The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) mengumumkan 50 peserta yang lolos dalam kegiatan kelas belajar “Sistem Pangan Lestari Untuk Adaptasi Perubahan Iklim”.

Kelas belajar ini merupakan rangkaian program peningkatan kapasitas jurnalis di Indonesia dan kompetisi jurnalistik yang diselenggarakan oleh The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bekerja sama dengan Food and Land Use (FOLU) Coalition.

Kelas belajar akan dilaksanakan dua hari secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu-Kamis (15-16 Desember 2021).

Setelah mengikuti kelas belajar ini, peserta jurnalis akan melakukan peliputan sesuai dengan tema. Hasil liputan ini nantinya akan dikompetiskan untuk mendapatkan total hadiah sebesar Rp 12 juta.

Terima kasih telah mendaftar dalam kegiatan Kelas Belajar “Sistem Pangan Lestari Untuk Adaptasi Perubahan Iklim”

Bila ada pertanyaan silakan menghubungi kami lewat email sekretariat.siej@gmail.com atau hubungi Findamorina Muhtar (082290893010).

Berikut nama-nama jurnalis yang lolos mengikuti kelas belajar

Hadapi ancaman krisis pangan masa depan karena perubahan iklim, para perempuan kota menggagas urban farming sebagai solusi alternatif untuk mandiri pangan.

“Nanti ada tulisannya, Ledhok Timoho,” kata satpam perumahan yang memberitahu saya setelah saya beberapa kali memutari kompleks elit dan tidak menemukan jalan yang tepat di titik Google Maps untuk sampai di kampung Ledhok Timoho.

Sebuah banner bertuliskan Kampung Ledhok Timoho menggantung diapit dua rumah besar. Siapa yang menyangka bahwa jalan utama untuk memasuki kampung ini adalah jalan selebar satu meter yang hanya bisa dilewati satu motor.
Setelah melewati gang kecil itu, ternyata memang benar, terbentang perkampungan di kawasan yang tidak rata. Kampung Ledhok Timoho adalah kampung organik yang tercipta karena kebutuhan hunian oleh orang-orang perantauan dan korban penggusuran. Secara administratif Ledhok Timoho termasuk dalam Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 

Pada mulanya kampung Ledhok Timoho di bantaran sungai Gajah Wong tersebut hanya dihuni oleh dua orang yang mendirikan rumah sejak tahun 1995. Hingga kini, ada kurang lebih 170 orang yang tinggal menetap di sana.
Di sisi kanan beberapa meter setelah keluar dari gang jalan masuk, terdapat sebuah pagar bambu yang mengitari kebun sayur. Terlihat tanaman kangkung siap panen, sawi, bayam, lembayung, terong yang masih amat muda, kacang panjang, timun, gambas, cabai, serta waluh yang menjalar dan belum terlihat buahnya.

Selain tanaman sayur, ada pula tanaman umbi-umbian seperti ubi jalar serta kolam semen berukuran 3 x 2 meter yang terlihat banyak ikan-ikan kecil berenang.
Ialah Sri Hariyani (52),  ketua kelompok tani lansia produktif (KTLP) Ledhok Timoho yang menggagas dan menghidupkan produksi pangan mandiri di kampung tersebut.
Akrab disapa dengan Yani, ia merantau dari Sumatera ke Yogyakarta pada tahun 1986 untuk menempuh pendidikan sekolah menengah kejuruan, sejak saat itulah ia memutuskan untuk tinggal di Yogyakarta. 

Yani sendiri tergabung dalam Uplink/Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Yogyakarta. Bersama dengan kawan lainnya di organisasi itu, ia mengawali tinggal di kawasan Ledhok Timoho yang dulunya masih berupa semak-semak tinggi. “Mulanya di sini hanya 6 KK, saya diajak teman dari JRMK untuk tinggal di sini.” terangnya saat ditemui di kediamannya pada Jumat (8/10).

Keputusannya pindah ke Ledhok Timoho di tahun 2000-an, dilatari karena kesulitannya menjangkau tempat tinggal yang sesuai dengan dana yang dimiliki. 
Menjadi tulang punggung keluarga dan berhasil menyekolahkan tiga anaknya sendirian, kini sehari-hari, Yani bekerja sebagai akupresur dan menjual telur asin. Dari dulu Yani mengaku, memang suka menanam dan memanfaatkan lahan kosong. Terlihat di halaman rumahnya yang tak terlalu luas, terdapat bayam brazil, cabai, juga kolam lele.
Kini ia menambah kesibukannya dengan mengelola kebun pangan Ledhok Timoho. Kebun pangan tersebut memiliki luas sekitar 900 meter persegi, dan mulai beroperasi sejak 5 Maret 2021. 

Awalnya lahan kosong tersebut kerap disalahgunakan sebagai tempat pembuangan sampah oleh orang di luar kampung. Setelah meminta izin pemilik lahan, akhirnya Yani mulai menggagas untuk menanaminya aneka sayur. “Kemudian saya bikin kelompok, kegiatannya kami salah satunya itu bertani di lahan tersebut, supaya kampung hijau. Kalo sayuran kan bermanfaat, kalo sampah kan membuat kotor.” cerita Yani.

Kebun pangan tersebut juga diharapkan menjadi sumber pangan warga Ledhok Timoho. Selama pandemi Yani mengungkapkan warga kampung Ledhok Timoho memang cukup terpukul keras karena rata-rata bekerja di sektor informal seperti dirinya yang bergantung pada pemasukan dari hari ke hari. Hal itu pun berdampak pada kebutuhan pangan keluarga sehari-hari.
“Kami nanem harapannya bisa bermanfaat bagi warga kita, bisa mengurangi pengeluaran lah. Ya meski kami jual juga ke anggota, tapi harganya jauh lebih murah dari harga di pasar.”

