Partisipasi semua pihak dan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, media, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi hal penting dalam mengawal isu perubahan iklim di Indonesia.

Hal ini diungkap Mahawan Karuniasa, Pendiri dan Direktur Environment Institute, yang juga Dosen Universitas Indonesia dalam  Seri #2 diskusi “Mengawal Ambisi dan Komitmen Indonesia Pasca COP26,” yang digelar The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) secara virtual pada Sabtu (16/10) menanggapi berbagai upaya dan ambisi Indonesia dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Salah satu kebijakan dalam penanganan perubahan iklim, menetapkan peta jalan (road map) adaptasi perubahan iklim hingga tahun 2030, yang dituangkan dalam Updated NDC. Selain itu, Indonesia juga memiliki dokumen Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 sebagai upaya aksi perubahan iklim sampai 2050.

Ketua Umum SIEJ Rochimawati mengatakan, kegiatan diskusi editor meeting merupakan bagian dari kegiatan rutin untuk mendapat insight dari editor dan media untuk mengawal isu lingkungan dan perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 (COP26).

“Kami mendorong media di Indonesia untuk memberikan perhatian lebih termasuk mengawal isu perubahan iklim dan komitmen Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim,” ujar Ochi.

SIEJ melihat melihat sejumlah mengangkat isu-isu terkait perubahan iklim menjelang COP26. Harapannya, komitmen Indonesia benar-benar dilaksanakan dan penting bagi jurnalis untuk bisa terus membumikan isu perubahan iklim.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Kepala Sekretariat Bidang Program Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Ristika Putri memaparkan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah dilaksanakan dari level pusat dan daerah. Seperti inisiasi sebagai kabupaten lestari.

Tantangan menuju kabupaten lestari dapat dilihat dari segi tata kelola, pola kerja, dan kapasitas. Untuk mendorong kabupaten lestari, maka perlu semakin banyak pihak yang mendengungkan agar makin banyak orang yang relatable dari sisi pekerjaan mereka dengan isu sustainability yang ada.

“Dari segi tata kelola, misalnya ada sistem yang bersifat birokratif, berada di luar kendali LTKL, dan sulit dirombak. Dari segi pola kerja, LTKL melihat pentingnya koordinasi sebagai upaya mendorong kabupaten yang lestari,”ujar Ristika.

Sedangkan segi peningkatan kapasitas juga penting misalnya peningkatan kapasitas di bidang digital, ketrampilan, dan pemahaman mengenai isu keberlanjutan serta bagaimana cara menghadapi tantangan di tingkat kabupaten.

Sementara itu, Supervising Assignment Editor CNN Indonesia TV Irvan  Imamsyah mengatakan, literasi masyarakat Indonesia terkait perubahan iklim masih rendah. Masyarakat Indonesia banyak yang tidak percaya kalau perubahan iklim terjadi karena ulah manusia.

Berdasarkan survey dari lembaga Purpose di tahun 2021, dikatakan 9 dari 10 warga Indonesia khawatir dengan perubahan iklim. Walaupun 89% masyarakat mengetahui tentang perubahan iklim, namun tingkat pengetahuan masih rendah.

“Untuk membangun masyarakat sadar tentang perubahan iklim, penting bagi media untuk mengikuti perhelatan seperti COP26. Meliput COP itu seperti belanja ke pasar, tapi tidak ada daftar belanjaannya. Jadi banyak forum-forum yang harus diikuti media, belum lagi adanya kampanye oleh CSO,” ungkap Irvan.

Irvan juga memberikan saran kepada rekan-rekan media untuk menerapkan agenda setting, sehingga peliputan perubahan iklim tidak dilakukan secara instan.

Sebagai jurnalis, menurut Irvan yang harus dilakukan adalah bekerja dengan mengawal sehingga apa yang tertulis di kertas oleh pemerintah dapat terealiasasikan dengan selaras.

Narahubung :

Sepsha (restian.voi@gmail.com)

Divisi Program dan Kerjasama SIEJ

Rochimawati (ochi.april@gmail.com)

Ketua Umum SIEJ

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa) menyelenggarakan Journalists Workshop dan Fellowship “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” pada 1 – 2 Oktober 2021 di Sorong dan 5 – 6 Oktober 2021 di Jayapura. Kegiatan  ini diharapkan dapat membekali jurnalis lokal Papua untuk turut memberikan perhatian khusus pada  isu-isu kehutanan, krisis iklim, dan kearifan lokal Papua dalam publikasi berita.

Dari puluhan proposal liputan yang dikirimkan peserta, tim penilai SIEJ dan EcoNusa memutuskan 10 jurnalis berikut yang berhak untuk memperoleh Fellowship “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim.”

