The Society of Indonesian Environmental Journalists atau SIEJ mendorong isu-isu lingkungan mainstream di newsroom media dan meningkatkan kapasitas jurnalis
Sempat ikut merambah hutan Bukit Cogong, Nibuansyah kini berbalik menjadi koordinator penyelamatan hutan yang kaya tanaman kayu tembesu tersebut.
“Sudah sampai ya, tidak tersesat kan? Tinggal ikutin jalan aspal. Mobilnya digeser sedikit ke kiri, ada banyak ranting di pohon-pohon tinggi ini. Biasanya, penduduk sini, sudah tahu di mana posisi parkir,” kata pria yang muncul dari jalan setapak di pintu masuk kaki bukit.
Sapaan nan ramah dilontarkan saat mengetahui ada kunjungan para tamu. Pria kelahiran 1963 ini mengetahui betul, jika yang datang tersebut ialah orang asing, alias bukan penduduk setempat. Kedatangan pada malam hari bukan masalah. Karena ia telah menyediakan kamp yang juga merupakan tempat tinggalnya bersama keluarga.
Kamp dengan kontruksi bangunan sebagian dari kayu ini bisa disinggahi pendatang untuk sekadar melepas lelah dari perjalanan selama delapan jam dari kota Palembang, Sumatera Selatan.
Banyak pohon karet dan pohon hutan lainnya dengan ketinggian tertentu yang seolah menjadi pagar, pembatas jalan, dan barisan penerima para tamu di kaki bukit.
Tulisan Bukit Cogong ialah penanda telah memasuki kawasan bukit besar yang berada di sebelah barat lanskap Sumatera bagian Selatan ini. Tepatnya di Desa Sukakarya, Kecamatan Suku Tengah Lakitan (STL) Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas.
Malam itu, angin pun bertiup sedang, pertanda musim kemarau. Namun udara masih lembap. Kelembapan khas hutan tropis milik Indonesia.
Dengan penerangan yang cukup, sungguhan kopi hasil bumi bukit penyangga Taman Nasional Kerinci Sebelat, atau TN Kerinci Sebelat, ini menjadi pelengkap teman bertamu.
Sang penerima tamu adalah Koordinator Hutan Kemasyarakatan (HKM) Bukit Cogong, Nibuansyah. Siapa sangka, sang penjaga hutan ini dulunya adalah salah seorang perambah yang beroperasi di hutan bukit ini. Perambahan yang sempat menggunduli Bukit Cogong terjadi sejak tahun 1970-an.
Menyambut tamunya, Nibuansyah bersemangat bercerita mengenai masa lalunya tersebut. Saat jadi anggota kelompok perambah hutan di Bukit Cogong. Nada bicaranya semangat meski mengenang masa kelam.
Awalnya, mereka membuka permukiman sekaligus pertanian. Tentu, bermula di kaki bukit, namun lambat laut menyisir ke bagian atas bukit. Ia pun membongkar cerita rayuan pemodal yang membutuhkan banyak balok kayu ke Pulau Jawa. Saat itu, perambahan yang dilakukan juga didukung hak kelola pesirah atau marga.
Dahulu puluhan keluarga transmigrasi Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, tidak punya lahan garapan. Mereka mengusulkan hak kelola pada pesirah lahan adat Padu Raksa di Bukit Cogong. Sampai akhirnya pada 1963 permohonan itu dipenuhi dengan lahan kelola 105 hektare (ha). Beberapa waktu selanjutnya datang pula warga program transmigrasi yang mengelola lahan 50 hektare lainnya.
Kemitraan warga dan PT WKS dalam mengelola perhutanan sosial di Dusun Benteng Makmur diduga sebagai upaya perusahaan untuk memperluas area kerja.
Jalanan tanah merah melepaskan partikel-partikel debu ke udara, siang itu, di awal bulan Juli 2021. Kendaraan yang membawa kami melintasi dua portal pintu masuk menuju Dusun Benteng Makmur, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Hilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
Dua portal pintu masuk itu adalah pos penjagaan PT Wira Karya Sakti (WKS). Ruas jalan yang seolah membelah bukit demi bukit menuju kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) itu, biasa disebut penduduk lokal “koridor we-ka-es”.
Ruas jalan ini memang dibangun oleh PT WKS, dengan tujuan untuk mengangkut akasia mangium yang dipanen sebagai bahan untuk membuat pulp dan paper. PT WKS adalah perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI), anak perusahaan Sinar Mas Group.