Uang hasil jualan itu pun nantinya digunakan untuk membeli bibit dan membeli peralatan pertanian yang dibutuhkan untuk terus menunjang kelangsungan kebun pangan.
Setiap bulan kelompok tani Ledhok Timoho memiliki jadwal pertemuan yang rutin sebagai komitmen untuk lebih mandiri pangan, di antaranya yaitu kerja bakti setiap Minggu pagi, jadwal siram setiap Senin sampai Sabtu, dan Minggu ke-empat yang digunakan untuk  memanen sayuran, kemudian sarapan bersama.
Di sisi lain perempuan lulusan D3 pertanian tersebut mengaku memilih pertanian organik karena lebih sehat untuk dikonsumsi. Pertanian organik yang dipraktikkan kelompok tani lansia produktif tersebut menggunakan pupuk organik dari sampah sisa makanan buah dan sayur.

Setelah tiga bulan urban farming Ledhok Timoho berjalan, Solidaritas Perempuan Kinasih mendampingi kelompok tani Ledhok Timoho dan memberikan akses pelatihan pupuk organik oleh kelompok tani perempuan Kulon Progo.
Berjarak 2,8 kilometer dari kampung Ledhok Timoho, dari jalan Doktor Sutomo yang padat memasuki Jalan Ronodigdayan sekitar 110 meter kemudian, menepi ke kanan, terdapat sebuah kebun dengan plang pintu masuk yang rimbun oleh tanaman telang bertuliskan “Pekarangan Pangan Lestari Kampung Sayur Bausasran”.

Simak laporan Ani Marda selengkapnya di https://www.ekuatorial.com/

Banner Image : Urban farming di kampun Ledhok Timoho, Yogyakarta . Foto: Ani Marda/Merdeka.com

Tak banyak jurnalis dapat menghadiri langsung Conference of the Parties ke-26 ( COP26) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang digelar pada 31 Oktober – 12 November 2021 di Glasgow, Skotlandia. Yunanto Wiji Utomo, jurnalis Kompas.com asal Indonesia, terpilih sebagai salah satu fellow Climate Change Media Partnership (CCMP) 2021. Bersama dengan 19 jurnalis dari berbagai negara, Yunan – sapaan akrabnya, berkesempatan meliput konferensi yang khusus membahas tentang isu krisis iklim.

Peraih Beasiswa Chevening 2019 ini juga mengungkapkan tingginya antusiasme jurnalis dunia yang melakukan peliputan COP26. Salah satunya tampak dari sibuknya media center COP26 untuk publikasi berbagai perkembangan berita, mulai dari perdagangan karbon hingga investasi hijau.

Dalam Nawala the Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) edisi khusus COP26 UNFCCC Glasgow, Yunan berbagi pengalamannya meliput COP26 dan pandangannya tentang pemberitaan lingkungan di Indonesia.


Yunanto Wiji Utomo, jurnalis Kompas.com asal Indonesia, terpilih sebagai salah satu fellow Climate Change Media Partnership (CCMP) 2021

Anda mengikuti kegiatan COP26 UNFCCC di Glasgow. Apa saja isu krusial yang menjadi pembahasan?

COP26 salah konferensi penting yang perlu dikawal oleh jurnalis maupun publik. Kita harus memastikan para delegasi sepakat untuk mencapai ambisi setinggi-tingginya untuk menahan kenaikan suhu bumi sehingga tak menyebabkan lebih banyak bencana.

Isu paling banyak dibicarakan di konferensi kali ini adalah soal loss and damage, mekanisme carbon market untuk tujuan pengurangan emisi, serta energi fosil. Soal finance juga banyak dibicarakan. Negara berkembang seperti Indonesia mendorong negara maju untuk punya mekanisme pembiayaan yang jelas.

Apa yang membedakan COP26 dengan COP sebelumnya?

COP26 menjadi pertemuan besar pertama dalam masa pandemi Covid-19. Ada lebih dari 30.000 orang berkumpul. Ini hal pertama yang menjadikan COP26 berbeda dari yang sebelumnya.

Selain itu, ada dorongan lebih kuat untuk membangun ekonomi lebih baik, dalam arti lebih berkelanjutan. Dorongan itu pasti ada sebelumnya, tapi mungkin tidak sebesar saat ini. Di COP ini juga kali pertama AS dan China setuju untuk mengatasi krisis iklim dan pertama kali pernyataan keluar dari era bahan bakar fosil disebut secara eksplisit.

Seperti apa Anda melihat eksposur pemberitaan COP26 Glasgow, baik secara global maupun nasional?

Banyak jurnalis berkumpul di sini. Media center berisi ratusan orang dan kerap kali penuh, ada yang duduk di lantai maupun ruang broadcast. Mereka semua berusaha mengawal COP26 dan menulis berita yang relevan untuk pembaca.

COP26 mendapatkan porsi pemberitaan yang cukup besar di media berbahasa Inggris. Saya yakin teman-teman jurnalis di Indonesia juga mengawalnya dan berusaha membuatnya relevan untuk pembacanya masing-masing.

Banyak juga di sini jurnalis yang baru pertama meliput. Mereka dibawa ke sini lewat proyek-proyek pengembangan kapasitas jurnalis. Kalau kita mau eksposur masalah lingkungan lebih besar, program-program itu memang harus ada.

COP26 menjadi konferensi iklim dunia yang dianggap terpenting setelah Paris Agreement. Bagaimana peran jurnalis dalam mengawal implementasi agenda ini dan isu apa saja yg harus mendapat lebih banyak porsi pemberitaan?

Saya pikir yang utama adalah mengawal negosiasi yang berlangsung. Jurnalis tidak punya akses langsung ke dalam ruang negosiasi, tetapi bisa mengamati lewat draft yang disepakati dan mewawancarai para delegasi.

Yang paling penting untuk dipastikan adalah apakah hasil negosiasi nanti memang menunjukkan ambisi tinggi untuk mengatasi krisis iklim.

Kolaborasi antar-semua pihak selalu digaungkan untuk melawan krisis iklim. Bentuk kolaborasi seperti apa dalam konteks jurnalisme lingkungan?

Bisa berupa peliputan bersama. Saya yakin sudah banyak yang melakukan. Bisa juga sebuah program peningkatan kapasitas jurnalis dalam tema tertentu maupun kemampuan teknis. Ini yang harus diperbanyak.

