Isu perubahan iklim sudah lama digaungkan. Namun, pesan-pesan yang disampaikan di media yang kurang “membumi” menjadikan isu ini sulit dipahami publik.

Di sisi lain, media memainkan peran sangat penting dalam menyampaikan informasi tentang perubahan iklim. Jurnalis yang bekerja meliput perubahan iklim harus mampu menemukan dan menuliskan cerita dengan baik.

Beberapa kiat singkat ini dapat menjadi panduan untuk menemukan dan menulis cerita yang lebih baik, serta cara meliput aspek-aspek spesifik perubahan iklim.

1. Ikuti aliran dananya.

Perubahan iklim adalah cerita tentang ratusan miliar dollar. Dimana uang yang digunakan untuk adaptasi dan mitigasi? Siapa yang mengendalikannya? Siapa yang membelanjakannya? Siapa yang mengawasi penggunaannya? Siapa yang mendanai LSM dan politisi? Perusahaan mana yang diuntungkan dari tindakan mengatasi perubahan iklim? Siapa yang akan dirugikan?

Hal lain untuk perhatian media adalah apakah negara-negara kaya menepati janjinya untuk mendanai aksi iklim di negara berkambang, dan apakah dana tersebut benar-benar ‘baru dan tambahan’ dan bukan dari anggaran bantuan dana yang ada. Juga akan ada perdebatan besar tentang seberapa besar pembiayaan iklim harus berasal dari pembiayaan publik dan seberapa besar harus berasal dari sektor swasta (yang kemungkinan tidak akan menunjukkan minat dalam pembiayaan proyek adaptasi skala kecil yang diperlukan karena mereka menawarkan sedikit peluang pengembalian dalam investasi apa pun). Ikuti aliran danaya dan Anda akan menemukan semua elemen dari suatu cerita yang bagus. Ada beberapa contoh laporan dari Fiji151, dan Filipina152 yang melihat keterlambatan pencairan Green Iklim Fund (GCF) dan kebijakan tentang pencarian GCF yang akan memiliki kontribusi positif bagi penduduk asli.

2. Melokalkan isu global.

Setiap hari para ilmuwan memublikasikan penelitian baru, pembuat kebijakan membuat pengumuman baru, para pegiat lingkungan mengeluarkan tuntutan baru dan pola cuaca aneh terjadi. Bahkan jika hal-hal ini terjadi di tempat jauh, para jurnalis yang cerdas dapat mencari cara untuk mengaitkan cerita-cerita ini dengan keadaan dan audiensi tempat mereka sendiri.

Misalnya di Indonesia, para jurnalis menggunakan media multi-platform dengan teknologi digital untuk menyajikan isu-isu perubahan iklim dengan cara yang menarik.

Para jurnalis dan kontributor di berbagai kota dapat menyumbangkan cerita dalam berita khas (news feature) untuk menuliskan  lingkungan dan peran yang diinisiasi dan dilakukan individu atau komunitas lokal dalam melestarikan alam. Ini menjadi cara efektif untuk mengomunikasikan perubahan iklim kepada khalayak yang lebih luas.

3. Pakai kacamata perubahan iklim dan meliput dari sudut pandang baru.

Untuk setiap kebijakan baru, penemuan batu, apa pun yang baru, amati dengan lensa perubahan iklim Anda dan ajukan dua pertanyaan; “Bagaimana X dapat mempengaruhi perubahan iklim?” dan “Bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi X?” Anda akan menemukan banyak sudut pandang baru untuk pelaporan Anda. Sudut-sudut ini meliputi kesehatan, bisnis, teknologi, makanan, budaya, olehraga, pariwisata, agama, politik – malah, hampir semua hal lainnya.

4. Ikuti jaringan.

Terus ikuti cerita perubahan iklim dengan membaca karya para jurnalis lain yang meliputnya dengan baik ( misal beberapa kisah hebat di IPS, Reuters AlertNet, The Guardian, The New York Times dan BBC, reporter meliput perubahan iklim untuk media nasional di seluruh dunia).

