Peninggalan kejayaan peradaban kuno di Cagar Budaya Muarajambi di Jambi makin terancam oleh stockpile industri tambang batu bara.

Berada di tepi aliran Sungai Batanghari–sungai terpanjang di Sumatera yang melewati Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, banyak tinggalan peradaban tua masih tersisa. Bangunan candi-candi di Muaro Jambi itu tersebar dari barat ke timur sepanjang 7,5 kilometer mengikuti aliran Batanghari.

Arsitektur purba berupa candi-candi terpendam berabad-abad silam. Sebagian reruntuhan bangunan telah dipugar dan dibuka untuk wisatawan. Sementara masih ada puluhan gundukan tanah yang di dalamnya menyimpan struktur bangunan kuno.

Keberadaan Kawasan Cagar Budaya Muarajambi pertama kali diketahui dari laporan S.C. Crooke, seorang perwira kehormatan bangsa Inggris dalam sebuah lawatannya ke Hindia Timur pada 1820. Crooke mendapat laporan dari warga sekitar yang menemukan struktur bangunan candi dan benda-benda purbakala.

Dalam buku Muaro Jambi Dulu, Sekarang, dan Esok yang diterbitkan Balai Arkeologi Sumatera Selatan (2009:30) dijelaskan, satuan ruang geografis Kawasan Percandian Muarajambi merupakan tinggalan kebudayaan klasik masa Sriwijaya dan Melayu Kuno.

Kawasan tersebut juga menjadi pusat pendidikan agama Buddha abad VII-XIII, yang terluas di Indonesia dan Asia Tenggara. Dahulu pada tahun 671 Masehi, seorang pengelana asal Tiongkok I-Tsing, atau Yi Jing, mencatat, ribuan biksu dari Thailand, India, Srilanka, Tibet, Cina, datang ke Muarajambi untuk memperdalam ilmu sebelum ke Nalanda (saat ini kawasan Bihar di India).

Peradaban Muarajambi ratusan abad silam memang sudah kesohor. Dalam sejarahnya, sebagaimana ditulis Swarnadwipa Muarajambi (Sudimuja), Maha Guru Buddha Atisa Dipamkara Shrijnana pernah tinggal dan belajar di Candi Muarajambi, Sumatera, selama 12 tahun lamanya, atau sekitar tahun 1011-1023 Masehi.

Atisa adalah seorang yang berperan penting dalam membangun gelombang kedua Buddhisme dari Tibet. Ia pernah menjadi murid dari guru besar Buddhis, yakni Guru Swarnadwipa, Serlingpa Dharmakirti. 

Selama menghabiskan waktunya di Muarajambi, Atisa belajar kepada gurunya, Serlingpa Dharmakirti, tentang Boddhi Citta (batin pencerahan) yang berdasarkan cinta kasih dan welas asih. 

“Atisa Dipamkara Shrijnana membawa pengaruh yang sangat besar dalam sejarah keagamaan di Tibet dan dunia pada umumnya. Ini merupakan salah satu ajaran universal Budhadharma yang paling berpengaruh di dunia hingga saat ini,” tulis Sudimuja.

Di Kawasan Percandian Muarajambi itu tersebar 82 reruntuhan bangunan kuno atau yang disebut menapo. Saat ini beberapa bangunan telah dipugar, seperti Candi Tinggi, Candi Gumpung, Candi Astana, Candi Kembar Batu, Candi Gedong I, Candi Gedong II, Candi Tinggi I, Candi Kedaton, dan Candi Teluk I.

Seiring berputarnya waktu, melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 259/M/2013, Kawasan Percandian Muarajambi telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional dengan satu ruang geografis mencapai 3.981 hektare.

Cagar Budaya Muarajambi mencakup tujuh wilayah desa di Kabupaten Muaro Jambi. Ketujuh desa tersebut adalah Desa Dusun Baru, Danau Lamo, Muara Jambi, Kemingking Luar, dan Kemingking Dalam, serta Desa Teluk Jambu dan Dusun Mudo.

Selain bangunan komplek percandian, di kawasan itu juga terdapat sisa peradaban berupa kolam kuno, danau. Kemudian ada jaringan kanal kuno, yang pada masa lalu digunakan sebagai jalur transportasi menghubung bangunan candi. Jaringan kanal kuno itu juga terhubung dengan sungai-sungai alam yang bermuara ke Sungai Batanghari.