Jurnalis juga bisa membuka ruang kolaborasi dengan mereka yang non-jurnalis, seperti seniman, pekerja kreatif, dan juga publik. Kalau di VIK Kompas.com, saya bekerjasama dengan teman kreatif, ilustrator freelance, juga ilmuwan. Penting untuk membuat produk jurnalisme lingkungan yang beragam sehingga isu lingkungan bukan cuma dipahami oleh orang-orang di lingkaran yang sama.

Sepulang dari mengikuti agenda COP26, apa rencana Anda selanjutnya untuk terus mengawal isu lingkungan?

Hmmm… Saya kira membuka peluang kolaborasi paling mungkin.

Mengapa isu-isu lingkungan kurang mendapat porsi lebih banyak di redaksi media massa?

Kita tahu media di Indonesia, mau cetak, TV, atau online, semua berburu kecepatan dan kuantitas. Liputan lingkungan butuh waktu lebih lama. Mungkin itu salah satu faktor.

Media kita juga banyak yang pembacanya masyarakat urban. Sementara, isu lingkungan banyak yang bukan isu warga urban. Misalnya gambut, kebakaran hutan, atau overfishing, sehingga media mungkin tidak memberi porsi lebih.

Meskipun begitu, saya lihat sekarang banyak media khusus lingkungan. Walaupun karena kemasannya, yang baca pun saya yakin orang urban, bahkan lebih segmented lagi – warga urban yang terdidik.

Banyak media baru, menurut saya, menyasar orang-orang terdidik. Saya tidak tahu apakah ini tepat. Tapi mungkin kita perlu media lokal yang bicara lingkungan, melihat peristiwa-peristiwa di daerah dari perspektif lingkungan dan dikomunikasikan dengan cara tertentu sedemikian rupa, sehingga orang daerah paham dan mau bergerak bersama.

Apa saja hambatan dan tantangan jurnalis dalam meliput isu lingkungan di Indonesia?

Jurnalis kurang waktu untuk membaca dan kurang punya kesempatan untuk menjadi spesialis. Hidup jurnalis kerap habis untuk mengejar kuota berita, jadi pengetahuan soal lingkungan sendiri kurang. Ini sebenarnya hambatan yang muncul dari medianya sendiri.

Sementara itu, program pembinaan jurnalis di bidang sains dan lingkungan masih kurang. Kita mengeluh soal kualitas berita yang buruk tapi pada saat yang sama, di universitas misalnya, berapa yang punya mata kuliah atau malah program studi jurnalisme lingkungan?

Bagaimana Anda menjadi jurnalis?

Saya masuk sebagai penulis sains di Kompas.com. Ada lowongan menjadi penulis sains waktu itu dan saya melamar. Kebetulan diterima.  Waktu saya masuk, media online yang membahas sains masih sedikit. Saya jadi satu-satunya reporter di rubrik sains, sedangkan editor saya menangani beberapa rubrik.

Pasti semua tahu image media online yang buruk. Waktu masih baru, kadang di lapangan ada komentar, “Oh, anak online ya?”, lalu komplain soal berita ini dan itu. Padahal saya masih baru, enggak tahu apa-apa juga.

Lewat beberapa program, misalnya SjCOOP Asia dari World Federation of Science Journalists (WFSJ), saya akhirnya bertemu dengan orang-orang yang berpikiran terbuka, punya semangat sebagai mentor, dan membantu saya mengembangkan diri.

Untuk teman-teman jurnalis yang baru meliput isu lingkungan, mungkin bisa menjajal beragam program mentoring. Juga terbuka saja. Kadang, guru terbaik kita bukan orang terdekat, bukan jurnalis yang namanya mentereng dan kerap jadi pembicaraan, tetapi yang paham kompleksitas eksosistem media dan mau give the benefit of the doubts membina kita.

Bagaimana awal mula Anda tertarik meliput isu-isu lingkungan?

Dari dulu sebenarnya saya tertarik isu lingkungan. Kebetulan saya lulusan Fakultas Biologi. Saat jadi jurnalis, saya diajak lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga riset untuk meliput sejumlah isu lingkungan. Misalnya perikanan di Wakatobi, REDD+, gambut, dan lainnya. Dari situ ketertarikan terus tumbuh walaupun kesempatan saya meliput lingkungan tidak sebanyak jurnalis yang memang di media lingkungan.

Bisa diceritakan liputan lingkungan apa yang paling berkesan bagi Anda?

Mungkin liputan ke Bitung dan Wakatobi. Saya menghabiskan beberapa hari di laut. Waktu itu saya tidak doyan ikan. Setelah dari sana, jadi doyan. Di Wakatobi, saya snorkeling untuk pertama kalinya dan melihat keanekaragaman laut yang begitu indah untuk pertama kalinya.

Liputan lainnya ke pedalaman Kalimantan dan bertemu orang-orang Dayak. Saya tinggal seminggu bersama mereka untuk tahu soal perubahan iklim, spesifiknya soal REDD+. Di sana, saya jadi tahu bahwa saya ini anak kota. Ada satu hari saya betul-betul kangen kopi ala kafe Jakarta. Menjadi anak kota punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya pasti saya tidak terlalu memahami masalah. Kelebihannya, kalau paham, saya bisa membuat isu lingkungan lebih relate dengan warga kota.

Bagaimana strategi membumikan isu lingkungan ke masyarakat?

Sekarang banyak warga daerah yang bikin channel Youtube dan bicara tentang desanya. Orang diberi penjelasan, bukan tiba-tiba disuguhi berita kompleks. Di beberapa media asing, ada konten sangat dasar tentang beragam isu lingkungan yang bisa disematkan ke tulisan utama sehingga publik paham apa yang dibicarakan. Lainnya mungkin terbuka untuk bereksperimen dengan cara komunikasi kita.

Bagaimana strategi media untuk mengkomunikasikan isu-isu lingkungan kepada milenial?

Milenial dan gen Z sendiri tidak seragam. Ada yang visual, ada yang teks. Ada yang terdidik, ada yang tidak. Saya kira tidak ada satu pendekatan tunggal yang pas untuk semua. Perlu keragaman media dan keragaman pendekatan komunikasi.

