Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksin Bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan meminta pemerintah membuka akses vaksin tanpa birokrasi rumit.

Hal ini disampaikan dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Dinas PPPA, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kumham, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Kepala Dinas Kesehatan, di seluruh Indonesia.

15 anggota Koalisi ini melihat bahwa upaya vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok bisa terhambat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10/2021 Pasal 6 Ayat 3 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi. Peraturan ini mewajibkan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat bagi warga negara untuk mengikuti program vaksinasi.

Persyaratan adanya NIK, by name by address, tersebut telah menyulitkan masyarakat adat dan kelompok rentan. Seperti kita ketahui bersama, tak sedikit masyarakat adat, kelompok disabilitas, anak-anak yang berada di panti asuhan, lansia, tunawisma, yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan.

Ada banyak penjelasan tentang mengapa masyarakat adat dan kelompok rentan sebagian tidak memiliki NIK, mulai dari hambatan birokrasi, infrastruktur penunjang, sampai mungkin adanya hambatan kultural. Kita berdiskusi panjang-lebar mengenai penyebab ketiadaan akses NIK bagi masyarakat adat dan kelompok rentan.

Namun, di masa pandemi dan terutama di saat merebaknya Virus Corona Varian Delta yang mengganas, belum ada langkah diskresi dari pemerintah untuk melakukan terobosan, yakni dengan mengganti persyaratan NIK dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh RT, RW, kepala desa, kepala adat, atau organisasi tempat seseorang bernaung.   

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan ada 40-70 juta jiwa masyarakat adat tersebar di Indonesia, 20 juta jiwa dari mereka telah menjadi anggota AMAN. Dari jumlah tersebut, dalam data AMAN, per 21 Juli 2021, baru 468.963 orang yang mendaftarkan diri untuk vaksinasi; sekitar 20 ribu  dari mereka sudah mendapatkan vaksinasi tahap pertama. Keterbatasan akses vaksinasi dan ketiadaan NIK menjadi kendala utama rendahnya pendaftar.

Negara berkewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh penduduk, termasuk akses pemberian vaksin dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19. Bagi masyarakat adat yang tinggal di pedalaman atau pulau terluar, kewajiban memiliki NIK menjadi sandungan signifikan untuk bisa menjangkau program vaksinasi pemerintah.

Masyarakat adat bukanlah kelompok rentan. Mereka bisa hidup mandiri dan selama ini telah menjaga keharmonisan dan kelestarian alam, serta keragaman hayati di daerah-daerah terdalam dan terluar Indonesia. Wilayah-wilayah adat selama ini adalah lumbung pangan Indonesia, wilayah adat pula yang menjadi jantung yang memperlambat efek perubahan iklim.

Pada awalnya, lokasi yang terpencil dan relatif terisolasi, kehidupan mandiri, dan kearifan lokal membuat masyarakat adat relatif aman dari Covid-19. Namun seiring perkembangan varian virus yang lebih dahsyat dan mudah menular, pertahanan masyarakat adat mulai jebol.

Peningkatan angka positif Covid-19 Masyarakat Adat yang cukup signifikan, menurut AMAN, terjadi di kawasan Aru Kayau, Kalimantan Utara; Lamandau, Kalimantan Tengah; Tana Toraja dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan; Sigi, Sulawesi Tengah; dan Kepulauan Aru, Maluku. Ada beberapa kasus klaster keluarga yang meninggal pada saat isoman karena fasilitas dan layanan kesehatan yang jauh dari jangkauan. Namun demikian, detail jumlah yang positif belum ada karena test and tracing tidak berjalan baik di wilayah-wilayah terpencil.

Mengingat peran penting dalam menjaga biodiversitas dan lumbung pangan, masyarakat adat perlu dilindungi. Kerusakan pada masyarakat adat dan daerah yang menjadi ruang tinggal masyarakat adat pada akhirnya akan berbahaya bagi seluruh wilayah Indonesia.

Persyaratan NIK untuk vaksin juga menjadi persoalan bagi kelompok rentan dalam berbagai bentuk. Kelompok disabilitas, anak-anak dalam berbagai kondisi yang tak memiliki akta kelahiran, lansia, transpuan, tunawisma, misalnya, kerap tidak memiliki NIK. Jika keberadaan KTP dijadikan persyaratan vaksin, by name by address, maka kelompok marjinal akan mengalami risiko tak tersentuh akses vaksinasi dan ini membahayakan keseluruhan upaya penanganan pandemi.