Sorong:

1. Sayid Syech Boften (Koran DPN Papua Barat Pos)

2. Willem Oscar Makatita (TeropongNews.com)

3. Yosep Erwin Nothan Tupen (Papua Channel TV)

4. Tantowi Djauhari (jurnalpapua.id)

5. Olha Irianti Mulalinda (sorongnews.com)

6. Ernes Broning Kakisina (Kantor berita Antara)

Jayapura:

1. Nees Nikolas Makuba (Parapara TV)

2. Putri Nurjanah Kurita (PapuaUnik.com)

3. John Mampokem (Harian Papua Baru)

4. Musa Abubar (Tribun-Papua.com)

Kesepuluh jurnalis terpilih ini akan mendapatkan bantuan pendanaan liputan dan mengikuti kelas bimbingan jurnalistik secara daring dengan jurnalis senior. Publikasi karya penerima Fellowship ini menjadi bentuk nyata dukungan SIEJ dan Yayasan EcoNusa untuk ikut menjaga hutan Papua melalui jurnalisme lingkungan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

April Sirait (SIEJ) – 082308236489

Banyak perangkat dan platform data terbuka untuk membantu kerja-kerja jurnalistik berbasis data yang dapat digunakan jurnalis. Salah satunya, platform Global Forest Watch (GFW) yang menyajikan data-data spasial. Sifatnya hampir seketika (near real time) serta citra satelit yang jika digunakan secara bersama-sama dapat mendeteksi aktivitas ekspliotasi hutan. Platform ini pun dapat diakses dengan mudah.

“Berbagai fitur platfom ada penyesuaian karena menyesuaikan dengan wali data yang dipergunakan, jurnalis juga bisa mamanfaatkan data instansi lainnya, seperti kementerian kehutanan setempat,” papar Zuraidah Said, Koordinator Global Forest Watch WRI dalam Workshop & Kompetisi Jurnalistik : “Memanfaatkan Platform Global Forest Watch untuk Memantau SDA dan Hutan Indonesia”, yang berlangsung selama dua hari, (12-13/10/2021).

Workshop virtual ini memang khusus diperuntukkan bagi 15 jurnalis dari Aceh hingga Papua yang lolos seleksi untuk mendapat kesempatan belajar membaca data dan analisis dengan menggunakan platform Global Forest Watch dan pendampingan dari tim Global Forest Watch.

“Di platform Global Forest Watch dikenalkan bagaimana mengenal berbagai fitur yang disajikan pada dashboard, hingga mendapatkan data dan info grafisnya,” imbuhnya.

Tersedianya data sumber daya alam dan lahan di platform GFW tentunya dapat menjadi sumber informasi status terkini kondisi sumber daya alam dan hutan di Indonesia.

Data dari platform ini, sangat penting untuk mendukung kebutuhan data bagi kepentingan jurnalis dan advokasi. Jurnalis dapat mengolah data dan informasi dalam bentuk narasi sehingga memudahkan publik memahami isu hutan dan sumber daya alam.

Budi Nurgianto, Pemateri dan Trainer Jurnalisme Data SIEJ dalam Workshop menyampaikan, platform ini menyajikan berbagai data terbuka yang cukup detail yang juga menarik mengenai luasan pohon, iklim dan keterangan hutan lainnya.

“Jurnalis bisa mengakses dan mengunduh data tanpa harus menyurati WRI, dan tetap menampilkan sumber datanya. Di Platform ini pun lebih menarik, karena banyak data terbuka yang disajikan, dan bisa diambil dalam bentuk yang lebih rapi,” terangnya.

Dikatakan Budi, ada empat tips membangun ide liputan jurnalisme data, di antaranya mampu membaca peta besar data atau data terbuka yang tersedia, membangun kontradiksi antara data, menguji statistik realitas, hingga mampu menyampaikannya dengan apik.

“Kerja-kerja jurnalisme data, ialah kerja berbasis data statistik. Cerita yang berawal dari pola-pola bacaan data, serta membangun suatu narasi atau cerita. Jurnalisme data membuat jurnalisme lebih apik, berisi dan mengalisa hipotesa awal lebih berbasis angka dan data,” lanjut Budi.

Jurnalisme data menjadi bagian mewujudkan jurnalisme yang mampu dipertanggungjawabkan pada publik. Karena itu, guna mengaplikasikanya, membutuhkan perangkat dan platform yang mendukung.

Selain itu, jurnalisme data akan mampu mempengaruhi pemangku mengambil kebijakan yang tepat.

“Bahkan, kebanyakan pemangku kebijakan tidak bisa mengelak lagi saat jurnalisme data disajikan, misalnya ada yang membuat kluster-kluster COVID-19 di sebuah sekolah guna mempengaruhi pencegahan virus pada anak-anak,” ungkapnya.

Rochimawati, Ketua The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menambahkan, Setelah workshop ini selesai, ke-15 jurnalis diharapkan dapat mempraktikkan dalam kerja-kerja jurnalistiknya dengan mengangkat isu sumber daya alam dan kehutanan di wilayah kerja masing-masing.

“Harapan, ilmu ini diaplikasikan dan karya dapat dipublikasikan di media masing-masing karena SIEJ juga memberi apresiasi kepada peserta workshop dalam wujud kompetisi jurnalistik,” imbuhnya.

Kompetisi jurnalistik terbatas dengan tema “Memantau Kondisi Terkini SDA dan Hutan Indonesia” ini dibuka khusus untuk peserta workshop mulai tanggal 14 Otober – 27 Oktober 2021.

