harus memberikan perhatian lebih terhadap isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama dalam penegakan hukumnya. Ini penting mengingat karhutla terus menerus terulang dari tahun ke tahun. Sementara upaya penegakan hukumnya masih minim.

Hal ini disampaikan Rochimawati, Ketua Umum The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), saat membuka diskusi “Editors Meeting: Peran Media untuk Menyuarakan Penegakan Hukum Isu Karhutla di Indonesia,” yang diselenggarakan SIEJ secara virtual, Sabtu (28/8).

Menurutnya, upaya itu salah satunya dengan mengundang para editor media untuk melihat isu karhutla dan agenda media agar isu ini terus mendapat perhatian media.  

“Kami berharap apa yang kita diskusikan hari ini dapat bersama mengawal penegakan hukum dalam isu karhutla. Mari kita bedah bersama kontribusi apa yang dapat dilakukan terutama bagi para jurnalis yang memiliki peranan penting dalam pemberitaan dan peliputan untuk senantiasa mengawal isu karhutla,” ujarnya.

SIEJ melihat karhutla merupakan bagian dari krisis lingkungan dan mengakibatkan dampak yang luas, serius, dan bersifat langsung terhadap Kesehatan masyarakat, perekonomian, terganggunya aktivitas manusia, keseimbangan ekologi, dan kerusakan lingkungan hidup.

Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan harus dilakukan secara serius, bersamasama (kolaboratif), dan bersinergi oleh seluruh komponen masyarakat termasuk media massa dalam menyuarakan isu tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 yaitu 1.649.258 hektar (ha), dan tahun 2020 seluas 296.942 ha. Kebakaran lahan dan hutan besar di Indonesia pernah terjadi pada tahun 2015 dan menjadi perhatian dunia internasional. Luas lahan dan hutan yang terbakar mencapai 2,6 juta ha.

Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) KLHK yang hadir dalam diskusi mengatakan, selama 5-6 tahun belakangan ini pemerintah telah menangani karhutla dengan lebih baik. Hal ini ditunjukkan dari jumlah hotspot pada Januari-Agustus 2021 yang mengalami penurunan dari 1.482 titik menjadi 673 titik di periode yang sama dibandingkan tahun lalu.

“Ini bukan berarti kita harus lengah. Kita harus terus bekerja, memastikan bahwa karhutla ini mempunyai trend penurunan di Indonesia ini. Kami melihat Karhutla dalam konteks dampak terhadap lingkungan sangat serius dan juga lintas batas,” kata Rasio dalam pemaparannya.

Pada tahun 2020 tidak terjadi transboundary haze akibat asap karhutla, Rasio berharap Indonesia dapat terus menjaga hal serupa di tahun mendatang.

Sementara itu, Boy Even Sembiring, Manajer Kebijakan dan Hukum Lingkungan WALHI menyebut, ada ketimpangan penegakan hukum karhutla di Indonesia karena logika kapitalisme. “Masih banyak yang harus dibenahi, di sini media memiliki peran penting untuk memberikan tekanan penegakan hukum karhutla agar pemahaman dan informasi dapat meluas di masyarakat” kata Boy.

Mengutip data BPS, dalam paparannya Boy mengatakan selama hampir 18 tahun, ada pertumbuhan izin sektor kehutanan dan pelepasan untuk investasi hingga 78,78 persen dari total luas izin dan pelepasan. Bahkan, ketimpangan kepemilikan lahan pada 2013 saja mencapai 0,68. Artinya, satu persen rakyat Indonesia menguasai 68 persen sumber daya lahan.

Revolusi Riza, Deputy Editor in Chief CNN Indonesia TV mengatakan, media di Indonesia menghadapi beberapa tantangan besar dalam meliput pemberitaan karhutla, khususnya terkait penegakan hukum.

“Kami dihadapkan dengan banyak tantangan seperti lokasi, kemampuan tim peliput, peralatan, akses ke Narasumber, serta tekanan sales marketing. Karena itu, liputan kolaboratif yang melibatkan semua unsur, termasuk publik, bisa menjadi solusi dalam memajukan peliputan penegakan hukum yang lebih menyuarakan urgensi kepentingan bersama” kata Revo.

Sejalan dengan fungsi sebagai media menurut UU No. 40 Tahun 1999 yaitu untuk menyediakan informasi dan kontrol sosial, media memiliki kunci penting, termasuk  dalam memberitakan peliputan penegakan hukum karhutla.

Diskusi “Editors Meeting: Peran Media untuk Menyuarakan Penegakan Hukum Isu Karhutla di Indonesia,” yang diselenggarakan SIEJ secara virtual, Sabtu (28/8/2021)

30 organisasi masyarakat sipil internasional dan nasional mengirim surat kepada investor Asia Pulp & Paper (APP), anak usaha Sinar Mas Group, untuk menghentikan rencana penambahan kapasitas pabrik hingga tiga kali lipat.

Surat itu mengingatkan investor pabrik pulp, bahwa peningkatan kapasitas pabrik OKI Mill di Sumatera Selatan berisiko mengancam kesehatan jutaan warga di Asia Tenggara dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Selain itu, usulan penambahan kapasitas akan mempersulit pengendalian kebakaran, penanganan konflik sosial, dan pengurangan deforestasi di Indonesia sehingga akan memperkecil kemampuan Indonesia memenuhi komitmen iklim Kesepakatan Paris.

Pada Juni 2021 OKI Mill mengumumkan penawaran obligasi senilai Rp.4 Triliun dengan tujuh penjamin emisi efek (Underwriter), antara lain  BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan BRI Danareksa Sekuritas.

Surat tersebut pada dasarnya mengingatkan para investor gagasan peningkatan kapasitas pabrik OKI Mill ini berisiko secara finansial sehubungan dengan model bisnis APP yang tidak patuh pada prinsip keberlanjutan.

APP hingga kini masih terhubung pada lebih dari seratus konflik dengan masyarakat lokal dan memiliki jejak kerusakan sosial, dengan risiko finansial tersembunyi sebesar antara USD 0,7 – 5,7 milliar.

Separuh kayu yang dipasok ke OKI Mill selama ini berasal dari gambut-kaya-karbon yang dikeringkan sehingga lahan tersebut terdegradasi dan sangat mudah terbakar. Sebagian besar area pemasok ini mengalami kebakaran berulang yang turut mengakibatkan bencana asap yang berdampak pada kerugian ekonomi ratusan triliun dan  tingginya kematian dini.

