Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) digadang-gadang menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang paling potensial untuk dimanfaatkan di Indonesia alam upaya transisi energi menuju energi terbarukan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemanfaatan panel tenaga surya di berbagai fasilitas publik untuk mencapai Rencana Strategis Energi Nasional menuju bauran energi baru dan terbarukan sebanyak 23 persen di tahun 2025.

Idoan Marciano, Peneliti, Spesialis Teknologi Energi & Kendaraan Listrik, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan, tenaga surya memiliki potensi paling besar dibandingkan dengan sumber energi lainnya.

“Potensi teknis terbesar di Indonesia  karena sangat scalable, sehingga memungkinkan digunakan dari skala terkecil hingga besar. PLTS bisa diadopsi untuk skala residensial maupun bisnis dan industri. PLTS  juga lebih padat energi dibanding sumber EBT lain, sehingga tidak butuh lahan terlalu besar dan penempatannya pun fleksibel,” kata Idoan.

Langkah konkrit dapat dilihat dengan makin banyaknya fasilitas publik yang menggunakan sumber listrik untuk green building hingga penerangan lalu lintas .

Masjid Istiqlal adalah salah satu contoh rumah ibadah yang sejak tahun 2019 menerapkan konsep green building dengan memasang 504 unit modul solar berkapasitas masing-masing modul sebesar 325 WP (Watt Peak) untuk memenuhi 16% dari total kebutuhan listriknya. Pemasangan panel tenaga surya mampu menghemat biaya operasional pembayaran listrik secara signifikan. Untuk mengembangkan, saat ini melalui program wakaf energi juga  mengajak publik ikut berkontribusi meningkatkan kapasitas panel surya di Masjid Istiqlal.

Sejauh ini, hasil pemanfaatan PLTS sudah terlihat, misalnya, penghematan penggunaan AC dan pengaturan energi dapat menurunkan biaya listrik hingga 15 persen.  Masjid Istiqlal sudah melewati penilaian Masjid Ramah Lingkungan MUI (Ecomasjid).

“Pemanfaatan panel tenaga surya, kami gunakan untuk pengadaan listrik untuk operasional AC, lampu sampai dengan CCTV. Biaya pengadaan awal instalasi PLTS,  saat itu cukup besar, akan tetapi setelah itu tidak ada biaya lainnya, paling hanya

membersihkan panel saja. Kapasitas listrik terus dilakukan dengan menambah instalasi PLTS,” kata Her Pramtama, Wakil Kepala Bidang Riayah Masjid Istiqlal.

Yodi Danusastro, Konsultan Green Building yang mendampingi Pengurus Masjid atau Building Management Masjid Istiqlal dalam proses sertifikasi green building dari MUI dan dari beberapa lembaga lainnya ini menjelaskan, konsep green building, bukan hanya dari gedung dan pengadaan listrik saja, tetapi juga faktor lainnya seperti pengelolaan sampah.

“Termasuk perilaku orang-orang untuk menerapkan budaya ramah lingkungan,  hemat lampu dan air, buang sampah. Jadi, saat para jamaah masuk ke Istiqlal itu masuk ke lingkungan yang ramah lingkungan.  Energinya juga dipantau oleh manajemen dan diaudit,” jelasnya.

Selain rumah ibadah, pemerintah juga implementasi green building untuk kantor pemerintahan. Salah satunya, gedung utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemanfaatan panel tenaga surya untuk fasilitas publik di perkotaan seperti  penerangan taman, penerangan jalan umum tenaga surya di 30 ribu titik yang menerangi jalan sepanjang 1.500 kilometer di 200 kabupaten/kota di Indonesia. Juga operasional lampu lalu lintas seperti di Surabaya.

Idoan Marciano juga mendorong penggunaan PLTS di lingkup pemerintahan dan fasilitas publik yang dikelola pemerintah. Tapi bisa menjadi contoh bagi sektor swasta dan pribadi.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa sumber listrik dari batubara seperti yang disediakan Perusahaan Listrik Negara (PLN), memperburuk kualitas udara sehingga sumber listrik harus segera dialihkan dan sosialisasi manfaat tenaga surya perlu ditingkatkan. Harapannya adalah ketika masyarakat Indonesia melihat ada efek yang baik dari pemanfaatan PLTS mereka akan ikut menerapkannya.

“Perlu mengubah paradigma dan persepsi terkait panel surya ini. Di Indonesia, masyarakat yang mampu membeli PLTS kebanyakan belum mengetahui dan/atau belum menganggap ini sebagai sesuatu yang relevan dengan kebutuhan mereka. Perlu  gerakan literasi agar masyarakat melek akan manfaat PLTS, hal-hal teknis dan skema pembiayaan yang ada. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif finansial untuk masyarakat agar penerapan PLTS bisa lebih masif. Harga terjangkau tetap jadi faktor utama beralih ke PLTS. Saya melihat ke depannya harga PLTS pasti akan jadi lebih murah secara global. Diperlukan juga proyek percontohan agar orang bisa terdorong untuk mengadopsi pemanfaatannya,” kata Idoan. 

Tenny Kristiana – Peneliti International Council on Clean Transportation (ICCT) juga mengkritisi sejauh ini, implementasi green building kebanyakan masih di tingkat pemerintah pusat. Pihaknya berharap upaya itu bisa meluas ke pemerintah daerah agar mereka bisa aktif untuk menginstall ini untuk kebutuhan listriknya dengan membuat pilot project di berbagai kota di daerah. Sehingga pemerintah daerah pun bisa mengimplementasikan panel surya di gedung-gedung mereka,” kata Tenny. 

Sementara itu terkait dengan penyelenggaraan transportasi publik yang berbasis listrik di dalam kota, pemerintah Indonesia berencana membangun 900 ribu stasiun pengisian baterai dan 6 ribu fast charging station untuk kendaraan listrik sampai dengan 2035.

Namun Idoan menegaskan jangan sampai penggunaan kendaraan listrik justru mendorong peningkatan emisi karbon karena . Karena itu, listrik di sektor transportasi, juga harus diselaraskan dan dihasilkan dari energi terbarukan.

“Selama ini, listriknya masih mayoritas dari batu bara. Selain itu, kendaraan yang tidak bisa beralih ke kendaraan listrik bisa menggunakan bahan bakar alternatif seperti clean fuels,” kata Idoan.

Kontak media:

Riska Fiati – ID COMM

Telp : +62878 74210958. Email riska@idcomm

Banner image : Kementerian PUPR menjadikan Bendungan Jatibarang di Semarang sebagai proyek percontohan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

Empat karya jurnalistik dari jurnalis Indonesia terpilih sebagai pemenang lomba Karya Jurnalistik “Sistem Pangan Lestari Untuk Adaptasi Perubahan Iklim”, yang diselenggarakan hasil kerja sama the Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)  dan The Food and Land Use (FOLU).

Lomba jurnalistik ini merupakan tindak lanjut dari program kelas belajar yang diikuti 50 peserta jurnalis dari berbagai media di Indonesia yang dilaksanakan pada 15-16 Desember 2021 lalu.

Ketua Umum SIEJ Rochimawati mengatakan, usai mengikuti kelas belajar, seluruh peserta berkesempatan mengirimkan karya tulis sesuai dengan tema “Sistem Pangan Lestari Untuk Adaptasi Perubahan Iklim” dengan batas waktu pengiriman karya pada  31 Desember 2021.

“Tidak semua peserta mengirimkan karyanya. Ada 25 karya yang disubmit untuk mengikuti kompetisi ini. Berdasarkan seleksi tim juri yang dilaksanakan pada 5 Januari 2022, telah diputuskan empat pemenangnya,” ujar Rochimawati, Jumat (7/1/2022).