Gunakan media sosial seperti Facebook, Instagram atau Twitter untuk mengetahui apa yang dikatakan orang tentang perubahan iklim dan berbagi cerita Anda sendiri.

The Climate News Network (Jaringan Berita Iklim) menawarkan cerita yang para jurnalis dapat adaptasi untuk mereka gunakan. (http://www.iklimnewsnetwork. net/).

5. Baca jurnal.

Penelitian yang paling penting dan signifikan muncul dalam jurnal seperti Nature Climate Change, Geophysical Research Letters, Nature, Science, PNAS, Climatic Change. Anda dapat melacak penelitian baru dengan berlangganan milis jurnal – melalui layanan siaran pers EurekAlert dan AlphaGalileo gratis.

Jurnal cenderung hanya tersedia untuk pelanggan berbayar tetapi para jurnalis dapat memperoleh salinan dengan melakukan pencarian dalam Google Scholar (http://scholar.google. com) untuk file PDF atau dengan mengunjungi situs web jurnal tersebut untuk makalah tertentu. Situs web akan sering menampilkan alamat email penulis utama, yang biasanya akan bersedia mengirimkan salinan makalah kepada jurnalis dan menjawab pertanyaan.

Cara lain, memulai membuat catatan kontak para ahli dengan mencari di Internet untuk makalah ilmiah terbaru tentang topik tertentu.

6. Tetap mengikuti perkembangan dan arus informasi, negosiasi internasional melalui jejaring atau melalui forum untuk para editor dan jurnalis seperti The Conversations.

7. Menjalin hubungan.

Seorang jurnalis perlu banyak narasumber. Perubahan iklim merupakan hal yang berdampak terhadap semua orang. Para jurnalis dapat membuat daftar kontak narasumber dari berbagai sektor yang berbeda, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Para narasumber tersebut termasuk: pembuat kebijakan, organisasi antar pemerintah, badan PBB, organisasi masyarakat sipil dan pusat penelitian. Beberapa narasumber terbaik tidak berasal dari organisasi tetapi dari masyarakat umum, seperti petani dan nelayan, penggembala dan pemilik usaha kecil. Hanya segelintir orang yang tahu lebih banyak tentang perubahan iklim dibanding mereka yang mata pencaharian paling terpengaruh.

Para jurnalis dapat bergabung dengan milis seperti Climate-L (http://www.iisd.ca/ email/subscribe.htm), tempat ribuan ahli iklim berbagi laporan dan informasi terkini mereka tentang peristiwa perubahan iklim. Untuk informasi tentang negosiasi perubahan iklim PBB para jurnalis dapat berlangganan Earth Negotiations Bulletin (http://www.iisd.ca/ process/iklim_ atm.htm).

Disadur dari Buku Menyampaikan Pesan Meliput Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan di Asia dan Pasifik: Buku Panduan untuk Jurnalis

Silakan unduh versi lengkap di https://siej.or.id/pustaka/

Banner Image : istimewa / Dokumentasi kegiatan field trip “From Ridge to Reefs” yang diselenggarakan SIEJ

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melalui Ekuatorial.com telah memilih 12 jurnalis yang berhak mendapatkan Beasiswa Liputan periode ke-2 (story grant batch 2) tahun 2021. Tema besar yang dipilih kali ini adalah “Menyambut COP26: Membumikan Isu Perubahan Iklim di Kawasan Urban”.

Melalui tema tersebut SIEJ-Ekuatorial ingin agar para jurnalis bisa memaparkan permasalahan lingkungan hidup di kawasan urban, berikut dampak dan juga solusi yang bisa ditawarkan. Tujuannya agar kaum urban memahami bahwa persoalan lingkungan hidup itu dekat dengan rumah mereka, bukan sesuatu yang hanya bisa terjadi di tengah hutan atau kutub nun jauh di sana. Pun bahwa, disadari atau tidak, aktivitas sehari-hari mereka akan berpengaruh pada kondisi lingkungan dan perubahan iklim.


