Tidak banyak figur publik yang terlibat dalam gerakan pelestarian lingkungan. Nadine Chandrawinata adalah salah satu sosok artis yang berkomitmen untuk menjaga lingkungan melalui seruan dan aksi nyata. Perempuan yang mewakili Indonesia dalam ajang Miss Universe 2006 itu menyadari pentingnya menjaga lingkungan sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia di tengah ancaman krisis iklim yang semakin nyata.

Melalui Sea Soldier, organisasi yang dibentuknya, Nadine mengajak masyarakat untuk terlibat dalam aksi nyata menjaga lingkungan. Mulai dari membersihkan sampah di pantai dan laut, menjaga mangrove, menanam pohon, dan melakukan aksi protes terhadap sirkus lumba-lumba keliling. Bagi Nadine, menjaga lingkungan adalah sebuah panggilan.

Untuk mengetahui bagaimana Nadine memandang lingkungan sebagai sebuah sikap hidup yang mengakar dalam dirinya, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melakukan wawancara dengan perempuan yang pernah dipercaya menjadi Duta Sahabat Hak Asasi Manusia bidang lingkungan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Jumat, 15 Oktober 2021.

Nadine Chandrawinata. Foto : istimewa

Bagaimana awal mula ketertarikan Anda pada isu lingkungan?

Kepedulian terhadap lingkungan sudah diperkenalkan orang tua saya sejak duduk di bangku Sekolah Dasar. Saat itu keluarga saya sering road trip ke kampung halaman di Jember. Kami diajarkan untuk dekat dengan masyarakat dan alam. Hal itu turut membangun kesadaran saya bahwa keindahan alam tidak bisa bertahan kalau kita tidak menjaganya.

Saya mendapat lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam isu-isu lingkungan setelah terpilih sebagai Puteri Indonesia. Seperti pergi ke daerah – daerah terpencil yang sulit dijangkau dan menjadi pembawa acara Tv dalam program travelling. Saya sangat beruntung dapat menikmati keindahan alam di berbagai tempat. Namun, saya juga prihatin melihat beberapa wilayah dengan kondisi lingkungan yang rusak karena semestinya masih bisa diselamatkan.

Mengapa Anda tertarik pada isu lingkungan?

Selama bertahun-tahun, saya menyadari ini sebagai sebuah panggilan. Setiap kali melihat tumpukan sampah, saya selalu risih. Hal itu mendorong saya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki passion yang sama. Sesuatu yang bisa saya berikan sebelum dipanggil Tuhan.

Dunia entertainment menjadi media edukasi tentang lingkungan karena pekerjaan yang saya lakukan banyak berhubungan dengan industri hiburan. Dulu saya pernah aktif di organisasi lingkungan seperti WWF dan Greenpeace, sebelum akhirnya membentuk yayasan Sea Soldier. Saya menyadari untuk membangun gerakan people power tidak gampang, jadi semua aktivitas saya baik di dunia entertainment dan yayasan memang saling berkaitan.

Sebagai seorang figur publik yang memiliki jutaan pengikut di media sosial, apa saja tantangan yang dihadapi untuk menyuarakan isu lingkungan?

Sebenarnya sama dengan rekan-rekan NGO dan komunitas lainnya, tentu saja akan ada penolakan dari berbagai pihak karena gerakan yang kami lakukan. Lingkungan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Setiap orang harus punya alasan sendiri kenapa harus menjaga lingkungan. Contoh kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, kita sudah diajarkan sejak kecil untuk melakukan itu tetapi masih saja membuang sampah sembarangan. Itu contoh pesan moral yang berlaku seumur hidup. Saya hanya membantu mengingatkan pesan-pesan seperti itu.

Walaupun ada penolakan, kami terus berjalan karena apa yang disuarakan adalah kebenaran. Apalagi saat ini dampak krisis iklim semakin nyata mengancam kehidupan kita.

Pernah mengalami penolakan secara langsung dari gerakan Anda?

Pernah. Kami pernah mendapat penolakan dari masyarakat ketika kebijakan tentang membawa tas belanja sendiri belum ditetapkan pemerintah. Saat itu kami melakukan gerakan menukar tas plastik dengan tas kain tapi banyak yang tidak bersedia. Kami terus mencoba pendekatan lain, salah satunya dengan mengajak bicara pengguna plastik selama 2-5 menit untuk menjelaskan tentang bahaya sampah plastik. Perlahan banyak yang mau menukar tasnya.

Saya juga pernah mengalami penolakan dari pemerintah saat diminta untuk membantu mempromosikan pariwisata. Presentasi saya tentang kondisi bawah laut awalnya tidak disetujui. Menunjukkan kondisi laut yang tercemar dinilai akan merusak citra pariwisata. Padahal tujuan saya untuk memotivasi masyarakat lokal agar mereka menjaga daerahnya dari kerusakan lingkungan. Walaupun pada akhirnya usulan saya diterima, penolakan-penolakan seperti itu masih sering terjadi.

Anda juga memiliki bisnis di sektor pariwisata di Raja Ampat. Bagaimana menggabungkan passion dalam bidang lingkungan sekaligus menerapkan konsep bisnis berkelanjutan?

Kami berusaha menerapkan konsep eco-tourism, walaupun belum 100 persen. Mulai dari memilah sampah organik dan non-organik, menggunakan panel surya sebagai sumber tenaga listrik, dan memanfaatkan area kosong untuk ditanami pohon. Kami berusaha mereduksi jejak karbon di lokasi penginapan. Konsep seperti itu sebenarnya dapat diterapkan banyak perusahan jika memiliki tim CSR yang baik. Konsep lainnya mengembangkan eco-living style, dengan cara mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam.

Mengapa belum banyak figur publik yang melakukan gerakan lingkungan? Padahal mereka sosok penting untuk membuat perubahan karena memiliki banyak fans.

Sebenarnya saya punya teman-teman di dunia hiburan yang juga peduli lingkungan, tapi memang caranya berbeda-beda. Misalnya, ada yang ke lokasi syuting membawa makanan dari rumah atau tidak menggunakan produk yang sulit didaur ulang.  Kalau saya sendiri punya kesempatan untuk turun ke jalan dan melakukan aksi nyata dengan menggunakan platform media sosial. Saya menghargai pilihan masing-masing orang.

Bagaimana upaya Anda untuk ikut membangun kesadaran tentang krisis iklim yang dampaknya semakin nyata mengancam kehidupan manusia?

Saya mencoba untuk menerjemahkan isu lingkungan dengan cara yang mudah dipahami. Misalnya melalui edukasi dalam skala rumah tangga tentang memilah sampah, mengajak berkebun dan membuat kompos dari sisa makanan. Sayangnya, masih banyak orang yang tidak mau melakukan hal sederhana seperti itu.

Bagaimana awal mula Anda membentuk organisasi Sea Soldier dan apa saja yang dilakukan?

Awalnya didorong oleh keresahan terhadap kondisi lingkungan. Sea Soldier punya empat program nasional, yaitu bersihkan warungku, say no to sirkus lumba-lumba keliling, lestarikan mangrove, dan lawan kepunahan hewan dan tumbuhan.

Empat program itu coba dikemas sesuai dengan kebudayaan setiap daerah. Karena Sea Soldier ada di lima kota, aksi kami tidak bisa dipisahkan dari kearifan lokal masing-masing daerah.  Kebanyakan orang berpikir budaya hanya sebatas tarian, pakaian adat, atau makanan tradisional. Padahal tidak hanya itu, budaya adalah pola pikir dan perilaku yang terbentuk di setiap daerah. 

Kami melakukan pendekatan budaya untuk mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan, supaya mereka tidak merasa terpaksa melakukan gerakan pelestarian lingkungan. Misalnya, kegiatan membersihkan pantai. Masyarakat perlu diajak untuk memahami bahwa membersihkan pantai bukan hanya tugas NGO, tapi menjadi kewajiban semua pihak, terutama masyarakat yang tinggal di daerah sekitar yang hidupnya bergantung pada laut.

Dari gerakan yang diinisiasi Sea Soldier, pernah ada perhatian dari pemerintah?

Pernah. Salah satunya aksi menolak sirkus lumba-lumba keliling. Gerakan serupa sebenarnya sudah dilakukan NGO lain, tapi gerakan yang dilakukan oleh Sea Soldier dan Jakarta Animal Aid Network (JAAN) pada 2018 lalu direspon pemerintah. Kami berhasil melakukan MoU dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, untuk mengeluarkan kebijakan larangan sirkus lumba-lumba keliling. Pada 2020, sirkus lumba-lumba akhirnya resmi dilarang.

Anda juga memperjuangkan kondisi laut dari sampah. Bisa diceritakan pengalaman Anda, bagaimana sampah-sampah memenuhi lautan Indonesia?

Bagi saya menjaga lingkungan itu sebuah kewajiban bukan pilihan. Sudah banyak berita yang mengangkat tentang sampah di laut, tapi masih banyak orang yang belum mengetahui kondisi laut begitu parah sampai berdampak pada ikan dan terumbu karang. Belakangan kekuatan sosial media sangat membantu untuk membangun kesadaran lebih banyak orang tentang kondisi laut Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja.

Gerakan perlindungan lingkungan juga tidak boleh terlepas dari peran pemerintah. Kita harus mendorong lahirnya lebih banyak kebijakan pemerintah yang dapat mencegah praktik perusakan lingkungan.

Bencana ekologis semakin sering terjadi di Indonesia akibat daya dukung  lingkungan yang semakin rendah. Bagaimana tanggapan Anda?

Yang dapat kita lakukan saat ini adalah menjaga keseimbangan lingkungan untuk menahan laju krisis iklim yang dapat mencegah terjadinya bencana alam. Dampak krisis iklim sangat merugikan manusia, seperti hilangnya keindahan alam yang tidak lagi bisa kita nikmati, punahnya flora dan fauna, dan tidak ada lagi hutan dan tanah yang subur untuk menyediakan kebutuhan kita.

Di sisi lain, pemerintah harus membuat aturan tegas agar eksploitasi lingkungan tidak terus terjadi. Perusahaan juga harus terlibat agar tidak hanya mementingkan keuntungan semata. Kami hanya bisa menjadi pengingat bagi pemerintah dengan terus bersuara dan melakukan aksi nyata di lapangan.

Bicara anak muda. Menurut Anda, bagaimana mengajak anak muda untuk terlibat aktif mengatasi krisis iklim?

Kolaborasi lintas generasi perlu dilakukan. Sementara itu, generasi milenial juga harus membuka diri untuk mau lebih tahu. Ini menjadi bekal awal untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan dan akhirnya dapat membangun kepedulian untuk ikut menjaga lingkungan.

Sampai kapan Anda akan terus menyuarakan tentang pelestarian lingkungan?

Untuk lingkungan, sepertinya saya akan melakukannya seumur hidup. Egois banget hanya menikmati apa yang alam sediakan tanpa ikut menjaganya.

Saya meyakini ketika kita menjaga lingkungan, maka lingkungan akan menjaga kita. Saat melakukan sesuatu untuk lingkungan, lakukanlah tanpa pamrih. Bukan dengan tujuan membentuk image di sosial media atau hanya ikut-ikutan saja. Kalau kita melakukan gerakan menjaga lingkungan secara konsisten, kita juga yang akan merasakan manfaatnya.

Banner Image : Nadine Chandrawinata dan sukarelawan Sea Soldier melakukan aksi bersih pantai sebagai bagian dari program Lestarikan Mangrove. Foto : istimewa.

Sektor energi menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua di Indonesia setelah alih fungsi lahan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan, emisi gas rumah kaca dari sektor energi mencapai 453,2 juta ton CO2 pada 2010. Kondisi ini harus segera ditangani dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sebagai langkah percepatan transisi energi nasional.

Indonesia memiliki potensi sumber energi baru terbarukan yang melimpah. Selain tenaga surya, angin, dan air, panas bumi atau geotermal memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi energi alternatif ramah lingkungan untuk mengatasi krisis energi. Menurut catatan Badan Geologi, potensi panas bumi di Indonesia sebesar 23,9 gigawatt (GW) hingga Desember 2019. Namun, potensi ini baru dimanfaatkan sebesar 8,9% atau sekitar 2.176 megawatt (MW). Dalam Roadmap Pengembangan Geotermal yang disusun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia menargetkan pengembangan energi geotermal sampai 7.000 megawatt (MW) pada 2025.

