Populasi badak Sumatra saat ini diperkirakan kurang dari 100 ekor.  Kawasan Leuser Aceh, merupakan kantong populasi yang masih viabel, yang memungkinkan keberlanjutan reproduksi spesies yang sehat.  Sedangkan di Lampung, jumlah populasi maupun keragaman genetik sangat terbatas (terisolasi).

Hal ini diungkapkan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno dalam acara  Media Briefing Penerapan Teknologi Berbantu dalam Konservasi Badak Sumatra yang diselenggarakan  TFCA-Sumatera, Yayasan KEHATI bekerja sama dengan Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) secara virtual, (21/9)  dalam rangka memperingati hari Badak Sedunia 22 September 2021.

“Berbagai upaya kami lakukan untuk menyelamatkan dan melindungi badak dari ancaman kepunahan. Ada kerja-kerja yang terbuka dan surveillance. Pemerintah berharap pada penjagaan penuh kawasan  untuk melindungi populasi, survei trajectory dan pemanfaatan teknologi,” jelas Wiratno.

Direktur Program TFCA-Sumatera, Samedi, menambahkan,  penerapan teknologi diperlukan untuk membantu menyelamatkan satwa yang terancam punah sebagai bagian dari upaya perlindungan satwa. “Jangan sampai 25 tahun mendatang kita terpaksa mengumumkan kepunahan badak”, ujar Samedi yang juga mengingatkan kondisi ini dapat terjadi seperti  badak Sumatra di Malaysia yang dan dua tahun dinyatakan punah.

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena kemampuan satwa bercula ini untuk bereproduksi yang sangat terbatas dipengaruhi banyak faktor termasuk faktor intrinsik pada badak itu sendiri.

Pakar Teknologi Reproduksi Berbantu, Assisted Reproductive Technology (ART), Muhammad Agil menyebutkan, teknologi ini diperlukan untuk meningkatkan populasi satwa khususnya badak Sumatra dan mulai diaplikasikan di Indonesia sejak 2019 sebagai pelaksanaan mandat dokumen Rencana Aksi Darurat Sumatra.

“Bisa jadi kepunahan bukanlah akhir dari segalanya (extinction is not forever), karena teknologi ini memungkinkan untuk menyambung kesinambungan hidup populasi yang nyaris atau bahkan telah punah di alam, sepanjang kita masih punya stok plasma nutfah di dalam apa yang disebut bio-bank (cryo-preservation),” jelas staf pengajar Fakultas Kedokteran Hewan IPB University ini.

Menurut Agil, selama ini badak Sumatra sulit berkembang di alam karena populasi yang tersebar dalam kantong-kantong kecil bersifat non-viabel dan sangat terisolasi.   Jumlah yang sedikit dan kawasan habitat cukup luas menyebabkan badak di alam sulit untuk bertemu dan kawin (Allee effect).  Di seluruh dunia keberhasilan pengembangbiakan di lingkungan ex situ (captive) secara alami sangat lambat dan baru menghasilkan 5 anak badak selama 40 tahun.  

“Ini sangat mengkhawatirkan jika tidak dibarengi dengan penggunaan teknologi reproduksi. Selain itu, badak Sumatera juga mengalami masalah patologis dan penyakit (seperti adanya kista serta tumor pada rahim dan leher rahim badak betina, yang disebabkan oleh alee effect,” imbuhnya.”  

Sebelum badak di alam sama sekali musnah, Program darurat pencarian dan penyelamatan (search and rescue) badak pada populasi yang terisolasi dan tidak viable pun dilakukan dengan cara memindahkan satwa liar ini ke fasilitas pengembangbiakan seperti SRS.

Di pusat seperti ini, program ART dapat diaplikasikan untuk mengumpulkan materi genetik dan memastikan keragaman genetiknya (heterozygositas) dan dapat dipastikan tidak akan terjadi perkawinan antar kerabat.  Pengumpulan bahan genetik dilakukan dalam bentuk stok semen beku, embrio dan induced-pluripotent stem cell sebagai cadangan untuk menghasilkan anak-anak badak baru.  Aktivitas seperti ini telah masuk dalam peta jalan ART dan Bio-bank Badak Sumatra tahun 2021-2026 yang disusun KLHK.

Namun tentunya faktor etika tetap harus diperhatikan.  Tidak serta merta  kekayaan hayati dapat dimanipulasi dengan mengumpulkan materi genetik lalu dikembangbiakkan hingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan di alam.  Perlu dijaga keanekaragaman genetik agar dapat dipastikan keberlanjutan populasi badak yang sehat.

Tak ingin mengulangi sejarah Malaysia, sejumlah langkah preventif diambil Pemerintah antara lain dengan membangun suaka badak sebagai zona perlindungan menyeluruh (full protection zone).

“Seperti di Taman Nasional Gunung Leuser.  Saat ini ada satu fasilitas pengembangbiakan Badak Sumatra (Sumatran Rhino Sanctuary) di Taman Nasional Way Kambas yang dianggap cukup berhasil dalam mempertahankan dan menghasilkan anakan badak baru, walaupun dirasakan sangat lambat, hanya menghasilkan dua anakan dalam waktu lebih 10 tahun,” imbuh Samedi.  

Selain itu, konsorsium Badak Utara yang dipimpin oleh Forum Komunikasi Leuser tengah membangun fasilitas pengembangbiakan badak  di kawasan Leuser Timur, Aceh.  Pendanaan proyek ini berasal dari program TFCA-Sumatera yang merupakan program di bawah perjanjian bilateral pengalihan utang untuk lingkungan antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia untuk mendukung program konservasi di Indonesia khususnya spesies dan bentang alam penting di Sumatra.

Dedi Yansyah, koordinator konsorsium Badak Utara mengungkapan, saat ini proses pembangunan fasilitas pengembangbiakan badak (SRS) masuk tahap  studi kelayakan berikut kajian zoonosis-nya.  Fasilitas ini diharapkan dapat rampung pada akhir Desember 2021.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Wali Nanggroe Aceh, Pangdam dan unsur pemerintah Aceh Timur mendukung proyek ini.  Bupati Aceh Timur  berkomitmen  mengalokasikan kawasan seluas 7.302 Ha di Alue Timur, Leuser untuk konservasi badak di Aceh.  

“Kunci konsep pembangunan SRS adalah pelibatan masyarakat mengelola dan menjaga kelestarian badak secara berkelanjutan”, harap Dedi.

Indra Eksploitasia, Direktur KKH KLHK menambahkan, kebijakan pemerintah dalam mengembangkan suaka dan ART adalah program pengembangbiakan di dalam lingkungan terkontrol yang terprogram dan terkoneksi dengan program konservasi in situ.  Pemerintah menyebutnya program “ex-situ linked to in-situ conservation”. Jika pembiakan ini berhasil, anakan badak maupun satwa liar lainnya akan dikembalikan ke alam sehingga semua pihak harus menjamin perlindungan terhadap habitatnya sehingga aman  pada saat dilepasliarkan kembali.

Banner Image : Salah satu badak Sumatera yang ada di Suaka Rhino Sumatera, Taman Nasional Way Kambas. Foto diambil dari website http://tfcasumatera.org/masih-mungkinkah-menyelamatkan-badak-sumatera/

Selain memiliki manfaat ekologi, mangrove juga dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan. Oleh masyarakat Tidore Kepulauan, tanaman ini telah dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan tradisional secara turun-temurun.

Deretan perahu ketinting mengapung di muara sungai di Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Kamis, 29 Juli 2021. Perahu nelayan ini dalam kondisi tertambat. Sekitar 700 meter ke arah Selatan, berdiri delapan unit rumah warga dalam kondisi tidak terawat. Sebagian masih berdiri kokoh dan sisanya sudah rata dengan tanah.

Menurut Kepala Desa Toseho, Taufik Khalil, ke delapan rumah warga Desa Toseho ini ditinggal kosong karena sering dihantam banjir rob setiap tahunnya. Warga desa pesisir yang dikenal sebagai kampung tua Toseho tersebut terpaksa pindah sejauh 2 kilometer dari pantai.

“Migrasinya penduduk ini dimulai sejak tahun 1997. Kemudian pada 2001, banjir rob terparah terjadi lagi dan membuat kurang lebih 400 jiwa lebih memilih mengungsi. Hingga sekarang, kurang lebih 900 jiwa sudah keluar dan pindah ke kampung baru Toseho,” kata lelaki 29 tahun itu.

Letak kampung tua Toseho berhadapan langsung dengan laut dan membelakangi hamparan Hutan Mangrove yang berada di pesisir kecamatan setempat.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, luas tutupan Hutan Mangrove Indonesia pada 2020 mencapai 3.490.000 hektare atau 21 persen dari total luas tutupan hutan mangrove di dunia. Dari luas ini, sebanyak 2.673.548 ha dalam kondisi baik dan 637.624 ha lainnya dalam kondisi kritis.

Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah atau Bapelitbangda Kota Tidore Kepulauan mencatat, luas Hutan Mangrove di Tidore Kepulauan sebesar 1.729 ha atau 0,0495 persen dari luas mangrove nasional. Luasan tersebut tersebar di tujuh pulau, yaitu Pulau Tidore seluas 14,18 ha, Pulau Maitara 4,51 ha, Pulau Mare 11,88 ha, Pulau Woda 47,56 ha, Pulau Raja 15,92 ha, dan Pulau Guratu 37,43 ha. Sisanya di wilayah Halmahera bagian Tengah sebesar 1.597,52 ha.

aufik bilang, hutan mangrove di desanya memiliki peranan yang sangat penting. Karena menjadi tempat hidup dan berkembangnya siput popaco yang dapat dijadikan lauk untuk konsumsi harian dan sumber pendapatan masyarakat.

“Karena ada orang dari desa lain selalu datang mencari bia (siput) popaco di sini (Desa Toseho),” katanya.

Disamping itu, lanjut Taufik, tanaman mangrove juga dimanfaatkan sebagai keperluan makanan ternak kambing dan bahan pengobatan tradisional.

Ramli Abdullah, biang (tetua) Desa Toseho mengaku, selalu mengambil tanaman mangrove di sekitar Kampung Tua Toseho untuk keperluan pembuatan obat. Karena disitu terdapat berbagai jenis tanaman mangrove yang telah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional secara turun-temurun, ujar perempuan 60 tahun yang memperoleh pengetahuan pengobatan itu dari orang tuanya.

“Dari kecil saya sudah lihat papa (ayah) menggunakan mangrove untuk pengobatan, selain itu nenek saya juga seorang biang desa yang selalu melakukannya,” tutur perempuan yang akrab disapa Mama Li ini, ketika disambangi di rumahnya, Kamis, 29 Juli 2021.

Ia menceritakan, selama ini mangrove digunakan sebagai bahan obat untuk beberapa penyakit, di antaranya sakit perut, keseleo, mengembalikan fungsi indera pengecap, dan membersihkan darah nifas selesai bersalin.

Simak laporan Apriyanto Latukau di website ekuatorial.com

Banner Image : Hutan Mangrove Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tampak pada Kamis, 29 Juli 2021. Foto : Apriyanto Latukau/Kieraha

Keberagaman budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan di Indonesia terbingkai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat adat menjadi salah satu elemen kemajemukan Nusantara. Sekitar 70 juta masyarakat adat, yang terbagi dalam 2.371 komunitas adat, tersebar di 31 provinsi Tanah Air.

Persebaran Masyarakat Adat di Indonesia. Infografis : AMAN

Namun, masyarakat adat belum sepenuhnya mendapat jaminan perlindungan hak untuk hidup dan mengelola penghidupannya. Praktik perampasan lahan masyarakat adat untuk kepentingan tambang dan perkebunan terus terjadi. Masyarakat adat yang mencoba untuk mempertahankan lahannya malah dikriminalisasi. Tak cukup di situ, mereka juga kerap dikambinghitamkan karena dituding melakukan pembakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Menurut data dari IPB University, setidaknya terdapat 17,4 juta hektar penguasaan tanah oleh korporasi berada dalam kawasan hutan pada 2017. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat, luasan konsesi tambang hingga 2019 mencapai 19.224.576 hektar. Sebanyak 77 persen dari luasan tersebut adalah konsesi ilegal.

Kondisi itu diperburuk dengan minimnya pengakuan hak teritorial masyarakat adat. Menurut AMAN, hanya 109 produk hukum daerah yang telah menerbitkan peraturan daerah terkait pengakuan masyarakat adat sejak 7 tahun terakhir. Sampai saat ini, pemerintah pusat seakan bergeming mengakui hak, identitas, maupun ruang hidup masyarakat adat. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat pun belum juga terwujud.  

Untuk mengulik jalan terjal memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, The Society of Environmental Journalist (SIEJ) melakukan wawancara dengan Sumarni Laman pada Selasa 3 Agustus 2021. Perempuan asli suku Dayak ini dikenal aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang kerap dilanggar atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, sosok anak muda ini juga bergabung komunitas Ranu Welum http://www.ranuwelum.org/#homey yang bergerak memadamkan api saat bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Palangka Raya.

Sumarni Laman, perempuan asli Suku Dayak yang aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Foto: istimewa

Sebagai perempuan Dayak, bagaimana Anda memaknai peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional?

Maknanya dalam, ini momentum pengakuan dunia. Saya berharap ini menjadi momen refleksi bagaimana negara memperlakukan masyarakat adat. Saya juga memaknainya sebagai momen kita berjuang mendapat pengakuan hak, identitas, sekaligus melestarikan budaya kita.

Bagaimana masyarakat adat memaknai hidup dengan alam dan hutan?

Hampir di semua daerah, masyarakat adat memiliki penghidupan dengan alam. Bagi kami, alam adalah tempat yang menyediakan makanan, air, bahkan sumber penghidupan. Ada timbal balik antara kami dan alam. Kami hidup berdampingan dengan alam, artinya kami mengambil secukupnya apa yang alam sediakan, lalu kami merawatnya kembali.

Bisa diceritakan bagaimana kondisi masyarakat adat di Kalimantan saat ini?

Tidak bisa digeneralisasi. Di Indonesia ada ratusan suku, substratnya saja ada 400. Sementara suku besarnya ada tujuh. Pada era Soekarno, Soeharto hingga Jokowi, di Kalimantan terdapat banyak izin perusahaan yang diberikan untuk konsesi pengelolaan. Sebagian perusahaan merambah hutan yang menjadi bagian kepemilikan masyarakat adat. Hal itu memicu konflik yang membuat kami mendapat penindasan.

Kami bertanya-tanya, kenapa pemerintah dengan mudahnya memberikan tanah kepada perusahaan? Padahal tanah tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat adat. Sebelum Indonesia merdeka, orang pertama yang tinggal di pedalaman adalah masyarakat adat. Semestinya kami punya hak dan kebebasan untuk mengelola sekaligus menjaga ekosistem alam.

Ketika perusahaan masuk territorial yang menjadi wilayah masyarakat adat, kemudian diprivatisasi, dikomersialisasi, dan komodifikasi. Banyak stakeholder berkepentingan di wilayah masyarakat adat karena jadi sumber uang.  Saya contohkan, di wilayah Barito saja ada 100 tambang batu bara. Masyarakat diambil tanahnya, mereka kehilangan penghasilan, dan hutan yang merupakan sumber penghidupan dirampas. Hak masyarakat adat hilang.

Upaya yang sudah dilakukan untuk menjaga hutan dari perampasan?

Banyak yang sudah dilakukan. Kami melakukan protes ke pemerintah. Kami melakukan advokasi di lingkaran masyarakat adat. Kami memberikan edukasi kepada masyarakat adat untuk mempelajari kembali fungsi hutan untuk mereka. Masih banyak yang belum sadar bahwa hutan kami dijajah.

Kami juga melakukan dialog dengan DPRD, gubernur, hingga advokasi ke tingkat internasional dan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Kami memperjuangkan teritorial kami. Ketika itu diakui, maka hutan sebagai ruang hidup kami juga mendapatkan pengakuan. Jadi orang luar tak bisa lagi mengklaim wilayah masyarakat adat.

Apa saja tantangan masyarakat adat untuk bertahan hidup saat menyempitnya ruang hidup?

Menyempitnya ruang hidup itu tantangan. Hutan itu buat masyarakat tempat mereka hidup. Ketika hutan diambil, maka sudah jelas hutan akan hilang. Sementara kita tahu, di desa lapangan pekerjaan susah, masyarakat yang cari buah, rotan, karet tidak lagi mudah mendapatkan akses. Itu salah satu yang mencekik masyarakat adat di daerah. Selain itu kebijakan yang top bottom approach, dengan membuat peraturan seenaknya tanpa mempedulikan masyarakat adat. Dari itu, satu satunya harapan adalah hutan.

Tantangan lain adalah ketika kami dijadikan kambing hitam karena dituding membakar lahan. Padahal kami sejak dulu membuka lahan dengan cara membakar. Tentu saja pembakaran yang kami lakukan berbeda, kami punya langkah, ada batasan, dan aturan dalam membakar lahan untuk kebutuhan pertanian. Tanpa adanya lahan pertanian, kami tidak bisa menanam sayur. Lalu dari mana kami bisa makan? Pertanian bagi masyarakat adat merupakan hal yang esensial.

Selain itu, apalagi tantangan yang dihadapi?

Kami pernah mendapat stereotipe. Dulu, kalau punya nama orang Dayak pasti susah mendapatkan pekerjaan. Bahkan, media nasional kerap membuat stereotipe dengan membangun image aneh tentang masyarakat Dayak. Saya dulu sering diperlakukan seperti itu saat berkunjung ke kota. Kami juga mendapatkan perlakuan rasisme. Masyarakat Papua juga sering mendapatkan itu.

Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja. Ini merupakan perubahan pola pikir. Diskriminasi masyarakat adat juga masih sering terjadi. Di Mentawai, masyarakat adat menggunakan tato sebagai identitas. Namun, ketika mereka mencoba untuk mendaftar sebagai calon polisi atau bersekolah, ada aturan tak boleh bertato. Ketika punya tato, maka tidak akan bisa sekolah. Maka dari itu dibutuhkan pengakuan masyarakat adat dari aspek budaya maupun hak-hak lain.