SIEJ-Ekuatorial juga ingin agar masyarakat bisa tergerak untuk mencermati segala diskusi dan keputusan yang diambil para pemangku kepentingan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) yang akan berlangsung di Glasgow, Skotlandia, 1-12 November 2021. Pasalnya, segala keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap Bumi dan kehidupan kita semua.

Saat pendaftaran ditutup pada 13 September 2021, Ekuatorial.com menerima 30 proposal dari para jurnalis di berbagai wilayah Indonesia.

Berikut ini nama-nama jurnalis yang usulan peliputan berhak mendapatkan beasiswa peliputan SIEJ-Ekuatorial “Menyambut COP26: Membumikan Isu Perubahan Iklim di Kawasan Urban”.

  1. Suwandi (Kompas.com-Jambi)
  2. Aceng Mukaram (Liputan6.com-Pontianak)
  3. Hendra Friana (Fortune Indonesia-Tangerang)
  4. Sarjan Lahay (Mongabay Indonesia-Gorontalo)
  5. Ani Marda (Merdeka.com-Yogyakarta)
  6. Vina Oktavia (Kompas.id-Bandar Lampung)
  7. Jaka Hendra Baittri (Mongabay-Sumatera Barat)
  8. Fahreza Ahmad (theacehpost.com-Banda Aceh)
  9. Maratun Nashihah (Suara Merdeka-Semarang)
  10. Mita Anggraini (Mimbar Untan-Pontianak)
  11. Sahrul Jabidi (Kieraha.com-Ternate)
  12. Yael Stefany Sinaga (Mongabay Indonesia-Medan)

Para jurnalis tersebut masing-masing akan menerima beasiswa peliputan mulai sebesar Rp3 juta. Selamat kepada kawan-kawan jurnalis yang terpilih usulannya untuk mendapatkan beasiswa liputan.

Panitia akan menghubungi melalui surat elektronik terkait penjadwalan koordinasi dalam peliputan.

Baca update terkait isu lingkungan dan perubahan iklim di website https://www.ekuatorial.com/

#ekuatorial #perubahaniklim #lingkunganhidup #hibahliputan #beasiswapeliputan #jurnalis #jurnalislingkungan #COP26 #SIEJ #climatechange

Perhelatan Konferensi Iklim COP26 di Glasgow akan menjadi salah satu negosiasi iklim terpenting sejak COP21 di Paris. Sejumlah isu penting akan menjadi sorotan negara-negara di dunia untuk kembali berkomitmen menurunkan emisi karbon.

Tetapi ada banyak sekali rintangan yang menghalangi para jurnalis untuk hadir dan terlibat dalam sesi-sesi tersebut.

The Climate Tracker membuka kesempatan bagi 20 jurnalis muda dari negara berkembang untuk mengambil bagian dalam perhelatan tersebut dengan membuka program “COP26 Climate Justice Journalism Fellowship” .

Jurnalis yang lolos nantinya akan ikut bergabung melaporkan secara virtual isu-isu yang menjadi pembicaraan di Konferensi Iklim PBB pada bulan Oktober dan November ini.

Banyak keuntungan yang didapat dari program ini, seperti pemahaman terhadap isu perubahan iklim, belajar dari jurnalis iklim terbaik di dunia, terhubung dengan jurnalis lain dari seluruh dunia, dan mengerjakan cerita kolaboratif yang dapat dipublikasikan di media masing-masing.

Apa yang didapat dari fellowship yang berlangsung selama satu bulan ini :

  1. Fee honor sebesar €250 tunjangan
  2. Pelatihan online selama dua minggu menjelang COP26
  3. Pendampingan kelompok kecil dan individu selama COP26
  4. Dukungan untuk mengedit dan mempromosikan karya jurnalistik  di seluruh COP
  5. Peluang untuk mengerjakan cerita kolaboratif dengan jurnalis lain dari seluruh wilayah kerja jurnalis dan secara global

Kualifikasi yang dicari :