Kini di tengah menyisakan kejayaan peradaban masa lampau, situs Percandian Muarajambi yang menyandang predikat Cagar Budaya Nasional itu sudah lama terancam oleh aktivitas industri.

“Tapi pemerintah kita tidak pernah mau melihat kondisi Kawasan Cagar Budaya Muarajambi ke lapangan,” kata Mukhtar Hadi, Aktivis Pelestari Cagar Budaya Muarajambi kepada Liputan6.com di Desa Muara Jambi, Jumat 27 Agustus 2021.

Bangunan candi yang menjadi saksi bisu peradaban masa lampau masih terkepung alat berat, pabrik, dan industri stockpile batu bara. Kawasan Cagar Budaya yang berada di sisi selatan Desa Muara Jambi itu seakan tak berdaya menghadapi stockpile batu bara sejak satu dekade terakhir. 

Stockpile adalah tempat penumpukan batu bara. Batu bara di stockpile itu didatangkan dari sejumlah daerah di Jambi, kemudian diangkut kapal tongkang lewat jalur perairan Sungai Batanghari. Tahun 2010, ekspansi stockpile batu bara semakin tak terbendung.

Begitu pula sejak 2011, Borju–begitu sapaan akrab Mukhtar Hadi–mulai menolak keras keberadaan stockpile batu bara yang berada di seberang desanya. Suara-suara penolakan terus digaungkan dengan lantang, baik itu lewat puisi ataupun kampanye dan aksi. 

Simak laporan Gresi Plasmanto selengkapnya di website Ekuatorial.com

Banner Image : Keberadaan Candi Teluk I di Kawasan Cagar Budaya Muarajambi berdekatan dengan stockpile Batu Bara. Foto : Glesi Plasmanto / Liputan6.com

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melalui Ekuatorial.com telah memilih 12 jurnalis yang berhak mendapatkan Beasiswa Liputan periode ke-2 (story grant batch 2) tahun 2021. Tema besar yang dipilih kali ini adalah “Menyambut COP26: Membumikan Isu Perubahan Iklim di Kawasan Urban”.

Melalui tema tersebut SIEJ-Ekuatorial ingin agar para jurnalis bisa memaparkan permasalahan lingkungan hidup di kawasan urban, berikut dampak dan juga solusi yang bisa ditawarkan. Tujuannya agar kaum urban memahami bahwa persoalan lingkungan hidup itu dekat dengan rumah mereka, bukan sesuatu yang hanya bisa terjadi di tengah hutan atau kutub nun jauh di sana. Pun bahwa, disadari atau tidak, aktivitas sehari-hari mereka akan berpengaruh pada kondisi lingkungan dan perubahan iklim.


SIEJ-Ekuatorial juga ingin agar masyarakat bisa tergerak untuk mencermati segala diskusi dan keputusan yang diambil para pemangku kepentingan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) yang akan berlangsung di Glasgow, Skotlandia, 1-12 November 2021. Pasalnya, segala keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap Bumi dan kehidupan kita semua.

Saat pendaftaran ditutup pada 13 September 2021, Ekuatorial.com menerima 30 proposal dari para jurnalis di berbagai wilayah Indonesia.

Berikut ini nama-nama jurnalis yang usulan peliputan berhak mendapatkan beasiswa peliputan SIEJ-Ekuatorial “Menyambut COP26: Membumikan Isu Perubahan Iklim di Kawasan Urban”.

  1. Suwandi (Kompas.com-Jambi)
  2. Aceng Mukaram (Liputan6.com-Pontianak)
  3. Hendra Friana (Fortune Indonesia-Tangerang)
  4. Sarjan Lahay (Mongabay Indonesia-Gorontalo)
  5. Ani Marda (Merdeka.com-Yogyakarta)
  6. Vina Oktavia (Kompas.id-Bandar Lampung)
  7. Jaka Hendra Baittri (Mongabay-Sumatera Barat)
  8. Fahreza Ahmad (theacehpost.com-Banda Aceh)
  9. Maratun Nashihah (Suara Merdeka-Semarang)
  10. Mita Anggraini (Mimbar Untan-Pontianak)
  11. Sahrul Jabidi (Kieraha.com-Ternate)
  12. Yael Stefany Sinaga (Mongabay Indonesia-Medan)

Para jurnalis tersebut masing-masing akan menerima beasiswa peliputan mulai sebesar Rp3 juta. Selamat kepada kawan-kawan jurnalis yang terpilih usulannya untuk mendapatkan beasiswa liputan.