Bagaimana negara dapat memberikan jaminan perlindungan dan hak-hak masyarakat adat yang mayoritas tidak memiliki dokumen administratif, seperti KTP, sertifikat tanah, dan hal lainnya?

Membuat KTP kan harus ada surat lahir. Lalu ada kolom agama di dalamnya. Selain itu untuk membuat KTP harus punya akta lahir sedangkan di masyarakat ada banyak orang terdahulu tidak punya akta kelahiran. Orang tua tidak punya buku nikah. Tidak mungkin kan ada KTP saat lahir. Jadi untuk membuat KTP ketika tak ada buku nikah maupun akta kelahiran akan kesulitan mendapatkan KTP.

Pandemi Covid-19 merupakan hal baru yang dialami oleh masyarakat Indonesia, termasuk juga masyarakat adat. Bisa dijelaskan bagaimana masyarakat adat bertahan hidup di tengah pandemi?

Kami bisa bertahan hidup saat pandemi.  Ketika lockdown diterapkan di daerah-daerah, orang kota heboh karena khawatir nggak bisa punya aktivitas. Untuk masyarakat adat, saat penutupan, oke saja. Kami masih bisa mencari makan di hutan.

Ada kesulitan selama bertahan hidup di tengah pagebluk?

Beberapa daerah jelas ada. Ketika hendak pergi ke hutan, terkadang aksesnya dilarang. Akibatnya, masyarakat adat susah makan. Masih banyak masyarakat adat yang dibatasi untuk pergi ke hutan.

Bicara soal penghidupan. Tidak sedikit lahan masyarakat adat dirampas untuk perkebunan. Bagaimana tanggapan Anda?

Itu harus dilawan, saya tidak pernah menolak pembangunan ekonomi, namun segala sesuatu yang dilakukan harus dengan cara tidak menindas hak asasi manusia. Tidak dibenarkan melakukan itu demi pertumbuhan ekonomi. Hak kami dirampas agar pemilik modal mendapatkan cuan. Kami tidak bisa diam diri. Itu harus dilawan.

Maksudnya disiksa?

Hal itu terjadi pada kasus masyarakat adat Kinipan. Di Papua juga banyak kejadian seperti itu. Saya juga memantau bagaimana kasus di Gunung Karito, Barito. Banyak lagi kejadian penyiksaan dan penindasan yang tak muncul di pemberitaan.

Bentuknya seperti apa?

Dibunuh, ada dipenjarakan, dikriminalisasi. Ada juga yang disiksa dan ditangkap. Masih banyak lagi peristiwa lain yang terjadi.

Anda juga terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Bagaimana awal mula Anda terlibat dalam kegiatan tersebut?

Saya sudah ikut memadamkan api sejak umur 6 tahun. Di tempat saya tinggal, Palangka Raya, sering dilanda kebakaran. Satu sisi, saat itu tak banyak tetangga karena hanya ada beberapa rumah saja. Mau tidak mau harus memadamkan api sendiri. Saya mulai ikut Gerakan pemadaman di Youth Act Kalimantan. Saya menjadi koordinator organisasi itu, anggotanya kebanyakan anak muda yang mau terlibat langsung. Pada 2019 lalu, terjadi kebakaran hebat selama enam bulan. Kami mulai melakukan kerja sama dengan tim pemadam kebakaran lokal, kami mencoba untuk menarik selang dan angkat mesin. Dari sana kami terlatih.

Kalau masyarakat adat, bagaimana cara mereka mitigasi kebakaran?

Buat sekat kanal kecil yang mengelilingi lahan. Saat membakar lahan pertanian, masyarakat adat membuat kanal yang difungsikan agar api tidak menyebar. Kanal tersebut diisi air, lalu lahan gambutnya dibasahi. Saat ada api, masyarakat adat akan memukul api tersebut dengan menggunakan ranting atau langsung menyiramnya dengan air yang ada di sekat kanal.

Apa yang membuat Anda tertarik untuk melakukan penanganan (Karhutla)?

Perempuan berjuang karena ingin melindungi. Saya tersentuh ketika karhutla terjadi, ada nenek mencuci masker bedah satu bulan sekali. Dia tidak tahu bahwa masker itu satu kali pakai. Kalau pun membeli, harganya mahal. Selain itu saya tersentuh dengan seorang bayi usia 3 bulan, yang baru lahir sudah menghirup asap. Ada juga peristiwa bapak-bapak kehilangan lahan kebun yang dia tanam dalam sekejap. Padahal kebun itu ditanam sudah bertahun-tahun. Hal itu yang membuat saya terdorong untuk terlibat dalam penanganan karhutla. Saya seperti merasa ada ikatan emosional dengan tanah. Masyarakat adat itu memiliki ikatan emosi dengan tanah dan teritorialnya.

Selain terjun langsung memadamkan api di lahan, apa saja aktivitas lain Anda untuk atasi karhutla?

Saya bergabung dengan organisasi Ranu Welum, organisasi anak muda masyarakat adat. Mereka punya gerakan dan film festival tentang isu kebakaran dan bagi-bagi masker. Kami juga melakukan kampanye bahaya p.m 25. Masih banyak yang belum aware tentang partikel tersebut. Kami juga membuka sekolah rumah aman asap dan menggunakan sosial media untuk kampanye karhutla.

Sebagai anak muda, apa yang bisa disampaikan anak-anak muda di Indonesia dalam melihat masyarakat adat, ruang, hidup, dan karhutla?

Pada 20-30 tahun ke depan, kita akan alami krisis iklim besar.Tahun ini saja ada ribuan bencana alam hidrologi terjadi. Semua itu karena perubahan iklim dan akibat deforestasi hutan. World Bank menyatakan sebanyak 80 persen biodiversitas ada di kawasan masyarakat adat. Saya pikir dengan kearifan lokal dan pengelolaan tradisional, kita akan mampu melindungi keanekaragaman itu. Menjaga hutan merupakan solusi mengatasi krisis iklim.

Bagaimana mengajak anak muda untuk memperhatikan isu masyarakat adat dan karhutla?

Harus tahu apa manfaatnya memperjuangkan masyarakat adat. Seseorang yang merasa tak menyukai hal tersebut tentu saja sulit untuk turun tangan. Ketika sudah terbentuk rasa suka itu, maka selanjutnya melakukan advokasi dan edukasi dengan memberikan pemahaman tentang masyarakat adat serta kebakaran hutan dan lahan.  

Anda mengatakan akan terus berjuang, sampai kapan itu dilakukan?

Di dunia ini banyak hal yang harus diperjuangkan, meski saya tahu perlahan mulai berguguran. Perjuangan untuk melindungi masyarakat adat bukan jalan yang dipilih banyak orang. Ketika punya panggilan, maka itu akan membuatmu terus berjuang. 

Kunjungi Masyarakat Adat di Indonesia di https://www.aman.or.id/

Banne Image : Sumarni Laman (23) ikut terjun menjadi relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengan. Foto: dokumentasi pribadi/Sumarni Laman

Laporan terbaru berjudul Do Not Revive Coal, yang diterbitkan lembaga Think Tank Carbon Tracker Initiative menyebutkan, Indonesia dan empat negara lainnya menjadi ancaman gagalnya Perjanjian Paris (Paris Agreement) untuk menjaga kenaikan temperatur global abad ini di bawah 2 derajat Celcius dan mendorong upaya membatasi kenaikan suhu kurang dari  1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri.

Selain Indonesia, ancaman tidak tercapainya target Perjanjian Paris ini berasal dari Jepang, Indonesia, India, Vietnam, dan Tiongkok.

Dalam laporan tersebut, alasan utama ancaman gagalnya Perjanjian Paris adalah persoalan rancangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dimana kelima negara ini berencana membangun 600 PLTU batu bara baru dengan total kapsitas melebihi 300 gigawatt (GW). Atau sekitar 80 persen dari porsi batu bara baru global.

Indonesia sendiri masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan penggunaan PLTU batu bara ini. Di mana kapasitasnya mencapai 45 GW dan 24 GW pembakit baru sudah direncanakan untuk dibangun.

Kelima negara ini mengoperasikan 3/4 PLTU yang ada di seluruh dunia. Sebanyak 55 persen adalah negara Tiongkok dan 12 persen adalah India. Sekitar 27 persen kapasistas PLTU batu bara global tidak dapat menghasilkan keuntungan, dan 30 persen hampir mencapai titik breakeven.

Temuan fakta berdarkan laporan Do Not Revive Coal tersebut, di masa depan biaya operasi PLTU dinilai akan lebih mahal dibandingkan dengan energi bersih terbarukan.

Head of Power and Utilities Carbon Tracker, Catharina Hillenbrand Von Der Neyen dalam keterangan tertulisnya melalui Yayasan Indonensia Cerah mengatakan, laporan itu mengungkapkan 92 persen proyek PLTU baru yang direncanakan secara ekonomis tidak menguntungkan. Selain itu, dana perkiraan investasi pembangunannya mencapai 150 triliun US Dollar bakal terbuang sia-sia walaupun dalam keadaan business as usual (BAU).

