Perpanjangan Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau Moratorium Sawit penting dilakukan  pemerintah. Langkah ini dipastikan berdampak positif dan berkontribusi pada pencapaian komitmen iklim (NDC).

Hal ini disampaikan Trias Fetra, Program Officer Tata Kelola Sawit Yayasan Madani Berkelanjutan. Langkah ini juga berdampak pada dukungan pasar global terhadap produk sawit Indonesia, memicu peningkatan produktivitas lahan, serta penyelesaian tumpang tindih dan konflik lahan .

Terlebih lagi  Indonesia telah berkomitmen  menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri hingga 41% dengan bantuan internasional pada 2030. Ambisi terbesar penurunan emisi tersebut masih berasal dari sektor kehutanan dan lahan, dengan target penurunan emisi sebesar 17,2% hingga 38% pada tahun 2030 mendatang.

Dalam kick-off persiapan delegasi Indonesia menuju Glasgow Climate Change Conference 19 Juli 2021 lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahkan mengumumkan Agenda “Indonesia FOLU 2030” dimana Indonesia dibayangkan akan mencapai net sink carbon di sektor kehutanan dan lahan pada 2030.

Trias Fetra menambahkan, perpanjangan moratorium sawit akan mendorong tercapainya ambisi iklim tersebut dengan menahan ekspansi perkebunan kelapa sawit ke kawasan hutan serta melindungi hutan alam yang terlanjur berada di dalam izin sawit. Dan akan memperkuat langkah korektif pemerintah dalam menurunkan laju deforestasi secara signifikan.

“Masih ada sekitar 5,7 juta hektare hutan alam di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang dapat dilepaskan untuk perkebunan. Jika Moratorium Sawit tidak diperpanjang dan diperkuat, laju deforestasi akan kembali meningkat dan Indonesia dapat terancam gagal mencapai komitmen iklimnya,” imbuhnya.

Dari catatan, tahun 2019-2020, di antara 6 jenis izin dan konsesi, deforestasi hutan alam terbesar terjadi di wilayah izin perkebunan sawit yakni sebesar 19.940 hektare. Luas hutan alam yang berada di wilayah izin sawit juga cukup signifikan.

Berdasarkan tutupan lahan 2019, tercatat 3,58 juta hektare hutan alam berada di izin sawit, dan 1 juta ha tercatat sebagai hutan primer. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,43 juta hektare tercatat berada di pelepasan kawasan hutan yang merupakan objek evaluasi perizinan dalam kebijakan moratorium sawit. Implementasi moratorium sawit memberikan harapan bahwa hutan alam yang masih ada di dalam izin sawit akan dievaluasi dan dikembalikan menjadi kawasan hutan.

Hasil analisis Madani menemukan setidaknya terdapat dari 24,2 juta hektare ekosistem gambut di Indonesia dan di antaranya ada 6,2 juta hektare ekosistem gambut yang masuk ke dalam izin sawit, dengan detail lahan gambut seluas 3,8 juta hektare.

Instrumen evaluasi dan review izin yang ada di dalam moratorium sawit dapat menyelamatkan luasan gambut tersebut. Keberadaan lahan gambut harus dilindungi dan dipulihkan, mengingat 99,3% lahan gambut di Indonesia mengalami kerusakan dan sangat beresiko terbakar saat musim kering. Hasil analisa kami, dengan menyelamatkan 3,8 juta hektare luas gambut pada fungsinya alamnya dapat menghindari pelepasan 11,5 juta ton/tahun karbon akibat aktivitas pembakaran ataupun konversi lahan yang tentunya akan berkontribusi pada komitmen iklim Indonesia.

Adrianus Eryan, Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan ICEL, juga memberikan catatan khusus terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Inpres Moratorium Sawit.

“Semestinya pemerintah tidak ragu membuka data dan capaiannya dalam Inpres ini. Misalnya berapa banyak data sawit dalam kawasan hutan yang telah dikonsolidasikan dan diverifikasi, berapa banyak izin sawit yang telah direview, hingga berapa banyak pelanggaran yang telah ditindak dan diberikan sanksi. Bentuk transparansi seperti ini tentunya akan semakin membuka ruang partisipasi dan kolaborasi yang lebih luas, tidak hanya dengan organisasi masyarakat sipil tapi juga pemerintah daerah yang sudah memiliki inisiatif baik untuk menjalankan Inpres. Jika memang pekerjaan rumah dalam Inpres belum diselesaikan, maka sudah selayaknya Inpres diperpanjang,” jelas Adrianus. 

