Kerusakan habitat dan perburuan jadi ancaman serius bagi populasi macan dahan di Sumatera. Kulit macan dahan yang dulu paling tinggi Rp5 juta, sekarang melambung lebih Rp50 juta. Bahkan, ada tren jadikan jenis kucing liar ini binatang peliharaan.

Pada bulan Februari 2021 di Jambi, tim gabungan yang terdiri dari petugas Taman Nasional Bukit Seblat (TNBKS), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  dan Kepolisian Daerah (Polda) Jambi berhasil menggagalkan upaya perdagangan kulit macan dahan dan tulangnya. Kulit macan dahan ini hendak dijual seharga Rp35 juta dan tulangnya, yang memiliki berat sekitar satu kilogram, dihargai Rp3 juta. Dua pelaku telah divonis oleh Pengadilan Negeri Jambi pada bulan Juli lalu, masing-masing divonis 2 tahun dan 1,6 tahun penjara.

Selain deforestasi, perburuan juga menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan populasi macan dahan di Sumatera. Kulit macan dahan yang dulu hanya dihargai paling tinggi Rp5 juta sekarang melambung tinggi, hingga lebih dari Rp50 juta per ekor. Bahkan terdapat tren di kalangan masyarakat menjadikan jenis kucing liar ini binatang peliharaan.

Berdasarkan pengamatan Yayasan Terbang Indonesia, selama 2 tahun terakhir ada 4 kasus perdagangan macan dahan. “Total ada 4 kasus, 2 kasus perdagangan kulit dan 2 kasus perdagangan macan dahan hidup” kata Marison Guciano, Direktur Yayasan Terbang Indonesia. Ia mengatakan bahwa macan dahan hidup menjadi incaran para penggemar satwa eksotis untuk dijadikan hewan peliharaan.

Pada tahun 2015, Polda Metro Jaya pernah menggagalkan upaya perdagangan macan dahan yang akan dibawa keluar negeri. Macan dahan ini dibeli oleh seorang warga Libya untuk dijadikan hewan peliharaan di daerah Timur Tengah. Ia dihargai Rp85 juta. 

“Di dalam negeri seekor macan dahan hidup dijual dengan harga berkisar 30 hingga 35 juta rupiah,” ujar Marison. Menurutnya, macan dahan yang diperdagangkan ini mayoritas berasal dari kawasan TNKS dan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser). Dan pada umumnya pedagang dan pemburu macan dahan memiliki jaringan yang sama dengan harimau sumatera. 

Untuk perdagangan macan dahan, Marison mengidentifikasi ada dua kelompok pedagang yaitu pedagang konvensional dan pedagang yang “melek teknologi”. Dari pengamatannya, pedagang konvensional adalah pedagang yang menjual kulit dan tulang macan dahan. Polanya sama seperti pedagang kulit harimau; sangat tertutup, harus melalui perantara dalam jaringan mereka. 

Sementara, pedagang “melek teknologi” biasa menawarkan macan dahan melalui forum jual beli di media sosial seperti Facebook. Para pedagang ini menyasar para pecinta binatang peliharaan eksotis. Mereka menawarkan macan dahan hidup untuk dijadikan binatang peliharaan.

Keserakahan manusia tersebut semakin mengancam keberlangsungan hidup macan dahan. Padahal predator tersebut diklasifikasikan sebagai hewan dilindungi, seperti termaktub dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. Macan dahan juga masuk dalam Daftar Merah International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Populasinya belum diketahui pasti. Namun, menurut tulisan di Harian Kompas (4/8/2021), diperkirakan tersisa 3.000-7.000 ekor macan dahan yang hidup di Pulau Sumatera.

Macan dahan memiliki peran penting dalam ekosistem hutan di Sumatera. Sebagai predator, apalagi dengan berkurangnya populasi harimau sumatera, keberlangsungan hidup mereka semakin penting untuk mengendalikan populasi satwa mangsa, sehingga keseimbangan ekosistem dalam sebuah kawasan tetap terjaga.

Simak laporan Lili Rambe selengkapnya di https://ekuatorial.com/

Banner Image : Barang bukti berupa kulit dan tulang macan dahan yang disita dari pemburu. Foto : Istimewa / Mongabay Indonesia

The Environmental Reporting Collective (ERC),  menawarkan hibah pelatihan kepada jurnalis dan ruang redaksi untuk mengatur program pelatihan dengan tema kejahatan lingkungan.

Hibah masing-masing sebesar US$2.500 akan diberikan kepada tiga penerima terpilih untuk mengatur sendiri pelatihan tersebut, dengan bantuan dari Tim Inti ERC dan tidak menutup kemungkinan membuka kolaborasi dengan media atau jurnalis lainnya.

Penerima hibah akan mendapat dukungan dari tim ERC dalam menyiapkan pembicara, pakar, sumber daya, dan persyaratan teknis lainnya. Pelamar diminta untuk menyerahkan proposal pelatihan, termasuk anggaran yang diperinci.

Program pelatihan akan dilakukan selama bulan Desember 2021 sehingga penerima hibah diharapkan dapat  menyampaikan program pelatihan mereka dalam periode minggu kedua hingga keempat  pada bulan Desember.

Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 Oktober dan batas waktu penerimaan proposal  pada 20 November 2021.

Hal-hal yang perlu diketahui :

  • Pendaftar adalah Organisasi media, penyedia pelatihan, dan organisasi terkait jurnalisme dari seluruh dunia.
  • Pendaftar akan diminta untuk menyerahkan proposal pelatihan (maksimum 300 kata), termasuk anggaran yang diperinci.
  • Program pelatihan harus menargetkan jurnalis sebagai peserta dan terbuka untuk ruang redaksi dan jurnalis mitra ERC lainnya untuk berpartisipasi. Oleh karena itu program harus dilakukan secara online atau hybrid (campuran online dan tatap muka).
  • Penerima hibah akan mendapat dukungan dari tim ERC dalam penyediaan pembicara, ahli, sumber daya, dan persyaratan teknis lainnya.
  • Penerima hibah diharapkan untuk menyampaikan program pelatihan mereka dalam periode 2-4 minggu di bulan Desember 2021.
  • Penerima hibah disarankan untuk mempromosikan karyanya, dan membangun jaringan dengan mitra lain.
  • Penerima hibah harus menyerahkan laporan hasil program pelatihan mereka setelah selesai.

Timeline :

Aplikasi dibuka: 21 Okt – 20 Nov 2021

Ulasan: 21 -28 Nov 2021

Pengumuman Seleksi: 30 Nov 2021

Program pelatihan: 1 – 31 Des 2021

Pelaporan: Januari 2022

Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email kepada kami di contact@investigative.earth

The Environmental Reporting Collective adalah jurnalisme investigasi kolaboratif tentang kejahatan lingkungan di seluruh dunia termasuk  Abuja, Bangkok, Hanoi, Hong Kong, Kathmandu, Kuala Lumpur, Jakarta, Guangzhou, New Delhi, Singapore, Taipei, Tokyo, Toronto, Yangon, and Zürich

Banner image : investigative.earth

Dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) terbaru menyebut, Indonesia menargetkan bebas emisi karbon pada 2060 atau lebih cepat, dengan menghentikan penggunaan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan.

Dalam skenario transisi energi tersebut, pemerintah mencanangkan co-firing sebagai salah

satu solusi energi alternatif yang diklaim lebih hijau. Co-firing adalah metode pencampuran batubara dengan biomassa yang berasal dari berbagai bahan baku, seperti pelet kayu, pelet sampah, serbuk kayu, cangkang sawit, serbuk gergaji, dan sekam padi.