“Investor seharusnya menjauhi pembiayaan proyek baru, karena dari awal terproyeksi akan menghasilkan negative return,” kata dia, Rabu (30/6/2021) seperti ditulis Ellyvon Pranita dari Kompas.com.

Sektor energi sendiri memiliki target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton di tahun 2030 mendatang.  Penambahan PLTU batubara ini akan berpotensi mengunci emisi gas rumah kaca selama 40 tahun mendatang, sebab masa operasional PLTU ini berlangsung selama itu.

Adila Isfandiari, selaku Peneliti Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, dalam pemberitaan Kompas.com (30/3/2020) mengatakan, penambahan PLTU batubara ini sangat bertolak belakang dengan komitmen penanggulangan krisis iklim. 

“Jadi sebenarnya tren global sedang berupaya mengurangi jumlah PLTU baru dan mengembangkan energi terbarukan. Kita justru sebaliknya,” kata Adila Isfandiari.

Energi terbarukan ditargetkan akan mengalahkan seluruh tambang baru yang ada pada tahun 2024. PT Pembangkit Listrik Negara (PLN Persero) sendiri masuk ke dalam daftar perusahaan dengan aset yang terancam menjadi aset terlantar dalam skema B2DS (Below 2 Degrees).  Dari 22,529 MW kapasitas, PLN berisiko kehilangan 15,41 miliar USD miliar dari asset terbengkalai dengan patokan B2DS.

Pada tahun 2024, biaya Energi Terbarukan (ET) akan lebih murah dibandingkan pembangkit batu bara di seluruh dunia. Sedangkan, pada tahun 2026, pengoperasian PLTU batu bara yang ada 100 persen lebih mahal dibandingkan pengoperasian ET.

Dengan adanya kompetisi dari ET dan regulasi yang semakin ketat, maka diproyeksikan PLTU batu bara akan semakin tidak menguntungkan.

Jika target Perjanjian Paris tercapai, sekitar  220 triliun US Dollar PLTU batu bara global yang sudah beroperasi beresiko menjadi aset terbengkalai (stranded assets). Sekitar 80 persen PLTU batu bara global yang sudah beroperasi dapat digantikan oleh pembangkit Energi Terbarukan yang lebih hemat biaya.

Dampak buruk PLTU Batubara PLTU batu bara yang tersebar dan beroperasi di Indonesia, melepaskan jutaan ton polusi setiap tahunnya. Dari waktu ke waktu PLTU-PLTU tersebut diyakini mengotori udara yang kita hirup dengan polutan beracun. Adapun, polutan yang dihasilkan bisa berupa merkuri, timbal, arsenik, kadmium dan partikel halus namun beracun, yang telah menyusup ke dalam paru-paru kita. Oleh karena itu, polusi udara atau polutan ini dianggap sebagai pembunuh senyap yang menyebabkan 3 juta kematian dini di seluruh dunia.

Tidak hanya itu, penyakit yang bisa terdampak dari polutan beracun akibat operasi PLTU batu bara ini seperti risiko kanker paru-paru, stroke, jantung dan penyakit pernapasan. Bahkan, tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan manusia saja, sektor lainnya yang dirugikan selain kesehatan adalah pertanian, perikanan, lingkungan dan perekonomian masyarakat.

Artikel ini bersumber dari Kompas.com dengan judul “Indonesia dan 4 Negara Lainnya Jadi Ancaman Gagalnya Perjanjian Paris, Kok Bisa?”

Banner Image : diambil dari situs greenpeace.org

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bersama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia @wriindonesia telah memutuskan sebanyak sepuluh jurnalis di Indonesia terpilih dan berhak mendapatkan fellowship pendanaan liputan tentang perubahan iklim dengan Tema “Menuju COP26 di Glasgow: Memperkuat Aksi dan Ambisi Iklim Indonesia”.

Dari hasil tahapan seleksi, inilah 10 Jurnalis penerima Fellowship Pendanaan Liputan Tentang Perubahan Iklim Yang Bertemakan “Menuju COP26 di Glasgow: Memperkuat Aksi dan Ambisi Iklim Indonesia” dari SIEJ:

1. Winahyu Dwi Utami – Independen.id

“Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Skala Kecil : Kisah Sukses, Peluang dan Hambatan”

2. Faisal Irfani – Tirto.id

“Perjuangan Kelas dalam Bingkai Perubahan Iklim”

3. Riza Salman – Mongabay Indonesia

“Nelayan Beradaptasi dengan perubahan Iklim”

4. Betty Herlina – DW Indonesia dan Bengkulu Today

“Perempuan Peduli iklim di bengkul”

5. Teguh Suprayitno – Mongabay Indonesia

“Tumenggung Nggrip Melawan Perubahan Iklim di Tengah Ancaman Pangan dan Covid-19”

6. Hairil Haji Abdul Rahim – Kieraha.com

“Cara Warga Kalaodi Menjaga Hutan Tidore”

7. Abdus Somad – Suara.com dan Jaring.id

“Padang lamun di Raja Ampat yang Terancam Rusak”

8. Syamsu Rizal – Harian Metrosulawesi/ Metrosulawesi.id

“Dampak Perubahan Iklim di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah”

9. Febrianti – Jurnalistravel.com

“Krisis Air di Pulau Siberut mengancam Indegenous People Mentawai”

10. Dian Wahyu Kusuma – Lampung Post

“Menelisisk Desa Mandiri Energi di Lampung”

Terima kasih kepada para jurnalis yang telah berpartisipasi dan selamat kepada penerima beasiswa peliputan! Semoga semakin Semangat dalam membuat liputan yang menarik dan penting untuk dibaca!

Informasi selengkapnya bisa kunjungi website: siej.or.id dan ekuatorial.com

#fellowship #journalism #jurnalislingkungan #karhutla #kebakaran #lombaliputan #karyatulis #liputanlingkungan #ppkm #lautindonesia #sampahplastik #sustainableliving #hutanindonesia #satwaliar #jurnalisindonesia #hutanindonesia #polusiudara  #perubahaniklim #pemanasanglobal #emisibatubara #limbahb3 #cop26 #cop26glasglow #ndcindonesia

Perhutanan Sosial Sungai Buluh bisa dikatakan layu sebelum berkembang. Kegiatan ekowisata yang dimulai tahun 2013 terhenti di tengah jalan, fasilitas penunjang pun rusak.

Air Sungai Buluh yang jernih mengalir tenang di tengah kesenyapan hutan. Airnya membentuk jeram-jeram kecil saat membentur batu-batu andesit yang hitam berkilat. Di sebelah kanan sungai ditumbuhi hutan karet dan durian, sedangkan di seberangnya hutan alami yang lebat.

“Kalau hari tidak hujan seperti sekarang, di dasar sungai ini akan terlihat ikan garing, ikan larangan yang baru bisa diambil setiap tiga tahun sekali. Ini ikan asli dan mahal harganya,” kata Ali Azwar Dt. Rajo Batuah, ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh, Selasa, 6 Juli 2021.

Hutan Nagari di Nagari Sungai Buluh, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat itu seperti surga hutan tropis. Di sana cukup banyak tersedia kebutuhan masyarakat, terutama buah-buahan. Ada durian, jengkol, rambutan, dan manggis. Juga ladang karet dan kopi robusta. 

Pada musim durian, seperti awal Juli itu, banyak pedagang durian dengan sepeda motor membawa durian dalam keranjang besar. Mereka datang dan pergi membawa durian dari hutan. Suara buah durian yang jatuh berdebum juga sering terdengar di sekitar pohon di hutan nagari.

Hutan Nagari Sungai Buluh seluas 1.336 ha ditetapkan menteri kehutanan sebagai perhutanan sosial pada 2 Desember 2013.

Sungai Buluh pernah dipersiapkan sebagai percontohan pengelolaan ekowisata bagi perhutanan sosial di Sumatera Barat. Sebuah bukit dengan pemandangan lepas ke arah Bandara Internasional Minangkabau (BIM) berjarak 5 km dan bisa ditempuh hanya 25 menit dari BIM, menjadi nilai jualnya.

Sejak berdiri hingga 2017 banyak kegiatan pelatihan untuk pengelola perhutanan sosial diadakan di Sungai Buluh. Fasilitas ekowisata juga dibangun, seperti jalan dan jaringan listrik hingga ke balai pertemuan LPHN di pinggir hutan.

Hutan di sepanjang sungai di sana memang memiliki banyak spot yang unik, seperti batu-batu besar di badan sungai dan di tengah hutan di sekitar pohon. Jauh di kedalaman hutan juga ada air terjun Sarasah Kuau dan tempat pemandian alami Lubuak Kandih. Keduanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki menyusuri hutan.

Untuk mendukung sarana ekowisata, di sepanjang tepi sungai sudah dibangun jalan setapak dari beton sepanjang 1 km yang bisa dilewati sepeda motor. Kemudian jalur tracking ke bagian hulu sungai di air terjun. Sedangkan sebuah rumah pohon berdiri di atas bukit tempat wisatawan memandang ke arah Kota Padang, terutama Bandara Internasional Minangkabau.