Tiga karya terbaik berdasarkan penilaian juri akan mendapatkan apresiasi masing-masing sebesar Rp 3 juta.

Pengumuman tiga karya jurnalistik pemenang kompetisi ini akan diumumkan pada tanggal 2 November 2021.10.13

Narahubung : Tasmalinda (081284820708

Antusiasme jurnalis di Indonesia untuk meliput dengan menggunakan tools data kian meningkat. Ini terbukti dengan makin tingginya minat para jurnalis yang mendaftar  Workshop & Kompetisi Jurnalistik  “Memanfaatkan Platform Global Forest Watch untuk Memantau SDA dan Hutan Indonesia” yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Global Forest Watch (GFW).

Tercatat sebanyak 62  jurnalis dari berbagai media di Indonesia dengan wilayah kerja yang merata di semua pulau. Termasuk wilayah-wilayah kerja jurnalis yang isu sumber daya alam dan hutan tengah menjadi sorotan karena alih fungsi lahan, kebakaran dan eksploitasi.

Workshop khusus jurnalis berbasis jurnalisme data ini memang dibuka untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan jurnalis dalam menggunakan data dan platform terbuka untuk mendukung peliputan yang berkualitas terkait dengan isu lingkungan, khususnya  sumber daya alam dan hutan di Indonesia melalui pemanfaatan data GFW.

Hasil seleksi tim The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Global Forest Watch (GFW), memutuskan 15 jurnalis yang lolos dan berhak mengikuti workshop dan kompetisi jurnalistik yang berlangsung secara virtual pada 12-13 Oktober 2021.

Berikut nama-nama jurnalis  yang lolos mengikuti workshop dan kompetisi jurnalistik :

1. Luh De Suriyani –  mongabay.co.id – Denpasar

2. Ahmad Riki Sufrian –  kilasjambi.com –  Jambi

3. Wulan Eka Handayani – Terakota.id –  Malang

4. Khoirul Muzakki  – Tribun Jateng –  Banjarnegara

5. Yuli –  Harian Kendari Pos – Kota Kendari

6. Yuliani –  Gatra Sumsel – Kabupaten Muba, Sumatra Selatan

7. Aseanty Widaningsih Pahlevi – Mongabay Indonesia – Pontianak

8. Tahmil – Metro Sulawesi – Palu

9. Riki Chandra –  Suara.com –  Solok, Sumatra Barat

10. Renal Husa –  Lipunaratif.com –  Gorontalo

11. Suprianto Suwardi – bumantara.id – Kotamobagu

12. Novi Abdi – ANTARA – Balikpapan

13. Iwan Bahagia – Kompas.com -Takengon, Aceh

14. Munawir Taoeda – kalesang.id – Ternate, Maluku Utara

15. Trisatrisnah – sorongraya.co – Sorong


Peserta yang lolos berhak mendapatkan :

  1. Subsidi kuota internet
  2. Jejaring dengan tim GFW WRI Indonesia
  3. Pendampingan / konsultasi dalam menggunakan data dan  informasi dari platfom GFW
  4. Kesempatan mengikuti kompetisi jurnalistik  dengan tema “Memantau Kondisi terkini Sumber Daya  Alam dan Hutan Indonesia.”


Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Tasmalinda (SIEJ) – 081284820708

Global Forest Watch adalah platform pemantauan hutan global yang menyajikan data-data spasial near real time serta citra satelit yang jika digunakan secara bersama-sama dapat mendeteksi aktivitas eksploitasi hutan. Data sumber daya alam dan lahan di platform GFW dapat menjadi sumber informasi penting untuk mendukung kebutuhan data bagi kerja-kerja jurnalistik dalam peliputan isu sumber daya alam dan kehutanan.

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) mendorong media di Indonesia untuk memberikan perhatian lebih terhadap isu perubahan iklim secara lebih luas hingga lingkup internasional. Termasuk pada perhelatan Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim ke-26 (UNFCCC COP26) di Glasgow yang berdampak langsung pada langkah antisipasi dan mitigasi Indonesia dalam menghadapi krisis iklim.

Untuk itu, SIEJ menggelar diskusi journalis dengan tema “COP26 101: Komitmen Kolaborasi Indonesia dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim”, pada Sabtu (09/10).

“Kegiatan ini bisa membantu jurnalis memberikan peliputan terkait perubahan iklim di daerahnya. Isu lingkungan sangat penting untuk disampaikan dan pahami publik, melalui kedalaman isu dengan mengawal komitmen Indonesia dalam COP26,” ujar Rochimawati, Ketua Umum SIEJ saat membuka diskusi virtual ini.

Menurutnya, komitmen dan ambisi Indonesia serta dunia dalam menghadapi perubahan iklim ini penting dikawal dengan sinergi jurnalis dalam peliputan yang lebih persuasif dan informatif mengenai kolaborasi dunia menghadapi perubahan iklim.