Koalisi juga meminta perhatian pemerintah bahwa kelompok rentan cenderung tidak memiliki akses layanan kesehatan memadai karena berbagai hal. Akibatnya, riwayat kesehatan, keberadaan status komorbid, tidak sepenuhnya diketahui. Karenanya, pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas pengecekan pre-vaksin untuk mengetahui kondisi komorbid calon penerima vaksin.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, juga mendesak pemerintah segera untuk melakukan langkah-langkah strategis :

1.Memberikan diskresi bagi masyarakat adat, penyandang disabilitas dan kelompok anak tanpa akta agar mendapatkan vaksin meski tanpa NIK. Koalisi ini menyadari bahwa NIK adalah tertib administrasi yang dibutuhkan, namun mengingat gentingnya situasi pandemi, Koalisi mendesak pemerintah untuk membuat terobosan.

2.Mendorong agar  surat keterangan dari ketua adat, RT/RW, kepala desa, atau organisasi yang menaungi sebagai pengganti NIK dan dikukuhkan lewat surat edaran kementerian terkait. AMAN dan organisasi yang bergabung dalam Koalisi ini bersedia membantu pemerintah dalam penyediaan data dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan anak-anak.

3.Mendorong edukasi dan sosialisasi yang konstruktif, mudah didapat, dan mudah dipahami terkait COVID-19 dan program vaksinasi, termasuk aktif meluruskan sejumlah kabar bohong/hoaks yang berkaitan dengan dua hal tersebut.

4.Memastikan tersedianya fasilitas pemeriksaan kesehatan awal untuk masyarakat adat dan kelompok rentan termasuk anak, sebelum mendapatkan vaksin. Memastikan adanya layanan kunjungan ke rumah atau lokasi tinggal kelompok disabilitas, panti-panti atau sarana transportasi penjemputan ke lokasi fasilitas kesehatan terdekat.

5.Mendefinisikan kelompok rentan yang menjadi prioritas vaksinasi sesuai standar WHO dan memprioritaskan vaksinasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat dan kelompok rentan di seluruh provinsi Indonesia.

6.Memberikan pelatihan orientasi bagi para relawan yang akan memberikan layanan vaksinasi massal, terutama tentang etika berinteraksi dengan kelompok disabilitas dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas.  

Banner Image : diambil dari situs greeners.co

Perpanjangan Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau Moratorium Sawit penting dilakukan  pemerintah. Langkah ini dipastikan berdampak positif dan berkontribusi pada pencapaian komitmen iklim (NDC).

Hal ini disampaikan Trias Fetra, Program Officer Tata Kelola Sawit Yayasan Madani Berkelanjutan. Langkah ini juga berdampak pada dukungan pasar global terhadap produk sawit Indonesia, memicu peningkatan produktivitas lahan, serta penyelesaian tumpang tindih dan konflik lahan .

Terlebih lagi  Indonesia telah berkomitmen  menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri hingga 41% dengan bantuan internasional pada 2030. Ambisi terbesar penurunan emisi tersebut masih berasal dari sektor kehutanan dan lahan, dengan target penurunan emisi sebesar 17,2% hingga 38% pada tahun 2030 mendatang.

Dalam kick-off persiapan delegasi Indonesia menuju Glasgow Climate Change Conference 19 Juli 2021 lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahkan mengumumkan Agenda “Indonesia FOLU 2030” dimana Indonesia dibayangkan akan mencapai net sink carbon di sektor kehutanan dan lahan pada 2030.

Trias Fetra menambahkan, perpanjangan moratorium sawit akan mendorong tercapainya ambisi iklim tersebut dengan menahan ekspansi perkebunan kelapa sawit ke kawasan hutan serta melindungi hutan alam yang terlanjur berada di dalam izin sawit. Dan akan memperkuat langkah korektif pemerintah dalam menurunkan laju deforestasi secara signifikan.

“Masih ada sekitar 5,7 juta hektare hutan alam di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang dapat dilepaskan untuk perkebunan. Jika Moratorium Sawit tidak diperpanjang dan diperkuat, laju deforestasi akan kembali meningkat dan Indonesia dapat terancam gagal mencapai komitmen iklimnya,” imbuhnya.

Dari catatan, tahun 2019-2020, di antara 6 jenis izin dan konsesi, deforestasi hutan alam terbesar terjadi di wilayah izin perkebunan sawit yakni sebesar 19.940 hektare. Luas hutan alam yang berada di wilayah izin sawit juga cukup signifikan.

Berdasarkan tutupan lahan 2019, tercatat 3,58 juta hektare hutan alam berada di izin sawit, dan 1 juta ha tercatat sebagai hutan primer. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,43 juta hektare tercatat berada di pelepasan kawasan hutan yang merupakan objek evaluasi perizinan dalam kebijakan moratorium sawit. Implementasi moratorium sawit memberikan harapan bahwa hutan alam yang masih ada di dalam izin sawit akan dievaluasi dan dikembalikan menjadi kawasan hutan.

Hasil analisis Madani menemukan setidaknya terdapat dari 24,2 juta hektare ekosistem gambut di Indonesia dan di antaranya ada 6,2 juta hektare ekosistem gambut yang masuk ke dalam izin sawit, dengan detail lahan gambut seluas 3,8 juta hektare.