  1. Jurnalis dengan pengalaman minimal 5 tahun
  2. Bersedia dan mampu membuat proposal peliputan dan mempublikasikan hingga 4 cerita di media masing-masing.
  3. Memiliki kemauan untuk belajar tentang politik iklim
  4. Miliki koneksi Wi-Fi yang bagus
  5. Dapat terlibat dalam beberapa pelatihan berbasis bahasa Inggris (meskipun pendampingan, penerbitan, dan pelatihan individu akan multibahasa)
  6. Berasal dari atau tinggal di negara berkembang
  7. Ingin bergabung dengan The Climate Tracker Family

Untuk pendaftaran silakan buka https://climatetracker.org/join-our-cop26-climate-justice-online-fellowship-global/

Jika Anda tertarik, jangan ragu untuk mengirimkan aplikasi! Batas waktu untuk melamar adalah 20 September 2021.

Jika ingin mengajukan pertanyaan atau mengalami kesulitan terkait dengan program ini, jangan ragu untuk menghubungi Dizzanne Billy, di dizzanne@climatetracker.org.

Banner Image : Para pemuda dari penjuru dunia tergabung dalam Mary Robinson dan Kofi Annan, di perhelatan One Young Worls Summit 2015 di Dublin. Foto diambil dari website Mary Robinson Foundation Climate Justice

Ekuatorial.com dan The Society of Indonesia Environmental Journalists (SIEJ) kembali membuka kesempatan bagi para jurnalis di Indonesia untuk mengikuti beasiswa peliputan dengan tema “Menyambut COP 26: Membumikan Isu Perubahan Iklim di Kawasan Urban”.

Ekuatorial.com kembali membuka kesempatan bagi para jurnalis di Indonesia untuk mengikuti beasiswa peliputan dengan tema “Menyambut COP 26: Membumikan Isu Perubahan Iklim di Kawasan Urban”.

Beasiswa peliputan ini berdasarkan wilayah domisili jurnalis dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Beasiswa liputan dibuka untuk periode September-Oktober 2021
  2. Terbuka untuk semua jurnalis dari berbagai jenis platform media. Namun penilaian akan diprioritaskan dan diberikan kepada anggota SIEJ dan jurnalis yang belum pernah mendapatkan beasiswa peliputan sepanjang tahun 2021.
  3. Memilih tema dan objek liputan yang terkait dan berada di seputar wilayah kerja masing-masing
  4. Hasil karya jurnalistik wajib ditayangkan di media masing-masing paling lambat 16 Oktober 2021. Untuk jurnalis freelance, hasil karya akan dipublikasikan di situs web https://www.ekuatorial.com/
  5. Proposal akan diseleksi oleh tim editorial Ekuatorial

Penjaringan usulan liputan bakal dibuka hingga 12 September 2021 dan proposal yang lolos akan diumumkan selambat-lambatnya 15 September 2021. Setiap usulan yang masuk akan diseleksi oleh tim editorial ekuatorial.com

Informasi untuk mengikuti beasiswa peliputan dapat dibaca lengkap di tautan berikut ini: https://forms.gle/vTrRcYh7diXKXWjR8

Kami tunggu usulan terbaik dari sobat SIEJ di seluruh Indonesia.

Info hubungi : Sandy Pramuji (redaksi.ekuatorial@gmail.com)

#ekuatorial #perubahaniklim #lingkunganhidup #hibahliputan #beasiswapeliputan #jurnalis #jurnalislingkungan #COP26 #SIEJ #climatechange

Laporan terbaru berjudul Do Not Revive Coal, yang diterbitkan lembaga Think Tank Carbon Tracker Initiative menyebutkan, Indonesia dan empat negara lainnya menjadi ancaman gagalnya Perjanjian Paris (Paris Agreement) untuk menjaga kenaikan temperatur global abad ini di bawah 2 derajat Celcius dan mendorong upaya membatasi kenaikan suhu kurang dari  1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri.

Selain Indonesia, ancaman tidak tercapainya target Perjanjian Paris ini berasal dari Jepang, Indonesia, India, Vietnam, dan Tiongkok.