“Peran media massa dalam memberitakan perhelatan COP26 sangat memengaruhi persepsi publik terhadap kejadian dan penanganan,” tambah Ochi.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanthi, dalam paparannya mengatakan, agenda COP26 adalah menyelesaikan Paris Rulebook dalam Paris Agreement. Indonesia sendiri mencanangkan target pengurangan emisi karbon sebesar 29 persen dengan upaya sendiri, dan hingga 41 persen jika ada dukungan internasional.

COP dibuat untuk mendorong komitmen seluruh negara menuju kondisi net-zero emission. Termasuk Indonesia dimana sesuai dengan mandatori, harus berinisiatif menuju net-zero emission.

Upaya itu diwujudkan dalam Nationally Determined Contributions (NDCs) harus bisa dilacak dan dilaporkan agar transparan.

“Perlu adanya transisi yang berkeadilan dalam mencapai komitmen tersebut. Negara berkembang dan negara maju memiliki kapasitas berbeda. Yang pasti kami tidak bisa melakukan ini sendiri. Perlu komitmen bersama dengan para jurnalis dan publik untuk bergerak bersama dalam mencapai net-zero emission.” kata Laksmi.

Pada kesempatan yang sama, Vice-Chair, Working Group I The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Edvin Aldrian mengatakan, perubahan iklim terjadi di segala lapisan bumi dan kondisi ekstrim itu terjadi secara bersamaan. Adaptasi yang kita lakukan saat ini bisa menentukan skenario beberapa tahun kedepan.

“Perubahan iklim sudah mempengaruhi setiap wilayah di bumi, dalam berbagai cara. Perubahan yang kita alami akan meningkat dengan pemanasan lebih lanjut,” ujar Edvin dalam pemaparannya.

IPCC merupakan badan PBB yang menangani  ilmu perubahan iklim. Produk utama adalah laporan kajian perubahan iklim dalam tiga kelompok kerja: basis sains, kerentanan dan adaptasi dampak, dan Mitigasi.

Sementara itu, jurnalis senior Harian Kompas, Ahmad Arif mengatakan bahwa di Indonesia, wacana terkait perubahan iklim masih dianggap sebagai isu tunggal karena tidak dikaitkan dengan isu lingkungan lainnya seperti banjir, kesehatan, atau pangan. Hal ini karena publik melihat isu perubahan iklim punya dimensi kompleks di hampir setiap aspek kehidupan.  

“Ini merupakan pekerjaan besar untuk jurnalis karena isu perubahan iklim masih stand alone di media massa yang jadi salah satu barrier penyebab rendahnya literasi masyarakat. Padahal kalau itu  saling dikaitkan, maka inklusivitas perubahan iklim akan lebih mudah dicerna oleh publik,” kata Ahmad Arif dalam pemaparannya.

Narahubung :

Sepsha (restian.voi@gmail.com)

Divisi Program dan Kerjasama SIEJ

Delegasi Uni Eropa mengundang jurnalis untuk menghadiri acara pembukaan Kampanye Pekan Diplomasi Iklim 2021 yang berlangsung secara virtual:

Delegasi Uni Eropa mengundang jurnalis untuk menghadiri acara pembukaan Kampanye Pekan Diplomasi Iklim 2021 yang berlangsung secara virtual:

Hari/ Tanggal:   Senin, 11 Oktober 2021

Pukul         :    13:00-15:30 WIB

Registrasi      :     https://bit.ly/CDWLaunching

Hadir dalam peluncuran “EU Climate Diplomacy Week 2021” dan “EU Green Deal and Fit for 55 Package”         

Sambutan:

Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia

Lars Bo Larsen, Duta Besar Denmark untuk Indonesia

Ina Lepel, Duta Besar designate Jerman untuk Indonesia

Beata Stoczyńska, Duta Besar Polandia untuk Indonesia

– Pernyataan dari kaum muda Indonesia dan Eropa (Pre-COP 26)

– Pernyataan dari Statement from perwakilan masyarakat sipil: Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR

– Pengumuman social media challenge Aksi Iklimku (My Climate Actions) dan peluncuran #Act4Green social

media platform

Narasumber Konferensi Pers :

Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia

Lars Bo Larsen, Duta Besar Denmark untuk Indonesia

Beata Stoczyńska, Duta Besar Polandia untuk Indonesia

Peluncuran kegiatan yang menghadirkan deretan program bertema lingkungan ini  diakhiri dengan Konferensi Pers Pekan Diplomasi Iklim 2021 akan berlangsung mulai Senin – Sabtu, 11 – 16 Oktober 2021.

Pekan Diplomasi Iklim atau Climate Diplomacy Week (CDW) adalah kampanye tahunan yang diselenggarakan Uni Eropa di seluruh dunia dengan tujuan mendorong dialog dan kerjasama dalam melawan perubahan iklim, berbagi kisah sukses dan menebarkan inspirasi untuk melakukan aksi. 

Di Indonesia, CDW 2021 berlangsung tanggal 11-16 Oktober 2021 dan menghadirkan sedikitnya 16 kegiatan yang terfokus pada tema CDW tahun ini: Ambisi dan Aksi.

