Sektor energi menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua di Indonesia setelah alih fungsi lahan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan, emisi gas rumah kaca dari sektor energi mencapai 453,2 juta ton CO2 pada 2010. Kondisi ini harus segera ditangani dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sebagai langkah percepatan transisi energi nasional.

Indonesia memiliki potensi sumber energi baru terbarukan yang melimpah. Selain tenaga surya, angin, dan air, panas bumi atau geotermal memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi energi alternatif ramah lingkungan untuk mengatasi krisis energi. Menurut catatan Badan Geologi, potensi panas bumi di Indonesia sebesar 23,9 gigawatt (GW) hingga Desember 2019. Namun, potensi ini baru dimanfaatkan sebesar 8,9% atau sekitar 2.176 megawatt (MW). Dalam Roadmap Pengembangan Geotermal yang disusun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia menargetkan pengembangan energi geotermal sampai 7.000 megawatt (MW) pada 2025.

Untuk mengetahui potensi dan perkembangan energi panas bumi di Indonesia, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melakukan wawancara dengan Pri Utami pada Jumat, 17 September 2021. Sebagai perempuan yang berkarir dalam bidang yang mayoritas didominasi  laki-laki, Pri Utami justru terpilih sebagai salah satu Duta Wanita Geotermal atau Women in Geothermal Ambassador oleh International Geothermal Association (IGA) pada 2015 atas kontribusi dan dedikasinya pada pengembangan energi panas bumi. Saat ini, Pri Utami juga masih aktif mengajar di Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada (UGM).

Pri Utami, pengajar di Departemen Teknik Geologi UGM yang mendedikasikan ilmunya untuk pengembangan energi panas bumi. Foto : dokumentasi pribadi

Bagaimana awal mula ketertarikan Anda terhadap panas bumi?

Sebetulnya karena saya punya latar belakang jurusan Teknik Geologi saat kuliah. Saat itu, sistem panas bumi belum terlalu berkembang di kampus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Waktu liburan keluarga ke Dieng, saya melihat aktivitas pengembangan panas bumi dan mencari tahu tentang kaitan antara pengeboran dan akses ke perut bumi. Sebagai mahasiswa Geologi, saya pun tertarik membuat skripsi mengenai panas bumi. Dipandu alumni UGM yang bekerja di bidang panas bumi, saya akhirnya menemukan passion dalam bidang itu.

Bagaimana potensi energi panas bumi di Indonesia?

Sekitar 40 persen potensi panas bumi dunia ada di Indonesia. Menurut ESDM, potensinya mencapai 24 gigawatt (GW) karena negeri kita berada di cincin api. Di bawah telapak kaki kita, ada sumber energi yang berasal dari dalam bumi kita sendiri. Prospek panas bumi yang bisa diekstraksi dengan aman dan ekonomis itu panas bumi dari gunung api tidak aktif karena tidak ada erupsi vulkanik.

Akan seperti apa pengelolaan energi terbarukan itu nantinya?

Saat ini, 2.176 megawatt (MW) listrik berasal dari energi panas bumi. Daerah Jawa, Sumatra, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara memiliki potensi panas bumi yang belum dikembangkan secara maksimal. Pemerintah berencana melakukan eksplorasi panas bumi baik berdekatan dengan gunung api, maupun yang tidak berdekatan dengan gunung api. Fenomena panas bumi, seperti air panas, sudah dikenal manusia sejak lama dan dimanfaatkan untuk pemandian. Awalnya fokus energi panas bumi hanya untuk pembangkit listrik, tapi sekarang terus dikembangkan untuk sektor industri.

Di masa depan, energi panas bumi dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk pembangkit listrik. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Contohnya industri pembuatan gula aren yang sudah dilakukan di wilayah Sulawesi Utara. Air nira yang semula hanya dijual sebagai bahan dasar pembuatan minuman keras tradisional, kini juga dimasak menjadi gula aren. Pengelolaannya tidak lagi memerlukan kayu dan minyak tanah, tapi cukup memanaskan wajan dengan uap panas bumi. Jika dioptimalkan, panas bumi dapat mendukung pengembangan industri lokal. Energi panas bumi memang tidak bisa dipindahkan, sehingga harus dimanfaatkan langsung di lokasi sumbernya. Namun, sumber energi panas bumi dapat dipakai untuk membantu proses pembuatan energi terbarukan lainnya, seperti etanol dan hidrogen yang dapat dipindahkan.

Anda pernah terpilih sebagai “Women in Geothermal Ambassador. Bagaimana awal mulanya?

Itu merupakan perjalanan panjang. Di mulai dari ketertarikan saya pada panas bumi saat masih kuliah, sampai pada pilihan berkarir dalam bidang ini. Sebagai dosen, saya aktif melakukan berbagai aktivitas akademik, seperti berpartisipasi dalam seminar, menulis paper, dan ikut mensosialisasikan energi panas bumi kepada banyak kalangan. Kontribusi saya dalam bidang panas bumi dilirik asosiasi panas bumi internasional, yang kemudian memilih saya sebagai  salah satu Women in Geothermal Ambassador atau Duta Wanita Panas Bumi untuk periode 2015 – 2020. Tugasnya untuk menyampaikan informasi seputar panas bumi agar lebih dikenal masyarakat luas. Barangkali karena perempuan dinilai memiliki kemampuan mendidik dan mengajar yang baik, sehingga kami diberi kepercayaan itu.

Di sisi lain, tidak banyak perempuan yang terjun dalam bidang sains, teknologi, dan panas bumi. Sebagai Duta Wanita Panas Bumi, saya juga turut mempromosikan kesetaraan gender di bidang studi dan kerja yang mayoritas didominasi laki-laki.

Tidak sedikit lokasi pengembangan panas bumi berada di kawasan hutan maupun pegunungan. Apakah pengembangan panas bumi berisiko merusak alam?

Dari sisi energi, panas bumi ramah lingkungan. Emisi pembangkit listrik panas bumi tidak signifikan dibandingkan non-panas bumi, seperti emisi CO2 batubara. Sebagai contoh, untuk membangkitkan satu megawatt jam listrik yang bersumber dari batubara, menghasilkan sekitar 900-1000 kilogram CO2.

Sementara dari aktivitas ekstraksi, kita menggunakan media fluida air atau uap yang ada di reservoir geotermal. Ketika kita ekstraksi fluida menjadi lebih dingin, airnya tidak dibuang ke tanah atau tubuh air permukaan, tapi diinjeksikan kembali ke dalam bumi. Aktivitas ini turut menjaga lingkungan. Jika air yang sudah diekstraksi tidak kembali ke bumi, justru akan menyebabkan berkurangnya keseimbangan massa di dalam reservoir panas bumi. Pemanfaatan energi panas bumi ikut melestarikan lingkungan karena ikut menjamin keberlangsungan siklus hidrologi alamiah yang sampai ke dalam reservoir panas bumi.

Pengembangan energi panas bumi juga turut melestarikan hutan. Keberlanjutan pemanfaatan panas bumi bergantung pada kondisi area hutan dan aktivitas ekstraksi sebenarnya dapat dilakukan tanpa merusak fungsi hutan. Pembukaan lahan untuk akses sumber daya energi apa pun, termasuk panas bumi, memang memiliki konsekuensi bagi lingkungan. Namun, ada peraturan untuk meminimalisir gangguan dan rehabilitasi, seperti melakukan penanaman pohon setelah pembukaan lahan sebagai bagian dari upaya melestarikan lingkungan. Luas lahan untuk pengembangan energi panas bumi juga kecil dan cara ekstraksi energinya melalui sumur pemboran, bukan penggalian lahan.

Apa saja kendala dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia?

Kita perlu memperbanyak penelitian tentang karakter atau sistem panas bumi untuk memperkecil resiko kegagalan area yang dikembangkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dapat membantu mengatasi kendala itu.

Dari sisi regulasi, kita bersyukur UU panas bumi yang baru sudah jauh lebih baik dibandingkan yang lama. Eksplorasi panas bumi tidak dikategorikan sebagai aktivitas penambangan karena yang dilakukan adalah ekstraksi panas, sehingga media pembawanya dikembalikan lagi ke dalam bumi. Ke depannya, regulasi turunan maupun regulasi pada sektor lain yang bersentuhan dengan panas bumi seperti dalam hal tata guna lahan, konservasi, pembiayaan, dan investasi masih perlu disinkronkan lagi.

Di wilayah mana saja rencana pengembangan energi panas bumi? Mengapa memilih wilayah itu?

Sekarang fokus kita di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan NTT. Flores akan dijadikan pulau panas bumi. Kita masih memprioritaskan pengembangan jenis sistem panas bumi yang bertemperatur tinggi seperti yang sudah berkembang sekarang. Namun, kita sudah mengeksplorasi sistem-sistem bertemperatur menengah.

Dalam Roadmap Pengembangan Geotermal yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia menargetkan pengembangan energi panas bumi sekitar 7.000 MW pada 2025.  Sejauh mana perkembangan rencana tersebut?

Target itu berat sekali. Pada 2021 saja, kita baru mengembangkan total 2.175 MW. Untuk mencapai 7.000 MW pada 2025 yang hanya tinggal beberapa tahun lagi sangat berat. Saya tidak tahu apakah rencana tersebut sudah direvisi atau belum. Namun, melihat aktivitas eksplorasi dan pengembangan lapangan selama ini, saya optimis akan ada peningkatan jumlah kapasitas pembangkit listrik tenaga panas  bumi yang signifikan.

Seberapa optimis Anda dengan capaian pemerintah untuk energi panas bumi?

Kita memang harus mematok capaian target yang tinggi, apalagi dengan potensi energi yang kita miliki. Saya kurang optimis kalau sampai 7.000 MW. Namun, kita harus terus maju walaupun belum mencapai target tersebut pada 2025.

Pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai upaya percepatan transisi energi nasional sangat penting. Ini juga berkaitan dengan komitmen kita dalam Nationally Determined Commitment (NDC) yang merupakan tindak lanjut Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai langkah mitigasi perubahan iklim. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan juga rentan bencana, dampaknya akan lebih buruk dengan adanya perubahan iklim. Untuk itu, kita harus terus menggenjot potensi EBT yang ada, dari tenaga surya, angin, air, sampai panas bumi.

Dibandingkan dengan potensi EBT lainnya di Indonesia, seperti panel surya, angin, dan air, apakah panas bumi menjadi alternatif terbaik untuk transisi energi nasional?

Panas bumi termasuk sumber energi bersih dan terbarukan. Salah satu keunggulan panas bumi yaitu pasokannya yang stabil dan tidak bergantung pada musim karena sumbernya ada pada kedalaman 2 – 3 kilometer di bawah tanah. Simpanan energinya juga berkelanjutan karena berasal dari magma. Pasokan yang stabil menjadikan panas bumi sebagai sumber energi yang dapat diandalkan untuk memasok kebutuhan beban dasar listrik.

Bagaimana menarik minat lebih banyak anak muda untuk belajar dan menjadi ahli dalam bidang EBT yang memiliki potensi besar di Indonesia?

Perlu adanya publikasi media dan sosialisasi tentang energi baru terbarukan. Pesan-pesan positif tentang sumber energi alternatif dapat menarik minat generasi muda untuk mengenal potensi EBT di Indonesia. Ketertarikan itu dapat mendorong mereka untuk belajar tentang energi baru terbarukan, menjadi ahli atau pengusaha di bidang EBT, bahkan ikut mengkampanyekan energi ramah lingkungan, yang juga dapat memajukan sektor EBT di Indonesia.

Banner Image : Pengembangan PLTP Sorik Marapi berkapasitas 240 MW merupakan salah satu proyek strategis nasional dan menjadi bagian dalam Program 35 ribu MW. Foto diambil dari website resmi ebtke.esdm.go.id

Menurut laporan the Coalition for Urban Transitions, perkotaan menyumbang sekitar 70% total emisi dunia yang berdampak masif bagi perubahan iklim. Hal ini menyebabkan tingkat pencemaran udara yang tinggi dan sangat berbahaya bagi kesehatan penduduk perkotaan.

Saat para pemimpin dunia terus berupaya menyusun kebijakan-kebijakan global untuk mengendalikan laju perubahan iklim, kesadaran terhadap dampak perubahan iklim ikut mendorong maraknya gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, khususnya di kalangan masyarakat perkotaan. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan sempit di perkotaan untuk dijadikan kebun buah dan sayuran.

Selain dapat memenuhi kebutuhan pangan yang lebih sehat, berkebun di perkotaan berkontribusi pada nilai ekologi, yaitu dengan bertambahnya ruang hijau di tengah kawasan yang padat penduduk. The Society of Indonesian Enviromental Journalist (SIEJ) melakukan wawancara dengan Soraya Cassandra, Co-Founder Kebun Kumara, pada Rabu, 1 September 2021. Sosok inspiratif ini aktif memberikan edukasi dan melakukan aksi nyata menjaga lingkungan. Ia  membangun Kebun Kumara sebagai kebun belajar dengan tujuan untuk mengajak masyarakat kota menerapkan gaya hidup yang lebih lestari, salah satunya dengan kembali berkebun. Kisahnya  diangkat dalam film dokumenter lingkungan berjudul “Semesta”, yang diproduseri oleh Nicholas Saputra. Melalui Kebun Kumara yang menggunakan pendekatan permakultur, Soraya merawat alam dengan menggabungkan tradisi dan kearifan lokal Indonesia yang kian tergerus modernisasi di daerah perkotaan.

Soraya Cassandra. Foto : istimewa

Anda memilih membentuk Kebun Kumara sebagai upaya menjaga lingkungan. Bisa dijelaskan bagaimana awal mula Kebun Kumara terbentuk?

Kebun Kumara lahir dari keresahan kami sebagai anak kota akan disparitas dari pengetahuan kami akan isu lingkungan dengan kemampuan kami untuk melakukan sebuah aksi nyata untuk turut berkontribusi mengatasinya. Kami menyadari bahwa kami sungguh tidak memahami alam, hanya sekedar mengagungkannya, mengaku mencintainya, tanpa tau betul cara merawatnya.

Kami menemukan sebuah tempat bernama Bumi Langit di Imogiri, Jogjakarta. Dari lokasi tersebut, kami belajar tentang permaculture, sebuah pendekatan untuk mendesain hidup yang lebih seimbang dengan bekerja sama dengan prinsip alam. Permaculture ini sesungguhnya bukanlah hal baru, namun sebuah pedoman yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita.

Ketika mengikuti Permaculture Design Course di Bumi Langit, kami belajar tentang cara mendesain ruang yang bisa mendukung proses berkehidupan yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan kembali menghadirkan kebun di rumah yang bisa mengintegrasi tradisi, untuk kembali menjalin hubungan dengan alam dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, kami membangun Kebun Kumara sebagai kebun belajar yang mengajak masyarakat kota untuk menerapkan gaya hidup yang lebih lestari, salah satunya dengan kembali berkebun.

Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Kebun Kumara?

Kami menawarkan dua jasa utama, yaitu edukasi dan penggarapan lanskap kebun pangan. Untuk edukasi, kami menggodok berbagai kurikulum dasar seputar berkebun, mengkompos, permaculture, upcyling plastic, dan lainnya untuk dijadikan pelatihan atau webinar. Kami mendesain proses belajar berbasis experiential learning untuk segala umur – dari usia 2 tahun hingga dewasa.

Untuk jasa penggarapan lahan kebun pangan atau edible landscape, kami menawarkan jasa desain, konstruksi (build & plant), dan perawatan kebun. Kami membantu merealisasikan lanskap yang berkelanjutan untuk rumah, sekolah dan area komunal jenis apa pun. Pendekatan desain kami berbasis permaculture, sehingga kami betul-betul melakukan pengamatan yang holistik terhadap lahan yang ingin digarap dan menjalani proses pemetaan potensi bersama klien secara mendalam, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan pemiliknya. Kami percaya bahwa sebuah kebun dapat memenuhi fungsi yang beragam, yang mampu memperkaya kualitas hidup dari mereka yang berinteraksi dengannya.


Bicara soal lingkungan hidup, menurut pengamatan Anda, bagaimana kondisi alam dan lingkungan di Indonesia saat ini?


Tough question! Saya bukan ahli di bidang ini sehingga tidak bisa memberikan gambaran yang adil. Namun, dari apa yang saya baca, dengar, dan lihat, alam Indonesia begitu kaya sehingga terlalu banyak yang tergiur untuk terus menggerogotinya untuk kekayaan serta kepentingan segelintir kelompok.

Sebut semua kekayaan alam – jelas dari fossil fuel seperti batubara, minyak, gas bumi, dikeruk dengan dampak yang begitu menyeramkan; lalu kekayaan tanah hutan yang dirampas dari hutan itu sendiri, pohon ditebangi dan diganti oleh pertanian monokultur sawit dan lainnya yang merusak.

Hutan yang berusia ratusan tahun bisa hilang dalam sekejap dan melemahkan jasa yang senantiasa ia beri untuk melindungi kita semua dari banjir, erosi dan bencana alam lainnya; juga pencemaran besar-besaran yang terjadi, baik di kota maupun di area-area lain yang tidak dipedulikan nasibnya ketika ia bergelut dengan sampah plastik, limbah industri, bahkan sampah impor dari negara lain.  Sementara dari kacamata pembangunan, jelas alam kita telah dan sedang dirusak habis-habisan. Saya pikir kita sedang hidup dalam zaman krisis iklim.