Banner Image : Para aktivis yang melakukan protes terhadap keterlibatan produsen plastik di KTT Perubahan Iklim ke-26 di Glasgow, Skotlandia. Foto : Rochimawati / Viva.co.id

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bekerja sama dengan WRI Indonesia dan Global Forest Watch telah menyelenggarakan kompetisi jurnalistik “Memantau Kondisi Terkini SDA & Hutan Indonesia”.

Kompetisi terbatas yang hanya diperuntukkan bagi 15 jurnalis dari berbagai media dari Aceh hingga Papua yang lolos mengikuti workshop ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan workshop dan kompetisi jurnalistik “Memanfaatkan Platfrom Global Forest Watch (GFW) untuk Memantau Sumber Daya Alam  dan Hutan Indonesia” yang berlangsung pada bulan Oktober 2021.

Dari kegiatan workshop tersebut, ke-15 peserta berkesempatan untuk mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari dari tim WRI dalam membaca dan menganalisis data dengan menggunakan platfom terbuka dari Global Forest Watch sebagai bagian dalam kerja-kerja jurnalistiknya untuk menghasilkan karya jurnalistik berbasis data Global Forest Watch.

Karya tersebut kemudian dikompetisikan untuk mendapatkan apresiasi berupa uang tunai sebesar Rp 3 juta untuk masing-masing tiga pemenang, sebagai bentuk dukungan kepada jurnalis dalam menghasilkan karya yang berkualitas khususnya terkait dengan isu sumber daya alam dan hutan Indonesia.

Rochimawati, Ketua The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) mengucapkan apreasiasi kepada seluruh peserta terutama pada peserta dengan karya jurnalistik terbaiknya. Workshop dan kompetisi jurnalistik ini menjadi salah satu upaya memberikan kesempatanbagi jurnalis untuk menambah dan meningkatkan ketrampilan mempraktikan jurnalisme data dengan memanfaatkan platform terbuka seperti Global Forest Watch.

“Semua karya yang dihasilkan berkualitas dan komprehensif. Selamat kepada para pemenang dan terima kasih kepada semua peserta yang mendukung kegiatan ini. Semoga makin  banyak kesempatan untuk menambah kemampuan jurnalisme datanya, terutama pada isu-isu lingkungan saat ini,” ujarnya.

Ochi, panggilan akrabnya pun berharap makin banyak jurnalis di Indonesia yang bisa menerapkan jurnalisme data dalam tema-tema isu sumber daya alam dan lingkungan di wilayah kerjanya.

Dari hasil seleksi ketat, berikut tiga karya jurnalistik terpilih berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan seperti kesesuaian tema, kelengkapan data, ketepatan menyajikan atau analisis data dan kualitas penulisan.

Pemenang Kompetisi Jurnalistik bertema “Memantau Kondisi terkini SDA&Hutan Indonesia”

1. Luh De Suriyani – Mongabay.co.id

Judul : Memantau Tutupan Hutan Bali, Mencegah Bencana Terulang Lagi

2. Ahmad Riki Sufrian – kilasjambi.com

Judul : Perusahaan Pengabai Mandat Restorasi Memicu Kerusakan Gambut

3. Suprianto Suwardi – Bumantara.id

Judul : Tambang Ilegal Ancam Kelestarian Hutan Bolsel

Selamat kepada para pemenang !!

Belajar dari dampak tsunami pada 2018, sekelompok warga membentuk Komunitas Mangrove Teluk Palu dan menginisiasi pembentengan daerah pesisir dengan penanaman mangrove.

Bencana gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang disusul dengan likuifaksi dan gelombang tsunami di Teluk Palu, Sulawesi Tengah, pada 28 September 2018 memporak-porandakan seisi Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala.

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah, tidak kurang dari 5.000 orang menjadi korban dan puluhan ribu unit rumah penduduk dan bangunan lainnya rata dengan tanah. Korban jiwa terutama mereka yang bermukim di sekitar pesisir pantai Teluk Palu.

Dalam beberapa catatan, bukan kali itu saja Teluk Palu dilanda gempa dan tsunami. Gempa yang diikuti dengan gelombang tsunami juga pernah terjadi di Teluk Palu yang dibelah oleh sesar Palu-Koro pada 1 Desember 1927, 30 Januari 1930, 14 Agustus 1938, dan 1 Januari 1966 dengan kekuatan yang juga mematikan.

“Ada 50 warga saya yang hilang saat terjadi tsunami pada 28 September 2018 itu,” aku Syamsuddin, Ketua RT 01/RW 01 Pantai Dupa, Kelurahan Layana Indah, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Sepanjang Pantai Dupa nyaris tak bersisa, kecuali serpihan sisa-sisa bangunan dan kayu-kayu yang berserakan disapu gelombang tsunami. BMKG mencatat, tinggi gelombang tsunami di wilayah itu mencapai 10 meter dengan jarak rendaman air mencapai 375 meter ke darat.

Andai saja, kata Syamsuddin, pesisir pantai itu sudah ditanami mangrove sebelum bencana tsunami itu menerjang, maka bisa jadi kerusakan dahsyat dan jumlah korban yang ditimbulkannya tidak separah ini.

Fakta bahwa bencana yang sama terus berulang dan belajar dari pengalaman tsunami terakhir yang kelam itu, sekelompok warga yang tergabung dalam Komunitas Mangrove Teluk Palu tergerak dan menginisiasi pembentengan daerah pesisir Teluk Palu dengan penanaman mangrove.

Sejumlah komunitas pecinta lingkungan pun tak berdiam diri. Puluhan relawan muda ambil bagian dan berkontribusi untuk perbaikan lingkungan itu. Relawan itu tak hanya terlibat dalam penanaman, namun juga hingga ke perawatan mangrove yang telah ditanam.

Pada 10 Oktober 2019, gerakan penanaman mangrove dimulai. Ratusan warga berbaur dengan para relawan lainnya menanam mangrove di sepanjang bibir Pantai Dupa.

“Saat ini telah ditanam sekitar 10 ribu pohon yang mencakup satu hektare di sepanjang pantai. Jika bibit cukup tersedia, kami merencanakan akan memperluas cakupannya menjadi 10 hektare,” sebut Ipank lagi.