Dalam perencanaan pengelola LPHN, pondok-pondok petani di tengah hutan hingga air terjun Sungai Buluh juga disiapkan untuk penginapan wisatawan.

Saat rumah pohon dibuka pada 2017, banyak pengunjung yang datang. Pemandu ekowisata juga sudah disiapkan untuk membawa pengunjung ke dalam hutan.

“Nugie Nugraha, penyanyi yang juga pencinta lingkungan juga pernah datang dan menginap di kawasan air terjun di pondok petani semalam dengan temannya. Mereka katanya ingin menikmati alam,” kata Ali Azwar.

LPHN juga sudah merencanakan untuk membuat kolam renang alami di sebelah aliran sungai untuk melengkapi ekowisata di Sungai Buluh. Pemilik lahan sudah mengizinkan dan tinggal mencari investor untuk mewujudkannya.

“Hanya ini kegiatan kami yang tersisa, lainnya seperti budi daya jamur dan ekowisata tidak berjalan.”

Ali Azwar, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh

Simak laporan Febrianti selengkapnya si situs ekuatorial.com

https://www.ekuatorial.com/2021/08/perhutanan-sosial-sungai-buluh-layu-sebelum-berkembang/

Banner image : diambil dari situs menlhk.go.id

Perempuan Cawang Gumilir masih terus berjuang merebut kembali lahan yang diambil PT Musi Hutan Persada sejak tahun 2015 lalu, sembari bekerja keras untuk bertahan hidup.

“Perempuan terlibat langsung dengan kehidupan, dengan tanah. Tanpa tanah, perempuan tidak bisa hidup, tidak bisa menanam. Makanya hingga kini saya masih bertahan di sini, agar bisa terus menyuarakan aspirasi kami.”

Suharmi, Ketua Serikat Petani Cawang Gumilir

Kaos lengan panjang dengan noda-noda hitam bekas getah karet kering, topi caping, dan celana bermotif loreng yang sudah lusuh, tergantung di pintu belakang rumah Suharmi (55).

Pakaian yang sering disebutnya ‘seragam’, digunakan Suharmi untuk beraktivitas di lahan karet milik warga, di Desa Bumi Makmur, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan (Sumsel).

Dia, bersama suaminya Marsudi (60) dan puteranya Bagas (21), setiap pagi berangkat ke lahan karet untuk mengumpulkan getah karet hingga sore menjelang. Ada tiga lahan karet yang digarapnya secara bergantian, hari demi hari, untuk mendapatkan pundi-pundi uang.

Tak terasa, sudah lima tahun lamanya Suharmi dan keluarganya menjadi kuli penyadap karet di desa induk ini. Pekerjaan yang dulu tak pernah digelutinya, dengan terpaksa harus dilakoni demi bertahan hidup.

Kendati disibukkan dengan pekerjaan ini, Suharmi masih tak bisa melupakan bagaimana luka, amarah, sedih, dan putus asa saat dia, keluarganya, dan para warga Cawang Gumilir Kabupaten Musi Rawas diusir secara sepihak oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Musi Hutan Persada (MHP) di tahun 2015 lalu.

Lahan konservasi seluas 1.626 hektare yang berada di atas izin PT MHP tersebut dulunya menjadi tempat penghidupannya dan ratusan Kepala Keluarga (KK) selama beberapa tahun.

Tanaman penghidupan seperti padi, singkong, jagung, hingga karet yang ditanamnya dulu, mampu menopang kehidupan mereka hingga berada di ‘kasta’ ekonomi menengah. Namun akhirnya, 300 KK harus kehilangan tempat tinggal dan tanaman penghidupan mereka karena penggusuran tersebut.

“Sedih rasanya ketika ingat itu. Tanah tempat kami hidup dan menata masa depan, harus hilang karena penggusuran. Padahal hidup kami tenang dan nyaman di sana, semuanya serba ada. Tapi sekarang, kami hidup tanpa kepastian,” ucapnya kepada Liputan6.com, sembari mengingat-ingat tragedi penggusuran beberapa tahun silam.

Seluruh lahan tanamannya harus hilang sekejap, ketika PT MHP melakukan penggusuran di bulan Juli 2015. Bahkan pada bulan April 2016, penggusuran dilanjutkan dengan menyasar rumah-rumah warga Cawang Gumilir.

Simak laporan Nefri Inge selengkapnya di website ekuatorial.com

https://www.ekuatorial.com/2021/07/perempuan-cawang-gumilir-tergusur-bertahan-di-tengah-ketidakpastian-1/

Banner Image : Petani perempuan Cawang Gumilir / Nefri Inge

Kelas Belajar Jurnalisme Data merupakan salah satu program kegiatan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) / Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia dan Yayasan Ekosistem Busantara Berkelanjutan (Econusa), untuk meningkatkan kapasitas jurnalis pada isu-isu lingkungan dengan konsep kelas.

Melalui Kelas Belajar ini, jurnalis mendapatkan dua keuntungan sekaligus, yaitu skill jurnalisme data dan pengetahuan isu kelautan dan perikanan.

Dan, inilah buku kompilasi karya dari peserta Kelas Belajar Journalist Fellowsea : Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data. Buku ini dapat di unduh dengan gratis untuk kepentingan pengetahuan dan pembelajaran bagi jurnalis, mahasiswa, pegiat lingkungan, dan publik yang mempunyai ketertarikan pada jurnalisme data dan isu lingkungan, khususnya isu kelautan dan perikanan.

Kata mereka :

Selain masyarakat terdampak, data merupakan alat ampuh yang tidak diragukan lagi dapat menceritakan dampak krisis iklim dan isu lingkungan. Laporan yang dihasilkan melalui kolaborasi ini menunjukkan bagaimana jurnalis, dengan alat, sumber daya, pelatihan, dan bimbingan tepat, mampu menganalisis data untuk mewakili beratnya masalah, membuktikan atau menolak hipotesis, dan menyajikannya tanpa merendahkan isu tersebut. Para jurnalis ini menunjukkan bagaimana, data membantu memanusiakan masalah kelautan dan perikanan, serta dampak sosial dan lingkungannya. Saya berharap, upaya ini terus dilakukan jurnalis dan ruang redaksi mendorong peliputan serupa, menginformasikan dan melibatkan publik dengan lebih baik.

Florence Armein,
Indonesia Content Coordinator, Internews’ Earth Journalism Network

Di era keterbukaan informasi dan data digital yang berlimpah, jurnalis tidak bisa lagi bekerja dengan cara yang lama. Tugas jurnalis tidak lagi sekadar memverifikasi informasi, tapi juga mengolah data, memahaminya, memilah informasi penting di dalamnya, menemukan cerita, menganalisis, lalu menyajikan data dengan cerita dan visuaisasi yang mudah dipahami publik. Oleh karena itu, sudah seharusnya jurnalis mengembangkan diri dengan belajar jurnalisme data sebagai skillnya. Ini adalah tantangan terbesar buat para jurnalis, dan para jurnalis yang terlibat dalam penulisan buku ini sudah berhasil menawaj tantangan itu.

Mawa Kresna,
Redaktur Pelaksana Project Multatuli, Editorial manager Indonesia Data Journalism Network (IDJN

Program semacam ini menggairahkan kerja-kerja jurnalistik agar tidak “itu-itu” melulu. Jurnalisme data melatih disiplin verifikasi dan akurasi. Panjang umur jurnalisme berkualitas.

Sandy Indra Pratama
Pemimpin Redaksi Betahita.id

Bagaimana jurnalisme menyelamatkan lingkungan? Dengan data. Setidaknya itu yang coba diperlihatkan oleh 14 karya jurnalistik tentang isu laut dan perikanan yang terhimpun di buku ini. Apa yang dilakukan oleh ke-14 jurnalis ini membuktikan bahwa jurnalisme bukan sekadar memberitakan “kata siapa”, tapi mengusung fakta dengan “cerita data.” Kemampuan membuat data bercerita inilah yang diharapkan akan menjadi kompetensi makin banyak jurnalis untuk menghasilkan liputan-liputan yang berdampak. Buku ini bisa menjadi rujukan bagi para jurnalis, akademisi, mahasiswa, aktivis CSO, maupun kalangan pembaca lain yang ingin mengetahui bagaimana sebaiknya sebuah data diceritakan dalam format jurnalistik dan dipahami oleh publik.

Fransisca Ria Susanti
Pemimpin Redaksi Jaring.id

“Langit itu warisan. Melihat langit gelap, berbintang di tengah malam itu pemandangan mewah dan gratis yang sekarang sulit diakses. Kita tidak bisa melihat objek langit, maka putuslah kita pada langit malam dan pada alam.”

Yatny Yulianty, Astronom, Manager Program Pendidikan dan Penjangkauan Publik Observatorium Bosscha

Peradaban manusia membawa banyak keuntungan. Misalnya saja dengan penemuan penerangan buatan yang kini membuat semesta terang dengan gemerlap lampu dan cahaya. Bahkan banyak kota besar di dunia yang disebut sebagai kota yang tak pernah tidur karena mobilitas tinggi. Juga karena lampu yang terus menyala. Ini membuat ada banyak orang  yang tak dapat beradaptasi dengan malam gelap.