SIEJ mengapresiasi semua peserta yang telah mengirimkan karya jurnalistik sebagai bagian dari output selama program kelas belajar.

Selamat kepada para pemenang. Bagi karya jurnalistiknya belum terpilih sebagai salah satu pemenang, SIEJ terus mendukung upaya jurnalis dan media tetap berkarya khususnya pada isu  sistem pangan lestari untuk mengatasi perubahan iklim di Indonesia.

Berikut nama para pemenang lomba:

1. Robby Irfany Maqoma

Media: The Conversation Indonesia

Judul artikel:  Dilema pangan ramah iklim yang bernutrisi dan terjangkau di Indonesia. Bagaimana cara mengatasinya? https://theconversation.com/dilema-pangan-ramah-iklim-yang-bernutrisi-dan-terjangkau-di-indonesia-bagaimana-cara-mengatasinya-173655

2. Sayied Syech Boften

Media: Koran Papua Barat Pos

Judul artikel: Ketahanan Pangan Bukan Beras-isasi

Dipublikasikan dalam versi cetak di Koran Papua Barat Pos edisi V Desember 2021

3. Bahtin Razak

Media: www.gosulut.com

Judul artikel: Berhemat Dengan Sampah Makanan

https://www.gosulut.com/2021/12/31/berhemat-dengan-sampah-makanan/

4. Marathun Nashihah

Media: Suara Merdeka

Judul artikel: Ikhtiar Perempuan Jaga Ketahanan Pangan

Dipublikasikan dalam tiga seri di harian Suara Merdeka (versi cetak) pada tanggal 29, 30, 31 Desember 2021

#food #foodsystem #sistempangan #jurnalislingkungan #perubahaniklim #climatechange #climatecrisis #climateaction

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor batubara bagi perusahaan batubara. Kebijakan ini diberlakukan terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Dalam keterangan persnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kebijakan ini terkait kepentingan nasional, yakni prioritas pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri dan untuk PLN.

Ketersediaan batubara diperkirakan di bawah batas aman untuk mencukupi kebutuhan selama 15 hari. Diketahui, PLN saat ini sedang mengalami defisit pasokan batubara di sejumlah pembangkit listriknya, khususnya di jaringan Jawa-Madura-Bali.

“Keputusan pemerintah yang bahkan harus menarik rem darurat dengan menghentikan secara total ekspor batubara menunjukkan bahwa kondisi ketahanan energi kita benar-benar tidak aman dan di ambang krisis,” ujar Andri Prasetiyo, peneliti dan manajer program Trend Asia.

Masalah pasokan batubara PLN karena perusahaan batubara tidak taat memenuhi ketentuan wajib pasok dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Kondisi ini sebenarnya dapat diprediksi dan diantisipasi sejak awal. Sejak pertengahan 2021, ketika harga batubara global mulai melambung, pemerintah sudah menyoroti praktik ketidakpatuhan DMO. Hingga akhirnya muncul surat keputusan pelarangan ekspor terhadap 34 perusahaan.

Sanksi diberikan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No.139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 4 Agustus 2021.

Praktik sanksi tidak memberikan efek jera dalam mendorong kepatuhan. Menurut Ridwan Djamaluddin, Direktur Ditjen Minerba Kementerian ESDM, jika aturan larangan ekspor tak dikeluarkan, maka hampir 20 PLTU dengan daya 10.850 MW akan padam.

Presiden Joko Widodo bahkan kemudian mengancam perusahaan batubara yang tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi DMO maka akan mendapat sanksi dan izin usahanya akan dicabut. “Pemerintah terlanjur menempatkan batubara sebagai bauran energi utama dan belum dapat melepaskan diri secara signifikan. Ketika rantai pasoknya bermasalah, bayang-bayang krisis energi terasa begitu dekat. Untuk mengatasinya, sanksi tegaspencabutan izin perusahaan yang tidak patuh DMO tidak hanya sebatas ultimatum Presiden, tetapi harus segera dilakukan,” jelas Andri.

Beberapa waktu belakangan, harga komoditas batubara di pasar dunia memang terus melambung. Harga batubara acuan global bahkan sempat menyentuh angka US$260 per metrik ton. Hal ini ditengarai perusahaan batubara lebih memilih mengekspor ke luar negeri.

Data KESDM mencatat, tingkat kepatuhan ratusan perusahaan tambang batubara untuk memenuhi DMO sangat rendah. Dari target tahun 2021 sebesar 137,5 juta ton, realisasi yang tercapai hanya sebesar 63,47 juta ton atau sekitar 46 persen, terendah sejak 2017. Hingga akhir 2021, hanya terdapat 85 perusahaan yang telah memenuhi DMO batubara sebesar 25 persen dari rencana produksi tahun 2021. Dari 5,1 juta metrik ton penugasan pemerintah, hingga 1 Januari 2022, haya terpenuhi 35 ribu metrik ton, atau kurang dari 1 persen. Selain itu, data realisasi DMO oleh PLN menunjukkan perusahaan batubara raksasa yang memegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) juga tidak memenuhi ketentuan DMO oleh pemerintah, semisal PT Arutmin Indonesia.

Andri memperkirakan, ancaman krisis energi yang terjadi akibat minimnya pasokan batubara akibat fluktuasi harga global akan terus berulang jika pemerintah terus bergantung terhadap penggunaan energi kotor ini. Hingga saat ini, porsi bauran batubara masih mendominasi dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

Menurutnya, hal itu akan menjadi implikasi serius bagi ketahanan energi nasional, begitu pun terhadap upaya percepatan transisi energi nasional. “Pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin pada perusahaan yang tidak patuh, atau bahkan melakukan peninjauan kembali harga DMO batubara dinilai dapat menjadi pilihan solusi jangka pendek mengatasi persoalan ini. Namun, ada yang jauh lebih penting dan strategis. Jika pemerintah ingin melakukan perubahan menyeluruh terhadap kerangka kebijakan energi, maka solusi tersebut jelas tidak cukup. Pemerintah harus segera mempercepat proses transisi energi dengan memilih energi terbarukan,” tegasnya.

Kontak Media: Andri Prasetiyo, Peneliti dan Manajer Program Trend Asia, +62 878-8345-3112 Ina, Komunikasi Media Trend Asia, +62 851 5760 2668

Banner image : Trend Asia

Oleh Joni Aswira

Sekretaris Jenderal Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia / The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)

Jakarta–Kami merangkum berbagai isu yang mewarnai jurnalisme kita membingkai isu lingkungan sepanjang 2021. Sebagian besar kami bahas di dalam forum editor meeting dan workshop jurnalis. Kami menghadirkan para narasumber pemerintah, NGO, dan akademisi. Ibarat mengalirkan listrik, kami berusaha untuk terus menjadi hub atau tepatnya jangkar informasi bagi jurnalis. Mendistribusikan kajian-penelitian para akademisi dan CSO. Kami hadirkan kisah-kisah inspiratif dari para pegiat lingkungan, yang kami juga distribusikan melalui kanal-kanal media sosial dan nawala yang secara rutin diterbitkan.

Joni Aswira/ Sekjen SIEJ. Foto: Dok pribadi

Demi mendorong jurnalisme lingkungan yang berkedalaman lagi berkualitas, beberapa pelatihan yang digelar dibarengi dengan program beasiswa. Sepanjang 2021 kami mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk menyelenggarakannya. Sebagian hasil liputan tersebut diterbitkan di ekuatorial.com, media portal geo-tagging milik SIEJ.

Sesungguhnya tak banyak yang menggembirakan tentang kondisi lingkungan kita dalam setahun terakhir. Di tengah upaya keras semua pihak dan pemerintah untuk segera keluar dari pandemi, agenda penyelamatan lingkungan seperti jalan di tempat. Bencana demi bencana yang masih saja tinggi sepanjang 2021.