Menurutnya, dari pengalaman selama 3 tahun ini, Pemerintah baru bisa menyelaraskan data terkait tutupan dan luas izin sawit.  Pemerintah dan para pihak mesti sadar bahwa indikator keberhasilan bukan hanya soal tidak adanya pemberian izin baru selama masa tenggat waktu, namun juga harus bisa menyelesaikan persoalan produktivitas, keberterimaan pasar, deforestasi, kepastian hukum petani sawit serta tumpang tindih dan konflik lahan.

Hal senada disampaikan Rahmadha, Juru Kampanye Kelapa Sawit Kaoem Telapak, bahwa dengan terpilihnya Indonesia sebagai Co Chair COP26 bersama dengan Inggris mengindikasikan bahwa kepercayaan dunia bernilai positif terhadap implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Indonesia walaupun pandemi dan perubahan iklim sedang berjalan.

“Momentum ini harus dijaga melalui serangkaian penguatan aturan dan tata kelola di sektor FOLU (Forestry and other Land Use), salah satunya perkebunan kelapa sawit.  Sehingga perpanjangan dan penguatan Moratorium kelapa sawit sangat penting diimplementasikan guna menghindari pembukaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit hingga akhirnya dapat mencapai target netral emisi pada tahun 2030,” tandas Rahmadha. ***

Banner Image : Chaideer Mahyuddin / AFP melalui situs via BBC News Indonesia

Para pegiat lingkungan dan pakar gizi di Indonesia terus mengkritisi program lumbung pangan nasional ataufood estate. Sebuah Konsep pengembangan pangan terintegrasi dengan pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan yang digulirkan pemerintah untuk menangani ancaman krisis pangan.

Lola Abas, Koordinator Nasional Pantau Gambut, menilai solusi food estate tidak tepat. Pemerintah sebaiknya fokus pada pola distribusi dan produksi pertanian yang tepat bagi kebutuhan masyarakat di tingkat pusat hingga lokal.

Permasalahan pada distribusi dan pemasaran produk pertanian akibat pandemi, bukan ketersediaanya. Kami khawatir program ini akan mengulang kegagalan banyak program food estate masa lalu, apalagi di Kalimantan Tengah yang menggunakan lahan bekas Proyek Lahan Gambut (PLG),” kata Iola.

Kritikan itu terus muncul mengingat usulan program lumbung pangan ini bukan yang pertama kalinya muncul. Pada era pemerintahan sebelumnya, ide mengalihfungsikan lahan berskala besar untuk mendukung ketahanan pangan pernah dicetuskan, dan tidak ada satupun program yang berhasil. Seperti program 1,4 juta hektare gambut di Kalimantan Tengah dialihfungsikan menjadi sawah di era Orde Baru dan cetak sawah pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyasar 1,2 juta hektar hutan di Merauke, Provinsi Papua.

“Proyek ini gagal karena kondisi tanah yang tidak cocok dengan jenis tanamannya. Selain itu, praktik pengeringan lahan gambut dengan pembukaan kanal-kanal besar menyebabkan terjadinya kerusakan lahan gambut dan kehilangan fungsinya sebagai tandon air,” imbunya.

Program yang juga menyasar pada pembukaan gambut berisiko menimbulkan bahaya lingkungan jangka panjang seperti kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asam saat kemarau, banjir saat musim penghujan, hingga efek pelepasan emisi karbon yang memperparah pemanasan global. Serta rentan menyebabkan konflik masyarakat akibat perampasan lahan.

Berbagai macam izin usaha pengelolaan lahan dikeluarkan pemerintah, termasuk untuk perkebunan tebu dan kelapa sawit. Pelaksanaan program ini menuai protes akibat sejumlah masalah sosial, ekonomi dan lingkungan yang terjadi, termasuk perlawanan dari masyarakat adat.

Bustar Maitar, pendiri dan CEO Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa Foundation), meminta pemerintah memastikan pola pengembangan produksi pangan tanpa merusak ekosistem.