Ruas jalan ini adalah akses satu-satunya bagi 380-an Kepala Keluarga (KK) warga Dusun Benteng Makmur untuk menuju ke luar, ke jalan lintas Jambi – Tebo, sejak lebih dari 10 tahun terakhir.
Tidak hanya truk-truk dengan 12 unit ban milik PT WKS yang hilir mudik melintas di ruas jalan ini. Tapi juga truk-truk sejenis, yang tertutup rapat bak belakangnya, yang membawa batu bara dari tambang terbuka di kecamatan tetangga, Kecamatan Sumay.
Gambaran ini memperlihatkan bahwa Dusun Benteng Makmur dikelilingi oleh lahan PT WKS. Sehingga, pendududuk pun terdesak. Meskipun mereka memiliki areal Perhutanan Sosial (PS) sendiri, tapi itu hanya di atas kertas saja. Secara de facto, areal itu adalah bagian dari lahan PT WKS, meskipun dibungkus dengan istilah “kemitraan”.
Di dusun ini, terdapat dua kelompok masyarakat yang telah mendapatkan izin skema Perhutanan Sosial. Yakni Koperasi Teriti Jaya, dengan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 2.516 hektare, dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) Muara Kilis Bersatu, dengan Hutan Kemasyarakatan (HKM) seluas 1.126 hektare.
Namun dalam perjalanannya, skema Perhutanan Sosial (PS) telah digunakan oleh PT WKS sebagai perluasan areal kerja mereka.
Adalah Anti-Illegal Logging Institute (AILInst), sebuah non-governmental organization (NGO) yang pertama kali mengungkap kondisi PS di dusun ini, pada bulan Mei 2021. Berdasarkan temuan tim AILInst di lokasi, Koperasi Teriti Jaya telah bermitra dengan PT WKS sejak tahun 2018. Sedangkan Gapoktan Muara Kilis Bersatu bermitra dengan PT WKS sejak tahun 2020.
“Ini adalah modus baru perluasan lahan area kerja perusahaan dengan mengatasnamakan skema PS,” kata direktur AILInst, Dicky Kurniawan.
Banne Image : Alat berat milik PT WKS yang sedang memanen akasia di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Gapoktan Muara Kilis Bersatu. Foto diambil awal Juli 2021. Foto : Jon Afrizal / Amirariau.com
Perempuan Cawang Gumilir masih terus berjuang merebut kembali lahan yang diambil PT Musi Hutan Persada sejak tahun 2015 lalu, sembari bekerja keras untuk bertahan hidup.
“Perempuan terlibat langsung dengan kehidupan, dengan tanah. Tanpa tanah, perempuan tidak bisa hidup, tidak bisa menanam. Makanya hingga kini saya masih bertahan di sini, agar bisa terus menyuarakan aspirasi kami.”
Suharmi, Ketua Serikat Petani Cawang Gumilir
Kaos lengan panjang dengan noda-noda hitam bekas getah karet kering, topi caping, dan celana bermotif loreng yang sudah lusuh, tergantung di pintu belakang rumah Suharmi (55).
Pakaian yang sering disebutnya ‘seragam’, digunakan Suharmi untuk beraktivitas di lahan karet milik warga, di Desa Bumi Makmur, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan (Sumsel).
Dia, bersama suaminya Marsudi (60) dan puteranya Bagas (21), setiap pagi berangkat ke lahan karet untuk mengumpulkan getah karet hingga sore menjelang. Ada tiga lahan karet yang digarapnya secara bergantian, hari demi hari, untuk mendapatkan pundi-pundi uang.
Tak terasa, sudah lima tahun lamanya Suharmi dan keluarganya menjadi kuli penyadap karet di desa induk ini. Pekerjaan yang dulu tak pernah digelutinya, dengan terpaksa harus dilakoni demi bertahan hidup.
Kendati disibukkan dengan pekerjaan ini, Suharmi masih tak bisa melupakan bagaimana luka, amarah, sedih, dan putus asa saat dia, keluarganya, dan para warga Cawang Gumilir Kabupaten Musi Rawas diusir secara sepihak oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Musi Hutan Persada (MHP) di tahun 2015 lalu.
Lahan konservasi seluas 1.626 hektare yang berada di atas izin PT MHP tersebut dulunya menjadi tempat penghidupannya dan ratusan Kepala Keluarga (KK) selama beberapa tahun.
Tanaman penghidupan seperti padi, singkong, jagung, hingga karet yang ditanamnya dulu, mampu menopang kehidupan mereka hingga berada di ‘kasta’ ekonomi menengah. Namun akhirnya, 300 KK harus kehilangan tempat tinggal dan tanaman penghidupan mereka karena penggusuran tersebut.