Tahukah Anda bahwa malam hari yang makin terang karena gemerlap cahaya tidak selalu menguntungkan. Di balik kemewahan itu, seluruh penghuni semesta dan isinya tak terkecuali manusia harus  menerima konsekuansinya.

Para ilmuwan memperkirakan, planet bumi menjadi lebih terang 2% setiap tahunnya. Dan konsekuensi dari pertumbuhan cemaran cahaya ini juga makin kentara.

Ilmu pengetahuan kini juga menunjukkan adanya keterkaitan antara cemaran cahaya atau yang kita sebut polusi cahaya, dengan menurunnya kualitas kesehatan hidup manusia dan lingkungan.

Tidak hanya itu saja, polusi cahaya juga mengganggu kerja-kerja astronomi global. Seperti apa dan bagaimana itu terjadi ? Yatny Yulianty, Manager Program Pendidikan dan Penjangkauan Publik Observatorium Bosscha mengupasnya bersama Adi Marsiela, Bidang kampanye The Society of Indonesian Environmental Jornalists (SIEJ) dalam siaran langsung (live) di akun resmi Instagram SIEJ_info, baru-baru ini.

Simak perbincangan selengkapnya berikut ini:

Sebagai gambaran awal, seperti apa pekerjaan peneliti di Observatorium Bosscha ?

Observatorium astronomi mempunyai pekerjaan utama penelitian. Tapi karena berada dalam pengelolaan Intitut Teknologi Bandung maka juga melaksanakan Tridhama Perguruan Tinggi. Jadi ada pendidikan dan pengabdian masyarakat. Ada pekerjaan yang khusus astronomi. Dan terkait pendidikan mahasiswa di Prodi Astronomi maupun pendidikan untuk publik.

Ini karena sejarah pendirian observatorium tak lepas dari kampus ini. Ada banyak kesamaan. Ini bermula dari inisiasi yang dimulai tahun 1920 yang kemudian diwujudkan dengan pendirian Perhimpunan Bintang Hindia Belanda, yayasan swasta yang berkomitmen untuk  mendanai Observatorium Bosscha. Jadi dari tahun 1920 dan diresmikan tahun 1923. Dan pengembangan kawasan ini dilakukan secara bertahap.

Di dunia ada banyak observatorium. Seberapa penting Bosscha bagi astonomi dunia?

Observatorium Bosscha pada saat didirikan ini juga banyak pertimbangan. Pada saat didirikan, Indonesia berada di kawasan ekuator, tempat orang-orang yang tinggal di ekuator mempunyai previlage pada langit.

Kita bisa melihat porsi langit jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah utara atau selatan. Kita di ekuator dengan cukup baik punya akses pada objek-objek di belahan langit utara dan selatan.

Pada tahun 1920, di wilayah bumi bagian selatan itu baru ada 2-3 observatorium besar. Ketiadaan observatorium itu membuat data pengamatan lebih banyak ada dari kawasan utara. Ada kekosongan statistik untuk objek-objek  di selatan. Peran observatorium di kawasan selatan ini kemudian menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan statistik dari objek-objek tersebut. Itu di awal pendirian Bosscha.

Sekarang  memang observatorium-observatorium besar sudah banyak dibangun di kawasan bumi bagian selatan. Kalau dilihat dari peta persebarannya.

Observatorium di kawasan dekat dekat ekuator itu masih sangat sedikit  sekali. Ini masih menjadi peluang bagi Bosscha menjadi connecting  antara daerah utara dan selatan karena beberapa projek yang membutuhkan koneksi observatorium yang cukup besar. Indonesia masih bisa mengisi kekosongan tersebut.

Hasil penelitian Bosscha memberi andil dalam perkembangan astronomi global. Seperti apa misalnya ?

Dengan posisi yang strategis, peranan Bossca sangat penting di awal pendiriannya. Data-data dari belahan bumi selatan banyak sekali digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang cukup besar. Salah satu contohnya dalam studi bintang ganda. Kalau kita lihat di langit bintang satu titik dua, kalau di lihat dari stetoskop ternyata ada dua bintang yang berdekatan dan dua bintang ini saling mengitari satu sama lain.  Di tahun 1900-an orang belum tahu bagaimana cara mengukur bintang ini, sampai pada akhirnya dengan objek bintang ganda orang bisa mengukur atau menghitung mata dari bintang-bintang tersebut.

Dari situ pekerjaan-pekerjaan besar dilakukan oleh Observatorium Bosscha dan hasil pengamatan itu digunakan astronom seluruh dunia untuk menyumbangkan data sebagai bagian dari studi penentuan masa bintang. Astronom bisa membangun teori evolusi bintang.

Ini sudah go internasional dan yang menyenangkan dari astronomi itu tidak mengenal teritory. Tidak hanya digunakan oleh orang Indonesia dan astronom Indonesia. Tidak begitu. Jadi memang ada keterbukaan untuk bisa diakses atau digunakan seluruh dunia.

Benda apa saja yang bisa diamati di Bosscha ?  

Biasanya orang melihat seberapa jauh benda yang paling jauh. Yang menarik di astronomi itu ukuran tak bisa dengan melihat seperti itu. Bukan ditentukan oleh jarak saja tapi oleh besarnya sinyal atau energi yang dipancarkan objek tersebut. Ada objek yang jauh sekali tapi itu masih bisa kelihatan. Tapi ada objek dengan jarak terdekat karena energi atau sinyal lemah jadi tidak bisa dilihat. Jadi itu relatif sekali terhadap objeknya apa dulu dan instrumen apa yang kita gunakan.

Teleskop optik seperti di Bosscha memiliki kemampuan melihat benda redup yang berbeda-beda. Besaran yang bisa dilihat teleskop adalah seberapa redup objek itu bisa dilihat. Seberapa besar teleskopnya dan bisa mengumpukan lebih banyak cahaya itu akan semakin redup dan semakin banyak objek yang bisa dilihat.

Bergantung pada teleskop. Teleskop-teleskop di Bosscha ukuran 40 cm. Itu kalau di astronomi ada besaran terang dan redup yang kita namakan magnitudo. Seberapa terang dan redup objek tersebut kita setarakan dengan satuan magnitudo. Makin besar magnitudo semakin redup objeknya. Jadi kalau di Observatorium Bosscha dengan teleskop magnitudo 8-9 itu sudah cukup sulit untuk diamati.

Kenapa Bosscha memilih lokasi di dekat Tangkuban Perahu, apakah ada pertimbangan khusus seperti aktivitas astronom ?

Ada beberapa faktor. Di awal ini memang keinginan pribadi pak Bosscha membangun observaotium untuk mewujudkan wasiat kakeknya untuk membangun peneropongan bintang. Bukan seorang astronom sehingga meminta nasehat astronom profesional pada saat itu dan lokasi yang dipilih berdasarkan kondisi geografis dan meteorologis memang yang pas di kawasan dekat Tangkuban Perahu. Daerah yang tinggi dan jauh dari pusat kota. Lembang utara tepatnya di bukit ini salah satu yang paling tinggi di kawasan Lembang. Dan jumlah malam cerah di daerah ini lumayan banyak.

Alasan lain juga alasan daya dukung karena Lembang tak jauh dari Bandung yang saat itu sedang dibangun Institute Teknologi bandung. Dengan adanya perguruan tinggi dekat Bossca akan sangat mendukung dari sisi teknologi dan daya dukung.

Jumlah malam cerah lebih banyak. Apa konteks untuk lokasi sebuah peneropongan  bintang ?

Bergantung pada instrumen pengamatan, kebetulan di Bosscha  menggunakan  instrumen utamanya optik yang bekerja pada lampu optik. Seperti mata kita. Instrumen itu akan lihat sepanjang mata kita bisa lihat.

Jadi sepanjang ketika bintang tertutup awan tebal, teleskop juga tidak bisa menembus awan. Artinya yang dicari adalah kondisi dimana malam itu bebas dari awan. Jadi ya semakin banyak malam tanpa awan, makin jadi pilihan bagi untuk tempat pengamatan astronomi. Musuh utama itu ya awan.

Ada berapa hari cerah rata-rata di Bosscha ?

Kendala utama memang datang dari kondisi cuaca global. Dulu kita tahu musim kering relatif stabil bisa diproyeksikan kapan datang dan berakhir. Kira-kira 10 tahun terakhir ini menjadi sulit sekali di prediksi. Apalagi yang dirasakan para astronom di sini beberapa tahun terakhir lebih banyak malam yang hujan dibandingkan malam cerah. Hari basah itu lebih banyak dibandingkan hari yang kering. Kalau diitung berapa ya barangkali dalam dua tahun kita memiliki 30-50 malam cerah dari 365 hari. Itu sangat menyedihkan sebebetulnya.

Ini sudah masuk bulan Juli, sebelumnya di Bulan Juni harusnya astronom sudah giat-giatnya begadang untuk pengamatan tapi ternayata kita masih menemukan banyak hari yang hujan. Cuaca jauh lebih memberikan pengaruh. Ditambah lagi dengan polusi cahaya yang makin mempersulit kerja-kerja astronom.