Bagaimana kita dapat ikut mencegah dampak perubahan iklim?

Kalau kita bicara krisis iklim secara makro, maka beberapa hal utama yang harus dilakukan sesegera mungkin; pertama menghentikan fossil fuel dan deforestasi. Kedua butuh komitmen besar dan aksi konkret dari para pemimpin yang memegang kendali untuk mengubah alur jalannya sistem yang sekarang berlangsung. Ketiga, aksi individu dan perorangan dimulai dari kesadaran, pengetahuan dan willingness atau kemauan untuk beraksi. Ketiga hal ini harus seimbang karena aksi nyata sangat bergantung pada konteks masing-masing orang. Selama kita mengenali isunya dan mau untuk bertindak, kita pasti akan menemukan cara yang bisa dilakukan dalam keseharian.

Bagaimana Anda melihat potensi pasar urban farming di kota besar?

Diperkirakan bahwa 56% populasi Indonesia akan berhijrah ke kota besar pada tahun 2035, bahkan urbanisasi secara global akan terjadi. Diperkirakan 1/3 penduduk dunia akan hidup di kota pada tahun 2050. Jika orang akan berkumpul di kota, maka gaya hidup kita di kota harus bisa menjadi gaya hidup yang berkelanjutan dan mampu melestarikan alam serta mendukung kehidupan yang berkualitas untuk manusianya. Saat ini, kehidupan perkotaan bisa dibilang jauh dari itu.

Pola hidup yang serba instan, berlebih, dan mubazir, serta pemenuhan kebutuhan kehidupan perkotaan yang konsumtif telah menjadi sumber terjadinya kerusakan pada alam. Maka, cara kita membangun kota dan cara kita membentuk pola hidup di dalamnya harus digodok kembali.

Salah satunya adalah dengan potensi lanskap perkotaan yang dibuat asri, lebih hijau, lebih produktif, dan lebih sehat. Hal ini bisa dimulai secara perorangan per rumah. Kehadiran kebun dan pohon ikut menemani keseharian pemiliknya. Hal ini bisa juga dimulai dengan tata ruang yang lebih luas. Taman kota, hutan kota, atau kebun-kebun tempat beraktivitas mulai ditanam dan dibangun untuk menemani kehidupan di perkotaan.

Bagaimana keberadaan urban farming dalam pemanfaatan lahan, penggunaan air berkelanjutan, dan pengurangan jejak karbon individu maupun kelompok masyarakat perkotaan?

Kebun Kumara tidak melakukan urban farming skala produksi. Dari segi pemanfaatan lahan, jelas area yang digarap menjadi sebuah kebun yang berisi keanekaragaman tanaman dan pohon, akan mampu merealisasikan potensi dari lahan itu dengan memanen aneka sumber daya terbarukan yang hadir. Dengan adanya kebun, secara langsung kita memanen matahari dan air hujan. Energi tersebut diubah menjadi energi yang membuat pohon dan tanaman tumbuh subur dan besar. Kelak itu menjadi energi untuk hasil panennya, baik manusia ataupun binatang lain yang menempati kebun tersebut.

Lahan menjadi ruang kehidupan dengan ekosistem yang berjalan. Tidak terbatas pada itu, area yang dibuat hijau dengan aneka tanaman tentunya memberikan manfaat penyejukan untuk lingkungan sekitar serta menghadirkan udara yang lebih bersih.

Dari segi penggunaan air berkelanjutan, jelas bahwa sebuah kebun dapat memenuhi hal ini karena pada dasarnya kita bisa mendesain sebuah kebun untuk bisa menangkap air hujan, baik dengan instalasi penangkapan dari genteng, lubang biopori ataupun desain drainase yang bisa menyerap air ke dalam tanah untuk disimpan di dalam kebun. Penyerapan ini jelas menguntungkan simpanan atau suplai air tanah yang kita ketahui terus-menerus menipis di perkotaan.

Lalu terakhir dari segi pengurangan jejak karbon, sebuah kebun yang ditanami pepohonan jelas membantu penyerapan CO2 dari sekitarnya dan mengembalikannya ke tanah sebagai unsur karbon yang dibutuhkan untuk kesuburan tanaman yang tumbuh di atasnya. Hal ini sering disebut crabon sequestration atau penangkapan dan penyimpanan karbon untuk jangka waktu yang lama. Karena kebun itu usianya bisa sangat lama, bahkan pohon bisa lebih dari 100 tahun sekalipun, maka jika kita terus merawat kebun tersebut, proses sekuestrasi karbon ini bisa terus berjalan.

Anda juga menjadi salah satu pemeran dalam film dokumenter “Semesta. Bagaimana awal mula Anda terlibat dalam film tersebut?

Awal keterlibatannya waktu dikenalkan ke Mas Nicholas Saputra saat beliau dan tim sedang mencari satu perspektif dari sebuah aksi yang dilakukan di perkotaan. Tidak lama setelah itu, tim produksi datang ke Kebun Kumara dan bercerita tentang niat mereka dalam membuat sebuah dokumenter “Semesta”.

Setelah beberapa kali diskusi, mereka ingin mengangkat sedikit cerita kami dan latar belakang kami seputar langkah yang kami ambil untuk menggaungkan kelestarian di kota. Walau kami bukan bisnis besar dan pengaruhnya belum begitu luas, kami senang bisa berbagi sedikit perspektif di balik kegiatan kami di film dokumenter tersebut.


Nilai yang ditanamkan dalam film tersebut adalah kecintaan terhadap alam dengan berpedoman
pada kearifan lokal. Mengapa menggunakan pedoman kearifan lokal?

Karena pedoman kearifan lokal adalah tradisi bangsa kita, sehingga menjadi sebagian dari identitas diri kita. Lebih lagi karena kearifan lokal adalah proses yang terbukti telah berhasil menjaga keseimbangan alam dan kualitas hidup manusia selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Karena itu sudah sepatutnya kearifan lokal menjadi sumber ilmu yang dipelajari dan dikenal kembali. Ia menjadi mercusuar yang membimbing kita untuk menemukan cara berkehidupan yang lebih baik, cara yang kembali menjunjung nilai-nilai alam dan environmental stewardship.


Bagaimana film “Semesta” dapat membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga alam dan lingkungan?

Dalam dunia digital seperti sekarang, saya pikir film memiliki peran yang begitu besar dalam ranah kesadaran masyarakat. Apa yang kita tonton tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi juga bisa menjadi sumber diskusi yang lebih mendalam lagi untuk kita gali bersama orang-orang sekitar. Kita membutuhkan semakin banyak orang yang sadar dan paham tentang cara merawat alam seiring dengan isu-isu lingkungan dan krisis iklim yang dihadapi. Sebuah film dapat menjembatani proses ini, memberikan harapan dan motivasi untuk kita semua percaya akan kemampuan kita sendiri untuk mengambil aksi. That is the power of movies.

Bicara anak muda, bagaimana mengajak lebih banyak generasi muda untuk peduli dan melek isu lingkungan, dan berkontribusi langsung untuk mencegah dampak perubahan iklim dalam kehidupan sehari hari?

Anak muda harus diajak untuk mengenal alam secara langsung dan berinteraksi dengannya. Penataan ruang harus bisa menghadirkan alam untuk bisa dinikmati oleh generasi muda, tidak hanya gedung-gedung pencakar langit dan perkotaan yang sepi pepohonan untuk menyainginya. Children need the real jungle, not concrete jungle.

Satu kegiatan yang kami percayai memiliki dampak yang luar biasa untuk mendukung hal ini adalah dengan berkebun. Ajak anak ke kebun dan izinkan dia untuk belajar menanam. Anak akan menemukan berbagai aspek alam yang sesungguhnya telah berkontribusi untuk keberlangsungan hidupnya selama ini. Ketika anak mengenal asal usul dan proses di balik makanannya sendiri, ia bisa bercermin dan menemukan sebagian dirinya pada tanah, pada daun, pada benih, pada air, pada matahari, dan pada alam semesta. Dan ketika rasa itu tersadarkan, anak akan dengan sendirinya bergerak untuk mencari cara merawat alam.


Harapan Anda untuk alam dan lingkungan Indonesia di masa depan?

Tentunya harapan saya, alam dan lingkungan akan semakin lestari. Bisa dimulai dari perubahan kebijakan dan penerapannya di lapangan. Menurut saya hal ini kunci, sebab seluruh lapisan masyarakat bergerak dari sistem yang berlaku. Jika sistem tidak dirombak, maka langkah yang kita ambil akan selalu saja terbatas.

Saya juga berharap bahwa pelaku bisnis saat ini maupun yang akan datang bisa semakin bertanggungjawab dan berperilaku adil pada alam sehingga pendekatan itu kelak menjadi norma, bukan anomali. Orang-tua, sekolah, guru, media, bahkan public figure mulai mengangkat isu lingkungan dan menguatkan kesadaran masyarakat secara bersama-sama.

Komunitas, gerakan, pemerintah, pihak swasta dan masyarakat luas mulai tergerak melakukan aksi nyata untuk merawat lingkungan. Secara individu, kita bisa memperbaiki cara hidup agar lebih empatis terhadap dampak yang kita berikan ke alam. Seperti bagaimana cara kita mengkonsumsi, menghemat listrik, mematikan air, mengkompos sisa makanan, dan masih banyak lagi.  

Banner Image : Aktivitas kebun belajar di Kebun Kumara. Dokumentasi pribadi / Soraya Cassandra

Orangutan adalah salah satu satwa endemik Indonesia. Ada tiga spesies orangutan yang ditemukan di Indonesia, yaitu orangutan Sumatera (Pongo abelii), orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dan orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis). Namun, ketiga spesies orangutan Indonesia berstatus kritis (Critically Endangered/CR) berdasarkan daftar merah Serikat Internasional untuk Pelestarian Alam atau IUCN.

Menurut data Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), lembaga yang berfokus pada konservasi orangutan, jumlah populasi orangutan di Indonesia hanya tersisa 73 ribu individu pada 2016. Beberapa faktor yang menyebabkan satwa yang tergolong mamalia dan primata ini menghadapi ancaman kepunahan antara lain konversi habitat, perdagangan ilegal, hingga kebakaran hutan dan lahan. Mirisnya, masih banyak warga yang belum menyadari pentingnya menjaga orangutan untuk tetap berada di habitatnya. Orangutan malah dipelihara, dibunuh, bahkan dijadikan tontonan.

Keberadaan orangutan di habitat alaminya membantu regenerasi dan keseimbangan ekosistem hutan. Orangutan menebar biji tumbuhan sisa makananya di sekitar hutan. Kebiasaan mereka membuat sarang dengan memetik daun dan dahan yang membantu ketersediaan matahari di hutan hujan tropis yang lebat dan gelap. Orangutan turut menjaga ketersediaan makanan, oksigen, bahkan kayu bagi manusia.

Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelamatan dan perlindungan orangutan di Indonesia, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melakukan wawancara dengan CEO Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), Jamartin Sihite, pada Kamis, 20 Agustus 2021.

Jamartin Sihite, CEO Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Foto : dokumentasi pribadi

Bagaimana awal mula Anda tertarik terhadap orangutan?

Latar belakang pendidikan saya sebenarnya pertanian. Lalu, pendidikan S2 dan S3 fokusnya pada lingkungan. Dulunya, saya dosen di Universitas Trisakti. Pada 2004, saya memutuskan untuk bergabung dengan penggiat konservasi TNC dan mulai bekerja di Papua dan Pulau Komodo. Suatu ketika, saya bertemu dengan ahli orangutan dan ditantang untuk melihat mata anak orangutan. Momen itu menjadi tatapan pertama saya pada anak orangutan, melihat matanya seperti kehilangan harapan.  Saat itu juga saya langsung jatuh cinta dan tertarik untuk membantu perlindungan orangutan.

Saya menyadari bahwa kita juga bisa belajar di luar kampus. Hal itu yang membuat saya kemudian memilih untuk mengundurkan diri. Bagi saya, konservasi adalah aksi nyata yang kecil, tapi berdampak besar bagi perlindungan satwa yang terancam punah. Dari situ, saya bergabung dengan program USAID yang berfokus pada perlindungan orangutan. Setelah itu, saya pindah ke Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) hingga saat ini.

Orangutan di setiap daerah memiliki keunikan masing-masing. Bisa dijelaskan apa saja perbedaan orangutan di tiap daerah yang ada di Indonesia?

Awalnya, kita memang hanya mengetahui dua jenis orangutan saja. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan tentang orangutan berkembang. Untuk wilayah Sumatera saja, awalnya cuma dikenal satu spesies orangutan saja, kemudian ditemukan spesies lain yang berbeda. Pertama yang ada di bagian Utara danau Toba, kedua yang ada di bagian Selatan danau Toba, tepatnya di kawasan hutan Batang Toru di Tapanuli. Satu spesies lainnya lagi ada di Kalimantan. Perbedaan yang mencolok antara spesies orangutan ada di kecerahan warna. Orangutan Sumatera lebih cerah, sedangkan semakin ke Timur warna orangutan semakin gelap. Perbedaan lainnya, orangutan di wilayah Sumatera jarang turun ke tanah karena ada harimau di habitat mereka. Sementara di Kalimantan, orangutan yang kami temukan justru kerap ada di tanah. 

Bicara habitat hidup orangutan, kondisi hutan menyempit karena perkebunan dan kebakaran hutan dan lahan. Dalam pantauan BOSF, bagaimana kondisi orangutan di Indonesia saat ini?

Kalau bicara orangutan, mereka hidupnya di hutan. Hampir 70 persen hidup orangutan berada di luar kawasan konservasi yang ditetapkan pemerintah. Habitat hidup mereka berada sekitar 0 – 700 meter di atas permukaan laut. Banyak orangutan yang hidup di daerah yang juga ditempati manusia. Ketika pembangunan dilakukan, maka konflik dengan orangutan sulit dihindari. Biasanya jika terjadi konflik dengan manusia, orangutan selalu kalah. Mereka kadang bisa dibunuh.

Indonesia mengenal dua kawasan hutan dalam tata ruang, yaitu kawasan budidaya kehutanan dan budidaya non-kehutanan. Ketika kawasan budidaya non-kehutanan dikonversi menjadi peruntukan lain untuk manusia, tetap dianggap sah secara hukum. Hal itu yang kemudian membuat orangutan kehilangan ruang hidup karena habitat mereka digunakan untuk peruntukan lain. Akibatnya, terjadi penurunan populasi orangutan. Masalah lainnya yang muncul seperti perdagangan ilegal lintas negara serta tren pemeliharaan orangutan di luar negeri.

Seperti apa  perdagangan orangutan itu terjadi?

Kami hanya mengetahui saat perdagangan itu telah terjadi. Pada 2006, saat kasus pengembalian 48 orangutan dari Thailand, pemerintah Indonesia membawa mereka pulang kembali ke Indonesia. Begitu juga dengan orangutan yang ditemukan di Kuwait. Secara kumulatif, BOSF menerima total 54 orangutan hasil repatriasi (yang dibawa pulang dari luar negeri). Peristiwa perdagangan ilegal ini terjadi lintas negara dan saat ini mayoritas perdagangan dilakukan di wilayah Timur Tengah, walaupun di Thailand juga masih tetap ada.

Anda tadi menyebutkan perilaku pemeliharaan orangutan. Bagaimana itu terjadi?

Masih ada pola pikir yang salah di masyarakat, di mana untuk sebagian orang memelihara satwa dilindungi dianggap keren. Seperti harimau dipamerkan melalui media sosial, maupun YouTube. Ada yang pelihara harimau Benggala, walaupun satwa itu tidak dilindungi, masyarakat kita mungkin tidak akan mencari tahu terlebih dahulu jenis harimau itu. Kalau orang Indonesia melihat itu, ada potensi ditiru untuk dipelihara. Saya pikir tindakan pamer satwa untuk dipelihara menghancurkan kerja-kerja konservasi yang kami dan kawan-kawan lakukan. Kami mencoba melakukan edukasi agar satwa dilindungi tidak punah, tapi satu sisi selebriti kerap pamer hewan peliharaan mereka. Itu tidak benar. Pelihara satwa liar itu tidak keren.

Bagaimana pola ancaman terhadap ruang hidup orangutan?

Polanya masih sama, meliputi konversi lahan, perdagangan ilegal, dan satwa langka dijadikan peliharaan. Untuk melakukan edukasi dan sosialisasi hukum, kita semua harus bekerja sama. Tidak bisa hanya mengandalkan NGO atau pemerintah saja. Perlu bantuan media, masyarakat, hingga ilmuwan. Bersama-sama melakukan konservasi orangutan.

Upaya apa saja yang BOSF lakukan untuk melestarikan orangutan?