Untuk mengetahui potensi dan perkembangan energi panas bumi di Indonesia, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melakukan wawancara dengan Pri Utami pada Jumat, 17 September 2021. Sebagai perempuan yang berkarir dalam bidang yang mayoritas didominasi  laki-laki, Pri Utami justru terpilih sebagai salah satu Duta Wanita Geotermal atau Women in Geothermal Ambassador oleh International Geothermal Association (IGA) pada 2015 atas kontribusi dan dedikasinya pada pengembangan energi panas bumi. Saat ini, Pri Utami juga masih aktif mengajar di Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada (UGM).

Pri Utami, pengajar di Departemen Teknik Geologi UGM yang mendedikasikan ilmunya untuk pengembangan energi panas bumi. Foto : dokumentasi pribadi

Bagaimana awal mula ketertarikan Anda terhadap panas bumi?

Sebetulnya karena saya punya latar belakang jurusan Teknik Geologi saat kuliah. Saat itu, sistem panas bumi belum terlalu berkembang di kampus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Waktu liburan keluarga ke Dieng, saya melihat aktivitas pengembangan panas bumi dan mencari tahu tentang kaitan antara pengeboran dan akses ke perut bumi. Sebagai mahasiswa Geologi, saya pun tertarik membuat skripsi mengenai panas bumi. Dipandu alumni UGM yang bekerja di bidang panas bumi, saya akhirnya menemukan passion dalam bidang itu.

Bagaimana potensi energi panas bumi di Indonesia?

Sekitar 40 persen potensi panas bumi dunia ada di Indonesia. Menurut ESDM, potensinya mencapai 24 gigawatt (GW) karena negeri kita berada di cincin api. Di bawah telapak kaki kita, ada sumber energi yang berasal dari dalam bumi kita sendiri. Prospek panas bumi yang bisa diekstraksi dengan aman dan ekonomis itu panas bumi dari gunung api tidak aktif karena tidak ada erupsi vulkanik.

Akan seperti apa pengelolaan energi terbarukan itu nantinya?

Saat ini, 2.176 megawatt (MW) listrik berasal dari energi panas bumi. Daerah Jawa, Sumatra, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara memiliki potensi panas bumi yang belum dikembangkan secara maksimal. Pemerintah berencana melakukan eksplorasi panas bumi baik berdekatan dengan gunung api, maupun yang tidak berdekatan dengan gunung api. Fenomena panas bumi, seperti air panas, sudah dikenal manusia sejak lama dan dimanfaatkan untuk pemandian. Awalnya fokus energi panas bumi hanya untuk pembangkit listrik, tapi sekarang terus dikembangkan untuk sektor industri.

Di masa depan, energi panas bumi dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk pembangkit listrik. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Contohnya industri pembuatan gula aren yang sudah dilakukan di wilayah Sulawesi Utara. Air nira yang semula hanya dijual sebagai bahan dasar pembuatan minuman keras tradisional, kini juga dimasak menjadi gula aren. Pengelolaannya tidak lagi memerlukan kayu dan minyak tanah, tapi cukup memanaskan wajan dengan uap panas bumi. Jika dioptimalkan, panas bumi dapat mendukung pengembangan industri lokal. Energi panas bumi memang tidak bisa dipindahkan, sehingga harus dimanfaatkan langsung di lokasi sumbernya. Namun, sumber energi panas bumi dapat dipakai untuk membantu proses pembuatan energi terbarukan lainnya, seperti etanol dan hidrogen yang dapat dipindahkan.

Anda pernah terpilih sebagai “Women in Geothermal Ambassador. Bagaimana awal mulanya?

Itu merupakan perjalanan panjang. Di mulai dari ketertarikan saya pada panas bumi saat masih kuliah, sampai pada pilihan berkarir dalam bidang ini. Sebagai dosen, saya aktif melakukan berbagai aktivitas akademik, seperti berpartisipasi dalam seminar, menulis paper, dan ikut mensosialisasikan energi panas bumi kepada banyak kalangan. Kontribusi saya dalam bidang panas bumi dilirik asosiasi panas bumi internasional, yang kemudian memilih saya sebagai  salah satu Women in Geothermal Ambassador atau Duta Wanita Panas Bumi untuk periode 2015 – 2020. Tugasnya untuk menyampaikan informasi seputar panas bumi agar lebih dikenal masyarakat luas. Barangkali karena perempuan dinilai memiliki kemampuan mendidik dan mengajar yang baik, sehingga kami diberi kepercayaan itu.

Di sisi lain, tidak banyak perempuan yang terjun dalam bidang sains, teknologi, dan panas bumi. Sebagai Duta Wanita Panas Bumi, saya juga turut mempromosikan kesetaraan gender di bidang studi dan kerja yang mayoritas didominasi laki-laki.

Tidak sedikit lokasi pengembangan panas bumi berada di kawasan hutan maupun pegunungan. Apakah pengembangan panas bumi berisiko merusak alam?

Dari sisi energi, panas bumi ramah lingkungan. Emisi pembangkit listrik panas bumi tidak signifikan dibandingkan non-panas bumi, seperti emisi CO2 batubara. Sebagai contoh, untuk membangkitkan satu megawatt jam listrik yang bersumber dari batubara, menghasilkan sekitar 900-1000 kilogram CO2.

Sementara dari aktivitas ekstraksi, kita menggunakan media fluida air atau uap yang ada di reservoir geotermal. Ketika kita ekstraksi fluida menjadi lebih dingin, airnya tidak dibuang ke tanah atau tubuh air permukaan, tapi diinjeksikan kembali ke dalam bumi. Aktivitas ini turut menjaga lingkungan. Jika air yang sudah diekstraksi tidak kembali ke bumi, justru akan menyebabkan berkurangnya keseimbangan massa di dalam reservoir panas bumi. Pemanfaatan energi panas bumi ikut melestarikan lingkungan karena ikut menjamin keberlangsungan siklus hidrologi alamiah yang sampai ke dalam reservoir panas bumi.

Pengembangan energi panas bumi juga turut melestarikan hutan. Keberlanjutan pemanfaatan panas bumi bergantung pada kondisi area hutan dan aktivitas ekstraksi sebenarnya dapat dilakukan tanpa merusak fungsi hutan. Pembukaan lahan untuk akses sumber daya energi apa pun, termasuk panas bumi, memang memiliki konsekuensi bagi lingkungan. Namun, ada peraturan untuk meminimalisir gangguan dan rehabilitasi, seperti melakukan penanaman pohon setelah pembukaan lahan sebagai bagian dari upaya melestarikan lingkungan. Luas lahan untuk pengembangan energi panas bumi juga kecil dan cara ekstraksi energinya melalui sumur pemboran, bukan penggalian lahan.

Apa saja kendala dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia?

Kita perlu memperbanyak penelitian tentang karakter atau sistem panas bumi untuk memperkecil resiko kegagalan area yang dikembangkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dapat membantu mengatasi kendala itu.

Dari sisi regulasi, kita bersyukur UU panas bumi yang baru sudah jauh lebih baik dibandingkan yang lama. Eksplorasi panas bumi tidak dikategorikan sebagai aktivitas penambangan karena yang dilakukan adalah ekstraksi panas, sehingga media pembawanya dikembalikan lagi ke dalam bumi. Ke depannya, regulasi turunan maupun regulasi pada sektor lain yang bersentuhan dengan panas bumi seperti dalam hal tata guna lahan, konservasi, pembiayaan, dan investasi masih perlu disinkronkan lagi.

Di wilayah mana saja rencana pengembangan energi panas bumi? Mengapa memilih wilayah itu?

Sekarang fokus kita di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan NTT. Flores akan dijadikan pulau panas bumi. Kita masih memprioritaskan pengembangan jenis sistem panas bumi yang bertemperatur tinggi seperti yang sudah berkembang sekarang. Namun, kita sudah mengeksplorasi sistem-sistem bertemperatur menengah.

Dalam Roadmap Pengembangan Geotermal yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia menargetkan pengembangan energi panas bumi sekitar 7.000 MW pada 2025.  Sejauh mana perkembangan rencana tersebut?

Target itu berat sekali. Pada 2021 saja, kita baru mengembangkan total 2.175 MW. Untuk mencapai 7.000 MW pada 2025 yang hanya tinggal beberapa tahun lagi sangat berat. Saya tidak tahu apakah rencana tersebut sudah direvisi atau belum. Namun, melihat aktivitas eksplorasi dan pengembangan lapangan selama ini, saya optimis akan ada peningkatan jumlah kapasitas pembangkit listrik tenaga panas  bumi yang signifikan.

Seberapa optimis Anda dengan capaian pemerintah untuk energi panas bumi?

Kita memang harus mematok capaian target yang tinggi, apalagi dengan potensi energi yang kita miliki. Saya kurang optimis kalau sampai 7.000 MW. Namun, kita harus terus maju walaupun belum mencapai target tersebut pada 2025.

Pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai upaya percepatan transisi energi nasional sangat penting. Ini juga berkaitan dengan komitmen kita dalam Nationally Determined Commitment (NDC) yang merupakan tindak lanjut Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai langkah mitigasi perubahan iklim. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan juga rentan bencana, dampaknya akan lebih buruk dengan adanya perubahan iklim. Untuk itu, kita harus terus menggenjot potensi EBT yang ada, dari tenaga surya, angin, air, sampai panas bumi.

Dibandingkan dengan potensi EBT lainnya di Indonesia, seperti panel surya, angin, dan air, apakah panas bumi menjadi alternatif terbaik untuk transisi energi nasional?

Panas bumi termasuk sumber energi bersih dan terbarukan. Salah satu keunggulan panas bumi yaitu pasokannya yang stabil dan tidak bergantung pada musim karena sumbernya ada pada kedalaman 2 – 3 kilometer di bawah tanah. Simpanan energinya juga berkelanjutan karena berasal dari magma. Pasokan yang stabil menjadikan panas bumi sebagai sumber energi yang dapat diandalkan untuk memasok kebutuhan beban dasar listrik.

Bagaimana menarik minat lebih banyak anak muda untuk belajar dan menjadi ahli dalam bidang EBT yang memiliki potensi besar di Indonesia?

Perlu adanya publikasi media dan sosialisasi tentang energi baru terbarukan. Pesan-pesan positif tentang sumber energi alternatif dapat menarik minat generasi muda untuk mengenal potensi EBT di Indonesia. Ketertarikan itu dapat mendorong mereka untuk belajar tentang energi baru terbarukan, menjadi ahli atau pengusaha di bidang EBT, bahkan ikut mengkampanyekan energi ramah lingkungan, yang juga dapat memajukan sektor EBT di Indonesia.

Banner Image : Pengembangan PLTP Sorik Marapi berkapasitas 240 MW merupakan salah satu proyek strategis nasional dan menjadi bagian dalam Program 35 ribu MW. Foto diambil dari website resmi ebtke.esdm.go.id

Ketergantungan Indonesia terhadap industri pertambangan makin masif. Tidak hanya di pulau-pulau utama di Indonesia, tapi eksploitasi minerba secara besar-besaran juga masif terjadi di pulau-pulau kecil di Indonesia.

Catatan Jatam menyebut, sedikitnya 55 pulau kecil  sudah dikuasai oleh tambang. Moratorium diperlukan agar Indonesia bisa lepas dari ketergantungan industri ekstraktif sebagai sumber energi primer dan beralih ke sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Namun, upaya moratorium tersebut nampaknya sulit terwujud seiring banyaknya insentif di sektor pertambangan melalui UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Terlebih lagi, sejumlah proyek strategis nasional (PSN) berkaitan dengan industri pertambangan, sehingga karpet merah untuk industri tersebut bakal terus dibentangkan.

Dalam siaran langsung (live) di akun resmi Instagram SIEJ_info, baru-baru ini, Budi Nurgianto , Bidang kampanye The Society of Indonesian Environmental Jornalists (SIEJ) berbincang Melky Nahar, Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional yang bercerita tentang gambaran nasib pulau-pulau kecil di Indonesia yang dicaplok perusahaan tambang untuk dieksploitasi. Juga bagaimana patgulipat para pengusaha tambang mengoperasikan izin pertambangan.  

Bagaimana Anda melihat gambaran isu tambang di Indonesia ?