Instrumen evaluasi dan review izin yang ada di dalam moratorium sawit dapat menyelamatkan luasan gambut tersebut. Keberadaan lahan gambut harus dilindungi dan dipulihkan, mengingat 99,3% lahan gambut di Indonesia mengalami kerusakan dan sangat beresiko terbakar saat musim kering. Hasil analisa kami, dengan menyelamatkan 3,8 juta hektare luas gambut pada fungsinya alamnya dapat menghindari pelepasan 11,5 juta ton/tahun karbon akibat aktivitas pembakaran ataupun konversi lahan yang tentunya akan berkontribusi pada komitmen iklim Indonesia.

Adrianus Eryan, Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan ICEL, juga memberikan catatan khusus terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Inpres Moratorium Sawit.

“Semestinya pemerintah tidak ragu membuka data dan capaiannya dalam Inpres ini. Misalnya berapa banyak data sawit dalam kawasan hutan yang telah dikonsolidasikan dan diverifikasi, berapa banyak izin sawit yang telah direview, hingga berapa banyak pelanggaran yang telah ditindak dan diberikan sanksi. Bentuk transparansi seperti ini tentunya akan semakin membuka ruang partisipasi dan kolaborasi yang lebih luas, tidak hanya dengan organisasi masyarakat sipil tapi juga pemerintah daerah yang sudah memiliki inisiatif baik untuk menjalankan Inpres. Jika memang pekerjaan rumah dalam Inpres belum diselesaikan, maka sudah selayaknya Inpres diperpanjang,” jelas Adrianus. 

Menurutnya, dari pengalaman selama 3 tahun ini, Pemerintah baru bisa menyelaraskan data terkait tutupan dan luas izin sawit.  Pemerintah dan para pihak mesti sadar bahwa indikator keberhasilan bukan hanya soal tidak adanya pemberian izin baru selama masa tenggat waktu, namun juga harus bisa menyelesaikan persoalan produktivitas, keberterimaan pasar, deforestasi, kepastian hukum petani sawit serta tumpang tindih dan konflik lahan.

Hal senada disampaikan Rahmadha, Juru Kampanye Kelapa Sawit Kaoem Telapak, bahwa dengan terpilihnya Indonesia sebagai Co Chair COP26 bersama dengan Inggris mengindikasikan bahwa kepercayaan dunia bernilai positif terhadap implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Indonesia walaupun pandemi dan perubahan iklim sedang berjalan.

“Momentum ini harus dijaga melalui serangkaian penguatan aturan dan tata kelola di sektor FOLU (Forestry and other Land Use), salah satunya perkebunan kelapa sawit.  Sehingga perpanjangan dan penguatan Moratorium kelapa sawit sangat penting diimplementasikan guna menghindari pembukaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit hingga akhirnya dapat mencapai target netral emisi pada tahun 2030,” tandas Rahmadha. ***

Banner Image : Chaideer Mahyuddin / AFP melalui situs via BBC News Indonesia

Temuan sejumlah laporan menunjukkan, kegagalan rehabilitasi mangrove di Indonesia lebih disebabkan paradigma dalam upaya rehabilitasi ekosistem mangrove.

Padahal Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia, yaitu 3.496.768 ha atau mencakup 22.4% luasan mangrove dunia. Namun, pada saat yang sama, Indonesia menjadi penyumbang kerusakan hutan mangrove tertinggi di dunia. 

Banyak aksi dilakukan untuk memperbaiki kerusakan ekosistem mangrove yang seolah tak kunjung selesai. Selain dukungan, rehabilitasi dan restorasi ekosistem mangrove memerlukan srategi yang tepat.

Manajer Program Ekosistem Kelautan Yayasan KEHATI Yasser Ahmed mengungkapkan, banyak program rehabilitasi ekosistem mangrove tidak diiringi dengan pendampingan. Rehabilitasi ekosistem mangrove memerlukan intensitas dan keterlibatan beberapa pihak, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan rehabilitasi.

“Perbaikan ekosistem mangrove tidak semudah membalikan telapak tangan, dengan menanam bibit, kemudian ditinggal. Kerusakan mangrove bersangkutan dengan aktivitas manusia, terutama masyarakat sekitar, sehingga perbaikannya pun harus melibatkan mereka,” ungkap Yasser.

Selama ini menurutnya, hanya sebatas menanam kembali bibit mangrove. Padahal, program rehabilitasi memerlukan langkah-langkah yang matang, dimulai dari perencanaan, implementasi,monitoring  hingga evaluasi.

Penanaman mangrove harus memerhatikan aspek  ekologi, sosial, dan ekonomi. Secara ekologi, pemulihan mangrove perlu memperhatikan zonasi mangrove, yakni kondisi lahan dengan kesesuaian jenis mangrove yang ditanam, sehingga bibit mangrove dapat bertahan dan beradaptasi di lokasi tanam.  