Pemerintah bahkan memproyeksikan ratusan ribu hektar lahan dibutuhkan untuk program ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dalam wawancaranya dengan ANTARA menyebut, dalam skenario Indonesia yang paling ambisius yaitu Low Carbon Compatible with Paris Agreement, Indonesia berupaya mencapai puncak emisi gas rumah kaca nasional pada 2030 dengan net sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada 2030.

Sarah Agustio, Jurukampanye Biomassa dan Peneliti Trend Asia mengatakan, sejak 2020 lalu, co-firing biomassa yang ditonjolkan Indonesia adalah penggunaan pelet kayu dan serbuk kayu untuk mengganti batubara. Salah satu skema pemenuhannya dengan hutan tanaman energi monokultur.

“Biomassa skala besar justru mendorong penggunaan lahan besar-besaran, pembakaran pohon, dan mengancam keragaman hayati. Ini kemudian menjadi ancaman terbesar untuk alih fungsi lahan dan pembakaran komoditinya akan memperburuk krisis iklim,” kata Sarah Agustio.

Menurutnya, co-firing adalah solusi palsu transisi energi dan hanya akal-akalan pemerintah untuk memperpanjang masa beroperasinya PLTU. Biomassa yang dicampur dengan batubara tidak akan mengurangi paparan polusi yang sudah lebih dahulu diderita warga baik di sekitar pembangkit maupun kehidupan di sekitar hutan.

Indonesia, menjadi salah satu negara yang terlibat aktif dalam program energi terbarukan, dengan menggunakan biomassa. Di skala global, ada kekhawatiran meningkatnya biomassa skala besar dan bentuk-bentuk bioenergi lainnya.

PT PLN sebagai pemain listrik terbesar di Indonesia sedang gencar melakukan penggantian batubara dengan co-firing biomassa. Sejauh ini, sudah ada 6 pembangkit yang menggunakan biomassa secara komersial. Jumlahnya diproyeksikan akan terus bertambah.

Ada 52 PLTU dengan kapasitas terpasang 2000 megawatt (MW) yang menggunakan co-firing. Hingga 2024, diperkirakan 52 PLTU tersebut akan menggunakan co-firing biomassa dengan total kapasitas mencapai 18.154 Megawatt (MW).

Data statistik perdagangan internasional PBB menyebut dalam jangka waktu lima tahun terakhir 2016-2020, ada 44 negara penerima palet kayu dari Indonesia untuk pembangkit tenaga listrik berbasis biomassa. Besarannnya mencapai 20.905 ton dengan nilai impor 15.4 juta dolar Amerika.

Jepang dan Korea Selatan menjadi negara importir terbesar mencapai 14.888 ton dengan nilai impor 11.7 juta dolar Amerika. Jika saat ini dalam proses uji coba menggunakan 1 persen dari volume batubara, setidaknya PLTU membutuhkan 10 ton palet atau serpih kayu per hari, yang kemudian akan terus ditingkatkan hingga 10 persen. Konsekuensi naiknya ini akan berimbas pada panjang umur PLTU dan juga penguasaan lahan baru untuk pemenuhan bahan baku.

Sarah Agustio menambahkan, jika pemerintah Indonesia serius untuk melakukan transisi energi, seharusnya lebih fokus melihat peluang lain untuk energi bersih terbarukan.

“Yang tidak berbasis penguasaan lahan hutan besar-besaran yang malah memperparah krisis iklim. Membakar palet dan serpih kayu sama saja dengan membakar hutan,” tandasnya.  

Sementara itu, bertepatan dengan Hari Aksi Internasional Menentang Biomassa, Trend Asia mengadakan aksi simbolik bersamaan dengan peluncuran kampanye global melawan #BigBadBiomass pada Kamis (19/10/2021). Aksi ini bertujuan melawan biomassa hutan skala industri dan mendesak bank-bank pembangunan multilateral dan lembaga lain agar tidak berinvestasi ke biomassa.

Kontak media:

Sarah Agustio, Jurukampanye Biomassa dan Peneliti Trend Asia, +62 812-5556-7264

Ina, Communication Officer Trend Asia, +851 5760 2268

Banner Image : Trend Asia mengadakan aksi simbolik bersamaan dengan peluncuran kampanye global melawan #BigBadBiomass pada Kamis (19/10/2021). Foto : Trend Asia

Menjaga hutan Papua dari kebakaran lahan dan deforestasi diharapkan mampu menekan laju krisis iklim yang berdampak makin nyata mengancam kehidupan manusia. Selain menjadi rumah bagi beragam spesies flora dan fauna yang tidak ditemukan di wilayan lain, 30 juta hektar hutan Papua juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat adat.  

Keberadaan hutan Papua sebagai benteng terakhir Indonesia menghadapi ancaman krisis iklim mendorong the Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa) menyelenggarakan Journalists Workshop dan Fellowship “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim.” Kegiatan ini diharapkan dapat membekali jurnalis lokal Papua untuk turut memberikan perhatian besar terhadap isu-isu lingkungan di Papua ini digelar di Jayapura pada 5-6 Oktober 2021. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Sorong pada 1 -2 Oktober 2021.

Di hadapan para peserta dan jurnalis dari berbagai platform media di Jayapura, CEO Yayasan EcoNusa, Bustar Maitar memaparkan 40% persen hutan yang tersisa di Indonesia ada di Papua. Sehingga juka tak dikelola secara berkesinambungan, nasibnya akan sama dengan hutan Sumatera dan Kalimantan yang rusak akibat ekploitasi.

“Saat ini banyak perusahaan kehutaan bertransformasi menjadi perusahaan pertanian dan perkebunan. Itu menggambarkan kebangkrutan hutan di Indonesia. Tanda-tanda kebangkrutan itu sudah terlihat ada di Papua kalo tidak kita jaga dengan baik,” tegasnya.

Sektor lahan dan hutan menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (MPV) Nasional, tingkat emisi hasil inventarisasi GRK pada 2018 mencapai 1637,16 Gigaton karbon dioksida ekuivalen (Gg CO2e). Sementara tingkat emisi GRK menurut permodelan 2010-2030 (Business as Usual/BaU) pada 2018 sebesar 1863 Gg CO2e. Pemberian Hak Pengelolaan Hutan (HPH) justru dapat mengancam kelestarian hutan Papua yang menjadi salah satu kunci pencapaian komitmen iklim Indonesia yang diharapkan dapat ikut menurunkan emisi global.

Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yan Pugu, mengklaim pemerintah sudah berusaha membuat kebijakan pro-lingkungan untuk menjaga hutan Papua. Di antaranya dengan mengeluarkan izin luasan fungsi hutan produksi hanya sekitar 8 juta hektar, hutan produksi terbatas 500 ribu hektar, dan luasan hutan produksi yang dapat dikonversi sekitar 6 juta hektar.

Namun, Yan Pugu mengakui upaya melindungi hutan Papua harus melibatkan semua pihak, terutama masyarakat adat karena pengelolaan hutan di Papua berbeda dengan wilayah lain dengan adanya kepemilikan hak ulayat.

“Penting ada penguatan kelembagaan adat dalam hal ini pemilik hak ulayat. Saat pemilik hak ulayat ini mengerti betul bagaimana mengelola hutannya supaya tidak mudah memberikan izin hak ulayat kepada kelompok tertentu, maka fungsi hutan terjamin aman. Karena jika pemerintah sudah melarang, tetapi pemilik hak ulayat justru memberikan akses, upaya menjaga hutan Papua akan sia-sia.”