Apakah nampak perbedaan signifikan kondisi langit pada peneropongan misal 20 tahun lalu dengan sekarang ?

Betul terasa sekali. Sebagai contoh ketika saya kuliah hampir 22 tahun yang lalu dengan kondisi sekarang. Sangat terasa sekali perbedaannya. Gambaran mudahnya begini, kita memang bisa melakukan pengukuran kecerahan langit, seberapa gelap langit itu bisa kita ukur. Di Observatorium Bosscha yang menjadi tolak ukur seberapa baik kita bisa mengenali bentangan cahaya Bimasakti. Di langit malam terlihat seperti kabut cahaya yang membelah langit. Karena kabut cahaya yang tipis, maka dibutuhkan langit yang gelap.

Di awal saya kuliah itu masih bisa diamati dengan baik di langit yang cerah. Nah, dari pengukuran yang dilakukan peneliti Observatorium Bosscha itu sekarang menjadi sangat  sulit sekali melihat Bimasakti dengan menggunakan mata.

Efeknya, selain kesulitan mengenali Bimasakti. Jadinya di daerah ufuk Observatorium Bosscha,  langit terang karena polusi cahya membuat objek-objek di ufuk itu sulit untuk diamati. Ini menjadi masalah kalau kita punya objek atau peristiwa astronomi khusus yang terjadi di ufuk. Ini akan jadi sulit sekali diamati. Jadi sekarang  jendela  pengamatan menjadi terbatas. Objek diamati bisa dari ufuk, sekarang harus menunggu objek agak tinggi baru bisa diamati.  Tadinya jendela pangamatan 18 derajat. Sekarang baru bisa mengamati diatas 30 derajat dari ufuk.

Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan  polusi cahaya karena jenis polusi ini bisa dikatakan tidak populer dibanding polusi udara misalnya ?

Polusi cahaya itu yang paling muda usianya.  Orang baru sadar beberapa tahun belakang ini. Namanya juga polusi, pasti itu sesuatu yang tidak diinginkan. Bisa dikatakan polusi cahaya adalah cahaya berlebih yang sebetulnya tidak dibutuhkan.

Apakah polusi cahaya berdampak bagi astronom ?

Dalam konteks observatorium, langit malam yang gelap itu menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan untuk pengamatan bintang. Ketika polusi cahaya itu berarti cahayanya. Sebetulnya cahaya malam hari dibutuhkan ke bawah untuk menerangi aktivitas kita, tapi sayangnya arahnya ini salah sehingga ada cahaya yang luber yang mengarah ke langit dan cahaya yang dilangit ini akan berkumpul di horizon dan berpendar sehingga menyebabkan langit malam tak lagi gelap karena tercahayai oleh polusi cahaya.

Untuk astronomi dan astronom ini menjadi hal yang tidak mengenakkan. Objek-objek yang diamati astronom itu kebanyakan objek yang redup. Jadi astronom sangat mengandalkan ojek-objek langit yang redup. Dan ketika menjadi terang karena terkena polusi cahaya, maka objek-objek tersebut kalah terang. Jadinya malah tenggelam di latar langit yang terang. Ini yang membuat objek tersebut menjadi sulit diamati bahkan tidak kelihatan lagi.

Seperti apa pengaruh polusi cahaya pada pengamatan objek di langit ?

Polusi memengaruhi pengukurnya, bisa jadi karena efek yang ditimbulkan. Efek polusi cahaya bukan memengaruhi kinerja astronom-nya, tapi lebih pada memengaruhi kualitas data yang diambil.

Bayangkan objek langit sangat redup sebisa mungkin sinyal yang datang hanya dari objeknya saja. Ketika ada polusi cahaya tentu saja ada cahaya yang masuk sehingga itu akan memengaruhi kualitas data. Kualiats data sinyal tambahan itu yang tidak kita inginkan akan memengaruhi hasil pengukuran objek tersebut. Entah itu proses analisis bisa menjadi lebih sulit karena harus menghilangkan ekses cahaya sehingga akhirnya dapat sinyal yang kita butuhkan. Atau data jadi jelek karena banyak cahaya yang tak diinginkan daripada cahaya dari objek itu sendiri.

Magnitudo di astronomi ada magnitudo semu yang kita lihat dan magnitudo mutlak. Matahari itu magnitudo semu minus 27. Sementara kalau bintang yang paling terang itu Bintang Sirius dengan minus 1. Hitungannya, 1 magnutudo sama dengan 100 kali keterangan (cahaya).

Kota di sekitar observatorium berkembang pesat. Penggunaan kendaraan makin meningkat. Apakah polusi udara yang dihasilkan ini juga berkelindan dengan polusi cahaya ?

Nah, sebenarnya tingginya mobilitas kendaraan itu juga mengakibatkan getar juga. Ini juga cukup memengaruhi kondisi dan posisi instrumen atau peralatan di observatorium. Satu polusi saja bisa jadi masalah, apalagi dua polusi. Masalahnya jadi dobel.

Ya, memang pertumbuhan penduduk di kota sekitar  observatorium sedikit banyak punya pengaruh langsung pada Observatorium Bosscha. Bagaimana kita bisa ambil data penelitian. Ini sangat terasa dengan banyak aktivitas pariwisata di akhir pekan yang jauh lebih ramai di sekitar kawasan Bosscha. Kondisi udara akan jauh lebih buruk dibandingkan hari biasa. Pandangan kita di ufuk akan lebih terganggu dibandingkan di hari biasa.

Bagaimana cara atau upaya menekan polusi cahaya ?

Kita bicara bagaimana menanggulangi polusi cahaya dan apa yang bisa kita lakukan. Penggunaan lampu yang tepat yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi cahaya.

Pesan penting yang harus disebarluaskan adalah bahwa sebenarnya polusi cahaya adalah polusi yang paling gampang ditanggulangi dibandingkan dengan polusi yang lain. Setiap indivdu bisa langsung bekontribusi untuk pengurangan polusi cahaya. Hanya saja setiap individu belum paham bagaimana caranya.

Yang paling penting adalah mengubah mainset bahwa polusi cahaya sebenarnya adalah pemborosan energi karena menggunakan cahaya yang berlebihan.

Polusi cahaya sebenarnya adalah pemborosan energi karena menggunakan cahaya yang tidak tepat. Jadi yang bisa dilakukan adalah hal-hal sederhana. Tapi barangkali banyak orang sulit mengganti lampu, orang bisa melakukan dengan menggunakan lampu hanya di waktu yang dibutuhkan saja. Pada siang hari maksimalkan pencahayaan matahari. Kemudian setelah itu arahkan cahaya pada tepat, kalau memang punya satu pojok daerah bawah yang dicahayai ya arahkan ke situ saja jangan sampai meluber ke atas.

Selain itu upaya lain bisa dilakukan dengan mengurangin intensitasnya. Kalau sulit mengakses lampu jenis tertentu, bisa kurangi intensitas cahayanya. Lebih teknis adalah dengan menggunakan lampu yang tidak mengeluarkan emisi yang bisa mengganggu kegiatan astronomi. Yang banyak di pasaran seperti lampu LED itu murah tapi watt tinggi. Sebetulnya itu kurang baik juga untuk astronomi.

Masyarakat masih bisa ikut aktif dalam mengurangi polusi cahaya dengan memerhatikan hal itu. Jangan menggunakan lampu yang terlalu terang. Barangkali bisa memilih warna lampu yang warm dibandingkan warna yang light.

Untuk kepentingan astronomi, warna dominan apa yang dapat memengaruhi proses pengamatan ?

Ini akan bergantung pada jenis pengamatan. Yang beda-beda tapi pada panjang gelombang. Orang mengamati di daerah merah atau kuning. Jadi jangan sampai lampu-lampu itu berwarna jauh lebih terang atau emisi lebih tinggi dibandingkan dengan objeknya. Biasanya kita pilih warna warm adalah warna kuning yang intensitasnya sangat rendah.

Apakah polusi cahya bisa merusak benda langit ?

Dalam astronomi, biasanya objek yang diamati berada di luar atmosfer. Skala di luar bumi. Polusi cahaya di bumi tidak memengaruhi langsung pada objek astronomi yang diamati. Tapi mengganggu sinyal yang kita terima dari objek tersebut. Dan ini diakibatkan oleh polusi cahaya.

Apakah objek di luar angkasa tidak dapat dilihat lagi karena polusi cahaya?

Bergantung pada lokasi lokalnya. Ada tempat yang polusinya parah dan banyak objek yang akhirnya sulit diamati. Yang paling mudah jadi ukuran adalah Bimasakti. Seberapa baik Bimasakti itu bisa diamati menandakan seberapa bagus kualitas langit malamnya. Makin mudah menemukan peta Bimasakti maka langit makin bagus.  

Di Bosscha dengan Skala Bortles sekarang ini masuk ke skala Bortles 5, jadi ada di tengah-tengah. Sudah masuk ke perkotaan itu Bimasakti sulit ditemukan dengan mudah.

