Para pegiat lingkungan dan pakar gizi di Indonesia terus mengkritisi program lumbung pangan nasional ataufood estate. Sebuah Konsep pengembangan pangan terintegrasi dengan pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan yang digulirkan pemerintah untuk menangani ancaman krisis pangan.

Lola Abas, Koordinator Nasional Pantau Gambut, menilai solusi food estate tidak tepat. Pemerintah sebaiknya fokus pada pola distribusi dan produksi pertanian yang tepat bagi kebutuhan masyarakat di tingkat pusat hingga lokal.

Permasalahan pada distribusi dan pemasaran produk pertanian akibat pandemi, bukan ketersediaanya. Kami khawatir program ini akan mengulang kegagalan banyak program food estate masa lalu, apalagi di Kalimantan Tengah yang menggunakan lahan bekas Proyek Lahan Gambut (PLG),” kata Iola.

Kritikan itu terus muncul mengingat usulan program lumbung pangan ini bukan yang pertama kalinya muncul. Pada era pemerintahan sebelumnya, ide mengalihfungsikan lahan berskala besar untuk mendukung ketahanan pangan pernah dicetuskan, dan tidak ada satupun program yang berhasil. Seperti program 1,4 juta hektare gambut di Kalimantan Tengah dialihfungsikan menjadi sawah di era Orde Baru dan cetak sawah pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyasar 1,2 juta hektar hutan di Merauke, Provinsi Papua.

“Proyek ini gagal karena kondisi tanah yang tidak cocok dengan jenis tanamannya. Selain itu, praktik pengeringan lahan gambut dengan pembukaan kanal-kanal besar menyebabkan terjadinya kerusakan lahan gambut dan kehilangan fungsinya sebagai tandon air,” imbunya.

Program yang juga menyasar pada pembukaan gambut berisiko menimbulkan bahaya lingkungan jangka panjang seperti kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asam saat kemarau, banjir saat musim penghujan, hingga efek pelepasan emisi karbon yang memperparah pemanasan global. Serta rentan menyebabkan konflik masyarakat akibat perampasan lahan.

Berbagai macam izin usaha pengelolaan lahan dikeluarkan pemerintah, termasuk untuk perkebunan tebu dan kelapa sawit. Pelaksanaan program ini menuai protes akibat sejumlah masalah sosial, ekonomi dan lingkungan yang terjadi, termasuk perlawanan dari masyarakat adat.

Bustar Maitar, pendiri dan CEO Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa Foundation), meminta pemerintah memastikan pola pengembangan produksi pangan tanpa merusak ekosistem.

“Sampai hari ini, estate-nya di Merauke tidak jadi-jadi. Tapi,penebangan hutan terus berlangsung dengan alasan pengembangan food estate. Padahal di Papua, upaya melalui intensifikasi  lahan sawah daerah transmigran dapat dimaksimalkan produktivitasnya dan tidak harus membuka lahan baru,” kata Bustar.

Pemerintah harusnya lebih mendorong pemberian dukungan bagi area-area pada level komunitas terkecil seperti perkampungan untuk mengejar ketahanan pangan nasional. Dengan begitu, masyarakat bisa memproduksi pangannya sendiri dan sejalan dengan mitigasi dampak krisis seperti pada pandemi.

“Potensi pangan lokal tetap harus dijaga. Adalah sebuah kecelakaan Ketika membuat food estate hutan sagu dibabat misalnya, seperti yang terjadi di Papua. Food estate seharusnya mengunggulkan kemandirian,” lanjut Bustar.

Pihaknya mencontohkan program kemandirian pangan yang dilakukan EcoNusa di tiga perkampungan di Maluku Utara, Gane, Posi-posi, dan Samo.

“Kami ajak warga menanam padi. Mulai cari bibit varietas lokal tapi di kampung itu tidak ada, karena mereka sudah 20 tahun lebih tidak tanam padi. Akhirnya dapat dari kampung lain. Kita mulai tanam padi ladang pertengahan 2019 dan berhasil panen pada akhir tahun sekitar 50 ton gabah di masing-masing kampung. Maret 2020, saat pandemi terjadi, transportasi tidak masuk untuk distribusi logistik. Tapi masyarakat merasa aman karena mereka punya cadangan pangan yang kuat,” tutur Bustar.

Food & Nutrition Scientist, Mulia Nurhasan menambahkan, keberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat lokal dalam mengembangkan sistem pangannya sendiri. Terlebih lagi, harus memenuhi dua aspek ketahanan pangan baru yang diusulkan para pakar ketahanan pangan dan gizi dalam High level panel of experts on food security and nutrition (HLPE) 2020, yakni sustainability (keberlanjutan) dan agency (keberdayaan).

“Konsep food estate tidak dapat menjamin aspek ketahanan pangan dari segi aksesibilitas dan kebermanfaatan, karena akses terhadap pangan beragam yang kaya akan zat gizi mikro bagi masyarakat lokal di tempat food estate digarap, bisa jadi malah terhambat,” kata Mulia.

Mulia menambahkan, selain karena kecenderungan terhadap satu atau beberapa komoditas tertentu, food estate juga mendorong terjadinya pembukaan lahan  besar-besaran. “Ada resiko penurunan asupan gizi dari makanan yang dikonsumsi masyarakat lokal, yang biasanya mudah di akses dari hutan dan lingkungan sekitarnya,” tambahnya.

Beberapa hasil studi Center for International Forestry Research (CIFOR) menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di perhutanan lebih banyak mengkonsumsi sayur, dan ikan. Sementara di daerah dengan deforestasi tinggi lebih banyak konsumsi pangan olahan dan minuman manis. Tingginya konsumsi pangan olahan, khususnya pangan ultra-proses dan minuman manis dapat menyebabkan naiknya angka penyakit tidak menular, seperti diabetes, darah tinggi, stroke, dan lainnya.

Oleh karenanya, program ketahanan pangan dan gizi harus memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dan potensi pangan dan gizi di tiap-tiap wilayah, sehingga mampu menjaga keberlanjutan produksi lokal.

Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan pangan yang top down, sekaligus menghindari fokus yang berlebihan pada produksi beras. Kebijakan pangan yang mempertimbangkan keberdayaan masyarakat lokal dan mengedepankan desentralisasi sistem pangan, bisa meningkatkan ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan.

Sebelumnya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 104,2 triliun untuk sektor ketahanan pangan pada 2021, yang di dalamnya termasuk untuk proyek food estate. Anggaran dialokasikan ke sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L), di antaranya Rp 34,3 triliun untuk Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rp 21,8 triliun untuk Kementerian Pertanian, dan Rp 6,7 triliun untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tahun 2020, pemerintah memulai proyek food estate pada lahan bekas pengembangan lahan gambut (PLG) seluas 30 ribu hektare dari target 770.6601 hektare di dua kabupaten di Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.

DPR RI meminta pemerintah untuk mengevaluasi proyek yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024  lantaran berpotensi terjadi tumpang tindih anggaran dan target produksi yang tidak terukur.

Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) dalam laporannya tahun 2020 mengingatkan potensi krisis pangan akibat terganggunya ketersediaan, stabilitas, dan akses pangan khususnya bagi masyarakat rentan secara ekonomi dan geografi. Pandemi Covid-19 telah mengubah tata kelola ketersediaan pangan dunia,termasuk Indonesia.

Kontak media:

Riska Fiati

+62878 74210958

riska@idcomm.id

Banner Image : Noni Arnee