Pentingnya edukasi dan sosialisasi melalui pendekatan berbasis keagamaan dan kearifan lokal dinilai dapat mencegah kerusakan hutan yang lebih luas. Direktur Eksekutif WALHI Papua, Aiesh Rumbekwan, menyampaikan masyarakat adat harus dilibatkan dalam akselerasi kebijakan untuk menghentikan deforestasi. Salah satunya dengan pendekatan Ekoteologi, yaitu inter-relasi antara pandangan teologis-filosofis yang terkandung dalam ajaran agama dengan alam, khususnya lingkungan. Papua dikenal sebagai daerah religius yang mayoritas masyarakatnya beragama Kristen, sehingga pemahaman yang disampaikan pemuka agama tentang pentingnya menjaga alam diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan Papua.

“Harus ada pemahaman yang clear tentang Ekoteologi supaya mudah untuk mengidentifikasi siapa pelaku perusak lingkungan. Dengan demikian dapat dilakukan pendekatan, baik itu dengan pemerintah, kooperasi, maupun ikatan-ikatan kesukuan. Dalam konteks Antroposentrik, masih ditemukan kelompok beragama yang menjadi perusak alam. Ini menjadi upaya mendorong masyarakat  adat di wilayah tertentu agar tidak mudah tergiur pada tawaran-tawaran korporasi,” tegasnya.

Setelah mengikuti worskhop dan mendengarkan pemaparan dari narasumber, 10 orang jurnalis berkesempatan meraih Fellowship untuk meliput tentang hutan Papua dan kaitannya dengan krisis iklim. SIEJ dan EcoNusa membuka kesempatan bagi 6 jurnalis di Sorong dan 4 jurnalis di Jayapura untuk mendapatkan bantuan pendanaan liputan dan mengikuti kelas bimbingan jurnalistik dengan para jurnalis senior sebagai bentuk dukungan menjaga hutan Papua melalui jurnalisme lingkungan.

Narahubung April Sirait (SIEJ)

Email: mssirait.april@gmail.com/ Phone: 082308236489

Banner image : Kegiatan workshop dan fellowship  “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” di Jayapura. Foto : SIEJ

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), berkolaborasi dengan Yayasan Ekosistem Nusuantara Berkelanjutan (EcoNusa) menyelenggarakan Workshop dan Fellowship Jurnalis “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” untuk mendorong lebih banyak jurnalis lokal Papua mengangkat pemberitaan  kehutanan, kearifan lokal dan krisis iklim. Kegiatan yang berlangsung di Kasuari Valley Resort, Kota Sorong pada 1-2 Oktober 2021 ini, melibatkan 19 jurnalis dari berbagai platform media di wilayah Sorong, Papua Barat.

Ketua Umum SIEJ, Rochimawati, menyampaikan pentingnya peran jurnalis mengawal isu-isu lingkungan, khususnya terkait keberlangsungan hutan Papua di tengah maraknya  alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit.

“Kebijakan tersebut tidak hanya merusak lingkungan, juga mengancam masa depan masyarakat adat yang bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan,” kata Rochimawati dalam sambutannya.

Sekitar 650 ribu hektar lahan telah mengantongi izin pembukaan perkebunan sawit, dimana 70 ribu hektar sudah mulai dikelola. Ironisnya, kontribusi beroperasinya perkebunan sawit di wilayah Papua Barat hanya 17 persen. Pencabutan 16 perizinan perkebunan kelapa sawit oleh Bupati Sorong juga berbuntut panjang. Tiga dari empat perusahaan perkebunan kelapa sawit menggugat Bupati Sorong dan proses hukumnya masih terus bergulir di PTUN Jayapura.

Bustar Maitar, CEO Yayasan EcoNusa menambahkan, alih fungsi hutan bukan tanpa resiko. Salah satu dampak yang paling nyata adalah bencana ekologis yang akhir-akhir ini sering terjadi. Eksploitasi hutan dilakukan secara terus menerus dapat mengancam masa depan Orang Asli Papua yang bergantung pada hutan sebagai sumber inspirasi kebudayaan dan penopang penghidupan masyarakat adat. Sementara gempuran investasi semakin hari semakin kuat dengan hadirnya perkebunan kelapa sawit pertama di Manokwari dan Jayapura.

“Peneliti bersepakat bahwa iklim kita tidak boleh naik lebih dari 2 derajat, jika lebih itu artinya kita harus menyesuaikan diri. Sayangnya, kita sudah gagal, jadi yang sekarang kita lakukan adalah berupaya beradaptasi.”

Bustar menekankan pentingnya peran hutan Papua untuk menekan laju krisis iklim yang semakin tidak terkendali.  “Total luas hutan yang ada di Papua dan Maluku 38 juta hektar. Artinya 44% hutan di Indonesia ada di bagian timur Indonesia. Ini menjadi benteng terakhir mencegah terjadinya krisis iklim.”

Sementara pendiri Papua Forest Watch, Charles Tawaru, dalam paparannya menjelaskan hutan Papua menyimpan kekayaan biodiversitas sehingga keberadaaan perkebunan sawit mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna endemik Papua. 

“Kita bisa menjumpai 15-20  jenis tumbuhan, 602 jenis burung, 125 mamalia dan 223 jenis reptil. Hampir separuh keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia berada di hutan Papua. Kami mengajak masyarakat untuk ikut mempertanyakan manfaat perkebunan sawit bagi masyarakat adat yang berperan penting menjaga hutan Papua.”

Papua Barat sebagai provinsi konservasi memiliki sekitar 34 persen tumbuhan dan satwa liar dilindungi di Indonesia ada di tanah Papua, dimana dari 914 jenis TSL di Indonesia, 339 di antaranya ada di Papua. Pengelolaan wilayah ini sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya. Namun, praktik perburuan dan pemanfaatan ilegal spesies flora dan fauna ini masih terus terjadi.

Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah Papua Barat memang tidak mudah karena minimnya sumber daya manusia untuk pengawasan.  Ini diakui Kepala Balai Besar KSDA Provinsi Papua Barat, Budi Mulyanto. Pengelolaan cagar alam seluas 1.735.399,41 ha dan suaka margasatwa yang luasnya mencapai 5.274,39 ha hanya dimonitori 148 petugas.

“Dalam pelaksanaannya tidak sedikit tantangan yang dihadapi, pengelolaan kawasan konservasi maupun KSA dibagi per blok, antara lain cagar alam, taman wisata air, taman hutan rakyat, suaka margasatwa dan taman nasional. Artinya, per orang mengawasi 11 kawasan konservasi.”

BBKSDA Papua Barat terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi kawasan-kawasan tersebut, di antaranya dengan kegiatan pemberdayaan melalui Kelompok Tani Hutan, seperti KTH Waifoi, Sapokren, Warkesi, Klasaman, Klamana, Ayabori dan KTH Kampung PAM Raja Ampat. Tujuannya untuk menjaga keberlangsungan hutan, sehingga tidak di tebang maupun digunduli.

Dukungan pemerintah untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat adat tanpa harus merusak hutan menjadi upaya yang efektif. Seperti pemberdayaan masyarakat adat di Malaumkarta yang dilakukan melalui Sekolah Kambik dan usaha keripik keladi yang berpusat di Kampung Mibi, Sorong. Bersama PGM Institutute, pemerintah kabupaten Sorong melatih anak-anak muda kampung dengan pola pikir progresif dan kreatif.

Anak muda dinilai memiliki akses langsung dengan sumber daya alam, sehingga mampu ikut serta dalam membangun kampung. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai suku Moi yang menanamkan semangat regenerasi untuk menjaga hutan sebagai rumah mereka.  