Bagi astronom di sini masih bagus, tahu ada dimana karena sering melihat. Tapi bagi masyarakat awam tidak bisa mengesani galaksi Bimasakti. Jadi yang paling  mudah untuk jadi ukuran adalah Bimasakti. Kalau objek-objek lain sudah sangat spesifik, tapi di Jakarta barangkali bintang dan planet yang paling terang adalah Yupiter dan Alfa Centuri. Lebih redup dari itu sudah lebih sulit.

Kira-kira apakah bisa dilakukan upaya pelestarian lingkungan khususnya di bidang astronomi?

Menurut saya ini mungkin sekali. Bicara polusi cahaya kenapa astronom yang paling ribut dibandingkan saintis lain. Ini karena astronom yang paling merasakan dampak langsung polusi cahaya secara profesional.

Polusi cahaya memengaruhi data kita makanya kita ribut soal ini. Isu polusi cahaya berkaitan erat dengan isu pemborosan energi. Dengan menggaungkan untuk mengurangi polusi cahaya adalah usaha lain untuk menghemat energi.

Tapi yang lebih alam lagi, polusi cahaya ini tidak hanya memengaruhi astronomi saja, tapi banyak aspek lain yang dipengaruhi dari polusi cahaya. Misalnya, aspek dari hewan-hewan nokturnal yang aktif di malam hari yang bergantung sekali bagaimana dia mengindra gelap dan terang.

Dampak ke hewan, energi dan kesehatan manusia. Walaupun manusia tidak merasakan langsung efek polusi cahaya saat itu tapi sebenarnya memengaruhi kualitas hidup dalam jangka panjang.

Polusi cahaya memengaruhi kualitas hidup. Instrumen biologis kita punya ambang batas yang bisa ditoleir dan kalau diambang batas itu bisa terganggu.

Dari ilmu astronomi karena yang paling terpengaruh adalah ukuran berapa kegelapan langit malam. Semakin gelap makin bagus. Kalau ada polusi cahaya, muncul angka kecerahan, makin terang.

Di skala Bortle atau skala kegelapan langit menetapkan skala 1-9. Untuk kondisi langit sangat prima. Bimasakti terlihat jelas, bintang nampak jelas. Skala 9 itu standar di perkotaan besar Bimasakti tidak terlihat dan hanya puluhan bintang yang bisa diamati. Itu bisa jadi panduan kalau ingin tahu seberapa baik kualitas langit di tempat masing-masing.

Seberapa masif kampanye polusi cahaya digaungkan ?

Sekarang mulai banyak gerakan untuk mengobservasi langit malam yang gelap. Seperti yang dilakukan Dark Sky Campaign. Ini sudah menjadi gerakan global untuk menyelamatkan langit malam. Banyak hal yang bisa dilakukan seperti kampanye orang menggunakan tudung lampu untuk mengurangi polusi cahaya, memberikan laporan seberapa baik kualitas langit malam dari tempat mereka sehingga kita para astronom terbantu dan memiliki peta global daerah-daerah mana yang masih mempunyai langit gelap. Ini yang kemudian jadi target kedepan untuk preservasi langit.

Sejauhmana perhatian media terhaddap isu polusi cahaya ?

Mungkin kalau polusi cahaya baru disuarakan para astrnonom saja. Barangkali yang masih banyak beredar adalah polusi cahaya dan astronomi karena menganggu pengamatan. Baru aspek astronomi yang diangkat.

Harapannya, isu polusi cahaya tidak hanya jasi isu astronomi dan astronom. Yang paling penting sekarang memberi pamahaman dan informasi kepada publik tentang apa sebenarnya polusi cahaya dan dampak luasnya baik dalam skala individu yang bisa memengaruhi kualitas hidup seseorang, hewan-hewan dalam konteks biodiversitas dan alam pada umumnya.

Kalau kita lihat lebih dekat sekarang ini kira nyaris tak pernah lihat kunang-kunang, burung tersesat pada saat migrasi. Itu dampak pada hewan baik langsung maupun tidak langsung yang akan berdampak pada manusia dan alam dalam jangka waktu lama.

Jadikan isu polusi cahaya ini isu bersama. Astronomi hanya jadi pintu masuk dan harapannya bisa memberikan solusi. Astronomi terkena dampak secara profesional.

Langit itu warisan. Melihat langit gelap, berbintang di tengah malam itu pemandangan yang mewah dan gratis. Ini sekarang jadi sesuatu yang  diakses. Sekarang harus pergi ke tempat tertentu seperti Labuan Bajo misalnya untuk bisa melihat itu. Padahal seharusnya ini gratis dan jadi hak semua orang. Kita tidak bisa melihat objek langit, maka putuslah kita pada langit malam dan pada alam.

Whale Stranding Indonesia (WSI) mencatat, sejak 2015 hingga awal 2021, ada 360 kasus mamalia laut terdampar di pesisir Indonesia. Dari angka itu, 126 di antaranya adalah paus.

Begitu tiba di Bali, Kamis (20/5), saya langsung mendapat kabar seekor paus tampak di bibir Pantai Lebih, Gianyar. Karena kondisi paus masih hidup, nelayan dan warga sekitar membantu sang paus berenang kembali ke laut lepas. Kabar ini saya dapatkan dari ketua BPSPL Denpasar, Permana Yudiarso lewat pesan WhatsApp. Permana mendapatkan laporan tersebut dari masyarakat setempat lewat unggahan video di Instagram. Video itu milik akun @riistaay yang sedang berada di lokasi. Ia mengabadikan momen para nelayan dan masyarakat sekitar membantu gergasi laut ini. Begitu dikonfirmasi, pemilik akun ini mengatakan bahwa paus sudah berenang ke arah timur namun enggan menuju ke tengah laut.

Menurut hasil pemantauan tim respons cepat BPSPL Denpasar yang berada di lokasi kejadian, paus tersebut memiliki luka di bagian ekor dan sudah berenang menuju laut. Namun itu bukan akhir. Esok harinya, Jumat (21/5), sekitar pukul 11.46 WITA, tim respons cepat BPSPL mendapat laporan penemuan paus dengan ciri serupa di Pantai Mertasari, Sanur. Sayangnya, paus tersebut ditemukan dalam kondisi mati, terombang-ambing terbawa ombak, berjarak hanya puluhan meter dari bibir pantai.

Akhirnya, dengan bantuan nelayan setempat, paus ditepikan. BPSPL Denpasar dibantu Dinas Perikanan dan Kelautan Denpasar, berkoordinasi dengan masyarakat setempat untuk menguburkan paus yang diketahui berjenis cuvier’s beaked whale alias paus berparuh itu. Sebelum dilakukan penguburan, tim respons cepat dan peneliti dari yayasan non-profit Westerlaken Foundation, Rodney Westerlaken, mengambil sampel. Tak lama berselang, kabar meluas. Bukan cuma masyarakat penasaran saja yang datang, tapi juga tim dokter hewan dan juga bala bantuan dari volunteer yayasan non-profit lainnya.

Garis pembatas dipasang Rodney, agar kerumunan tidak mendekati paus dan mengganggu nekropsi. Proses nekropsi adalah otopsi atau bedah pada hewan, sebagai langkah awal untuk mengetahui penyebab kematian. Tim dokter dari Flying Vet dan Whale Stranding Indonesia (WSI), turut hadir membantu proses nekropsi. Namun sebelum itu, evakuasi tubuh paus memakan waktu yang cukup lama. Keterbatasan alat serta ukuran paus yang mencapai 5.3 meter membuat tim gabungan kewalahan. Setelah terkapar kurang lebih tiga jam di bibir pantai, alat bantu eskavator datang, dan tubuh paus dipindahkan ke area yang lebih kering. Proses nekropsi dilakukan hingga petang menjelang.

Serangkaian proses itu baru awal. Untuk mengetahui penyebab pasti mengapa paus berjenis kelamin betina ini bisa terdampar, akan menjadi cerita yang panjang. Sebuah cerita yang mengantarkan kita pada fakta tentang hidup para gergasi laut yang kini makin terancam. Bukan saja karena alam, tapi juga karena ulah manusia.

Angka keterdamparan paus di Indonesia

Kalau laut diumpamakan jalan tol dan mamalia laut jadi pengemudi, bisa dikatakan lautan Indonesia adalah rest area-nya. Lautan Indonesia merupakan jalur migrasi mamalia laut, seperti paus, lumba-lumba, hiu paus, dan dugong. Di musim tertentu, mereka akan dan selalu melewati lautan Nusantara, untuk mencari makan, istirahat, sekadar mampir bermain, juga berkembang biak dan mengasuh anak. Ketika para mamalia laut ini berkendara dan hendak mampir ke rest area, mereka mengalami berbagai kejadian. Entah itu kejadian alami atau akibat campur tangan manusia. Salah satu kejadian yang kerap mereka alami dalam perjalanan panjang mengarungi lautan itu adalah terdampar.

Simak laporan Siwi Nur Wakhidah selengkapnya di website ekuatorial.com

Banne image : Proses evakuasi paus berparuh di Pantai Mertasari, Sanur, Bali, Jumat (21/5/2021)