APP, bagian dari Sinar Mas Grup, dimiliki oleh Keluarga Widjaja, yang tokoh utamanya, Eka Tjipta Widjaja, merupakan orang terkaya ketiga di Indonesia dengan kekayaan bersih Rp 120 triliun lebih saat meninggalnya tahun 2019. Paper Excellence, tercatat juga sebagai bagian dari Sinar Mas Group dan dimiliki Keluarga Widjaja, saat ini sedang membeli perusahaan pulp raksasa Amerika Utara, Domtar.

Data Forests & Finance, sebuah database yang memantau investasi komoditas yang berisiko terhadap kehutanan termasuk pulp dan kertas, lima besar investor APP adalah Vanguard (Rp 1,3 Triliun), Blackrock (Rp 936 miliar), Dimensional Fund Advisors (Rp 691 miliar), Japaneses Government Pension Fund GPIF (Rp 288 miliar), JP Morgan Chase (Rp 187 miliar).

Organisasi masyarakat sipil, termasuk WALHI, AURIGA, Greenpeace, Rainforest Action Network dan belasan lainnya dari Indonesia meminta investor untuk “mendesak Sinar Mas dan APP menghentikan rencana peningkatan kapasitas pabrik OKI Mill hingga korporasi ini membuktikan adanya rencana jangka panjang pemenuhan bahan baku yang kredibel dan dapat ditinjau secara terbuka serta memenuhi komitmen lingkungan dan sosial yang dijanjikannya.

Banner image : greenpeace.org ( foto diambil dari artikel : Greenpeace Putuskan Hubungan Setelah APP/Sinar Mas Terkait Kembali Praktik Deforestasi )

Orangutan adalah salah satu satwa endemik Indonesia. Ada tiga spesies orangutan yang ditemukan di Indonesia, yaitu orangutan Sumatera (Pongo abelii), orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dan orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis). Namun, ketiga spesies orangutan Indonesia berstatus kritis (Critically Endangered/CR) berdasarkan daftar merah Serikat Internasional untuk Pelestarian Alam atau IUCN.

Menurut data Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), lembaga yang berfokus pada konservasi orangutan, jumlah populasi orangutan di Indonesia hanya tersisa 73 ribu individu pada 2016. Beberapa faktor yang menyebabkan satwa yang tergolong mamalia dan primata ini menghadapi ancaman kepunahan antara lain konversi habitat, perdagangan ilegal, hingga kebakaran hutan dan lahan. Mirisnya, masih banyak warga yang belum menyadari pentingnya menjaga orangutan untuk tetap berada di habitatnya. Orangutan malah dipelihara, dibunuh, bahkan dijadikan tontonan.

Keberadaan orangutan di habitat alaminya membantu regenerasi dan keseimbangan ekosistem hutan. Orangutan menebar biji tumbuhan sisa makananya di sekitar hutan. Kebiasaan mereka membuat sarang dengan memetik daun dan dahan yang membantu ketersediaan matahari di hutan hujan tropis yang lebat dan gelap. Orangutan turut menjaga ketersediaan makanan, oksigen, bahkan kayu bagi manusia.

Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelamatan dan perlindungan orangutan di Indonesia, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melakukan wawancara dengan CEO Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), Jamartin Sihite, pada Kamis, 20 Agustus 2021.

Jamartin Sihite, CEO Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Foto : dokumentasi pribadi

Bagaimana awal mula Anda tertarik terhadap orangutan?

Latar belakang pendidikan saya sebenarnya pertanian. Lalu, pendidikan S2 dan S3 fokusnya pada lingkungan. Dulunya, saya dosen di Universitas Trisakti. Pada 2004, saya memutuskan untuk bergabung dengan penggiat konservasi TNC dan mulai bekerja di Papua dan Pulau Komodo. Suatu ketika, saya bertemu dengan ahli orangutan dan ditantang untuk melihat mata anak orangutan. Momen itu menjadi tatapan pertama saya pada anak orangutan, melihat matanya seperti kehilangan harapan.  Saat itu juga saya langsung jatuh cinta dan tertarik untuk membantu perlindungan orangutan.

Saya menyadari bahwa kita juga bisa belajar di luar kampus. Hal itu yang membuat saya kemudian memilih untuk mengundurkan diri. Bagi saya, konservasi adalah aksi nyata yang kecil, tapi berdampak besar bagi perlindungan satwa yang terancam punah. Dari situ, saya bergabung dengan program USAID yang berfokus pada perlindungan orangutan. Setelah itu, saya pindah ke Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) hingga saat ini.

Orangutan di setiap daerah memiliki keunikan masing-masing. Bisa dijelaskan apa saja perbedaan orangutan di tiap daerah yang ada di Indonesia?

Awalnya, kita memang hanya mengetahui dua jenis orangutan saja. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan tentang orangutan berkembang. Untuk wilayah Sumatera saja, awalnya cuma dikenal satu spesies orangutan saja, kemudian ditemukan spesies lain yang berbeda. Pertama yang ada di bagian Utara danau Toba, kedua yang ada di bagian Selatan danau Toba, tepatnya di kawasan hutan Batang Toru di Tapanuli. Satu spesies lainnya lagi ada di Kalimantan. Perbedaan yang mencolok antara spesies orangutan ada di kecerahan warna. Orangutan Sumatera lebih cerah, sedangkan semakin ke Timur warna orangutan semakin gelap. Perbedaan lainnya, orangutan di wilayah Sumatera jarang turun ke tanah karena ada harimau di habitat mereka. Sementara di Kalimantan, orangutan yang kami temukan justru kerap ada di tanah. 

Bicara habitat hidup orangutan, kondisi hutan menyempit karena perkebunan dan kebakaran hutan dan lahan. Dalam pantauan BOSF, bagaimana kondisi orangutan di Indonesia saat ini?

Kalau bicara orangutan, mereka hidupnya di hutan. Hampir 70 persen hidup orangutan berada di luar kawasan konservasi yang ditetapkan pemerintah. Habitat hidup mereka berada sekitar 0 – 700 meter di atas permukaan laut. Banyak orangutan yang hidup di daerah yang juga ditempati manusia. Ketika pembangunan dilakukan, maka konflik dengan orangutan sulit dihindari. Biasanya jika terjadi konflik dengan manusia, orangutan selalu kalah. Mereka kadang bisa dibunuh.