Data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menunjukkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor masih mendominasi dari total 3.058 kejadian bencana di Indonesia sepanjang 2021. Kejadian cuaca ekstrem pun tinggi, turut memicu sejumlah bencana banjir bandang, kebakaran hutan, gelombang tinggi. Namun tingginya curah hujan dan cuaca ekstrem bukanlah semata penyebab seperti yang kerap dilontarkan pemerintah bila menanggapi banjir dan longsor. Degradasi kawasan, penurunan daya dukung lingkungan serta kebijakan tata ruang juga punya andil besar.

Faktor perubahan iklim semakin nyata membawa dampak bagi keberlangsungan ekosistem, terutama menjadi penyebab bencana beberapa dekade terakhir. Banyak penelitian merilis kenaikan suhu bumi meningkat di berbagai belahan dunia. Misalnya panel ilmuan dunia dalam penelitian iklim, yakni Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dimana Indonesia ada di dalamnya, merilis laporan terbaru pada Agustus lalu mengenai kenaikan suhu bumi.

Temuan emisi gas yang membuat suhu bumi menghangat saat ini kemungkinan akan melampaui batasan yang telah ditetapkan hanya dalam waktu 10 tahun. Laporan IPCC menyebutkan kenaikan suhu bakal naik menembus 2 derajat celcius, lebih cepat dari kita bayangkan. Dokumen IPCC menyatakan bahwa tidak dipungkiri lagi, manusia telah membuat suhu meningkat di atmosfer, lautan, dan daratan. Laporan inilah yang kemudian dibawa dalam konferensi perubahan iklim COP ke 26 di Glasgow November lalu.

Tidak heran bila bencana iklim (krisis iklim) akan terus melanda berbagai wilayah tak terkecuali di Indonesia. Kita tentu masih ingat, banjir berkepanjangan Kalimantan beberapa waktu lalu menggenangi 12 kabupaten kota, dengan durasi banjir hingga satu bulan. Banjir juga menggenangi wilayah yang nanti akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN). Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya tak memungkiri banjir Kalimantan disebabkan kerusakan lingkungan.

Wilayah resapan sungai-sungai utama di Kalimatan makin terbuka dan rusak seiring deforestasi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Tentu deforestasi itu kebanyakan karena perizinan, karena alih fungsi lahan dan ditambah rencana tata ruang yang buruk. Pun demikian halnya dengan banjir bandang Kota Batu Malang yang terjadi di waktu bersamaan. Wilayah resapan air di hulunya gundul, pohon-pohon yang sejatinya penyerap dan penyimpan karbon, dibabat.

Sulit untuk tak mengatakan ini semua buah dari kebijakan dan regulasi, yang kebanyakan untuk mengakomodasi kepentingan investasi. Seperti tambang dan HTI di berbagai daerah. Banyak data menunjukkan laju deforestasi kita tinggi, meskipun pemerintah terus berusaha mengklaim terjadi penurunan siginifikan dalam kurun 20 tahun terakhir atau deforestasi paling terendah.

Panggung COP26 di Glasgow November lalu lebih dari 100 negara berkomitmen untuk menghentikan doferestasi 2030 serta berkomitmen mengembalikkan hutan dan degradasi lahan. Meskipun kata “menghentikan deforestasi” sempat menuai polemik karena disebut klaim yang miss-leading dari Menteri Iklim dan Lingkungan Internasional Inggris, Zac Goldsmith, yang menyatakan 105 negara mendeklarasikan penghentian deforestasi pada 2030.

Padahal, dalam Glasgow Leaders Declaration on Forest and Land Use tidak menggunakan terminologi “penghentian deforestasi”. Termasuk Indonesia yang juga menolak terminologi Nol deforestasi yang menurutnya tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya bahkan mempertegas terminologi FoLU (Forestry and other Land Use) net carbon sink 2030. FoLu tidak bisa diartikan zero deforestation. Pembangunan Indonesia, menurut Siti Nurbaya, tidak boleh dihentikan atas nama emisi karbon dan deforestasi.

FoLU net carbon sink artinya tidak menambah jumlah gas rumah kaca ke atmosfer saat memanfaatkan hutan dan lahan lainnya. Untuk bisa mencapainya berarti mengurangi emisi sebanyak mungkin, dan menyeimbangkan emisi tertinggal dengan menghilangkan emisi lain dalam jumlah yang setara.

Terlepas dari perdebatan dan perbedaan terminologi, pemulihan hutan dan menjaganya dari kerusakan adalah keniscayaan. Krisis pandemi dan bencana alam telah menyebabkan kerugian menjadi berkali lipat. Terutama dampak ini paling dirasakan oleh masyarakat kecil berpenghasilan rendah.

Kami juga menyoroti isu transisi energi, yang sependek pengetahuan kami masih akan melalui jalan terjal menuju energi bersih. Transisi energi dengan menghapuskan energi fosil batubara adalah satu-satunya yang gagal disepakati dalam COP26 lalu. Tak semua negara bersepakat namun berkomitmen meninggalkannya secara bertahap.

Sebelas dua belas dengan Indonesia. Transisi dari energi batubara ke energi terbarukan menghadapi sejumlah tantangan. Tapi setidaknya sebagai negara berkembang dan penghasil energi fosil, Indonesia katanya akan memulainya secara bertahap. Salah satu misalnya membaurkan energi fosil dengan biomassa, dari sampah dan limbah kelapa sawit. Langkah ini tetap dikritik oleh pegiat lingkungan. Greenpeace Indonesia menilai cara ini tetap saja akan menghasilkan emisi yang sangat besar.

PLTU batubara bakal bercokol sebagai penghasil sumber listrik terbesar. Sebab pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih berjalan lambat dan tidak on track dengan target 23% bauran energi terbarukan di 2025. Demikian kurang lebih kesimpulan Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam laporan tahunan Indonesia Energy Transition Outlook 2022.

Kurang kondusifnya iklim investasi energi terbarukan di Indonesia, dan komitmen politik yang tidak konsisten membuat pencapaian target 23% bauran energi terbarukan pada 2025 terkendala. Hingga Quartal ketiga 2021, bauran energi terbarukan masih di angka 11.2%.

Lalu terkait krisis iklim, kami juga menyoroti aspek pangan. Krisis iklim tak hanya mendatangkan bencana, tetapi mengancam keberlangsungan pangan, berdampak kepada sistem pertanian di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Executive Director, Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Dr. Lawrence Haddad dalam Kelas Belajar dan Lomba Karya Jurnalistik: Sistem Pangan Lestari Untuk Adaptasi Perubahan Iklim, yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan The Food and Land Use (FOLU) Coalition, beberapa waktu lalu, mengungkapkan ketidakpastian iklim global dalam dekade terakhir ini mengakibatkan sistem pangan menjadi ‘korban’.

Di tengah pandemi ini, pangan adalah sektor yang sangat krusial. Maka narasi ketahanan pangan pun kembali mencuat dengan beragam konsep. Namun faktanya ada ketimpangan pengusaan lahan yang membuat cita-cita ketahanan pangan, kemandirian pangan, atau pun kedaulatan pangan sulit terwujud. Dalam skala besar misalnya pemerintah terus menempatkan proyek seperti food estate sebagai solusi ketahanan pangan. Banyak kalangan, terutama akademisi dan CSO mengkritik proyek ini karena akan menimbulkan deforestasi dan memicu konflik.