“Sedih rasanya ketika ingat itu. Tanah tempat kami hidup dan menata masa depan, harus hilang karena penggusuran. Padahal hidup kami tenang dan nyaman di sana, semuanya serba ada. Tapi sekarang, kami hidup tanpa kepastian,” ucapnya kepada Liputan6.com, sembari mengingat-ingat tragedi penggusuran beberapa tahun silam.
Seluruh lahan tanamannya harus hilang sekejap, ketika PT MHP melakukan penggusuran di bulan Juli 2015. Bahkan pada bulan April 2016, penggusuran dilanjutkan dengan menyasar rumah-rumah warga Cawang Gumilir.
Simak laporan Nefri Inge selengkapnya di website ekuatorial.com
Dari hasil tahapan seleksi, sebanyak tujuh jurnalis di Indonesia terpilih dan berhak mendapatkan beasiswa peliputan dari program Fellowship Build Back Better “Karhutla dan Komitmen Penegakan Hukum”, yang diselengarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ).
Para jurnalis yang terpilih ini akan mengerjakan proposal yang telah diajukan dengan bantuan pendanaan dan pendampingan intensif, sehingga diharapkan dapat menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan berdampak.
Koordinator mentor, Sunudyantoro menjelaskan, sejumlah kriteria dalam penilaian proposal didasarkan pada kesesuaian tema, ketajaman angle dan kelengkapan data. Kriteria ini sangat penting menjadi penekanan karena berpengaruh pada proses di penggalian informasi dan di lapangan.
“Angle cukup bagus, tapi masih ada banyak yang kurang fokus. Dalam konteks luas juga muncul proposal yang nanti dapat terjebak pada kompilasi atau belum menyentuh aspek hukumnya,” jelas redaktur pelaksana tempo.co ini.
Sunu menambahkan, dari pendaftar yang mengirimkan proposal sebagian besar didominasi wilayah Sumatera dan Kalimantan karena memang dua pulau ini yang rawan kebakaran hutan dan mempunyai kasus karhutla tinggi.
Ketua Umum SIEJ, Rochimawati menjelaskan, program beasiswa ini menjadi rangkaian program Build Back Better yang menjadi komitmen The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) untuk terus mendukung dan mendorong peningkatan kapasitas para jurnalis di Indonesia dalam peliputan dan menyuarakan isu lingkungan, khususnya isu kehutanan di Indonesia.
“Isu kehutanan akan terus menjadi prioritas mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan luasan hutan tropis terbesar di dunia. Ini penting untuk meningkatkan pemahaman jurnalis dan publik akan isu ini. Salah satu upayanya melalui program peningkatan kapasitas jurnalis,” jelasnya.
SIEJ memiliki visi membangun masyarakat sadar informasi dan sadar lingkungan melalui jurnalisme lingkungan berkualitas tinggi.
Harapannya, peliputan isu kebakaran hutan dan komitmen penegakan hukum di Indonesia dapat terus dingkat dan menjadi perhatian pemerintah dan publik sehingga fungsi pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan dapat ditangani dengan baik dan dan ditindak dengan tegas. Mediamassa berperan besar untuk mewartakan isu tersebut.
Berikut nama-nama penerima fellowship Build Back Better “Karhutla dan Komitmen Penegakan Hukum” dari SIEJ:
1. Yitno Suprapto – Mongabay Indonesia
2. Elviza Diana – Mongabay Indonesia
3. Zakarias Demon Daton – Kompas.com
4. Arief Nugroho – Pontianak Post
5. Ahmad Rifki – Kilasjambi.com
6. Anwar Yunus – RRI Meulaboh
7. Agus Wahyuni – Insidepontianak
Terima kasih kepada para jurnalis yang telah berpartisipasi dan selamat kepada penerima beasiswa peliputan.
Para pemenang akan dihubungi oleh SIEJ (Noni Arnee – 081280683424)
Konten ini telah di update setelah melakukan ralat pada nama dan media penerima fellowship
The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) membuka kesempatan bagi para jurnalis di Indonesia untuk mengajukan proposal isu kebakaran hutan&lahan dan komitmen penegakan hukum, untuk mendapatkan hibah pendanaan peliputan dengan total Rp 35 juta.
Program ini didasari pada banyaknya peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dan masih minimnya penegakan hukum dalam penyelesaian penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan.