Ketua Perkumpulan Generasi Malaumkarta, Tori Kalami, membagikan upaya suku Moi, salah satu suku adat di Papua Barat dalam menjaga hutan sebagai sumber penghidupan dan tumpuan masyarakat adat.  Pertama, mengidentifikasi dan mengorganisir kembali suku adat atau kelompok tua adat. Kedua, mengorganisir kembali kelompok muda dengan metode sendiri. Ketiga, menggunakan metode baru dengan menginisiasi gerakan di masyarakat adat dalam rangka meminimalisir konflik lahan.

Kerja sama dengan berbagai pihak sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi. Sebagai perwakilan pemerintah Provinsi Papua Barat, Cabang Dinas Kehutanan Sorong yang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Sorong bekerja sama dengan Badan Restorasi Lahan dan Gambut berupaya merehabilitasi 7 hektar hutan Mangrove yang rusak sebagai akibat aktivitas pengambilan kayu mangi-mangi dan batu karang. “Kerusakan hutan Mangrove bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan semua pihak,” kata Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sorong, Anita Helena Homer.

Narahubung: Dedi Jun (SIEJ)

Email: dedi.jun80@gmail.com/ M: +62 821-9893-7005

Banner Image : Kegiatan workshop dan fellowship  “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” di Jayapura. Foto : SIEJ

Pemboman ikan dan penambangan pasir pantai semakin memperparah kerusakan ekosistem laut di Cagar Biosfer Wakatobi, dan berdampak buruk pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir setempat.

“Sekarang sudah banyak bom. Semakin hari, semakin jauh dari pesisir. Kalau sore hari terdengar suara bom dua atau tiga kali,” ungkap Adianto (43), Ketua Forum Nelayan Poasa Asa, di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Berbicara pada pertengahan Juni 2021, Adianto yang berasal dari Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi,  mengatakan bahwa dalam menjalankan aksinya, para pembom ikan memanfaatkan kondisi air laut yang surut sejauh ratusan meter.

Situasi ini menyulitkan anggota Poasa Asa dalam mengejar para pembom ikan karena perahu yang mereka gunakan seringkali kandas di hamparan pasir dan padang lamun yang kering.  

Selain permasalahan pemboman ikan, Poasa Asa juga harus menghadapi maraknya penambangan pasir di pesisir pantai. Hasil pantauan Forum Nelayan Poasa Asa pada akhir Juni 2021, praktek penambangan pasir ilegal masih dilakukan di berbagai titik.

Sementara, di bawah teriknya matahari di siang hari, La Pane (47) sibuk  memanen rumput laut dari perahunya di dermaga yang berjarak puluhan meter dari Tugu Cagar Biosfer Wakatobi yang didirikan untuk memperingati dijadikannya Taman Nasional Wakatobi sebagai Cagar Biosfer Dunia oleh UNESCO pada 2012 lalu.

Satu persatu rumput laut yang rusak dipisahkannya dari rumput laut yang sehat. Petani rumput laut dari Desa Liya Togo itu  mengeluhkan aktivitas penambangan pasir di pesisir yang merusak rumput laut di area selat yang teduh tempat ia membudidayakan tumbuhan rumput laut.

“Agar-agar ini kena kotoran. Penyakit lengket,” keluh La Pane sambil memperlihatkan rumput laut yang rusak total akibat terkena penyakit. 

Penambangan pasir merusak padang lamun

Adiguna Rahmat Nugraha, peneliti kelautan Universitas Trunojoyo Madura,  dalam  penelitian nya yang berjudul Penambangan Pasir Laut dan Ancaman Terhadap Kondisi Taman Nasional Laut Wakatobi di tahun 2017, mengatakan bahwa penambangan pasir berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem padang lamun.

Produksi rumput laut di daerah penambangan pasir ini juga menurun lantaran banyak rumput laut tertutup endapan lumpur.

Sementara  Yani Taufiq, peneliti dari Universitas Halu Oleo di Kendari, mengatakan ahwa aktivitas penambangan pasir pantai menimbulkan abrasi pada pesisir Pantai Sombano. Abrasi  merubah  garis pantai, merusak vegetasi pantai dan merusak tanggul. 

Dalam Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi yang berjudul Dampak Pengelolaan Pasir Terhadap Abrasi Pantai di Desa Sombano, Kecamatan Kaledupa, terbitan April 2020, Yani mengatakan bahwa penambangan pasir mengakibatkan sedimentasi pasir di laut dangkal.

Desa Sombano yang sebelumnya memiliki garis pantai seluas 4,7 Ha pada tahun 2012, mengalami penyusutan menjadi 1,1382 Ha di tahun 2019.

Sepanjang pesisir pantai banyak ditemukan pohon, termasuk pohon kelapa, yang tumbang dan terseret ke bibir pantai. 

Disisi lain, jumlah penduduk yang terus meningkat di tengah lesunya perekonomian, menyebabkan sebagian kecil masyarakat pesisir tidak memiliki pilihan lain selain mengeksploitasi pasir sebagai mata pencaharian utama.

Hudiyanto (33), merupakan salah seorang warga Desa Sombano yang sangat tidak setuju dengan aktivitas penambangan pasir yang dilakukan penduduk setempat dan warga dari desa lain. Menurutnya, pengambilan pasir secara berlebihan  telah menyebabkan abrasi dan garis pantai kini telah mencapai  perumahan warga yang tinggal di pesisir.

“Dua tahun terakhir ini yang parah. Penambangan pasir dilakukan siang, sore dan malam,” ungkap Hudianto.

Terkait penambangan pasir di kawasan Cagar Biosfer Wakatobi, pihak pengelola Taman Nasional Wakatobi mengakui bahwa memang  masyarakat diberi ruang untuk melakukan penambangan pasir secara tradisional di area jalur masuk kapal.

Namun penambangan pasir tidak diperbolehkan menggunakan mesin penambangan pasir dengan kapasitas besar.

Pernyataan itu sesuai dengan dokumen yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah setempat, yaitu Surat Edaran Bupati Wakatobi tahun 2014 yang mengatur Penggunaan Pasir Kali Yang Didatangkan (Non Lokal) Untuk Kebutuhan Proyek Pemerintah dan Pengendalian Penggunaan Pasir Pantai (Lokal) Untuk Kebutuhan Masyarakat/Swasta.

“Pemanfaatan alur pelayaran adalah solusi jangka pendek, sambil mencari solusi untuk kepentingan kedua pihak tetap berjalan,” ujar Darman selaku Kepala Balai TN Wakatobi.

Darman juga mengaku pihaknya kesulitan melakukan pengawasan hingga ke pulau-pulau terluar Wakatobi.  Kabupaten Wakatobi sendiri merupakan kabupaten kepulauan dengan 142 pulau  yang tersebar di kawasan seluas 823 kilometer persegi. Sementara Taman Nasional Wakatobi mencakup 25 gugusan terumbu karang  sepanjang 600 kilometer.

Fasilitas transportasi laut  untuk pengawasan milik Balai Taman Nasional Wakatobi yang jumlahnya sangat terbatas tersebar di beberapa pulau, dan cuaca seringkali kurang bersahabat untuk memungkinkin mereka beroperasi.

“Kita dipengaruhi cuaca yang kadang ekstrim. Kecuali ada laporan dari masyarakat,” pungkas Darman.

Simak laporan Riza Salman selengkapnya di website https://www.ekuatorial.com/

Banner Image : Laporan sumber kondisi keanekaragaman sumberdaya penting perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Wakatobi

Populasi badak Sumatra saat ini diperkirakan kurang dari 100 ekor.  Kawasan Leuser Aceh, merupakan kantong populasi yang masih viabel, yang memungkinkan keberlanjutan reproduksi spesies yang sehat.  Sedangkan di Lampung, jumlah populasi maupun keragaman genetik sangat terbatas (terisolasi).