Panitia akan menghubungi melalui surat elektronik terkait penjadwalan koordinasi dalam peliputan.

Baca update terkait isu lingkungan dan perubahan iklim di website https://www.ekuatorial.com/

#ekuatorial #perubahaniklim #lingkunganhidup #hibahliputan #beasiswapeliputan #jurnalis #jurnalislingkungan #COP26 #SIEJ #climatechange

Selain memiliki manfaat ekologi, mangrove juga dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan. Oleh masyarakat Tidore Kepulauan, tanaman ini telah dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan tradisional secara turun-temurun.

Deretan perahu ketinting mengapung di muara sungai di Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Kamis, 29 Juli 2021. Perahu nelayan ini dalam kondisi tertambat. Sekitar 700 meter ke arah Selatan, berdiri delapan unit rumah warga dalam kondisi tidak terawat. Sebagian masih berdiri kokoh dan sisanya sudah rata dengan tanah.

Menurut Kepala Desa Toseho, Taufik Khalil, ke delapan rumah warga Desa Toseho ini ditinggal kosong karena sering dihantam banjir rob setiap tahunnya. Warga desa pesisir yang dikenal sebagai kampung tua Toseho tersebut terpaksa pindah sejauh 2 kilometer dari pantai.

“Migrasinya penduduk ini dimulai sejak tahun 1997. Kemudian pada 2001, banjir rob terparah terjadi lagi dan membuat kurang lebih 400 jiwa lebih memilih mengungsi. Hingga sekarang, kurang lebih 900 jiwa sudah keluar dan pindah ke kampung baru Toseho,” kata lelaki 29 tahun itu.

Letak kampung tua Toseho berhadapan langsung dengan laut dan membelakangi hamparan Hutan Mangrove yang berada di pesisir kecamatan setempat.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, luas tutupan Hutan Mangrove Indonesia pada 2020 mencapai 3.490.000 hektare atau 21 persen dari total luas tutupan hutan mangrove di dunia. Dari luas ini, sebanyak 2.673.548 ha dalam kondisi baik dan 637.624 ha lainnya dalam kondisi kritis.

Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah atau Bapelitbangda Kota Tidore Kepulauan mencatat, luas Hutan Mangrove di Tidore Kepulauan sebesar 1.729 ha atau 0,0495 persen dari luas mangrove nasional. Luasan tersebut tersebar di tujuh pulau, yaitu Pulau Tidore seluas 14,18 ha, Pulau Maitara 4,51 ha, Pulau Mare 11,88 ha, Pulau Woda 47,56 ha, Pulau Raja 15,92 ha, dan Pulau Guratu 37,43 ha. Sisanya di wilayah Halmahera bagian Tengah sebesar 1.597,52 ha.

aufik bilang, hutan mangrove di desanya memiliki peranan yang sangat penting. Karena menjadi tempat hidup dan berkembangnya siput popaco yang dapat dijadikan lauk untuk konsumsi harian dan sumber pendapatan masyarakat.

“Karena ada orang dari desa lain selalu datang mencari bia (siput) popaco di sini (Desa Toseho),” katanya.

Disamping itu, lanjut Taufik, tanaman mangrove juga dimanfaatkan sebagai keperluan makanan ternak kambing dan bahan pengobatan tradisional.

Ramli Abdullah, biang (tetua) Desa Toseho mengaku, selalu mengambil tanaman mangrove di sekitar Kampung Tua Toseho untuk keperluan pembuatan obat. Karena disitu terdapat berbagai jenis tanaman mangrove yang telah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional secara turun-temurun, ujar perempuan 60 tahun yang memperoleh pengetahuan pengobatan itu dari orang tuanya.

