Tidak ada urgensi program cetak sawah baru melalui food estate untuk merespons dampak pandemi karena Indonesia masih surplus pangan.

Hal ini diungkapkan Lola Abas, Koordinator Nasional Pantau Gambut dalam diskusi daring “Apakah Food Estate Efektif Hadapi Ancaman Krisis Pangan Saat Pandemi?”, Kamis, 22 Juli 2021.

“Permasalahan akibat pandemi adalah berkurangnya akses pada pangan, sehingga rantai suplai menjadi terganggu. Suplai dari sisi produsen, pemasukan, transportasi, pabrik pengolahan, pengiriman dan lainnya. Hal ini yang  seharusnya menjadi perhatian, bukan pada persoalan penambahan produksi,” ungkapnya.  

Data Kementerian Pertanian mencatat ketersediaan pangan masih masih aman, bahkan surplus 7,39 juta ton hingga akhir tahun 2020. Pada akhir Juni 2021, surplus beras sebanyak 10,28 juta ton. Di akhir Desember 2021, perkiraan suplus beras adalah sebanyak 9,62 juta ton.

Menurut Lola, Permen LHK No.24 tahun 2020 yang muncul setelah kegiatan food estate di Kalimantan Tengan dan Sumatera Utara berjalan yang justru dapat mengancam lingkungan. Pada Pasal 19 Permen tersebut tertulis bahwa kawasan hutan lindung boleh dibuka untuk dijadikan kawasan food estate.

Hal ini jelas bertentangan dengan UU No. 41 tahun 1999, Pasal 16 yang menyatakan pemanfaatan hutan lindung hanya sebatas pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Artinya penggunaan kawasan tidak boleh mengurangi fungsi utama kawasan itu sendiri,” imbuh Lola.

Pegiat lingkungan dari EcoNusa dan Pantau Gambut menilai respons pemerintah untuk menghadapi ancaman krisis pangan saat pandemi melalui program food estate belum tepat karena program tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak serius pada lingkungan secara jangka panjang.

Lola menilai, program food estate juga tidak transparan dan minim keterlibatan publik sehingga manfaat program ini terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya tidak dapat dipastikan.

“Sampai sekarang proyek food estate di Kalimantan Tengah belum mempunyai dokumen Grand Design, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengawalnya. saya berharap Lembaga Ombudsman dapat mengkaji lebih dalam kebijakan food estate, terkait apakah ada manfaatnya pada ketahanan pangan dan bagaimana dampaknya pada lingkungan dan sosial akibat alih fungsi hutan dan gambut.”

Sementara itu, Bustar Maitar, pendiri dan CEO Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa Foundation) mengungkapkan catatan sejarah membuktikan, food estate yang sudah dilakukan sejak Orde Baru selalu berujung dengan kegagalan.

“Kami ingin memastikan  rencana pemerintah mengembangkan produksi pangan tidak merusak ekosistem. Inilah perlu kita kawal bersama. Belum lagi soal transparansi pembukaan lahan jutaan hektar dan penjualan kayu-kayu bernilai jual tinggi yang ditebang,” ungkapnya.

Menjawab kritik terhadap program food estate, Yeka Hendra Fatika, anggota Ombudsman Indonesia menyatakan komitmennya mengawal program food estate dan berencana mengkaji program itu di tahun 2022.

“Hasil laporan yang disusun Pantau Gambut dan catatan dari EcoNusa dapat menjadi masukan laporan bagi Ombudsman untuk melegitimasi kajian food estate secara lebih kuat.”

Rencana kajian tersebut akan mencakup aspek regulasi, prosedur kerja, road map planning, dan hasil atau proyeksinya. Pada tahap awal, Ombudsman telah menyimpulkan 4 hal terkait food estate. Pertama, adanya potensi maladministrasi di sektor pertanian, pangan, kehutangan, perikanan dan kelautan, dan agraria menunjukkan trend yang semakin besar, kedua terdapat dugaan kuat adanya potensi maladministrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan food estate, yang disebabkan bertentangan dengan UU No 41 Tahun 1999, UU No 18 Tahun 2012 terutama UU Kehutanan dan UU Pangan, dan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2020. Ketiga, food estate dalam jangka pendek tidak signifikan dalam meningkatkan penyediaan pangan nasional dan keempat rekam jejak food estate, rawan dengan berbagai penyalahgunaan. (non)

Banner Image : Indonesia Baik

Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) dalam laporannya tahun 2020, memaparkan adanya potensi krisis pangan akibat terganggunya ketersediaan, stabilitas, dan akses pangan, khususnya bagi masyarakat rentan secara ekonomi dan geografi.