Hal ini diungkapkan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno dalam acara  Media Briefing Penerapan Teknologi Berbantu dalam Konservasi Badak Sumatra yang diselenggarakan  TFCA-Sumatera, Yayasan KEHATI bekerja sama dengan Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) secara virtual, (21/9)  dalam rangka memperingati hari Badak Sedunia 22 September 2021.

“Berbagai upaya kami lakukan untuk menyelamatkan dan melindungi badak dari ancaman kepunahan. Ada kerja-kerja yang terbuka dan surveillance. Pemerintah berharap pada penjagaan penuh kawasan  untuk melindungi populasi, survei trajectory dan pemanfaatan teknologi,” jelas Wiratno.

Direktur Program TFCA-Sumatera, Samedi, menambahkan,  penerapan teknologi diperlukan untuk membantu menyelamatkan satwa yang terancam punah sebagai bagian dari upaya perlindungan satwa. “Jangan sampai 25 tahun mendatang kita terpaksa mengumumkan kepunahan badak”, ujar Samedi yang juga mengingatkan kondisi ini dapat terjadi seperti  badak Sumatra di Malaysia yang dan dua tahun dinyatakan punah.

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena kemampuan satwa bercula ini untuk bereproduksi yang sangat terbatas dipengaruhi banyak faktor termasuk faktor intrinsik pada badak itu sendiri.

Pakar Teknologi Reproduksi Berbantu, Assisted Reproductive Technology (ART), Muhammad Agil menyebutkan, teknologi ini diperlukan untuk meningkatkan populasi satwa khususnya badak Sumatra dan mulai diaplikasikan di Indonesia sejak 2019 sebagai pelaksanaan mandat dokumen Rencana Aksi Darurat Sumatra.

“Bisa jadi kepunahan bukanlah akhir dari segalanya (extinction is not forever), karena teknologi ini memungkinkan untuk menyambung kesinambungan hidup populasi yang nyaris atau bahkan telah punah di alam, sepanjang kita masih punya stok plasma nutfah di dalam apa yang disebut bio-bank (cryo-preservation),” jelas staf pengajar Fakultas Kedokteran Hewan IPB University ini.

Menurut Agil, selama ini badak Sumatra sulit berkembang di alam karena populasi yang tersebar dalam kantong-kantong kecil bersifat non-viabel dan sangat terisolasi.   Jumlah yang sedikit dan kawasan habitat cukup luas menyebabkan badak di alam sulit untuk bertemu dan kawin (Allee effect).  Di seluruh dunia keberhasilan pengembangbiakan di lingkungan ex situ (captive) secara alami sangat lambat dan baru menghasilkan 5 anak badak selama 40 tahun.  

“Ini sangat mengkhawatirkan jika tidak dibarengi dengan penggunaan teknologi reproduksi. Selain itu, badak Sumatera juga mengalami masalah patologis dan penyakit (seperti adanya kista serta tumor pada rahim dan leher rahim badak betina, yang disebabkan oleh alee effect,” imbuhnya.”  

Sebelum badak di alam sama sekali musnah, Program darurat pencarian dan penyelamatan (search and rescue) badak pada populasi yang terisolasi dan tidak viable pun dilakukan dengan cara memindahkan satwa liar ini ke fasilitas pengembangbiakan seperti SRS.

Di pusat seperti ini, program ART dapat diaplikasikan untuk mengumpulkan materi genetik dan memastikan keragaman genetiknya (heterozygositas) dan dapat dipastikan tidak akan terjadi perkawinan antar kerabat.  Pengumpulan bahan genetik dilakukan dalam bentuk stok semen beku, embrio dan induced-pluripotent stem cell sebagai cadangan untuk menghasilkan anak-anak badak baru.  Aktivitas seperti ini telah masuk dalam peta jalan ART dan Bio-bank Badak Sumatra tahun 2021-2026 yang disusun KLHK.

Namun tentunya faktor etika tetap harus diperhatikan.  Tidak serta merta  kekayaan hayati dapat dimanipulasi dengan mengumpulkan materi genetik lalu dikembangbiakkan hingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan di alam.  Perlu dijaga keanekaragaman genetik agar dapat dipastikan keberlanjutan populasi badak yang sehat.

Tak ingin mengulangi sejarah Malaysia, sejumlah langkah preventif diambil Pemerintah antara lain dengan membangun suaka badak sebagai zona perlindungan menyeluruh (full protection zone).

“Seperti di Taman Nasional Gunung Leuser.  Saat ini ada satu fasilitas pengembangbiakan Badak Sumatra (Sumatran Rhino Sanctuary) di Taman Nasional Way Kambas yang dianggap cukup berhasil dalam mempertahankan dan menghasilkan anakan badak baru, walaupun dirasakan sangat lambat, hanya menghasilkan dua anakan dalam waktu lebih 10 tahun,” imbuh Samedi.  

Selain itu, konsorsium Badak Utara yang dipimpin oleh Forum Komunikasi Leuser tengah membangun fasilitas pengembangbiakan badak  di kawasan Leuser Timur, Aceh.  Pendanaan proyek ini berasal dari program TFCA-Sumatera yang merupakan program di bawah perjanjian bilateral pengalihan utang untuk lingkungan antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia untuk mendukung program konservasi di Indonesia khususnya spesies dan bentang alam penting di Sumatra.

Dedi Yansyah, koordinator konsorsium Badak Utara mengungkapan, saat ini proses pembangunan fasilitas pengembangbiakan badak (SRS) masuk tahap  studi kelayakan berikut kajian zoonosis-nya.  Fasilitas ini diharapkan dapat rampung pada akhir Desember 2021.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Wali Nanggroe Aceh, Pangdam dan unsur pemerintah Aceh Timur mendukung proyek ini.  Bupati Aceh Timur  berkomitmen  mengalokasikan kawasan seluas 7.302 Ha di Alue Timur, Leuser untuk konservasi badak di Aceh.  

“Kunci konsep pembangunan SRS adalah pelibatan masyarakat mengelola dan menjaga kelestarian badak secara berkelanjutan”, harap Dedi.

Indra Eksploitasia, Direktur KKH KLHK menambahkan, kebijakan pemerintah dalam mengembangkan suaka dan ART adalah program pengembangbiakan di dalam lingkungan terkontrol yang terprogram dan terkoneksi dengan program konservasi in situ.  Pemerintah menyebutnya program “ex-situ linked to in-situ conservation”. Jika pembiakan ini berhasil, anakan badak maupun satwa liar lainnya akan dikembalikan ke alam sehingga semua pihak harus menjamin perlindungan terhadap habitatnya sehingga aman  pada saat dilepasliarkan kembali.

Banner Image : Salah satu badak Sumatera yang ada di Suaka Rhino Sumatera, Taman Nasional Way Kambas. Foto diambil dari website http://tfcasumatera.org/masih-mungkinkah-menyelamatkan-badak-sumatera/

Selain memiliki manfaat ekologi, mangrove juga dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan. Oleh masyarakat Tidore Kepulauan, tanaman ini telah dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan tradisional secara turun-temurun.

Deretan perahu ketinting mengapung di muara sungai di Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Kamis, 29 Juli 2021. Perahu nelayan ini dalam kondisi tertambat. Sekitar 700 meter ke arah Selatan, berdiri delapan unit rumah warga dalam kondisi tidak terawat. Sebagian masih berdiri kokoh dan sisanya sudah rata dengan tanah.

Menurut Kepala Desa Toseho, Taufik Khalil, ke delapan rumah warga Desa Toseho ini ditinggal kosong karena sering dihantam banjir rob setiap tahunnya. Warga desa pesisir yang dikenal sebagai kampung tua Toseho tersebut terpaksa pindah sejauh 2 kilometer dari pantai.