Isu tambang ini isu berat dan tidak terlalu banyak orang  yang tertarik untuk terlibat di dalamnya. Meskipun kalau bicara konteks rusaknya, jauh lebih besar bahkan tidak hanya dialami di tempat dimana perusahaan itu beroperasi tapi juga terhubung dengan warga di kota, entah itu konteks polusi pembakaran barubara di PLTU, di udara, pangan yang sudah di konsumsi orang-orang kota.

Tapi yang jelas kalau bicara tambang di pulau-pulau kecil di Indonesia coba kita runut secara praktis ketika UU Minerba tahun 2019 di sahkan, ketika ada kewenangan sama yang dimiliki bupati, walikota, gubernur atau menteri, lonjakan jumlah izin pertambangan memang sangat besar. Bahkan tercatat lebih dari 11 ribu izin dan sebagian wilayah operasi dari pertambangn itu masuk okupansi pulau kecil di Indonesia.

Izin tambang merambah dipulau-pulau kecil di Indonesia, seperti apa kondisinya?

Jatam mencatat ada 55 pulau kecil di Indonesia yang telah lama diobrak abrik perusahaan tambang sebagian besar nikel, emas, batubara, migas dan seterusnya.

Kalau kita cek, rata-rata pulau kecil ini ada di bagian utara Maluku, Papua dan sekitarnya yang ada pulau kecil dan Kepulauan Sulawesi yang mempunyai banyak pulau kecil. Sumatera juga ada beberapa pulau kecil di sekitarnya. Di Kalimantan bagian utara ada Pulau Bunyu yang juga mempunyai nasib sama ddengan Pulau Romang (Maluku). Di Maluku Utara ada Pulau Gebe yang sejak awal dihabiskan kemudian dilanjut di Pulau Gee dan Pulau Pakal. Ada banyak pulau kecil, begitu juga di Papua bagian barat dan sekitarnya.

Misal nasib Pulau Pakal yang sudah habis hampir rata dengan laut dan beberapa waktu lalu mereka melakukan reklamasi. Dan Pulau Gee yang sedang  dihabisi. Atau kalau kita mau geser ke yang update ada Pulau Sangihe yang sedang diganggu perusahaan yang lebih parah lagi mereka mau okupansi lebih dari setengah pulau. Perusahaan diduga menyusupi Rancanagn Perda RTRW kabupaten Konawe, begitu juga dengan pulau-pulau lainnya.

Apakah ekspansi tambang ke pulau-pulau kecil ini terjadi karena sumber daya alam di pulau-pulau besar sudah mulai habis dikeruk?

Sebagian besar pulau-pulau kecil ini dibebani dengan perusahaan yang bergerak di usaha nikel, sehingga kalau emrujuk pada hal itu sebenarnya eskpansi pertambangan yang masuk ke pulau-pulau kecil kita akhir-akhir ini lebih banyak didorong oleh satu kepentingan global terutama industri yang bergerak di mobil listrik dan sejenisnya. Mereka butuh pasokan bahan baku nikel, cobal, mangan dan lainnya untuk kemudian mendapatkan pasokan bahan baku sndiri.

Jadi untuk konteks nikel karena rata-rata kebutuhan pasar industri global yang besar, yang mendorong perusahaan ini ekspansi dari pulau satu ke pulau lain.

Lalu apakah ini ada hubungannya dengan eksploitasi di pulua-pulau besar yang sumber daya tambangnya sudah habis/ saya rasa tidak ada kaitannya.

Rata-rata, perusahaan itu mencari keuntungan, akan terus mengakumulasi kapitalnya dengan itu dan sama sekali tidak akan berhenti. Tiap detik kerjanya mengakumulasi keuntungan.

Praktis lebih ke permintaan pasar global. Kalau kita mundur ke belakang ada satu fenomena ketika tren penerbitan izin tambang melonjak ketika bupati, walikota, gubernur punya kewenangan yang sama. Jadi ada semacam tren atau pola si kepala daerah memberikan izin karena di belakang punya uang yang banyak. Misal satu izin Rp 1 miliar, kalau satu propinsi beri izin 20, maka kepala daerah akan dapat berapa. Sayangnya hal seperti ini tidak pernah dibongkar secara serius meski KPK pernah dorong hal ini.

Tapi kan rasanya sekarang tidak bisa diharapkan lagi karena KPK pun sudah dilumpuhkan. Di periode sebelumnya sebenarnya KPK berhasil dalam mendorong upaya pencegahan agar tidak ada ruang korupsi di balik izin tambang. Kl kita cek UU Minerba dikeluarkan sebelum atau sesudah pilkada. Jadi mustahil kalau bupati atau gubernur tidak mendapatkan apa-apa.

Yang harus kita waspadai adalah potensi-potensi kampung kita yang punya bahan tambang itu,  apalagi dengan produk hukum dan kebijakan hari ini yang disentralisir dan diambil alih pemerintah pusat lagi. Bisa jadi besok-besok kampung kita sudah ada izin tambang.

Apa yang menjadi masalahnya?

Praktis kalau bicara pulau-pulau kecil, nasibnya sudah sangat parah. Meskipun sudah semakin parah yang terjadi tidak ada upaya serius untuk menghentikan laju kerusakan. Yang terjadi justru dibiarkan.

Problemnya itu meskipun KKP punya tugas untuk itu, tapi SDM-nya tidak pernah “mau tahu” bahwa ada kementrian lain yang semestinya dimintakan tanggungjawab supaya pulau-pulau ini selamat. Tapi kenyataannya ini jalan sendirian, mis-koordinasi.

Sebenarnya seberapa pentingkah pulau-pulau kecil bagi kita? Apa fungsinya?

Praktis pulau-pulau kecil kita ini barangkali benar begitu ya ini kan tidak ada penghuninya. Tapi tidak ada penghuninya bukan berarti tidak ada kehidupan, bukan berarti tidak ada manfaat untuk kita. Di situ ada ekosistem, dijadikan tempat nelayan beristirahat atau di perairan sekitarnya tempat nelayan mencari ikan dan seterusnya. Dan praktis tidak ada upaya perlindungan serius dari pemerintah. Yang terjadi izin justru diberikan, eksploitasi terus berjalan dan resikonya adalah pulau-pulau ini jadi hancur-hancuran.

Ada narasi yang menganggap pulau kecil ini tidak ada pentingnya. Kita  boleh mengambil seluruh  kekayaan di dalamnya. Yang kita lupa adalah, di sana ada makluk non manusia yang hidup dan bergantung dengan pulau kecil dan ekosistemnya itu. Saya ambil contoh misalnya kalau kita cek  Pulau Gee atau Pulau Pakal, orangtua di sana menganggap ini 2 pulau punya sejarah penting yang erat kaitan dengan masyarakat setempat. Di sana sebagai stok alternatif pangan bagi masy setempat, tempat menambatkan perahu, tempat beristirahat setelah lelah pulang melaut, bahkan di sana punya eksistem sendiri yang harus  dilindungi karena kalau kita hancurkan maka kerusakan tidak hanya di pulaunya itu sndiri tapi juga ekosistem di sekitarnya. Entah pesisirnya, entah lautnya yang kemudian itu berdampak buruk bagi kehidupan yang lain, katakanlah nelayan yang menankap ikan dan ikannya tercemar kemudian  dampaknya pada kesehatan dan seterusnya.

Belum lagi hilangnya produktivitas mereka dan seterusnya. Ini baru konteks pulau yang tak berpenghuni. Bagaimana dengan pulau yang berpenghuni seperti Pulau Sangihe atau pulau kecil lain yang jelas-jelas kehidupannya tergantung pada sagu, pada pala, dan mereka lebih sejahtera dari situ dan kemudian perusahaan tambang masuk dan mengubah semua itu.

Kita pernah riset di pulau Gebe tahun 2016-2017, warga yang sebelumnya pangan bergantung dengan sagu, karena Antam masuk tiba-tiba berubah pola konsumsi beralih pada beras. Ini problem serius ketika perusahaan tambang keluar. Jadi warga kembali ke nol lagi hidupnya. Bahkan ada 3 ribu orang dari Pulau Gebe yang memilih kelaur dari pulau entah kemana, karena tidak ada sumber kehidupan di pulau yang “sudah dihandurkan” itu.

Nah, kalau coba kita tengok Pulau Sangihe, apa yang akan terjadi ketika PT Tambang Emas Sangihe itu mengkapling 7 kecamatan, 80 desa dengan izin tambang 33 tahun dan itu bisa diperpanjang. Itu nanti mau jadi apa ?

Tren peningkatan ekspoitasi tambang di pulau kecil itu mulai kapan?

Praktis ekspansinya setelah UU Minerba disahkan karena waktu itu bupati, walikota, gubernur mempunyai wewenang sama, kecuali pulau-pulau kecil yang mempunyai kontrak karya karena itu izin ada di pemerintah pusat atau ESDM. Tapi kalau di cek di Pulau Gebe ya bupati yang menerbitkan izinnya. Semua ada di kepala daerah.

Kita memang melihat ada beberapa daerah di timur Indonesia yang izin-izin tambang IUP yang dikeluarkan nyaris berekatan dengan momentum politik lokal. Banyak tambang ilegal bagaimana menyikapinya ?

Jatam banyak melakukan riset tambang ilegal di Samarinda. Salah satu wilayah byk sekali aktivitas tambang di Tahura Bukit Soeharto. Kawasan ini haram hukumnya di tambang tapi tambang ilegal masih aktif beroperasi dan terlalu banyak media yang nulis soal itu. Problemnya penegakan hukum terhadap tambang ilegal itu praktis tidak pernah terjadi.

Tambang ilegal ini jangan kita pikirkan sederhana, misalnya ini adalah warga yang nambang pakai linggis. Bukan, ini basis pengelolalaan seperti industri, ada eskavator, alat berat.

Mudah sebetulnya untuk menindak tinggal kita identifikasi lokasinya dimana, siapa orang di situ yang terlibat, siapa pemilik duitnya. Karena  rata-rata setiap ada aktivitas itu ada penyokongnya dan tidak mungkin mereka tidak punya duit. Ya tinggal ditindak. Nah Problemnya kenapa penegak hukum tidak menindak dengan tegas. Jangan-jangan aparat penegak hukum memeihatra itu dan dijadikan ATM. Banyak kejadian itu dan temuan Jatam dimana-mana rata-rata ketika tambang ilegal ada paasti ada aparat enegak hukum di dalamnya. Entah dia menjamin keamanannya, kalau setoran tidak lancar dia akan pindah lagi, setelah itu dibiarkan lagi. Problem ini sangat kompleks.

Bedanya memang butuh satu kekuasaan yang kuat dan solid. Kalau model pemimpin  seperti sekarang ini, rasanya tidak ada harapan juga.

Pertanyaan muncul, apakah tidak pernah melapor? Teman-teman di Kalimantan Timur sudah sangat sering sekali melaporkan hal itu, bahkan ada salah seorang camat atau sekcam yang sampai berantem, terluka karena dia menegur tambang-tambang ilegal tadi. Jadi ada back up-nya.

Jadi izin tumbuh subur ketika pemimpin daerah diberi kewenangan menerbitkan izin usaha tambang? 

Tentu ada kotribusi pemerintah pusat. Kalau kita cek kasus Sangihe itu kontrak karya dari pemerintah pusat. Pulau Wawonii yang lagi naik kasusnya juga pemenrintah daerah yang memberi izin.

Kepulauan Konawe juga bupati yang menerbitkan izin. Ada 14 izin kalau saya tidak salah ingat, atau di Maluku Utara rata-rata kepala daerah semua yang memberikan izin dan itu banyak.

Kalau cek data, 11 ribu izin dikeluarkan bupati, walikota terutama di Maluku, Sulawesi, Kalimnatan, Sumatera termasuk NTT yang kering kerontang juga itu banyak izinnya, ada sekitar 400 izin tambang. Kepala daerah seperti raja kecil karena suka menerbitkan izin.

Saya pernah bertemu pemilik perusahaan dan mengatakan urus izin ribetnya bukan di birokrasi perizinan tapi permintaan dari kepala daerah Rp 1 miliar itu berat. Meski itu murah kalau dihitung, tapi dari si bupati kalau dia terbitkan 5 izin saja, artinya sambil ongkang-ongkang kaki dapat Rp 5 mliar hanya karena dia punya otoritas kekuasaan. Rentan korupsi. Hanya sayangnya memang karena waktu itu kita hanya mengandalkan KPK, aparat lain tidak ada yang bisa diandalkan. Praktis KPK yang hanya memutus mata rantai penerbitan izin.