Indonesia mengenal dua kawasan hutan dalam tata ruang, yaitu kawasan budidaya kehutanan dan budidaya non-kehutanan. Ketika kawasan budidaya non-kehutanan dikonversi menjadi peruntukan lain untuk manusia, tetap dianggap sah secara hukum. Hal itu yang kemudian membuat orangutan kehilangan ruang hidup karena habitat mereka digunakan untuk peruntukan lain. Akibatnya, terjadi penurunan populasi orangutan. Masalah lainnya yang muncul seperti perdagangan ilegal lintas negara serta tren pemeliharaan orangutan di luar negeri.

Seperti apa  perdagangan orangutan itu terjadi?

Kami hanya mengetahui saat perdagangan itu telah terjadi. Pada 2006, saat kasus pengembalian 48 orangutan dari Thailand, pemerintah Indonesia membawa mereka pulang kembali ke Indonesia. Begitu juga dengan orangutan yang ditemukan di Kuwait. Secara kumulatif, BOSF menerima total 54 orangutan hasil repatriasi (yang dibawa pulang dari luar negeri). Peristiwa perdagangan ilegal ini terjadi lintas negara dan saat ini mayoritas perdagangan dilakukan di wilayah Timur Tengah, walaupun di Thailand juga masih tetap ada.

Anda tadi menyebutkan perilaku pemeliharaan orangutan. Bagaimana itu terjadi?

Masih ada pola pikir yang salah di masyarakat, di mana untuk sebagian orang memelihara satwa dilindungi dianggap keren. Seperti harimau dipamerkan melalui media sosial, maupun YouTube. Ada yang pelihara harimau Benggala, walaupun satwa itu tidak dilindungi, masyarakat kita mungkin tidak akan mencari tahu terlebih dahulu jenis harimau itu. Kalau orang Indonesia melihat itu, ada potensi ditiru untuk dipelihara. Saya pikir tindakan pamer satwa untuk dipelihara menghancurkan kerja-kerja konservasi yang kami dan kawan-kawan lakukan. Kami mencoba melakukan edukasi agar satwa dilindungi tidak punah, tapi satu sisi selebriti kerap pamer hewan peliharaan mereka. Itu tidak benar. Pelihara satwa liar itu tidak keren.

Bagaimana pola ancaman terhadap ruang hidup orangutan?

Polanya masih sama, meliputi konversi lahan, perdagangan ilegal, dan satwa langka dijadikan peliharaan. Untuk melakukan edukasi dan sosialisasi hukum, kita semua harus bekerja sama. Tidak bisa hanya mengandalkan NGO atau pemerintah saja. Perlu bantuan media, masyarakat, hingga ilmuwan. Bersama-sama melakukan konservasi orangutan.

Upaya apa saja yang BOSF lakukan untuk melestarikan orangutan?

Ketika ada yang melapor, kami bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bergerak bersama menyelamatkan orangutan. Orangutan ini kami rehabilitasi kemudian kami lepasliarkan ke alam bebas. Kami juga melakukan rehabilitasi lahan dan restorasi lahan gambut yang dibuka pada masa Soeharto. Kami melakukan restorasi bekas-bekas hutan yang dulunya habitat hidup orangutan. Tujuannya untuk mengembalikan hutan yang menjadi rumah orangutan.

Selain itu, kami juga punya program BOSF Goes To School. Program ini bertujuan untuk menyampaikan kepada anak-anak sekolah sedini mungkin tentang pentingnya menjaga orangutan. Kelak ketika mereka tumbuh besar menjadi pejabat, pebisnis, atau apa pun pilihan masa depan mereka, mereka lebih sadar tentang keberadaan orangutan.  

Sementara itu, kami juga mengajukan lisensi bekas Hutan Produksi (HPH) yang dikenal dengan HPH restorasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk direstorasi. Prosesnya sama dengan hak pengelolaan hutan (HPH). BOSF melalui Restorasi Hutan Orangutan Indonesia sudah mendapatkan 86.593 ha lahan dan sedang mengajukan izin untuk 50 ribu ha lahan lagi karena area restorasi pertama sudah hampir penuh daya dukungnya untuk orangutan yang sudah dilepasliarkan di sana. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kawasan bekas megarice project atau kawasan Mawas. Di sana ada sekitar 2 ribuan orangutan liar yang hidup di kawasan seluas 309.000 ha.

Di kawasan tersebut tidak boleh ada penebangan hutan. Ini bagian dari upaya kami menjaga habitat orangutan. Dari 2012 hingga Juli 2021, kami berhasil melakukan rehabilitasi dan melepasliarkan 485 orangutan.

Berapa populasi orangutan menurut data BOSF hingga saat ini?

Berdasarkan survei yang kami lakukan pada 2016, terdapat kurang lebih 73 ribu orangutan yang tersisa. Pembagiannya 14.290 orangutan di Sumatera, 800 di Tapanuli, dan 57.350 di Kalimantan.

Orangutan di kawasan konservasi orangutan BOSF. Foto:dokumentasi BOSF

Apa saja tantangan dalam melakukan konservasi orangutan?

Kami masih kesulitan mengedukasi warga. Tantangan lainnya pada pendanaan karena membantu keberlangsungan hidup orangutan tidak mudah dan tidak murah. Kami juga mencoba mengajak para pengusaha yang mengelola kawasan lahan di Kalimantan untuk bersama-sama melindungi orangutan. Hal ini masih sulit terwujud. Padahal kalau dicoba pasti ada jalan untuk bersama melestarikan orangutan.

Anda melakukan konservasi orang-utan selama bertahun-tahun. Bisa dijelaskan apa pentingnya orangutan bagi ekosistem hutan?

Pentingnya keberadaan orangutan sudah diakui oleh para peneliti. Orangutan seperti tukang kebun di hutan. Pada siang hari mencari buah untuk dimakan, lalu menyebar bijinya di sembarang tempat. Pada sore dan malam hari, mereka akan membuat sarang. Orangutan membuka kanopi hutan, sehingga sinar matahari bisa masuk ke hutan dan biji-bijian bisa tumbuh dan berkembang. Proses fotosintesis di kawasan hutan akan berlangsung dengan baik. Hutan juga menjadi lebih baik.

Hutan yang baik akan mengasilkan oksigen, air bersih, hasil hutan kayu dan non-kayu. Hutan yang baik berperan dalam pengendalian perubahan iklim. Siapa yang menerima manfaat ini? Ya, kita juga manusia.Menyelamatkan orangutan di hutan sama dengan menyelamatkan manusia. 

Menurut Anda apakah ada upaya serius pemerintah dalam melindungi orangutan?