Indonesia memiliki kekayaan jenis mangrove tertinggi di dunia. Namun, ketika jenis mangrove tertentu ditanam bukan pada habitatnya, maka mangrove yang ditanam tidak akan tumbuh maksimal, bahkan mati.

Secara sosial, pelibatan masyarakat sekitar pada kegiatan rehabilitasi mangrove menjadi penting. Pegiat CSR misalnya harus menempatkan masyarakat setempat sebagai subyek sekaligus mitra untuk mencapai tujuan bersama.

“Dari awal, semua pihak harus memilik mindset bahwa tanggung jawab dan keberhasilan harus ditanggung dan dirasakan bersama,” imbuh Yasser.

Sedangkan aspek ekonomi, program rehabilitasi mangrove dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan budi daya perikanan, ekowisata, dan pengelolaan buah mangrove menjadi kuliner khas.

Area rehabilitasi mangrove yang berhasil dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata oleh Yayasan KEHATI antara lain, Desa Pandansari Brebes di Jawa tengah, Desa Binanga Kabupaten Majene Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah lain yang sedang dalam proses pengembangan. (non)

Banner Image : dunia-energi.com

Tidak ada urgensi program cetak sawah baru melalui food estate untuk merespons dampak pandemi karena Indonesia masih surplus pangan.

Hal ini diungkapkan Lola Abas, Koordinator Nasional Pantau Gambut dalam diskusi daring “Apakah Food Estate Efektif Hadapi Ancaman Krisis Pangan Saat Pandemi?”, Kamis, 22 Juli 2021.

“Permasalahan akibat pandemi adalah berkurangnya akses pada pangan, sehingga rantai suplai menjadi terganggu. Suplai dari sisi produsen, pemasukan, transportasi, pabrik pengolahan, pengiriman dan lainnya. Hal ini yang  seharusnya menjadi perhatian, bukan pada persoalan penambahan produksi,” ungkapnya.  

Data Kementerian Pertanian mencatat ketersediaan pangan masih masih aman, bahkan surplus 7,39 juta ton hingga akhir tahun 2020. Pada akhir Juni 2021, surplus beras sebanyak 10,28 juta ton. Di akhir Desember 2021, perkiraan suplus beras adalah sebanyak 9,62 juta ton.

Menurut Lola, Permen LHK No.24 tahun 2020 yang muncul setelah kegiatan food estate di Kalimantan Tengan dan Sumatera Utara berjalan yang justru dapat mengancam lingkungan. Pada Pasal 19 Permen tersebut tertulis bahwa kawasan hutan lindung boleh dibuka untuk dijadikan kawasan food estate.

Hal ini jelas bertentangan dengan UU No. 41 tahun 1999, Pasal 16 yang menyatakan pemanfaatan hutan lindung hanya sebatas pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Artinya penggunaan kawasan tidak boleh mengurangi fungsi utama kawasan itu sendiri,” imbuh Lola.

Pegiat lingkungan dari EcoNusa dan Pantau Gambut menilai respons pemerintah untuk menghadapi ancaman krisis pangan saat pandemi melalui program food estate belum tepat karena program tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak serius pada lingkungan secara jangka panjang.

Lola menilai, program food estate juga tidak transparan dan minim keterlibatan publik sehingga manfaat program ini terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya tidak dapat dipastikan.

“Sampai sekarang proyek food estate di Kalimantan Tengah belum mempunyai dokumen Grand Design, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengawalnya. saya berharap Lembaga Ombudsman dapat mengkaji lebih dalam kebijakan food estate, terkait apakah ada manfaatnya pada ketahanan pangan dan bagaimana dampaknya pada lingkungan dan sosial akibat alih fungsi hutan dan gambut.”

Sementara itu, Bustar Maitar, pendiri dan CEO Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa Foundation) mengungkapkan catatan sejarah membuktikan, food estate yang sudah dilakukan sejak Orde Baru selalu berujung dengan kegagalan.

“Kami ingin memastikan  rencana pemerintah mengembangkan produksi pangan tidak merusak ekosistem. Inilah perlu kita kawal bersama. Belum lagi soal transparansi pembukaan lahan jutaan hektar dan penjualan kayu-kayu bernilai jual tinggi yang ditebang,” ungkapnya.

Menjawab kritik terhadap program food estate, Yeka Hendra Fatika, anggota Ombudsman Indonesia menyatakan komitmennya mengawal program food estate dan berencana mengkaji program itu di tahun 2022.

“Hasil laporan yang disusun Pantau Gambut dan catatan dari EcoNusa dapat menjadi masukan laporan bagi Ombudsman untuk melegitimasi kajian food estate secara lebih kuat.”