“Sampai hari ini, estate-nya di Merauke tidak jadi-jadi. Tapi,penebangan hutan terus berlangsung dengan alasan pengembangan food estate. Padahal di Papua, upaya melalui intensifikasi  lahan sawah daerah transmigran dapat dimaksimalkan produktivitasnya dan tidak harus membuka lahan baru,” kata Bustar.

Pemerintah harusnya lebih mendorong pemberian dukungan bagi area-area pada level komunitas terkecil seperti perkampungan untuk mengejar ketahanan pangan nasional. Dengan begitu, masyarakat bisa memproduksi pangannya sendiri dan sejalan dengan mitigasi dampak krisis seperti pada pandemi.

“Potensi pangan lokal tetap harus dijaga. Adalah sebuah kecelakaan Ketika membuat food estate hutan sagu dibabat misalnya, seperti yang terjadi di Papua. Food estate seharusnya mengunggulkan kemandirian,” lanjut Bustar.

Pihaknya mencontohkan program kemandirian pangan yang dilakukan EcoNusa di tiga perkampungan di Maluku Utara, Gane, Posi-posi, dan Samo.

“Kami ajak warga menanam padi. Mulai cari bibit varietas lokal tapi di kampung itu tidak ada, karena mereka sudah 20 tahun lebih tidak tanam padi. Akhirnya dapat dari kampung lain. Kita mulai tanam padi ladang pertengahan 2019 dan berhasil panen pada akhir tahun sekitar 50 ton gabah di masing-masing kampung. Maret 2020, saat pandemi terjadi, transportasi tidak masuk untuk distribusi logistik. Tapi masyarakat merasa aman karena mereka punya cadangan pangan yang kuat,” tutur Bustar.

Food & Nutrition Scientist, Mulia Nurhasan menambahkan, keberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat lokal dalam mengembangkan sistem pangannya sendiri. Terlebih lagi, harus memenuhi dua aspek ketahanan pangan baru yang diusulkan para pakar ketahanan pangan dan gizi dalam High level panel of experts on food security and nutrition (HLPE) 2020, yakni sustainability (keberlanjutan) dan agency (keberdayaan).

“Konsep food estate tidak dapat menjamin aspek ketahanan pangan dari segi aksesibilitas dan kebermanfaatan, karena akses terhadap pangan beragam yang kaya akan zat gizi mikro bagi masyarakat lokal di tempat food estate digarap, bisa jadi malah terhambat,” kata Mulia.

Mulia menambahkan, selain karena kecenderungan terhadap satu atau beberapa komoditas tertentu, food estate juga mendorong terjadinya pembukaan lahan  besar-besaran. “Ada resiko penurunan asupan gizi dari makanan yang dikonsumsi masyarakat lokal, yang biasanya mudah di akses dari hutan dan lingkungan sekitarnya,” tambahnya.

Beberapa hasil studi Center for International Forestry Research (CIFOR) menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di perhutanan lebih banyak mengkonsumsi sayur, dan ikan. Sementara di daerah dengan deforestasi tinggi lebih banyak konsumsi pangan olahan dan minuman manis. Tingginya konsumsi pangan olahan, khususnya pangan ultra-proses dan minuman manis dapat menyebabkan naiknya angka penyakit tidak menular, seperti diabetes, darah tinggi, stroke, dan lainnya.

Oleh karenanya, program ketahanan pangan dan gizi harus memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dan potensi pangan dan gizi di tiap-tiap wilayah, sehingga mampu menjaga keberlanjutan produksi lokal.

Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan pangan yang top down, sekaligus menghindari fokus yang berlebihan pada produksi beras. Kebijakan pangan yang mempertimbangkan keberdayaan masyarakat lokal dan mengedepankan desentralisasi sistem pangan, bisa meningkatkan ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan.

Sebelumnya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 104,2 triliun untuk sektor ketahanan pangan pada 2021, yang di dalamnya termasuk untuk proyek food estate. Anggaran dialokasikan ke sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L), di antaranya Rp 34,3 triliun untuk Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rp 21,8 triliun untuk Kementerian Pertanian, dan Rp 6,7 triliun untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tahun 2020, pemerintah memulai proyek food estate pada lahan bekas pengembangan lahan gambut (PLG) seluas 30 ribu hektare dari target 770.6601 hektare di dua kabupaten di Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.