Sepanjang tahun 2015 – 2019, tercatat 4,4 juta hektar lahan terbakar di Indonesia. Sekitar 789.600 hektar (18 persen) telah berulang kali terbakar. 1,3 juta hektar (30 persen) dari area kebakaran yang dipetakan berada di konsesi kelapa sawit dan bubur kertas (pulp). Bahkan, karhutla tahunan terburuk sejak 2015 membakar 1,6 juta hektar hutan dan lahan.
Namun, banyak kasus karhutla tidak terselesaikan dengan tuntas. Bahkan dari 258 sanksi administratif yang diterbitkan, dengan 51 tuntutan pidana dan 21 gugatan perdata. 8 dari 10 perusahaan kelapa sawit dengan area terbakar terbesar di konsesi mereka dari 2015 hingga 2019, belum menerima sanksi apapun.
Para jurnalis yang tertarik untuk mendaftar dan mengirimkan proposal peliputannya dapat mengembangkan tema tersebut dengan ruang lingkup liputan di wilayah Indonesia.
Fellowship ini terbuka untuk jurnalis dari multiplatform (cetak, online, tv, dan radio). Jurnalis yang bekerja paruh waktu (freelance) dapat mengikuti fellowship dengan memberikan surat rekomendasi editor yang akan mempublikasikan karyanya.
Pelamar yang sudah mengirimkan formulir pendaftaran akan diseleksi oleh panitia berdasarkan pengalaman menjadi jurnalis dan komitmen menulis liputan isu lingkungan terkait dengan Build Back Better. Hasil seleksi penermina fellowship ini tidak dapat diganggu gugat.
Pengumuman pemenang fellowship diumumkan di media resmi The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) pada 15 Juli 2021.
Jika ada informasi lain yang ingin ditanyakan, silakan kontak Nonie Arnee (+62 812-8068-3424) atau email: sekretariat@siej.or.id , dengan subjek: Fellowship BBB: Karhutla
Rp 3,4 triliun lebih pembayaran ganti rugi dari perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia yang telah berkekuatan hukum (inkrach) dalam putusan perkara perdata, hingga kini belum masuk kas negara.
Data itu tercatat dari kasus perdata kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015-2021, yang berhasil dimenangkan dalam kasus penegakan hukum karhutla oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Dirjen Penegakan Hukum Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini hanya Rp 78,5 miliar pembayaran ganti rugi yang berhasil di eksekusi.
Selama kurun waktu tersebut, Gakkum KLHK berhasil mencabut 3 izin operasional, 16 pembekuan izin, 91 paksaan pemerintah, menerbitkan 633 surat peringatan dan 743 sanksi administratif. Serta pengawasan terhadap 638 perusahaan dan indvidu yang melakukan aktivitas kehutanan dan lahan di Indonesia.
Selain itu tercatat 11 kasus karhutla telah inkracht dengan pidana dan denda, 3 masih P-21 dan 5 perusahaan dalam proses sidik.
Direktur Penegakan Hukum Pidana Dirjen Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Yazid Hurhuda mengungkapkan, proses eksekusi denda dari perusahaan pelaku karhutla masih terkendala teknis di lapangan maupun birokrasi, dimana wewenang eksekusi sepenuhnya ada di tangan pengadilan.
“Dalam gugatan perdata, kami Legal standing-nya sebagai penggugat mewakili kepentingan lingkungan yang rusak akibat karhutla. Ada yang menang dan inkracht, tapi eksekusi putusan menjadi wewenang ketua pengadilan dimana kasus diperkarakan. Kami memohon dieksekusi, mendorong dan menghadap ketua Pengadilan Negeri. Tapi banyak pertimbangan dan permasalahan teknis di lapangan,” ungkap Yazid dalam Wokshop Jurnalis Build Back Better “Karhutla dan Komitmen Penegakan Hukum” yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) secara daring, Sabtu (26/6/2021).
Salah satunya adalah menghitung aset dari perusahaan pelaku karhutla yang digugat. Pihaknya kesulitan mengajukan penyitaan aset sebagai alat pemenuhan bukti untuk memenangkan gugatan.
“Praktik di lapangan tidak mudah. Waktu itu yang penting kita gugat dulu dan menang dulu. Begitu menang dan mengajukan eksekusi, dipertanyakan asetnya. Karena itu kita sekarang dalam proses menelusuri aset agar bisa diajukan ke pengadilan untuk dieksekusi,” imbuhnya.
Belum lagi tantangan di lapangan. Banyak intervensi dan perlawanan fisik dan psikis, digugat pra peradilan, dipidanakan dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Hingga penyidik dilaporkan ke polisi dan dijadikan tersangka.