Ketika ada yang melapor, kami bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bergerak bersama menyelamatkan orangutan. Orangutan ini kami rehabilitasi kemudian kami lepasliarkan ke alam bebas. Kami juga melakukan rehabilitasi lahan dan restorasi lahan gambut yang dibuka pada masa Soeharto. Kami melakukan restorasi bekas-bekas hutan yang dulunya habitat hidup orangutan. Tujuannya untuk mengembalikan hutan yang menjadi rumah orangutan.

Selain itu, kami juga punya program BOSF Goes To School. Program ini bertujuan untuk menyampaikan kepada anak-anak sekolah sedini mungkin tentang pentingnya menjaga orangutan. Kelak ketika mereka tumbuh besar menjadi pejabat, pebisnis, atau apa pun pilihan masa depan mereka, mereka lebih sadar tentang keberadaan orangutan.  

Sementara itu, kami juga mengajukan lisensi bekas Hutan Produksi (HPH) yang dikenal dengan HPH restorasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk direstorasi. Prosesnya sama dengan hak pengelolaan hutan (HPH). BOSF melalui Restorasi Hutan Orangutan Indonesia sudah mendapatkan 86.593 ha lahan dan sedang mengajukan izin untuk 50 ribu ha lahan lagi karena area restorasi pertama sudah hampir penuh daya dukungnya untuk orangutan yang sudah dilepasliarkan di sana. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kawasan bekas megarice project atau kawasan Mawas. Di sana ada sekitar 2 ribuan orangutan liar yang hidup di kawasan seluas 309.000 ha.

Di kawasan tersebut tidak boleh ada penebangan hutan. Ini bagian dari upaya kami menjaga habitat orangutan. Dari 2012 hingga Juli 2021, kami berhasil melakukan rehabilitasi dan melepasliarkan 485 orangutan.

Berapa populasi orangutan menurut data BOSF hingga saat ini?

Berdasarkan survei yang kami lakukan pada 2016, terdapat kurang lebih 73 ribu orangutan yang tersisa. Pembagiannya 14.290 orangutan di Sumatera, 800 di Tapanuli, dan 57.350 di Kalimantan.

Orangutan di kawasan konservasi orangutan BOSF. Foto:dokumentasi BOSF

Apa saja tantangan dalam melakukan konservasi orangutan?

Kami masih kesulitan mengedukasi warga. Tantangan lainnya pada pendanaan karena membantu keberlangsungan hidup orangutan tidak mudah dan tidak murah. Kami juga mencoba mengajak para pengusaha yang mengelola kawasan lahan di Kalimantan untuk bersama-sama melindungi orangutan. Hal ini masih sulit terwujud. Padahal kalau dicoba pasti ada jalan untuk bersama melestarikan orangutan.

Anda melakukan konservasi orang-utan selama bertahun-tahun. Bisa dijelaskan apa pentingnya orangutan bagi ekosistem hutan?

Pentingnya keberadaan orangutan sudah diakui oleh para peneliti. Orangutan seperti tukang kebun di hutan. Pada siang hari mencari buah untuk dimakan, lalu menyebar bijinya di sembarang tempat. Pada sore dan malam hari, mereka akan membuat sarang. Orangutan membuka kanopi hutan, sehingga sinar matahari bisa masuk ke hutan dan biji-bijian bisa tumbuh dan berkembang. Proses fotosintesis di kawasan hutan akan berlangsung dengan baik. Hutan juga menjadi lebih baik.

Hutan yang baik akan mengasilkan oksigen, air bersih, hasil hutan kayu dan non-kayu. Hutan yang baik berperan dalam pengendalian perubahan iklim. Siapa yang menerima manfaat ini? Ya, kita juga manusia.Menyelamatkan orangutan di hutan sama dengan menyelamatkan manusia. 

Menurut Anda apakah ada upaya serius pemerintah dalam melindungi orangutan?

Bersama pemerintah, BOSF bekerja melindungi orangutan sejak 30 tahun lalu. Kami melakukan kolaborasi. Pemerintah memiliki peran untuk mengeluarkan kebijakan dan aturan. NGO seperti kami dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar tidak melakukan pembangunan atau tidak memberikan izin perkebunan di area yang menjadi habitat orangutan sebagai langkah mitigasi. Menurut undang-undang, orangutan itu milik negara. Jadi, pemerintah punya peran penting.

Borneo Orangutan Survival melakukan kampanye kolaborasi melalui film dokumenter dan podcast. Bisa dijelaskan mengapa menggunakan medium tersebut?

Salah satu komponen penting dalam konservasi adalah komunikasi. Bagaimana pesan konservasi bisa diterima masyarakat umum. Kami menggunakan media podcast untuk menyasar generasi milenial karena ada banyak hal yang tidak tersampaikan jika menggunakan media tradisional. Kami mempelajari platform media sosial dan menyadari ketertarikan mereka pada podcast, YouTube, dan Instagram. Untuk mensosialisasikan tentang program konservasi BOSF, kami membutuhkan media tersebut. Harapannya, lebih banyak anak muda bisa bergerak bersama untuk menyebarkan informasi tentang orangutan.

BOSF juga kerap mengajak artis untuk ikut kampanye. Apakah hal itu membantu pelestarian orangutan untuk crowdfunding atau dukungan untuk membuat kebijakan baru?

Awalnya kami memang memiliki duta orangutan. Pada 2010, kami ubah dengan sebutan Campaigner Awareness. Jadi, siapa saja bisa mengkampanyekan kepedulian kepada orangutan. Satu hal yang selalu kami tekankan ketika artis ikut dalam kegiatan konservasi, orangutan butuh ke-artisan mereka untuk meningkatkan kesadartahuan masyarakat sebagai bagian dari anak bangsa. Untuk itu, kami tidak pernah membayar jasa mereka. Hal ini sebagai upaya untuk mengajak lebih banyak orang konsisten terlibat dalam melestarikan orangutan sesuai kapasitas masing-masing.

Bagaimana melestarikan keberadaan orangutan di Indonesia?

Jaga hutannya, biarkan hutan tetap ada supaya orangutan tetap ada. Jika 100 pebisnis saja yang punya area pengelolaan yang mengkonversi hutan atau yang mengelola hutan mau menyumbang 100 hektar lahan, maka kita bisa pastikan masih ada hutan yang terjaga.

Bicara anak muda, bagaimana mengajak mereka terlibat dalam menjaga hutan dan orangutan?

Kami masuk ke cluster yang mereka pahami. Dulu kami tidak tertarik menggunakan IG live, podcast maupun Tiktok. Kami sadar bahwa kami harus berubah dan mengikuti tren generasi milenial. Kami mencoba memodifikasi pesan dengan bahasa yang mereka pahami, dengan terus mengkampanyekan pesan bahwa melindungi orangutan di hutan itu keren. Aksi menjaga orangutan itu keren.

Lalu apa saja yang bisa dilakukan anak-anak muda untuk terlibat aksi nyata untuk orangutan?

Pertama, mereka bisa ikut adopsi orangutan dan membantu ketersediaan makanan bagi orangutan. BOSF membuka diri terhadap donasi dan adopsi. Saat ini ada 9 orangutan yang bisa diadopsi, yaitu Taymur (7 tahun), Jelapat (6 tahun), Monita (3 tahun), Bumi (5 tahun), Mema (6 tahun), Topan (4 tahun), Davi (6 tahun), Kopral (15 tahun), dan Shelton (14 tahun).

Kedua, mereka bisa berpartisipasi hanya dengan menggunakan smartphone untuk kampanye bersama melalui like, share,dan comment. Kalau cocok dengan program BOSF, mereka bahkan boleh bergabung bersama kami. Tapi, jangan mikir mau kaya jika bergabung dengan BOSF, tapi mau hati gembira.

Menurut Anda, bagaimana masa depan orangutan di Indonesia?

Kalau ada yang beranggapan dalam 10-20 tahun orangutan akan punah, kami justru yakin orangutan masih akan ada bahkan dalam 100 tahun lagi. Persoalannya, bagaimana habitat mereka dapat terjaga? Kami berharap orangutan jangan sampai punah. Kita harus sadar bahwa orangutan itu adalah harta kita. Habitat dan orangutan harus kita jaga bersama. Ini tugas kita sebagai anak bangsa.

***

Peduli orangutan? Dengan membeli merchandise di https://www.orangutan.or.id/shop , kalian ikut membantu upaya konservasi orangutan di Indonesia, lho! Yuk, bersama kita dukung program perlindungan dan penyelamatan orangutan.

Banner Image : Orangutan bernama Amber di Kawasan konservasi orangutan BOSF. Foto : Dokumentasi BOSF

Baru-baru ini, 15 organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksin Bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan mengirim surat terbuka  kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Dinas PPPA, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kumham, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Kepala Dinas Kesehatan, di seluruh Indonesia.

Mereka meminta pemerintah membuka akses vaksin tanpa birokrasi rumit sehingga masyarakat adat dan kelompok rentan yang terkendala administrasi kependudukan karena tidak memiliki identitas, tetap dapat menerima haknya untuk mendapatkan vaksin sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Dalam siaran langsung (live) di akun resmi Instagram SIEJ_info, baru-baru ini, Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal AMAN bercerita kepada Rochimawati, Ketua Umum The Society of Indonesian Environmental Jornalists (SIEJ) tentang kondisi dan tantangan masyarakat adat di tengah pandemi Covid-19 dan bagaimana mereka bertahan.

Bisa dijelaskan apa itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ?

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) didirikan oleh para pemimpin masyarakat adat di Indonesia pasca kejatuhan pemerintahan Soeharto. Waktu itu ada 300 orang menyelenggarakan Kongres Masyarakat Adat. Tentu saja keanggotaannya adalah masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini anggota sebanyak 2.422 komunitas masyarakat adat, dengan jumlah warga  20 juta. Kami mempunyai 21 pengurus wilayah di tingkat propinsi, dan 115 pengurus di tingkat daerah.

Masyarakat adat ini adalah masyarakat yang masih mendiami wilayah adat, masih hidup sesuai tradisi dan pengetahuan dari leluhur.

Tentunya banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari urusan kebijakan, hingga teritori wilalyah adat.

Masyarakat di seluruh dunia adalah penjaga ekosistem yang terbaik di dunia. Termasuk di dalamnya hutan, gunung, dan laut. Kondisinya masih ada yang baik karena dijaga masyarakat adat. Ini perlu dipikirkan peran mereka terhadap kelestarian alam dan bumi.

Bagaimana masyarakat adat menjaga lingkungan?

Masing-masing masyarakat adat atau komunitas adat memiliki cara tersendiri, mempunyai pengetahuan tradisional yang kita mengenalnya sebagai pranata adat, hukum adat tentang bagaimana mengelola dan memanfaatkan alam dan keberlanjutannya.  

Kita ambil sesuatu dari alam ya secukupnya, jangan sampai alam menjadi rusak.Misalnya ambil satu pohon tanam seribu. Dan ini terjadi karena dilakukan kolektif di komunitas-komunitas adat dengan melibatkan musyawarah adat dan gotong royong. Mereka mempunyai aturan khusus tentang pelestarian lingkungan, alam dan sumberdaya.

Misal tradisi “sasi” di Maluku dan Papua yang digunakan sebagai cara untuk memastikan tidak ada Tragedy of the Commons, tidak ada sumber daya yang dieksploitasi. Sumberdaya di alam diangpap sebagai milik semua orang dan kemudian diambil secara berlebihan itu akan habis, hilang, punah dan secara sosial bisa menimbulkan konflik. Perembutan ini yang dihindari.

Seperti Sasi Lomba di Maluku yang dijaga Om Elly sebagai penjaga sasi. Kalau sasi sedang berlengsung, dipastikan sasi ini dihormati seluruh warga kampung Haruku. Beliau juga termasuk yang melakukan ritual sampa saanya buka sasi, melihat tanda-tanda alam dan ketika air bagus dan ikan datang. Ini semua bukan soal aturan saja tapi ada aturan bagaimana komunikasi dengan alam secara spiritual dan meminta perlindungan pada Sang Pencipta.  Katanya dengan begitu mereka bisa memanggil ikan. Mereka punya hal yang bisa kita pelajari bersama, biasana setelah panen maka hasil panen dikumpulkan dan yang pertama boleh mengambil adalah anak yatim, perempuan janda, orang sakit dan difabel. Setelah itu baru dibagi rata untuk warga. Ini juga salah satu yang membuat masyarakat adat bertahan selama pandemi.

Bagaimana kondisi masyarakat adat di saat awal pandemi hingga sekarang?

Sampai saat ini mereka masih mengalami keterisoalasian jarak, akses layanan kesehatan sehingga mengakibatkan masyarakat adat jadi rentan.

Kondisinya macam-macam. Tahun lalu sebelum pelaksanaan PSBB, AMAN sudah menyatakan lockdown. Kami tahu bahwa penyakit asing datangnya karena manusia yang bergerak. Kalau di wilayah adat ada orang masuk ke wilayah adat atau ada orang dari mereka yang ke kota dan mendapat virus itu kemudian membawanya masuk ke dalam. Ini yang disadari.

Menariknya, ada memori kolektif di masyarakat adat tentang pandemi di masa lalu. Seperti kalau saya waktu itu teringat kampuang Saya di Toraja ada ingatan “rak babiang”. Itu adalah peristiwa ketika banyak kematian, seperti ilalang yg rebah disaat bersamaan. Orang Toraja menganggap ritual kematian waktu dikubur itu sangat penting, tapi waktu itu banyak sekali kematian sehingga tidak sempat melakukan upacara adat yang pantas. Seperti sekarang tidak ada upacara adat.

Siang masih seha, sore meninggal. Ternyata itu adalah wabah flu spanyol. Dan itu masih terus diingat. Itu jadi dongeng Saya di waktu kecil dan sering diceritakan orang tua. Peristiwa itu hampir sama dengan yang terjadi sekarang. Banyak yang meninggal. Dulu itu 30% penduduk Toraja habis. Mungkin virus itu dibawa pedangang yang dibawa dari pesisir atau oleh orang Belanda. Ada banyak yang masih mengingat itu.

Makanya sejak tahun lalu banyak yang tinggal di kampung melakukan lockdown wilayah adat dan membatasi yang keluar. Kalau ada yang keluar pun, pintu masuk dan keluar dijaga dengan baik.

Kalau ada yang kembali dari kota, harus tinggal di hutan atau ladang selama dua minggu. Itu karantina bermartabat. Mereka yang di kota dipanggil pulang untuk mengantisipasi  di kota tidak bisa makan dan hidup dalam kondisi yang tidak baik. Tetua adat meminta mereka pulang dan semua kebutuhan pangan dijamin.

Jadi kondisi mereka relatif aman dari virus Covid-19?

Kita salah hitung karena kita pikir pandemi hanya 6 bulan. Stok makanan cukup dijamin 6 bulan. Stok pangan di kampung bermacam-macam, ada yang akan panen, ada yang  punya stok banyak bahkan bisa bertahun-tahun.

Stok pangan itu dipengaruhi kehadiran perusahaan di sekitarnya. Semakin dekat keberadaan perusahaan seperti tambang, sawit, maka stok itu makin terancam dan kampung makin tidak aman. Bahkan ada komunitas yang sudah tidak punya tempat menanam, jadi buruh pabrik. Seperti Orang Rimba itu harus dibantu karena hutan “sudah diambil” perusahaan, meskipun mereka karantina mandiri di hutan, tetap saja  stok pangan tidak cukup.

Itu yang terjadi tahun lalu. Ternyata pandemi ini hampir dua tahun belum selesai. Makanya menanam lagi. Jangan jualan makanan dulu, tahan karena kalau nanti ada krisis pangan, kita yang akan jadi lumbung, menyerahkan makanan ke tempat-tempat yang tidak punya makanan.

Ini terbukti waktu Palu gempa, masyarakat adat Ngata Toro yang bermukim di sekitar kawasan penyangga Taman Nasional Lore Lindu, membantu puluhan ton beras yang dipakai Gugus tugas AMAN untuk dibagiakan di luar kampung.

Mereka juga membantu melalui Serikat Tani anggota KPA dengan mengirim bahan pangan ke Jakarta untuk serikat buruh yang dipecat  perusahaan, dipotog gaji, dan yang terancam PHK. Yang menjaga bukan negara dan perusahaan tapi justru orang-orang kampung.

Itu pengalaman berharga. Jadi menanam, panen, simpan, makan. Kalau ada yang lebih baru dibagi-bagikan ke tempat yang tidak punya makanan. Konsep gotong royong itu yang membuat mereka bertahan selama pandemi. Dan beberapa tahun ini ada gerakan anak-anak muda pulang kampung. Mereka pulang kampung, yang awalnya di cerca kenapa kembali ke kampung. Tapi justru sekarang mereka yang berjaya dengan beternak,berkebun, bertani dan membuat sekolah adat. Bahkan menanam tanaman yang ditanam tapi tidak dimakan dan dijadikan nilai tukar atau barter dengan warga kampung lain.

Panen juga meningkat selama pandemi. Seperti masyarakat di Sakai yang notabenenya sedang “berkasus” dengan perusahaan dan rmasuk kategori terancam punah tapi selama pandemi, mereka justru panen hingga tiga kali. Ini fenomena yang sama sekali di luar teori pembangunan modern yang bertumbuh pada perusahaan.