Turut ambil bagian dalam kegiatan ini adalah Delegasi Uni Eropa, kedutaan besar Negara-negara Anggota Uni Eropa, pemerintah Indonesia, berbagai organisasi nirlaba, kelompok pemuda, perwakilan komunitas, sektor swasta, para pemimpin opini dan aktivis lingkungan hidup.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Yulia Maroe | 0818 937 233 | yulia@idcomm.id

Berikut agenda CDW 2021 :

Menjaga hutan Papua dari kebakaran lahan dan deforestasi diharapkan mampu menekan laju krisis iklim yang berdampak makin nyata mengancam kehidupan manusia. Selain menjadi rumah bagi beragam spesies flora dan fauna yang tidak ditemukan di wilayan lain, 30 juta hektar hutan Papua juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat adat.  

Keberadaan hutan Papua sebagai benteng terakhir Indonesia menghadapi ancaman krisis iklim mendorong the Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa) menyelenggarakan Journalists Workshop dan Fellowship “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim.” Kegiatan ini diharapkan dapat membekali jurnalis lokal Papua untuk turut memberikan perhatian besar terhadap isu-isu lingkungan di Papua ini digelar di Jayapura pada 5-6 Oktober 2021. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Sorong pada 1 -2 Oktober 2021.

Di hadapan para peserta dan jurnalis dari berbagai platform media di Jayapura, CEO Yayasan EcoNusa, Bustar Maitar memaparkan 40% persen hutan yang tersisa di Indonesia ada di Papua. Sehingga juka tak dikelola secara berkesinambungan, nasibnya akan sama dengan hutan Sumatera dan Kalimantan yang rusak akibat ekploitasi.

“Saat ini banyak perusahaan kehutaan bertransformasi menjadi perusahaan pertanian dan perkebunan. Itu menggambarkan kebangkrutan hutan di Indonesia. Tanda-tanda kebangkrutan itu sudah terlihat ada di Papua kalo tidak kita jaga dengan baik,” tegasnya.

Sektor lahan dan hutan menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (MPV) Nasional, tingkat emisi hasil inventarisasi GRK pada 2018 mencapai 1637,16 Gigaton karbon dioksida ekuivalen (Gg CO2e). Sementara tingkat emisi GRK menurut permodelan 2010-2030 (Business as Usual/BaU) pada 2018 sebesar 1863 Gg CO2e. Pemberian Hak Pengelolaan Hutan (HPH) justru dapat mengancam kelestarian hutan Papua yang menjadi salah satu kunci pencapaian komitmen iklim Indonesia yang diharapkan dapat ikut menurunkan emisi global.

Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yan Pugu, mengklaim pemerintah sudah berusaha membuat kebijakan pro-lingkungan untuk menjaga hutan Papua. Di antaranya dengan mengeluarkan izin luasan fungsi hutan produksi hanya sekitar 8 juta hektar, hutan produksi terbatas 500 ribu hektar, dan luasan hutan produksi yang dapat dikonversi sekitar 6 juta hektar.

Namun, Yan Pugu mengakui upaya melindungi hutan Papua harus melibatkan semua pihak, terutama masyarakat adat karena pengelolaan hutan di Papua berbeda dengan wilayah lain dengan adanya kepemilikan hak ulayat.

“Penting ada penguatan kelembagaan adat dalam hal ini pemilik hak ulayat. Saat pemilik hak ulayat ini mengerti betul bagaimana mengelola hutannya supaya tidak mudah memberikan izin hak ulayat kepada kelompok tertentu, maka fungsi hutan terjamin aman. Karena jika pemerintah sudah melarang, tetapi pemilik hak ulayat justru memberikan akses, upaya menjaga hutan Papua akan sia-sia.”

Pentingnya edukasi dan sosialisasi melalui pendekatan berbasis keagamaan dan kearifan lokal dinilai dapat mencegah kerusakan hutan yang lebih luas. Direktur Eksekutif WALHI Papua, Aiesh Rumbekwan, menyampaikan masyarakat adat harus dilibatkan dalam akselerasi kebijakan untuk menghentikan deforestasi. Salah satunya dengan pendekatan Ekoteologi, yaitu inter-relasi antara pandangan teologis-filosofis yang terkandung dalam ajaran agama dengan alam, khususnya lingkungan. Papua dikenal sebagai daerah religius yang mayoritas masyarakatnya beragama Kristen, sehingga pemahaman yang disampaikan pemuka agama tentang pentingnya menjaga alam diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan Papua.

“Harus ada pemahaman yang clear tentang Ekoteologi supaya mudah untuk mengidentifikasi siapa pelaku perusak lingkungan. Dengan demikian dapat dilakukan pendekatan, baik itu dengan pemerintah, kooperasi, maupun ikatan-ikatan kesukuan. Dalam konteks Antroposentrik, masih ditemukan kelompok beragama yang menjadi perusak alam. Ini menjadi upaya mendorong masyarakat  adat di wilayah tertentu agar tidak mudah tergiur pada tawaran-tawaran korporasi,” tegasnya.

