Laporan terbaru berjudul Do Not Revive Coal, yang diterbitkan lembaga Think Tank Carbon Tracker Initiative menyebutkan, Indonesia dan empat negara lainnya menjadi ancaman gagalnya Perjanjian Paris (Paris Agreement) untuk menjaga kenaikan temperatur global abad ini di bawah 2 derajat Celcius dan mendorong upaya membatasi kenaikan suhu kurang dari  1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri.

Selain Indonesia, ancaman tidak tercapainya target Perjanjian Paris ini berasal dari Jepang, Indonesia, India, Vietnam, dan Tiongkok.

Dalam laporan tersebut, alasan utama ancaman gagalnya Perjanjian Paris adalah persoalan rancangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dimana kelima negara ini berencana membangun 600 PLTU batu bara baru dengan total kapsitas melebihi 300 gigawatt (GW). Atau sekitar 80 persen dari porsi batu bara baru global.

Indonesia sendiri masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan penggunaan PLTU batu bara ini. Di mana kapasitasnya mencapai 45 GW dan 24 GW pembakit baru sudah direncanakan untuk dibangun.

Kelima negara ini mengoperasikan 3/4 PLTU yang ada di seluruh dunia. Sebanyak 55 persen adalah negara Tiongkok dan 12 persen adalah India. Sekitar 27 persen kapasistas PLTU batu bara global tidak dapat menghasilkan keuntungan, dan 30 persen hampir mencapai titik breakeven.

Temuan fakta berdarkan laporan Do Not Revive Coal tersebut, di masa depan biaya operasi PLTU dinilai akan lebih mahal dibandingkan dengan energi bersih terbarukan.

Head of Power and Utilities Carbon Tracker, Catharina Hillenbrand Von Der Neyen dalam keterangan tertulisnya melalui Yayasan Indonensia Cerah mengatakan, laporan itu mengungkapkan 92 persen proyek PLTU baru yang direncanakan secara ekonomis tidak menguntungkan. Selain itu, dana perkiraan investasi pembangunannya mencapai 150 triliun US Dollar bakal terbuang sia-sia walaupun dalam keadaan business as usual (BAU).

“Investor seharusnya menjauhi pembiayaan proyek baru, karena dari awal terproyeksi akan menghasilkan negative return,” kata dia, Rabu (30/6/2021) seperti ditulis Ellyvon Pranita dari Kompas.com.

Sektor energi sendiri memiliki target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton di tahun 2030 mendatang.  Penambahan PLTU batubara ini akan berpotensi mengunci emisi gas rumah kaca selama 40 tahun mendatang, sebab masa operasional PLTU ini berlangsung selama itu.

Adila Isfandiari, selaku Peneliti Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, dalam pemberitaan Kompas.com (30/3/2020) mengatakan, penambahan PLTU batubara ini sangat bertolak belakang dengan komitmen penanggulangan krisis iklim. 

“Jadi sebenarnya tren global sedang berupaya mengurangi jumlah PLTU baru dan mengembangkan energi terbarukan. Kita justru sebaliknya,” kata Adila Isfandiari.

Energi terbarukan ditargetkan akan mengalahkan seluruh tambang baru yang ada pada tahun 2024. PT Pembangkit Listrik Negara (PLN Persero) sendiri masuk ke dalam daftar perusahaan dengan aset yang terancam menjadi aset terlantar dalam skema B2DS (Below 2 Degrees).  Dari 22,529 MW kapasitas, PLN berisiko kehilangan 15,41 miliar USD miliar dari asset terbengkalai dengan patokan B2DS.

Pada tahun 2024, biaya Energi Terbarukan (ET) akan lebih murah dibandingkan pembangkit batu bara di seluruh dunia. Sedangkan, pada tahun 2026, pengoperasian PLTU batu bara yang ada 100 persen lebih mahal dibandingkan pengoperasian ET.

Dengan adanya kompetisi dari ET dan regulasi yang semakin ketat, maka diproyeksikan PLTU batu bara akan semakin tidak menguntungkan.