“Dari kecil saya sudah lihat papa (ayah) menggunakan mangrove untuk pengobatan, selain itu nenek saya juga seorang biang desa yang selalu melakukannya,” tutur perempuan yang akrab disapa Mama Li ini, ketika disambangi di rumahnya, Kamis, 29 Juli 2021.

Ia menceritakan, selama ini mangrove digunakan sebagai bahan obat untuk beberapa penyakit, di antaranya sakit perut, keseleo, mengembalikan fungsi indera pengecap, dan membersihkan darah nifas selesai bersalin.

Simak laporan Apriyanto Latukau di website ekuatorial.com

Banner Image : Hutan Mangrove Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tampak pada Kamis, 29 Juli 2021. Foto : Apriyanto Latukau/Kieraha

Perhelatan Konferensi Iklim COP26 di Glasgow akan menjadi salah satu negosiasi iklim terpenting sejak COP21 di Paris. Sejumlah isu penting akan menjadi sorotan negara-negara di dunia untuk kembali berkomitmen menurunkan emisi karbon.

Tetapi ada banyak sekali rintangan yang menghalangi para jurnalis untuk hadir dan terlibat dalam sesi-sesi tersebut.

The Climate Tracker membuka kesempatan bagi 20 jurnalis muda dari negara berkembang untuk mengambil bagian dalam perhelatan tersebut dengan membuka program “COP26 Climate Justice Journalism Fellowship” .

Jurnalis yang lolos nantinya akan ikut bergabung melaporkan secara virtual isu-isu yang menjadi pembicaraan di Konferensi Iklim PBB pada bulan Oktober dan November ini.

Banyak keuntungan yang didapat dari program ini, seperti pemahaman terhadap isu perubahan iklim, belajar dari jurnalis iklim terbaik di dunia, terhubung dengan jurnalis lain dari seluruh dunia, dan mengerjakan cerita kolaboratif yang dapat dipublikasikan di media masing-masing.

Apa yang didapat dari fellowship yang berlangsung selama satu bulan ini :

  1. Fee honor sebesar €250 tunjangan
  2. Pelatihan online selama dua minggu menjelang COP26
  3. Pendampingan kelompok kecil dan individu selama COP26
  4. Dukungan untuk mengedit dan mempromosikan karya jurnalistik  di seluruh COP
  5. Peluang untuk mengerjakan cerita kolaboratif dengan jurnalis lain dari seluruh wilayah kerja jurnalis dan secara global

Kualifikasi yang dicari :

  1. Jurnalis dengan pengalaman minimal 5 tahun
  2. Bersedia dan mampu membuat proposal peliputan dan mempublikasikan hingga 4 cerita di media masing-masing.
  3. Memiliki kemauan untuk belajar tentang politik iklim
  4. Miliki koneksi Wi-Fi yang bagus
  5. Dapat terlibat dalam beberapa pelatihan berbasis bahasa Inggris (meskipun pendampingan, penerbitan, dan pelatihan individu akan multibahasa)
  6. Berasal dari atau tinggal di negara berkembang
  7. Ingin bergabung dengan The Climate Tracker Family

Untuk pendaftaran silakan buka https://climatetracker.org/join-our-cop26-climate-justice-online-fellowship-global/

Jika Anda tertarik, jangan ragu untuk mengirimkan aplikasi! Batas waktu untuk melamar adalah 20 September 2021.

Jika ingin mengajukan pertanyaan atau mengalami kesulitan terkait dengan program ini, jangan ragu untuk menghubungi Dizzanne Billy, di dizzanne@climatetracker.org.

Banner Image : Para pemuda dari penjuru dunia tergabung dalam Mary Robinson dan Kofi Annan, di perhelatan One Young Worls Summit 2015 di Dublin. Foto diambil dari website Mary Robinson Foundation Climate Justice

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bekerja sama dengan Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa) mengundang jurnalis yang bekerja di wilayah Timur Indonesia untuk mengikuti Journalist Workshop dan Fellowship “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim”.

Program ini merupakan program peningkatan kapasitas jurnalis yang khusus diperuntukkan bagi jurnalis multi platform yang meliput di wilayah Sorong dan Jayapura.

Jurnalis dapat mengangkat isu yang berkaitan dengan tema besar “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” seperti kehutanan, masyarakat adat, kearifan lokal, dan krisis iklim di Papua.