DPR RI meminta pemerintah untuk mengevaluasi proyek yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024  lantaran berpotensi terjadi tumpang tindih anggaran dan target produksi yang tidak terukur.

Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) dalam laporannya tahun 2020 mengingatkan potensi krisis pangan akibat terganggunya ketersediaan, stabilitas, dan akses pangan khususnya bagi masyarakat rentan secara ekonomi dan geografi. Pandemi Covid-19 telah mengubah tata kelola ketersediaan pangan dunia,termasuk Indonesia.

Kontak media:

Riska Fiati

+62878 74210958

riska@idcomm.id

Banner Image : Noni Arnee

Pemerintahan Jokowi sedang gandrung mobil listrik. Nikel di Halmahera Timur pun dikeruk demi memuaskan hasrat itu.

Selama lima hari di Desa Maba Pura, Halmahera Timur, agaknya sulit mendapat gambaran jika desa tersebut pernah menjadi surga ekonomi keluarga nelayan. Tak ada kapal-kapal bagan bersandar di dermaga. Tak banyak juga hasil laut dijual di pasar pagi, yang kebanyakan hanya menjual sayur dan buah.

Hampir setiap pagi dan sore hari, warga berseragam perusahaan tambang hilir mudik. Bisa jadi tempat kerja mereka berada di proyek Teluk Moronopo atau di proyek Tanjung Buli, dua proyek tambang nikel PT Aneka Tambang (Antam) yang berjarak cukup dekat dari Desa Maba Pura. Ada yang menunggu bus jemputan di pinggir jalan raya, ada juga yang menggunakan sepeda motor.

Perubahan ekonomi masyarakat Kecamatan Maba ini pernah termuat dalam laporan etnografi berjudul Perampasan Ruang Hidup: Cerita Orang Halmahera (2015). Buku ini menjelaskan bagaimana ekspansi tambang nikel di Maba mendegradasi corak produksi masyarakat yang semula menanam sagu dan menjadi nelayan, beralih ke pekerja tambang. Singkatnya, ada perubahan relasi antara manusia dan alam.

Laporan tahunan Badan Pusat Statistik menggambarkan produksi bijih nikel di Halmahera Timur memang naik drastis. Pada 2006, hasil pertambangan bijih nikel mencapai 728.460 metrik ton, sedangkan pada 2013 sudah mencapai 9.871.689 metrik ton. Disinyalir angka ini merangkak naik seiring permintaan pasar

Korporasi tambang nikel masuk ke wilayah desa selama dua dekade terakhir diakui oleh nelayan seperti Iqbal Djurubasa. Ia menilai ada dampak buruk ke kohesi sosial antar warga desa. Ia masih ingat saat tahun 2000-an warga di Desa Maba Pura masih rutin membantu sesama secara sukarela tanpa pamrih.

Semisal saat ada hajatan pernikahan, sesama warga masih bisa membantu dan mendukung dengan fasilitas yang dimiliki secara cuma-cuma.

Namun, Iqbal berkata kultur seperti itu sudah mulai terkikis saat banyak warga telah bekerja di perusahaan tambang dan memiliki pendapatan besar. Perubahan pendapatan ini beriringan perubahan pemikiran warga, katanya.

“Untuk membantu tetangga secara sukarela itu sekarang sudah mulai berkurang. Kita harus bicara dulu [mengenai uang] karena memang sekarang pendapatan per keluarga sudah menjadi ukuran,” ujar Iqbal.

“Semisal, ‘Anda sudah punya pendapatan kerja di perusahaan, masak sekarang enggak bisa kasih uang?’,” katanya. “Padahal, dulu biasanya tidak seperti itu.”

Dengan terbata-bata, Iqbal menyebut saat ini warga sudah “cenderung komersial.”

Simak laporan Harris Prabowo selengkapnya di website ekuatorial.com

Banner Image : Harris Prabowo / Tirto.id

Masyarakat dunia kembali memperingati Hari Lingkungan Hidup, Sabtu, 5 Juni 2021. ”Ecosystem Restoration” atau “Restorasi Ekosistem” menjadi tema global tahun ini, yang sekaligus menandai peluncuran Dekade Restorasi Ekosistem Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 2021 – 2030.

