Perubahan iklim yang disebabkan aktivitas manusia mengakibatkan meningkatnya perstiwa banjir di wilayah pesisir utara Pulau Jawa.  Ini salah satu kesimpulan yang disampaikan Prof. Edvin Aldrian, Pakar Iklim dan Meteorologi BRIN yang juga  Wakil Ketua Kelompok Kerja I IPCC.

“Hilangnya wilayah pesisir dan kemunduran garis pantai di Asia Tenggara diamati dari tahun 1984-2015,” kata Prof Edvin Aldrian.

Proyeksi menunjukkan permukaan laut regional rata-rata terus meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya kejadian banjir  di derah pantai. Ditambah lagi Tingkat Total Ekstrim Air (Extreme Total Water Level/ETWL) lebih tinggi di daerah dataran rendah dan erosi pantai mulai terjadi di sepanjang pantai berpasir

Dalam laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim tahun 2021 menyebutkan, kawasan Asia Tenggara akan berdampak  cukup parah karena kerentanan kawasan ini terhadap kenaikan permukaan air laut lebih cepat terjadi dibandingkan daerah lain. Hal ini semakin diperburuk oleh pergeseran tektonik dan efek surutnya air tanah.

Prof. Edvin menegaskan bahwa kenaikan air laut tak lepas dari fenomena mencairnya es di kutub bumi dan pemuaian air laut karena pemanasan global. Inilah yang mengakibatkan penambahan volume air laut, serta meningkatnya intensitas dan frekuensi banjir yang menggenangi wilayah daratan.

Peneliti Ahli Utama Bidang Teknologi Penginderaan Jauh BRIN, Rokhis Khomarudin mengamini dampak perubahan iklim terhadap pesisir utara Pulau Jawa semakin tinggi dengan dipicu oleh penurunan permukaan tanah di wilayah tersebut.

“Manusia ikut menjadi faktor penyebab yang signifikan. Konsumsi air tanah yang masif dan tidak terkendali menyebabkan turunnya permukaan tanah. Walaupun saat ini dampaknya belum terlalu terasa, namun risiko penurunan permukaan tanah jelas merugikan dan berdampak sosial maupun ekonomi bagi negara kepulauan seperti Indonesia,” tambahnya.

Rokhis memaparkan, berdasarkan hasil pemantauan citra satelit terbukti terjadi penurunan muka tanah di DKI Jakarta antara 0.1-8 cm per tahun, Cirebon antara 0.3-4 cm per tahun, Pekalongan antara 2.1-11 cm per tahun, Semarang antara 0.9 – 6 cm per tahun, dan Surabaya antara 0.3 – 4.3 cm per tahun .

Dari data satelit tergambar bahwa pesisir utara Jawa, terutama Pekalongan, mengalami penurunan muka tanah yang paling tajam. Kondisi geologi daerah pesisir yang merupakan tanah lunak ditunjang dengan peningkatan pembangunan pemukiman dan penggunaan air tanah menyebabkan penurunan muka tanah semakin tinggi.

“Perlu adanya monitoring terhadap penurunan tanah dan laju perubahan garis pantai akibat perubahan ketinggian air laut,” imbuhnya.

Peneliti Ahli Utama BRIN, Prof. Eddy Hermawan mengungkapkan fenomena turunnya permukaan tanah di pesisir utara Pulau Jawa lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan selatan Jawa yang struktur geologinya cenderung berbukit.

“Cirebon, Pekalongan, Semarang, dan Surabaya adalah kota-kota pesisir utara Jawa yang paling rawan terhadap penurunan tanah ekstrim hingga tahun 2050. Untuk itu, upaya mitigasi dengan kebijakan penggunaan air tanah, penanaman mangrove, dan pencegahan perusakan lingkungan harus segera dilakukan,” ujarnya.

Kondisi morfologi daerah pesisir yang relatif datar membuat hampir seluruh aktivitas pembangunan infrastruktur jalan dan perekonomian dipusatkan di utara Jawa. Ini membuat beban tanah karena bangunan dan penyedotan atas penggunaan air tanah menjadi lebih intensif dibandingkan dengan wilayah lain.

Banner Image : Peta Desa Bedono, Sayung, Demak, Jawa Tengah. Peta Google Earth diambil oleh Tim data Storigraf (dari situs Tirto.id)

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melalui Ekuatorial.com telah memilih 12 jurnalis yang berhak mendapatkan Beasiswa Liputan periode ke-2 (story grant batch 2) tahun 2021. Tema besar yang dipilih kali ini adalah “Menyambut COP26: Membumikan Isu Perubahan Iklim di Kawasan Urban”.