Bicara mengenai konflik lahan, masyarakat adat adalah yang paling rentan didiskriminasi. Sepanjang 2021 ini kami juga mengangkat tema-tema dan problmatika seputar masyarakat adat, baik melalui editor forum maupun workshop jurnalis. Eksistensi masyarakat adat harus kita akui sebagai komunitas yang terus menjaga ekosistem hutan, menjaga kebaragaman pangan, dan pewaris nilai-nilai luhur. 

Tapi sayangnya, keberadaan mereka masih terpinggirkan, menjadi korban diskriminasi, hingga dikriminalisasi. Selain itu RUU Masyarakat Adat hingga kini masih “mangkrak” belum kunjung dibahas dan disahkan.

Sederet isu di atas tentu tak akan lekang oleh waktu. Ia menjadi agenda yang terus kita angkat. Kita ingin jurnalisme lingkungan bertumbuh di dalam perspekftif keadilan dan berpihak pada kemanusiaan, Tak hanya melontarkan kritik, tapi jurnalisme yang  menawarkan solusi-solusi bagi pembuat kebijakan, bagi semua pihak. 

Pandemi Covid19 memberi kita banyak pelajaran. Tentang hubungan keberlangsungan ekosistem alam dan interaksi manusia di dalamnya. Pandemi harusnya juga momentum merefleksikan hubungan itu. Komitmen untuk memulihkan bumi, menjauhkannya dari hal-hal yang bersifat merusak, ekploitatif, yang akan mendatangkan “murka” di kala krisis. Akhirnya, SIEJ mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2022. Mari menjadikan penyelamatan lingkungan dan kemanusiaan sebagai agenda bersama.

Salam Lestari!!!

Sampai bulan November 2021 telah terjadi 2.431 bencana di Indonesia dan 98% merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Frekuensi bencana hidrometeorologi terus meningkat. Pada tahun 2020 lalu, mengalami kenaikan hampir delapan kali lipat dibandingkan tahun 2005 silam. 

Kenaikan trend kejadian bencana di Indonesia tidak hanya disebabkan peningkatan curah hujan ekstrem, tapi juga dampak dari perubahan iklim dunia. 

Urip Haryoko Plt Deputi Klimatologi BMKG menjelaskan perubahan iklim global di Indonesia, proyeksi iklim, dan frekuensi peristiwa ekstrim dapat diamati dengan mengutip sejumlah pakar.

“Petteri Taallas menyatakan perubahan suhu yang terjadi menurut bahwa rata-rata suhu global di tahun 2020 akan meningkat atau sudah diset di atas 1,2 derajat celcius pada level pra-industri (1850-1900),” jelas Urip dalam paparannya di Webinar Bencana, Cuaca Ektrem dan Perubahan Iklim yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan The Society of Indonesian Science Journalist (SISJ), pada Sabtu, 18 Desember 2021 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting.

“Setidaknya ada satu dari lima peluang bisa terjadi pada tahun 2024 di mana suhu rata-rata bumi akan mengalami kenaikan sekitar 1,5 derajat celcius,” imbuh Urip.

Urip menambahkan, pakar lain seperti Syukur Wanabe menemukan bahwa tingginya suhu di atmosfer bagian bawah sangat dipengaruhi oleh CO2 (Karbon Dioksida) sementara atmosfer di atas akan lebih dingin. Sedangkan Klauss Hasselmann mengembangkan suatu metode penyebab dari pemanasan atmosfer, apakah ini diakibatkan oleh sumber daya alam atau manusia.

Sedangkan Erma Yulihastin, Peneliti Riset dan Teknologi Atmosferik pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (OR PA/LAPAN) BRIN memperlihatkan sebuah gambar data kelembaban bulan November 2021 yang merupakan hasil pengamatan satelit dimana hasil pengamatan satelit ini menunjukkan informasi telah terjadi ITCZ ganda di bagian barat dan bagian selatan yang membentuk seperti pola “Tapal Kuda” (Gill Pattern) yang secara teori menunjukkan wilayah pertemuan gelombang atmosfer Mixed Rossby-Gravity Wave (MRG).

“Intertropical Convergence Zone (ITCZ) yaitu satu garis yang merupakan garis konvergensi. Artinya disepanjang garis itu adalah sistem tekanan rendah, bisa dikatakan sebagai sabuk yang melingkar di bumi, yang membentang dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan harusnya hanya ada satu dan nantinya itu akan bergeser sesuai dengan posisi semu Matahari,” kata Erma dalam paparan di webinar tersebut.

Efek dari adanya Gill Pattern yang terjadi di bagian barat-selatan Indonesia menunjukkan bahwa curah hujan secara luas meningkat di Samudera Hindia barat daya Jawa, laut Jawa, dan Pulau Jawa.

Faktor utama meningkatnya hujan kawasan barat Indonesia selama bulan November 2021 bahkan berlanjut hingga pertengahan Desember 2021 adalah karena dinamika vorteks di Samudra Hindia dan Laut Jawa.

Dinamika menguat dan melemahnya vorteks di perairan barat Indonesia tersebut berasosiasi dengan aktivitas gelombang atmosfer ekuator (Kelvin dan Rossby) yang terjadi sangat intensif selama bulan November.

Maraknya pembentukan vorteks di Laut Jawa dan Samudra Hindia tersebut pada awalnya dipicu oleh keberadaan ITCZ ganda (utara dan selatan) yang kemudian terhubung melalui jembatan “tapal kuda” sebagai indikasi pertemuan antara gelombang Kelvin dan gelombang Rossby.

Erma juga menyinggung tentang fenomena La Nina yang terjadi pada November yang dimulai setelah tanggal 10, yang diprediksi terjadi secara singkat (short term), sebab peluang terbentuknya La Nina semakin menurun dan berada pada nilai yang sama dengan kondisi netral pada Maret-April.

“Kita bisa menyebut itu La Nina ketika hal tersebut terjadi minimal secara konsisten 3 bulan berturut-turut. Jika belum stabil, belum bisa dikatakan bahwa itu La Nina,” tegasnya.

Meskipun demikian, kontrol utama anomali cuaca saat ini dan selama musim hujan adalah intensifikasi aktivitas berbagai gelombang di atmosfer yang menjalar dari barat-timur atau timur-barat dan dapat saling bertemu sehingga berpotensi membangkitkan kejadian ekstrem baik di atmosfer maupun di laut sebagai contoh gelombang badai pada 6-7 Desember 2021.

Webinar mengenai keterkaitan bencana, cuaca ekstrem dan perubahan iklim yang diikuti oleh jurnalis dari berbagai media di Indonesia ini memang diadakan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman pada jurnalis  dalam melaporkan isu bencana dan iklim pada publik, yang seringkali  menempatkan peristiwa bencana sebagai isu terpisah dari fenomena iklim yang makin cepat berubah dan menyebabkan terjadinya cuaca ekstrem global.

Rochimawati, Ketua Umum SIEJ saat membuka webinar tersebut mengatakan, penting bagi para jurnalis mempunyai pengetahuan mendasar tentang pola cuaca dan iklim serta dampaknya dalam konteks kebencanaan di Indonesia.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjembatani dan memberikan manfaat kepada jurnalis terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Banyak penggunaan bahasa dan istilah daripara peneliti atau ilmuwan yang sulit dipahami publik. Nah kita harus bisa menederhanakan itu agar mudah dimengerti oleh publik,” kata Rochimawati.

Pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih berjalan lambat dan tidak on track dengan target 23% bauran energi terbarukan di 2025. Kurang kondusifnya iklim investasi energi terbarukan di Indonesia, dan komitmen politik yang tidak konsisten membuat pencapaian target 23% bauran energi terbarukan pada 2025 terkendala.

