Climate Tracker Membuka Kesempatan “COP26 Climate Justice Journalism Fellowship” untuk Jurnalis di Negara Berkembang

Perhelatan Konferensi Iklim COP26 di Glasgow akan menjadi salah satu negosiasi iklim terpenting sejak COP21 di Paris. Sejumlah isu penting akan menjadi sorotan negara-negara di dunia untuk kembali berkomitmen menurunkan emisi karbon.

Tetapi ada banyak sekali rintangan yang menghalangi para jurnalis untuk hadir dan terlibat dalam sesi-sesi tersebut.

The Climate Tracker membuka kesempatan bagi 20 jurnalis muda dari negara berkembang untuk mengambil bagian dalam perhelatan tersebut dengan membuka program “COP26 Climate Justice Journalism Fellowship” .

Jurnalis yang lolos nantinya akan ikut bergabung melaporkan secara virtual isu-isu yang menjadi pembicaraan di Konferensi Iklim PBB pada bulan Oktober dan November ini.

Banyak keuntungan yang didapat dari program ini, seperti pemahaman terhadap isu perubahan iklim, belajar dari jurnalis iklim terbaik di dunia, terhubung dengan jurnalis lain dari seluruh dunia, dan mengerjakan cerita kolaboratif yang dapat dipublikasikan di media masing-masing.

Apa yang didapat dari fellowship yang berlangsung selama satu bulan ini :

Fee honor sebesar €250 tunjangan
Pelatihan online selama dua minggu menjelang COP26
Pendampingan kelompok kecil dan individu selama COP26
Dukungan untuk mengedit dan mempromosikan karya jurnalistik di seluruh COP
Peluang untuk mengerjakan cerita kolaboratif dengan jurnalis lain dari seluruh wilayah kerja jurnalis dan secara global

Kualifikasi yang dicari :

Jurnalis dengan pengalaman minimal 5 tahun
Bersedia dan mampu membuat proposal peliputan dan mempublikasikan hingga 4 cerita di media masing-masing.
Memiliki kemauan untuk belajar tentang politik iklim
Miliki koneksi Wi-Fi yang bagus
Dapat terlibat dalam beberapa pelatihan berbasis bahasa Inggris (meskipun pendampingan, penerbitan, dan pelatihan individu akan multibahasa)
Berasal dari atau tinggal di negara berkembang
Ingin bergabung dengan The Climate Tracker Family

Untuk pendaftaran silakan buka https://climatetracker.org/join-our-cop26-climate-justice-online-fellowship-global/

Jika Anda tertarik, jangan ragu untuk mengirimkan aplikasi! Batas waktu untuk melamar adalah 20 September 2021.

Jika ingin mengajukan pertanyaan atau mengalami kesulitan terkait dengan program ini, jangan ragu untuk menghubungi Dizzanne Billy, di dizzanne@climatetracker.org.

Banner Image : Para pemuda dari penjuru dunia tergabung dalam Mary Robinson dan Kofi Annan, di perhelatan One Young Worls Summit 2015 di Dublin. Foto diambil dari website Mary Robinson Foundation Climate Justice

Menuju COP26 di Glasgow : Indonesia Jadi Ancaman Gagalnya Perjanjian Paris

Laporan terbaru berjudul Do Not Revive Coal, yang diterbitkan lembaga Think Tank Carbon Tracker Initiative menyebutkan, Indonesia dan empat negara lainnya menjadi ancaman gagalnya Perjanjian Paris (Paris Agreement) untuk menjaga kenaikan temperatur global abad ini di bawah 2 derajat Celcius dan mendorong upaya membatasi kenaikan suhu kurang dari 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri.

Selain Indonesia, ancaman tidak tercapainya target Perjanjian Paris ini berasal dari Jepang, Indonesia, India, Vietnam, dan Tiongkok.

Dalam laporan tersebut, alasan utama ancaman gagalnya Perjanjian Paris adalah persoalan rancangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dimana kelima negara ini berencana membangun 600 PLTU batu bara baru dengan total kapsitas melebihi 300 gigawatt (GW). Atau sekitar 80 persen dari porsi batu bara baru global.

Indonesia sendiri masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan penggunaan PLTU batu bara ini. Di mana kapasitasnya mencapai 45 GW dan 24 GW pembakit baru sudah direncanakan untuk dibangun.

Kelima negara ini mengoperasikan 3/4 PLTU yang ada di seluruh dunia. Sebanyak 55 persen adalah negara Tiongkok dan 12 persen adalah India. Sekitar 27 persen kapasistas PLTU batu bara global tidak dapat menghasilkan keuntungan, dan 30 persen hampir mencapai titik breakeven.

Temuan fakta berdarkan laporan Do Not Revive Coal tersebut, di masa depan biaya operasi PLTU dinilai akan lebih mahal dibandingkan dengan energi bersih terbarukan.