Workshop akan berlangsung selama dua hari secara offline pada 1-2 Oktober 2021 untuk wilayah Sorong dan 5-6 Oktober 2021 untuk wilayah Jayapura.

Adapun syarat mengikuti workshop ini :

  1. Jurnalis tetap maupun lepas dengan pengalaman kerja minimal dua tahun
  2. Mendapat rekomendasi dari editor atau redaksi
  3. Bersedia mematuhi protokol kesehatan Covid-19

Untuk menjadi peserta workshop, Anda dapat mengisi dan mengirimkan formulir lamaran melalui link: 
https://bit.ly/WorkshopKehutananPapua.

Deadline pengisian Formulir Pendaftaran adalah 23 September 2021.

Jurnalis yang lolos seleksi berhak mengikuti workshop selama dua hari.

Informasi lengkap di:
www.ekuatorial.com
www.siej.or.id
Instagram/FB/Twitter: @siej_info

Peserta juga dapat menghubungi:
Dedi +62 821-9893-7005 (Wilayah Sorong) dan Hans Kapisa +62 853-4488-0321 (Wilayah Jayapura).

Melalui seleksi ketat, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan ID Comm didukung Institute for Essential Services Reform (IESR), menetapkan 20 jurnalis dari berbagai media di Indonesia terpilih untuk mengikuti pelatihan jurnalistik “Transisi Energi”. Pelatihan berlangsung secara virtual dari tanggal 6 September 2021 hingga 7 Oktober 2021.

Dalam program pelatihan ini, SIEJ menghadirkan pemateri yang kompeten di bidangnya sehingga para jurnalis yang lolos seleksi akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai jurnalistik lingkungan dengan isu transisi energy. Para pemateri ini adalah :

  1. Aris Prasetyo (Harian Kompas)
  2. Sunu Dyantoro ( Tempo.co)
  3. Adi Marsiela ( Ekuatorial )

Selain itu, 20 jurnalis juga berkesempatan menyelesaikan peliputan berdasarkan proposal yang diajukan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan panitia, dari tanggal 7 Oktober 2021 sampai 31 Oktober 2021.

Selama proses penyelesaikan peliputan, para jurnalis akan didampingi mentor, sebagai berikut :

  1. Aris Prasetyo – Harian Kompas
  2. Sapariah Saturi – Mongabay Indonesia
  3. Adhitya Wardhana – CNN Indonesia TV
  4. Sunudyantoro – Tempo

Program pelatihan dan beasiswa ini cukup diminati para jurnalis. Ini terbukti dari  jumlah peserta jurnalis yang mendaftar yang mencapai 70 lebih pendaftar jurnalis dari berbagai platform media. Semua proposal peliputan dengan topik isu transisi energi yang diajukan tersebut dinilai hingga berhasil meloloaskan 20 jurnalis sebagai peserta.

Ketua Umum SIEJ, Rochimawati menjelaskan, program pelatihan dan beasiswa peliputan transisi energi ini menjadi  komitmen SIEJ, untuk  terus mendukung dan mendorong peningkatan kapasitas para jurnalis di Indonesia dalam peliputan dan menyuarakan isu lingkungan, khususnya isu transisi energi di Indonesia.

“Isu energi akan terus menjadi prioritas mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak potensi di bidang energi terbarukan. Ini penting untuk meningkatkan pemahaman jurnalis dan publik akan isu ini. Salah satu upayanya melalui program peningkatan kapasitas jurnalis,” jelasnya, (5/09).

SIEJ memiliki visi membangun masyarakat, sadar informasi dan sadar lingkungan melalui jurnalisme lingkungan berkualitas tinggi.

Harapannya, peliputan isu transisi energi di Indonesia dapat terus ditingkatkan dan menjadi perhatian pemerintah dan publik sehingga tingkat bauran energi di Indonesia bisa ditingkatkan. Media massa berperan besar untuk mewartakan isu  tersebut.