Dalam laporan tersebut, alasan utama ancaman gagalnya Perjanjian Paris adalah persoalan rancangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dimana kelima negara ini berencana membangun 600 PLTU batu bara baru dengan total kapsitas melebihi 300 gigawatt (GW). Atau sekitar 80 persen dari porsi batu bara baru global.

Indonesia sendiri masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan penggunaan PLTU batu bara ini. Di mana kapasitasnya mencapai 45 GW dan 24 GW pembakit baru sudah direncanakan untuk dibangun.

Kelima negara ini mengoperasikan 3/4 PLTU yang ada di seluruh dunia. Sebanyak 55 persen adalah negara Tiongkok dan 12 persen adalah India. Sekitar 27 persen kapasistas PLTU batu bara global tidak dapat menghasilkan keuntungan, dan 30 persen hampir mencapai titik breakeven.

Temuan fakta berdarkan laporan Do Not Revive Coal tersebut, di masa depan biaya operasi PLTU dinilai akan lebih mahal dibandingkan dengan energi bersih terbarukan.

Head of Power and Utilities Carbon Tracker, Catharina Hillenbrand Von Der Neyen dalam keterangan tertulisnya melalui Yayasan Indonensia Cerah mengatakan, laporan itu mengungkapkan 92 persen proyek PLTU baru yang direncanakan secara ekonomis tidak menguntungkan. Selain itu, dana perkiraan investasi pembangunannya mencapai 150 triliun US Dollar bakal terbuang sia-sia walaupun dalam keadaan business as usual (BAU).

“Investor seharusnya menjauhi pembiayaan proyek baru, karena dari awal terproyeksi akan menghasilkan negative return,” kata dia, Rabu (30/6/2021) seperti ditulis Ellyvon Pranita dari Kompas.com.

Sektor energi sendiri memiliki target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton di tahun 2030 mendatang.  Penambahan PLTU batubara ini akan berpotensi mengunci emisi gas rumah kaca selama 40 tahun mendatang, sebab masa operasional PLTU ini berlangsung selama itu.

Adila Isfandiari, selaku Peneliti Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, dalam pemberitaan Kompas.com (30/3/2020) mengatakan, penambahan PLTU batubara ini sangat bertolak belakang dengan komitmen penanggulangan krisis iklim. 

“Jadi sebenarnya tren global sedang berupaya mengurangi jumlah PLTU baru dan mengembangkan energi terbarukan. Kita justru sebaliknya,” kata Adila Isfandiari.

Energi terbarukan ditargetkan akan mengalahkan seluruh tambang baru yang ada pada tahun 2024. PT Pembangkit Listrik Negara (PLN Persero) sendiri masuk ke dalam daftar perusahaan dengan aset yang terancam menjadi aset terlantar dalam skema B2DS (Below 2 Degrees).  Dari 22,529 MW kapasitas, PLN berisiko kehilangan 15,41 miliar USD miliar dari asset terbengkalai dengan patokan B2DS.

Pada tahun 2024, biaya Energi Terbarukan (ET) akan lebih murah dibandingkan pembangkit batu bara di seluruh dunia. Sedangkan, pada tahun 2026, pengoperasian PLTU batu bara yang ada 100 persen lebih mahal dibandingkan pengoperasian ET.

Dengan adanya kompetisi dari ET dan regulasi yang semakin ketat, maka diproyeksikan PLTU batu bara akan semakin tidak menguntungkan.

Jika target Perjanjian Paris tercapai, sekitar  220 triliun US Dollar PLTU batu bara global yang sudah beroperasi beresiko menjadi aset terbengkalai (stranded assets). Sekitar 80 persen PLTU batu bara global yang sudah beroperasi dapat digantikan oleh pembangkit Energi Terbarukan yang lebih hemat biaya.