Jika target Perjanjian Paris tercapai, sekitar  220 triliun US Dollar PLTU batu bara global yang sudah beroperasi beresiko menjadi aset terbengkalai (stranded assets). Sekitar 80 persen PLTU batu bara global yang sudah beroperasi dapat digantikan oleh pembangkit Energi Terbarukan yang lebih hemat biaya.

Dampak buruk PLTU Batubara PLTU batu bara yang tersebar dan beroperasi di Indonesia, melepaskan jutaan ton polusi setiap tahunnya. Dari waktu ke waktu PLTU-PLTU tersebut diyakini mengotori udara yang kita hirup dengan polutan beracun. Adapun, polutan yang dihasilkan bisa berupa merkuri, timbal, arsenik, kadmium dan partikel halus namun beracun, yang telah menyusup ke dalam paru-paru kita. Oleh karena itu, polusi udara atau polutan ini dianggap sebagai pembunuh senyap yang menyebabkan 3 juta kematian dini di seluruh dunia.

Tidak hanya itu, penyakit yang bisa terdampak dari polutan beracun akibat operasi PLTU batu bara ini seperti risiko kanker paru-paru, stroke, jantung dan penyakit pernapasan. Bahkan, tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan manusia saja, sektor lainnya yang dirugikan selain kesehatan adalah pertanian, perikanan, lingkungan dan perekonomian masyarakat.

Artikel ini bersumber dari Kompas.com dengan judul “Indonesia dan 4 Negara Lainnya Jadi Ancaman Gagalnya Perjanjian Paris, Kok Bisa?”

Banner Image : diambil dari situs greenpeace.org

Data yang termuat dalam Buku Statistik Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten periode 2014-2020 menunjukkan penurunan ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun dalam tiga tahun terakhir di Pulau Panjang, Pulau Lontar, Pulau Tunda, Pulau Satu, Pulau Dua dan Pulau Lima. Mengapa itu terjadi?

Muhammad Iqbal Elbetan (22) membelah gelap Kali Berung, Serang, banten dengan perahu berkapasitas mesin 6 paardenkrakracht (daya kuda). Ia bergegas keluar muara menuju lokasi tangkap sejauh satu kilometer. Jam baru menunjukkan pukul 04.00 WIB. Samar-samar terlihat dua alat pancing beserta umpan tergeletak di geladak.

Tapi di tengah jalan, lelaki yang berprofesi sebagai nelayan ini mengurungkan niat dan membalik haluan menjauhi area tangkap. Sebab kapal batu bara sudah beroperasi lebih dulu di jembatan timbang(jeti) milik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7.

“Saya takut ditabrak,” kata Iqbal saat ditemui di Kramatwatu, Bojonegara, Serang, Jumat, 30 April 2021.

PLTU Jawa 7 dengan kapasitas 2×1.000 Megawatt (MW) merupakan pembangkit terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan yang membangun yakni PT Shenhua Guohua Pembangkit Jawa Bali (PT SGPJB), perusahaan konsursium antara China Shenhua Energy Company Limited (CSECL) dan PT Pembangkit Jawa Bali (PJBI) yang merupakan anak usaha PT PLN (Persero).

Kepemilikan saham CSECL di PLTU Jawa 7 mencapai 70 persen, sementara PJBI memiliki sisanya. Di Indonesia, sepak terjang CSECL dalam memproduksi energi kotor tak hanya di Banten. Perusahaan energi dan infrastruktur terbesar di China ini juga membangun PLTU Mulut Tambang di Kalimantan Timur, PLTU Sumatera Selatan I dan PLTU Simpang Belimbing Muara Enim. Perusahaan mengkalim bahwa PLTU Jawa 7 merupakan industri ramah lingkungan lantaran menggunakan teknologi pemanas Ultra Super Critic (USC) yang mampu meredam buangan karbon dan limbah ke laut.