Adapun 20 jurnalis yanng menjadi peserta pelatihan dan beasiswa Transisi Energi adalah sebagai berikut:

1.Agung Sumandjaya – Radar Sulteng

2.April Sirait – CNN TV Indonesia

3.Bethriq Kindy – Warta Ekonomi

4.Danur Lambang – Kompas.com

5.Dinda Wulandari – Bisnis Indonesia

6.Fadli Ilham – Radar Makasar

7.Haris Prabowo – Tirto.id

8.Hartatik – Suara Merdeka

9.Irsyan Hasyim – Tempo

10.Jekson Simanjuntak – Beritalingkungan.com

11.Kennial Caroline Laia – Betahita

12.Margaretha Nainggolan – Batamnews.co.id

13.Moh. Syarif Abdu Salam – Tribun Jabar

14.M. Ulil Abab – IDN Times

15. Imelda Vinolia – suarariau.com

16.Suriani Mappong – LKBN Antara

17.Suryani S Tawari – Malut Post

18.Sri Surya – Beritamanado.com

19.Titik Kartitiani – Berita Jatim

20.Yogi Eka Sahputra – Mongabay Indonesia

Pembangunan Bendungan Bener, yang akan membebaskan sekitar 600 ha lahan di Purworejo dan Wonosobo, mengancam sumber penghidupan warga setempat. Proses ganti rugi lahan juga tak berjalan lancar.

Lalu-lalang kendaraan proyek di gerbang akses timur Bendungan Bener di Jalan Nglaris, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sudah menjadi pemandangan rutin bagi Salamah (64). Sehari-hari, ia bercocok tanam aneka rupa tanaman seperti kelapa, durian, cengkeh, kemukus, vanili, kapulaga, serta bermacam rimpang, di lahan hutan yang berbatasan langsung dengan gerbang akses timur bakal bendungan tertinggi di Indonesia itu.

Bagi Salamah, hutan adalah sumber kehidupan. 

Inilah yang membuatnya menolak saat lahan garapannya di dekat jalan keluar-masuk gerbang akses timur Proyek Strategis Nasional (PSN) itu diminta Perhutani. Lahan itu merupakan satu-satunya yang tersisa, setelah tiga lahan garapan lain di dekat aliran Sungai Bogowonto terdampak PSN Bendungan Bener dan tidak bisa lagi digarapnya.

“Dulu warga sini ya tidak mau (ada pembangunan bendungan), tapi ya entahlah. Sebenarnya hasil bertani di hutan tidak pernah habis. Panen ini selesai, ganti yang lain,” ujarnya sembari menguliti ranting-ranting pohon menggunakan sabit, Sabtu (24/7/2021).

Duduk di pematang lahan, siang itu Salamah menceritakan pendapatan rata-rata dari menjual hasil pertanian hutan. Kalau hasil panen kelapa banyak, ia bisa mendapat Rp500.000  bahkan lebih. Selain kelapa sebagai pendapatan bulanan, ia bisa menjual aneka tanaman tahunan, salah satunya kemukus (Piper cubeba) seharga Rp55.000 per kilogram. 

Bahkan harga satu kilogram kemukus kering, yang diperoleh dari tiga kilogram kemukus basah, bisa mencapai Rp250.000. Selain itu, belum lama ini ia berhasil menjual kapulaga kering seharga Rp270.000 per kilogram. “Kalau pohonnya banyak, sekali panen bisa dapat lima kilo,” tutur nenek tiga cucu itu sembari menunjukkan tanaman kapulaga di ladangnya.

Penjelasan Salamah mengenai rata-rata pendapatan di atas belum termasuk saat ia panen durian, cengkeh, vanili, serta tanaman rimpang seperti temulawak yang jenisnya bermacam-macam. Selain itu, petani sepertinya juga banyak mengandalkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan harian.

Selain mengumpulkan ranting-ranting pohon untuk digunakan sebagai kayu bakar di dapur, Salamah juga menanam tanaman pangan seperti talas, yang dari daun hingga umbinya bisa diolah jadi makanan. 

Siang itu, Salamah tak sendirian. Ia meminta bantuan Sutoyo (40) untuk memanen cengkeh di lahan yang dikelolanya. Seperti Salamah, lahan pertanian Sutoyo terdampak pembangunan Bendungan Bener paket 2 yang menjadi wilayah kerja PT Waskita Karya Tbk, satu dari tiga BUMN yang ditunjuk melaksanakan PSN tersebut.