Dari catatan Jatam, 50 lebih pulau-pulau kecil yang dieksploitasi itu di pulau mana yang paling kritis kondisinya? Apa jenis tambangnya dan siapa pemainnya?

Kalau kita cek pulau-pulau kecil yang sudah sangat kritis sebagian besar ada di Maluku Utara dan sebagian Kepulauan Sulawesi. Maluku Utara praktis sudah hancur tidak ada kehidupan lagi itu pulau Gee, Pulau Pakal yang sudah dihabiskan mungkin sisa 1/4 saja yang dikeruk Antam. Pulau Gebe sudah lama diporakporandakan. Bukannya ditertibkan tapi bupatinya menerbitkan izin baru lagi di wilayah yang sama. Ini sesuaitu yang sangat konyol sekali.

Pulau-pulau kecil lain di bagian utara Kalimantan, Pulau Bunyu itu ada batubara, miga, semua dihajar habis-habisan.  

Jadi kalau ditanya pulau mana yang kritis ya rata-rata untuk komoditas nikel. Pulau Gee sudah  habis nikelnya dan Antam geser di Pulau Pakal yang juga sudah mau habis.

Bahkan tidak hanya di pulau kecil tapi juga di daratan Halmahera itu pulau besar ikut diokupasi daratan dan pesisirnya sehingga beberapa waktu lalu terjadi pencemaran lagi.

Praktis pulau-pulau kecil di Maluku utara, rata-rata untuk tambang nikel. Meskipun pulau kecil sudah sekritis itu belum ada satupun langkah pemerintah untuk menghentikan laju kerusakan. Dibiarkan, dieksploitasi karena kalau kita cek orang-orang yang main di belakang ini sebagian terkait dengan otoritas tertentu mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.

Di Maluku Utara ada mentri yang terlibat dalam sengkarut persoalan tambang di sana. Itu contoh bahwa urusan tambang ini adalah urusan politik karena kebijakannya kebijakan politik, yang bermain di belakang rata-rata yang punya kekuatan politik dan finansial. Orang-orang yang bermain mempunyai kuasa di lingkaran kekuasaan tertentu bahkan hingga di pemerintah pusat.

Di PT Antam bisa lihat siapa nama-nama yang pegang jabatan strategis seperti komisaris dan direktur.

Ada banyak mantan jendral, mantan politikus, ada yang hari ini menjabat sebagai menteri. Yang hari-hari ini mestinya bekerja urus pulau kecil untuk diselamatkan, tapi justru di belakang terlibat sebagai salah satu penerima manfaat karena menduduki jabatan stratgeis. Jadi keterlibatan orang ini tidak hanya keuntungan tapi memastikan operasi mereka berjalan aman tidak ada gangguan. Ini salah satunya kenapa kemudian banyak sekali orang-orang mantan jendral ditarik menduduki jabatan tertentu. Salah satunya untuk mengamankan operasi dari perusahaan-perusahaan tambang.

Sebenarnya berapa besar potensi dari penambangan di pulau-pulau kecil itu ? Apakah Jatam ada datanya?

Secara spesifik kami tidak menghitung itu, tapi salah satu poin menarik dan penting diketahui soal hitungan pendapatan perusahaan tambang yang tidak sama sekali pernah memperhatikan atau  mempertimbangkan biaya ekstra yang jauh lebih besar. Yang dihitung dari perusahaan hanya setoran ke PAD, bayar royalti, bayar pajak dan  seterusnya ,tapi tidak pernah dihitung soal bagaimana daya rusak dari hulu hingga hilir dan itu bahkan melampaui dari masa tambangnya itu sndiri. Itu tidak pernah dihitung.

Contoh, kita ambil kasus Sangihe yang mengkapling 7 kecamatan di 80 desa, menjanjikan menyerap tenaga kerja lokal, di luar itu ada bayar pajak, royalti, dan lainnya tapi tidak pernah dihitung adalah ketika mengkapling lebih dari setengah pulau, berapa banyak orang yang akan kehilangan lahan, yang itu artinya mereka kehilangan ruang produksinya, menganggur, kehilangan lapangan pekerjaan. Petani itu profesi, melaut itu lapangan kerja. Ketika lahan dialihfungsikan, ada banyak orang yang justru kehilangan ruang produksi.

Jika pun mereka masih bertahan di situ maka konsekuensinya produktifitas akan turun karena ini sudah tercemar. Seperti contoh Mama Ida yang bertahan ketika sekelilingnya sudah jual lahan, dia tidak bisa bertahan karena produktivitasnya menurun, akses untuk masuk saja susah maka tidak ada pilihan lain selain jual lahan.

Itu yang sama sekali tidak pernah dihitung. Orang yang tadinya punya ruang produksi tapi kemudian tiba-tiba hilang. Begitu juga wilayah hilirnya, nelayan akan kehilangan wilayah tangkapnya, termasuk orang-orang yang bekerja di tambang ketika dia masuk yang sebelumnya berprofesi sebagai petani yang punya pasokan pangan sendiri, akhirnya ekonominya bergantung pada ekonomi uang. Untuk mendapatkan pangan harus mengeluarkan uang, untuk kebutuhan air harus mengeluarkan uang karena air sudah tercemar.  Itu sama sekali tidak pernah diperhatikan. Dan memang sama sekali tidak dipertimbangkan pemerintah karena mereka tidak menghitung.

Kita abai dengan banyak orang yang justru kehilangan ruang produksi, termasuk anak-anak mereka nanti. Saya bayangkan Pulau Sangihe dalam 30 tahun. 10 tahun ke depan ada bayi lahi di atas produksi tambang, jadi sejak dalam kandungan. Betapa tidak adilnya negara ini memperlakukan warganya karena sudah mencaplok 30 tahun dan tentu saja izin itu bisa diperpanjang dengan UU Minerba. Jadi kerusakan itu melampaui dari masa tambang itu sendiri. Itu tidak pernah dipertimbangkan pemerintah.

Sejauh ini apa upaya pemerintah ?

Di level pemerintahnya, kebijakan sangat ngawur. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan manusia di pulau itu. Semua diobrak-abrik. Pulau kecil ini kritis dan situasi sedang sangat sulit terutama soal ketersediaan air bersih. Pemeritnah tidak pernah memikirkan manusianya, tapi hanya di situ deposit tambang, jenis mineralnya dan seterusnya tinggal dibuka dilelang yang ingin ekploitasi ya silakan.

Apakah itu sesuai dengan UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ya itu bisa disiasati, apakah sesuai RTRW itu bisas diotak atik. Persis seperti Halmahera Tengah yang sekarang ini sedang ada pembahasan Perda RTRW dan ada perush yang minta lahan lebih luas lagi. Bayangkan, produk hukum kita mudah untuk diotak atik, diselipi kepentingan mereka.

Jangan-jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri. Pengurus negara ini lebih banyak tidak masuk akal. Bagaimana ceritanya ingin memberikan perusahaan tambang satu pulau, padahal ada ratusan ribu penduduk yang harus hidup dari lahir di situ dan kemudian harus diubah karena mereka punya otoritas politik. Menurut saya itu sangat brengsek.

Sepertinya Jatam pesimis untuk mengadvokasi itu?

Untuk wilayah Kalimantan Timur, Jatam sangat pesimis, apalagi dengan pemimpin daerah sekarang ini. Memang tidak ada harapan.

Harapan pastinya ada kalau pemerintah pusat, bukan ESDM tapi KLHK serius harus mengusut ini. Kalau misalnya aparat kepolisian setempat tidak bisa diandalkan ya Bareskrim Polri yang harus bergerak, kalau misalnya ada indikasi temuan aparat di daerah bermain. Karena kalau berharap di daerah ya sudahlah, tidak bisa diharapkan. Apalagi di Kaltim yang pemimpinnya lebih banyak ngawurnya dibanding baiknya untuk urusan lingkungan hidup di sana. Kalau menyebut nama itu saya jadi muak karena saking jengkelnya.

Bagaimana respons  komunitas masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil?

Halmahera dan pulau kecil sedang sangat kritis. Kalau tidak ada perlawanan serius akan selesai. Akan banyak sekali warga yang kehilangan hidupnya semua. Halmahera sudah habis mulai dari daratan, pesisir hingga laut.

Saya khawatir, solusi dan diskusi itu datang dari “orang-orang sekolahan”. Kita memunggungi warganya sendiri yang barangkali lebih jujur dan tahu keadaannya, soal apa yang mesti dilakukan agar bisa bertahan karena kalau tidak ini akan selesai.

Halmahera itu satu kesatuan, tidak bisa dipecah-pecah wilayah sehingga mestinya ada upaya menyatukan semuanya karena apa yang terjadi di bagian timur akan berpengaruh di bagian lain. Ini satu kesatuan ekologis, apalagi kalau bicara sejarah orang Maluku Utara. Ini penting sekali karena faktanya seluruh daratan, pesisir sudah habis dikuasai tambang.

Saya bayangkan ada upaya serius tapi tidak tahu bagaimana caranya ketika situasinya sudah separah ini karena kalau ini dibiarkan akan selesai. Ini soal masa depan kita semua dan anak cucu yang masih butuh tanah dan air yang sama.

Di Maluku Utara ini ada banyak orang berpengaruh ada di posisi strategis. Jadi jangan membayangkan orang-orang ini hanya menerima manfaat saja atau mencari keuntungan, tapi yang harus kita baca adalah ada gerakan lain yang dilakukan agar upaya potensi perlawanan itu dilucuti entah itu sama.

Mungkin cara memulihkan ini semua kita tidak bicara soal tambang, tapi bicara soal sejarah, kita mau kemana.

Apa upaya perlawanan yang bisa dilakukan komunitas warga yang ruang hidupnya dieksploitasi?

Kita berharap warga ada di garda terdepan dan  kita hanya sekelompok kecil yang bisa berkontribusi membantu karena musuh kita sangat besar. Kalau model perlawanan tersentrailisir  di aktivis-aktivis tertentu atau elit NGO tertentu menurutku itu ngawur. Sudah saatnya ubah itu dan warga lebih banyak bergerak, solusi datang dari warga.

Gerakan lahir dari bawah dan para pegiat bisa dijadikan sebagai kolaborasi dan penguatan gerakan. Komunitass warga harus banyak belajar dari warganya sendiri daripada tunduk pada kelompok aktivis atau politik tertentu. Mau tidak mau harus serius dorong dari kampung itu sendiri meski penting juga di level kekuasaan.

Dari komunitas warga Pulau Bangka kita bisa belajar bagaimana melawan dan berstrategi. Dan mereka sekarang bersolidaritas dengan Pulau Sangihe. Saya kira Maluku Utara bisa melakukan hal yang sama, paling tidak belajar dari komunitas warga yang lain. Tidak perlu saling intrik dan saling mencurigai. Misalnya, Jatam pernah dianggap menerima duit padahal kita tidak melakukan apa-apa.

Di Maluku Utara apakah tidak ada yang bersuara?

Saya kira di Maluku Utara  bukan tidak ada perlawanan, ada yang masih konsisten sebagian di Pulau Obe, di wilayah timur dan tengah Halmahera. Mereka hanya terbentur dengan kompleksitas musuh yang beragam karena di sana tidak hanya berhadapan dengan pihak korporasi dan pihak keamanan, tapi juga dengan keluarga sendiri karena ada yang sebagian justru sangat bergantung dengan perusahaan itu.

Jadi penting untuk memetakkan aktor-aktor yang menjadi kekuatan kita dan sekali lagi mungkin jangan berharap pada pihak lain yang datang membantu untuk menyelamatkan kampung kita.

Saya khawatir misal ketika kampung sedang dihajar perusahaan, kemudian minta bantuan tapi jangan-jangan ada potensi perlawanan di kampung itu sendiri. Makanya penting mulai dari dapur sendiri dan paling penting menemukan titik temu apa sih kepentingan kolektif kita. Mungkin terlalu berat kalau bicara tambang. Jangan-jangan ada perekat antar komunitas yang satu dengan warga yang lain.