Bahkan, para menteri negara anggota G20 dalam pertemuan di Italia akhir Juni lalu menyerukan perlunya peningkatan upaya yang sangat signifikan untuk menangani penyebab utama kerentanan pangan.

Merespon hal ini, pemerintah Indonesia telah menyusun program food estate/program lumbung pangan nasional, yaitu konsep pengembangan pangan yang terintegrasi dengan pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan. Namun, kebijakan ini menuai banyak reaksi negatif seiring banyaknya pihak yang menilai program food estate ini kurang tepat untuk menjawab isu pemenuhan pangan lokal.

Guna membahas mengenai dampak food estate terhadap lingkungan dan masyarakat, sekaligus mencari solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19, EcoNusa Foundation, Pantau Gambut, dan Ombudsman mengadakan diskusi bersama media dengan tema “Apakah Food Estate Efektif Hadapi Ancaman Krisis Pangan Saat Pandemi?”.

Acara ini akan diselenggarakan pada:

Tanggal dan waktu : Kamis, 22 Juli 2021

Waktu : 14.00 – 16:00 WIB

Link Pendaftaran Media : https://bit.ly/DiskusiMediaFoodEstate

Pembicara :

• Bustar Maitar – CEO Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa Foundation)

• Iola Abas – Koordinator Nasional Pantau Gambut

• Yeka Hendra Fatika – Anggota Ombudsman Republik Indonesia

Moderator : Mulia Nurhasan – Food and Nutrition Scientist

Konfirmasi kehadiran kami nantikan selambatnya Rabu, 21 Juli 2021 dengan menghubungi Adeanti Prasti: adeanti@idcomm.id / 0815 7413 1575.

Para pegiat lingkungan dan pakar gizi di Indonesia terus mengkritisi program lumbung pangan nasional ataufood estate. Sebuah Konsep pengembangan pangan terintegrasi dengan pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan yang digulirkan pemerintah untuk menangani ancaman krisis pangan.

Lola Abas, Koordinator Nasional Pantau Gambut, menilai solusi food estate tidak tepat. Pemerintah sebaiknya fokus pada pola distribusi dan produksi pertanian yang tepat bagi kebutuhan masyarakat di tingkat pusat hingga lokal.

Permasalahan pada distribusi dan pemasaran produk pertanian akibat pandemi, bukan ketersediaanya. Kami khawatir program ini akan mengulang kegagalan banyak program food estate masa lalu, apalagi di Kalimantan Tengah yang menggunakan lahan bekas Proyek Lahan Gambut (PLG),” kata Iola.

Kritikan itu terus muncul mengingat usulan program lumbung pangan ini bukan yang pertama kalinya muncul. Pada era pemerintahan sebelumnya, ide mengalihfungsikan lahan berskala besar untuk mendukung ketahanan pangan pernah dicetuskan, dan tidak ada satupun program yang berhasil. Seperti program 1,4 juta hektare gambut di Kalimantan Tengah dialihfungsikan menjadi sawah di era Orde Baru dan cetak sawah pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyasar 1,2 juta hektar hutan di Merauke, Provinsi Papua.

“Proyek ini gagal karena kondisi tanah yang tidak cocok dengan jenis tanamannya. Selain itu, praktik pengeringan lahan gambut dengan pembukaan kanal-kanal besar menyebabkan terjadinya kerusakan lahan gambut dan kehilangan fungsinya sebagai tandon air,” imbunya.

Program yang juga menyasar pada pembukaan gambut berisiko menimbulkan bahaya lingkungan jangka panjang seperti kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asam saat kemarau, banjir saat musim penghujan, hingga efek pelepasan emisi karbon yang memperparah pemanasan global. Serta rentan menyebabkan konflik masyarakat akibat perampasan lahan.

Berbagai macam izin usaha pengelolaan lahan dikeluarkan pemerintah, termasuk untuk perkebunan tebu dan kelapa sawit. Pelaksanaan program ini menuai protes akibat sejumlah masalah sosial, ekonomi dan lingkungan yang terjadi, termasuk perlawanan dari masyarakat adat.

Bustar Maitar, pendiri dan CEO Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa Foundation), meminta pemerintah memastikan pola pengembangan produksi pangan tanpa merusak ekosistem.

“Sampai hari ini, estate-nya di Merauke tidak jadi-jadi. Tapi,penebangan hutan terus berlangsung dengan alasan pengembangan food estate. Padahal di Papua, upaya melalui intensifikasi  lahan sawah daerah transmigran dapat dimaksimalkan produktivitasnya dan tidak harus membuka lahan baru,” kata Bustar.