Bersama pemerintah, BOSF bekerja melindungi orangutan sejak 30 tahun lalu. Kami melakukan kolaborasi. Pemerintah memiliki peran untuk mengeluarkan kebijakan dan aturan. NGO seperti kami dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar tidak melakukan pembangunan atau tidak memberikan izin perkebunan di area yang menjadi habitat orangutan sebagai langkah mitigasi. Menurut undang-undang, orangutan itu milik negara. Jadi, pemerintah punya peran penting.

Borneo Orangutan Survival melakukan kampanye kolaborasi melalui film dokumenter dan podcast. Bisa dijelaskan mengapa menggunakan medium tersebut?

Salah satu komponen penting dalam konservasi adalah komunikasi. Bagaimana pesan konservasi bisa diterima masyarakat umum. Kami menggunakan media podcast untuk menyasar generasi milenial karena ada banyak hal yang tidak tersampaikan jika menggunakan media tradisional. Kami mempelajari platform media sosial dan menyadari ketertarikan mereka pada podcast, YouTube, dan Instagram. Untuk mensosialisasikan tentang program konservasi BOSF, kami membutuhkan media tersebut. Harapannya, lebih banyak anak muda bisa bergerak bersama untuk menyebarkan informasi tentang orangutan.

BOSF juga kerap mengajak artis untuk ikut kampanye. Apakah hal itu membantu pelestarian orangutan untuk crowdfunding atau dukungan untuk membuat kebijakan baru?

Awalnya kami memang memiliki duta orangutan. Pada 2010, kami ubah dengan sebutan Campaigner Awareness. Jadi, siapa saja bisa mengkampanyekan kepedulian kepada orangutan. Satu hal yang selalu kami tekankan ketika artis ikut dalam kegiatan konservasi, orangutan butuh ke-artisan mereka untuk meningkatkan kesadartahuan masyarakat sebagai bagian dari anak bangsa. Untuk itu, kami tidak pernah membayar jasa mereka. Hal ini sebagai upaya untuk mengajak lebih banyak orang konsisten terlibat dalam melestarikan orangutan sesuai kapasitas masing-masing.

Bagaimana melestarikan keberadaan orangutan di Indonesia?

Jaga hutannya, biarkan hutan tetap ada supaya orangutan tetap ada. Jika 100 pebisnis saja yang punya area pengelolaan yang mengkonversi hutan atau yang mengelola hutan mau menyumbang 100 hektar lahan, maka kita bisa pastikan masih ada hutan yang terjaga.

Bicara anak muda, bagaimana mengajak mereka terlibat dalam menjaga hutan dan orangutan?

Kami masuk ke cluster yang mereka pahami. Dulu kami tidak tertarik menggunakan IG live, podcast maupun Tiktok. Kami sadar bahwa kami harus berubah dan mengikuti tren generasi milenial. Kami mencoba memodifikasi pesan dengan bahasa yang mereka pahami, dengan terus mengkampanyekan pesan bahwa melindungi orangutan di hutan itu keren. Aksi menjaga orangutan itu keren.

Lalu apa saja yang bisa dilakukan anak-anak muda untuk terlibat aksi nyata untuk orangutan?

Pertama, mereka bisa ikut adopsi orangutan dan membantu ketersediaan makanan bagi orangutan. BOSF membuka diri terhadap donasi dan adopsi. Saat ini ada 9 orangutan yang bisa diadopsi, yaitu Taymur (7 tahun), Jelapat (6 tahun), Monita (3 tahun), Bumi (5 tahun), Mema (6 tahun), Topan (4 tahun), Davi (6 tahun), Kopral (15 tahun), dan Shelton (14 tahun).

Kedua, mereka bisa berpartisipasi hanya dengan menggunakan smartphone untuk kampanye bersama melalui like, share,dan comment. Kalau cocok dengan program BOSF, mereka bahkan boleh bergabung bersama kami. Tapi, jangan mikir mau kaya jika bergabung dengan BOSF, tapi mau hati gembira.

Menurut Anda, bagaimana masa depan orangutan di Indonesia?

Kalau ada yang beranggapan dalam 10-20 tahun orangutan akan punah, kami justru yakin orangutan masih akan ada bahkan dalam 100 tahun lagi. Persoalannya, bagaimana habitat mereka dapat terjaga? Kami berharap orangutan jangan sampai punah. Kita harus sadar bahwa orangutan itu adalah harta kita. Habitat dan orangutan harus kita jaga bersama. Ini tugas kita sebagai anak bangsa.

***

Peduli orangutan? Dengan membeli merchandise di https://www.orangutan.or.id/shop , kalian ikut membantu upaya konservasi orangutan di Indonesia, lho! Yuk, bersama kita dukung program perlindungan dan penyelamatan orangutan.

Banner Image : Orangutan bernama Amber di Kawasan konservasi orangutan BOSF. Foto : Dokumentasi BOSF

Sempat ikut merambah hutan Bukit Cogong, Nibuansyah kini berbalik menjadi koordinator penyelamatan hutan yang kaya tanaman kayu tembesu tersebut.

“Sudah sampai ya, tidak tersesat kan? Tinggal ikutin jalan aspal. Mobilnya digeser sedikit ke kiri, ada banyak ranting di pohon-pohon tinggi ini. Biasanya, penduduk sini, sudah tahu di mana posisi parkir,” kata pria yang muncul dari jalan setapak di pintu masuk kaki bukit.

Sapaan nan ramah dilontarkan saat mengetahui ada kunjungan para tamu. Pria kelahiran 1963 ini mengetahui betul, jika yang datang tersebut ialah orang asing, alias bukan penduduk setempat. Kedatangan pada malam hari bukan masalah. Karena ia telah menyediakan kamp yang juga merupakan tempat tinggalnya bersama keluarga.

Kamp dengan kontruksi bangunan sebagian dari kayu ini bisa disinggahi pendatang untuk sekadar melepas lelah dari perjalanan selama delapan jam dari kota Palembang, Sumatera Selatan.

Banyak pohon karet dan pohon hutan lainnya dengan ketinggian tertentu yang seolah menjadi pagar, pembatas jalan, dan barisan penerima para tamu di kaki bukit.

Tulisan Bukit Cogong ialah penanda telah memasuki kawasan bukit besar yang berada di sebelah barat lanskap Sumatera bagian Selatan ini. Tepatnya di Desa Sukakarya, Kecamatan Suku Tengah Lakitan (STL) Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas.

Malam itu, angin pun bertiup sedang, pertanda musim kemarau. Namun udara masih lembap. Kelembapan khas hutan tropis milik Indonesia.

Dengan penerangan yang cukup, sungguhan kopi hasil bumi bukit penyangga Taman Nasional Kerinci Sebelat, atau TN Kerinci Sebelat, ini menjadi pelengkap teman bertamu.