Melalui tema tersebut SIEJ-Ekuatorial ingin agar para jurnalis bisa memaparkan permasalahan lingkungan hidup di kawasan urban, berikut dampak dan juga solusi yang bisa ditawarkan. Tujuannya agar kaum urban memahami bahwa persoalan lingkungan hidup itu dekat dengan rumah mereka, bukan sesuatu yang hanya bisa terjadi di tengah hutan atau kutub nun jauh di sana. Pun bahwa, disadari atau tidak, aktivitas sehari-hari mereka akan berpengaruh pada kondisi lingkungan dan perubahan iklim.


SIEJ-Ekuatorial juga ingin agar masyarakat bisa tergerak untuk mencermati segala diskusi dan keputusan yang diambil para pemangku kepentingan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) yang akan berlangsung di Glasgow, Skotlandia, 1-12 November 2021. Pasalnya, segala keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap Bumi dan kehidupan kita semua.

Saat pendaftaran ditutup pada 13 September 2021, Ekuatorial.com menerima 30 proposal dari para jurnalis di berbagai wilayah Indonesia.

Berikut ini nama-nama jurnalis yang usulan peliputan berhak mendapatkan beasiswa peliputan SIEJ-Ekuatorial “Menyambut COP26: Membumikan Isu Perubahan Iklim di Kawasan Urban”.

  1. Suwandi (Kompas.com-Jambi)
  2. Aceng Mukaram (Liputan6.com-Pontianak)
  3. Hendra Friana (Fortune Indonesia-Tangerang)
  4. Sarjan Lahay (Mongabay Indonesia-Gorontalo)
  5. Ani Marda (Merdeka.com-Yogyakarta)
  6. Vina Oktavia (Kompas.id-Bandar Lampung)
  7. Jaka Hendra Baittri (Mongabay-Sumatera Barat)
  8. Fahreza Ahmad (theacehpost.com-Banda Aceh)
  9. Maratun Nashihah (Suara Merdeka-Semarang)
  10. Mita Anggraini (Mimbar Untan-Pontianak)
  11. Sahrul Jabidi (Kieraha.com-Ternate)
  12. Yael Stefany Sinaga (Mongabay Indonesia-Medan)

Para jurnalis tersebut masing-masing akan menerima beasiswa peliputan mulai sebesar Rp3 juta. Selamat kepada kawan-kawan jurnalis yang terpilih usulannya untuk mendapatkan beasiswa liputan.

Panitia akan menghubungi melalui surat elektronik terkait penjadwalan koordinasi dalam peliputan.

Baca update terkait isu lingkungan dan perubahan iklim di website https://www.ekuatorial.com/

#ekuatorial #perubahaniklim #lingkunganhidup #hibahliputan #beasiswapeliputan #jurnalis #jurnalislingkungan #COP26 #SIEJ #climatechange

Ekuatorial.com dan The Society of Indonesia Environmental Journalists (SIEJ) kembali membuka kesempatan bagi para jurnalis di Indonesia untuk mengikuti beasiswa peliputan dengan tema “Menyambut COP 26: Membumikan Isu Perubahan Iklim di Kawasan Urban”.

Ekuatorial.com kembali membuka kesempatan bagi para jurnalis di Indonesia untuk mengikuti beasiswa peliputan dengan tema “Menyambut COP 26: Membumikan Isu Perubahan Iklim di Kawasan Urban”.

Beasiswa peliputan ini berdasarkan wilayah domisili jurnalis dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Beasiswa liputan dibuka untuk periode September-Oktober 2021
  2. Terbuka untuk semua jurnalis dari berbagai jenis platform media. Namun penilaian akan diprioritaskan dan diberikan kepada anggota SIEJ dan jurnalis yang belum pernah mendapatkan beasiswa peliputan sepanjang tahun 2021.
  3. Memilih tema dan objek liputan yang terkait dan berada di seputar wilayah kerja masing-masing
  4. Hasil karya jurnalistik wajib ditayangkan di media masing-masing paling lambat 16 Oktober 2021. Untuk jurnalis freelance, hasil karya akan dipublikasikan di situs web https://www.ekuatorial.com/
  5. Proposal akan diseleksi oleh tim editorial Ekuatorial

Penjaringan usulan liputan bakal dibuka hingga 12 September 2021 dan proposal yang lolos akan diumumkan selambat-lambatnya 15 September 2021. Setiap usulan yang masuk akan diseleksi oleh tim editorial ekuatorial.com

Informasi untuk mengikuti beasiswa peliputan dapat dibaca lengkap di tautan berikut ini: https://forms.gle/vTrRcYh7diXKXWjR8

Kami tunggu usulan terbaik dari sobat SIEJ di seluruh Indonesia.