Pemerintah setempat, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mengapresiasi inisiatif warga itu, terlebih dilakukan secara swadaya.

“Ini sangat sejalan dengan program kami di DLH (Dinas Lingkungan Hidup, red.) dan tentu saja kami sangat mendukungnya,” ujar Kepala DLH Kota Palu, Irmayanti Pettalolo.

DLH bahkan membantu mengadakan 1.000 pohon bibit mangrove untuk memperluas cakupan area penanaman, plus fasilitas perawatan mangrove.

Simak liputan lengkap Basri Marzuki di website https://www.ekuatorial.com/

Banner Image : Pemandangan yang tadinya memilukan akibat terjangan tsunami, kini berganti pantai nan asri dengan barisan pohon mangrove yang menghiasinya. Pohon itu akan menjadi penangkal gelombang tsunami dan abrasi pantai. Foto : Basri Marzuki/Beritapalu.com

Penetapan Perda PPUMA merupakan jaminan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di Kepulauan Mentawai. Namun pengakuan hutan adat dari pemerintah pusat yang belum juga dikeluarkan, memberikan celah pada perusahan kayu untuk merenggut lahan, sumber daya alam, dan budaya mereka.

Sambil menyeka keringat di tubuhnya, Barnabas Saerejen (50), Ketua Suku Saerejen bersantai di rumahnya di Dusun Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Barnabas baru pulang dari ladangnya di Sigogoluk, 15 Kilometer dari rumahnya pada Minggu sore 27 Juni 2021, dimana tertanama pinang, pisang, durian, kelapa dan beberapa tanaman tua.

Barnabas menyebutkan Sigogoluk merupakan tanah milik Suku Saerejen yang sudah ditetapkan sebagai wilayah adat. Selain Sigogoluk, lahan Saerejen yang ikut ditetapkan berupa Ukunen dan Omai.

Ketiganya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) penetapan wilayah adat oleh Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Perda PPUMA), pada 7 Agustus 2020.

Sejak Perda Pengakuan Uma disahkan, 15 wilayah adat telah berhasil ditetapkan di Mentawai yakni Suku Saerejen, Satanduk, Samongilailai, Sirirui, Siripeibu, Saponduruk di Kecamatan Siberut Utara kemudian suku Samalelet, Samanggeak, Sapojai, Sakulok, Saguruwjuw di Kecamatan Siberut Utara dan Uma Goiso’Oinan (Sipora Utara), Rokot (Sipora Selatan), Usut Ngaik (Sipora Selatan) dan Uma Saureinuk (Sipora Selatan)

Semangat pemetaan wilayah adat oleh suku Saerejen sebagai buntut dari konflik dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Purimanuaijat, perpanjangan tangan dari PT.Salaki Summa Sejahtera (PT.SSS) pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA), yang dikeluarkan Menteri Kehutanan mulai 2004-2049 untuk eksploitasi lahan seluas 48.420 hektar di Pulau Siberut.

Peran perempuan dan lembaga swadaya masyarakat

Perempuan Mentawai ikut berperan mendorong pengesahan Perda Penetapan Uma, salah satunya Martalina Taikatubut Oinan (55) dari Desa Saureinu, Kecamatan Sipora Selatan. Martalina merupakan salah satu anggota suku Taikatubut Oinan di Saureinu. Dia tergabung dalam Perempuan Adat Mentawai, organisasi sayap dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Kepulauan Mentawai (AMAN-Mentawai).

Ia lantang mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengesahkan Perda PPUMA saat audiensi pada 6 Oktober 2016.

Keterlibatan Martalina mendorong pengesahaan Perda berangkat dari kekhawatiran lahan tempat dia bertani yang masih belum jelas statusnya karena dikategorikan hutan negara.

Perjuangan Perda itu menurut Bolver Taikatubut Oinan (53), salah seorang Rimata (tetua adat) dalam Uma (suku atau klan) Saureinu tak mudah. Pengusulan draft Rancangan Perda dimulai sejak 2013 kemudian dilanjutkan pengusulan dari pemerintah kepada DPRD Mentawai pada 2014 dan baru disahkan oleh DPRD Mentawai pada 2017.

Menurut Bolver saat memperjuangkan pengesahan perda, sebagian suku tidak setuju karena tidak paham. Mereka mengira wilayah adat mereka akan diambil alih oleh pihak lain jika perda tersebut disahkan. Namun setelah mendapat edukasi dari AMAN Mentawai mereka mengerti dan ikut berjuang.

Fee yang tak terbayar

Konflik antara Suku Saerejen dan PT. SSS terjadi pada 2016 yang dipicu pembayaran fee kayu.

Selain Saerejen, ada tiga suku lain yang terlibat konflik dengan perusahaan yakni Suku Samongilailai, Satanduk dan Sakeletuk. Fee kayu yang dituntut pada waktu itu oleh suku Saerejen Rp80 juta, Samongilailai Rp300 juta, Satanduk dan Sakeletuk masing-masing Rp40 juta.

Awalnya keempat suku yang menuntut pembayaran fee kayu meminta secara lisan dan tertulis. Koperasi berjanji membayarkan sesuai jadwal kapal karena menunggu pengiriman uang dari Padang. Sesuai kesepakatan, perwakilan suku menemui pihak koperasi di pelabuhan Pokai Kecamatan Siberut Utara. Setiba di sana, pihak koperasi ingkar dan tidak mau bayar.

“Kami malah dibentak oleh pihak koperasi, hampir terjadi pertengkaran bila tidak dilerai banyak orang,” kata Barnabas.

Kecewa atas perlakuan tersebut, mereka memotong jembatan penyeberangan berlokasi di Tomilanggai sungai Terekan Hulu yang dijadikan jalur pengangkutan kayu dari blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) milik PT.SSS menuju logpon — tempat penumpukan kayu — sebelum diangkut ke kapal pengangkut, Rabu, 9 November 2016.

Aksi itu menyebabkan pengangkutan kayu terhambat selama tiga hari yang memaksa Pemerintah Kabupaten Mentawai turun tangan memediasi persoalan yang memanas pada 12 November 2016.