Sangat penting untuk menjahit kepentingan antar warga yang satu dengan warga yang lain sehingga bisa membangun sebuah perlawanan.  Jadi agak berat kalau kita langsung bicara soal tambang yang bis ajadi dari waktu ke waktu tanpa perubahan. Dan kita bahkan belum memulai.

Apakah mungkin kita misalnya lebih banyak dapat untungnya daripada buntungnya ? jangan-jangan dalam jangka panjang kita ini yang akan menderita.

Tambang ini barang yang harus dipakai dan suatu saat  akan habis. Mereka pergi dari situ dan kita akan terus menerima dampaknya. Bicara kesejahteraan kan tidak hanya bicara pada saat ini tapi juga masa depan. Kita bicara soal alat produksi entah petani, nelayan dan itu sangat esensial makanya alat produksi itu harus  dilindungi dan rawat bukan dibiarkan bahkan disewa atau jual ke perusahaan tambang. Kalau mau ego diri sndiri ya silakan tapi kalau memikirkan anak cuku maka pikirkan soal nasib ke depan dimana kita masih butuh air, tanah dan udara yang sama.

Bagaimana dengan munculnya  konflik horizontal warga?

Banyak pola nyaris sama, pola benturan konflik antar warga pro dan kontra terkait isu tambang. Warga yang pro mati-matian membela dan menjadi bemper perusahaan dan warga yang kontra melakukan aksi. Seperti di Pulau Bangka, itu bisa dicontoh karena para perempuan justru yang konsisten dan menjadi salah satu motor gerakan perlawanan. Dan menariknya, mereka tidak menganggap warga pro jadi musuh mereka karena sebetulnya yang pro ini juga menjadi korban.

Di sisi lain, meskipun warga punya kekuatan besar tapi polisi mengancam melakukan represif dan sebagainya, jadi bayangkan dari aturan kebijakan merek kunci semua sehingga wilayah tangkap mereka tiba-tiba dimasukkan jadi wilayah pertambangan PT Timah. Padahal warga hanya ingin memastikan wilayah tangkapnya. Mereka tidak meminta apa-apa ke pemerintah dan pemerintah juga tidak bantu mereka juga. Apalagi PT Timah itu BUMN. Ya selesai…

Banner Image : Jatam.org

Penyu termasuk hewan yang terancam hampir punah menurut Daftar Merah yang dikeluarkan oleh Serikat Internasional untuk Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam (IUCN). Enam dari tujuh spesies penyu di dunia berada di perairan Indonesia. Keenam spesies penyu tersebut adalah Penyu Hijau (Chelonia mydas), Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata), Penyu Pipih (Natator depressus), Penyu Lekang (Lepidochelys olivacea), Penyu Tempayan (Caretta caretta), dan Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea).

Upaya melindungi dan menyelamatkan populasi penyu menghadapi banyak kendala, di antaranya semakin rusaknya habitat penyu, perburuan telur, perdagangan ilegal, ancaman predator, abrasi, hingga perubahan iklim. Kondisi tersebut dapat bertambah parah ketika tak ada upaya penyelamatan serius yang dilakukan pemerintah.

Salah satu daerah konservasi penyu ada di ujung timur Indonesia. Empat dari tujuh spesies penyu bertelur di Papua, sehingga daerah ini disebut menjadi satu-satunya harapan bagi keberlangsungan hidup penyu.

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan konservasi penyu di Papua, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melakukan wawancara dengan Deasy Lontoh. Ia dikenal sebagai “Ibu Penyu dari Timur”. Kegiatan safari konservasi ke daerah habitat penyu membuka cakrawala tentang penyu dan upaya penyelamatan sang penjaga ekosistem laut ini dari ancaman kepunahan. Asa dari timur untuk penyelamatan penyu menggelora dalam diri Deasy. Baginya, Papua adalah satu-satunya harapan.

Deasy Lontoh di depan batu penyu Pantai Jeen Yessa. Foto :Kredit_S4C_LPPM_UNIPA

Bagaimana awal mula Anda fokus pada konservasi penyu?

Saya punya latar belakang pendidikan serta penelitian pada burung laut. Pada 2009, ada kesempatan melakukan penelitian tentang Penyu Belimbing. Itu menjadi kesempatan saya untuk terlibat penelitian. Jenjang pendidikan S-2, saya mengambil penelitian tentang Penyu Belimbing yang ada di Papua. Setelah selesai melakukan studi, saya kemudian terlibat dalam konservasi pada 2013.

Pada 2017, saya menjadi koordinator program di pantai peneluran Penyu Belimbing. Sebagai bagian dari upaya konservasi penyu, ada program pemberdayaan masyarakat lokal agar mereka ikut melindungi penyu. Mereka punya peran untuk menjaga penyu di masa depan.

Di Papua sendiri, ada empat dari tujuh penyu yang tersisa di dunia, yaitu Penyu Belimbing, Penyu Hijau, Penyu Lekang, dan Penyu Sisik.

Mengapa Anda tertarik untuk terlibat dalam konservasi penyu?

Saya melihat populasi penyu terus menurun. Hati saya terketuk untuk menyelamatkan penyu, ada banyak waktu untuk berbuat sesuatu. Saya ingin populasi Penyu Belimbing tidak hilang.  Apa jadinya dunia kalau kehilangan penyu? Saya percaya kita masih punya waktu untuk melakukan penyelamatan penyu.

Selama melakukan konservasi, apa ada perlawanan dari warga yang mengeksploitasi penyu?

Syukur saya tidak menemukan itu. Saya masuk di era sudah banyak orang sebelum saya yang terlibat dalam konservasi penyu. Semakin sering kita melibatkan masyarakat, mereka semakin sadar bahwa penyu semakin sedikit dan perlu dijaga. Kalau tim di lapangan melihat ada warga yang mengambil telur penyu, kami tak segan meminta bantuan tetua adat (pemilik hak ulayat) untuk menegur yang mencuri telur penyu.

Anda katakan tetua adat, apakah kearifan lokal berpengaruh terhadap konservasi penyu?

Tentu saja. Seperti yang kita tahu, tidak banyak pegawai pemerintah dan penegak hukum hadir di wilayah konservasi. Kita bisa mengandalkan hukum adat untuk menyelamatkan penyu. Ketika masyarakat adat dalam hal ini tetua membuat aturan, maka secara umum aturan adat itu akan dipatuhi. Yang berharga di sini adalah bagaimana pihak peneliti, penggiat konservasi, dan akademisi dapat bekerja sama dengan pemilik ulayat dengan memberikan informasi untuk melindungi sumber daya alam mereka. Mereka juga bisa ikut melindungi penyu. Tentu saja tidak hanya penyu, burung Cendrawasih, burung Kakatua, dan burung lainnya juga dapat dijaga dengan aturan adat.

Bagaimana kondisi penyu yang ada di Papua dan Indonesia pada umumnya?

Saya bisa berkomentar tentang penyu di Papua Barat, khususnya di wilayah Semenanjung Kepala Burung. Memang enam dari tujuh penyu dunia ada di Indonesia, tetapi statusnya terancam dan kritis. Indonesia bahkan dikenal sebagai negara yang memperdagangkan penyu. Ironis, satu sisi kita kaya dengan sumber daya alam, tapi sisi lain kita menghadapi ancaman kepunahan.

Ancaman menurunnya populasi penyu yang paling utama itu pengambilan penyu dan telurnya secara besar-besaran. Penyu memiliki siklus hidup yang panjang. Mereka tumbuh dan tergolong dewasa dalam 15-40 tahun. Ketika telurnya diambil, maka tidak akan ada generasi baru. Ancaman lain adalah adanya perdagangan ilegal, penyu menjadi tangkapan sampingan, bahkan tidak jarang menjadi tangkapan target utama. Selain dua faktor tersebut, ada juga penambangan dan perubahan iklim yang mengakibatkan tingginya permukaan laut. Hal itu membuat pulau-pulau peneluran penyu tenggelam. Ancaman lain adalah adanya predator, seperti babi dan anjing yang memakan telur penyu.

Anda tadi sebutkan perdagangan ilegal, bagaimana itu terjadi?

Saya tidak memantau secara pribadi, tapi ada laporan dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang menyebutkan bahwa impor penyu dikirim ke China, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Negara tersebut menjadi negara tujuan perdagangan penyu. Sementara di Indonesia, saya mendapat kabar terdapat pusat penampungan penyu berada di Sumatera dan Kalimantan.

Untuk apa mereka memperdagangkan penyu?

Berbagai macam kepentingan, salah satunya untuk obat dengan mitos penyu punya khasiat tertentu. Telur dan dagingnya sejauh ini dikonsumsi. Selain itu, ada juga untuk perhiasan seperti gelang dan anting.

Tadi Anda katakan beberapa penyu hidup di Papua. Di mana saja lokasi tersebut?

Penyu kan bertelur di daerah tropis dan subtropis. Saya bekerja di Pantai Utara Kepala Burung. Kami mencatat lebih dari 3.000 sarang penyu. Lokasinya ada di Kepulauan Raja Ampat, Nabire, dan teluk Papua, serta pulau-pulau kecil lainnya di Papua. Jadi, lumayan banyak. Asal ada terumbu karang sehat, kita pasti bertemu penyu.

Anda sampaikan kalau di Papua masih banyak penyu, sisi lain laut Papua berpotensi tercemar sampah karena menjadi salah satu pusaran Samudera Pasifik. Bagaimana tanggapan Anda?

Iya, kita memang memiliki arus ekuator. Arus tersebut membawa sampah yang akhirnya menumpuk di laut. Wilayah Papua masih agak jauh dari arus tersebut. Namun, yang saya amati di kampung-kampung sekitar pantai peneluran penyu, dengan jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit, justru lebih banyak sampahnya. Sampah di laut terbawa hingga ke pantai kawasan peneluran penyu.

Apakah itu mengganggu habitat penyu?

Cukup mengganggu, sampah tersebut menghalangi penyu untuk bertelur. Jaring-jaring bekas kerap mengikat tubuh penyu. Ada juga sampah plastik di dalam tubuh penyu. Kalau ada penyu mati, ketika dibedah ada banyak plastik dalam tubuhnya.

Di Papua, pernah ada riset penurunan jumlah penyu?

Di tempat saya bekerja, ada publikasi pada 2013 mengenai penurunan jumlah Penyu Belimbing. Tercatat lebih dari 15 ribu sarang penyu pada 1980-an, saat ini turun drastis dan tersisa sekitar 2000-an saja. Ada penurunan sekitar 80 persen dalam kurun waktu 30 tahun. Saat ini status penyu kritis, rentan, dan terancam punah.  

Ada perbedaan penyu di Samudra Pasifik  dan di luar Samudera Pasifik?

Pasifik merupakan samudra paling besar. Kalau dari Samudera Pasifik saja, kita punya daerah peneluran penyu di berbagai negara, seperti di Australia, Papua New Guinea, dan Jepang. Papua sendiri dikenal sebagai daerah dengan populasi Penyu Belimbing yang masih tergolong banyak.  Ada salah satu keunikan dari Penyu Belimbing yang ada di Papua. Mereka bertelur di Papua, tapi mencari makan di Amerika. Penyu ini butuh 10-12 bulan perjalanan untuk melintasi berbagai negara. Setelah mereka mendapatkan energi cukup dari penjelajahan itu, mereka akan kembali ke Papua untuk bertelur.

Apa langkah konservasi yang dilakukan untuk menjaga penyu di Papua?

Kita mulai dari pengetahuan dulu. Kita harus mengenal penyu dan ancaman bagi populasi mereka. Ketika sudah terbentuk itu, maka akan muncul pemahaman yang kemudian akan membentuk perubahan perilaku. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Kita perlu menjaga penyu di habitatnya, baik di perairan maupun di lokasi peneluran. Hal itu penting untuk meningkatkan populasi penyu.

Penyu punya fungsi dan peran berbeda-beda. Kalau Penyu Sisik memberikan ruang agar terumbu karang tetap ada dan tidak kalah berkompetisi dengan spons. Sementara untuk Penyu Hijau, mereka mampu membuat lamun produktif. Kalau kehilangan Penyu Belimbing, maka laut kita akan kelebihan ubur-ubur. Efeknya akan mempengaruhi stok ikan, sementara banyak orang yang bergantung pada ikan sebagai sumber pangan dan penghasilan. Jadi, penyu itu mampu memelihara dan menjaga ekologis laut.  