Info hubungi : Sandy Pramuji (redaksi.ekuatorial@gmail.com)

#ekuatorial #perubahaniklim #lingkunganhidup #hibahliputan #beasiswapeliputan #jurnalis #jurnalislingkungan #COP26 #SIEJ #climatechange

Sejumlah isu krusial terkait komitmen untuk menekan perubahan iklim global terus disuarakan. Termasuk dalam Diskusi Publik bertajuk “Menuju COP26 di Glasgow: Pembelajaran Peningkatan Aksi Iklim yang Lebih Ambisius”, yang digelar The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia, pada Jumat, 16 Juli 2021.

Sejumlah pembicara mengungkap isu krusial tersebut dalam diskusi daring. Tony La Viña dari Manila Observatory, Philippines menyatakan bahwa perhelatan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 (COP26) yang akan digelar di Glasgow, Skotlandia, November mendatang itu tak bisa lepas dari isu pandemi Covid-19 yang melanda global.

Tony menekankan update sains dalam pembahasan maupun pengambilan keputusan di COP26. Isu tentang climate justice dan vaccine justice juga sangat penting dibahas karena keduanya saling terkait.

“Isu keadilan distribusi vaksin Covid-19 khususnya di negara-negara berkembang saat ini juga berkait dengan isu keadilan iklim. Sebab saat ini banyak negara berkembang yang notabene terdampak perubahan iklim masih kesulitan mendapatkan vaksin Covid-19 dibanding negara maju,” papar Tony.

Terkait dengan komitmen negara-negara maju dalam kesepakatan Paris Agreement, Mahawan Karuniasa, Founder environment  Institute mengingatkan pentingnya para delegasi termasuk Indonesia di COP26 untuk menagih komitmen negara maju.

“Isu krusial lainnya adalah menagih komitmen negara maju untuk menyalurkan dana 100 miliar USD ke negara berkembang dalam mitigasi perubahan iklim. Sebab sampai saat ini, janji tersebut belum terealisasi sepenuhnya.” 

Dalam Konferensi perubahan iklim (conference of parties/COP) ke-26 yang sempat tertunda karena pandemi, para delegasi diharapkan mengusulkan sejumlah hal. Diantaranya, komitmen baru untuk membawa emisi ke nol bersih dan usulan dana tambahan untuk negara-negara berkembang yang selama ini belum ditepati negara maju.

Moekti H. Soejachmoen – Co-Founder & Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) menambahkan, agenda COP26 akan dilaksanakan paralel secara negosiasi dan non-negosiasi.

“Dalam KTT nanti kelompok perundingan tetap di UNFCCC dan kelompok perundingan baru dan berdasarkan isu atau kepentingan sesaat dari sekitar 200 negara akan melakukan negosiasi. Sedangkan non-negosiasi berasal dari Cartagena Dialogue (forum dialog dan berbagi informasi sekitar 30-40 negara) dimana Indonesia menjadi salah satu penggagas.”

Agenda menciptakan kesepakatan bersama dalam penanganan perubahan iklim ini nantinya akan sangat membutuhkan kepemimpinan global dan dorongan diplomatik yang kuat, mengingat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim atau UNFCCC COP25 di Madrid, Spanyol tahun 2019, berakhir dengan kesepakatan kompromi dan tanpa komitmen besar.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahkan menyesalkan hasil pertemuan tersebut karena negara pencemar yang mempunyai kekuatan finansial besar dan  kekuatan berpengaruh tidak sepakat dengan negara yang rentan perubahan iklim.

Negosiator dari sekitar 200 negara yang datang ke Madrid untuk menyelesaikan buku aturan perjanjian Paris 2015  (khususnya artikel 6 Perjanjian Paris) yang memerintahkan negara-negara membatasi kenaikan suhu global hingga di bawah dua derajat celcius berakhir buntu karena sebagian besar negara penghasil emisi terbesar di dunia tidak beraksi dan menolak seruan menurunkan suhu global.