Menurut dokumen penyelesaian sengketa yang didapat oleh Mentawaikita, setelah mediasi itu perusahaan melalui koperasi membayarkan fee kayu masyarakat yakni Rp80 juta untuk Suku Saerejen dalam bentuk uang tunai.

Kemudian Suku Sakeletuk mendapat Rp40 juta namun pembayarannya dalam bentuk pelunasan utang anggota suku atas pengambilan barang di KSU Purimanuaijat. Sedangkan pembayaran fee kayu untuk Suku Samongilailai sebesar Rp300 juta dan Satanduk Rp40 juta ditunda sebab kedua suku itu masih berkonflik dengan suku lain karena klaim kepemilikan tanah.

Simak laporan kolaborasi Gerson Merari, Patrisius Sanene dan Bambang Sagurung, selengkapnya di https://www.ekuatorial.com/

Banner Image : Wilayah adat dan pemukiman warga Sirilanggai, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Foto : Dokumen Citra Mandiri Mentawai

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa) menyelenggarakan Journalists Workshop dan Fellowship “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” pada 1 – 2 Oktober 2021 di Sorong dan 5 – 6 Oktober 2021 di Jayapura. Kegiatan  ini diharapkan dapat membekali jurnalis lokal Papua untuk turut memberikan perhatian khusus pada  isu-isu kehutanan, krisis iklim, dan kearifan lokal Papua dalam publikasi berita.

Dari puluhan proposal liputan yang dikirimkan peserta, tim penilai SIEJ dan EcoNusa memutuskan 10 jurnalis berikut yang berhak untuk memperoleh Fellowship “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim.”

Sorong:

1. Sayid Syech Boften (Koran DPN Papua Barat Pos)

2. Willem Oscar Makatita (TeropongNews.com)

3. Yosep Erwin Nothan Tupen (Papua Channel TV)

4. Tantowi Djauhari (jurnalpapua.id)

5. Olha Irianti Mulalinda (sorongnews.com)

6. Ernes Broning Kakisina (Kantor berita Antara)

Jayapura:

1. Nees Nikolas Makuba (Parapara TV)

2. Putri Nurjanah Kurita (PapuaUnik.com)

3. John Mampokem (Harian Papua Baru)

4. Musa Abubar (Tribun-Papua.com)

Kesepuluh jurnalis terpilih ini akan mendapatkan bantuan pendanaan liputan dan mengikuti kelas bimbingan jurnalistik secara daring dengan jurnalis senior. Publikasi karya penerima Fellowship ini menjadi bentuk nyata dukungan SIEJ dan Yayasan EcoNusa untuk ikut menjaga hutan Papua melalui jurnalisme lingkungan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

April Sirait (SIEJ) – 082308236489

Antusiasme jurnalis di Indonesia untuk meliput dengan menggunakan tools data kian meningkat. Ini terbukti dengan makin tingginya minat para jurnalis yang mendaftar  Workshop & Kompetisi Jurnalistik  “Memanfaatkan Platform Global Forest Watch untuk Memantau SDA dan Hutan Indonesia” yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Global Forest Watch (GFW).

Tercatat sebanyak 62  jurnalis dari berbagai media di Indonesia dengan wilayah kerja yang merata di semua pulau. Termasuk wilayah-wilayah kerja jurnalis yang isu sumber daya alam dan hutan tengah menjadi sorotan karena alih fungsi lahan, kebakaran dan eksploitasi.

Workshop khusus jurnalis berbasis jurnalisme data ini memang dibuka untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan jurnalis dalam menggunakan data dan platform terbuka untuk mendukung peliputan yang berkualitas terkait dengan isu lingkungan, khususnya  sumber daya alam dan hutan di Indonesia melalui pemanfaatan data GFW.

Hasil seleksi tim The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Global Forest Watch (GFW), memutuskan 15 jurnalis yang lolos dan berhak mengikuti workshop dan kompetisi jurnalistik yang berlangsung secara virtual pada 12-13 Oktober 2021.

Berikut nama-nama jurnalis  yang lolos mengikuti workshop dan kompetisi jurnalistik :

1. Luh De Suriyani –  mongabay.co.id – Denpasar

2. Ahmad Riki Sufrian –  kilasjambi.com –  Jambi

3. Wulan Eka Handayani – Terakota.id –  Malang

4. Khoirul Muzakki  – Tribun Jateng –  Banjarnegara

5. Yuli –  Harian Kendari Pos – Kota Kendari

6. Yuliani –  Gatra Sumsel – Kabupaten Muba, Sumatra Selatan

7. Aseanty Widaningsih Pahlevi – Mongabay Indonesia – Pontianak

8. Tahmil – Metro Sulawesi – Palu

9. Riki Chandra –  Suara.com –  Solok, Sumatra Barat

10. Renal Husa –  Lipunaratif.com –  Gorontalo

11. Suprianto Suwardi – bumantara.id – Kotamobagu

12. Novi Abdi – ANTARA – Balikpapan

13. Iwan Bahagia – Kompas.com -Takengon, Aceh

14. Munawir Taoeda – kalesang.id – Ternate, Maluku Utara

15. Trisatrisnah – sorongraya.co – Sorong


Peserta yang lolos berhak mendapatkan :

  1. Subsidi kuota internet
  2. Jejaring dengan tim GFW WRI Indonesia
  3. Pendampingan / konsultasi dalam menggunakan data dan  informasi dari platfom GFW
  4. Kesempatan mengikuti kompetisi jurnalistik  dengan tema “Memantau Kondisi terkini Sumber Daya  Alam dan Hutan Indonesia.”


Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Tasmalinda (SIEJ) – 081284820708

Global Forest Watch adalah platform pemantauan hutan global yang menyajikan data-data spasial near real time serta citra satelit yang jika digunakan secara bersama-sama dapat mendeteksi aktivitas eksploitasi hutan. Data sumber daya alam dan lahan di platform GFW dapat menjadi sumber informasi penting untuk mendukung kebutuhan data bagi kerja-kerja jurnalistik dalam peliputan isu sumber daya alam dan kehutanan.