Jadi produksi pangan jadi menignkat, penjaga ekosistem terbaik juga lumbung pangan dan kalau kita bicara ekonomi masa depan, hal baik ramah lingkungan itu ada di wilayah adat. Jadi masa depan kita sebenarnya ada di masyarakat adat.

Apakah ada laporan AMAN berapa jumlah masyarakat adat yang terpapar Covid-19 ?

Sampai Bulai Mei  masih bisa bernafas lega. Ternyata varian Delta ini mendekat ke wilayah adat. Virus ibarat mendekat di depan pintu. Sistem yang dibangun masyarakat adat selama ini sudah mulai merenggang tidak bisa menahan laju Covid. Masyarakat ingin lockdown tapi tidak memungkinkan karena kampung-kampung mereka dilewati aktivitas perusahaan, perkampungan pekerja perusahaan juga tidak diliburkan sehingga sangat rentan terekspose dan membawa ke kampung mereka tinggal.

Sudah banyak laporan, misal waktu kasus awal terjadi di Kalimantan Utara di Pulau Mamadau itu pulau terluar. Ada kampung Dobo sekarang sudah banyak kasus terpapar Covid. Padahal dari Dobo hanya bisa dijangkau sekitar 6 jam dengan perahu melewati Benjina. Dan itu kalau kita perhatikan di sana tidak ada fasilitas PCR. Hasil test PCR itu harus dikirim ke Ambon dulu.

Sebelumnya ada kepala desa yang meninggal karena Covid. Sekarang ini persoalan terbesar adalah fasilitas pemeriksaan PCR dan tracing. Jadi test kurang makanya kita juga tidak pernah tahu berapa yang sudah terkena Covid. Dari Sulawesi Tengah, di Bengkulu, di Kalteng banyak yang paling parah di sana. Belum lagi  kalau kita lihat kampung-kampung di dekat sub urban seperti gaya hidup perpindahan orang Toraja, satu buat upacara maka akan banyak sanak saudara yang ke sana karena hubungan sosial kekeluargaan yang tidak dibatasi administrasi. Pemerintah tidak bis amelarang upacara adat.

Bagaimana cara mengatasinya ? Bagaimana masyarakat adat menjaga diri untuk meningkatkan imunitas terlebih lagi disaat pandemi Covid ini tanpa bergantung pada negara ?

Banyak yang dilakukan masyarakat addat seperti misalnya dengan menjaga secara spiritual dengan berdoa.Mereka sudah berhitung karena menganggap penyakit aneh ini dan masing-masing masyarakat adat mempunyai ritual.

Juga memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayah adat dengan membuat ramuan tradisional. Tidak ada resep generik karena masing-masing kampung punya resep sendiri dan itu tidak perlu dipertentangkan karena ada sejak turun temurun. Misalnya ramuan daun sungkai yang digunakan hampir di seluruh wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Ada juga tabib dari Murung Raya yang menganjurkan konsumsi jeruk nipis dipanaskan dan diminum tiap pagi. Kalau kena flu, minum 3 kali sehari. Atau mandi dengan rebusan daun jeruk nipis dan daun kunyit. Jika di pegunungan Meratus, banyak warga yang memakan buah tertentu yang rasanya asam sekali jika mengalami gejala demam dan hilang penciuman. Bisa jadi buah itu punya kandungan vitamin C tinggi.

Ini juga tantangan bagi kita. Karena ini tantangan menjadi warisan leluhur pengetahuan praktik-praktiknya sehingga tidak pernah melalui uji klinis. Bagi masyarata adat ya udah itu dilakukan saja. Itu yang menjadi ritual kemudian ramuan-ramuan penguat imunitas bahkan ada yang coba dulu kalau ada penyakit asing begini cara mengobatinnya.

Ada bermacam-macam konsep perlindungan di masyarakat adat. Ada yang dibuatkan perisai sehingga virus tidak akan masuk, ada juga yang kemudian membuat bingung agar tidak bisa masuk kampung. Itu masih banyak yang melakukannya termasuk yang merasa cukup dengan ritual obat-obatan dari alam. Masyarakat tahu bahwa ini menyerang antibodi kita sehingga tabib-tabib banyak memproduksi ramuan-ramuan tradisional.

Sejauh ini apa upaya yang dilakukan agar masyarakat adat bersedia divaksin?

Ada inisiatif dari AMAN di Sekadau, Kalbar bekerja sama dengan pemda untuk vaksinasi masyarakat adat. Katanya disiapkan 200 tapi yang bisa divaksin hanya 47. Ini kita belum tahu alasannya. Bisa jadi karena kendala KTP, ketika pemeriksaan kesehatan, atau jangan-jangan sosialisasi yang kurang. Apakah ada pendampingan setelah vaksin, kami juga belum tahu.

Terkait dengan akses vaksin, apakah NIK jadi kendala terbesar hingga AMAN dan koalisi menulis surat terbuka untuk Presiden ?

Di masyarakat adat kita sudah berjuang 20 tahun lebih untuk mendapatkan KTP bagi masyarakat adat yang hidup di tempat-tempat jauh yang tidak ada administrasi pemerintah di situ, hidup di wilayah konflik dan yang masih menganut agama leluhur. Ada masyarakat adat yang lahir hingga mati tidak pernah jadi warga negara Indonesia. Hitungannya ada dua juta wajib pilih yang pada pemilu lalu tidak bisa memilih karena persoalan KTP.

Persoalan NIK ini sebenarnya bukan di masyarakat adat saja, di kota besar banyak yang tidak punya NIK karena ini bagian dari persoalan yang sudah menahun. Ini kesalahan administrasi. Ada layanan yang tidak benar-benar mengcover masyarakat Indonesia.

Sekali lagi kita ingin meletakkan substansi bahwa vaksin adalah hak mendasar warga negara, maka administrasi kependudukan atau administrasi apapun tidak boleh menyandera warga negara untuk menikmati haknya. Jadi secara prinsipil, NIK itu tidak perlu jadi persyaratan  mendapatkan vaksin. Bahkan di situasi darurat, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan kedaruratan, jangan paksakan pakai NIK. Sekarang yang terjadi justru bertentangan dengan apa yang disampaikan pemerintah dengan target dua juta vaksin per hari tapi tidak ada realisasinya.

Saran kami mulai dari pemerintah pusat hinga daerah yang punya otoritas menjadi jembatan antara negara dan masyarakat. Gunakan otoritas untuk mengelurkan kebijakan yang berpihak seperti di level terendal ada kepala desa yang bisa mengeluarkan daftar by name by addres untuk pencepatan dan menjangkau tempat-tempat yang sulit.

Pemerintah tidak melihat bahwa yang membuat kita bertahan sebenarnya adalah partisipasi  masyarakat adat dan warga umum yang gotong royong. Partisipasi ini tidak dihargai pemerintah. Sehingga mau vaksin tidak bisa karena tidak mempunyai NIK.

Belum lagi masyarakat yang kena hoaks karena mereka tidak mau mendengar karena pemerintah tidak memberi contoh baik misal tidak boleh berkerumun tapi pejabat negara sendiri yang berkerumun.

Apakah masyarakat adat juga termakan hoaks terkait dengan pandemi dan vaksin?

Iya, semua karena di masyarakat adat mereka percaya informasi itu benar adanya. Jadi ketika dalam situasi dimana tidak ada informasi yang betul-betul disampaikan pememerintah, orang tidak bisa mengambil dan memilah informasi mana yang benar dan tidak. Informasi yang sampai di masyarakat  mana yang hoak dan bukan itu tidak jelas. Masyarakat di kota yang punya akses informasi saja banyak yang termakan hoaks, apalagi di masyarakat adat. Informasi itulah yang dianggap benar.

Ada banyak alasan yang mengatakan dari lahir sampai tua tetap sehat, takut jarum suntik. Ada juga yang takut karena hoaks kalau divaksin akan berubah menjadi buaya atau beruang. Banyak masyarakat yang tidak punya filter jadi semua dipercaya. Ini memang lucu tapi sungguh terjadi.

Sejauhmana upaya yang dilakukan agar masyarakat adat tidak menolak divaksin?

Di AMAN  mencari orang yang bersedia divaksin. Dan saat ini kita punya angka 500 ribu. Ini yang bisa kita dapatkan dalam situasi keterbatasan. Kami sempat diskusi dengan dokter ahli dan atusisme terhadap vaksin tinggi sekali. Baru dua hari sudah masuk data 400 ribu, tapi ketika kita mulai mengumpulkan data lagi, mulai banyak kasus KIPI yang parah, dan yang terakhir dan menjadi pukulan terberat itu ketika Mamah Alit, istri Ketua Adat Kasepuhan Ciptagelar, Abah Ugi Sugriana meningal setelah beberapa hari vaksin. Vaksin kemudian dijadikan kambing hitam. Apapun yang demam hingga meninggal dianggap karena vaksin. Ini terjadi karena dari awal masyarakat tidak pernah disiapkan dan tidak tersosialisasi dengan baik misalnya, screening kesehatannya mana yang bisa di vaksin dan tidak.

Di masyarakat adat perlu dipastikan kenapa pemerikasaan kesehatan itu penting karena kita sedang membangun benteng pertahanan membangun perisai dengan melindungi tetua-tetua adat yang bisa jadi punya penyakit. Mereka itu orang yang paling berharga bagi masyarakat adat.

Jadi pemeriksaan di kampung-kampung itu penting supaya selain mempermudah juga punya security dan pendampingan pasca vaksinasi. Di beberapa tempat kita dapat laporan banyak yang sakit pasca vaksin dan tidak ditangani dengan baik, harus mencari upaya sendiri untuk memulihkan diri.

Harapan surat terbuka dari AMAN dan koalisi yang ditujukan kepada presiden?

Karena kita sadar dan itu harus ditandatangani presiden. Presiden yang harus bertindak karena kita tidak bisa menyampaikan ini sebagai masalah sektoral. Kita harus mengulurkan tangan karena kita lihat kapasitas sistem kesehatan kita sudah kolaps.

Kami ingin memastikan suara masyarakat adat dan kelompok marginal itu tersampaikan dan didengar. Ini saatnya kita gotong royong. Mudah-mudahan presiden mendengar dan bisa segera sadar bahwa ada situasi  darurat dan masyarakat adat sebagai penjaga alam perlu dilindungi.

Banner Image : Warga Kajang dan Kalluppini (Foto: Istimewa)/ diambil dari website umcpress.id

Keberagaman budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan di Indonesia terbingkai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat adat menjadi salah satu elemen kemajemukan Nusantara. Sekitar 70 juta masyarakat adat, yang terbagi dalam 2.371 komunitas adat, tersebar di 31 provinsi Tanah Air.

Persebaran Masyarakat Adat di Indonesia. Infografis : AMAN

Namun, masyarakat adat belum sepenuhnya mendapat jaminan perlindungan hak untuk hidup dan mengelola penghidupannya. Praktik perampasan lahan masyarakat adat untuk kepentingan tambang dan perkebunan terus terjadi. Masyarakat adat yang mencoba untuk mempertahankan lahannya malah dikriminalisasi. Tak cukup di situ, mereka juga kerap dikambinghitamkan karena dituding melakukan pembakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Menurut data dari IPB University, setidaknya terdapat 17,4 juta hektar penguasaan tanah oleh korporasi berada dalam kawasan hutan pada 2017. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat, luasan konsesi tambang hingga 2019 mencapai 19.224.576 hektar. Sebanyak 77 persen dari luasan tersebut adalah konsesi ilegal.

Kondisi itu diperburuk dengan minimnya pengakuan hak teritorial masyarakat adat. Menurut AMAN, hanya 109 produk hukum daerah yang telah menerbitkan peraturan daerah terkait pengakuan masyarakat adat sejak 7 tahun terakhir. Sampai saat ini, pemerintah pusat seakan bergeming mengakui hak, identitas, maupun ruang hidup masyarakat adat. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat pun belum juga terwujud.  

Untuk mengulik jalan terjal memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, The Society of Environmental Journalist (SIEJ) melakukan wawancara dengan Sumarni Laman pada Selasa 3 Agustus 2021. Perempuan asli suku Dayak ini dikenal aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang kerap dilanggar atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, sosok anak muda ini juga bergabung komunitas Ranu Welum http://www.ranuwelum.org/#homey yang bergerak memadamkan api saat bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Palangka Raya.

Sumarni Laman, perempuan asli Suku Dayak yang aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Foto: istimewa

Sebagai perempuan Dayak, bagaimana Anda memaknai peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional?

Maknanya dalam, ini momentum pengakuan dunia. Saya berharap ini menjadi momen refleksi bagaimana negara memperlakukan masyarakat adat. Saya juga memaknainya sebagai momen kita berjuang mendapat pengakuan hak, identitas, sekaligus melestarikan budaya kita.

Bagaimana masyarakat adat memaknai hidup dengan alam dan hutan?

Hampir di semua daerah, masyarakat adat memiliki penghidupan dengan alam. Bagi kami, alam adalah tempat yang menyediakan makanan, air, bahkan sumber penghidupan. Ada timbal balik antara kami dan alam. Kami hidup berdampingan dengan alam, artinya kami mengambil secukupnya apa yang alam sediakan, lalu kami merawatnya kembali.

Bisa diceritakan bagaimana kondisi masyarakat adat di Kalimantan saat ini?

Tidak bisa digeneralisasi. Di Indonesia ada ratusan suku, substratnya saja ada 400. Sementara suku besarnya ada tujuh. Pada era Soekarno, Soeharto hingga Jokowi, di Kalimantan terdapat banyak izin perusahaan yang diberikan untuk konsesi pengelolaan. Sebagian perusahaan merambah hutan yang menjadi bagian kepemilikan masyarakat adat. Hal itu memicu konflik yang membuat kami mendapat penindasan.

Kami bertanya-tanya, kenapa pemerintah dengan mudahnya memberikan tanah kepada perusahaan? Padahal tanah tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat adat. Sebelum Indonesia merdeka, orang pertama yang tinggal di pedalaman adalah masyarakat adat. Semestinya kami punya hak dan kebebasan untuk mengelola sekaligus menjaga ekosistem alam.

Ketika perusahaan masuk territorial yang menjadi wilayah masyarakat adat, kemudian diprivatisasi, dikomersialisasi, dan komodifikasi. Banyak stakeholder berkepentingan di wilayah masyarakat adat karena jadi sumber uang.  Saya contohkan, di wilayah Barito saja ada 100 tambang batu bara. Masyarakat diambil tanahnya, mereka kehilangan penghasilan, dan hutan yang merupakan sumber penghidupan dirampas. Hak masyarakat adat hilang.

Upaya yang sudah dilakukan untuk menjaga hutan dari perampasan?

Banyak yang sudah dilakukan. Kami melakukan protes ke pemerintah. Kami melakukan advokasi di lingkaran masyarakat adat. Kami memberikan edukasi kepada masyarakat adat untuk mempelajari kembali fungsi hutan untuk mereka. Masih banyak yang belum sadar bahwa hutan kami dijajah.

Kami juga melakukan dialog dengan DPRD, gubernur, hingga advokasi ke tingkat internasional dan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Kami memperjuangkan teritorial kami. Ketika itu diakui, maka hutan sebagai ruang hidup kami juga mendapatkan pengakuan. Jadi orang luar tak bisa lagi mengklaim wilayah masyarakat adat.

Apa saja tantangan masyarakat adat untuk bertahan hidup saat menyempitnya ruang hidup?

Menyempitnya ruang hidup itu tantangan. Hutan itu buat masyarakat tempat mereka hidup. Ketika hutan diambil, maka sudah jelas hutan akan hilang. Sementara kita tahu, di desa lapangan pekerjaan susah, masyarakat yang cari buah, rotan, karet tidak lagi mudah mendapatkan akses. Itu salah satu yang mencekik masyarakat adat di daerah. Selain itu kebijakan yang top bottom approach, dengan membuat peraturan seenaknya tanpa mempedulikan masyarakat adat. Dari itu, satu satunya harapan adalah hutan.

Tantangan lain adalah ketika kami dijadikan kambing hitam karena dituding membakar lahan. Padahal kami sejak dulu membuka lahan dengan cara membakar. Tentu saja pembakaran yang kami lakukan berbeda, kami punya langkah, ada batasan, dan aturan dalam membakar lahan untuk kebutuhan pertanian. Tanpa adanya lahan pertanian, kami tidak bisa menanam sayur. Lalu dari mana kami bisa makan? Pertanian bagi masyarakat adat merupakan hal yang esensial.

Selain itu, apalagi tantangan yang dihadapi?

Kami pernah mendapat stereotipe. Dulu, kalau punya nama orang Dayak pasti susah mendapatkan pekerjaan. Bahkan, media nasional kerap membuat stereotipe dengan membangun image aneh tentang masyarakat Dayak. Saya dulu sering diperlakukan seperti itu saat berkunjung ke kota. Kami juga mendapatkan perlakuan rasisme. Masyarakat Papua juga sering mendapatkan itu.

Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja. Ini merupakan perubahan pola pikir. Diskriminasi masyarakat adat juga masih sering terjadi. Di Mentawai, masyarakat adat menggunakan tato sebagai identitas. Namun, ketika mereka mencoba untuk mendaftar sebagai calon polisi atau bersekolah, ada aturan tak boleh bertato. Ketika punya tato, maka tidak akan bisa sekolah. Maka dari itu dibutuhkan pengakuan masyarakat adat dari aspek budaya maupun hak-hak lain.

Bagaimana negara dapat memberikan jaminan perlindungan dan hak-hak masyarakat adat yang mayoritas tidak memiliki dokumen administratif, seperti KTP, sertifikat tanah, dan hal lainnya?

Membuat KTP kan harus ada surat lahir. Lalu ada kolom agama di dalamnya. Selain itu untuk membuat KTP harus punya akta lahir sedangkan di masyarakat ada banyak orang terdahulu tidak punya akta kelahiran. Orang tua tidak punya buku nikah. Tidak mungkin kan ada KTP saat lahir. Jadi untuk membuat KTP ketika tak ada buku nikah maupun akta kelahiran akan kesulitan mendapatkan KTP.

Pandemi Covid-19 merupakan hal baru yang dialami oleh masyarakat Indonesia, termasuk juga masyarakat adat. Bisa dijelaskan bagaimana masyarakat adat bertahan hidup di tengah pandemi?

Kami bisa bertahan hidup saat pandemi.  Ketika lockdown diterapkan di daerah-daerah, orang kota heboh karena khawatir nggak bisa punya aktivitas. Untuk masyarakat adat, saat penutupan, oke saja. Kami masih bisa mencari makan di hutan.

Ada kesulitan selama bertahan hidup di tengah pagebluk?

Beberapa daerah jelas ada. Ketika hendak pergi ke hutan, terkadang aksesnya dilarang. Akibatnya, masyarakat adat susah makan. Masih banyak masyarakat adat yang dibatasi untuk pergi ke hutan.

Bicara soal penghidupan. Tidak sedikit lahan masyarakat adat dirampas untuk perkebunan. Bagaimana tanggapan Anda?

Itu harus dilawan, saya tidak pernah menolak pembangunan ekonomi, namun segala sesuatu yang dilakukan harus dengan cara tidak menindas hak asasi manusia. Tidak dibenarkan melakukan itu demi pertumbuhan ekonomi. Hak kami dirampas agar pemilik modal mendapatkan cuan. Kami tidak bisa diam diri. Itu harus dilawan.

Maksudnya disiksa?

Hal itu terjadi pada kasus masyarakat adat Kinipan. Di Papua juga banyak kejadian seperti itu. Saya juga memantau bagaimana kasus di Gunung Karito, Barito. Banyak lagi kejadian penyiksaan dan penindasan yang tak muncul di pemberitaan.

Bentuknya seperti apa?

Dibunuh, ada dipenjarakan, dikriminalisasi. Ada juga yang disiksa dan ditangkap. Masih banyak lagi peristiwa lain yang terjadi.

Anda juga terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Bagaimana awal mula Anda terlibat dalam kegiatan tersebut?

Saya sudah ikut memadamkan api sejak umur 6 tahun. Di tempat saya tinggal, Palangka Raya, sering dilanda kebakaran. Satu sisi, saat itu tak banyak tetangga karena hanya ada beberapa rumah saja. Mau tidak mau harus memadamkan api sendiri. Saya mulai ikut Gerakan pemadaman di Youth Act Kalimantan. Saya menjadi koordinator organisasi itu, anggotanya kebanyakan anak muda yang mau terlibat langsung. Pada 2019 lalu, terjadi kebakaran hebat selama enam bulan. Kami mulai melakukan kerja sama dengan tim pemadam kebakaran lokal, kami mencoba untuk menarik selang dan angkat mesin. Dari sana kami terlatih.

Kalau masyarakat adat, bagaimana cara mereka mitigasi kebakaran?

Buat sekat kanal kecil yang mengelilingi lahan. Saat membakar lahan pertanian, masyarakat adat membuat kanal yang difungsikan agar api tidak menyebar. Kanal tersebut diisi air, lalu lahan gambutnya dibasahi. Saat ada api, masyarakat adat akan memukul api tersebut dengan menggunakan ranting atau langsung menyiramnya dengan air yang ada di sekat kanal.

Apa yang membuat Anda tertarik untuk melakukan penanganan (Karhutla)?

Perempuan berjuang karena ingin melindungi. Saya tersentuh ketika karhutla terjadi, ada nenek mencuci masker bedah satu bulan sekali. Dia tidak tahu bahwa masker itu satu kali pakai. Kalau pun membeli, harganya mahal. Selain itu saya tersentuh dengan seorang bayi usia 3 bulan, yang baru lahir sudah menghirup asap. Ada juga peristiwa bapak-bapak kehilangan lahan kebun yang dia tanam dalam sekejap. Padahal kebun itu ditanam sudah bertahun-tahun. Hal itu yang membuat saya terdorong untuk terlibat dalam penanganan karhutla. Saya seperti merasa ada ikatan emosional dengan tanah. Masyarakat adat itu memiliki ikatan emosi dengan tanah dan teritorialnya.

Selain terjun langsung memadamkan api di lahan, apa saja aktivitas lain Anda untuk atasi karhutla?

Saya bergabung dengan organisasi Ranu Welum, organisasi anak muda masyarakat adat. Mereka punya gerakan dan film festival tentang isu kebakaran dan bagi-bagi masker. Kami juga melakukan kampanye bahaya p.m 25. Masih banyak yang belum aware tentang partikel tersebut. Kami juga membuka sekolah rumah aman asap dan menggunakan sosial media untuk kampanye karhutla.

Sebagai anak muda, apa yang bisa disampaikan anak-anak muda di Indonesia dalam melihat masyarakat adat, ruang, hidup, dan karhutla?

Pada 20-30 tahun ke depan, kita akan alami krisis iklim besar.Tahun ini saja ada ribuan bencana alam hidrologi terjadi. Semua itu karena perubahan iklim dan akibat deforestasi hutan. World Bank menyatakan sebanyak 80 persen biodiversitas ada di kawasan masyarakat adat. Saya pikir dengan kearifan lokal dan pengelolaan tradisional, kita akan mampu melindungi keanekaragaman itu. Menjaga hutan merupakan solusi mengatasi krisis iklim.

Bagaimana mengajak anak muda untuk memperhatikan isu masyarakat adat dan karhutla?

Harus tahu apa manfaatnya memperjuangkan masyarakat adat. Seseorang yang merasa tak menyukai hal tersebut tentu saja sulit untuk turun tangan. Ketika sudah terbentuk rasa suka itu, maka selanjutnya melakukan advokasi dan edukasi dengan memberikan pemahaman tentang masyarakat adat serta kebakaran hutan dan lahan.  

Anda mengatakan akan terus berjuang, sampai kapan itu dilakukan?

Di dunia ini banyak hal yang harus diperjuangkan, meski saya tahu perlahan mulai berguguran. Perjuangan untuk melindungi masyarakat adat bukan jalan yang dipilih banyak orang. Ketika punya panggilan, maka itu akan membuatmu terus berjuang. 

Kunjungi Masyarakat Adat di Indonesia di https://www.aman.or.id/

Banne Image : Sumarni Laman (23) ikut terjun menjadi relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengan. Foto: dokumentasi pribadi/Sumarni Laman

Ketergantungan Indonesia terhadap industri pertambangan makin masif. Tidak hanya di pulau-pulau utama di Indonesia, tapi eksploitasi minerba secara besar-besaran juga masif terjadi di pulau-pulau kecil di Indonesia.

Catatan Jatam menyebut, sedikitnya 55 pulau kecil  sudah dikuasai oleh tambang. Moratorium diperlukan agar Indonesia bisa lepas dari ketergantungan industri ekstraktif sebagai sumber energi primer dan beralih ke sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Namun, upaya moratorium tersebut nampaknya sulit terwujud seiring banyaknya insentif di sektor pertambangan melalui UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Terlebih lagi, sejumlah proyek strategis nasional (PSN) berkaitan dengan industri pertambangan, sehingga karpet merah untuk industri tersebut bakal terus dibentangkan.

Dalam siaran langsung (live) di akun resmi Instagram SIEJ_info, baru-baru ini, Budi Nurgianto , Bidang kampanye The Society of Indonesian Environmental Jornalists (SIEJ) berbincang Melky Nahar, Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional yang bercerita tentang gambaran nasib pulau-pulau kecil di Indonesia yang dicaplok perusahaan tambang untuk dieksploitasi. Juga bagaimana patgulipat para pengusaha tambang mengoperasikan izin pertambangan.  

Bagaimana Anda melihat gambaran isu tambang di Indonesia ?

Isu tambang ini isu berat dan tidak terlalu banyak orang  yang tertarik untuk terlibat di dalamnya. Meskipun kalau bicara konteks rusaknya, jauh lebih besar bahkan tidak hanya dialami di tempat dimana perusahaan itu beroperasi tapi juga terhubung dengan warga di kota, entah itu konteks polusi pembakaran barubara di PLTU, di udara, pangan yang sudah di konsumsi orang-orang kota.

Tapi yang jelas kalau bicara tambang di pulau-pulau kecil di Indonesia coba kita runut secara praktis ketika UU Minerba tahun 2019 di sahkan, ketika ada kewenangan sama yang dimiliki bupati, walikota, gubernur atau menteri, lonjakan jumlah izin pertambangan memang sangat besar. Bahkan tercatat lebih dari 11 ribu izin dan sebagian wilayah operasi dari pertambangn itu masuk okupansi pulau kecil di Indonesia.

Izin tambang merambah dipulau-pulau kecil di Indonesia, seperti apa kondisinya?

Jatam mencatat ada 55 pulau kecil di Indonesia yang telah lama diobrak abrik perusahaan tambang sebagian besar nikel, emas, batubara, migas dan seterusnya.

Kalau kita cek, rata-rata pulau kecil ini ada di bagian utara Maluku, Papua dan sekitarnya yang ada pulau kecil dan Kepulauan Sulawesi yang mempunyai banyak pulau kecil. Sumatera juga ada beberapa pulau kecil di sekitarnya. Di Kalimantan bagian utara ada Pulau Bunyu yang juga mempunyai nasib sama ddengan Pulau Romang (Maluku). Di Maluku Utara ada Pulau Gebe yang sejak awal dihabiskan kemudian dilanjut di Pulau Gee dan Pulau Pakal. Ada banyak pulau kecil, begitu juga di Papua bagian barat dan sekitarnya.

Misal nasib Pulau Pakal yang sudah habis hampir rata dengan laut dan beberapa waktu lalu mereka melakukan reklamasi. Dan Pulau Gee yang sedang  dihabisi. Atau kalau kita mau geser ke yang update ada Pulau Sangihe yang sedang diganggu perusahaan yang lebih parah lagi mereka mau okupansi lebih dari setengah pulau. Perusahaan diduga menyusupi Rancanagn Perda RTRW kabupaten Konawe, begitu juga dengan pulau-pulau lainnya.

Apakah ekspansi tambang ke pulau-pulau kecil ini terjadi karena sumber daya alam di pulau-pulau besar sudah mulai habis dikeruk?

Sebagian besar pulau-pulau kecil ini dibebani dengan perusahaan yang bergerak di usaha nikel, sehingga kalau emrujuk pada hal itu sebenarnya eskpansi pertambangan yang masuk ke pulau-pulau kecil kita akhir-akhir ini lebih banyak didorong oleh satu kepentingan global terutama industri yang bergerak di mobil listrik dan sejenisnya. Mereka butuh pasokan bahan baku nikel, cobal, mangan dan lainnya untuk kemudian mendapatkan pasokan bahan baku sndiri.

Jadi untuk konteks nikel karena rata-rata kebutuhan pasar industri global yang besar, yang mendorong perusahaan ini ekspansi dari pulau satu ke pulau lain.

Lalu apakah ini ada hubungannya dengan eksploitasi di pulua-pulau besar yang sumber daya tambangnya sudah habis/ saya rasa tidak ada kaitannya.

Rata-rata, perusahaan itu mencari keuntungan, akan terus mengakumulasi kapitalnya dengan itu dan sama sekali tidak akan berhenti. Tiap detik kerjanya mengakumulasi keuntungan.

Praktis lebih ke permintaan pasar global. Kalau kita mundur ke belakang ada satu fenomena ketika tren penerbitan izin tambang melonjak ketika bupati, walikota, gubernur punya kewenangan yang sama. Jadi ada semacam tren atau pola si kepala daerah memberikan izin karena di belakang punya uang yang banyak. Misal satu izin Rp 1 miliar, kalau satu propinsi beri izin 20, maka kepala daerah akan dapat berapa. Sayangnya hal seperti ini tidak pernah dibongkar secara serius meski KPK pernah dorong hal ini.

Tapi kan rasanya sekarang tidak bisa diharapkan lagi karena KPK pun sudah dilumpuhkan. Di periode sebelumnya sebenarnya KPK berhasil dalam mendorong upaya pencegahan agar tidak ada ruang korupsi di balik izin tambang. Kl kita cek UU Minerba dikeluarkan sebelum atau sesudah pilkada. Jadi mustahil kalau bupati atau gubernur tidak mendapatkan apa-apa.

Yang harus kita waspadai adalah potensi-potensi kampung kita yang punya bahan tambang itu,  apalagi dengan produk hukum dan kebijakan hari ini yang disentralisir dan diambil alih pemerintah pusat lagi. Bisa jadi besok-besok kampung kita sudah ada izin tambang.

Apa yang menjadi masalahnya?

Praktis kalau bicara pulau-pulau kecil, nasibnya sudah sangat parah. Meskipun sudah semakin parah yang terjadi tidak ada upaya serius untuk menghentikan laju kerusakan. Yang terjadi justru dibiarkan.

Problemnya itu meskipun KKP punya tugas untuk itu, tapi SDM-nya tidak pernah “mau tahu” bahwa ada kementrian lain yang semestinya dimintakan tanggungjawab supaya pulau-pulau ini selamat. Tapi kenyataannya ini jalan sendirian, mis-koordinasi.

Sebenarnya seberapa pentingkah pulau-pulau kecil bagi kita? Apa fungsinya?

Praktis pulau-pulau kecil kita ini barangkali benar begitu ya ini kan tidak ada penghuninya. Tapi tidak ada penghuninya bukan berarti tidak ada kehidupan, bukan berarti tidak ada manfaat untuk kita. Di situ ada ekosistem, dijadikan tempat nelayan beristirahat atau di perairan sekitarnya tempat nelayan mencari ikan dan seterusnya. Dan praktis tidak ada upaya perlindungan serius dari pemerintah. Yang terjadi izin justru diberikan, eksploitasi terus berjalan dan resikonya adalah pulau-pulau ini jadi hancur-hancuran.

Ada narasi yang menganggap pulau kecil ini tidak ada pentingnya. Kita  boleh mengambil seluruh  kekayaan di dalamnya. Yang kita lupa adalah, di sana ada makluk non manusia yang hidup dan bergantung dengan pulau kecil dan ekosistemnya itu. Saya ambil contoh misalnya kalau kita cek  Pulau Gee atau Pulau Pakal, orangtua di sana menganggap ini 2 pulau punya sejarah penting yang erat kaitan dengan masyarakat setempat. Di sana sebagai stok alternatif pangan bagi masy setempat, tempat menambatkan perahu, tempat beristirahat setelah lelah pulang melaut, bahkan di sana punya eksistem sendiri yang harus  dilindungi karena kalau kita hancurkan maka kerusakan tidak hanya di pulaunya itu sndiri tapi juga ekosistem di sekitarnya. Entah pesisirnya, entah lautnya yang kemudian itu berdampak buruk bagi kehidupan yang lain, katakanlah nelayan yang menankap ikan dan ikannya tercemar kemudian  dampaknya pada kesehatan dan seterusnya.

Belum lagi hilangnya produktivitas mereka dan seterusnya. Ini baru konteks pulau yang tak berpenghuni. Bagaimana dengan pulau yang berpenghuni seperti Pulau Sangihe atau pulau kecil lain yang jelas-jelas kehidupannya tergantung pada sagu, pada pala, dan mereka lebih sejahtera dari situ dan kemudian perusahaan tambang masuk dan mengubah semua itu.

Kita pernah riset di pulau Gebe tahun 2016-2017, warga yang sebelumnya pangan bergantung dengan sagu, karena Antam masuk tiba-tiba berubah pola konsumsi beralih pada beras. Ini problem serius ketika perusahaan tambang keluar. Jadi warga kembali ke nol lagi hidupnya. Bahkan ada 3 ribu orang dari Pulau Gebe yang memilih kelaur dari pulau entah kemana, karena tidak ada sumber kehidupan di pulau yang “sudah dihandurkan” itu.

Nah, kalau coba kita tengok Pulau Sangihe, apa yang akan terjadi ketika PT Tambang Emas Sangihe itu mengkapling 7 kecamatan, 80 desa dengan izin tambang 33 tahun dan itu bisa diperpanjang. Itu nanti mau jadi apa ?

Tren peningkatan ekspoitasi tambang di pulau kecil itu mulai kapan?