Sang penerima tamu adalah Koordinator Hutan Kemasyarakatan (HKM) Bukit Cogong, Nibuansyah. Siapa sangka, sang penjaga hutan ini dulunya adalah salah seorang perambah yang beroperasi di hutan bukit ini. Perambahan yang sempat menggunduli Bukit Cogong terjadi sejak tahun 1970-an.

Menyambut tamunya, Nibuansyah bersemangat bercerita mengenai masa lalunya tersebut. Saat jadi anggota kelompok perambah hutan di Bukit Cogong. Nada bicaranya semangat meski mengenang masa kelam.

Awalnya, mereka membuka permukiman sekaligus pertanian. Tentu, bermula di kaki bukit, namun lambat laut menyisir ke bagian atas bukit. Ia pun membongkar cerita rayuan pemodal yang membutuhkan banyak balok kayu ke Pulau Jawa. Saat itu, perambahan yang dilakukan juga didukung hak kelola pesirah atau marga.

Dahulu puluhan keluarga transmigrasi Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, tidak punya lahan garapan. Mereka mengusulkan hak kelola pada pesirah lahan adat Padu Raksa di Bukit Cogong. Sampai akhirnya pada 1963 permohonan itu dipenuhi dengan lahan kelola 105 hektare (ha). Beberapa waktu selanjutnya datang pula warga program transmigrasi yang mengelola lahan 50 hektare lainnya.

Simak laporan Tasmalinda selengkapnya di website https://www.ekuatorial.com/2021/08/mantan-perambah-hutan-yang-kini-menjaga-lanskap-bukit-cogong-1/

Banne Image : Lanskap Bukit Cogong. Foto :Tasmalinda

Baru-baru ini, 15 organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksin Bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan mengirim surat terbuka  kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Dinas PPPA, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kumham, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Kepala Dinas Kesehatan, di seluruh Indonesia.

Mereka meminta pemerintah membuka akses vaksin tanpa birokrasi rumit sehingga masyarakat adat dan kelompok rentan yang terkendala administrasi kependudukan karena tidak memiliki identitas, tetap dapat menerima haknya untuk mendapatkan vaksin sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Dalam siaran langsung (live) di akun resmi Instagram SIEJ_info, baru-baru ini, Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal AMAN bercerita kepada Rochimawati, Ketua Umum The Society of Indonesian Environmental Jornalists (SIEJ) tentang kondisi dan tantangan masyarakat adat di tengah pandemi Covid-19 dan bagaimana mereka bertahan.

Bisa dijelaskan apa itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ?

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) didirikan oleh para pemimpin masyarakat adat di Indonesia pasca kejatuhan pemerintahan Soeharto. Waktu itu ada 300 orang menyelenggarakan Kongres Masyarakat Adat. Tentu saja keanggotaannya adalah masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini anggota sebanyak 2.422 komunitas masyarakat adat, dengan jumlah warga  20 juta. Kami mempunyai 21 pengurus wilayah di tingkat propinsi, dan 115 pengurus di tingkat daerah.

Masyarakat adat ini adalah masyarakat yang masih mendiami wilayah adat, masih hidup sesuai tradisi dan pengetahuan dari leluhur.

Tentunya banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari urusan kebijakan, hingga teritori wilalyah adat.

Masyarakat di seluruh dunia adalah penjaga ekosistem yang terbaik di dunia. Termasuk di dalamnya hutan, gunung, dan laut. Kondisinya masih ada yang baik karena dijaga masyarakat adat. Ini perlu dipikirkan peran mereka terhadap kelestarian alam dan bumi.

Bagaimana masyarakat adat menjaga lingkungan?

Masing-masing masyarakat adat atau komunitas adat memiliki cara tersendiri, mempunyai pengetahuan tradisional yang kita mengenalnya sebagai pranata adat, hukum adat tentang bagaimana mengelola dan memanfaatkan alam dan keberlanjutannya.  

Kita ambil sesuatu dari alam ya secukupnya, jangan sampai alam menjadi rusak.Misalnya ambil satu pohon tanam seribu. Dan ini terjadi karena dilakukan kolektif di komunitas-komunitas adat dengan melibatkan musyawarah adat dan gotong royong. Mereka mempunyai aturan khusus tentang pelestarian lingkungan, alam dan sumberdaya.

Misal tradisi “sasi” di Maluku dan Papua yang digunakan sebagai cara untuk memastikan tidak ada Tragedy of the Commons, tidak ada sumber daya yang dieksploitasi. Sumberdaya di alam diangpap sebagai milik semua orang dan kemudian diambil secara berlebihan itu akan habis, hilang, punah dan secara sosial bisa menimbulkan konflik. Perembutan ini yang dihindari.

Seperti Sasi Lomba di Maluku yang dijaga Om Elly sebagai penjaga sasi. Kalau sasi sedang berlengsung, dipastikan sasi ini dihormati seluruh warga kampung Haruku. Beliau juga termasuk yang melakukan ritual sampa saanya buka sasi, melihat tanda-tanda alam dan ketika air bagus dan ikan datang. Ini semua bukan soal aturan saja tapi ada aturan bagaimana komunikasi dengan alam secara spiritual dan meminta perlindungan pada Sang Pencipta.  Katanya dengan begitu mereka bisa memanggil ikan. Mereka punya hal yang bisa kita pelajari bersama, biasana setelah panen maka hasil panen dikumpulkan dan yang pertama boleh mengambil adalah anak yatim, perempuan janda, orang sakit dan difabel. Setelah itu baru dibagi rata untuk warga. Ini juga salah satu yang membuat masyarakat adat bertahan selama pandemi.

Bagaimana kondisi masyarakat adat di saat awal pandemi hingga sekarang?

Sampai saat ini mereka masih mengalami keterisoalasian jarak, akses layanan kesehatan sehingga mengakibatkan masyarakat adat jadi rentan.

Kondisinya macam-macam. Tahun lalu sebelum pelaksanaan PSBB, AMAN sudah menyatakan lockdown. Kami tahu bahwa penyakit asing datangnya karena manusia yang bergerak. Kalau di wilayah adat ada orang masuk ke wilayah adat atau ada orang dari mereka yang ke kota dan mendapat virus itu kemudian membawanya masuk ke dalam. Ini yang disadari.