“Migrasinya penduduk ini dimulai sejak tahun 1997. Kemudian pada 2001, banjir rob terparah terjadi lagi dan membuat kurang lebih 400 jiwa lebih memilih mengungsi. Hingga sekarang, kurang lebih 900 jiwa sudah keluar dan pindah ke kampung baru Toseho,” kata lelaki 29 tahun itu.

Letak kampung tua Toseho berhadapan langsung dengan laut dan membelakangi hamparan Hutan Mangrove yang berada di pesisir kecamatan setempat.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, luas tutupan Hutan Mangrove Indonesia pada 2020 mencapai 3.490.000 hektare atau 21 persen dari total luas tutupan hutan mangrove di dunia. Dari luas ini, sebanyak 2.673.548 ha dalam kondisi baik dan 637.624 ha lainnya dalam kondisi kritis.

Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah atau Bapelitbangda Kota Tidore Kepulauan mencatat, luas Hutan Mangrove di Tidore Kepulauan sebesar 1.729 ha atau 0,0495 persen dari luas mangrove nasional. Luasan tersebut tersebar di tujuh pulau, yaitu Pulau Tidore seluas 14,18 ha, Pulau Maitara 4,51 ha, Pulau Mare 11,88 ha, Pulau Woda 47,56 ha, Pulau Raja 15,92 ha, dan Pulau Guratu 37,43 ha. Sisanya di wilayah Halmahera bagian Tengah sebesar 1.597,52 ha.

aufik bilang, hutan mangrove di desanya memiliki peranan yang sangat penting. Karena menjadi tempat hidup dan berkembangnya siput popaco yang dapat dijadikan lauk untuk konsumsi harian dan sumber pendapatan masyarakat.

“Karena ada orang dari desa lain selalu datang mencari bia (siput) popaco di sini (Desa Toseho),” katanya.

Disamping itu, lanjut Taufik, tanaman mangrove juga dimanfaatkan sebagai keperluan makanan ternak kambing dan bahan pengobatan tradisional.

Ramli Abdullah, biang (tetua) Desa Toseho mengaku, selalu mengambil tanaman mangrove di sekitar Kampung Tua Toseho untuk keperluan pembuatan obat. Karena disitu terdapat berbagai jenis tanaman mangrove yang telah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional secara turun-temurun, ujar perempuan 60 tahun yang memperoleh pengetahuan pengobatan itu dari orang tuanya.

“Dari kecil saya sudah lihat papa (ayah) menggunakan mangrove untuk pengobatan, selain itu nenek saya juga seorang biang desa yang selalu melakukannya,” tutur perempuan yang akrab disapa Mama Li ini, ketika disambangi di rumahnya, Kamis, 29 Juli 2021.

Ia menceritakan, selama ini mangrove digunakan sebagai bahan obat untuk beberapa penyakit, di antaranya sakit perut, keseleo, mengembalikan fungsi indera pengecap, dan membersihkan darah nifas selesai bersalin.

Simak laporan Apriyanto Latukau di website ekuatorial.com

Banner Image : Hutan Mangrove Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tampak pada Kamis, 29 Juli 2021. Foto : Apriyanto Latukau/Kieraha

Keberagaman budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan di Indonesia terbingkai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat adat menjadi salah satu elemen kemajemukan Nusantara. Sekitar 70 juta masyarakat adat, yang terbagi dalam 2.371 komunitas adat, tersebar di 31 provinsi Tanah Air.

Persebaran Masyarakat Adat di Indonesia. Infografis : AMAN

Namun, masyarakat adat belum sepenuhnya mendapat jaminan perlindungan hak untuk hidup dan mengelola penghidupannya. Praktik perampasan lahan masyarakat adat untuk kepentingan tambang dan perkebunan terus terjadi. Masyarakat adat yang mencoba untuk mempertahankan lahannya malah dikriminalisasi. Tak cukup di situ, mereka juga kerap dikambinghitamkan karena dituding melakukan pembakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Menurut data dari IPB University, setidaknya terdapat 17,4 juta hektar penguasaan tanah oleh korporasi berada dalam kawasan hutan pada 2017. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat, luasan konsesi tambang hingga 2019 mencapai 19.224.576 hektar. Sebanyak 77 persen dari luasan tersebut adalah konsesi ilegal.

Kondisi itu diperburuk dengan minimnya pengakuan hak teritorial masyarakat adat. Menurut AMAN, hanya 109 produk hukum daerah yang telah menerbitkan peraturan daerah terkait pengakuan masyarakat adat sejak 7 tahun terakhir. Sampai saat ini, pemerintah pusat seakan bergeming mengakui hak, identitas, maupun ruang hidup masyarakat adat. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat pun belum juga terwujud.  

Untuk mengulik jalan terjal memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, The Society of Environmental Journalist (SIEJ) melakukan wawancara dengan Sumarni Laman pada Selasa 3 Agustus 2021. Perempuan asli suku Dayak ini dikenal aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang kerap dilanggar atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, sosok anak muda ini juga bergabung komunitas Ranu Welum http://www.ranuwelum.org/#homey yang bergerak memadamkan api saat bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Palangka Raya.

Sumarni Laman, perempuan asli Suku Dayak yang aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Foto: istimewa

Sebagai perempuan Dayak, bagaimana Anda memaknai peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional?

Maknanya dalam, ini momentum pengakuan dunia. Saya berharap ini menjadi momen refleksi bagaimana negara memperlakukan masyarakat adat. Saya juga memaknainya sebagai momen kita berjuang mendapat pengakuan hak, identitas, sekaligus melestarikan budaya kita.

Bagaimana masyarakat adat memaknai hidup dengan alam dan hutan?

Hampir di semua daerah, masyarakat adat memiliki penghidupan dengan alam. Bagi kami, alam adalah tempat yang menyediakan makanan, air, bahkan sumber penghidupan. Ada timbal balik antara kami dan alam. Kami hidup berdampingan dengan alam, artinya kami mengambil secukupnya apa yang alam sediakan, lalu kami merawatnya kembali.

Bisa diceritakan bagaimana kondisi masyarakat adat di Kalimantan saat ini?

Tidak bisa digeneralisasi. Di Indonesia ada ratusan suku, substratnya saja ada 400. Sementara suku besarnya ada tujuh. Pada era Soekarno, Soeharto hingga Jokowi, di Kalimantan terdapat banyak izin perusahaan yang diberikan untuk konsesi pengelolaan. Sebagian perusahaan merambah hutan yang menjadi bagian kepemilikan masyarakat adat. Hal itu memicu konflik yang membuat kami mendapat penindasan.

Kami bertanya-tanya, kenapa pemerintah dengan mudahnya memberikan tanah kepada perusahaan? Padahal tanah tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat adat. Sebelum Indonesia merdeka, orang pertama yang tinggal di pedalaman adalah masyarakat adat. Semestinya kami punya hak dan kebebasan untuk mengelola sekaligus menjaga ekosistem alam.

Ketika perusahaan masuk territorial yang menjadi wilayah masyarakat adat, kemudian diprivatisasi, dikomersialisasi, dan komodifikasi. Banyak stakeholder berkepentingan di wilayah masyarakat adat karena jadi sumber uang.  Saya contohkan, di wilayah Barito saja ada 100 tambang batu bara. Masyarakat diambil tanahnya, mereka kehilangan penghasilan, dan hutan yang merupakan sumber penghidupan dirampas. Hak masyarakat adat hilang.

Upaya yang sudah dilakukan untuk menjaga hutan dari perampasan?