Praktis ekspansinya setelah UU Minerba disahkan karena waktu itu bupati, walikota, gubernur mempunyai wewenang sama, kecuali pulau-pulau kecil yang mempunyai kontrak karya karena itu izin ada di pemerintah pusat atau ESDM. Tapi kalau di cek di Pulau Gebe ya bupati yang menerbitkan izinnya. Semua ada di kepala daerah.

Kita memang melihat ada beberapa daerah di timur Indonesia yang izin-izin tambang IUP yang dikeluarkan nyaris berekatan dengan momentum politik lokal. Banyak tambang ilegal bagaimana menyikapinya ?

Jatam banyak melakukan riset tambang ilegal di Samarinda. Salah satu wilayah byk sekali aktivitas tambang di Tahura Bukit Soeharto. Kawasan ini haram hukumnya di tambang tapi tambang ilegal masih aktif beroperasi dan terlalu banyak media yang nulis soal itu. Problemnya penegakan hukum terhadap tambang ilegal itu praktis tidak pernah terjadi.

Tambang ilegal ini jangan kita pikirkan sederhana, misalnya ini adalah warga yang nambang pakai linggis. Bukan, ini basis pengelolalaan seperti industri, ada eskavator, alat berat.

Mudah sebetulnya untuk menindak tinggal kita identifikasi lokasinya dimana, siapa orang di situ yang terlibat, siapa pemilik duitnya. Karena  rata-rata setiap ada aktivitas itu ada penyokongnya dan tidak mungkin mereka tidak punya duit. Ya tinggal ditindak. Nah Problemnya kenapa penegak hukum tidak menindak dengan tegas. Jangan-jangan aparat penegak hukum memeihatra itu dan dijadikan ATM. Banyak kejadian itu dan temuan Jatam dimana-mana rata-rata ketika tambang ilegal ada paasti ada aparat enegak hukum di dalamnya. Entah dia menjamin keamanannya, kalau setoran tidak lancar dia akan pindah lagi, setelah itu dibiarkan lagi. Problem ini sangat kompleks.

Bedanya memang butuh satu kekuasaan yang kuat dan solid. Kalau model pemimpin  seperti sekarang ini, rasanya tidak ada harapan juga.

Pertanyaan muncul, apakah tidak pernah melapor? Teman-teman di Kalimantan Timur sudah sangat sering sekali melaporkan hal itu, bahkan ada salah seorang camat atau sekcam yang sampai berantem, terluka karena dia menegur tambang-tambang ilegal tadi. Jadi ada back up-nya.

Jadi izin tumbuh subur ketika pemimpin daerah diberi kewenangan menerbitkan izin usaha tambang? 

Tentu ada kotribusi pemerintah pusat. Kalau kita cek kasus Sangihe itu kontrak karya dari pemerintah pusat. Pulau Wawonii yang lagi naik kasusnya juga pemenrintah daerah yang memberi izin.

Kepulauan Konawe juga bupati yang menerbitkan izin. Ada 14 izin kalau saya tidak salah ingat, atau di Maluku Utara rata-rata kepala daerah semua yang memberikan izin dan itu banyak.

Kalau cek data, 11 ribu izin dikeluarkan bupati, walikota terutama di Maluku, Sulawesi, Kalimnatan, Sumatera termasuk NTT yang kering kerontang juga itu banyak izinnya, ada sekitar 400 izin tambang. Kepala daerah seperti raja kecil karena suka menerbitkan izin.

Saya pernah bertemu pemilik perusahaan dan mengatakan urus izin ribetnya bukan di birokrasi perizinan tapi permintaan dari kepala daerah Rp 1 miliar itu berat. Meski itu murah kalau dihitung, tapi dari si bupati kalau dia terbitkan 5 izin saja, artinya sambil ongkang-ongkang kaki dapat Rp 5 mliar hanya karena dia punya otoritas kekuasaan. Rentan korupsi. Hanya sayangnya memang karena waktu itu kita hanya mengandalkan KPK, aparat lain tidak ada yang bisa diandalkan. Praktis KPK yang hanya memutus mata rantai penerbitan izin.

Dari catatan Jatam, 50 lebih pulau-pulau kecil yang dieksploitasi itu di pulau mana yang paling kritis kondisinya? Apa jenis tambangnya dan siapa pemainnya?

Kalau kita cek pulau-pulau kecil yang sudah sangat kritis sebagian besar ada di Maluku Utara dan sebagian Kepulauan Sulawesi. Maluku Utara praktis sudah hancur tidak ada kehidupan lagi itu pulau Gee, Pulau Pakal yang sudah dihabiskan mungkin sisa 1/4 saja yang dikeruk Antam. Pulau Gebe sudah lama diporakporandakan. Bukannya ditertibkan tapi bupatinya menerbitkan izin baru lagi di wilayah yang sama. Ini sesuaitu yang sangat konyol sekali.

Pulau-pulau kecil lain di bagian utara Kalimantan, Pulau Bunyu itu ada batubara, miga, semua dihajar habis-habisan.  

Jadi kalau ditanya pulau mana yang kritis ya rata-rata untuk komoditas nikel. Pulau Gee sudah  habis nikelnya dan Antam geser di Pulau Pakal yang juga sudah mau habis.

Bahkan tidak hanya di pulau kecil tapi juga di daratan Halmahera itu pulau besar ikut diokupasi daratan dan pesisirnya sehingga beberapa waktu lalu terjadi pencemaran lagi.

Praktis pulau-pulau kecil di Maluku utara, rata-rata untuk tambang nikel. Meskipun pulau kecil sudah sekritis itu belum ada satupun langkah pemerintah untuk menghentikan laju kerusakan. Dibiarkan, dieksploitasi karena kalau kita cek orang-orang yang main di belakang ini sebagian terkait dengan otoritas tertentu mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.

Di Maluku Utara ada mentri yang terlibat dalam sengkarut persoalan tambang di sana. Itu contoh bahwa urusan tambang ini adalah urusan politik karena kebijakannya kebijakan politik, yang bermain di belakang rata-rata yang punya kekuatan politik dan finansial. Orang-orang yang bermain mempunyai kuasa di lingkaran kekuasaan tertentu bahkan hingga di pemerintah pusat.

Di PT Antam bisa lihat siapa nama-nama yang pegang jabatan strategis seperti komisaris dan direktur.

Ada banyak mantan jendral, mantan politikus, ada yang hari ini menjabat sebagai menteri. Yang hari-hari ini mestinya bekerja urus pulau kecil untuk diselamatkan, tapi justru di belakang terlibat sebagai salah satu penerima manfaat karena menduduki jabatan stratgeis. Jadi keterlibatan orang ini tidak hanya keuntungan tapi memastikan operasi mereka berjalan aman tidak ada gangguan. Ini salah satunya kenapa kemudian banyak sekali orang-orang mantan jendral ditarik menduduki jabatan tertentu. Salah satunya untuk mengamankan operasi dari perusahaan-perusahaan tambang.

Sebenarnya berapa besar potensi dari penambangan di pulau-pulau kecil itu ? Apakah Jatam ada datanya?

Secara spesifik kami tidak menghitung itu, tapi salah satu poin menarik dan penting diketahui soal hitungan pendapatan perusahaan tambang yang tidak sama sekali pernah memperhatikan atau  mempertimbangkan biaya ekstra yang jauh lebih besar. Yang dihitung dari perusahaan hanya setoran ke PAD, bayar royalti, bayar pajak dan  seterusnya ,tapi tidak pernah dihitung soal bagaimana daya rusak dari hulu hingga hilir dan itu bahkan melampaui dari masa tambangnya itu sndiri. Itu tidak pernah dihitung.

Contoh, kita ambil kasus Sangihe yang mengkapling 7 kecamatan di 80 desa, menjanjikan menyerap tenaga kerja lokal, di luar itu ada bayar pajak, royalti, dan lainnya tapi tidak pernah dihitung adalah ketika mengkapling lebih dari setengah pulau, berapa banyak orang yang akan kehilangan lahan, yang itu artinya mereka kehilangan ruang produksinya, menganggur, kehilangan lapangan pekerjaan. Petani itu profesi, melaut itu lapangan kerja. Ketika lahan dialihfungsikan, ada banyak orang yang justru kehilangan ruang produksi.

Jika pun mereka masih bertahan di situ maka konsekuensinya produktifitas akan turun karena ini sudah tercemar. Seperti contoh Mama Ida yang bertahan ketika sekelilingnya sudah jual lahan, dia tidak bisa bertahan karena produktivitasnya menurun, akses untuk masuk saja susah maka tidak ada pilihan lain selain jual lahan.

Itu yang sama sekali tidak pernah dihitung. Orang yang tadinya punya ruang produksi tapi kemudian tiba-tiba hilang. Begitu juga wilayah hilirnya, nelayan akan kehilangan wilayah tangkapnya, termasuk orang-orang yang bekerja di tambang ketika dia masuk yang sebelumnya berprofesi sebagai petani yang punya pasokan pangan sendiri, akhirnya ekonominya bergantung pada ekonomi uang. Untuk mendapatkan pangan harus mengeluarkan uang, untuk kebutuhan air harus mengeluarkan uang karena air sudah tercemar.  Itu sama sekali tidak pernah diperhatikan. Dan memang sama sekali tidak dipertimbangkan pemerintah karena mereka tidak menghitung.

Kita abai dengan banyak orang yang justru kehilangan ruang produksi, termasuk anak-anak mereka nanti. Saya bayangkan Pulau Sangihe dalam 30 tahun. 10 tahun ke depan ada bayi lahi di atas produksi tambang, jadi sejak dalam kandungan. Betapa tidak adilnya negara ini memperlakukan warganya karena sudah mencaplok 30 tahun dan tentu saja izin itu bisa diperpanjang dengan UU Minerba. Jadi kerusakan itu melampaui dari masa tambang itu sendiri. Itu tidak pernah dipertimbangkan pemerintah.

Sejauh ini apa upaya pemerintah ?

Di level pemerintahnya, kebijakan sangat ngawur. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan manusia di pulau itu. Semua diobrak-abrik. Pulau kecil ini kritis dan situasi sedang sangat sulit terutama soal ketersediaan air bersih. Pemeritnah tidak pernah memikirkan manusianya, tapi hanya di situ deposit tambang, jenis mineralnya dan seterusnya tinggal dibuka dilelang yang ingin ekploitasi ya silakan.

Apakah itu sesuai dengan UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ya itu bisa disiasati, apakah sesuai RTRW itu bisas diotak atik. Persis seperti Halmahera Tengah yang sekarang ini sedang ada pembahasan Perda RTRW dan ada perush yang minta lahan lebih luas lagi. Bayangkan, produk hukum kita mudah untuk diotak atik, diselipi kepentingan mereka.

Jangan-jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri. Pengurus negara ini lebih banyak tidak masuk akal. Bagaimana ceritanya ingin memberikan perusahaan tambang satu pulau, padahal ada ratusan ribu penduduk yang harus hidup dari lahir di situ dan kemudian harus diubah karena mereka punya otoritas politik. Menurut saya itu sangat brengsek.

Sepertinya Jatam pesimis untuk mengadvokasi itu?

Untuk wilayah Kalimantan Timur, Jatam sangat pesimis, apalagi dengan pemimpin daerah sekarang ini. Memang tidak ada harapan.

Harapan pastinya ada kalau pemerintah pusat, bukan ESDM tapi KLHK serius harus mengusut ini. Kalau misalnya aparat kepolisian setempat tidak bisa diandalkan ya Bareskrim Polri yang harus bergerak, kalau misalnya ada indikasi temuan aparat di daerah bermain. Karena kalau berharap di daerah ya sudahlah, tidak bisa diharapkan. Apalagi di Kaltim yang pemimpinnya lebih banyak ngawurnya dibanding baiknya untuk urusan lingkungan hidup di sana. Kalau menyebut nama itu saya jadi muak karena saking jengkelnya.

Bagaimana respons  komunitas masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil?

Halmahera dan pulau kecil sedang sangat kritis. Kalau tidak ada perlawanan serius akan selesai. Akan banyak sekali warga yang kehilangan hidupnya semua. Halmahera sudah habis mulai dari daratan, pesisir hingga laut.

Saya khawatir, solusi dan diskusi itu datang dari “orang-orang sekolahan”. Kita memunggungi warganya sendiri yang barangkali lebih jujur dan tahu keadaannya, soal apa yang mesti dilakukan agar bisa bertahan karena kalau tidak ini akan selesai.

Halmahera itu satu kesatuan, tidak bisa dipecah-pecah wilayah sehingga mestinya ada upaya menyatukan semuanya karena apa yang terjadi di bagian timur akan berpengaruh di bagian lain. Ini satu kesatuan ekologis, apalagi kalau bicara sejarah orang Maluku Utara. Ini penting sekali karena faktanya seluruh daratan, pesisir sudah habis dikuasai tambang.

Saya bayangkan ada upaya serius tapi tidak tahu bagaimana caranya ketika situasinya sudah separah ini karena kalau ini dibiarkan akan selesai. Ini soal masa depan kita semua dan anak cucu yang masih butuh tanah dan air yang sama.

Di Maluku Utara ini ada banyak orang berpengaruh ada di posisi strategis. Jadi jangan membayangkan orang-orang ini hanya menerima manfaat saja atau mencari keuntungan, tapi yang harus kita baca adalah ada gerakan lain yang dilakukan agar upaya potensi perlawanan itu dilucuti entah itu sama.

Mungkin cara memulihkan ini semua kita tidak bicara soal tambang, tapi bicara soal sejarah, kita mau kemana.

Apa upaya perlawanan yang bisa dilakukan komunitas warga yang ruang hidupnya dieksploitasi?

Kita berharap warga ada di garda terdepan dan  kita hanya sekelompok kecil yang bisa berkontribusi membantu karena musuh kita sangat besar. Kalau model perlawanan tersentrailisir  di aktivis-aktivis tertentu atau elit NGO tertentu menurutku itu ngawur. Sudah saatnya ubah itu dan warga lebih banyak bergerak, solusi datang dari warga.

Gerakan lahir dari bawah dan para pegiat bisa dijadikan sebagai kolaborasi dan penguatan gerakan. Komunitass warga harus banyak belajar dari warganya sendiri daripada tunduk pada kelompok aktivis atau politik tertentu. Mau tidak mau harus serius dorong dari kampung itu sendiri meski penting juga di level kekuasaan.

Dari komunitas warga Pulau Bangka kita bisa belajar bagaimana melawan dan berstrategi. Dan mereka sekarang bersolidaritas dengan Pulau Sangihe. Saya kira Maluku Utara bisa melakukan hal yang sama, paling tidak belajar dari komunitas warga yang lain. Tidak perlu saling intrik dan saling mencurigai. Misalnya, Jatam pernah dianggap menerima duit padahal kita tidak melakukan apa-apa.

Di Maluku Utara apakah tidak ada yang bersuara?

Saya kira di Maluku Utara  bukan tidak ada perlawanan, ada yang masih konsisten sebagian di Pulau Obe, di wilayah timur dan tengah Halmahera. Mereka hanya terbentur dengan kompleksitas musuh yang beragam karena di sana tidak hanya berhadapan dengan pihak korporasi dan pihak keamanan, tapi juga dengan keluarga sendiri karena ada yang sebagian justru sangat bergantung dengan perusahaan itu.

Jadi penting untuk memetakkan aktor-aktor yang menjadi kekuatan kita dan sekali lagi mungkin jangan berharap pada pihak lain yang datang membantu untuk menyelamatkan kampung kita.

Saya khawatir misal ketika kampung sedang dihajar perusahaan, kemudian minta bantuan tapi jangan-jangan ada potensi perlawanan di kampung itu sendiri. Makanya penting mulai dari dapur sendiri dan paling penting menemukan titik temu apa sih kepentingan kolektif kita. Mungkin terlalu berat kalau bicara tambang. Jangan-jangan ada perekat antar komunitas yang satu dengan warga yang lain.

Sangat penting untuk menjahit kepentingan antar warga yang satu dengan warga yang lain sehingga bisa membangun sebuah perlawanan.  Jadi agak berat kalau kita langsung bicara soal tambang yang bis ajadi dari waktu ke waktu tanpa perubahan. Dan kita bahkan belum memulai.

Apakah mungkin kita misalnya lebih banyak dapat untungnya daripada buntungnya ? jangan-jangan dalam jangka panjang kita ini yang akan menderita.

Tambang ini barang yang harus dipakai dan suatu saat  akan habis. Mereka pergi dari situ dan kita akan terus menerima dampaknya. Bicara kesejahteraan kan tidak hanya bicara pada saat ini tapi juga masa depan. Kita bicara soal alat produksi entah petani, nelayan dan itu sangat esensial makanya alat produksi itu harus  dilindungi dan rawat bukan dibiarkan bahkan disewa atau jual ke perusahaan tambang. Kalau mau ego diri sndiri ya silakan tapi kalau memikirkan anak cuku maka pikirkan soal nasib ke depan dimana kita masih butuh air, tanah dan udara yang sama.

Bagaimana dengan munculnya  konflik horizontal warga?