Rencana kajian tersebut akan mencakup aspek regulasi, prosedur kerja, road map planning, dan hasil atau proyeksinya. Pada tahap awal, Ombudsman telah menyimpulkan 4 hal terkait food estate. Pertama, adanya potensi maladministrasi di sektor pertanian, pangan, kehutangan, perikanan dan kelautan, dan agraria menunjukkan trend yang semakin besar, kedua terdapat dugaan kuat adanya potensi maladministrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan food estate, yang disebabkan bertentangan dengan UU No 41 Tahun 1999, UU No 18 Tahun 2012 terutama UU Kehutanan dan UU Pangan, dan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2020. Ketiga, food estate dalam jangka pendek tidak signifikan dalam meningkatkan penyediaan pangan nasional dan keempat rekam jejak food estate, rawan dengan berbagai penyalahgunaan. (non)

Banner Image : Indonesia Baik

Indonesia memiliki 243 jenis mangrove yang tergolong dalam 197 marga dan 83 suku dari 286 jenis di Asia Tenggara (IBSAP 2015-2020). Dari 202 jenis mangrove yang sudah diketahui, 166 jenis terdapat di Jawa, 157 jenis di Sumatera, 150 jenis di Kalimantan, 142 jenis di Papua, 135 jenis di Sulawesi, 133 jenis di Maluku dan 120 jenis di Kepulauan Sunda Kecil.

Peran jurnalis dan generasi muda sangat penting dalam pelestarian mangrove di Indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dan pemuda terkait mangrove, Yayasan KEHATI mengadakan pelatihan Identifikasi Mangrove dan Panduan Program CSR Rehabilitasi Mangrove di Indonesia.

Waktu pelaksanaan :
Hari : Jumat, 23 Juli 2021
Pukul : 13.00 -16.00 WIB
Tempat : Zoom Meeting

Pembicara :

  1. Dr. Rudhi Pribadi (Dosen FPIK Universitas Diponegoro )
  2. Yasser Ahmed (Manager Program Ekosistem kelautan Yayasan KEHATI )

Moderator :
Julian Saputra ( Technical Assistant Program Ekosistem kelautan Yayasan KEHATI)

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan mangrove dari sisi jenis (endemik dan non endemik), habitat, manfaat, tantangan pelestarian dan hasil penelitian terbaru serta memberikan panduan yang tepat tentang pelaksanaan program CSR rehabilitasi mangrove di Indonesia.

Warriors dapat mengikuti pelatihan dengan mendaftarkan diri pada tautan http://bit.ly/IdentifikasidanPanduanProgramCSRMangrove klik link di bio

Info selengkapnya : hubungi Yayasan KEHATI : +62 852-8804-3838

bwintraining #mangrove #biodiversity #keanekaragamanhayati #bwkehati #yayasankehati

Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) dalam laporannya tahun 2020, memaparkan adanya potensi krisis pangan akibat terganggunya ketersediaan, stabilitas, dan akses pangan, khususnya bagi masyarakat rentan secara ekonomi dan geografi.

Bahkan, para menteri negara anggota G20 dalam pertemuan di Italia akhir Juni lalu menyerukan perlunya peningkatan upaya yang sangat signifikan untuk menangani penyebab utama kerentanan pangan.

Merespon hal ini, pemerintah Indonesia telah menyusun program food estate/program lumbung pangan nasional, yaitu konsep pengembangan pangan yang terintegrasi dengan pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan. Namun, kebijakan ini menuai banyak reaksi negatif seiring banyaknya pihak yang menilai program food estate ini kurang tepat untuk menjawab isu pemenuhan pangan lokal.

Guna membahas mengenai dampak food estate terhadap lingkungan dan masyarakat, sekaligus mencari solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19, EcoNusa Foundation, Pantau Gambut, dan Ombudsman mengadakan diskusi bersama media dengan tema “Apakah Food Estate Efektif Hadapi Ancaman Krisis Pangan Saat Pandemi?”.

Acara ini akan diselenggarakan pada:

Tanggal dan waktu : Kamis, 22 Juli 2021

Waktu : 14.00 – 16:00 WIB

Link Pendaftaran Media : https://bit.ly/DiskusiMediaFoodEstate

Pembicara :

• Bustar Maitar – CEO Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa Foundation)

• Iola Abas – Koordinator Nasional Pantau Gambut

• Yeka Hendra Fatika – Anggota Ombudsman Republik Indonesia

Moderator : Mulia Nurhasan – Food and Nutrition Scientist

Konfirmasi kehadiran kami nantikan selambatnya Rabu, 21 Juli 2021 dengan menghubungi Adeanti Prasti: adeanti@idcomm.id / 0815 7413 1575.