Banyak yang sudah dilakukan. Kami melakukan protes ke pemerintah. Kami melakukan advokasi di lingkaran masyarakat adat. Kami memberikan edukasi kepada masyarakat adat untuk mempelajari kembali fungsi hutan untuk mereka. Masih banyak yang belum sadar bahwa hutan kami dijajah.

Kami juga melakukan dialog dengan DPRD, gubernur, hingga advokasi ke tingkat internasional dan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Kami memperjuangkan teritorial kami. Ketika itu diakui, maka hutan sebagai ruang hidup kami juga mendapatkan pengakuan. Jadi orang luar tak bisa lagi mengklaim wilayah masyarakat adat.

Apa saja tantangan masyarakat adat untuk bertahan hidup saat menyempitnya ruang hidup?

Menyempitnya ruang hidup itu tantangan. Hutan itu buat masyarakat tempat mereka hidup. Ketika hutan diambil, maka sudah jelas hutan akan hilang. Sementara kita tahu, di desa lapangan pekerjaan susah, masyarakat yang cari buah, rotan, karet tidak lagi mudah mendapatkan akses. Itu salah satu yang mencekik masyarakat adat di daerah. Selain itu kebijakan yang top bottom approach, dengan membuat peraturan seenaknya tanpa mempedulikan masyarakat adat. Dari itu, satu satunya harapan adalah hutan.

Tantangan lain adalah ketika kami dijadikan kambing hitam karena dituding membakar lahan. Padahal kami sejak dulu membuka lahan dengan cara membakar. Tentu saja pembakaran yang kami lakukan berbeda, kami punya langkah, ada batasan, dan aturan dalam membakar lahan untuk kebutuhan pertanian. Tanpa adanya lahan pertanian, kami tidak bisa menanam sayur. Lalu dari mana kami bisa makan? Pertanian bagi masyarakat adat merupakan hal yang esensial.

Selain itu, apalagi tantangan yang dihadapi?

Kami pernah mendapat stereotipe. Dulu, kalau punya nama orang Dayak pasti susah mendapatkan pekerjaan. Bahkan, media nasional kerap membuat stereotipe dengan membangun image aneh tentang masyarakat Dayak. Saya dulu sering diperlakukan seperti itu saat berkunjung ke kota. Kami juga mendapatkan perlakuan rasisme. Masyarakat Papua juga sering mendapatkan itu.

Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja. Ini merupakan perubahan pola pikir. Diskriminasi masyarakat adat juga masih sering terjadi. Di Mentawai, masyarakat adat menggunakan tato sebagai identitas. Namun, ketika mereka mencoba untuk mendaftar sebagai calon polisi atau bersekolah, ada aturan tak boleh bertato. Ketika punya tato, maka tidak akan bisa sekolah. Maka dari itu dibutuhkan pengakuan masyarakat adat dari aspek budaya maupun hak-hak lain.

Bagaimana negara dapat memberikan jaminan perlindungan dan hak-hak masyarakat adat yang mayoritas tidak memiliki dokumen administratif, seperti KTP, sertifikat tanah, dan hal lainnya?

Membuat KTP kan harus ada surat lahir. Lalu ada kolom agama di dalamnya. Selain itu untuk membuat KTP harus punya akta lahir sedangkan di masyarakat ada banyak orang terdahulu tidak punya akta kelahiran. Orang tua tidak punya buku nikah. Tidak mungkin kan ada KTP saat lahir. Jadi untuk membuat KTP ketika tak ada buku nikah maupun akta kelahiran akan kesulitan mendapatkan KTP.

Pandemi Covid-19 merupakan hal baru yang dialami oleh masyarakat Indonesia, termasuk juga masyarakat adat. Bisa dijelaskan bagaimana masyarakat adat bertahan hidup di tengah pandemi?

Kami bisa bertahan hidup saat pandemi.  Ketika lockdown diterapkan di daerah-daerah, orang kota heboh karena khawatir nggak bisa punya aktivitas. Untuk masyarakat adat, saat penutupan, oke saja. Kami masih bisa mencari makan di hutan.

Ada kesulitan selama bertahan hidup di tengah pagebluk?

Beberapa daerah jelas ada. Ketika hendak pergi ke hutan, terkadang aksesnya dilarang. Akibatnya, masyarakat adat susah makan. Masih banyak masyarakat adat yang dibatasi untuk pergi ke hutan.

Bicara soal penghidupan. Tidak sedikit lahan masyarakat adat dirampas untuk perkebunan. Bagaimana tanggapan Anda?

Itu harus dilawan, saya tidak pernah menolak pembangunan ekonomi, namun segala sesuatu yang dilakukan harus dengan cara tidak menindas hak asasi manusia. Tidak dibenarkan melakukan itu demi pertumbuhan ekonomi. Hak kami dirampas agar pemilik modal mendapatkan cuan. Kami tidak bisa diam diri. Itu harus dilawan.

Maksudnya disiksa?

Hal itu terjadi pada kasus masyarakat adat Kinipan. Di Papua juga banyak kejadian seperti itu. Saya juga memantau bagaimana kasus di Gunung Karito, Barito. Banyak lagi kejadian penyiksaan dan penindasan yang tak muncul di pemberitaan.

Bentuknya seperti apa?

Dibunuh, ada dipenjarakan, dikriminalisasi. Ada juga yang disiksa dan ditangkap. Masih banyak lagi peristiwa lain yang terjadi.

Anda juga terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Bagaimana awal mula Anda terlibat dalam kegiatan tersebut?

Saya sudah ikut memadamkan api sejak umur 6 tahun. Di tempat saya tinggal, Palangka Raya, sering dilanda kebakaran. Satu sisi, saat itu tak banyak tetangga karena hanya ada beberapa rumah saja. Mau tidak mau harus memadamkan api sendiri. Saya mulai ikut Gerakan pemadaman di Youth Act Kalimantan. Saya menjadi koordinator organisasi itu, anggotanya kebanyakan anak muda yang mau terlibat langsung. Pada 2019 lalu, terjadi kebakaran hebat selama enam bulan. Kami mulai melakukan kerja sama dengan tim pemadam kebakaran lokal, kami mencoba untuk menarik selang dan angkat mesin. Dari sana kami terlatih.

Kalau masyarakat adat, bagaimana cara mereka mitigasi kebakaran?

Buat sekat kanal kecil yang mengelilingi lahan. Saat membakar lahan pertanian, masyarakat adat membuat kanal yang difungsikan agar api tidak menyebar. Kanal tersebut diisi air, lalu lahan gambutnya dibasahi. Saat ada api, masyarakat adat akan memukul api tersebut dengan menggunakan ranting atau langsung menyiramnya dengan air yang ada di sekat kanal.

Apa yang membuat Anda tertarik untuk melakukan penanganan (Karhutla)?

Perempuan berjuang karena ingin melindungi. Saya tersentuh ketika karhutla terjadi, ada nenek mencuci masker bedah satu bulan sekali. Dia tidak tahu bahwa masker itu satu kali pakai. Kalau pun membeli, harganya mahal. Selain itu saya tersentuh dengan seorang bayi usia 3 bulan, yang baru lahir sudah menghirup asap. Ada juga peristiwa bapak-bapak kehilangan lahan kebun yang dia tanam dalam sekejap. Padahal kebun itu ditanam sudah bertahun-tahun. Hal itu yang membuat saya terdorong untuk terlibat dalam penanganan karhutla. Saya seperti merasa ada ikatan emosional dengan tanah. Masyarakat adat itu memiliki ikatan emosi dengan tanah dan teritorialnya.

Selain terjun langsung memadamkan api di lahan, apa saja aktivitas lain Anda untuk atasi karhutla?