Menjaga hutan Papua dari kebakaran lahan dan deforestasi diharapkan mampu menekan laju krisis iklim yang berdampak makin nyata mengancam kehidupan manusia. Selain menjadi rumah bagi beragam spesies flora dan fauna yang tidak ditemukan di wilayan lain, 30 juta hektar hutan Papua juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat adat.  

Keberadaan hutan Papua sebagai benteng terakhir Indonesia menghadapi ancaman krisis iklim mendorong the Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa) menyelenggarakan Journalists Workshop dan Fellowship “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim.” Kegiatan ini diharapkan dapat membekali jurnalis lokal Papua untuk turut memberikan perhatian besar terhadap isu-isu lingkungan di Papua ini digelar di Jayapura pada 5-6 Oktober 2021. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Sorong pada 1 -2 Oktober 2021.

Di hadapan para peserta dan jurnalis dari berbagai platform media di Jayapura, CEO Yayasan EcoNusa, Bustar Maitar memaparkan 40% persen hutan yang tersisa di Indonesia ada di Papua. Sehingga juka tak dikelola secara berkesinambungan, nasibnya akan sama dengan hutan Sumatera dan Kalimantan yang rusak akibat ekploitasi.

“Saat ini banyak perusahaan kehutaan bertransformasi menjadi perusahaan pertanian dan perkebunan. Itu menggambarkan kebangkrutan hutan di Indonesia. Tanda-tanda kebangkrutan itu sudah terlihat ada di Papua kalo tidak kita jaga dengan baik,” tegasnya.

Sektor lahan dan hutan menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (MPV) Nasional, tingkat emisi hasil inventarisasi GRK pada 2018 mencapai 1637,16 Gigaton karbon dioksida ekuivalen (Gg CO2e). Sementara tingkat emisi GRK menurut permodelan 2010-2030 (Business as Usual/BaU) pada 2018 sebesar 1863 Gg CO2e. Pemberian Hak Pengelolaan Hutan (HPH) justru dapat mengancam kelestarian hutan Papua yang menjadi salah satu kunci pencapaian komitmen iklim Indonesia yang diharapkan dapat ikut menurunkan emisi global.

Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yan Pugu, mengklaim pemerintah sudah berusaha membuat kebijakan pro-lingkungan untuk menjaga hutan Papua. Di antaranya dengan mengeluarkan izin luasan fungsi hutan produksi hanya sekitar 8 juta hektar, hutan produksi terbatas 500 ribu hektar, dan luasan hutan produksi yang dapat dikonversi sekitar 6 juta hektar.

Namun, Yan Pugu mengakui upaya melindungi hutan Papua harus melibatkan semua pihak, terutama masyarakat adat karena pengelolaan hutan di Papua berbeda dengan wilayah lain dengan adanya kepemilikan hak ulayat.

“Penting ada penguatan kelembagaan adat dalam hal ini pemilik hak ulayat. Saat pemilik hak ulayat ini mengerti betul bagaimana mengelola hutannya supaya tidak mudah memberikan izin hak ulayat kepada kelompok tertentu, maka fungsi hutan terjamin aman. Karena jika pemerintah sudah melarang, tetapi pemilik hak ulayat justru memberikan akses, upaya menjaga hutan Papua akan sia-sia.”

Pentingnya edukasi dan sosialisasi melalui pendekatan berbasis keagamaan dan kearifan lokal dinilai dapat mencegah kerusakan hutan yang lebih luas. Direktur Eksekutif WALHI Papua, Aiesh Rumbekwan, menyampaikan masyarakat adat harus dilibatkan dalam akselerasi kebijakan untuk menghentikan deforestasi. Salah satunya dengan pendekatan Ekoteologi, yaitu inter-relasi antara pandangan teologis-filosofis yang terkandung dalam ajaran agama dengan alam, khususnya lingkungan. Papua dikenal sebagai daerah religius yang mayoritas masyarakatnya beragama Kristen, sehingga pemahaman yang disampaikan pemuka agama tentang pentingnya menjaga alam diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan Papua.

“Harus ada pemahaman yang clear tentang Ekoteologi supaya mudah untuk mengidentifikasi siapa pelaku perusak lingkungan. Dengan demikian dapat dilakukan pendekatan, baik itu dengan pemerintah, kooperasi, maupun ikatan-ikatan kesukuan. Dalam konteks Antroposentrik, masih ditemukan kelompok beragama yang menjadi perusak alam. Ini menjadi upaya mendorong masyarakat  adat di wilayah tertentu agar tidak mudah tergiur pada tawaran-tawaran korporasi,” tegasnya.

Setelah mengikuti worskhop dan mendengarkan pemaparan dari narasumber, 10 orang jurnalis berkesempatan meraih Fellowship untuk meliput tentang hutan Papua dan kaitannya dengan krisis iklim. SIEJ dan EcoNusa membuka kesempatan bagi 6 jurnalis di Sorong dan 4 jurnalis di Jayapura untuk mendapatkan bantuan pendanaan liputan dan mengikuti kelas bimbingan jurnalistik dengan para jurnalis senior sebagai bentuk dukungan menjaga hutan Papua melalui jurnalisme lingkungan.

Narahubung April Sirait (SIEJ)

Email: mssirait.april@gmail.com/ Phone: 082308236489

Banner image : Kegiatan workshop dan fellowship  “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” di Jayapura. Foto : SIEJ

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), berkolaborasi dengan Yayasan Ekosistem Nusuantara Berkelanjutan (EcoNusa) menyelenggarakan Workshop dan Fellowship Jurnalis “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” untuk mendorong lebih banyak jurnalis lokal Papua mengangkat pemberitaan  kehutanan, kearifan lokal dan krisis iklim. Kegiatan yang berlangsung di Kasuari Valley Resort, Kota Sorong pada 1-2 Oktober 2021 ini, melibatkan 19 jurnalis dari berbagai platform media di wilayah Sorong, Papua Barat.

Ketua Umum SIEJ, Rochimawati, menyampaikan pentingnya peran jurnalis mengawal isu-isu lingkungan, khususnya terkait keberlangsungan hutan Papua di tengah maraknya  alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit.