Jika Salamah masih bisa mempertahankan salah satu lahannya, Sutoyo harus kehilangan seluruh lahan yang dimilikinya. 

“Saya punya sembilan (bidang), kena semua. Habis. Sudah tidak bisa bertani,” ujarnya di sela-sela aktivitas memanen cengkeh di lahan milik saudaranya itu. 

Sejak tidak bisa bertani sekitar tiga tahun silam, Sutoyo kerja serabutan. Membantu memanen cengkeh di lahan orang lain, menjadi kuli bangunan, hingga tenaga musiman panen padi di luar daerah. Sutoyo mengaku sebenarnya penghasilan bertani di lahan hutan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk untuk menyekolahkan keempat anaknya. 

“Bikin rumah, beli motor, bisa menyekolahkan anak, semua dari hasil ini (bertani di hutan, red.). Tapi ya mau gimana lagi, pemerintah kalau sudah punya keinginan tidak peduli dengan yang lain,” ungkapnya. 

Simak laporan Riska Nur Laily Mualifa selengkapnya di https://www.ekuatorial.com/2021/09/mereka-yang-tersisih-dan-terancam-pembangunan-bendungan-tertinggi-indonesia/

Banner image : Pembukaan lahan untuk PSN Bendungan Bener di Desa Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Foto : Riska Nur Laily Mualifa / Merdeka.com

Sempat ikut merambah hutan Bukit Cogong, Nibuansyah kini berbalik menjadi koordinator penyelamatan hutan yang kaya tanaman kayu tembesu tersebut.

“Sudah sampai ya, tidak tersesat kan? Tinggal ikutin jalan aspal. Mobilnya digeser sedikit ke kiri, ada banyak ranting di pohon-pohon tinggi ini. Biasanya, penduduk sini, sudah tahu di mana posisi parkir,” kata pria yang muncul dari jalan setapak di pintu masuk kaki bukit.

Sapaan nan ramah dilontarkan saat mengetahui ada kunjungan para tamu. Pria kelahiran 1963 ini mengetahui betul, jika yang datang tersebut ialah orang asing, alias bukan penduduk setempat. Kedatangan pada malam hari bukan masalah. Karena ia telah menyediakan kamp yang juga merupakan tempat tinggalnya bersama keluarga.

Kamp dengan kontruksi bangunan sebagian dari kayu ini bisa disinggahi pendatang untuk sekadar melepas lelah dari perjalanan selama delapan jam dari kota Palembang, Sumatera Selatan.

Banyak pohon karet dan pohon hutan lainnya dengan ketinggian tertentu yang seolah menjadi pagar, pembatas jalan, dan barisan penerima para tamu di kaki bukit.

Tulisan Bukit Cogong ialah penanda telah memasuki kawasan bukit besar yang berada di sebelah barat lanskap Sumatera bagian Selatan ini. Tepatnya di Desa Sukakarya, Kecamatan Suku Tengah Lakitan (STL) Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas.

Malam itu, angin pun bertiup sedang, pertanda musim kemarau. Namun udara masih lembap. Kelembapan khas hutan tropis milik Indonesia.

Dengan penerangan yang cukup, sungguhan kopi hasil bumi bukit penyangga Taman Nasional Kerinci Sebelat, atau TN Kerinci Sebelat, ini menjadi pelengkap teman bertamu.

Sang penerima tamu adalah Koordinator Hutan Kemasyarakatan (HKM) Bukit Cogong, Nibuansyah. Siapa sangka, sang penjaga hutan ini dulunya adalah salah seorang perambah yang beroperasi di hutan bukit ini. Perambahan yang sempat menggunduli Bukit Cogong terjadi sejak tahun 1970-an.

Menyambut tamunya, Nibuansyah bersemangat bercerita mengenai masa lalunya tersebut. Saat jadi anggota kelompok perambah hutan di Bukit Cogong. Nada bicaranya semangat meski mengenang masa kelam.

Awalnya, mereka membuka permukiman sekaligus pertanian. Tentu, bermula di kaki bukit, namun lambat laut menyisir ke bagian atas bukit. Ia pun membongkar cerita rayuan pemodal yang membutuhkan banyak balok kayu ke Pulau Jawa. Saat itu, perambahan yang dilakukan juga didukung hak kelola pesirah atau marga.