Saya bergabung dengan organisasi Ranu Welum, organisasi anak muda masyarakat adat. Mereka punya gerakan dan film festival tentang isu kebakaran dan bagi-bagi masker. Kami juga melakukan kampanye bahaya p.m 25. Masih banyak yang belum aware tentang partikel tersebut. Kami juga membuka sekolah rumah aman asap dan menggunakan sosial media untuk kampanye karhutla.

Sebagai anak muda, apa yang bisa disampaikan anak-anak muda di Indonesia dalam melihat masyarakat adat, ruang, hidup, dan karhutla?

Pada 20-30 tahun ke depan, kita akan alami krisis iklim besar.Tahun ini saja ada ribuan bencana alam hidrologi terjadi. Semua itu karena perubahan iklim dan akibat deforestasi hutan. World Bank menyatakan sebanyak 80 persen biodiversitas ada di kawasan masyarakat adat. Saya pikir dengan kearifan lokal dan pengelolaan tradisional, kita akan mampu melindungi keanekaragaman itu. Menjaga hutan merupakan solusi mengatasi krisis iklim.

Bagaimana mengajak anak muda untuk memperhatikan isu masyarakat adat dan karhutla?

Harus tahu apa manfaatnya memperjuangkan masyarakat adat. Seseorang yang merasa tak menyukai hal tersebut tentu saja sulit untuk turun tangan. Ketika sudah terbentuk rasa suka itu, maka selanjutnya melakukan advokasi dan edukasi dengan memberikan pemahaman tentang masyarakat adat serta kebakaran hutan dan lahan.  

Anda mengatakan akan terus berjuang, sampai kapan itu dilakukan?

Di dunia ini banyak hal yang harus diperjuangkan, meski saya tahu perlahan mulai berguguran. Perjuangan untuk melindungi masyarakat adat bukan jalan yang dipilih banyak orang. Ketika punya panggilan, maka itu akan membuatmu terus berjuang. 

Kunjungi Masyarakat Adat di Indonesia di https://www.aman.or.id/

Banne Image : Sumarni Laman (23) ikut terjun menjadi relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengan. Foto: dokumentasi pribadi/Sumarni Laman

Laporan terbaru berjudul Do Not Revive Coal, yang diterbitkan lembaga Think Tank Carbon Tracker Initiative menyebutkan, Indonesia dan empat negara lainnya menjadi ancaman gagalnya Perjanjian Paris (Paris Agreement) untuk menjaga kenaikan temperatur global abad ini di bawah 2 derajat Celcius dan mendorong upaya membatasi kenaikan suhu kurang dari  1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri.

Selain Indonesia, ancaman tidak tercapainya target Perjanjian Paris ini berasal dari Jepang, Indonesia, India, Vietnam, dan Tiongkok.

Dalam laporan tersebut, alasan utama ancaman gagalnya Perjanjian Paris adalah persoalan rancangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dimana kelima negara ini berencana membangun 600 PLTU batu bara baru dengan total kapsitas melebihi 300 gigawatt (GW). Atau sekitar 80 persen dari porsi batu bara baru global.

Indonesia sendiri masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan penggunaan PLTU batu bara ini. Di mana kapasitasnya mencapai 45 GW dan 24 GW pembakit baru sudah direncanakan untuk dibangun.

Kelima negara ini mengoperasikan 3/4 PLTU yang ada di seluruh dunia. Sebanyak 55 persen adalah negara Tiongkok dan 12 persen adalah India. Sekitar 27 persen kapasistas PLTU batu bara global tidak dapat menghasilkan keuntungan, dan 30 persen hampir mencapai titik breakeven.

Temuan fakta berdarkan laporan Do Not Revive Coal tersebut, di masa depan biaya operasi PLTU dinilai akan lebih mahal dibandingkan dengan energi bersih terbarukan.

Head of Power and Utilities Carbon Tracker, Catharina Hillenbrand Von Der Neyen dalam keterangan tertulisnya melalui Yayasan Indonensia Cerah mengatakan, laporan itu mengungkapkan 92 persen proyek PLTU baru yang direncanakan secara ekonomis tidak menguntungkan. Selain itu, dana perkiraan investasi pembangunannya mencapai 150 triliun US Dollar bakal terbuang sia-sia walaupun dalam keadaan business as usual (BAU).

“Investor seharusnya menjauhi pembiayaan proyek baru, karena dari awal terproyeksi akan menghasilkan negative return,” kata dia, Rabu (30/6/2021) seperti ditulis Ellyvon Pranita dari Kompas.com.

Sektor energi sendiri memiliki target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton di tahun 2030 mendatang.  Penambahan PLTU batubara ini akan berpotensi mengunci emisi gas rumah kaca selama 40 tahun mendatang, sebab masa operasional PLTU ini berlangsung selama itu.

Adila Isfandiari, selaku Peneliti Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, dalam pemberitaan Kompas.com (30/3/2020) mengatakan, penambahan PLTU batubara ini sangat bertolak belakang dengan komitmen penanggulangan krisis iklim. 

“Jadi sebenarnya tren global sedang berupaya mengurangi jumlah PLTU baru dan mengembangkan energi terbarukan. Kita justru sebaliknya,” kata Adila Isfandiari.

Energi terbarukan ditargetkan akan mengalahkan seluruh tambang baru yang ada pada tahun 2024. PT Pembangkit Listrik Negara (PLN Persero) sendiri masuk ke dalam daftar perusahaan dengan aset yang terancam menjadi aset terlantar dalam skema B2DS (Below 2 Degrees).  Dari 22,529 MW kapasitas, PLN berisiko kehilangan 15,41 miliar USD miliar dari asset terbengkalai dengan patokan B2DS.

Pada tahun 2024, biaya Energi Terbarukan (ET) akan lebih murah dibandingkan pembangkit batu bara di seluruh dunia. Sedangkan, pada tahun 2026, pengoperasian PLTU batu bara yang ada 100 persen lebih mahal dibandingkan pengoperasian ET.

Dengan adanya kompetisi dari ET dan regulasi yang semakin ketat, maka diproyeksikan PLTU batu bara akan semakin tidak menguntungkan.

Jika target Perjanjian Paris tercapai, sekitar  220 triliun US Dollar PLTU batu bara global yang sudah beroperasi beresiko menjadi aset terbengkalai (stranded assets). Sekitar 80 persen PLTU batu bara global yang sudah beroperasi dapat digantikan oleh pembangkit Energi Terbarukan yang lebih hemat biaya.

Dampak buruk PLTU Batubara PLTU batu bara yang tersebar dan beroperasi di Indonesia, melepaskan jutaan ton polusi setiap tahunnya. Dari waktu ke waktu PLTU-PLTU tersebut diyakini mengotori udara yang kita hirup dengan polutan beracun. Adapun, polutan yang dihasilkan bisa berupa merkuri, timbal, arsenik, kadmium dan partikel halus namun beracun, yang telah menyusup ke dalam paru-paru kita. Oleh karena itu, polusi udara atau polutan ini dianggap sebagai pembunuh senyap yang menyebabkan 3 juta kematian dini di seluruh dunia.

Tidak hanya itu, penyakit yang bisa terdampak dari polutan beracun akibat operasi PLTU batu bara ini seperti risiko kanker paru-paru, stroke, jantung dan penyakit pernapasan. Bahkan, tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan manusia saja, sektor lainnya yang dirugikan selain kesehatan adalah pertanian, perikanan, lingkungan dan perekonomian masyarakat.

Artikel ini bersumber dari Kompas.com dengan judul “Indonesia dan 4 Negara Lainnya Jadi Ancaman Gagalnya Perjanjian Paris, Kok Bisa?”

Banner Image : diambil dari situs greenpeace.org