Dampak buruk PLTU Batubara PLTU batu bara yang tersebar dan beroperasi di Indonesia, melepaskan jutaan ton polusi setiap tahunnya. Dari waktu ke waktu PLTU-PLTU tersebut diyakini mengotori udara yang kita hirup dengan polutan beracun. Adapun, polutan yang dihasilkan bisa berupa merkuri, timbal, arsenik, kadmium dan partikel halus namun beracun, yang telah menyusup ke dalam paru-paru kita. Oleh karena itu, polusi udara atau polutan ini dianggap sebagai pembunuh senyap yang menyebabkan 3 juta kematian dini di seluruh dunia.

Tidak hanya itu, penyakit yang bisa terdampak dari polutan beracun akibat operasi PLTU batu bara ini seperti risiko kanker paru-paru, stroke, jantung dan penyakit pernapasan. Bahkan, tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan manusia saja, sektor lainnya yang dirugikan selain kesehatan adalah pertanian, perikanan, lingkungan dan perekonomian masyarakat.

Artikel ini bersumber dari Kompas.com dengan judul “Indonesia dan 4 Negara Lainnya Jadi Ancaman Gagalnya Perjanjian Paris, Kok Bisa?”

Banner Image : diambil dari situs greenpeace.org

Sejumlah isu krusial terkait komitmen untuk menekan perubahan iklim global terus disuarakan. Termasuk dalam Diskusi Publik bertajuk “Menuju COP26 di Glasgow: Pembelajaran Peningkatan Aksi Iklim yang Lebih Ambisius”, yang digelar The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia, pada Jumat, 16 Juli 2021.

Sejumlah pembicara mengungkap isu krusial tersebut dalam diskusi daring. Tony La Viña dari Manila Observatory, Philippines menyatakan bahwa perhelatan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 (COP26) yang akan digelar di Glasgow, Skotlandia, November mendatang itu tak bisa lepas dari isu pandemi Covid-19 yang melanda global.

Tony menekankan update sains dalam pembahasan maupun pengambilan keputusan di COP26. Isu tentang climate justice dan vaccine justice juga sangat penting dibahas karena keduanya saling terkait.

“Isu keadilan distribusi vaksin Covid-19 khususnya di negara-negara berkembang saat ini juga berkait dengan isu keadilan iklim. Sebab saat ini banyak negara berkembang yang notabene terdampak perubahan iklim masih kesulitan mendapatkan vaksin Covid-19 dibanding negara maju,” papar Tony.

Terkait dengan komitmen negara-negara maju dalam kesepakatan Paris Agreement, Mahawan Karuniasa, Founder environment  Institute mengingatkan pentingnya para delegasi termasuk Indonesia di COP26 untuk menagih komitmen negara maju.

“Isu krusial lainnya adalah menagih komitmen negara maju untuk menyalurkan dana 100 miliar USD ke negara berkembang dalam mitigasi perubahan iklim. Sebab sampai saat ini, janji tersebut belum terealisasi sepenuhnya.” 

Dalam Konferensi perubahan iklim (conference of parties/COP) ke-26 yang sempat tertunda karena pandemi, para delegasi diharapkan mengusulkan sejumlah hal. Diantaranya, komitmen baru untuk membawa emisi ke nol bersih dan usulan dana tambahan untuk negara-negara berkembang yang selama ini belum ditepati negara maju.

Moekti H. Soejachmoen – Co-Founder & Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) menambahkan, agenda COP26 akan dilaksanakan paralel secara negosiasi dan non-negosiasi.

“Dalam KTT nanti kelompok perundingan tetap di UNFCCC dan kelompok perundingan baru dan berdasarkan isu atau kepentingan sesaat dari sekitar 200 negara akan melakukan negosiasi. Sedangkan non-negosiasi berasal dari Cartagena Dialogue (forum dialog dan berbagi informasi sekitar 30-40 negara) dimana Indonesia menjadi salah satu penggagas.”

Agenda menciptakan kesepakatan bersama dalam penanganan perubahan iklim ini nantinya akan sangat membutuhkan kepemimpinan global dan dorongan diplomatik yang kuat, mengingat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim atau UNFCCC COP25 di Madrid, Spanyol tahun 2019, berakhir dengan kesepakatan kompromi dan tanpa komitmen besar.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahkan menyesalkan hasil pertemuan tersebut karena negara pencemar yang mempunyai kekuatan finansial besar dan  kekuatan berpengaruh tidak sepakat dengan negara yang rentan perubahan iklim.