Menariknya, ada memori kolektif di masyarakat adat tentang pandemi di masa lalu. Seperti kalau saya waktu itu teringat kampuang Saya di Toraja ada ingatan “rak babiang”. Itu adalah peristiwa ketika banyak kematian, seperti ilalang yg rebah disaat bersamaan. Orang Toraja menganggap ritual kematian waktu dikubur itu sangat penting, tapi waktu itu banyak sekali kematian sehingga tidak sempat melakukan upacara adat yang pantas. Seperti sekarang tidak ada upacara adat.

Siang masih seha, sore meninggal. Ternyata itu adalah wabah flu spanyol. Dan itu masih terus diingat. Itu jadi dongeng Saya di waktu kecil dan sering diceritakan orang tua. Peristiwa itu hampir sama dengan yang terjadi sekarang. Banyak yang meninggal. Dulu itu 30% penduduk Toraja habis. Mungkin virus itu dibawa pedangang yang dibawa dari pesisir atau oleh orang Belanda. Ada banyak yang masih mengingat itu.

Makanya sejak tahun lalu banyak yang tinggal di kampung melakukan lockdown wilayah adat dan membatasi yang keluar. Kalau ada yang keluar pun, pintu masuk dan keluar dijaga dengan baik.

Kalau ada yang kembali dari kota, harus tinggal di hutan atau ladang selama dua minggu. Itu karantina bermartabat. Mereka yang di kota dipanggil pulang untuk mengantisipasi  di kota tidak bisa makan dan hidup dalam kondisi yang tidak baik. Tetua adat meminta mereka pulang dan semua kebutuhan pangan dijamin.

Jadi kondisi mereka relatif aman dari virus Covid-19?

Kita salah hitung karena kita pikir pandemi hanya 6 bulan. Stok makanan cukup dijamin 6 bulan. Stok pangan di kampung bermacam-macam, ada yang akan panen, ada yang  punya stok banyak bahkan bisa bertahun-tahun.

Stok pangan itu dipengaruhi kehadiran perusahaan di sekitarnya. Semakin dekat keberadaan perusahaan seperti tambang, sawit, maka stok itu makin terancam dan kampung makin tidak aman. Bahkan ada komunitas yang sudah tidak punya tempat menanam, jadi buruh pabrik. Seperti Orang Rimba itu harus dibantu karena hutan “sudah diambil” perusahaan, meskipun mereka karantina mandiri di hutan, tetap saja  stok pangan tidak cukup.

Itu yang terjadi tahun lalu. Ternyata pandemi ini hampir dua tahun belum selesai. Makanya menanam lagi. Jangan jualan makanan dulu, tahan karena kalau nanti ada krisis pangan, kita yang akan jadi lumbung, menyerahkan makanan ke tempat-tempat yang tidak punya makanan.

Ini terbukti waktu Palu gempa, masyarakat adat Ngata Toro yang bermukim di sekitar kawasan penyangga Taman Nasional Lore Lindu, membantu puluhan ton beras yang dipakai Gugus tugas AMAN untuk dibagiakan di luar kampung.

Mereka juga membantu melalui Serikat Tani anggota KPA dengan mengirim bahan pangan ke Jakarta untuk serikat buruh yang dipecat  perusahaan, dipotog gaji, dan yang terancam PHK. Yang menjaga bukan negara dan perusahaan tapi justru orang-orang kampung.

Itu pengalaman berharga. Jadi menanam, panen, simpan, makan. Kalau ada yang lebih baru dibagi-bagikan ke tempat yang tidak punya makanan. Konsep gotong royong itu yang membuat mereka bertahan selama pandemi. Dan beberapa tahun ini ada gerakan anak-anak muda pulang kampung. Mereka pulang kampung, yang awalnya di cerca kenapa kembali ke kampung. Tapi justru sekarang mereka yang berjaya dengan beternak,berkebun, bertani dan membuat sekolah adat. Bahkan menanam tanaman yang ditanam tapi tidak dimakan dan dijadikan nilai tukar atau barter dengan warga kampung lain.

Panen juga meningkat selama pandemi. Seperti masyarakat di Sakai yang notabenenya sedang “berkasus” dengan perusahaan dan rmasuk kategori terancam punah tapi selama pandemi, mereka justru panen hingga tiga kali. Ini fenomena yang sama sekali di luar teori pembangunan modern yang bertumbuh pada perusahaan.

Jadi produksi pangan jadi menignkat, penjaga ekosistem terbaik juga lumbung pangan dan kalau kita bicara ekonomi masa depan, hal baik ramah lingkungan itu ada di wilayah adat. Jadi masa depan kita sebenarnya ada di masyarakat adat.

Apakah ada laporan AMAN berapa jumlah masyarakat adat yang terpapar Covid-19 ?

Sampai Bulai Mei  masih bisa bernafas lega. Ternyata varian Delta ini mendekat ke wilayah adat. Virus ibarat mendekat di depan pintu. Sistem yang dibangun masyarakat adat selama ini sudah mulai merenggang tidak bisa menahan laju Covid. Masyarakat ingin lockdown tapi tidak memungkinkan karena kampung-kampung mereka dilewati aktivitas perusahaan, perkampungan pekerja perusahaan juga tidak diliburkan sehingga sangat rentan terekspose dan membawa ke kampung mereka tinggal.

Sudah banyak laporan, misal waktu kasus awal terjadi di Kalimantan Utara di Pulau Mamadau itu pulau terluar. Ada kampung Dobo sekarang sudah banyak kasus terpapar Covid. Padahal dari Dobo hanya bisa dijangkau sekitar 6 jam dengan perahu melewati Benjina. Dan itu kalau kita perhatikan di sana tidak ada fasilitas PCR. Hasil test PCR itu harus dikirim ke Ambon dulu.

Sebelumnya ada kepala desa yang meninggal karena Covid. Sekarang ini persoalan terbesar adalah fasilitas pemeriksaan PCR dan tracing. Jadi test kurang makanya kita juga tidak pernah tahu berapa yang sudah terkena Covid. Dari Sulawesi Tengah, di Bengkulu, di Kalteng banyak yang paling parah di sana. Belum lagi  kalau kita lihat kampung-kampung di dekat sub urban seperti gaya hidup perpindahan orang Toraja, satu buat upacara maka akan banyak sanak saudara yang ke sana karena hubungan sosial kekeluargaan yang tidak dibatasi administrasi. Pemerintah tidak bis amelarang upacara adat.

Bagaimana cara mengatasinya ? Bagaimana masyarakat adat menjaga diri untuk meningkatkan imunitas terlebih lagi disaat pandemi Covid ini tanpa bergantung pada negara ?

