The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), berkolaborasi dengan Yayasan Ekosistem Nusuantara Berkelanjutan (EcoNusa) menyelenggarakan Workshop dan Fellowship Jurnalis “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” untuk mendorong lebih banyak jurnalis lokal Papua mengangkat pemberitaan  kehutanan, kearifan lokal dan krisis iklim. Kegiatan yang berlangsung di Kasuari Valley Resort, Kota Sorong pada 1-2 Oktober 2021 ini, melibatkan 19 jurnalis dari berbagai platform media di wilayah Sorong, Papua Barat.

Ketua Umum SIEJ, Rochimawati, menyampaikan pentingnya peran jurnalis mengawal isu-isu lingkungan, khususnya terkait keberlangsungan hutan Papua di tengah maraknya  alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit.

“Kebijakan tersebut tidak hanya merusak lingkungan, juga mengancam masa depan masyarakat adat yang bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan,” kata Rochimawati dalam sambutannya.

Sekitar 650 ribu hektar lahan telah mengantongi izin pembukaan perkebunan sawit, dimana 70 ribu hektar sudah mulai dikelola. Ironisnya, kontribusi beroperasinya perkebunan sawit di wilayah Papua Barat hanya 17 persen. Pencabutan 16 perizinan perkebunan kelapa sawit oleh Bupati Sorong juga berbuntut panjang. Tiga dari empat perusahaan perkebunan kelapa sawit menggugat Bupati Sorong dan proses hukumnya masih terus bergulir di PTUN Jayapura.

Bustar Maitar, CEO Yayasan EcoNusa menambahkan, alih fungsi hutan bukan tanpa resiko. Salah satu dampak yang paling nyata adalah bencana ekologis yang akhir-akhir ini sering terjadi. Eksploitasi hutan dilakukan secara terus menerus dapat mengancam masa depan Orang Asli Papua yang bergantung pada hutan sebagai sumber inspirasi kebudayaan dan penopang penghidupan masyarakat adat. Sementara gempuran investasi semakin hari semakin kuat dengan hadirnya perkebunan kelapa sawit pertama di Manokwari dan Jayapura.

“Peneliti bersepakat bahwa iklim kita tidak boleh naik lebih dari 2 derajat, jika lebih itu artinya kita harus menyesuaikan diri. Sayangnya, kita sudah gagal, jadi yang sekarang kita lakukan adalah berupaya beradaptasi.”

Bustar menekankan pentingnya peran hutan Papua untuk menekan laju krisis iklim yang semakin tidak terkendali.  “Total luas hutan yang ada di Papua dan Maluku 38 juta hektar. Artinya 44% hutan di Indonesia ada di bagian timur Indonesia. Ini menjadi benteng terakhir mencegah terjadinya krisis iklim.”

Sementara pendiri Papua Forest Watch, Charles Tawaru, dalam paparannya menjelaskan hutan Papua menyimpan kekayaan biodiversitas sehingga keberadaaan perkebunan sawit mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna endemik Papua. 

“Kita bisa menjumpai 15-20  jenis tumbuhan, 602 jenis burung, 125 mamalia dan 223 jenis reptil. Hampir separuh keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia berada di hutan Papua. Kami mengajak masyarakat untuk ikut mempertanyakan manfaat perkebunan sawit bagi masyarakat adat yang berperan penting menjaga hutan Papua.”

Papua Barat sebagai provinsi konservasi memiliki sekitar 34 persen tumbuhan dan satwa liar dilindungi di Indonesia ada di tanah Papua, dimana dari 914 jenis TSL di Indonesia, 339 di antaranya ada di Papua. Pengelolaan wilayah ini sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya. Namun, praktik perburuan dan pemanfaatan ilegal spesies flora dan fauna ini masih terus terjadi.

Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah Papua Barat memang tidak mudah karena minimnya sumber daya manusia untuk pengawasan.  Ini diakui Kepala Balai Besar KSDA Provinsi Papua Barat, Budi Mulyanto. Pengelolaan cagar alam seluas 1.735.399,41 ha dan suaka margasatwa yang luasnya mencapai 5.274,39 ha hanya dimonitori 148 petugas.

“Dalam pelaksanaannya tidak sedikit tantangan yang dihadapi, pengelolaan kawasan konservasi maupun KSA dibagi per blok, antara lain cagar alam, taman wisata air, taman hutan rakyat, suaka margasatwa dan taman nasional. Artinya, per orang mengawasi 11 kawasan konservasi.”

BBKSDA Papua Barat terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi kawasan-kawasan tersebut, di antaranya dengan kegiatan pemberdayaan melalui Kelompok Tani Hutan, seperti KTH Waifoi, Sapokren, Warkesi, Klasaman, Klamana, Ayabori dan KTH Kampung PAM Raja Ampat. Tujuannya untuk menjaga keberlangsungan hutan, sehingga tidak di tebang maupun digunduli.

Dukungan pemerintah untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat adat tanpa harus merusak hutan menjadi upaya yang efektif. Seperti pemberdayaan masyarakat adat di Malaumkarta yang dilakukan melalui Sekolah Kambik dan usaha keripik keladi yang berpusat di Kampung Mibi, Sorong. Bersama PGM Institutute, pemerintah kabupaten Sorong melatih anak-anak muda kampung dengan pola pikir progresif dan kreatif.

Anak muda dinilai memiliki akses langsung dengan sumber daya alam, sehingga mampu ikut serta dalam membangun kampung. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai suku Moi yang menanamkan semangat regenerasi untuk menjaga hutan sebagai rumah mereka.  

Ketua Perkumpulan Generasi Malaumkarta, Tori Kalami, membagikan upaya suku Moi, salah satu suku adat di Papua Barat dalam menjaga hutan sebagai sumber penghidupan dan tumpuan masyarakat adat.  Pertama, mengidentifikasi dan mengorganisir kembali suku adat atau kelompok tua adat. Kedua, mengorganisir kembali kelompok muda dengan metode sendiri. Ketiga, menggunakan metode baru dengan menginisiasi gerakan di masyarakat adat dalam rangka meminimalisir konflik lahan.

Kerja sama dengan berbagai pihak sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi. Sebagai perwakilan pemerintah Provinsi Papua Barat, Cabang Dinas Kehutanan Sorong yang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Sorong bekerja sama dengan Badan Restorasi Lahan dan Gambut berupaya merehabilitasi 7 hektar hutan Mangrove yang rusak sebagai akibat aktivitas pengambilan kayu mangi-mangi dan batu karang. “Kerusakan hutan Mangrove bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan semua pihak,” kata Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sorong, Anita Helena Homer.

Narahubung: Dedi Jun (SIEJ)

Email: dedi.jun80@gmail.com/ M: +62 821-9893-7005

Banner Image : Kegiatan workshop dan fellowship  “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” di Jayapura. Foto : SIEJ