Dahulu puluhan keluarga transmigrasi Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, tidak punya lahan garapan. Mereka mengusulkan hak kelola pada pesirah lahan adat Padu Raksa di Bukit Cogong. Sampai akhirnya pada 1963 permohonan itu dipenuhi dengan lahan kelola 105 hektare (ha). Beberapa waktu selanjutnya datang pula warga program transmigrasi yang mengelola lahan 50 hektare lainnya.

Simak laporan Tasmalinda selengkapnya di website https://www.ekuatorial.com/2021/08/mantan-perambah-hutan-yang-kini-menjaga-lanskap-bukit-cogong-1/

Banne Image : Lanskap Bukit Cogong. Foto :Tasmalinda

Kemitraan warga dan PT WKS dalam mengelola perhutanan sosial di Dusun Benteng Makmur diduga sebagai upaya perusahaan untuk memperluas area kerja.

Jalanan tanah merah melepaskan partikel-partikel debu ke udara, siang itu, di awal bulan Juli 2021. Kendaraan yang membawa kami melintasi dua portal pintu masuk menuju Dusun Benteng Makmur, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Hilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Dua portal pintu masuk itu adalah pos penjagaan PT Wira Karya Sakti (WKS). Ruas jalan yang seolah membelah bukit demi bukit menuju kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) itu, biasa disebut penduduk lokal “koridor we-ka-es”.

Ruas jalan ini memang dibangun oleh PT WKS, dengan tujuan untuk mengangkut akasia mangium yang dipanen sebagai bahan untuk membuat pulp dan paper. PT WKS adalah perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI), anak perusahaan Sinar Mas Group.

Ruas jalan ini adalah akses satu-satunya bagi 380-an Kepala Keluarga (KK) warga Dusun Benteng Makmur untuk menuju ke luar, ke jalan lintas Jambi – Tebo, sejak lebih dari 10 tahun terakhir.

Tidak hanya truk-truk dengan 12 unit ban milik PT WKS yang hilir mudik melintas di ruas jalan ini. Tapi juga truk-truk sejenis, yang tertutup rapat bak belakangnya, yang membawa batu bara dari tambang terbuka di kecamatan tetangga, Kecamatan Sumay.

Gambaran ini memperlihatkan bahwa Dusun Benteng Makmur dikelilingi oleh lahan PT WKS. Sehingga, pendududuk pun terdesak. Meskipun mereka memiliki areal Perhutanan Sosial (PS) sendiri, tapi itu hanya di atas kertas saja. Secara de facto, areal itu adalah bagian dari lahan PT WKS, meskipun dibungkus dengan istilah “kemitraan”.

Di dusun ini, terdapat dua kelompok masyarakat yang telah mendapatkan izin skema Perhutanan Sosial. Yakni Koperasi Teriti Jaya, dengan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 2.516 hektare, dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) Muara Kilis Bersatu, dengan Hutan Kemasyarakatan (HKM) seluas 1.126 hektare.

Namun dalam perjalanannya, skema Perhutanan Sosial (PS) telah digunakan oleh PT WKS sebagai perluasan areal kerja mereka.

Adalah Anti-Illegal Logging Institute (AILInst), sebuah non-governmental organization (NGO) yang pertama kali mengungkap kondisi PS di dusun ini, pada bulan Mei 2021. Berdasarkan temuan tim AILInst di lokasi, Koperasi Teriti Jaya telah bermitra dengan PT WKS sejak tahun 2018. Sedangkan Gapoktan Muara Kilis Bersatu bermitra dengan PT WKS sejak tahun 2020.

“Ini adalah modus baru perluasan lahan area kerja perusahaan dengan mengatasnamakan skema PS,” kata direktur AILInst, Dicky Kurniawan.

Simak laporan Jon Afrizal, selengkapnya di website ekuatorial.com https://www.ekuatorial.com/2021/08/ketika-korporasi-ekspansi-ke-area-perhutanan-sosial-di-jambi/

Banne Image : Alat berat milik PT WKS yang sedang memanen akasia di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Gapoktan Muara Kilis Bersatu. Foto diambil awal Juli 2021. Foto : Jon Afrizal / Amirariau.com