Apa kerugian laut Indonesia saat penyu punah?

Kerugian mungkin dari sektor perikanan, penyu dan ikan saling berkaitan. Tidak ada lagi yang makan lamun dan ubur-ubur. Ketika kehilangan penyu, stok ikan kita tidak terjaga. Penyu juga kan dianggap punya daya tarik tinggi, kalau tidak ada penyu maka laut kurang menarik menjadi destinasi wisata. Sisi budaya ada kepercayaan, ada kelompok masyarakat yang menganggap penyu sebagai simbol awal mula dunia.

Anda sering bersafari ke wilayah konservasi penyu, apa yang Anda amati?

Di mana-mana populasi penyu menurun, kalau tidak berbuat sesuatu populasinya akan terus turun. Kita akan kehilangan dalang dari ekosistem kita. Tantangannya adalah memulihkan daerah konservasi. Saya dan tim berpikir bagaimana melindungi sarang penyu dari predator. Selain itu, kami juga berpikir bagaimana agar suhu pasir tidak tinggi sebab sangat berpengaruh pada proses peneluran. Kami mencoba melakukan penelitian untuk merendahkan suhu pasir agar tidak terlalu tinggi. Kami mencoba segala macam cara. Ada beberapa strategi konservasi yang kami lakukan, seperti melindungi induknya, habitat, maupun tukiknya. Selanjutnya melindungi penyu muda dan dewasa di perairan. Penyu dewasa adalah penyu paling berharga, mereka punya potensi reproduksi tinggi. Dalam satu musim mereka bertelur 4-5 kali, sekali bertelur bisa menghasilkan 80 telur. Mereka menjadi komponen populasi yang berharga.

Bicara pemerintah, program Presiden Jokowi mengedepankan pembangunan di Papua, apakah ada potensi pembangunan infrastruktur dan pariwisata terhadap keberlangsungan penyu?

Presiden Jokowi kan mendorong pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan memastikan generasi berikutnya bisa sejahtera. Ada pembangunan memang di Papua, tetapi pariwisata semestinya bisa dikembangkan dengan bertanggung jawab. Tidak semua harus datang ke lokasi wisata dalam waktu bersamaan karena itu dapat mengancam kelestarian alam. Kalau alam dijaga, dapat menjadi aset di masa depan karena memberikan penghasilan untuk masyarakat lokal. Perlu ada penyelarasan pembangunan dan perhatian terhadap lingkungan.

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi untuk penyelamatan penyu. Peran pemerintah harus bisa membantu pengelolaan penyu di wilayah konservasi, serta melakukan penegakan hukum.

Pengalaman Anda tentang penyu tak diragukan. Bagaimana nasib penyu di Papua dan di Indonesia di masa yang akan datang?

Saya bicara dari Papua saja. Saya optimis kalau kita di Papua masih punya waktu untuk bisa meningkatkan populasi penyu. Ada upaya-upaya konservasi untuk melestarikan penyu. Ini hal positif bagi penyu. Dia kan hewan bermigrasi, mengurangi ancaman yang ada, baik di daerah pakan maupun daerah peneluran akan berdampak positif. Catatannya semua itu harus konsisten dilakukan. Saya optimis masa depan penyu di Papua Barat akan bertambah baik saat ada komitmen kuat dari pemerintah, masyarakat, dan penggiat konservasi.

Kalau Anda ingin berbagi informasi ke anak muda. Apa yang bisa mereka lakukan untuk terlibat dalam konservasi penyu?

Saya melihat anak muda adalah orang-orang yang aktif di media sosial. Saya pikir itu menjadi modal baik untuk dapat melakukan eksposur tentang penyu di era media sosial. Itu membantu orang untuk menyelamatkan penyu. Kalau tidak pernah melihat, mungkin tidak akan peduli.

Apakah dunia memberikan perhatian khusus di Papua?

Iya, saya bekerja untuk melestarikan Penyu Belimbing di Papua. Harapan besar untuk Penyu Belimbing ada di sini, kalau kita tidak bisa menyelamatkan Penyu Belimbing yang ada di Papua, kita akan kehilangan penyu itu selamanya. Ada perhatian besar dunia di Papua.

Apa harapan Anda bagi keberlangsungan penyu?

Saya berharap hasil positif dari kerja keras ini 30-40 tahun ke depan. Saya berharap anak saya bisa melihat dan menikmati populasi penyu yang lebih banyak. Saya ingin masa depan yang lebih baik bagi penyu untuk generasi berikutnya.

Anggota masyarakat lokal bagian dari Tim UNIPA melindungi sarang penyu yang terancam suhu dan predasi dengan membuat pagar dan naungan. Foto:Kredit_S4C_LPPM_UNIPA

Banner Image : Tukik Belimbing di Pantai Jeen Syuab. Foto: Kredit_Faris Luthfi

Simak juga kisah Kirana Agustina, perempuan Indonesia pertama yang berkesempatan ikut eXXpedition melintasi Samudera Atlantik Utara dari Plymouth UK ke Azores, Portugal, berikut :

JAKARTA-Masalah sampah plastik di laut masih sulit teratasi. Seiring berjalannya waktu, kondisi ekosistem laut justru semakin memburuk. Terumbu karang, padang lamun, dan mangrove rusak akibat sulitnya mengurai plastik. Biota laut juga terdampak polusi sampah plastik karena ikut mereka konsumsi.

Emily Penn, salah satu pendiri dan direktur misi eXXpedition bercerita pernah menguji 35 bahan kimia yang tak boleh masuk ke dalam tubuh, hasilnya 29 bahan beracun masuk ke dalam darahnya. Data dari International Coastal Cleanup (ICC) menyebutkan sebanyak 97.457.984 jenis sampah dengan berat total 10.584.041 kilogram ditemukan di laut pada 2019. Sembilan dari 10 jenis sampah terbanyak yang mereka temukan berasal dari bahan plastik, seperti sedotan dan pengaduk, alat makan plastik, botol minum plastik, gelas plastik, dan kantong plastik. Hal tersebut mengancam setidaknya 800 spesies yang hidup di laut.

Kondisi itu juga disampaikan Kirana Agustina, perempuan Indonesia pertama yang berkesempatan ikut eXXpedition melintasi Samudera Atlantik Utara dari Plymouth UK ke Azores, Portugal, sebuah kepulauan di tengah Samudra Atlantik Utara, selama dua minggu. Kiran mengaku mendapati sampah di samudera tak terhitung, bahkan mikroplastik juga ditemukan di sepanjang perjalanan mengarungi samudra.

Untuk mengetahui bagaimana kondisi laut dan polusi plastik mencemari laut, The Society of Indonesian Enviromental Journalist (SIEJ) melakukan wawancara dengan Kirana Agustina pada Selasa, 8 Januari 2021.

Kirana Agustina, Spesialis Kebijakan Global Plastic Partnership WRI Indonesia. Foto : Pribadi

Anda menjadi perempuan satu-satunya dari Indonesia yang ikut dalam eXXpedition melintasi Samudera Atlantik Utara dari Plymouth UK ke Azores, lalu Portugal selama dua minggu. Bisa Anda jelaskan pengalaman itu?

Tidak seseru yang ada di foto, aslinya lebih seram. Dari ekspedisi itu, saya menyadari perempuan mempunyai daya lenting yang kuat dalam mengatasi badai. Perjalanan dari Plymouth ke Azores adalah perjalan yang menyeramkan. Saat kami berlayar pada Oktober 2019 lalu, kita tahu ada badai Lorenzo yang merupakan badai paling kuat. Kami merasakan sendiri badainya kencang. Dalam dua minggu perjalanan, isinya badai. Kalau kita tidak punya kekuatan atau niat untuk berlayar, sulit rasanya diatasi.

Dalam ekspedisi tersebut terdapat 14 kru, empat di antaranya merupakan sosok yang terbiasa berlayar. Sementara sepuluh perempuan merupakan wanita biasa. Ada polisi, peneliti, jurnalis, hingga pengusaha.

Selama berlayar, kami harus menjaga kapal beroperasi selama 24 jam. Dari hal itu kami membagi waktu piket. Setiap satu orang mendapat jatah 2 kali, sehari menjaga kapal selama total 4 – 8 jam. Jadi, mau tidak mau kita harus mengendarai kapal. Saya yang tidak pernah mengendarai kapal harus mampu menyetirnya. Selain itu, ada juga pembagian untuk memperbaiki layar dan mengatur jadwal masak.

Hari pertama perjalanan saja sudah badai.  Layar kapal kami robek. Cuaca agak jelek saat itu. Ini perjalananku yang pertama, aku percaya meski ada badai pasti selamat.

Layarnya robek karena badai?

Iya, saat itu yang robek justru layar utama. Saat yang bersamaan sekitar pukul 12 malam angin kencang. Mau tidak mau kita harus mengganti layar yang beratnya hingga 100 kilogram. Karena basah, kami mencoba keringkan menggunakan blower – pompa udara bertenaga listrik. Setelah dirasa kering, kami menjahit layar tersebut. Saat itu, beruntung sekali ada yang bisa menjahit.

Kapal yang digunakan berlayar itu, seperti apa?

Kapalnya ada mesin, namun sebisa mungkin kita harus berlayar. Kita juga menggunakan solar panel untuk tenaga listriknya.

Bagaimana awal mula Anda diajak?

Awal mulanya, saya kagum dengan Emily Penn – perempuan yang melakukan ekspedisi laut sendiri. Saya tahu dia sudah sejak lama, sekitar 2013. Pada 2018, saat saya mendapatkan fellowship di PBB New York, di sana saya bertemu dengan Emily Penn dalam kegiatan di World Ocean Day. Pada tahun yang sama, saya mendapatkan beasiswa ke Inggris. Saya bertemu kembali dengan Emily dalam acara Ocean Drink, networking event yang diselenggarakan Emily di London. Di sana banyak berkumpul pada jurnalis, model, dan peneliti. Saya ada di sana. Saya ditawari Emily untuk berbicara di hadapan peserta terkait Indonesia dan kecintaan saya terhadap laut. Saya lakukan semua itu. Setelah itu, saya ditawari beasiswa untuk ikut dalam eXXpedition. Saya bersyukur karena saya perempuan satu-satunya asal Indonesia.

Selama berlayar, bagaimana kondisi siang dan malam hari di Samudera Atlantik?

Saya ingat perjalanan kami dilakukan pada musim dingin. Untuk kru profesional yang menjalankan kapal, mereka harus menggunakan seragam anti-badai dan anti-hujan. Bajunya berlapis-lapis. Saya hitung lapisannya ada empat.

Saat siang hari, saya merasakan setiap badai selesai, selalu muncul pelangi. Biasanya saat hujan di Indonesia atau di mana pun, pelangi hanya muncul satu kali saja. Namun di laut samudera, pelangi bisa bermunculan terus-menerus. Saya hitung lebih dari sepuluh pelangi yang saya lihat.   

Sementara kalau malam hari, saya melihat hewat laut memancarkan cahaya di malam hari. Itu indah sekali. Saya paling suka mendapati kapal malam hari, selain dapat melihat ikan berwarna, saya juga bisa melihat perubahan kemunculan matahari.

Ada ketakutan enggak melintasi samudera?

Rute yang kita lalui sepanjang Samudera Atlantik melewati teluk Biscay. Teluk tersebut menjadi tempat sejumlah cuaca buruk di Samudra Atlantik terjadi dan dikenal banyak terjadi peristiwa kapal tenggelam. Salah satunya kapal super Britania Raya, Royal Mail Ship (RMS) Titanic.

Di teluk tersebut, terdapat ruang di mana ada kedalaman lompatan langsung dari kedalaman 200 hingga 4.000 meter. Itu kemudian mengakibatkan arus air laut kencang. Akibatnya navigasi kapal sering salah. Saya jadi deg-degan selama melewatinya.

Bisa diceritakan, apa tujuan dari ekspedisi tersebut?