Head of Power and Utilities Carbon Tracker, Catharina Hillenbrand Von Der Neyen dalam keterangan tertulisnya melalui Yayasan Indonensia Cerah mengatakan, laporan itu mengungkapkan 92 persen proyek PLTU baru yang direncanakan secara ekonomis tidak menguntungkan. Selain itu, dana perkiraan investasi pembangunannya mencapai 150 triliun US Dollar bakal terbuang sia-sia walaupun dalam keadaan business as usual (BAU).

“Investor seharusnya menjauhi pembiayaan proyek baru, karena dari awal terproyeksi akan menghasilkan negative return,” kata dia, Rabu (30/6/2021) seperti ditulis Ellyvon Pranita dari Kompas.com.

Sektor energi sendiri memiliki target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton di tahun 2030 mendatang. Penambahan PLTU batubara ini akan berpotensi mengunci emisi gas rumah kaca selama 40 tahun mendatang, sebab masa operasional PLTU ini berlangsung selama itu.

Adila Isfandiari, selaku Peneliti Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, dalam pemberitaan Kompas.com (30/3/2020) mengatakan, penambahan PLTU batubara ini sangat bertolak belakang dengan komitmen penanggulangan krisis iklim.

“Jadi sebenarnya tren global sedang berupaya mengurangi jumlah PLTU baru dan mengembangkan energi terbarukan. Kita justru sebaliknya,” kata Adila Isfandiari.

Energi terbarukan ditargetkan akan mengalahkan seluruh tambang baru yang ada pada tahun 2024. PT Pembangkit Listrik Negara (PLN Persero) sendiri masuk ke dalam daftar perusahaan dengan aset yang terancam menjadi aset terlantar dalam skema B2DS (Below 2 Degrees). Dari 22,529 MW kapasitas, PLN berisiko kehilangan 15,41 miliar USD miliar dari asset terbengkalai dengan patokan B2DS.

Pada tahun 2024, biaya Energi Terbarukan (ET) akan lebih murah dibandingkan pembangkit batu bara di seluruh dunia. Sedangkan, pada tahun 2026, pengoperasian PLTU batu bara yang ada 100 persen lebih mahal dibandingkan pengoperasian ET.

Dengan adanya kompetisi dari ET dan regulasi yang semakin ketat, maka diproyeksikan PLTU batu bara akan semakin tidak menguntungkan.

Jika target Perjanjian Paris tercapai, sekitar 220 triliun US Dollar PLTU batu bara global yang sudah beroperasi beresiko menjadi aset terbengkalai (stranded assets). Sekitar 80 persen PLTU batu bara global yang sudah beroperasi dapat digantikan oleh pembangkit Energi Terbarukan yang lebih hemat biaya.

Dampak buruk PLTU Batubara PLTU batu bara yang tersebar dan beroperasi di Indonesia, melepaskan jutaan ton polusi setiap tahunnya. Dari waktu ke waktu PLTU-PLTU tersebut diyakini mengotori udara yang kita hirup dengan polutan beracun. Adapun, polutan yang dihasilkan bisa berupa merkuri, timbal, arsenik, kadmium dan partikel halus namun beracun, yang telah menyusup ke dalam paru-paru kita. Oleh karena itu, polusi udara atau polutan ini dianggap sebagai pembunuh senyap yang menyebabkan 3 juta kematian dini di seluruh dunia.

Tidak hanya itu, penyakit yang bisa terdampak dari polutan beracun akibat operasi PLTU batu bara ini seperti risiko kanker paru-paru, stroke, jantung dan penyakit pernapasan. Bahkan, tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan manusia saja, sektor lainnya yang dirugikan selain kesehatan adalah pertanian, perikanan, lingkungan dan perekonomian masyarakat.

Artikel ini bersumber dari Kompas.com dengan judul “Indonesia dan 4 Negara Lainnya Jadi Ancaman Gagalnya Perjanjian Paris, Kok Bisa?”

Banner Image : diambil dari situs greenpeace.org

Menuju COP26 Glasgow : Moratorium Sawit untuk Pencapaian Komitmen Iklim Indonesia

Perpanjangan Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau Moratorium Sawit penting dilakukan pemerintah. Langkah ini dipastikan berdampak positif dan berkontribusi pada pencapaian komitmen iklim (NDC).

Hal ini disampaikan Trias Fetra, Program Officer Tata Kelola Sawit Yayasan Madani Berkelanjutan. Langkah ini juga berdampak pada dukungan pasar global terhadap produk sawit Indonesia, memicu peningkatan produktivitas lahan, serta penyelesaian tumpang tindih dan konflik lahan .

Terlebih lagi Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri hingga 41% dengan bantuan internasional pada 2030. Ambisi terbesar penurunan emisi tersebut masih berasal dari sektor kehutanan dan lahan, dengan target penurunan emisi sebesar 17,2% hingga 38% pada tahun 2030 mendatang.