Pemerintah harusnya lebih mendorong pemberian dukungan bagi area-area pada level komunitas terkecil seperti perkampungan untuk mengejar ketahanan pangan nasional. Dengan begitu, masyarakat bisa memproduksi pangannya sendiri dan sejalan dengan mitigasi dampak krisis seperti pada pandemi.

“Potensi pangan lokal tetap harus dijaga. Adalah sebuah kecelakaan Ketika membuat food estate hutan sagu dibabat misalnya, seperti yang terjadi di Papua. Food estate seharusnya mengunggulkan kemandirian,” lanjut Bustar.

Pihaknya mencontohkan program kemandirian pangan yang dilakukan EcoNusa di tiga perkampungan di Maluku Utara, Gane, Posi-posi, dan Samo.

“Kami ajak warga menanam padi. Mulai cari bibit varietas lokal tapi di kampung itu tidak ada, karena mereka sudah 20 tahun lebih tidak tanam padi. Akhirnya dapat dari kampung lain. Kita mulai tanam padi ladang pertengahan 2019 dan berhasil panen pada akhir tahun sekitar 50 ton gabah di masing-masing kampung. Maret 2020, saat pandemi terjadi, transportasi tidak masuk untuk distribusi logistik. Tapi masyarakat merasa aman karena mereka punya cadangan pangan yang kuat,” tutur Bustar.

Food & Nutrition Scientist, Mulia Nurhasan menambahkan, keberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat lokal dalam mengembangkan sistem pangannya sendiri. Terlebih lagi, harus memenuhi dua aspek ketahanan pangan baru yang diusulkan para pakar ketahanan pangan dan gizi dalam High level panel of experts on food security and nutrition (HLPE) 2020, yakni sustainability (keberlanjutan) dan agency (keberdayaan).

“Konsep food estate tidak dapat menjamin aspek ketahanan pangan dari segi aksesibilitas dan kebermanfaatan, karena akses terhadap pangan beragam yang kaya akan zat gizi mikro bagi masyarakat lokal di tempat food estate digarap, bisa jadi malah terhambat,” kata Mulia.

Mulia menambahkan, selain karena kecenderungan terhadap satu atau beberapa komoditas tertentu, food estate juga mendorong terjadinya pembukaan lahan  besar-besaran. “Ada resiko penurunan asupan gizi dari makanan yang dikonsumsi masyarakat lokal, yang biasanya mudah di akses dari hutan dan lingkungan sekitarnya,” tambahnya.

Beberapa hasil studi Center for International Forestry Research (CIFOR) menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di perhutanan lebih banyak mengkonsumsi sayur, dan ikan. Sementara di daerah dengan deforestasi tinggi lebih banyak konsumsi pangan olahan dan minuman manis. Tingginya konsumsi pangan olahan, khususnya pangan ultra-proses dan minuman manis dapat menyebabkan naiknya angka penyakit tidak menular, seperti diabetes, darah tinggi, stroke, dan lainnya.

Oleh karenanya, program ketahanan pangan dan gizi harus memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dan potensi pangan dan gizi di tiap-tiap wilayah, sehingga mampu menjaga keberlanjutan produksi lokal.

Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan pangan yang top down, sekaligus menghindari fokus yang berlebihan pada produksi beras. Kebijakan pangan yang mempertimbangkan keberdayaan masyarakat lokal dan mengedepankan desentralisasi sistem pangan, bisa meningkatkan ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan.

Sebelumnya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 104,2 triliun untuk sektor ketahanan pangan pada 2021, yang di dalamnya termasuk untuk proyek food estate. Anggaran dialokasikan ke sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L), di antaranya Rp 34,3 triliun untuk Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rp 21,8 triliun untuk Kementerian Pertanian, dan Rp 6,7 triliun untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tahun 2020, pemerintah memulai proyek food estate pada lahan bekas pengembangan lahan gambut (PLG) seluas 30 ribu hektare dari target 770.6601 hektare di dua kabupaten di Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.

DPR RI meminta pemerintah untuk mengevaluasi proyek yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024  lantaran berpotensi terjadi tumpang tindih anggaran dan target produksi yang tidak terukur.

Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) dalam laporannya tahun 2020 mengingatkan potensi krisis pangan akibat terganggunya ketersediaan, stabilitas, dan akses pangan khususnya bagi masyarakat rentan secara ekonomi dan geografi. Pandemi Covid-19 telah mengubah tata kelola ketersediaan pangan dunia,termasuk Indonesia.

Kontak media:

Riska Fiati

+62878 74210958

riska@idcomm.id

Banner Image : Noni Arnee