Hingga Q3 2021, bauran energi terbarukan masih di angka 11.2%. Sehingga pemerintah Indonesia harus serius menyiapkan ekosistem transisi energi yang mampu mempercepat dekarbonisasi sistem energi di Indonesia mencapai bebas emisi karbon pada 2050.

Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam laporan tahunan Indonesia Energy Transition Outlook 2022 menemukan, hingga September 2021, total kapasitas terpasang energi terbarukan hanya mencapai 10.827 MW atau bertambah sekitar 400 MW. Sementara untuk mencapai target KEN dan RUEN di 2025 kapasitas pembangkit energi terbarukan diperkirakan harus minimal mencapai 24.000 MW atau sekitar 2-3 GW penambahan kapasitas energi terbarukan setiap tahunnya.

Jika mengacu Persetujuan Paris, dibutuhkan setidaknya 11-13 GW pembangkit energi terbarukan untuk mendekarbonisasi sistem energi di Indonesia yang mencakup sektor pembangkitan listrik, transportasi dan industri pada tahun 2050.

Selain itu, pemanfaatan energi surya pun terbilang tidak signifikan, hanya meningkat 18 MW yang didominasi PLTS atap. Bandingkan dengan kebutuhan 10-11 GW PLTS atap tiap tahunnya untuk mendorong bebas emisi pada 2045 di sektor ketenagalistrikan.

IESR memandang PLTS atap merupakan peluang untuk memaksimalkan kontribusi masyarakat dan badan usaha untuk ikut berinvestasi dalam proses dekarbonisasi.

Upaya dekarbonisasi sistem transportasi dengan adopsi kendaraan listrik dan penggunaan bahan bakar nabati juga masih jauh dari target yang ditetapkan. Penjualan kendaraan listrik masih di bawah 1% dari total penjualan kendaraan. Hanya sekitar 2 ribu mobil listrik dan 5 ribu  mobil listrik sepeda motor terdaftar, sementara total mobil dan sepeda motor listrik perlu mencapai 1,7 juta dan 100 juta pada tahun 2030. Bahan bakar nabati pun masih terbatas pada pengembangan biodiesel yang masih belum ekonomis dan terkendala dengan isu keberlanjutan (sustainability). Implementasi B40, dari yang semula B30, yang direncanakan di tahun 2022 pun dinilai akan terkendala melihat harga minyak sawit saat ini.

“Pemerintah harus fokus untuk memperkuat komitmen untuk dekarbonisasi agar selaras dengan tujuan Net-Zero Emission (NZE), dan memperbaiki regulasi untuk meningkatkan daya tarik investasi, memangkas hambatan perizinan, dan mengakselerasi pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan di luar PLN dengan mendorong gotong royong warga masyarakat dan bisnis berinvestasi pada pembangkit energi terbarukan terdistribusi dan efisiensi energi,” kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa.

Temuan IESR dalam laporan Indonesia Energy Transition Outlook 2022 menilai kesiapan ekosistem untuk beralih ke energi terbarukan masih sangat rendah. Menggunakan Kerangka Kesiapan Transisi Energi, IESR menilai empat indikator yaitu dukungan kebijakan dan regulasi, teknologi dan ekonomi, iklim dan realisasi investasi, dan sosial.

Dukungan kebijakan dan regulasi energi yang kurang efektif dalam mendongkrak pengembangan energi terbarukan di Indonesia, mencitrakan komitmen politik pemerintah yang rendah terhadap energi terbarukan. Meski pada 2021, pemerintah berkomitmen untuk menaikkan porsi bauran energi terbarukan menjadi 51% di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan melakukan kaji ulang pensiun dini pada 9,2 GW PLTU batubara, upaya tersebut belum cukup ambisius untuk mencapai netral karbon pada pertengahan abad ini, sesuai Persetujuan Paris. Lebih lanjut, komitmen ini perlu diterjemahkan dengan rencana implementasi yang jelas di tahun 2022.

“Pada 2021 ada beberapa dokumen kebijakan yang dikeluarkankan seperti LTS dan RUPTL, namun kami menilai target tersebut masih jauh dari cukup untuk membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 1.50C,” ujar Julius Christian, Peneliti & Spesialis Bahan Bakar Bersih sekaligus Penulis Utama laporan IETO 2022.

Kebijakan energi di Indonesia juga belum memberikan rasa aman bagi pengembang untuk berinvestasi di energi terbarukan. Permen ESDM No 10/2017 menyerahkan risiko sepenuhnya kepada pengembang bila terjadi perubahan kebijakan pemerintah. Peraturan ESDM No. 50/2017 menyebabkan proyek energi terbarukan dipandang sebagai proyek yang sulit mendapat pendanaan dari bank (unbankable). Tidak hanya itu, Peraturan Presiden tentang tarif energi baru dan terbarukan yang urung disahkan tahun ini menyebabkan ketidakpastian dan menghambat investasi proyek energi terbarukan di Indonesia.

Kebijakan yang kurang mendukung berdampak pada investasi energi terbarukan di tahun yang tidak signifikan, hanya mencapai USD 1,17 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar USD 1,12 miliar. Jumlah ini sangat rendah bila disandingkan dengan kebutuhan investasi untuk dekarbonisasi sistem energi sesuai kajian IESR, sebanyak USD 20-25 Miliar per tahun menuju 2030.

Ditinjau secara teknis dan ekonomis, secara global, baik teknologi maupun biaya energi terbarukan semakin kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Hasil lelang PLTS terakhir menghasilkan biaya listrik USD 0,04/kWh, lebih rendah dari rata-rata PLTU batubara yang menelan biaya USD 0,05-0,07/kWh. Saratnya subsidi dan dukungan regulasi pemerintah terhadap PLTU batubara disinyalir membuat biaya PLTU batubara rendah. Jika menggunakan harga pasar aktual, dengan harga batubara USD 150/ton (September 2021), biaya pembangkitan listrik PLTU bisa mencapai USD 0,09-0,11/kWh.

Meskipun proyek energi terbarukan sudah semakin ekonomis, investasi energi terbarukan masih dinilai kurang atraktif.

“Hal utama yang perlu disorot adalah ketidak-familiaran bank-bank dan investor lokal terhadap risiko proyek energi terbarukan yang sebenarnya lebih rendah daripada proyek energi fosil, menimbang harga teknologi secara tren globalnya yang juga semakin menurun. Lamanya proses perizinan dan kompleksitas mekanisme pengadaan juga dilihat sebagai kedua hal yang sering kali membuat biaya pendanaan proyek energi terbarukan menjadi lebih tinggi daripada yang direncanakan sehingga pengembang sulit menentukan angka kebutuhan investasi yang tepat dan pasti untuk diajukan kepada para institusi pendanaan,” tandas Handriyanti D. Puspitarini, Peneliti Senior Energi Terbarukan, IESR yang juga terlibat dalam penulisan IETO 2022.

Sementara dari segi sosial, berdasarkan hasil survei yang IESR lakukan terhadap 1000 responden, terdapat peningkatan kesadaran dan dukungan untuk bertransisi energi ke energi bersih. Sebanyak 56% responden yang (sangat) setuju jika Indonesia berhenti menggunakan batu bara untuk pembangkit listrik. Tiga sumber energi terbarukan tertinggi yang mendapat dukungan publik tertinggi adalah  matahari (68%), air (60%), dan angin (39%).

IESR dalam laporan IETO 2022 mendorong pemerintah Indonesia untuk menangkap sentimen positif dari masyarakat Indonesia terhadap energi terbarukan melalui kerja sama dengan pihak swasta, industri, dan pemerintah provinsi di Indonesia. Beberapa provinsi di Indonesia seperti DKI Jakarta, Bali, Jawa Tengah dapat menjadi acuan dan pelajaran bagi provinsi lain dalam mengembangan lebih banyak lagi porsi energi terbarukan.