Banyak yang dilakukan masyarakat addat seperti misalnya dengan menjaga secara spiritual dengan berdoa.Mereka sudah berhitung karena menganggap penyakit aneh ini dan masing-masing masyarakat adat mempunyai ritual.

Juga memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayah adat dengan membuat ramuan tradisional. Tidak ada resep generik karena masing-masing kampung punya resep sendiri dan itu tidak perlu dipertentangkan karena ada sejak turun temurun. Misalnya ramuan daun sungkai yang digunakan hampir di seluruh wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Ada juga tabib dari Murung Raya yang menganjurkan konsumsi jeruk nipis dipanaskan dan diminum tiap pagi. Kalau kena flu, minum 3 kali sehari. Atau mandi dengan rebusan daun jeruk nipis dan daun kunyit. Jika di pegunungan Meratus, banyak warga yang memakan buah tertentu yang rasanya asam sekali jika mengalami gejala demam dan hilang penciuman. Bisa jadi buah itu punya kandungan vitamin C tinggi.

Ini juga tantangan bagi kita. Karena ini tantangan menjadi warisan leluhur pengetahuan praktik-praktiknya sehingga tidak pernah melalui uji klinis. Bagi masyarata adat ya udah itu dilakukan saja. Itu yang menjadi ritual kemudian ramuan-ramuan penguat imunitas bahkan ada yang coba dulu kalau ada penyakit asing begini cara mengobatinnya.

Ada bermacam-macam konsep perlindungan di masyarakat adat. Ada yang dibuatkan perisai sehingga virus tidak akan masuk, ada juga yang kemudian membuat bingung agar tidak bisa masuk kampung. Itu masih banyak yang melakukannya termasuk yang merasa cukup dengan ritual obat-obatan dari alam. Masyarakat tahu bahwa ini menyerang antibodi kita sehingga tabib-tabib banyak memproduksi ramuan-ramuan tradisional.

Sejauh ini apa upaya yang dilakukan agar masyarakat adat bersedia divaksin?

Ada inisiatif dari AMAN di Sekadau, Kalbar bekerja sama dengan pemda untuk vaksinasi masyarakat adat. Katanya disiapkan 200 tapi yang bisa divaksin hanya 47. Ini kita belum tahu alasannya. Bisa jadi karena kendala KTP, ketika pemeriksaan kesehatan, atau jangan-jangan sosialisasi yang kurang. Apakah ada pendampingan setelah vaksin, kami juga belum tahu.

Terkait dengan akses vaksin, apakah NIK jadi kendala terbesar hingga AMAN dan koalisi menulis surat terbuka untuk Presiden ?

Di masyarakat adat kita sudah berjuang 20 tahun lebih untuk mendapatkan KTP bagi masyarakat adat yang hidup di tempat-tempat jauh yang tidak ada administrasi pemerintah di situ, hidup di wilayah konflik dan yang masih menganut agama leluhur. Ada masyarakat adat yang lahir hingga mati tidak pernah jadi warga negara Indonesia. Hitungannya ada dua juta wajib pilih yang pada pemilu lalu tidak bisa memilih karena persoalan KTP.

Persoalan NIK ini sebenarnya bukan di masyarakat adat saja, di kota besar banyak yang tidak punya NIK karena ini bagian dari persoalan yang sudah menahun. Ini kesalahan administrasi. Ada layanan yang tidak benar-benar mengcover masyarakat Indonesia.

Sekali lagi kita ingin meletakkan substansi bahwa vaksin adalah hak mendasar warga negara, maka administrasi kependudukan atau administrasi apapun tidak boleh menyandera warga negara untuk menikmati haknya. Jadi secara prinsipil, NIK itu tidak perlu jadi persyaratan  mendapatkan vaksin. Bahkan di situasi darurat, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan kedaruratan, jangan paksakan pakai NIK. Sekarang yang terjadi justru bertentangan dengan apa yang disampaikan pemerintah dengan target dua juta vaksin per hari tapi tidak ada realisasinya.

Saran kami mulai dari pemerintah pusat hinga daerah yang punya otoritas menjadi jembatan antara negara dan masyarakat. Gunakan otoritas untuk mengelurkan kebijakan yang berpihak seperti di level terendal ada kepala desa yang bisa mengeluarkan daftar by name by addres untuk pencepatan dan menjangkau tempat-tempat yang sulit.

Pemerintah tidak melihat bahwa yang membuat kita bertahan sebenarnya adalah partisipasi  masyarakat adat dan warga umum yang gotong royong. Partisipasi ini tidak dihargai pemerintah. Sehingga mau vaksin tidak bisa karena tidak mempunyai NIK.

Belum lagi masyarakat yang kena hoaks karena mereka tidak mau mendengar karena pemerintah tidak memberi contoh baik misal tidak boleh berkerumun tapi pejabat negara sendiri yang berkerumun.

Apakah masyarakat adat juga termakan hoaks terkait dengan pandemi dan vaksin?

Iya, semua karena di masyarakat adat mereka percaya informasi itu benar adanya. Jadi ketika dalam situasi dimana tidak ada informasi yang betul-betul disampaikan pememerintah, orang tidak bisa mengambil dan memilah informasi mana yang benar dan tidak. Informasi yang sampai di masyarakat  mana yang hoak dan bukan itu tidak jelas. Masyarakat di kota yang punya akses informasi saja banyak yang termakan hoaks, apalagi di masyarakat adat. Informasi itulah yang dianggap benar.

Ada banyak alasan yang mengatakan dari lahir sampai tua tetap sehat, takut jarum suntik. Ada juga yang takut karena hoaks kalau divaksin akan berubah menjadi buaya atau beruang. Banyak masyarakat yang tidak punya filter jadi semua dipercaya. Ini memang lucu tapi sungguh terjadi.

Sejauhmana upaya yang dilakukan agar masyarakat adat tidak menolak divaksin?

Di AMAN  mencari orang yang bersedia divaksin. Dan saat ini kita punya angka 500 ribu. Ini yang bisa kita dapatkan dalam situasi keterbatasan. Kami sempat diskusi dengan dokter ahli dan atusisme terhadap vaksin tinggi sekali. Baru dua hari sudah masuk data 400 ribu, tapi ketika kita mulai mengumpulkan data lagi, mulai banyak kasus KIPI yang parah, dan yang terakhir dan menjadi pukulan terberat itu ketika Mamah Alit, istri Ketua Adat Kasepuhan Ciptagelar, Abah Ugi Sugriana meningal setelah beberapa hari vaksin. Vaksin kemudian dijadikan kambing hitam. Apapun yang demam hingga meninggal dianggap karena vaksin. Ini terjadi karena dari awal masyarakat tidak pernah disiapkan dan tidak tersosialisasi dengan baik misalnya, screening kesehatannya mana yang bisa di vaksin dan tidak.