Yazid mencontohkan dalam kasus karhutla di Aceh. Pihaknya mendapat perlawanan saat datang untuk menghitung harga kebun sawit. “Kita dihadapkan pada warga atau pekerja kebun dan akhirnya diperintahkan mundur. Personil terbatas, jadi selain berbahaya juga untuk menghindari konflik.”
Dalam kesempatan yang sama, Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB mengatakan, penanganan kasus karhutla tidak sederhana dan butuh waktu lama dalam proses pembuktian. Butuh bukti sains dan teknologi untuk mengungkap kasus tersebut.
“Kita harus bicara scientific evident dalam menelusuri lokasi kebakaran dan mengungkap penyebabnya. Apakah itu ketidaksengajaan atau by design. Bagaimana mungkin bisa menghitung ribuan hektare lahan terbakar dalam waktu satu hari, tahu dimana titik awal lokasi terbakar dan siapa pelakunya. Teknologi juga sangat membantu dalam pembuktian,” kata ahli karhutla IPB ini.
Banyak kasus sukses dibuktikan, seperti kasus karhutla yang melibatkan perusahaan sawit Wilmar Nabati Indonesia di Kalimantan Barat yang terbukti melakukan pembakaran lahan hingga bantuan pembiayaan dari Bank Dunia untuk perusahaan ini di cabut.
Sementara itu, analisis Greenpeace Asia Tenggara menemukan: Antara 2015 – 2019, 4,4 juta hektar lahan terbakar di Indonesia. Sekitar 789.600 hektar (18 persen) telah berulang kali terbakar. 1,3 juta hektar (30 persen) dari area kebakaran yang dipetakan berada di konsesi kelapa sawit dan bubur kertas (pulp). Bahkan, karhutla tahunan terburuk sejak 2015 membakar 1,6 juta hektar hutan dan lahan atau setara 27 kali luas wilayah DKI Jakarta.
Data analisis jejak kebakaran yang terjadi dalam lima tahun terakhir, berada di tujuh provinsi rawan kebakaran hutan yakni Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Kiki Taufik, Global Project Leader of Indonesia Forest Campaign di Greenpeace Southeast Asia menyebutkan, sebanyak 258 sanksi administratif diterbitkan, dengan 51 tuntutan pidana dan 21 gugatan perdata. 8 dari 10 perusahaan kelapa sawit dengan area terbakar terbesar di konsesi mereka dari 2015 hingga 2019, belum menerima sanksi apapun.
“Kenapa kebakaran berulang terus terjadi. Dari 1,6 juta ha, 600 ribu ha lahan kebakaran berulang di lokasi yang sama meski pemerintah punya komimen kuat. Misalnya, total kebakaran lahan konsesi Sinarmas Grup dalam lima tahun mencapai 283 ribu ha. Tahun 2019 terbakar 73 ribu ha. Kebakaran hingga 11% dari luas lahan. Bagaimana praktik di lapangan dan kenapa tidak ada efek jera,“ ungkap Kiki.
Yang menarik menurut Kiki, wilayah yang terbakar pertama kali diindikasikan akan jadi lahan perkebunan kelapa sawit.
Dalam workshop tersebut, Ketua Umum The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Rochimawati, menekankan pentingnya media mengangkat dan mengawal isu kebakaran hutan dan lahan serta penegakan hukumnya.
“Jurnalis dan media mempunyai peran besar untuk mengangkat Isu ini mengingat selama ini monitoring kasus karhutla masih lemah. Upaya menekan kasus karhutla dapat terus mendapat perhatian penegak hukum, perusahaan, pemerintah dan masyarakat apabila terus disuarakan dan mendapat perhatian. Apalagi di tengah kondisi pandemi ini,” jelasnya.
Dalam laporan Bank Dunia, total kerugian ekonomi dari kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2019 mencapai US$ 5,2 miliar atau sekitar Rp 72,9 triliun. Nilai tersebut setara dengan 0,5 % Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama ini kebakaran hutan kerap terjadi karena ulah manusia yang membuka lahan dengan cara dibakar. Dalam lima tahun terakhir, terjadi 17 ribu lebih peristiwa karhutla di sejumlah daerah. Data BNPB menunjukkan, peristiwa karhutla mengalami penurunan drastis sebanyak 81 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada 2019 karhutla berdampak terhadap 1.649.258 ha. Pada 2020, karhutla berdampak terhadap 296.942 hektare. Dalam Rakornas Penanggulangan Bencana 2021, per Januari 2021 terjadi 173 peristiwa karhutla dengan luas lahan 35.273,00.
Komitmen dalam mencegah dan menanggulangi karhutla, ditunjukkan pemerintah dengan regulasi terbaru melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