Banyak pola nyaris sama, pola benturan konflik antar warga pro dan kontra terkait isu tambang. Warga yang pro mati-matian membela dan menjadi bemper perusahaan dan warga yang kontra melakukan aksi. Seperti di Pulau Bangka, itu bisa dicontoh karena para perempuan justru yang konsisten dan menjadi salah satu motor gerakan perlawanan. Dan menariknya, mereka tidak menganggap warga pro jadi musuh mereka karena sebetulnya yang pro ini juga menjadi korban.

Di sisi lain, meskipun warga punya kekuatan besar tapi polisi mengancam melakukan represif dan sebagainya, jadi bayangkan dari aturan kebijakan merek kunci semua sehingga wilayah tangkap mereka tiba-tiba dimasukkan jadi wilayah pertambangan PT Timah. Padahal warga hanya ingin memastikan wilayah tangkapnya. Mereka tidak meminta apa-apa ke pemerintah dan pemerintah juga tidak bantu mereka juga. Apalagi PT Timah itu BUMN. Ya selesai…

Banner Image : Jatam.org

Saudaraku sudah punah di Bali dan di Pulau Jawa

Aku auman terakhir, sebut ku Harimau Sumatera

Dulu ku makhluk legenda, mereka bahkan sebut aku raja

Tapi kini ku dimangsa, statusku dalam bahaya

Hutanku ditebang, dibakar, digusur untuk kelapa sawit

Nama Tuhan kalian profit, kau buat hutan sakit

Tanahku gundul, kering, tak subur, lihatlah kalian bandit

Kalian kejar benefit dan kau buat bumi menjerit

Penggalan lirik ciptaan Tuan Tigabelas dalam lagu berjudul “Last Roar” https://www.youtube.com/watch?v=UJiQUbo7Q2o ini menggambarkan kondisi Harimau Sumatera yang kini diambang kepunahan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memperkirakan populasi sang ‘kucing besar’ asal Indonesia ini hanya tersisa 400 ekor.

Terdapat sembilan subspesies harimau yang tersebar di seluruh dunia. Tiga di antaranya adalah satwa endemik Indonesia, yaitu Harimau Bali (Panthera tigris balica), Harimau Jawa (Panthera tigris sondaica), dan Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae). Harimau Bali telah dinyatakan punah pada 1937, sedangkan Harimau Jawa pada sekitar 1980-an. Harimau Sumatera menjadi satu-satunya subspesies harimau Indonesia yang masih bertahan hidup sampai saat ini. Miris, statusnya pun terancam punah.

Dua faktor utama penyebab kepunahan harimau adalah perburuan liar dan deforestasi hutan. Harimau dibunuh untuk diambil kulitnya. Hutan yang menjadi rumah mereka dirusak untuk lahan perkebunan sawit, akasia, dan pulp. Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mencatat kawasan hutan di Pulau Sumatera hanya tersisa 11 juta hektar. Jika laju deforestasi tidak dikendalikan, maka hutan akan musnah dalam 25 tahun mendatang. Spesies Harimau Sumatera pun akan ikut lenyap.

Upaya penyelamatan Harimau Sumatera terus dilakukan oleh berbagai pihak demi satu harapan: spesies harimau terakhir yang dimiliki Indonesia tidak punah.

Seorang rapper Indonesia, Tuan Tigabelas, ikut menyuarakan kepeduliannya melalui karya musik yang didedikasikan untuk pelestarian Harimau Sumatera. Untuk mengetahui bagaimana Upi, sapaan akrabnya, terlibat dalam kampanye perlindungan harimau, The Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) melakukan wawancara dengan musisi berdarah Sumatera ini pada Rabu, 21 Juli 2021.

Tuan Tigabelas, Rapper berdarah Sumatera yang menyuarakan pelestarian Harimau Sumatera lewat musik. Foto : dokumen pribadi

Bagaimana awal mula Anda tertarik menyuarakan isu Harimau Sumatera?

Awal mulanya tidak ada keinginan untuk mengarah ke spesies Harimau Sumatera. Kalau di dunia rapper, kita punya alter ego yang menggambarkan siapa diri kita. Karena saya orang Sumatera, jadi memilih binatang paling galak di Sumatera. Harimau adalah predator puncak di hutan. Tapi ketika ditanya tentang Harimau Sumatera, saya justru tidak bisa jawab. Akhirnya saya mencoba menggali informasi dengan mengikuti diskusi. Ternyata saya salah, harimau bukan predator puncak. Sesungguhnya predator puncak adalah manusia. Dari situ saya terpanggil untuk menyuarakan harimau terakhir di Indonesia.

Anda membuat lagu berjudul “Last Roar” yang menceritakan kondisi Harimau Sumatera. Bagaimana awal mula lagu itu tercipta?

Saya memang sering menciptakan lagu yang isinya tentang kritik sosial dan pemerintah. Namun, saat mencoba membuat lagu tentang harimau saya menggunakan pendekatan lain. Saya ingin harimau yang mengkritik manusia, termasuk saya sendiri. Saya membayangkan apa yang ingin disampaikan harimau kepada manusia, mendalami karakter sebagai harimau, bagaimana merasakan rumah mereka terbakar, anak mereka ikut terbakar, dan kehidupan mereka lenyap. Saya padukan dengan musik rap culture dengan mengakulturasi musik tradisional. Ini pendekatan baru buat saya. Saya tidak ingin melupakan asal saya sebagai orang Sumatera.

Untuk menciptakan musik itu, saya melakukan kerja sama dengan orang Minang yang bisa memainkan musik tradisional, agar nuansa Indonesianya tidak hilang. Selanjutnya, saya bergerak dengan kawan-kawan yang peduli dengan Harimau Sumatera, salah satunya World Wide Fund for Nature (WWF). Kita berjalan bersama untuk lagu “Last Roar”.

Lagu itu tercipta dari keresahan Anda akan kondisi Harimau Sumatera?

Saya sadar ketika berbicara tentang Harimau Sumatera, maka tidak hanya bicara soal satwa semata. Saya bicara tentang hutan, pohon, dan keseimbangan alam. Bicara tentang harimau sama dengan bicara tentang keseimbangan hutan.

Kalau judulnya kenapa memilih “Last Roar”?

Indonesia punya tiga spesies harimau, yaitu Harimau Jawa, Bali, dan Sumatera. Namun yang saat ini masih tersisa cuma Harimau Sumatera. Ini adalah “auman” terakhir spesies yang dimiliki Indonesia.

Karena terancam punah, saya akan terus bersuara tentang Harimau Sumatera. Termasuk juga soal pertambangan, perampasan lahan adat, dan berkurangnya lahan petani.

Lagu itu juga menjadi album pertama Tuan Tigabelas yang bicara tentang konservasi. Seberapa sulit membuat lagu yang bertemakan konservasi satwa?

Nggak terlalu susah. Justru yang cukup lama dan agak menyusahkan adalah melakukan risetnya. Saya tidak mau menjadi orang yang asal bicara, tapi tidak tahu isi dan isu lagu yang dibuat. Maka dari itu, saya mulai membaca artikel tentang Harimau Sumatera, menonton film tentang harimau, sekaligus mencari tahu informasi tentang jumlah penurunan harimau di Indonesia. Saya sampai harus mengurung diri selama satu bulan hanya untuk mencari data-data, sebelum memutuskan untuk membuat lirik dan lagunya. Saya membuat lagu sampai tiga kali, saya dengarkan terus berkali-kali. Sampai lagu yang ketiga, baru saya mulai suka.

Saya tidak mau menulis apa yang tidak saya pahami. Pengumpulan data yang paling susah, tidak banyak sumber yang aksesnya terbuka. Padahal informasi tentang Harimau Sumatera penting untuk bisa dikampanyekan. 

Bagaimana reaksi pendengar saat lagu bercerita Harimau Sumatera dirilis?

Respon yang datang banyak. Bagi saya, lagu ini luar biasa karena saya melakukan sesuatu untuk Harimau Sumatera. Lagu ini membuat orang tahu bagaimana keberadaan harimau di Indonesia. Tidak sedikit juga orang yang menyindir dan menyampaikan opini miring. Lagu “Last Roar” dituding sebagai upaya untuk mendongkrak popularitas saya dalam industri musik. Selain itu, saya juga harus menghadapi konflik dengan para pekerja sawit dan perkebunan. Mereka mengirimkan pesan melalui direct message Instagram yang isinya cibiran. Jujur, saya tidak mau konfrontasi, saya lebih suka berdiskusi satu sama lain. Sama-sama bicara sesuai kapasitas masing-masing.

Anda kerap terlibat dalam kampanye Harimau Sumatera, apa tantangan selama melakukan kampanye?

Tantangannya yang tadi saya sebutkan, ada opini miring. Saya dituduh dibayar orang asing untuk terlibat dalam pelestarian Harimau Sumatera. Selain itu, saya juga berdialektika dengan hidup saya, ada perdebatan dalam diri saya ketika bicara Harimau Sumatera, hutan, dan perkebunan sawit maupun perkebunan lain. Sejujurnya, salah satu gejolak batin yang muncul dalam diri saat ini, saya masih menggunakan sawit dalam kehidupan sehari-hari, untuk masak dan mandi. Saya berpikir bagaimana saya bisa berkomitmen dengan apa yang saya sampaikan dalam setiap musik saya. Saya mencoba untuk mengurangi ketergantungan itu.

Sementara di sosial media, banyak yang marah dan mempertanyakan pengetahuan saya tentang sawit. Kalau kampanye kebakaran hutan dan larangan sawit terus dilakukan, bagaimana nasib buruh di sana? Pertanyaan itu sering saya terima. Saya tidak bisa menghakimi juga, tapi ini resiko menyuarakan kondisi Harimau Sumatera. Bagi saya, kalau ada yang tidak setuju berarti saya sudah tepat sasaran. Kalau tidak ada kontra sama sekali, berarti saya belum menggelitik.

Bagi Anda pribadi, apa yang membuat harimau itu istimewa? Apa Anda punya pengalaman menarik tentang Harimau? Bisa diceritakan?

Yang menarik itu saya orang Sumatera, ibu saya orang Medan, bapak saya orang Aceh, dan istri saya orang Bengkulu. Saya sering mendengar cerita rakyat tentang harimau. Ternyata dulu manusia dan harimau itu hidup berdampingan dengan manusia. Harimau tidak sekedar binatang, tapi bagian dari budaya dan sejarah manusia sebagai penjaga rimba.

Selain itu, kesempatan saya masuk hutan untuk membuat video clip seperti menjadi perjalanan spiritual. Saya bisa bertemu dengan orang-orang yang berdedikasi untuk Harimau Sumatera. Saya sadar belum memberikan apa-apa untuk pelestarian harimau yang terancam punah ini. Setelah keluar hutan, perjalanan itu mengubah hidup saya sekarang.

Mengubah hidup?

Saya ketemu ranger WWF yang mendedikasikan hidupnya untuk menjaga harimau dan membersihkan perangkap harimau. Begitu keluar hutan, saya tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan air secukupnya, bahkan berhenti makan daging. Setiap melihat daging di piring, saya selalu teringat nasib harimau. Saya memutuskan untuk berhenti makan daging.

Bicara tentang Harimau Sumatera, menurut Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terdapat 400 ekor Harimau Sumatera pada 2021. Bagaimana tanggapan Anda akan hal tersebut?

Jumlah 400 ekor oleh BKSDA hanya estimasi, saya pikir jumlah pastinya jauh lebih sedikit. Setiap tahun kita mendengar kabar penurunan jumlah harimau. Saya khawatir dalam satu dekade ke depan, anak cucu kita tidak bisa lagi melihat Harimau Sumatera dan hanya bisa melihat satwa ini di Youtube. Itu mungkin akan terjadi.

Menurut Anda apa faktor yang menyebabkan kepunahan Harimau Sumatera?

Kalau baca dan nonton berita, yang selalu disampaikan tentang punahnya Harimau Sumatera karena perburuan. Kita selalu disuguhkan informasi tentang itu dan pelakunya belum ditangkap. Saya pikir faktor yang luput disampaikan oleh aparat pemerintah dan media adalah alih fungsi lahan yang berdampak pada harimau dan satwa lainnya.

Kalau kita mau menyelamatkan harimau tapi habitatnya habis karena pembukaan lahan, bagaimana pelestarian itu bisa dilakukan? Dimana Harimau Sumatera tinggal kalau hutannya nggak ada?

Harimau bukan termasuk hewan berkelompok. Kalau semakin banyak harimau, tapi hutannya justru tidak ada, lambat laun populasi harimau semakin berkurang dan mereka perlahan akan punah.

Menurut saya, solusi yang tepat melestarikan harimau adalah dengan menjaga rumah mereka. Jadi, bukan hanya angka saja yang diperhatikan, Kalau rumahnya dijaga, populasinya juga berkembang dengan baik. Saya pikir itu yang seharusnya menjadi fokus pemerintah, penggiat lingkungan, masyarakat, maupun media.

Tempat tinggal Harimau Sumatera mulai terkikis dengan adanya deforestasi hutan untuk perkebunan sawit, akasia, pulp, dan lainnya. Bagaimana tanggapan Anda?

Kalau kita bicara hukum dan aspek lain, misalnya narkoba kan ada  hukuman matinya. Kenapa perusahaan yang melakukan kebakaran hutan dan lahan tidak pernah dijerat dengan hukuman berat. Menurut saya, kebakaran hutan dan lahan serta punahnya harimau merupakan kejahatan luar biasa. Ini adalah genosida yang setiap tahun terjadi. Maka dari itu, pemerintah harus galak dan tegas. Cabut izin usahanya dan terapkan hukuman mati. Sebab bicara tentang hutan itu bicara hak orang banyak, bicara kebutuhan oksigen, bicara hak hewan, dan perlindungan alam. 

Bagaimana upaya pemerintah, penggiat satwa dan lingkungan, hingga masyarakat untuk melestarikan Harimau Sumatera?

Semua pihak bekerja keras untuk pelestarian harimau. Saya yakin semua sudah bergerak, tinggal pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat maupun NGO. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kinerja pemerintah lambat, jadi kolaborasi dibutuhkan untuk pelestarian satwa. Kalau pemerintah punya sumber daya, jangan menutup diri untuk mau bekerja sama. Semua harus berjalan beriringan.

Saya musisi, saya menyuarakan dengan platform musik. Semua orang dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Saya menyumbangkan setiap royalti yang didapat dari penjualan album dan merchandise untuk konservasi harimau. Itu yang bisa saya lakukan.

Hal apa saja yang sudah dicapai selama terlibat dalam kampanye perlindungan harimau?

Mencegah penurunan populasi bukan kapasitas saya, kecuali saya dari KLHK. Saya musisi yang dapat membantu raising awareness. Dampaknya mulai ada, pengguna sosial media mulai mengingat karya musik saya ketika bicara tentang isu harimau. Kesadaran pentingnya Harimau Sumatera mulai tumbuh. Mungkin perubahan tidak bisa kita lihat sekarang, tapi di masa depan.Semoga generasi yang akan datang lebih berani bersuara tentang Harimau Sumatera. Bagi saya, jika hanya satu orang saja yang mau mendengarkan karya musik saya, tapi dia mau bergerak untuk pelestarian harimau, itu menjadi bayaran termahal sebagai musisi.

Bicara anak muda, menurut Anda apakah anak muda banyak yang tahu tentang Harimau Sumatera?

Mereka mungkin peduli, saya yakin itu. Tinggal bagaimana kita bisa mengemas isunya supaya mudah dipahami dan konvensional. Kalau bentuknya dari pemerintah, mereka tidak tertarik karena tidak dikemas dengan pop culture.

Bagaimana mengajak mereka terlibat langsung dalam kampanye terhadap pelestarian Harimau Sumatera?

Hal paling sederhana adalah berdonasi dan menyediakan informasi tentang harimau. Saya juga membuat platform yang mendorong orang membeli merchandise, jadi mereka ikut menyumbang. Untuk ikut melestarikan harimau, caranya cukup mudah. Bisa juga dengan mengikuti webinar tentang harimau.

Eh, Kami penasaran, kenapa nama karir yang digunakan Tuan Tigabelas. Ceritanya seperti apa?

Tuan itu berarti laki, sementara Tigabelas merupakan tanggal lahir saya. Selain itu, saya ingin mengubah image angka tiga belas yang dianggap momok menakutkan dan pembawa sial. Saya pakai nama Tuan Tigabelas untuk mengubah pandangan itu menjadi sosok yang menginspirasi.**

Banner Image : WWF Indonesia

Kita semua juga dapat berkontribusi dalam pelestarian Harimau Sumatera. Caranya dengan menyebarkan informasi tentang Harimau Sumatera untuk meningkatkan kepedulian orang-orang di sekitar dan berdonasi untuk penyelamatan satwa yang masuk dalam status Kritis (Critically Endangered). Klik link di bawah ini untuk berdonasi :

https://www.wwf.id/spesies/harimau-sumatera

“Langit itu warisan. Melihat langit gelap, berbintang di tengah malam itu pemandangan mewah dan gratis yang sekarang sulit diakses. Kita tidak bisa melihat objek langit, maka putuslah kita pada langit malam dan pada alam.”