Setelah mengikuti worskhop dan mendengarkan pemaparan dari narasumber, 10 orang jurnalis berkesempatan meraih Fellowship untuk meliput tentang hutan Papua dan kaitannya dengan krisis iklim. SIEJ dan EcoNusa membuka kesempatan bagi 6 jurnalis di Sorong dan 4 jurnalis di Jayapura untuk mendapatkan bantuan pendanaan liputan dan mengikuti kelas bimbingan jurnalistik dengan para jurnalis senior sebagai bentuk dukungan menjaga hutan Papua melalui jurnalisme lingkungan.

Narahubung April Sirait (SIEJ)

Email: mssirait.april@gmail.com/ Phone: 082308236489

Banner image : Kegiatan workshop dan fellowship  “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” di Jayapura. Foto : SIEJ

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), berkolaborasi dengan Yayasan Ekosistem Nusuantara Berkelanjutan (EcoNusa) menyelenggarakan Workshop dan Fellowship Jurnalis “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” untuk mendorong lebih banyak jurnalis lokal Papua mengangkat pemberitaan  kehutanan, kearifan lokal dan krisis iklim. Kegiatan yang berlangsung di Kasuari Valley Resort, Kota Sorong pada 1-2 Oktober 2021 ini, melibatkan 19 jurnalis dari berbagai platform media di wilayah Sorong, Papua Barat.

Ketua Umum SIEJ, Rochimawati, menyampaikan pentingnya peran jurnalis mengawal isu-isu lingkungan, khususnya terkait keberlangsungan hutan Papua di tengah maraknya  alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit.

“Kebijakan tersebut tidak hanya merusak lingkungan, juga mengancam masa depan masyarakat adat yang bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan,” kata Rochimawati dalam sambutannya.

Sekitar 650 ribu hektar lahan telah mengantongi izin pembukaan perkebunan sawit, dimana 70 ribu hektar sudah mulai dikelola. Ironisnya, kontribusi beroperasinya perkebunan sawit di wilayah Papua Barat hanya 17 persen. Pencabutan 16 perizinan perkebunan kelapa sawit oleh Bupati Sorong juga berbuntut panjang. Tiga dari empat perusahaan perkebunan kelapa sawit menggugat Bupati Sorong dan proses hukumnya masih terus bergulir di PTUN Jayapura.

Bustar Maitar, CEO Yayasan EcoNusa menambahkan, alih fungsi hutan bukan tanpa resiko. Salah satu dampak yang paling nyata adalah bencana ekologis yang akhir-akhir ini sering terjadi. Eksploitasi hutan dilakukan secara terus menerus dapat mengancam masa depan Orang Asli Papua yang bergantung pada hutan sebagai sumber inspirasi kebudayaan dan penopang penghidupan masyarakat adat. Sementara gempuran investasi semakin hari semakin kuat dengan hadirnya perkebunan kelapa sawit pertama di Manokwari dan Jayapura.

“Peneliti bersepakat bahwa iklim kita tidak boleh naik lebih dari 2 derajat, jika lebih itu artinya kita harus menyesuaikan diri. Sayangnya, kita sudah gagal, jadi yang sekarang kita lakukan adalah berupaya beradaptasi.”

Bustar menekankan pentingnya peran hutan Papua untuk menekan laju krisis iklim yang semakin tidak terkendali.  “Total luas hutan yang ada di Papua dan Maluku 38 juta hektar. Artinya 44% hutan di Indonesia ada di bagian timur Indonesia. Ini menjadi benteng terakhir mencegah terjadinya krisis iklim.”

Sementara pendiri Papua Forest Watch, Charles Tawaru, dalam paparannya menjelaskan hutan Papua menyimpan kekayaan biodiversitas sehingga keberadaaan perkebunan sawit mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna endemik Papua. 

“Kita bisa menjumpai 15-20  jenis tumbuhan, 602 jenis burung, 125 mamalia dan 223 jenis reptil. Hampir separuh keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia berada di hutan Papua. Kami mengajak masyarakat untuk ikut mempertanyakan manfaat perkebunan sawit bagi masyarakat adat yang berperan penting menjaga hutan Papua.”

Papua Barat sebagai provinsi konservasi memiliki sekitar 34 persen tumbuhan dan satwa liar dilindungi di Indonesia ada di tanah Papua, dimana dari 914 jenis TSL di Indonesia, 339 di antaranya ada di Papua. Pengelolaan wilayah ini sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya. Namun, praktik perburuan dan pemanfaatan ilegal spesies flora dan fauna ini masih terus terjadi.

Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah Papua Barat memang tidak mudah karena minimnya sumber daya manusia untuk pengawasan.  Ini diakui Kepala Balai Besar KSDA Provinsi Papua Barat, Budi Mulyanto. Pengelolaan cagar alam seluas 1.735.399,41 ha dan suaka margasatwa yang luasnya mencapai 5.274,39 ha hanya dimonitori 148 petugas.

“Dalam pelaksanaannya tidak sedikit tantangan yang dihadapi, pengelolaan kawasan konservasi maupun KSA dibagi per blok, antara lain cagar alam, taman wisata air, taman hutan rakyat, suaka margasatwa dan taman nasional. Artinya, per orang mengawasi 11 kawasan konservasi.”