Fokus tahun 2022 dapat ditujukan untuk kebijakan dan regulasi yang meningkatkan transparansi proses lelang energi terbarukan, alokasi risiko yang jelas melalui standarisasi Project-Based Learning (PJBL) dan memperbaiki bankability proyek-proyek energi terbarukan dengan instrumen derisking. Proses perizinan yang lebih efisien dan tepat waktu serta suku bunga yang lebih rendah untuk pinjaman proyek juga merupakan faktor penting untuk memangkas biaya pendanaan awal dan memperbaiki iklim investasi.

Laju deforestasi secara nasional yang turun pada periode 2019-2020, tidak membuktikan tata kelola hutan di Indonesia berkelanjutan belum berjalan dengan baik. Pengurangan tutupan hutan justru terus terjadi di 10 provinsi yang kaya hutan.

Salah satu bukti bahwa deforestasi masih terjadi adalah dari laporan yang diterbitkan Auriga Nusantara berjudul ‘Menatap ke Timur: Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua’.

Laporan yang dirilis pada Februari 2021, mengungkap tren deforestasi pada 2015-2019 justru terjadi di provinsi yang kaya hutan (forest-rich provinces) yakni Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Aceh, Maluku, dan Maluku Utara.

Provinsi tersebut memiliki 88 juta hektare tutupan hutan alam nasional atau mewakili 80% dari seluruh tutupan hijau di Indonesia.

“Saat ini, tren deforestasi sedang mengarah ke Indonesia bagian timur. Hal ini akan mengancam luasan tutupan hutan yang seharusnya diperuntukkan untuk kawasan konservasi pada provinsi provinsi tersebut,” ujar Timer Manurung, Ketua Auriga Nusantara, dalam diskusi media “Transparansi dan Anti korupsi dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia, yang diselenggarakan Yayasan Auriga Nusantara dan ID COMM, pada Kamis (16/12/2021).

Timer menambahkan tren tersebut juga terlihat pada aplikasi Mapbiomas Indonesia
(http://platform-map.nusantara.earth/) yang dikembangkan Auriga Nusantara.

Dibangun bersama jejaring masyarakat sipil di dalam negeri dan bekerja sama dengan Mapbiomas Brazil dan Woods & Wayside International, peta ini bisa melihat transisi luas tutupan hutan dan penggunaan lahan dengan lebih akurat.

Data yang ditangkap Mapbiomas Indonesia pada 2015-2019 menunjukkan terjadinya transisi lahan yang cukup signifikan. Diantaranya, peralihan hutan menjadi menjadi mangrove sebanyak 532 hektare, tanaman hutan 185,831 hektare, tumbuhan non hutan sebanyak 1,7 juta hektare, kelapa sawit sebanyak 416.277 hektare, dan pertanian lain sebesar 2,7 juta hektare.

Total deforestasi dalam rentang waktu tersebut mencapai sekitar 5,2 juta hektare yang hanya menyisakan 96 juta hektare formasi hutan.

“Mapbiomas Indonesia terus diperbaharui seiring tahun berjalan, artinya akan terus ditampilkan deforestasi pada tahun-tahun mendatang. Termasuk menambah klasifikasi lahan yang ditampilkan, dan tutupan lahan di daerah aliran sungai sehingga terlihat korelasi antara deforestasi dengan banjir yang terjadi,” tambahnya.

Timer Manurung menilai, deforestasi yang diperkuat hukum (legal deforestation) akan menjadi tren ke depan di Indonesia. Soalnya, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini justru melegalkan upaya-upaya deforestasi.

Ia menyebutkan, Pasal 84 PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dinilai membolehkan pelepasan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi untuk Proyek Strategis Nasional.

Sementara itu, Prof Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) tata kelola hutan dan sumber daya alam di Indonesia yang sarat dengan korupsi yang mengakar dan melembaga dalam sistem pemerintahan.

Hasil riset tahun 2013 mengenai suap di perusahaan kehutanan masih terjadi hingga hari ini, konflik lahan dan hutan bertambah meluas, demikian pula tumpang tindih penggunaan hutan dan lahan secara sistematis terus terjadi hingga mencapai 77 juta hektare.

“Korupsi dalam pelaksanaan tata kelola selain dilaksanakan melalui penggunaan instrumen negara (state capture corruption) misalnya melalui penetapan pasal-pasal dalam peraturan-perundangan, juga melalui pelemahan fungsi-fungsi lembaga negara (institutional corruption). Ironinya semua itu berjalan sesuai dengan peraturan dan pedoman kerja, dan tidak ada yang melanggar hukum,” ujarnya.

Menurutnya, korupsi ini bukan dilakukan dengan cara barter atau quid pro quo, tetapi melalui regulasi dan prosedur resmi yang dijalankan oleh lembaga resmi. Selain mempermudah dan melonggarkan prosedur izin, juga memperlancar jalannya izin, tetapi lembaga perizinan tidak mampu mengendalikan izin-izin yang dikeluarkannya di lapangan.

State capture corruption ini dapat pula berupa internalisasi berbagai jenis peraturan daerah, termasuk mengurangi luas kawasan lindung dalam tata ruang, memudahkan kelompok usaha tertentu untuk menjalankan bisnisnya di daerah, maupun penetapan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dalam peraturan daerah.

“Ini mengakibatka lemahnya penegakan hukum serta pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, karena semua itu berjalan sesuai dengan peraturan-perundangan,” jelasnya.

Transparansi syarat utama ekonomi eksploratif dan berkelanjutan

Merefleksikan lemahnya aspek kelembagaan yang menyuburkan korupsi, Dr. Rimawan, peneliti Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga seorang aktivis antikorupsi menyampaikan pandangannya.

Menurutnya, salah satu persyaratan kemajuan sebuah negara adalah aspek
kelembagaan yang kuat, sehingga bisa menjamin perkembangan ekonomi dan memberikan manfaat sesungguhnya bagi kesejahteraan rakyat.

Pada negara maju, aspek kelembagaan mengatur tata hubungan antar elemen masyarakat, sehingga menurunkan aspek korupsi. Akhirnya, potensi negara untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat akan berhasil.

“Saya mengamati bahwa struktur ekonomi Indonesia sejak 221 tahun hingga sekarang masih didominasi ekonomi ekstraktif. Natural resource curse hypothesis terjadi di perekonomian Indonesia, negara dengan kandungan sumberdaya melimpah cenderung tidak memiliki sistem kelembagaan yang baik, sehingga pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut suboptimal dan tertinggal dari negara yang justru tidak memiliki sumberdaya alam,” ujarnya.

Menurut laporan jurnal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dirilis pada 24 Maret tahun 2020, di sektor perkebunan sawit ditemukan potensi pajak yang tidak dipungut oleh pemerintah sekitar Rp 18,13 triliun pada tahun 2016. Padahal, potensi pajak di tahun tersebut bisa mencapai Rp 40 triliun.

Salah satu faktor penyebab rendahnya penerimaan negara tersebut, yaitu rendahnya tingkat kepatuhan pajak, yang mana kepatuhan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi hanya 6,3% dan WP Badan sebesar 46,3% (KPK, 2016).

Rimawan menekankan bahwa pandemi menciptakan kontraksi ekonomi di seluruh dunia. Semua negara menerapkan budget defisit, kebutuhan mengkompensasi masyarakat akibat pandemi meningkat, namun rasio pajak mengalami penurunan drastis akibat kontraksi ekonomi.

Modal finansial menjadi sangat langka sejak pandemi dan akan terus berlaku hingga 5-10 tahun mendatang. Kelangkaan modal dapat diminimalisasi dengan menggerakkan modal sosial, namun modal sosial hanya berjalan jika ada kepercayaan. Kepercayaan adalah fungsi dari integritas dan transparansi.