Negosiator dari sekitar 200 negara yang datang ke Madrid untuk menyelesaikan buku aturan perjanjian Paris 2015  (khususnya artikel 6 Perjanjian Paris) yang memerintahkan negara-negara membatasi kenaikan suhu global hingga di bawah dua derajat celcius berakhir buntu karena sebagian besar negara penghasil emisi terbesar di dunia tidak beraksi dan menolak seruan menurunkan suhu global.

Di Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sendiri telah meluncurkan dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon (PPRK) atau Low Carbon Development Initiative (LCDI). Kebijakan yang mendorong implementasi penurunan karbon ini fokus pada lima hal penting, yakni, transisi menuju energi terbarukan dan mengurangi energi batubara, moratorium dan penggunaan kehutanan dan pertambangan berkelanjutan. Juga, meningkatkan produktivitas lahan, kebijakan efisiensi energi, menetapkan target pada sektor kelautan dan perikanan serta biodiversitas.

Ketua Umum SIEJ Rochimawati menyatakan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi dan isu perubahan iklim harus dikawal. Peran media dan jurnalis sebagai fungsi watch doc dangat penting sehingga pemerintah mempunyai komitmen sesuai dengan peta yang telah dibuat.

“Momentum COP26 menjadi penting untuk mendorong isu ini diangkat ke publik, terlebih di tengah dominasi isu pandemi Covid-19, masifnya bencana dan persolan energi kotor di Indonesia,” katanya.

SIEJ selama ini berkomitmen memasifkan narasi tentang lingkungan dan perubahan iklim melalui pemberitaan dan transfer pengetahuan ke kalangan jurnalis di Indonesia. Karena itu SIEJ berupaya untuk menjembatani hal ini dengan menggelar berbagai program peningkatan kapasitas jurnalis untuk peliput isu perubahan iklim.

Salah satunya, bekerja sama dengan WRI Indonesia membuka beasiswa peliputan isu perubahan iklim dan penurunan emisi untuk jurnalis di Indonesia agar isu penting ini tak ditinggalkan.

Cynthia Maharani, Climate Research Analyst WRI Indonesia menyatakan, untuk mendukung peningkatan kapasitas jurnalis memahami isu perubahan iklim di Indonesia, pihaknya berupaya menghadirkan sejumlah pakar iklim dan negosiator untuk mengupdate isu ini.

“Harapannya bisa mendorong lebih banyak lagi pemberitaan terkait upaya penurunan emisi baik oleh pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga non-pemerintah,” ujar Chintya.

Kumpulan berita lainnya :

https://bisnisjakarta.id/opini/menuju-cop26-di-glasgow-saatnya-tagih-komitmen-negara-maju/

http://www.beritalingkungan.com/2021/07/menuju-cop26-di-glasgow-tagih-komitmen.html

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia mengundang para jurnalis di Indonesia untuk mengikuti program pelatihan dan peliputan isu perubahan iklim di Indonesia.

Program Fellowship Perubahan Iklim “Menuju COP26 di Glasgow : Memperkuat Aksi dan Ambisi Iklim Indonesia” ini bertujuan meningkatkan kapasitas jurnalis dalam memahami dan meliput isu-isu perubahan iklim di Indonesia. Perwujudan komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca menjadi penting bersamaan dengan rencana Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) 2021 di Glasgow akhir tahun ini.

Dalam Persetujuan Paris tahun 2015, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen hingga 41 persen di bawah skenario business-as-usual, namun komitmen ini hanya berlaku hingga 2030. Komitmen tersebut juga belum cukup untuk menahan laju pemanasan global yang dibutuhkan untuk mencegah bencana iklim yang lebih besar.

Oleh karena itu, dalam COP26 mendatang Indonesia perlu mengemukakan rencana untuk meningkatkan ambisi iklimnya yang selaras dengan sains dan kondisi pembangunan Indonesia.