Di Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sendiri telah meluncurkan dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon (PPRK) atau Low Carbon Development Initiative (LCDI). Kebijakan yang mendorong implementasi penurunan karbon ini fokus pada lima hal penting, yakni, transisi menuju energi terbarukan dan mengurangi energi batubara, moratorium dan penggunaan kehutanan dan pertambangan berkelanjutan. Juga, meningkatkan produktivitas lahan, kebijakan efisiensi energi, menetapkan target pada sektor kelautan dan perikanan serta biodiversitas.

Ketua Umum SIEJ Rochimawati menyatakan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi dan isu perubahan iklim harus dikawal. Peran media dan jurnalis sebagai fungsi watch doc dangat penting sehingga pemerintah mempunyai komitmen sesuai dengan peta yang telah dibuat.

“Momentum COP26 menjadi penting untuk mendorong isu ini diangkat ke publik, terlebih di tengah dominasi isu pandemi Covid-19, masifnya bencana dan persolan energi kotor di Indonesia,” katanya.

SIEJ selama ini berkomitmen memasifkan narasi tentang lingkungan dan perubahan iklim melalui pemberitaan dan transfer pengetahuan ke kalangan jurnalis di Indonesia. Karena itu SIEJ berupaya untuk menjembatani hal ini dengan menggelar berbagai program peningkatan kapasitas jurnalis untuk peliput isu perubahan iklim.

Salah satunya, bekerja sama dengan WRI Indonesia membuka beasiswa peliputan isu perubahan iklim dan penurunan emisi untuk jurnalis di Indonesia agar isu penting ini tak ditinggalkan.

Cynthia Maharani, Climate Research Analyst WRI Indonesia menyatakan, untuk mendukung peningkatan kapasitas jurnalis memahami isu perubahan iklim di Indonesia, pihaknya berupaya menghadirkan sejumlah pakar iklim dan negosiator untuk mengupdate isu ini.

“Harapannya bisa mendorong lebih banyak lagi pemberitaan terkait upaya penurunan emisi baik oleh pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga non-pemerintah,” ujar Chintya.

Kumpulan berita lainnya :

https://bisnisjakarta.id/opini/menuju-cop26-di-glasgow-saatnya-tagih-komitmen-negara-maju/

http://www.beritalingkungan.com/2021/07/menuju-cop26-di-glasgow-tagih-komitmen.html

The Climate Change Media Partnership (CCMP), now in its 15th year, is pleased to announce the latest Call for Applications for journalists interested in covering the 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP26). 

The program, led this year by Internews’ Earth Journalism Network (EJN) and the Stanley Center for Peace and Security, aims to bring up to 20 journalists from developing countries to attend and report on the conference in November 2021.

Hosted this year by the United Kingdom in partnership with Italy, COP26 was postponed in 2020 due to the COVID-19 pandemic but is currently scheduled to take place in the city of Glasgow from October 31 to November 12, 2021.

Since its launch in 2007, the CCMP has brought more than 350 journalists from developing countries to attend and report on the annual UN climate talks. This has enabled journalists from around the world to cover the climate negotiations for their home audiences, while benefiting from working alongside knowledgeable climate journalists and gaining a multifaceted understanding of the actions that countries are taking—or not taking—to prevent climate change and address its global impact.

“After a year-long delay, the negotiations at COP26 and the commitments that are made there have grown even more consequential,” said Devon Terrill, Journalism and Media Program Officer for the Stanley Center. “Journalists need to be there to report on these important developments and hold their countries’ delegations accountable.”

Despite the uncertainty around the practical details of this year’s conference due to the COVID-19 pandemic, CCMP organizers believe that it is critical for journalists representing diverse countries—and especially those from the Global South—to have the opportunity to attend and cover COP26, if possible. In the event that safety measures related to COVID-19 or other barriers prevent all or some CCMP fellows from traveling to Glasgow to report from COP26 on-site, the CCMP organizers may offer opportunities for journalists to participate in CCMP activities virtually. More information on this can be found in the Call for Applications.

“Along with so many other impacts, of course, the pandemic has hampered journalists’ ability to cover the increasing impacts of climate change and efforts to prevent them,” notes James Fahn, EJN’s Executive Director. “We don’t know what the situation will be like for journalists to cover COP26, although we’re sure there will be challenges. But we’re committed to doing our best to try and get some journalists there in person and helping others to cover the event remotely.”

The deadline for applications is 23rd July 2021. Decisions will be communicated before the end of August.

For more informastion and to aplly :

https://earthjournalism.net/opportunities/climate-change-media-partnership-2021-reporting-fellowships-to-cop26