Membangun modal sosial dalam jangka panjang hanya akan berhasil jika integritas dan transparansi dilakukan secara konsisten antar waktu.

Ditambah lagi, sekarang tuntutan dari dunia internasional sudah semakin tinggi, dimana keberlanjutan menjadi elemen utama dalam ekonomi. Semua sektor akan terdorong menuju kepada green economy (ekonomi hijau) atau blue economy (ekonomi biru) yang menempatkan dampak lingkungan dan sosial setara dengan dampak ekonomi.

“Inilah momentum perubahan ekonomi Indonesia guna memutus rantai ekonomi ekstraktif menuju ke struktur ekonomi alternatif yang lebih mendukung ke arah pembangunan berkelanjutan. Jadi, sekarang semuanya kembali lagi kepada pemerintah untuk menentukan arah pembangunan Indonesia kedepannya. Sebagai tuan rumah G20, komitmen Indonesia sebagai negara yang semakin bermartabat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan akan
semakin disorot. Maka, sudah saatnya rakyat bisa menikmati hasil pembangunan secara adil dan mencapai tingkat kesejahteraan yang seharusnya mereka nikmati dari negara yang kaya ini,” tutup Rimawan.

Disadur dari https://asiatoday.id/read/indonesia-gagal-hentikan-laju-deforestasi-dan-korupsi-di-sektor-sumber-daya-alam

Ketidakpastian iklim global dalam dekade terakhir ini mengakibatkan sistem pangan menjadi ‘korban’. Ini diungkapkan Executive Director, Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Dr. Lawrence Haddad dalam sambutan virtualnya dalam Kelas Belajar dan Lomba Karya Jurnalistik: Sistem Pangan Lestari Untuk Adaptasi Perubahan Iklim, yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan The Food and Land Use (FOLU) Coalition, pada Rabu-Kamis (15-16/12/2021).

Iklim ekstrim ikut berdampak kepada sistem pertanian di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia telah menyebabkan degradasi sumber daya pertanian dan infrastruktur, seperti degradasi dan penciutan sumber daya lahan, potensi sumber daya air, kerusakan sumber daya genetika, kapasitas irigasi serta epidemi hama dan penyakit tanaman dan hewan.

Belum lagi kondisi hujan dan pengelolaan yang kurang tepat akan menyebabkan banjir, longsor dan kekeringan.

Dampak tersebut berlanjut kepada gangguan terhadap sistem produksi pertanian, terutama pangan, seperti penurunan dan ketidakpastian produktivitas dan luas panen, sehingga berujung pada ancaman rawan pangan serta peningkatan kemiskinan.

Namun demikian banyak hal yang bisa dilakukan baik dari pemerintah yang didukung kerja sama semua pemangku kepentingan, baik pelaku bisnis, organisasi masyarakat, lembaga penelitian, dan mitra pembangunan untuk mengatasi permasalahan ini.

“Kami dari GAIN siap bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan terutama pemerintah Indonesia. Kami juga berkolaborasi dengan di bawah FOLU Coalition, World Resources Institut (WRI), Worldwide Fund for Nature (WWF), sangat penting bagi sektor gizi, sektor pangan dan sektor iklim untuk bekerjasama seperti ini,” ujar Lawrence.

Meski sektor pertanian meningkat 25 persen sejak Juli 2020, mitigasi potensi krisis pangan, meningkatnya kelaparan, malnutrisi, dan hambatan untuk menjalankan pertanian berkelanjutan perlu menjadi perhatian, terlebih di tengah pandemi.

Diperlukan perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan yang didorong permintaan untuk mendorong transformasi sistem pangan, termasuk rantai nilai agribisnis, konsumsi pangan, permintaan pangan, logistik pangan, persediaan pangan, dan produksi pangan.

Terkait dengan mitigasi potensi krisi pangan, Djarot Indarto,   Koordinator Bidang Pangan/Perencana Ahli Madya, yang mewakili Anang Noegroho selalu Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dalam paparannya membeberakan, kondisi ini dapat dilihat dari angka balita stunting dan wasting yang masih relatif tinggi.

“Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT) bertengger pada posisi puncak, yaitu 15,8% dan 43,82% dibanding provinsi lainnya di Indonesia,” dalam paparannya yang juga menenjelaskan terkait Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, Kebencanaan sebagai salah satu prioritas nasional berdasarkan Perpres 18/2020: RPJMN 2020-2024.

Kelas belajar juga menghadirkan pemateri yang membuka wawasan para peserta terkait kondisi pangan di Indonesia.  Seperti Amanda Katili Niode dari The Climate Reality Project Indonesia yang memperkenalkan tentang sistem pangan dan kaitannya dengan perubahan iklim.

Dimana pada pemaparannya, Amanda memfokuskan pada peran penting sistem pangan bagi kehidupan, bagaimana krisis iklim berpengaruh kepada sistem pangan serta kontribusi konkret masyarakat dalam sistem pangan.

“Memilih Makanan Ramah Iklim itu artinya memahami sumberdaya yang digunakan untuk produksi makanan akan membuat konsumen lebih peduli terhadap hubungan antara makanan dan perubahan iklim sehingga pilihan yang diambil akan lebih ramah bumi,” ujar Duta Pangan Bijak Nusantara dan juga Ambassador World Food Travel Association di Indonesia ini.

Sedangkan Shanty Syahril ST selalu Consultant, WRI Indonesia (FOLU) memberi pamahaman pada pesereta kelas belajar terkait dengan sistem dan sistem pangan serta bagaimana keterkaitan subsistem dalam.

“ Ada tiga ketrampilan yang perlu dimiliki untuk mengubah sistem. Diantanya bagaimana melihat sistem yang lebih besar, melakukan refleksi dan percakapan yang lebih generatif dan menggeser fokus bersama dari solusi yang reaktif menjadi bersama-sama menciptakan masa depan,’ paparnya.

Peran jurnalis juga sangat penting dalam menjangkau masyarakat luas, untuk memberikan inspirasi, informasi dan pemahaman tentang isu yang menyentuh kehidupan rakyat, dengan cara yang mudah dimengerti publik seperti isu pangan dan keterkaitannya dengan perubahan iklim.

Kelas belajar hari pertama dipandu moderator Adi Marsiela, pengurus pusat SIEJ Bidang Kampanye menghadirkan narasumber membantu memperkuat kapasitas jurnalis di Indonesia dalam menulis berita/liputan khususnya mengenai isu-isu terkait dengan sistem pangan dan perubahan iklim.

Ketua Umum SIEJ Rochimawati pada pembukaan kelas belajar, mengapresiasi antusiasme para peserta terhadap program ini.

“Dalam waktu relatif singkat, pendaftaran kelas belajar mencapai lebih dari 100 orang. Kami tentu berharap agar melalui kegiatan Kelas Belajar ini, peserta bisa mendapat pemahaman, memperdalam dan menggali mengenai sistem pangan dan kaitannya dengan perubahan iklim,” ujar Ochi — sapaan jurnalis VIVA.co.id itu.

Dari total 106 pendaftar, telah terpilih 50 jurnalis sesuai pengajuan isu liputan terbaik dan tuntas mengikuti kelas belajar selama dua hari. Seluruh peserta yang mengikuti kelas belajar juga berhak untuk mengikuti lomba jurnalistik dengan total hadiah lomba Rp12 juta.