Dekade PBB ini merupakan agenda yang didedikasikan untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi dan hancur, memerangi krisis iklim, mencegah hilangnya satu juta spesies, meningkatkan ketahanan pangan, pasokan air dan mata pencaharian.

Tema ini dianggap tepat mengingat dunia masih dalam suasana pandemi Covid- 19. Keprihatinan serupa juga melingkupi kita yang berada di Indonesia.

Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia 2021, Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia atau The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) mendorong para pengelola media dan jurnalis menginstropeksi kerja-kerja jurnalistiknya. Minimal membantu proses pemulihan bumi melalui karya jurnalistik yang berkualitas.

Ketua Umum SIEJ, Rochimawati mengatakan, Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk menyoroti pentingnya lingkungan dan mengingatkan pubik bahwa alam tidak boleh dianggap remeh.

“Kami mengamati penyebaran informasi terkait kondisi lingkungan hidup makin bertambah, baik dari sisi kuantitas dan kualitas. Apakah itu cukup? Banyak isu terkait lingkungan hidup dapat digali lebih dalam dan disajikan lebih komprehensif kepada publik,” kata Rochimawati.

Perempuan yang akrab disapa Ochie ini menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang harus dikawal oleh media dan publik. Sebut saja, ambisi pemerintah yang ingin mewujudkan setengah juta kendaraan listrik perlu dipandang secara menyeluruh. Alih-alih mengurangi pemanfaatan energi fosil, dukungan kepada industri mobil listrik perlu dikawal terkait kegiatan pertambangan nikel yang berpotensi bencana di bagian timur Indonesia.

Keterlibatan Indonesia pasca Paris Agreement pada The Conference of Parties (COP) dan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ke-21 pada 2015 lalu dalam konteks transaksi jual beli sertifikat emisi karbon juga belum memperlihatkan hasil menggembirakan.

Catatan Forest Watch Indonesia (2000-2017) memperlihatkan Indonesia kehilangan hutan alam hingga d 23 juta hectare lebih. Ini setara dengan 75 kali luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber lainnya, World Resources Institute (WRI) menempatkan Indonesia pada posisi tiga sebagai negara yang paling banyak kehilangan hutan hujan primer akibat deforestasi. Konversi hutan jadi perkebunan kelapa sawit, lokasi pertambangan, dan kebakaran hutan ditengarai sebagai penyebab utamanya.

Pemerintah juga menargetkan pengurangan sampah hingga 30 persen pada tahun 2025. Untuk mencapai target itu, setidaknya dibangun 12 proyek pembangkit listrik tenaga sampah yang didukung Pemerintah.

Meski banyak masukan dan kritik dari pemerhati lingkungan terkait dampak dan bahaya proses pembakaran sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetap mendorong realisasi belasan proyek tersebut.

Media dan jurnalis juga kerap terjebak dalam konsep circular economy yang keliru saat merespons tanggung jawab dari produsen. Secara global, sampah yang berhasil ditarik, didaur ulang, dan digunakan kembali tidak lebih dari 10 persen saja. Ujung-ujungnya, industri tetap mengandalkan proses ekstraksi minyak bumi untuk memproduksi lebih banyak sampah, seperti kemasan sekali pakai.

Ochie menambahkan, pengelolaan dan penanganan sampah ini juga perlu dipandang sebagai upaya menyelamatkan lautan yang saat ini menjadi tempat sampah abadi. Dampak dari tercecernya sampah di daratan yang masuk ke aliran sungai hingga bermuara ke laut akan mengancam ekosistem kehidupan pada wilayah yang dilewatinya.

“Kita punya andil besar untuk ikut menjaga dan  merawat bumi. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. SIEJ mengajak seluruh jurnalis di Indonesia tidak bosan dan lelah mengangkat berbagai topik seputar lingkungan hidup dalam praktik kerjanya sehari-hari. Ini harapan dan bentuk partisipasi jurnalis yang berpihak pada lingkungan,” harapnya.

Narahubung:

Rochimawati – Ketua Umum

Adi Marsiela – Koordinator Bidang Kampanye

Email: sekretariat@siej.or.id

FB/IG/Twitter: @siej_info

Berita terkait :

https://sumsel.suara.com/read/2021/06/05/144549/peringati-hari-lingkungan-hidup-siej-ingin-jurnalis-lebih-aktif-suarakan-isu-lingkungan