BBKSDA Papua Barat terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi kawasan-kawasan tersebut, di antaranya dengan kegiatan pemberdayaan melalui Kelompok Tani Hutan, seperti KTH Waifoi, Sapokren, Warkesi, Klasaman, Klamana, Ayabori dan KTH Kampung PAM Raja Ampat. Tujuannya untuk menjaga keberlangsungan hutan, sehingga tidak di tebang maupun digunduli.

Dukungan pemerintah untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat adat tanpa harus merusak hutan menjadi upaya yang efektif. Seperti pemberdayaan masyarakat adat di Malaumkarta yang dilakukan melalui Sekolah Kambik dan usaha keripik keladi yang berpusat di Kampung Mibi, Sorong. Bersama PGM Institutute, pemerintah kabupaten Sorong melatih anak-anak muda kampung dengan pola pikir progresif dan kreatif.

Anak muda dinilai memiliki akses langsung dengan sumber daya alam, sehingga mampu ikut serta dalam membangun kampung. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai suku Moi yang menanamkan semangat regenerasi untuk menjaga hutan sebagai rumah mereka.  

Ketua Perkumpulan Generasi Malaumkarta, Tori Kalami, membagikan upaya suku Moi, salah satu suku adat di Papua Barat dalam menjaga hutan sebagai sumber penghidupan dan tumpuan masyarakat adat.  Pertama, mengidentifikasi dan mengorganisir kembali suku adat atau kelompok tua adat. Kedua, mengorganisir kembali kelompok muda dengan metode sendiri. Ketiga, menggunakan metode baru dengan menginisiasi gerakan di masyarakat adat dalam rangka meminimalisir konflik lahan.

Kerja sama dengan berbagai pihak sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi. Sebagai perwakilan pemerintah Provinsi Papua Barat, Cabang Dinas Kehutanan Sorong yang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Sorong bekerja sama dengan Badan Restorasi Lahan dan Gambut berupaya merehabilitasi 7 hektar hutan Mangrove yang rusak sebagai akibat aktivitas pengambilan kayu mangi-mangi dan batu karang. “Kerusakan hutan Mangrove bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan semua pihak,” kata Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sorong, Anita Helena Homer.

Narahubung: Dedi Jun (SIEJ)

Email: dedi.jun80@gmail.com/ M: +62 821-9893-7005

Banner Image : Kegiatan workshop dan fellowship  “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” di Jayapura. Foto : SIEJ

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Lampung merilis catatan kritis tentang perlindungan gajah yang makin rentan keberadaannya karena perburuan liar di dalam kawasan konservasi.

TNWK, salah satu rumah bagi fauna yang terancam punah (critically endangered) itu, mencatat berdasarkan hasil survei DNA populasi gajah pada tahun 2010 yang dilakukan Wildlife Conservation Society (WCS) terdapat 247 ekor gajah. Namun pada pendataan tahun 2020 dengan metode GPS collar hanya mencatat 180 ekor. Sedangkan sisanya tak terpantau oleh  pemantauan Elephant Response Unit (ERU) TNWK.

Pada tahun 2020, Balai TNWK mencatat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, ditemukan kematian 22 ekor gajah akibat perburuan liar, karena mati tanpa gading dan gigi. Bahkan, kontak senjata masih terjadi antara polisi hutan dan pelaku perburuan liar. Sejumlah barang bukti seringkali ditemukan seperti 741 jerat seling, 34 sepeda ontel, 4 perahu dayung, tulang kepala gajah, tulang dan pinggul.

Kepala Balai TNWK Kuswandono mengatakan dari hasil evaluasi dengan aplikasi SMART RBM semester 1 tahun 2021 ditemukan jenis alat perburuan berupa 1 jaring kabut, 7 jerat nilon, 16 jerat jerat seling, 40 jerat selling kecil, 2 perangkap kandang, 3 stick dan 13 tanda perburuan lainnya.

”Ini menandakan perburuan liar di kawasan TN Way Kambas terus terjadi dan mengancam populasi satwa liar.  Keseimbangan ekosistem hutan hingga ekosistem bumi secara jangka panjang pasti terpengaruh,” tegasnya dalam momentum Peringatan Hari Satwa Sedunia pada 4 Oktober 2021.

Konsep perlindungan penyangga kehidupan merupakan hal yang sangat penting dengan perlindungan satwa di area konservasi dan melindungi ekosistemnya. Salah satunya dengan restorasi hutan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga bagian lampiran dari Peraturan Pemerintah (PP) No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, gajah Sumatra atau Elephas maximus sumatranus termasuk ke dalam daftar jenis satwa yang harus dilindungi.

Dedi Istnandar, Staf Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), mengatakan gajah merupakan satwa yang hidup secara berkelompok pemakan tumbuhan (herbivor) memiliki banyak manfaat bagi kehidupan.