Di masyarakat adat perlu dipastikan kenapa pemerikasaan kesehatan itu penting karena kita sedang membangun benteng pertahanan membangun perisai dengan melindungi tetua-tetua adat yang bisa jadi punya penyakit. Mereka itu orang yang paling berharga bagi masyarakat adat.

Jadi pemeriksaan di kampung-kampung itu penting supaya selain mempermudah juga punya security dan pendampingan pasca vaksinasi. Di beberapa tempat kita dapat laporan banyak yang sakit pasca vaksin dan tidak ditangani dengan baik, harus mencari upaya sendiri untuk memulihkan diri.

Harapan surat terbuka dari AMAN dan koalisi yang ditujukan kepada presiden?

Karena kita sadar dan itu harus ditandatangani presiden. Presiden yang harus bertindak karena kita tidak bisa menyampaikan ini sebagai masalah sektoral. Kita harus mengulurkan tangan karena kita lihat kapasitas sistem kesehatan kita sudah kolaps.

Kami ingin memastikan suara masyarakat adat dan kelompok marginal itu tersampaikan dan didengar. Ini saatnya kita gotong royong. Mudah-mudahan presiden mendengar dan bisa segera sadar bahwa ada situasi  darurat dan masyarakat adat sebagai penjaga alam perlu dilindungi.

Banner Image : Warga Kajang dan Kalluppini (Foto: Istimewa)/ diambil dari website umcpress.id

Kemitraan warga dan PT WKS dalam mengelola perhutanan sosial di Dusun Benteng Makmur diduga sebagai upaya perusahaan untuk memperluas area kerja.

Jalanan tanah merah melepaskan partikel-partikel debu ke udara, siang itu, di awal bulan Juli 2021. Kendaraan yang membawa kami melintasi dua portal pintu masuk menuju Dusun Benteng Makmur, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Hilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Dua portal pintu masuk itu adalah pos penjagaan PT Wira Karya Sakti (WKS). Ruas jalan yang seolah membelah bukit demi bukit menuju kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) itu, biasa disebut penduduk lokal “koridor we-ka-es”.

Ruas jalan ini memang dibangun oleh PT WKS, dengan tujuan untuk mengangkut akasia mangium yang dipanen sebagai bahan untuk membuat pulp dan paper. PT WKS adalah perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI), anak perusahaan Sinar Mas Group.

Ruas jalan ini adalah akses satu-satunya bagi 380-an Kepala Keluarga (KK) warga Dusun Benteng Makmur untuk menuju ke luar, ke jalan lintas Jambi – Tebo, sejak lebih dari 10 tahun terakhir.

Tidak hanya truk-truk dengan 12 unit ban milik PT WKS yang hilir mudik melintas di ruas jalan ini. Tapi juga truk-truk sejenis, yang tertutup rapat bak belakangnya, yang membawa batu bara dari tambang terbuka di kecamatan tetangga, Kecamatan Sumay.

Gambaran ini memperlihatkan bahwa Dusun Benteng Makmur dikelilingi oleh lahan PT WKS. Sehingga, pendududuk pun terdesak. Meskipun mereka memiliki areal Perhutanan Sosial (PS) sendiri, tapi itu hanya di atas kertas saja. Secara de facto, areal itu adalah bagian dari lahan PT WKS, meskipun dibungkus dengan istilah “kemitraan”.

Di dusun ini, terdapat dua kelompok masyarakat yang telah mendapatkan izin skema Perhutanan Sosial. Yakni Koperasi Teriti Jaya, dengan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 2.516 hektare, dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) Muara Kilis Bersatu, dengan Hutan Kemasyarakatan (HKM) seluas 1.126 hektare.

Namun dalam perjalanannya, skema Perhutanan Sosial (PS) telah digunakan oleh PT WKS sebagai perluasan areal kerja mereka.

Adalah Anti-Illegal Logging Institute (AILInst), sebuah non-governmental organization (NGO) yang pertama kali mengungkap kondisi PS di dusun ini, pada bulan Mei 2021. Berdasarkan temuan tim AILInst di lokasi, Koperasi Teriti Jaya telah bermitra dengan PT WKS sejak tahun 2018. Sedangkan Gapoktan Muara Kilis Bersatu bermitra dengan PT WKS sejak tahun 2020.

“Ini adalah modus baru perluasan lahan area kerja perusahaan dengan mengatasnamakan skema PS,” kata direktur AILInst, Dicky Kurniawan.

Simak laporan Jon Afrizal, selengkapnya di website ekuatorial.com https://www.ekuatorial.com/2021/08/ketika-korporasi-ekspansi-ke-area-perhutanan-sosial-di-jambi/

Banne Image : Alat berat milik PT WKS yang sedang memanen akasia di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Gapoktan Muara Kilis Bersatu. Foto diambil awal Juli 2021. Foto : Jon Afrizal / Amirariau.com

E-book panduan ini disusun para anggota Konsursium Hari Hutan Indonesia 2021 sebagai upaya pelestarian hutan Indonesia dan segala isi keanekaragaman hayati yang perlu kita jaga bersama bersama.

Lebih dari 70 juta penduduk Indonesia hidup bergantung dari hutan untuk sumber
makanan dan penghidupan. Hutan menyokong kebutuhan air untuk jutaan hektare lahan pertanian. Hutan juga menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana banjir dan longsor. Hutan pun erat dengan beragam budaya Indonesia.

Tanpa hutan, Indonesia tidak akan sekaya dan seberagam yang kita kenal sekarang. Namun, kondisi hutan kita terancam. Selama tahun 2001-2019, Indonesia kehilangan hampir 27 juta hektar tutupan hutan. Kondisi ini menimbulkan dampak pada keanekaragaman hayati, hak-hak dan kesejahteraan penduduk setempat dan masyarakat adat, serta iklim global.

Tahun 2017, kita kehilangan 479.000 hektare hutan, baik karena pembukaan lahan yang terencana untuk industri maupun yang tidak terencana karena kegiatan ilegal atau kebakaran hutan. Usaha penghijauan dengan menanam pohon memang telah dilakukan, tapi hasilnya jauh dari luas hutan yang hilang, juga perlu waktu lama untuk pulih.

Sumber : harihutan.id

#HariHutanIndonesia #KitaJagaHutan #HutanJagaKita