Kita mencari solusi kondisi laut berdasarkan ilmiah. Kita ingin tahu sampah plastik di laut berdasarkan pendekatan ilmiah. Selain itu, ini juga merupakan penyadartahuan bagi kita semua, termasuk perempuan. Sampah plastik mempunyai dampak langsung terhadap perempuan. Ketika mikroplastik masuk ke dalam tubuh perempuan, maka dapat mengakibatkan penyakit seperti kanker. Selain itu, di dunia kelautan masih jarang penelitian terkait isu perempuan. Sementara plastik banyak relevansi ke perempuan, seperti kosmetik dan rumah tangga. Mengurangi plastik salah satu solusinya bisa dimulai dari dapur. Dari situ, perempuan mempunyai andil.

Dari ekspedisi Anda bersama 14 kru lain, benar enggak sampah plastik itu jumlahnya banyak di laut?

Iya benar, tujuan utama kita melakukan sampling di laut. Kita ambil beberapa plastik dengan alat yang kami siapkan. Saya cukup kaget saat mendapatiplastik sudah menjadi satu ekosistem di lautan. Bisa dibayangkan apabila mikroplastik dimakan algae, kemudian algae dimakan cumi-cumi juga memakan plastik. Kita tahu, cumi dimakan tuna, lalu tuna dimakan manusia. Kemungkinan besar kita juga sudah memakan plastik.

Apa lagi yang Anda temukan?

Selain itu, saya melihat pelet plastik sebagai bahan material untuk membuat berbagai macam barang. Saya melihat, ternyata ada kapal-kapal yang membawa barang mentah siap olah pabrik itu tercecer di laut. Ini semakin memperburuk keadaan. Polusi plastik jadi semakin banyak.

Apa tindak lanjut dari ekspedisi tersebut?

Kita membentuk self-awareness dan komunitas untuk melakukan perubahan. Bagaimana memulai dengan isu plastik. Kemarin yang sudah kita lakukan, membawa hasil sampel plastik dan mikroplastik di laut ke Universitas Plymouth di Inggris dan sampel di darat datanya diolah di Universitas Georgia di Amerika.

Saya membantu pemerintah Indonesia, sekaligus menyadarkan masyarakat untuk mengurangi sampah plastik di laut. Saat ini, melalui National Plastic Action Partnership, kami melakukan kerjasama dengan berbagai pihak mulai dari pemerintah, industri, dan sektor swasta, komunitas, hingga organisasi agama seperti NU dan Muhammadiyah. Saya tahu religious regulator berpengaruh untuk mengubah perilaku. Jadi, harus semua pihak terlibat.

Apakah Anda menyampaikan hasil ekspedisi Anda kepada pemerintah Indonesia?

Secara khusus belum ada sebab jalur ekspedisinya tidak ke Indonesia. Biasanya negara yang dilewati ekspedisi akan bertemu pemerintah lokal. Kami sampaikan temuan kita. Biasanya juga kepada akademisi di kampus-kampus.

Ada upaya menyampaikannya?

Sebenarnya kalau tim eXXpedition mau, malah pada 2019 sebenarnya ada agenda berlayar ke Indonesia. Namun di Indonesia kapal bendera asing sulit masuk. Sebetulnya, sudah ada rencana untuk berlayar di sekitar Indonesia tengah hingga timur. Jika situasi pandemik membaik.

Kenapa pilihannya Indonesia timur?

Emily, founder eXXpedition sempat Raja Empat dan mendapati Sorong, pintu masuk Raja Ampat memiliki banyak sampah. Selain itu, Pulau Papua salah satu lokasi yang memiliki keanekaragaman hayati laut terkaya dan juga posisinya dilewati jalur arus lintas Indonesia. Arusnya kencang dan mampu membawa sampah bawa plastik dari sembilan sungai terkotor di dunia.

Secara umum, menurut Anda bagaimana kondisi laut di Indonesia saat ini?

Indonesia bangsa bahari, negara kepulauan terbesar, panjang pantai terpenjang kedua setelah Kanada. Namun, memiliki banyak tantangan diantaranya perubahan iklim, polusi plastik di laut. Ini jadi risiko yang berdampak pada negara Indonesia baik dari sisi ekonomi dan biota laut untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Dari kacamata pribadi, membuat saya sadar potensi besar bangsa ada di laut. Indonesia adalah jantungnya terumbu karang dunia, banyak memiliki kharismatik spesies salah satunya dari 7 jenis penyu di dunia, 6 jenis ada di Indonesia.

Ada pengaruh terhadap ekonomi, itu maksudnya seperti apa?

Ambil contoh polusi plastik, pemerintah menjadikan plastik sebagai atensi. Mereka ingin salah satu devisa negara bisa diperoleh dari bahari. Namun, bagaimana bisa datangkan wisata bahari kalo kondisi laut kita tercemar?

Kedua dari sisi perikanan, Indonesia kan eskportir tuna terbesar di dunia. Tentu bisa mempengaruhi kualitas kesehatan ikan tuna. Selain itu, plastik ketika tercemar di laut akan merusak terumbu karang, ikan di sana akan mati. Lalu, bagaimana nelayan dan kita semua dapat ikannya?

Kalau bicara peran anak muda, apa yang bisa dilakukan?

Kalau perubahan perilaku, semua ekosistem harus berperan, pemerintah, industri, komunitas, dari rumah untuk mengurangi dan memilah sampah. Sekala besar untuk industri, mereka harus bertanggung jawab agar tidak menyampah. Perubahan perilaku dimulai dari diri sendiri. Saya anak muda, saya anak kelautan, suka jalan-jalan keliling Indonesia. Indonesia cantik dan memiliki potensi besar. Saya ingin berpartisipasi untuk mencari solusi, bukan polusi.

Apa dampak laut untuk anak muda?

Eksistensinya punah ketika laut tercemar, padahal laut meregulasi perubahan iklim. Ketika terjadi perubahan, tiga bulan sebelum terjadi laut sudah mengetahui itu. Terumbu karang, lamun, mangrove ekosistem penting. Di masa yang akan datang, anak muda mungkin tidak bisa melihat laut yang bersih lagi.

Banner Image : Kru eXXpedition 2019 / Dokumentasi : eXXpedition

Simak juga cerita Prigi Arisandi tentang sampah plastik di laut di tautan berikut :

Film dokumenter “Kinipan” garapan Watchdoc yang diputar perdana di Desa Kinipan 27 Maret 2021 bisa dibilang memecahkan rekor penayangan film-film dokumenter sebelumnya yang digawangi Dandhy Dwi Laksono.

Meski sebagai sebuah film dokumenter durasi hingga 2,5 jam terbayang sangat melelahkan, “Kinipan”  justru menyedot penonton ala “bioskop kampung” di 600 lokasi di wilayah Indonesia hanya dalam 10 hari. Melebihi pendahulunya si “Pembunuh Seksi” yang menyinggahi  400 lokasi  dalam 8 hari.

Peristiwa dan narasi besar yang terjadi di Indonesia. Pandemi, Omnibus Law, food estate, dan proyek reforestrasi dijahit menjadi satu kolase dalam Film “Kinipan”. Ini disebut Dandhy lebih ambisius dari Pramoedya Ananta Toer yang menceritakan kolonialisme dalam tetralogi. “Kinipan” menceritakan oligarki dalam tujuh babak. Bab pertama diawali dengan cerita Pohon, harimau, babi, kemudian Kinipan, Pandemi, Omnibus Law, Food Estate, Perusahaan restorasi dan Epiolog yang mengakhiri cerita.

Dandy Dwi laksono, sutradara “Kinipan” menceritakan perjalanan film yang digarap sejak 2018 ini kepada Joni Aswira, Sekjen The Society of Indonesian Environmental Journalists SIEJ dalam siaran langsung (live Instagram) di akun resmi Instagram SIEJ, baru-baru ini.

Bagaimana Ide awal pembuatan Film Kinipan ?

Ide seperti film-film garapan Watchdoc, banyak film yang tumbuh tidak didesain dari awal satu paket narasi. Film “Kinipan” atau “Sexy Killers” tidak didesain masuk wilayah oligarki politik karena bagian dari rangkaian Ekspedisi Indonesia Biru.

Belum berpikir kolerasi oligarki politik dan penguasaan energi yang disebut Susi Pujiastuti sebagai kabinet tambang. Belum terpikirkan. Kami hanya melihat batu bara mengubah lanskap Kalimantan secara lingkungan, sosial, budaya bersama dengan sawit. Jadi sama dengan “Kinipan”, ini juga film yang konsepnya tumbuh dan berkembang.

Bagaimana kemudian muncul Ide untuk menjahit cerita di tiap bab ?

Ini semacam eksperimen selama 12 tahun Watchdoc berkarya memproduksi berbagai macam film diawai dengan  durasi 30 menit. Dan ternyata masalah yang disajikan makin kompleks. Eksperimen kami paling berani di Film “Mahuze” yang berdurasi 85 menit yang menceritakan masyarakat Papua di pedalaman dengan kehancuran ekonomi dan ekosistem. Ternyata Respons tinggi. Bagitu juga dengan  Film “Sexy killers” yang durasi 88 menit.  Penonton masih bisa terima.

Kami jadi ditantang oleh karya sebelumnya yang menggabungkan antara batubara, oligarki dan politik 2014 dalam 1,5 jam. Merilis FIlm “Kinipan” dengan variable narasi yang kompleks. Menghubungkan empat variabel besar merangkum menjadi satu film dengan durasi panjang. Yang awalnya mencapai tiga jam tapi kemudian dipendekkan menjadi 2,5 jam.

Kalau dibikin serial tidak dapat sambungannya karena kita ingin itu dalam satu film. Pembabakan ini dibuat sebagai cara efektif untuk membuat orang tidak kewalahan menerima konten. Jadi dipisah dalam beberapa bab tapi transisi antar bagian tetap mengalir  seperti  di film agar penonton tidak terganggu. Ini lebih ambisius dari Pramoedya Ananta Toer yang menceritakan kolonialise dalam empat bagian. Kami menceritakan oligarki dalam satu film jadi tujuh bab.

Kapan memulai menggarap film ini?

Tahun 2018 mulai syuting dengan konsep yang lain. Ingin merekam rimbawan bernama Basuki Santoso. Kami lihat punya Ideologi, punya strategi advokasi yang jauh dari gemerlap kampanye lingkungan. Yang dilakukan di pedalaman sungguh luar biasa dan saya membandingkan dengan proyek glamor tentang  konservasi dan restorasi lingkungan yang luar biasa dilakukan LSM di Jakarta, sementara Basuki mengadapi kebakaran secara riil, melakukan penanaman dan penyaksikan kematian orangutan. Jadi sosok Basuki kami rekam. Kami cicil merekamnya.

Feri Irawan juga sudah lama kami dengar reputasinya, pernah mengantarkan rombongan Suku Anak Dalam ke Jakarta pada waktu awal reformasi. Dia juga mendampingi Suku Anak Dalam sejak tahun 1990an seperti Butet Manurung yang dikenal dengan Sakola Rimba. Feri adalah versi Butet yang tidak muncul secara luas seperti halnya Butet dan kiprahnya.

Dua orang ini sudah lama kami amati dan lihat. Dan ketika mulai pandemi, kami lihat zoonosis sebagai pintu masuk untuk menceritakan. Kalau hanya bercerita hutan hilang, penggundulan hutan itu sejak sudah ada sejak Ebiet G Ade bikin lagu atau Gobloh di tahun 1970an atau generasi baru Navicula yang bercerita soal kerusakan lingkungan. 

Bagaimana menghubungkan dalam empat narasi besar tentang pandemi, Omnibus Law, Food Estate, dan proyek reforestrasi ?

Pandemi ini narasi baru, bahwa orang harus tahu. Ada korelasi baru bahwa apa yang kita hadapi sebagai pandemi atau zoonosis dan dari mana asal ini semua. Wuhan hanya satu cerita saja yang kita hadapi dari SARS, Flu Burung, Ebola, bahkan yang klasik seperti malaria, kaki gajah, demam berdarah. Itu semua zoonosis yang sudah kita anggap biasa karena skalanya dianggap masih epidemi.

Tidak semua manusia mengalami pandemi. Mungkin kakek kita sudah meninggal tidak mengalami pandemi karena pandemi terakhir  tahun1908. Tapi kalau epidemi mungkin lebih tahu. Generasi kita mengalami pandemi itu agak langka dalam sejarah manusia karena itu rugi amat kalau kita termasuk homo sapien yang mengalami pandemi tidak bisa mendapat pelajaran selain memakai masker dan cuci tangan. Pemaknaan hanya sampai situ atau bansos yang di korupsi, Satpol PP yang ngoprak-oprak kalau ada yang kumpul.  Jadi eman-eman banget kalau narasi kita, ingatan kita soal pandemi hanya sebatas masker atau jaga jarak. Ingatan kita tentang pandemi harus sangat dalam karena tidak semua orang pernah mengalami.