Namun, Iqbal melihat sendiri bagaimana limbah bahang yang dialirkan pabrik setrum itu membuat permukaan air keruh, berbusa dan berbau busuk. Sementara nelayan lain, Lukman (50) mengeluhkan aktivitas kapal batu bara. Hampir setiap hari ia melihat hilir mudik kapal di tengah laut. Jumlahnya 3-4 kapal dalam sehari.

Lelaki yang sudah menetap puluhan tahun di Pulau Panjang ini menyakini bahwa aktivitas PLTU Jawa 7, mulai dari pengoperasian kapal batu bara sampai pembuangan limbah berpengaruh buruk terhadap ekosistem laut di sekitar tempat tinggalnya. “Gugusan terumbu karang bersampur lumpur, retak dan terdapat bintik-bintik berwarna putih. Nelayan banyak mengeluh. Biasanya tangkapan ada. Tahun ini malah tidak dapat. Jauh sekali perbedaannya,” katanya saat dihubungi Jaring.id, Sabtu 8 Mei 2021.

Simak laporan Abdus Somad selengkapnya di website ekuatorial.com

Indonesia menjadi negara di dunia yang memberikan kontributusi terbesar emisi karbon cakupan 3 (scope 3) yaitu dari pengapalan batu bara.

Selain Indonesia, Australia juga masuk sebagai penyumbang terbesar karena tercatat sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia,

Angkanya, mencapai 59% atau setara 740 juta metrik ton. Emisi scope 3 ini mencakup semua emisi tidak langsung yang dihasilkan dalam rantai nilai sebuah industri atau perusahaan.

Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 1,25 miliar metrik ton batu bara dikapalkan untuk diekspor dari seluruh negara produsen batu bara di dunia.

Pengapalan ekspor batu bara berkontribusi sekitar 10% dari total emisi karbon (CO2) dari sektor energi pada tahun 2020, yaitu sekitar 3,1 miliar ton CO2, di mana total CO2 dari sektor energi diperkirakan mencapai 31,5 miliar ton CO2.

Data ini merupakan laporan hasil temuan analisis data dari EMBER, lembaga think-tank yang berbasis di London, Inggris, yang meluncurkan dashboard interaktif tentang emisi yang dihasilkan dari pengapalan untuk tujuan ekspor batu bara dari seluruh negara pengekspor batu bara di dunia, Selasa (2/6/2021).

Di antara negara eksportir batu bara terbesar, Indonesia dan Australia memiliki tingkat emisi scope 3 yang sangat tinggi dibanding emisi domestik masing-masing negara tersebut. Pada tingkat 0,9 miliar ton CO2 masing-masing negara, emisi ruang scope 3 dari pengapalan ekspor  batu bara adalah sebesar 1,5-2 kali lebih lipat dari emisi domestik yang mereka hasilkan.

“Bisnis batu bara tidak saja memberikan keuntungan bagi negara pengekspor. Namun dampak lingkungan berupa emisi dari pengapalan batu bara (scope 3) sering diabaikan, meskipun memberikan kontribusi signifikan terhadap naiknya emisi CO2 dunia,” kata Nicolas Fulghum, analis dari EMBER.

Seperti diketahui, emisi gas rumah kaca dikategorikan ke dalam tiga kelompok atau ‘scope’ dalam standar internasional teknik penghitungan yang paling banyak digunakan, Protokol Gas Rumah Kaca (GRK). Cakupan 1 (Scope 1) mencakup emisi langsung dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan. Cakupan 2 (Scope 2) mencakup emisi tidak langsung dari pembangkitan listrik yang dibeli, uap, pemanasan dan pendinginan yang dikonsumsi oleh industri/perusahaan. Cakupan 3 (Scope 3) mencakup semua emisi tidak langsung lainnya yang terjadi dalam rantai nilai industri/perusahaan.

Dashboard lebih detil dapat diakses melalui: https://ember-climate.org/ember-shipping-dashboard/

Banner Image : copyright detik.com