“Area jelajahnya luas untuk pencarian makanan, secara tidak langsung membantu penyebaran biji tumbuhan sebagai bibit pohon baru pada kawasan hutan yang dilewatinya. Kotoran gajah juga bermanfaat sebagai pupuk yang menyuburkan area hutan. Gajah juga mengonsumsi makanan dalam jumlah besar, sehingga mengatur keseimbangan ekosistem hutan. Tubuhnya yang besar juga bermanfaat sebagai pembuka jalan bagi satwa lain dalam menjelajah hutan dan mencari makanan,” kata Dedi.

Sebagai upaya pengawasan dan pencegahan perburuan liar, TNWK bekerja sama dengan sejumlah pihak, seperti Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Penegak Hukum dan masyarakat sekitar kawasan serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Timer Manurung, Ketua Yayasan Auriga Indonesia mengatakan, pihaknya membantu  rehabilitasi hutan (pemulihan ekosistem) sejak tahun 2013 – 2017 dengan memulihkan kembali  100 hektare hamparan ilalang pasca-kebakaran hebat pada dekade 90-an.

“Kami bersama konsorsium pada 2013-2017 seluas 100 hektare, maupun spesifik dengan Auriga hingga 2023 untuk luasan 1.200 hektare,” ungkapnya.

 Auriga menargetkan membangun pembibitan dan melakukan penanaman seluas 600 hektare di kawasan Rawa Kadut. Selain itu, kami membuat sekat bakar untuk mengendalikan kebakaran dan menghambat kebakaran agar tidak meluas. Kami juga melakukan perawatan pada area permudaan alami (suksesi).

Dari luasan total TNWK sebesar 125 ribu  hektare, terdapat sekitar 17 ribu  hektare kawasan TNWK yang perlu direhabilitasi. Ini dibagi ke dalam tiga jenis metode upaya rehabilitasi atau pemulihan ekosistem, yakni pemulihan ekosistem alami, pemulihan ekosistem yang menggunakan anggaran negara dan pemulihan ekosistem bekerja sama dengan mitra, di mana Auriga termasuk di dalamnya.

Basuki, Koordinator Proyek Restorasi Auriga di Way Kambas, menjelaskan bahwa upaya restorasi secara tidak langsung akan menghambat perburuan liar. Pertumbuhan pohon di hutan akan menjadi banteng penjaga bagi satwa di kawasan TNWK, seperti gajah, rusa, harimau, dan satwa-satwa lainnya.

“Restorasi harus dilakukan secara integral dengan melibatkan masyarakat lokal. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran, dan adanya sumber ekonomi alternatif. Keterlibatan masyarakat termasuk dalam hal penanaman bibit maupun kegiatan ekonomi yang bersumber dari jasa kawasan hutan, seperti pengembangan wisata edukasi di TNWK dapat dikembangkan.”

Ke depannya, Basuki berharap ada kegiatan wisata edukasi di kawasan konservasi, di mana para tamu yang berkunjung dapat menginap di rumah masyarakat, sehingga dapat menambah pemasukan bagi warga sekitar.

Banner Image : Gajah di PLG way-Kambas. Foto diambil dari website https://waykambas.org/pusat-latihan-gajah-plg/

New York Times Opinion section membuka kesempatan bagi jurnalis lokal di belahan dunia untuk berkontribusi berbagi cerita terkait jurnalistik tentang perubahan iklim.

Tentunya  yang dicari dan diinginkan adalah cerita-cerita dengan sudut pandang baru dan tak terduga tentang bagaimana cara individu atau komunitas beradaptasi dan membentuk cara pandang mereka  terhadap perubahan iklim global.  

Secara khusus, New York Times mencari sudut pandang yang berakar pada suatu tempat — tradisinya, sejarahnya, geografinya. Dan tentunya cerita ini spesifik hanya terjadi di negara bersangkutan.

Tiga contoh gambaran cerita yang dapat dipublikasikan:

– Di Italia, suhu yang memanas memungkinkan para petani di Sisilia untuk menanam buah tropis di tanah yang sebelumnya menanam lemon dan zaitun.

– Di Zambia, tradisi orang Lozi yang disebut Kuomboka yang melibatkan naik perahu selama 16 jam selama musim hujan telah dibatalkan beberapa tahun terakhir karena kekeringan.

– Di Bangladesh, di mana naiknya permukaan laut dan badai yang lebih parah menyebabkan meningkatnya banjir, banyak petani skala kecil memutuskan untuk memelihara bebek (yang bisa berenang) daripada ayam (yang tidak bisa).

Apakah Anda memiliki cerita serupa di negara Anda? Dapatkah Anda memikirkan tempat atau industri atau cara hidup yang berubah di depan mata sebagai akibat dari perubahan iklim?

Kirim ide cerita  melalui formulir google ini: https://forms.gle/98eFSdRCYZ4dmnFS8

Cerita yang terpilih dan dipublikasikan akan mendapatkan honor sebesar  $100.

Semoga ini menarik bagi jurnalis lokal, karena ini bisa menjadi cara yang baik untuk memberi tahu audiens di Amerika Serikat tentang apa yang terjadi di seluruh dunia.