Sejumlah isu krusial terkait komitmen untuk menekan perubahan iklim global terus disuarakan. Termasuk dalam Diskusi Publik bertajuk “Menuju COP26 di Glasgow: Pembelajaran Peningkatan Aksi Iklim yang Lebih Ambisius”, yang digelar The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia, pada Jumat, 16 Juli 2021.

Sejumlah pembicara mengungkap isu krusial tersebut dalam diskusi daring. Tony La Viña dari Manila Observatory, Philippines menyatakan bahwa perhelatan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 (COP26) yang akan digelar di Glasgow, Skotlandia, November mendatang itu tak bisa lepas dari isu pandemi Covid-19 yang melanda global.

Tony menekankan update sains dalam pembahasan maupun pengambilan keputusan di COP26. Isu tentang climate justice dan vaccine justice juga sangat penting dibahas karena keduanya saling terkait.

“Isu keadilan distribusi vaksin Covid-19 khususnya di negara-negara berkembang saat ini juga berkait dengan isu keadilan iklim. Sebab saat ini banyak negara berkembang yang notabene terdampak perubahan iklim masih kesulitan mendapatkan vaksin Covid-19 dibanding negara maju,” papar Tony.

Terkait dengan komitmen negara-negara maju dalam kesepakatan Paris Agreement, Mahawan Karuniasa, Founder environment  Institute mengingatkan pentingnya para delegasi termasuk Indonesia di COP26 untuk menagih komitmen negara maju.

“Isu krusial lainnya adalah menagih komitmen negara maju untuk menyalurkan dana 100 miliar USD ke negara berkembang dalam mitigasi perubahan iklim. Sebab sampai saat ini, janji tersebut belum terealisasi sepenuhnya.” 

Dalam Konferensi perubahan iklim (conference of parties/COP) ke-26 yang sempat tertunda karena pandemi, para delegasi diharapkan mengusulkan sejumlah hal. Diantaranya, komitmen baru untuk membawa emisi ke nol bersih dan usulan dana tambahan untuk negara-negara berkembang yang selama ini belum ditepati negara maju.

Moekti H. Soejachmoen – Co-Founder & Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) menambahkan, agenda COP26 akan dilaksanakan paralel secara negosiasi dan non-negosiasi.

“Dalam KTT nanti kelompok perundingan tetap di UNFCCC dan kelompok perundingan baru dan berdasarkan isu atau kepentingan sesaat dari sekitar 200 negara akan melakukan negosiasi. Sedangkan non-negosiasi berasal dari Cartagena Dialogue (forum dialog dan berbagi informasi sekitar 30-40 negara) dimana Indonesia menjadi salah satu penggagas.”

Agenda menciptakan kesepakatan bersama dalam penanganan perubahan iklim ini nantinya akan sangat membutuhkan kepemimpinan global dan dorongan diplomatik yang kuat, mengingat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim atau UNFCCC COP25 di Madrid, Spanyol tahun 2019, berakhir dengan kesepakatan kompromi dan tanpa komitmen besar.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahkan menyesalkan hasil pertemuan tersebut karena negara pencemar yang mempunyai kekuatan finansial besar dan  kekuatan berpengaruh tidak sepakat dengan negara yang rentan perubahan iklim.

Negosiator dari sekitar 200 negara yang datang ke Madrid untuk menyelesaikan buku aturan perjanjian Paris 2015  (khususnya artikel 6 Perjanjian Paris) yang memerintahkan negara-negara membatasi kenaikan suhu global hingga di bawah dua derajat celcius berakhir buntu karena sebagian besar negara penghasil emisi terbesar di dunia tidak beraksi dan menolak seruan menurunkan suhu global.

Di Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sendiri telah meluncurkan dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon (PPRK) atau Low Carbon Development Initiative (LCDI). Kebijakan yang mendorong implementasi penurunan karbon ini fokus pada lima hal penting, yakni, transisi menuju energi terbarukan dan mengurangi energi batubara, moratorium dan penggunaan kehutanan dan pertambangan berkelanjutan. Juga, meningkatkan produktivitas lahan, kebijakan efisiensi energi, menetapkan target pada sektor kelautan dan perikanan serta biodiversitas.

Ketua Umum SIEJ Rochimawati menyatakan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi dan isu perubahan iklim harus dikawal. Peran media dan jurnalis sebagai fungsi watch doc dangat penting sehingga pemerintah mempunyai komitmen sesuai dengan peta yang telah dibuat.

“Momentum COP26 menjadi penting untuk mendorong isu ini diangkat ke publik, terlebih di tengah dominasi isu pandemi Covid-19, masifnya bencana dan persolan energi kotor di Indonesia,” katanya.

SIEJ selama ini berkomitmen memasifkan narasi tentang lingkungan dan perubahan iklim melalui pemberitaan dan transfer pengetahuan ke kalangan jurnalis di Indonesia. Karena itu SIEJ berupaya untuk menjembatani hal ini dengan menggelar berbagai program peningkatan kapasitas jurnalis untuk peliput isu perubahan iklim.