“Kebijakan tersebut tidak hanya merusak lingkungan, juga mengancam masa depan masyarakat adat yang bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan,” kata Rochimawati dalam sambutannya.

Sekitar 650 ribu hektar lahan telah mengantongi izin pembukaan perkebunan sawit, dimana 70 ribu hektar sudah mulai dikelola. Ironisnya, kontribusi beroperasinya perkebunan sawit di wilayah Papua Barat hanya 17 persen. Pencabutan 16 perizinan perkebunan kelapa sawit oleh Bupati Sorong juga berbuntut panjang. Tiga dari empat perusahaan perkebunan kelapa sawit menggugat Bupati Sorong dan proses hukumnya masih terus bergulir di PTUN Jayapura.

Bustar Maitar, CEO Yayasan EcoNusa menambahkan, alih fungsi hutan bukan tanpa resiko. Salah satu dampak yang paling nyata adalah bencana ekologis yang akhir-akhir ini sering terjadi. Eksploitasi hutan dilakukan secara terus menerus dapat mengancam masa depan Orang Asli Papua yang bergantung pada hutan sebagai sumber inspirasi kebudayaan dan penopang penghidupan masyarakat adat. Sementara gempuran investasi semakin hari semakin kuat dengan hadirnya perkebunan kelapa sawit pertama di Manokwari dan Jayapura.

“Peneliti bersepakat bahwa iklim kita tidak boleh naik lebih dari 2 derajat, jika lebih itu artinya kita harus menyesuaikan diri. Sayangnya, kita sudah gagal, jadi yang sekarang kita lakukan adalah berupaya beradaptasi.”

Bustar menekankan pentingnya peran hutan Papua untuk menekan laju krisis iklim yang semakin tidak terkendali.  “Total luas hutan yang ada di Papua dan Maluku 38 juta hektar. Artinya 44% hutan di Indonesia ada di bagian timur Indonesia. Ini menjadi benteng terakhir mencegah terjadinya krisis iklim.”

Sementara pendiri Papua Forest Watch, Charles Tawaru, dalam paparannya menjelaskan hutan Papua menyimpan kekayaan biodiversitas sehingga keberadaaan perkebunan sawit mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna endemik Papua. 

“Kita bisa menjumpai 15-20  jenis tumbuhan, 602 jenis burung, 125 mamalia dan 223 jenis reptil. Hampir separuh keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia berada di hutan Papua. Kami mengajak masyarakat untuk ikut mempertanyakan manfaat perkebunan sawit bagi masyarakat adat yang berperan penting menjaga hutan Papua.”

Papua Barat sebagai provinsi konservasi memiliki sekitar 34 persen tumbuhan dan satwa liar dilindungi di Indonesia ada di tanah Papua, dimana dari 914 jenis TSL di Indonesia, 339 di antaranya ada di Papua. Pengelolaan wilayah ini sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya. Namun, praktik perburuan dan pemanfaatan ilegal spesies flora dan fauna ini masih terus terjadi.

Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah Papua Barat memang tidak mudah karena minimnya sumber daya manusia untuk pengawasan.  Ini diakui Kepala Balai Besar KSDA Provinsi Papua Barat, Budi Mulyanto. Pengelolaan cagar alam seluas 1.735.399,41 ha dan suaka margasatwa yang luasnya mencapai 5.274,39 ha hanya dimonitori 148 petugas.

“Dalam pelaksanaannya tidak sedikit tantangan yang dihadapi, pengelolaan kawasan konservasi maupun KSA dibagi per blok, antara lain cagar alam, taman wisata air, taman hutan rakyat, suaka margasatwa dan taman nasional. Artinya, per orang mengawasi 11 kawasan konservasi.”

BBKSDA Papua Barat terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi kawasan-kawasan tersebut, di antaranya dengan kegiatan pemberdayaan melalui Kelompok Tani Hutan, seperti KTH Waifoi, Sapokren, Warkesi, Klasaman, Klamana, Ayabori dan KTH Kampung PAM Raja Ampat. Tujuannya untuk menjaga keberlangsungan hutan, sehingga tidak di tebang maupun digunduli.

Dukungan pemerintah untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat adat tanpa harus merusak hutan menjadi upaya yang efektif. Seperti pemberdayaan masyarakat adat di Malaumkarta yang dilakukan melalui Sekolah Kambik dan usaha keripik keladi yang berpusat di Kampung Mibi, Sorong. Bersama PGM Institutute, pemerintah kabupaten Sorong melatih anak-anak muda kampung dengan pola pikir progresif dan kreatif.

Anak muda dinilai memiliki akses langsung dengan sumber daya alam, sehingga mampu ikut serta dalam membangun kampung. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai suku Moi yang menanamkan semangat regenerasi untuk menjaga hutan sebagai rumah mereka.  

Ketua Perkumpulan Generasi Malaumkarta, Tori Kalami, membagikan upaya suku Moi, salah satu suku adat di Papua Barat dalam menjaga hutan sebagai sumber penghidupan dan tumpuan masyarakat adat.  Pertama, mengidentifikasi dan mengorganisir kembali suku adat atau kelompok tua adat. Kedua, mengorganisir kembali kelompok muda dengan metode sendiri. Ketiga, menggunakan metode baru dengan menginisiasi gerakan di masyarakat adat dalam rangka meminimalisir konflik lahan.

Kerja sama dengan berbagai pihak sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi. Sebagai perwakilan pemerintah Provinsi Papua Barat, Cabang Dinas Kehutanan Sorong yang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Sorong bekerja sama dengan Badan Restorasi Lahan dan Gambut berupaya merehabilitasi 7 hektar hutan Mangrove yang rusak sebagai akibat aktivitas pengambilan kayu mangi-mangi dan batu karang. “Kerusakan hutan Mangrove bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan semua pihak,” kata Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sorong, Anita Helena Homer.

Narahubung: Dedi Jun (SIEJ)

Email: dedi.jun80@gmail.com/ M: +62 821-9893-7005

Banner Image : Kegiatan workshop dan fellowship  “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” di Jayapura. Foto : SIEJ