Dalam kick-off persiapan delegasi Indonesia menuju Glasgow Climate Change Conference 19 Juli 2021 lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahkan mengumumkan Agenda “Indonesia FOLU 2030” dimana Indonesia dibayangkan akan mencapai net sink carbon di sektor kehutanan dan lahan pada 2030.

Trias Fetra menambahkan, perpanjangan moratorium sawit akan mendorong tercapainya ambisi iklim tersebut dengan menahan ekspansi perkebunan kelapa sawit ke kawasan hutan serta melindungi hutan alam yang terlanjur berada di dalam izin sawit. Dan akan memperkuat langkah korektif pemerintah dalam menurunkan laju deforestasi secara signifikan.

“Masih ada sekitar 5,7 juta hektare hutan alam di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang dapat dilepaskan untuk perkebunan. Jika Moratorium Sawit tidak diperpanjang dan diperkuat, laju deforestasi akan kembali meningkat dan Indonesia dapat terancam gagal mencapai komitmen iklimnya,” imbuhnya.

Dari catatan, tahun 2019-2020, di antara 6 jenis izin dan konsesi, deforestasi hutan alam terbesar terjadi di wilayah izin perkebunan sawit yakni sebesar 19.940 hektare. Luas hutan alam yang berada di wilayah izin sawit juga cukup signifikan.

Berdasarkan tutupan lahan 2019, tercatat 3,58 juta hektare hutan alam berada di izin sawit, dan 1 juta ha tercatat sebagai hutan primer. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,43 juta hektare tercatat berada di pelepasan kawasan hutan yang merupakan objek evaluasi perizinan dalam kebijakan moratorium sawit. Implementasi moratorium sawit memberikan harapan bahwa hutan alam yang masih ada di dalam izin sawit akan dievaluasi dan dikembalikan menjadi kawasan hutan.

Hasil analisis Madani menemukan setidaknya terdapat dari 24,2 juta hektare ekosistem gambut di Indonesia dan di antaranya ada 6,2 juta hektare ekosistem gambut yang masuk ke dalam izin sawit, dengan detail lahan gambut seluas 3,8 juta hektare.

Instrumen evaluasi dan review izin yang ada di dalam moratorium sawit dapat menyelamatkan luasan gambut tersebut. Keberadaan lahan gambut harus dilindungi dan dipulihkan, mengingat 99,3% lahan gambut di Indonesia mengalami kerusakan dan sangat beresiko terbakar saat musim kering. Hasil analisa kami, dengan menyelamatkan 3,8 juta hektare luas gambut pada fungsinya alamnya dapat menghindari pelepasan 11,5 juta ton/tahun karbon akibat aktivitas pembakaran ataupun konversi lahan yang tentunya akan berkontribusi pada komitmen iklim Indonesia.

Adrianus Eryan, Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan ICEL, juga memberikan catatan khusus terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Inpres Moratorium Sawit.

“Semestinya pemerintah tidak ragu membuka data dan capaiannya dalam Inpres ini. Misalnya berapa banyak data sawit dalam kawasan hutan yang telah dikonsolidasikan dan diverifikasi, berapa banyak izin sawit yang telah direview, hingga berapa banyak pelanggaran yang telah ditindak dan diberikan sanksi. Bentuk transparansi seperti ini tentunya akan semakin membuka ruang partisipasi dan kolaborasi yang lebih luas, tidak hanya dengan organisasi masyarakat sipil tapi juga pemerintah daerah yang sudah memiliki inisiatif baik untuk menjalankan Inpres. Jika memang pekerjaan rumah dalam Inpres belum diselesaikan, maka sudah selayaknya Inpres diperpanjang,” jelas Adrianus.

Menurutnya, dari pengalaman selama 3 tahun ini, Pemerintah baru bisa menyelaraskan data terkait tutupan dan luas izin sawit. Pemerintah dan para pihak mesti sadar bahwa indikator keberhasilan bukan hanya soal tidak adanya pemberian izin baru selama masa tenggat waktu, namun juga harus bisa menyelesaikan persoalan produktivitas, keberterimaan pasar, deforestasi, kepastian hukum petani sawit serta tumpang tindih dan konflik lahan.

Hal senada disampaikan Rahmadha, Juru Kampanye Kelapa Sawit Kaoem Telapak, bahwa dengan terpilihnya Indonesia sebagai Co Chair COP26 bersama dengan Inggris mengindikasikan bahwa kepercayaan dunia bernilai positif terhadap implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Indonesia walaupun pandemi dan perubahan iklim sedang berjalan.

“Momentum ini harus dijaga melalui serangkaian penguatan aturan dan tata kelola di sektor FOLU (Forestry and other Land Use), salah satunya perkebunan kelapa sawit. Sehingga perpanjangan dan penguatan Moratorium kelapa sawit sangat penting diimplementasikan guna menghindari pembukaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit hingga akhirnya dapat mencapai target netral emisi pada tahun 2030,” tandas Rahmadha. ***

Banner Image : Chaideer Mahyuddin / AFP melalui situs via BBC News Indonesia