Salah satunya, bekerja sama dengan WRI Indonesia membuka beasiswa peliputan isu perubahan iklim dan penurunan emisi untuk jurnalis di Indonesia agar isu penting ini tak ditinggalkan.

Cynthia Maharani, Climate Research Analyst WRI Indonesia menyatakan, untuk mendukung peningkatan kapasitas jurnalis memahami isu perubahan iklim di Indonesia, pihaknya berupaya menghadirkan sejumlah pakar iklim dan negosiator untuk mengupdate isu ini.

“Harapannya bisa mendorong lebih banyak lagi pemberitaan terkait upaya penurunan emisi baik oleh pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga non-pemerintah,” ujar Chintya.

Kumpulan berita lainnya :

https://bisnisjakarta.id/opini/menuju-cop26-di-glasgow-saatnya-tagih-komitmen-negara-maju/

http://www.beritalingkungan.com/2021/07/menuju-cop26-di-glasgow-tagih-komitmen.html

Dari hasil tahapan seleksi, sebanyak tujuh jurnalis di Indonesia terpilih dan berhak mendapatkan beasiswa peliputan dari program Fellowship Build Back Better “Karhutla dan Komitmen Penegakan Hukum”, yang diselengarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ).

Para jurnalis yang terpilih ini akan mengerjakan proposal yang telah diajukan dengan bantuan pendanaan dan pendampingan intensif, sehingga diharapkan dapat menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan berdampak.

Koordinator mentor, Sunudyantoro menjelaskan, sejumlah kriteria dalam penilaian proposal didasarkan pada kesesuaian tema, ketajaman angle dan kelengkapan data. Kriteria ini sangat penting menjadi penekanan karena berpengaruh pada proses di penggalian informasi dan di lapangan.

“Angle cukup bagus, tapi masih ada banyak yang kurang fokus. Dalam konteks luas juga muncul proposal yang nanti dapat terjebak pada kompilasi atau belum menyentuh aspek hukumnya,” jelas redaktur pelaksana tempo.co ini.

Sunu menambahkan, dari pendaftar yang mengirimkan proposal sebagian besar didominasi wilayah Sumatera dan Kalimantan karena memang dua pulau ini yang rawan kebakaran hutan dan mempunyai kasus karhutla tinggi.

Ketua Umum SIEJ, Rochimawati menjelaskan, program beasiswa ini menjadi rangkaian program Build Back Better yang menjadi komitmen The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) untuk  terus mendukung dan mendorong peningkatan kapasitas para jurnalis di Indonesia dalam peliputan dan menyuarakan isu lingkungan, khususnya isu kehutanan di Indonesia. 

“Isu kehutanan akan terus menjadi prioritas mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan luasan hutan tropis terbesar di dunia. Ini penting untuk meningkatkan pemahaman jurnalis dan publik akan isu ini. Salah satu upayanya melalui program peningkatan kapasitas jurnalis,” jelasnya.

SIEJ memiliki visi membangun masyarakat sadar informasi dan sadar lingkungan melalui jurnalisme lingkungan berkualitas tinggi. 

Harapannya, peliputan isu kebakaran hutan dan komitmen penegakan hukum di Indonesia dapat terus dingkat dan menjadi perhatian pemerintah dan publik sehingga fungsi pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan dapat ditangani dengan baik dan dan ditindak dengan tegas. Mediamassa berperan besar untuk mewartakan isu  tersebut.

Berikut nama-nama penerima fellowship Build Back Better “Karhutla dan Komitmen Penegakan Hukum” dari SIEJ:

1. Yitno Suprapto – Mongabay Indonesia

2. Elviza Diana – Mongabay Indonesia

3. Zakarias Demon Daton – Kompas.com

4. Arief Nugroho – Pontianak Post

5. Ahmad Rifki – Kilasjambi.com

6. Anwar Yunus – RRI Meulaboh

7. Agus Wahyuni – Insidepontianak

Terima kasih kepada para jurnalis yang telah berpartisipasi dan selamat kepada penerima beasiswa peliputan.

Para pemenang akan dihubungi oleh SIEJ (Noni Arnee – 081280683424)

Konten ini telah di update setelah melakukan ralat pada nama dan media penerima fellowship

#fellowship #journalism #jurnalislingkungan #karhutla #kebakaran #hutan #Buildbackbetter

Indonesia adalah salah satu negara yang telah menyatakan komitmen iklimnya dalam Intended Nationally Determined Contribution (INDC). Setelah ratifikasi Persetujuan Paris pada tahun 2016, para negara menyerahkan dokumen NDC mereka untuk pertama kalinya, menegaskan kembali komitmen untuk masa depan yang lebih rendah karbon dan berketahanan iklim.