Peran media sangat dibutuhkan untuk mengkritisi implementasi penurunan emisi maupun menginformasikan praktik-praktik terbaik dari non-state actors di berbagai sektor dan wilayah sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ambisi iklimnya.

Syarat Peserta

* Bekerja sebagai jurnalis di media nasional atau regional selama minimal dua tahun terakhir.

* Jurnalis tetap maupun lepas.

Dokumen yang diperlukan:

o Minimal satu contoh tulisan terkait iklim dan pembangunan berkelanjutan

o ID Pers (untuk jurnalis permanen) atau surat keterangan dari editor

o Surat rekomendasi dari editor/pemimpin redaksi

o Proposal untuk mengikuti kegiatan fellowship yang berisi:

▪ Topik

▪ Sudut pandang cerita/angle

▪ Latar belakang

▪ Informasi atau data awal yang berisi data spasial, narasumber, atau hasil riset

▪ Perkiraan waktu pengerjaan dan anggaran

Program ini akan diberikan kepada 10 jurnalis terpilih. Para peserta terpilih akan diberikan dana sebesar Rp5.000.000 sebagai biaya operasional untuk peliputan.

Peserta terpilih harus berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan aktif berpartisipasi selama mengikuti pelatihan.

Untuk menjadi peserta, Anda dapat mengisi dan mengirimkan formulir lamaran melalui link: https://bit.ly/FellowshipPerubahanIklim

Batas waktu pendaftaran Jumat, 23 Juli 2021

Informasi lengkap di:

www.ekuatorial.com

www.siej.or.id

Instagram/FB/Twitter: @siej_info

Peserta juga dapat menghubungi:

bhekitasemesta@gmail.com atau Cp 08112652266 dan

sekretariat@siej.or.id

The Climate Change Media Partnership (CCMP), now in its 15th year, is pleased to announce the latest Call for Applications for journalists interested in covering the 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP26). 

The program, led this year by Internews’ Earth Journalism Network (EJN) and the Stanley Center for Peace and Security, aims to bring up to 20 journalists from developing countries to attend and report on the conference in November 2021.

Hosted this year by the United Kingdom in partnership with Italy, COP26 was postponed in 2020 due to the COVID-19 pandemic but is currently scheduled to take place in the city of Glasgow from October 31 to November 12, 2021.

Since its launch in 2007, the CCMP has brought more than 350 journalists from developing countries to attend and report on the annual UN climate talks. This has enabled journalists from around the world to cover the climate negotiations for their home audiences, while benefiting from working alongside knowledgeable climate journalists and gaining a multifaceted understanding of the actions that countries are taking—or not taking—to prevent climate change and address its global impact.

“After a year-long delay, the negotiations at COP26 and the commitments that are made there have grown even more consequential,” said Devon Terrill, Journalism and Media Program Officer for the Stanley Center. “Journalists need to be there to report on these important developments and hold their countries’ delegations accountable.”

Despite the uncertainty around the practical details of this year’s conference due to the COVID-19 pandemic, CCMP organizers believe that it is critical for journalists representing diverse countries—and especially those from the Global South—to have the opportunity to attend and cover COP26, if possible. In the event that safety measures related to COVID-19 or other barriers prevent all or some CCMP fellows from traveling to Glasgow to report from COP26 on-site, the CCMP organizers may offer opportunities for journalists to participate in CCMP activities virtually. More information on this can be found in the Call for Applications.

“Along with so many other impacts, of course, the pandemic has hampered journalists’ ability to cover the increasing impacts of climate change and efforts to prevent them,” notes James Fahn, EJN’s Executive Director. “We don’t know what the situation will be like for journalists to cover COP26, although we’re sure there will be challenges. But we’re committed to doing our best to try and get some journalists there in person and helping others to cover the event remotely.”

The deadline for applications is 23rd July 2021. Decisions will be communicated before the end of August.

For more informastion and to aplly :

https://earthjournalism.net/opportunities/climate-change-media-partnership-2021-reporting-fellowships-to-cop26