Kelas Belajar Sistem Pangan Lestari Untuk Adaptasi Perubahan Iklim berlangsung secara virtual (15-16/12/2021)

The Raoul Wallenberg Institute (RWI), Indonesian Association for Media Development (PPMN) dan Earth Journalism Network (EJN) mengundang jurnalis untuk hadir dalam konferensi yang akan membahas tentang liputan hak asasi manusia dan krisi iklim, tantangan dan peluang dalam liputan isu-isu tersebut, data journalism, dan kolaborasi regional.

Panel discussion
Topic: “Regional challenges on climate change and human rights coverage”
🗓: Wednesday 15 Dec 2021
⏰: 08.00 – 09.45 am (Jakarta time)
Speakers:
Claudia Ituarte-Lima, RWI Senior Researcher
Amy Sim, Senior Program Manager EJN Asia-Pacific
Joydeep Gupta, Director, Third Pole Project, EJN’s Climate Change Media Partnership
Moderator: Yulia Supadmo – RTV Indonesia

Workshop Class 1
Topic: “Regional best stories on climate crisis”
🗓: Wednesday 15 Dec 2021
⏰: 10.00 – 11.30 am (Jakarta time)
Speakers:
Wahyu Dhyatmika – Tempo Indonesia
Ramesh Bhushal – South Asia Content Coordinator EJN
Moderator:
Dewi Safitri – CNN Indonesia

Workshop Class 2
Topic: “Data journalism on regional environment and climate crisis stories”
🗓: Thursday 16 Dec 2021
⏰: 09.30 – 11.00 am (Jakarta time)
Speakers:
Rebecca Pazos, Data Journalist – The Straits Times, Singapore
Moderator:
Kholikul Alim – Jaring.id

Networking Session
Topic: “Opportunities and challenges in regional collaboration”
🗓: Thursday 16 Dec 2021
⏰: 11.30 am – 01.00 pm (Jakarta time)
Speakers:
Sam Schramski, EJN Special Project Editor
Viriya Singgih, Project Multatuli, Indonesia
Lulu Ning Hui, Initium, Hong Kong
Michael Tatarski, Journalist, Vietnam
Moderator:
Florence Armein – Indonesia Content Coordinator, EJN

*Sertifikat elektronik akan diberikan setelah acara
*Terjemahan ke Bahasa Indonesia tersedia di setiap sesi

Untuk registrasi dan informasi selanjutnya silahkan ya: https://bit.ly/JournalismConference

#journalismconferesnce #journalism #eventonline #climatechange #humanright #datajournalism

Perbedaan data tingkat akurasi berbeda dari ke lima institusi dan lembaga penelitian yang mengukur angka laju deforestasi Indonesia 2001-2020, menimbulkan polemik. Terlebih setelah pemerintah melalui Presiden Jokowi menyampaikan laju deforestasi Indonesia yang turun di kurun waktu tersebut.

Selain KLHK, terdapat empat lembaga penelitian dunia yang mengukur laju deforestasi, diantaranya University of Maryland, European Commision JRC, Atlas Nusantara (Tree Map) dan Map Biomass yang melakukan penelitian dalam periode 2001 – 2020.

Data dari KLHK angka total kerusakan dalam satuan hektare mencapai 14.126.900, sementara University of Maryland 9.872.207, kemudian European Commission-JRC 22.450.801, Altlas Nusantara 10.012754 dan Map Biomass 13.065.825.

”Pemerintah Indonesia tetap mengklaim bahwa deforestasi berhasil ditekan dengan adanya kebijakan moratorium perizinan perkebunan sawit, pertambangan dan HTI,” papar Kiki Taufik Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace dalam diskusi publik dengan tema “Membuka data dan Informasi Deforestasi Secara Terang Benderang” yang diselenggarakan secara daring oleh The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), pada Jumat , 10 Desember 2021

Kiki Taufik menambahkan, sejauh ini belum ada itikad baik dari Pemerintah Indonesia untuk menekan laju deforestasi. Pemerintah dalam klaim yang disampaikan kepada publik menyatakan mampu menurunkan laju deforestasi atau kerusakan hutan. Padahal penurunan laju kerusakan hutan karena adanya kebijakan moratorium penggunaan hutan dan lahan gambut.

“Data deforestasi di Indonesia meningkat dari sebelumnya 2.45 juta hektare (2003-2011) menjadi 4.96 juta hektare (2012-2020). Dari data bisa terlihat, bahwa sejak adanya kebijakan moratorium, justru kita kehilangan hutan. Kalimantan dan Sumatera yang cukup masif kerusakannya,” kata Kiki Taufik dalam paparannya.

Dalam kondisi kejadian kerusakan hutan yang cukup masif ini, pihaknya melihat pada peta data Mapsevice milik  KLHK, tidak semua data yang disajikan oleh pemerintah dapat diakses oleh publik,

Sementara itu, dalam paparannya, David Gaveau dari TheTreeMap mengatakan, ada dua perbedaan dari penyajian data yang dilakukan lembaganya. Pertama, terkait akurasi penggunaan data dan akurasi prosedur.  Data yang disajikannya, terupdate setiap 6 hari sekali sedangkan, data yang dimiliki oleh  pemerintah Indonesia bisa 16 hari.

“Dirjen KLHK mengatakan tidaklah salah Presiden Jokowi mengklaim telah berhasil menekan angka kehilangan lahan hutan. Data terakhir pemerintah menunjukkan bahwa deforestasi saat ini adalah yang terendah dalam kurun waktu 20 tahun,” kata David.

Pihakny amenegaskan tidak setuju dengan KLHK yang mencatat kehilangan lahan sebanyak 115.460 ha karena deforestasi tahun 2019-2020 karena angka tersebut diperkecil.

“Kami tidak tahu, data siapa yang salah. Sebenarnya kami ingin mengajak pemerintah untuk menyamakan persepsi terkait pemantauan, data ini dan kemudian sama-sama mengevaluasi untuk mengambil langkah-langkah tepat,”imbuhnya.

David menambahkan, mengawal hutan menjadi tanggung jawab bersama, salah satunya dengan adanya transparansi data untuk mencegah kerusakan hutan lebih parah lagi. “Memang benar ada perbedaan data dan informasi terkait deforestasi, tetapi bahwa ada terjadinya kerusakan hutan adalah nyata, belum terlambat untuk fokus menyelamatkan hidrologi,” lanjut David.

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), menggelar diskusi publik tentang informasi dan data tentang deforestasi hutan di Indonesia. Diskusi publik tersebut mengundang Dirjen Planologi  Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha Agung Sugardiman.  David Gaveau ilmuwan dari TheTreeMap, Kiki Taufik dari Greenpace Indonesia dan Akademisi dari UGM Prof. Ahmad Maryudi, tetapi sampai diskusi dimulai, kedua narasumber dari KLHK dan Akademisi UGM tidak dapat dikonfirmasi untuk memaparkan pandangannya.

Rochimawati, Ketua Umum SIEJ mengatakan, perbedaan pembacaan data dan informasi deforestasi di Indonesia baik dari pemerintah maupun sejumlah lembaga telah menimbulkan polemik. Peran jurnalis dan media harus mampu menjadi jembatan.

“SIEJ memfasilitasi semua pihak untuk menemukan titik terang, agar publik mamahami data dan informasi deforestasi yang telah dpublikasikan itu,” kata Rochimawati.

Krisis iklim di Indonesia membutuhkan dukungan besar khususnya dari pemerintah. Salah satunya adalah transparansi data untuk menekan laju deforestasi hutan melalui berbagai kebijakan, diantaranya mengevaluasi perizinan penggunaan lahan untuk perkebunan sawit, HTI dan pertambangan, penguatan fungsi hutan dan lahan gambut, serta mengevaluasi proyek nasional yang dapat mengancam keberadaan hutan.

Narahubung : Eni Muslihan 0819-5798-3295