Dalam COP26 Glasgow di akhir tahun ini, yang mengalami penundaan dari tahun lalu akibat pandemi, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mendorong negara-negara untuk memperbarui NDC mereka sekaligus membuat strategi penurunan emisi GRK yang lebih ambisius.

Indonesia  berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen hingga 41 persen di bawah skenario business-as-usual, namun komitmen ini hanya berlaku hingga 2030. Komitmen tersebut juga belum cukup untuk menahan laju pemanasan global yang dibutuhkan untuk mencegah bencana iklim yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam COP26 mendatang Indonesia perlu mengemukakan rencana untuk meningkatkan ambisi iklimnya yang selaras dengan sains dan kondisi pembangunan Indonesia.

Sayangnya, penurunan emisi GRK Indonesia belum berada pada jalur tepat untuk mencegah bahaya krisis iklim. Peran non-state actors (termasuk pemerintah daerah, swasta, dan publik) menjadi penting dalam menunjukkan aktivitas yang berpotensi untuk mendukung target pemerintah Indonesia. Aktivitas-aktivitas potensial tersebut masih belum banyak diketahui masyarakat umum.

Peran media sangat dibutuhkan untuk menginformasikan praktik-praktik terbaik dari non-state actors di berbagai sektor dan wilayah sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia untuk  meningkatkan ambisi iklimnya.

Untuk itu The Society of Indonesia Environmental Journalists (SIEJ) bekerjasama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia menggelar diskusi publik “Menuju COP26 di Glasgow: Pembelajaran Peningkatan Aksi Iklim yang Lebih Ambisius”.

Sejumlah pembicara kompeten dihadirkan untuk menakar sejauhmana aksi dan ambisi Indonesia dalam upaya menekan perubahan iklim.

Pembicara:

* Tony La Viña, Manila Observatory, Philippines (TBC)

* Moekti H. Soejachmoen, Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) (TBC)

* Mahawan Karuniasa, Universitas Indonesia/Founder Environtment Institute

Moderator :

* April Sirait, Senior Assignment Editor, CNN Indonesia TV

Kegiatan ini akan dilaksanakan secara virtual pada :

Hari : Jumat, 16 Juli 2021

Pukul : 13.30 WIB – 15.30 WIB

Tempat : Link Zoom: bit.ly/DiskusiCOP26

Kegiatan ini terbuka untuk umum dan jurnalis yang meliput isu perubahan iklim. Setelah diskusi publik juga akan dibuka kesempatan bagi jurnalis di Indonesia untuk meraih beasiswa peliputan perubahan iklim.

Informasi lebih lengkap, dapat hubungi Bhekti Suryani (+62 811-2652-266)

The Climate Change Media Partnership (CCMP), now in its 15th year, is pleased to announce the latest Call for Applications for journalists interested in covering the 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP26). 

The program, led this year by Internews’ Earth Journalism Network (EJN) and the Stanley Center for Peace and Security, aims to bring up to 20 journalists from developing countries to attend and report on the conference in November 2021.

Hosted this year by the United Kingdom in partnership with Italy, COP26 was postponed in 2020 due to the COVID-19 pandemic but is currently scheduled to take place in the city of Glasgow from October 31 to November 12, 2021.

Since its launch in 2007, the CCMP has brought more than 350 journalists from developing countries to attend and report on the annual UN climate talks. This has enabled journalists from around the world to cover the climate negotiations for their home audiences, while benefiting from working alongside knowledgeable climate journalists and gaining a multifaceted understanding of the actions that countries are taking—or not taking—to prevent climate change and address its global impact.

“After a year-long delay, the negotiations at COP26 and the commitments that are made there have grown even more consequential,” said Devon Terrill, Journalism and Media Program Officer for the Stanley Center. “Journalists need to be there to report on these important developments and hold their countries’ delegations accountable.”

Despite the uncertainty around the practical details of this year’s conference due to the COVID-19 pandemic, CCMP organizers believe that it is critical for journalists representing diverse countries—and especially those from the Global South—to have the opportunity to attend and cover COP26, if possible. In the event that safety measures related to COVID-19 or other barriers prevent all or some CCMP fellows from traveling to Glasgow to report from COP26 on-site, the CCMP organizers may offer opportunities for journalists to participate in CCMP activities virtually. More information on this can be found in the Call for Applications.

“Along with so many other impacts, of course, the pandemic has hampered journalists’ ability to cover the increasing impacts of climate change and efforts to prevent them,” notes James Fahn, EJN’s Executive Director. “We don’t know what the situation will be like for journalists to cover COP26, although we’re sure there will be challenges. But we’re committed to doing our best to try and get some journalists there in person and helping others to cover the event remotely.”

The deadline for applications is 23rd July 2021. Decisions will be communicated before the end of August.

For more informastion and to aplly :

https://earthjournalism.net/opportunities/climate-change-media-partnership-2021-reporting-fellowships-to-cop26