Bahkan saking pentingnya urusan wabah, bahwa pengetahuan tradisional juga mengajarkan ada konsep pagebluk kalau di Jawa, sehingga Saya merasa ini saatnya Watchdoc memproduksi karya yang bisa membungkus peristiwa sejarah ini yang dikaitkan dengan sesuatu yang sudah kita anggap sesuatu yang klise atau basi yaitu kerusakan hutan. Sudah banyak dokumenter yang diproduksi asing soal deforestasi, zoonosis, pandemi, tapi kita ingin membuat versi Indonesia. Apalagi bicara film dokumenter, kita masih lihat “luar”. Ini jadi dorongan sebenarnya yang lebih dominan ketika membuat film “Kinipan”. Kami memaknainya dan menggunakan footage yang sudah mulai kami rekam sejak 2018.

Empat hal besar itu menjadi relevan dan terkorelasi satu dengan yang lainnya. Apa premis film ini ?

Sebelum food estate yang ingin kami garis bawahi dulu adalah Omnibus Law. Semua negara mengalami pandemi, merespons pandemi dan mengunakan budget untuk mengatasi pandemi. Hanya Indonesia yang saya kira di tengah-tengah pandemi membuat kebijakan Omnibus Law yang justru akan membuat pandemi berikutnya. Mungkin bukan dari Wuhan tapi mungkin dari Jambi, Papua, Kalimantan, atau hutan di Sulawesi yang sudah habis. Omnibus Law itu kebijakan yang justru pandemi ada itu karena adanya Omnibus Law dengan skala yang lebih. 

Bayangkan Pemerintah Indonesia di tengah-tengah pandemi bukannya ber-refleksi pada pembangunan yang ramah lingkungan dan mencegah kerugian (pandemi ini mengakibatkan kerugian ekonomi) yang kita bangun habis, orang yang kita perjuangkan hidup mati dalam hitungan hari, kerugian ekonomi, shot down, rencana manusia yang berubah total karena pandemi, BPJS dan Bappenas saja tidak bisa menghitung. Dan itu malah dianggap bukan masalah, malah bikin Omnibus Law, bukan mengaudit semua konsep pembangunan, perlakuan kita pada lingkungan supaya tidak jadi Wuhan kedua.

China juga melakukan pendekatan infrastruktur bermasalah, proyek bermasalah, eksploitasi besar-besaran, tingkat polusi. Tapi siapa yang bisa mencegah Indonesia jadi Wuhan berikutnya karena kita punya syarat yakni populasi yang tinggi, degradasi lingkungan, banjir, bencana, dampak krisis ekonomi.

Indonesia ini “kandidat” dan ini diperburuk oleh Omnibus Law, setelah itu diperburuk lagi oleh food estate. Jelas Omnibus Law dan food estate sama-sama mengincar hutan. Ketentuan minimal hutan sudah dihapus, bahan jenis kayu langka seperti kayu Ulin dikeluarkan dari daftar kayu yang dilindungi.

Pemerintah bikin proyek restorsi ekosistem, ternyata begitu lokasinya bersebarangan dengan lokasi batu bara, yang dimenangkan batu baranya. Pemerintah bkin proyek restorasi ekosistem, begitu proyek berseberangan dengan kepentingan baru bara, yang dimenangkan baru baranya.

Terima duit dari negara-negara seperti Norway untuk restorasi hutan tapi hutan ekspoitasinya masih jalan terus. Saling dikadali lah. Dari film ini kita melihat ini adalah orchestra besar dengan apa yang di sebut green washing, cuci dosa ramai-ramai dan negara industri dan negara pemilik hutan.

Beberapa cuplikan itu misal konflik adat Kinipan, pada bulan Juni, Efendi Buhing ditangkap, ada  video pertama sebuah rumah dan rumah itu banjir, melihat sendiri dampak ekspansi sawit di Kinipan yang akhirnya terjadi banjir. Tak terhindarkan saja kalau Kinipan banjir, ini juga banjir baru pertama kali sepanjang sejarah. Banyak hal baru terjadi di mayarakat, ini bukan sekadar Sungai Lamandau yang tiba-tiba naik karena curah hujan. Ini hal baru dan memang bukan kaleng-kaleng banjirnya.

Kami sudah pernah ke Kinipan dan kawan-kawan yang  mendampingi punya banyak dokumentasi. Kinipan itu desa kecil. Semua sudut Kinipan sudah didokumentasikan. Menemukan gambar karena banyak dokumentasi yang di ambil sebelum dan setelah banjir.

Apa pertimbangan menggunakan dua karakter atau aktor sebagai pengantar cerita di “Kinipan” ?

Mereka bukan tempelan tapi punya karakter kuat, mereka mewakili apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Basuki bicara hutan bukan seperti komentator di televisi. Dia forester menanam pohon di tempat-tempat yang orang nggak nanam. Benar-benar menanam tumbuhan untuk pakan orangutan. Orang-orang yang memang ada di dunianya. Pertimbangannya supaya ada benang merah dan antar lokasi saling terhubung. Ada Basuki Santoso, Feri Irawan dan Efendi Buhing.

Konsep yang dibangun dalam cerita ini seperti apa?

Dalam teknik storytelling, kita butuh mediator untuk menyambungkan benang merah. Justru orang-orang seperti Efendi Buhing, warga di Jambi bisa jadi aktor untuk konteksnya masing-masing. Untuk menghubungkan lokus, kita butuh karakter lain. 

Film ini menjadi medium interaksi dan obrolan terutama mereka yang punya kedekatan. Ini juga yang menjadi alasan konsep pemutaran film ini. Kami ingin film ada di level komunitas, level warga, level kumpulan. Tidak membayangkan penontonnya seseorang sambil tidur nonton di Youtube. Meski mungkin terjadi dialog dengan dirinya sendiri tapi dalam kumpulan orang akan terjadi dialog lebih, ada pengkayaan yang lebih karena di film ini juga banyak hal yang harus dijelaskan, karena film ini tidak bisa “menjelaskan dirinya sendiri”. Banyak konteks yang harus ditambahkan, banyak hal di tiap-tiap nobar bisa membantu memperkaya film ini.

Medium Youtube bagi kami selalu menjadi outlet terakhir untuk film-film advokasi seperti ini. Terlebih lagi ada peristiwa lain seperti bencana yang akhirnya juga mendorong kami untuk mengajak publik melakukan penggalangan dana ketika nobar. Ini pernah dilakukan di Film “Made in Siberut” dan “The Bajau”. Kira-kira itu idenya.

Tidak hanya “keras” pada pemerintah dan perusahaan tapi juga negara donor dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang kita tahu bergerak pada isu lingkungan. Bagaimana kritik pada mereka dibangun agar publik paham terhadap masalah yang kompleks ini ?

Memang akarnya adalah karena pemerintah punya konsep yang aneh dalam kontek reboisasi atau restorasi ekosistem. Padahal sejak kapan ada contoh di sejarah manusia ini perusahaan berhasil melakukan restorasi. Dari dulu restorasi terbaik adalah restorasi yang mutualistik dengan masyarakat setempat. Hutan bukan tempat yang disterilkan dair orang-orang. Ada zona-zona tertentu yang dimana hutan bisa dimanfaatkan.

Di zona itu masyarakat adat jauh lebih ketat. Tiap masyarakat adat punya hutan keramat, hutan larangan, konsep-konsep itu sudah ada tidak perlu kuliah tinggi untuk punya gagasan soal konservasi. Justru masyarakat Suku Anak Dalam, Kinipan, mereka lebih tahu bagaimana merestorasi hutan karena mereka yang berkepentingan dengan hutan yang awet.

Karena itu ketika perusahaan yang dimilik LSM membuat proyek-proyek restorasi hutan akan sangat berkonfliknya dengan sawit dan tambang. Jadi film ini juga mengkritik praktik LSM lingkungan yang selama ini berpikir seperti pemerintah menjadikan lingkungan sebagai sebuah projek, tidak ada elemen antropologi. Jadi melihat hutan hanya urusan karbon urusan satwa fauna saja. Jadi masing-masing LSM hanya melihat hutan berdasarkan judul proposalnya.

Bagi saya ini problem karena hutan ini multidimensi dan orang-orang seperti Basuki dan Feri sebagai aktivis lingkungan saya angap mereka bisa  melihat hutan lebih holistik melampaui proposal. Ini yang membuat saya merasa dua orang ini otokritik terbaik untuk LSM. Biarkan LSM dikritik LSM. Dan film ini mudah-mudahan sedikit memberikan ruang untuk itu.

Jadi, negara melihat hutan sebagai komoditi. Dulu secara klasik diambil kayunya. Lalu diambil mineralnya karena ada duit di situ. Bagitu sekarang ada duit juga untuk karbon ya hutan seolah-olah dipertahankan tapi sebenarnya dijual juga untuk karbon. Jadi pendekatan selalu ekonomi dan LSM-LSM ini terjebak dengan pendekatan ekonomi. Karena itu hutannya dijadikan wilayah restorasi ekosistem dan perlu perusahaan yang harus mengelola  restorasi itu bukan masyarakat adat, bukan orang kampung, bukan peladang biasa, jadi harus perusahaan dan ini ngawur. Kami tunjukan dimana ngawurnya.

Dan seperti disampaikan Basuki dalam film, negara-negara donor, negara-negara industri besar itu juga tahu bahwa uang-uang mereka tidak tepat sasaran. Ini sama, negara maju tahu bahwa Indonesia tidak niat-niat amat mengelola hutan. Ini bagian dari cerita besar green washing, cuci dosa lingkungan ramai-ramai dari negara utara dan selatan pemilik hutan. Ini kolaborasi unholly coalition antar negara industri dan negara pemilik hutan untuk cuci dosa bareng-bareng dan di situ LSM dengan riang gembira menjadi bagian dari cuci dosa itu.

Kami bekerjasama dengan teman-teman di Jerman seperti Global Film. Film ini juga didanai pajak orang Jerman. Ini patungan, gotong royong untuk memberi tahu para pembayar pajak masing-masing,  saling dikadalin pemerintah nih. Jadi  kalau sesama pemilik modal bisa kolaborasi, kenapa sesama pembuat film tidak bisa kolaborasi. Itu idenya.

Bagaimana merespons serangan buzzer terhadap Film “Kinipan” ?

Serangan buzzer sudah muncul ketika pertama merilis foto-foto tongkang pengangkut kayu glondongan yang melintasi Sungai Kahayan. Itu sudah diserang buzzer. Saya biarkan saja, itu jadi bagian mereka ikut promosikan film. Saya tidak pernah hirau dengan buzzer. Bagi saya film adalah  hal yang tidak bisa ditiru buzzer.  

Kita bikin film menghabiskan energi tidak untuk meladeni  cuitan buzzer di media sosial itu. Mereka harus membuat film untuk mendapatkan perhatian saya.**

Banner Image : dokumentasi Watchdoc & hutanhujan.org

Full movie “Kinipan” : https://www.youtube.com/watch?v=3LnT4_8Titc

Bagaimana jurnalis meliput isu lingkungan untuk mencegah dan mengurangi dampak krisis iklim ?

Dalam rangka refleksi Hari Bumi dan peringatan ulangtahun ke-15 The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), Envirotalk SIEJ berbagi tentang pengalaman liputan dan tips perilaku ramah lingkungan untuk mencegah atau mengurangi dampak krisis iklim.

Acara ini digelar Rabu, 21 April 2021 secara virtual dengan tema “Bersama Jurnalis, Pulihkan Bumi”. Jurnalis yang hadir dalam Envirotalk sebagai pembicara dan moderator :

  1. Ichwan Susanto, jurnalis Harian Kompas
  2. Christopel Paino, jurnalis Mongabay Indonesia
  3. Febriyanti, Jurnalis penerima dana hibah Journalisme Hutan HUjan Asia Tenggara RJF Pulitzer Center
  4. Jeckson SImanjuntak, Jurnalis Lepas
  5. Florence Armein, Conten Coordinator Earth Journalism Network (EJN)