Yatny Yulianty, Astronom, Manager Program Pendidikan dan Penjangkauan Publik Observatorium Bosscha

Peradaban manusia membawa banyak keuntungan. Misalnya saja dengan penemuan penerangan buatan yang kini membuat semesta terang dengan gemerlap lampu dan cahaya. Bahkan banyak kota besar di dunia yang disebut sebagai kota yang tak pernah tidur karena mobilitas tinggi. Juga karena lampu yang terus menyala. Ini membuat ada banyak orang  yang tak dapat beradaptasi dengan malam gelap.

Tahukah Anda bahwa malam hari yang makin terang karena gemerlap cahaya tidak selalu menguntungkan. Di balik kemewahan itu, seluruh penghuni semesta dan isinya tak terkecuali manusia harus  menerima konsekuansinya.

Para ilmuwan memperkirakan, planet bumi menjadi lebih terang 2% setiap tahunnya. Dan konsekuensi dari pertumbuhan cemaran cahaya ini juga makin kentara.

Ilmu pengetahuan kini juga menunjukkan adanya keterkaitan antara cemaran cahaya atau yang kita sebut polusi cahaya, dengan menurunnya kualitas kesehatan hidup manusia dan lingkungan.

Tidak hanya itu saja, polusi cahaya juga mengganggu kerja-kerja astronomi global. Seperti apa dan bagaimana itu terjadi ? Yatny Yulianty, Manager Program Pendidikan dan Penjangkauan Publik Observatorium Bosscha mengupasnya bersama Adi Marsiela, Bidang kampanye The Society of Indonesian Environmental Jornalists (SIEJ) dalam siaran langsung (live) di akun resmi Instagram SIEJ_info, baru-baru ini.

Simak perbincangan selengkapnya berikut ini:

Sebagai gambaran awal, seperti apa pekerjaan peneliti di Observatorium Bosscha ?

Observatorium astronomi mempunyai pekerjaan utama penelitian. Tapi karena berada dalam pengelolaan Intitut Teknologi Bandung maka juga melaksanakan Tridhama Perguruan Tinggi. Jadi ada pendidikan dan pengabdian masyarakat. Ada pekerjaan yang khusus astronomi. Dan terkait pendidikan mahasiswa di Prodi Astronomi maupun pendidikan untuk publik.

Ini karena sejarah pendirian observatorium tak lepas dari kampus ini. Ada banyak kesamaan. Ini bermula dari inisiasi yang dimulai tahun 1920 yang kemudian diwujudkan dengan pendirian Perhimpunan Bintang Hindia Belanda, yayasan swasta yang berkomitmen untuk  mendanai Observatorium Bosscha. Jadi dari tahun 1920 dan diresmikan tahun 1923. Dan pengembangan kawasan ini dilakukan secara bertahap.

Di dunia ada banyak observatorium. Seberapa penting Bosscha bagi astonomi dunia?

Observatorium Bosscha pada saat didirikan ini juga banyak pertimbangan. Pada saat didirikan, Indonesia berada di kawasan ekuator, tempat orang-orang yang tinggal di ekuator mempunyai previlage pada langit.

Kita bisa melihat porsi langit jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah utara atau selatan. Kita di ekuator dengan cukup baik punya akses pada objek-objek di belahan langit utara dan selatan.

Pada tahun 1920, di wilayah bumi bagian selatan itu baru ada 2-3 observatorium besar. Ketiadaan observatorium itu membuat data pengamatan lebih banyak ada dari kawasan utara. Ada kekosongan statistik untuk objek-objek  di selatan. Peran observatorium di kawasan selatan ini kemudian menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan statistik dari objek-objek tersebut. Itu di awal pendirian Bosscha.

Sekarang  memang observatorium-observatorium besar sudah banyak dibangun di kawasan bumi bagian selatan. Kalau dilihat dari peta persebarannya.

Observatorium di kawasan dekat dekat ekuator itu masih sangat sedikit  sekali. Ini masih menjadi peluang bagi Bosscha menjadi connecting  antara daerah utara dan selatan karena beberapa projek yang membutuhkan koneksi observatorium yang cukup besar. Indonesia masih bisa mengisi kekosongan tersebut.

Hasil penelitian Bosscha memberi andil dalam perkembangan astronomi global. Seperti apa misalnya ?

Dengan posisi yang strategis, peranan Bossca sangat penting di awal pendiriannya. Data-data dari belahan bumi selatan banyak sekali digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang cukup besar. Salah satu contohnya dalam studi bintang ganda. Kalau kita lihat di langit bintang satu titik dua, kalau di lihat dari stetoskop ternyata ada dua bintang yang berdekatan dan dua bintang ini saling mengitari satu sama lain.  Di tahun 1900-an orang belum tahu bagaimana cara mengukur bintang ini, sampai pada akhirnya dengan objek bintang ganda orang bisa mengukur atau menghitung mata dari bintang-bintang tersebut.

Dari situ pekerjaan-pekerjaan besar dilakukan oleh Observatorium Bosscha dan hasil pengamatan itu digunakan astronom seluruh dunia untuk menyumbangkan data sebagai bagian dari studi penentuan masa bintang. Astronom bisa membangun teori evolusi bintang.

Ini sudah go internasional dan yang menyenangkan dari astronomi itu tidak mengenal teritory. Tidak hanya digunakan oleh orang Indonesia dan astronom Indonesia. Tidak begitu. Jadi memang ada keterbukaan untuk bisa diakses atau digunakan seluruh dunia.

Benda apa saja yang bisa diamati di Bosscha ?  

Biasanya orang melihat seberapa jauh benda yang paling jauh. Yang menarik di astronomi itu ukuran tak bisa dengan melihat seperti itu. Bukan ditentukan oleh jarak saja tapi oleh besarnya sinyal atau energi yang dipancarkan objek tersebut. Ada objek yang jauh sekali tapi itu masih bisa kelihatan. Tapi ada objek dengan jarak terdekat karena energi atau sinyal lemah jadi tidak bisa dilihat. Jadi itu relatif sekali terhadap objeknya apa dulu dan instrumen apa yang kita gunakan.

Teleskop optik seperti di Bosscha memiliki kemampuan melihat benda redup yang berbeda-beda. Besaran yang bisa dilihat teleskop adalah seberapa redup objek itu bisa dilihat. Seberapa besar teleskopnya dan bisa mengumpukan lebih banyak cahaya itu akan semakin redup dan semakin banyak objek yang bisa dilihat.

Bergantung pada teleskop. Teleskop-teleskop di Bosscha ukuran 40 cm. Itu kalau di astronomi ada besaran terang dan redup yang kita namakan magnitudo. Seberapa terang dan redup objek tersebut kita setarakan dengan satuan magnitudo. Makin besar magnitudo semakin redup objeknya. Jadi kalau di Observatorium Bosscha dengan teleskop magnitudo 8-9 itu sudah cukup sulit untuk diamati.

Kenapa Bosscha memilih lokasi di dekat Tangkuban Perahu, apakah ada pertimbangan khusus seperti aktivitas astronom ?

Ada beberapa faktor. Di awal ini memang keinginan pribadi pak Bosscha membangun observaotium untuk mewujudkan wasiat kakeknya untuk membangun peneropongan bintang. Bukan seorang astronom sehingga meminta nasehat astronom profesional pada saat itu dan lokasi yang dipilih berdasarkan kondisi geografis dan meteorologis memang yang pas di kawasan dekat Tangkuban Perahu. Daerah yang tinggi dan jauh dari pusat kota. Lembang utara tepatnya di bukit ini salah satu yang paling tinggi di kawasan Lembang. Dan jumlah malam cerah di daerah ini lumayan banyak.

Alasan lain juga alasan daya dukung karena Lembang tak jauh dari Bandung yang saat itu sedang dibangun Institute Teknologi bandung. Dengan adanya perguruan tinggi dekat Bossca akan sangat mendukung dari sisi teknologi dan daya dukung.

Jumlah malam cerah lebih banyak. Apa konteks untuk lokasi sebuah peneropongan  bintang ?

Bergantung pada instrumen pengamatan, kebetulan di Bosscha  menggunakan  instrumen utamanya optik yang bekerja pada lampu optik. Seperti mata kita. Instrumen itu akan lihat sepanjang mata kita bisa lihat.

Jadi sepanjang ketika bintang tertutup awan tebal, teleskop juga tidak bisa menembus awan. Artinya yang dicari adalah kondisi dimana malam itu bebas dari awan. Jadi ya semakin banyak malam tanpa awan, makin jadi pilihan bagi untuk tempat pengamatan astronomi. Musuh utama itu ya awan.

Ada berapa hari cerah rata-rata di Bosscha ?

Kendala utama memang datang dari kondisi cuaca global. Dulu kita tahu musim kering relatif stabil bisa diproyeksikan kapan datang dan berakhir. Kira-kira 10 tahun terakhir ini menjadi sulit sekali di prediksi. Apalagi yang dirasakan para astronom di sini beberapa tahun terakhir lebih banyak malam yang hujan dibandingkan malam cerah. Hari basah itu lebih banyak dibandingkan hari yang kering. Kalau diitung berapa ya barangkali dalam dua tahun kita memiliki 30-50 malam cerah dari 365 hari. Itu sangat menyedihkan sebebetulnya.

Ini sudah masuk bulan Juli, sebelumnya di Bulan Juni harusnya astronom sudah giat-giatnya begadang untuk pengamatan tapi ternayata kita masih menemukan banyak hari yang hujan. Cuaca jauh lebih memberikan pengaruh. Ditambah lagi dengan polusi cahaya yang makin mempersulit kerja-kerja astronom.

Apakah nampak perbedaan signifikan kondisi langit pada peneropongan misal 20 tahun lalu dengan sekarang ?

Betul terasa sekali. Sebagai contoh ketika saya kuliah hampir 22 tahun yang lalu dengan kondisi sekarang. Sangat terasa sekali perbedaannya. Gambaran mudahnya begini, kita memang bisa melakukan pengukuran kecerahan langit, seberapa gelap langit itu bisa kita ukur. Di Observatorium Bosscha yang menjadi tolak ukur seberapa baik kita bisa mengenali bentangan cahaya Bimasakti. Di langit malam terlihat seperti kabut cahaya yang membelah langit. Karena kabut cahaya yang tipis, maka dibutuhkan langit yang gelap.

Di awal saya kuliah itu masih bisa diamati dengan baik di langit yang cerah. Nah, dari pengukuran yang dilakukan peneliti Observatorium Bosscha itu sekarang menjadi sangat  sulit sekali melihat Bimasakti dengan menggunakan mata.

Efeknya, selain kesulitan mengenali Bimasakti. Jadinya di daerah ufuk Observatorium Bosscha,  langit terang karena polusi cahya membuat objek-objek di ufuk itu sulit untuk diamati. Ini menjadi masalah kalau kita punya objek atau peristiwa astronomi khusus yang terjadi di ufuk. Ini akan jadi sulit sekali diamati. Jadi sekarang  jendela  pengamatan menjadi terbatas. Objek diamati bisa dari ufuk, sekarang harus menunggu objek agak tinggi baru bisa diamati.  Tadinya jendela pangamatan 18 derajat. Sekarang baru bisa mengamati diatas 30 derajat dari ufuk.

Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan  polusi cahaya karena jenis polusi ini bisa dikatakan tidak populer dibanding polusi udara misalnya ?

Polusi cahaya itu yang paling muda usianya.  Orang baru sadar beberapa tahun belakang ini. Namanya juga polusi, pasti itu sesuatu yang tidak diinginkan. Bisa dikatakan polusi cahaya adalah cahaya berlebih yang sebetulnya tidak dibutuhkan.

Apakah polusi cahaya berdampak bagi astronom ?

Dalam konteks observatorium, langit malam yang gelap itu menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan untuk pengamatan bintang. Ketika polusi cahaya itu berarti cahayanya. Sebetulnya cahaya malam hari dibutuhkan ke bawah untuk menerangi aktivitas kita, tapi sayangnya arahnya ini salah sehingga ada cahaya yang luber yang mengarah ke langit dan cahaya yang dilangit ini akan berkumpul di horizon dan berpendar sehingga menyebabkan langit malam tak lagi gelap karena tercahayai oleh polusi cahaya.

Untuk astronomi dan astronom ini menjadi hal yang tidak mengenakkan. Objek-objek yang diamati astronom itu kebanyakan objek yang redup. Jadi astronom sangat mengandalkan ojek-objek langit yang redup. Dan ketika menjadi terang karena terkena polusi cahaya, maka objek-objek tersebut kalah terang. Jadinya malah tenggelam di latar langit yang terang. Ini yang membuat objek tersebut menjadi sulit diamati bahkan tidak kelihatan lagi.

Seperti apa pengaruh polusi cahaya pada pengamatan objek di langit ?

Polusi memengaruhi pengukurnya, bisa jadi karena efek yang ditimbulkan. Efek polusi cahaya bukan memengaruhi kinerja astronom-nya, tapi lebih pada memengaruhi kualitas data yang diambil.

Bayangkan objek langit sangat redup sebisa mungkin sinyal yang datang hanya dari objeknya saja. Ketika ada polusi cahaya tentu saja ada cahaya yang masuk sehingga itu akan memengaruhi kualitas data. Kualiats data sinyal tambahan itu yang tidak kita inginkan akan memengaruhi hasil pengukuran objek tersebut. Entah itu proses analisis bisa menjadi lebih sulit karena harus menghilangkan ekses cahaya sehingga akhirnya dapat sinyal yang kita butuhkan. Atau data jadi jelek karena banyak cahaya yang tak diinginkan daripada cahaya dari objek itu sendiri.

Magnitudo di astronomi ada magnitudo semu yang kita lihat dan magnitudo mutlak. Matahari itu magnitudo semu minus 27. Sementara kalau bintang yang paling terang itu Bintang Sirius dengan minus 1. Hitungannya, 1 magnutudo sama dengan 100 kali keterangan (cahaya).

Kota di sekitar observatorium berkembang pesat. Penggunaan kendaraan makin meningkat. Apakah polusi udara yang dihasilkan ini juga berkelindan dengan polusi cahaya ?

Nah, sebenarnya tingginya mobilitas kendaraan itu juga mengakibatkan getar juga. Ini juga cukup memengaruhi kondisi dan posisi instrumen atau peralatan di observatorium. Satu polusi saja bisa jadi masalah, apalagi dua polusi. Masalahnya jadi dobel.

Ya, memang pertumbuhan penduduk di kota sekitar  observatorium sedikit banyak punya pengaruh langsung pada Observatorium Bosscha. Bagaimana kita bisa ambil data penelitian. Ini sangat terasa dengan banyak aktivitas pariwisata di akhir pekan yang jauh lebih ramai di sekitar kawasan Bosscha. Kondisi udara akan jauh lebih buruk dibandingkan hari biasa. Pandangan kita di ufuk akan lebih terganggu dibandingkan di hari biasa.

Bagaimana cara atau upaya menekan polusi cahaya ?

Kita bicara bagaimana menanggulangi polusi cahaya dan apa yang bisa kita lakukan. Penggunaan lampu yang tepat yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi cahaya.

Pesan penting yang harus disebarluaskan adalah bahwa sebenarnya polusi cahaya adalah polusi yang paling gampang ditanggulangi dibandingkan dengan polusi yang lain. Setiap indivdu bisa langsung bekontribusi untuk pengurangan polusi cahaya. Hanya saja setiap individu belum paham bagaimana caranya.

Yang paling penting adalah mengubah mainset bahwa polusi cahaya sebenarnya adalah pemborosan energi karena menggunakan cahaya yang berlebihan.

Polusi cahaya sebenarnya adalah pemborosan energi karena menggunakan cahaya yang tidak tepat. Jadi yang bisa dilakukan adalah hal-hal sederhana. Tapi barangkali banyak orang sulit mengganti lampu, orang bisa melakukan dengan menggunakan lampu hanya di waktu yang dibutuhkan saja. Pada siang hari maksimalkan pencahayaan matahari. Kemudian setelah itu arahkan cahaya pada tepat, kalau memang punya satu pojok daerah bawah yang dicahayai ya arahkan ke situ saja jangan sampai meluber ke atas.

Selain itu upaya lain bisa dilakukan dengan mengurangin intensitasnya. Kalau sulit mengakses lampu jenis tertentu, bisa kurangi intensitas cahayanya. Lebih teknis adalah dengan menggunakan lampu yang tidak mengeluarkan emisi yang bisa mengganggu kegiatan astronomi. Yang banyak di pasaran seperti lampu LED itu murah tapi watt tinggi. Sebetulnya itu kurang baik juga untuk astronomi.

Masyarakat masih bisa ikut aktif dalam mengurangi polusi cahaya dengan memerhatikan hal itu. Jangan menggunakan lampu yang terlalu terang. Barangkali bisa memilih warna lampu yang warm dibandingkan warna yang light.

Untuk kepentingan astronomi, warna dominan apa yang dapat memengaruhi proses pengamatan ?

Ini akan bergantung pada jenis pengamatan. Yang beda-beda tapi pada panjang gelombang. Orang mengamati di daerah merah atau kuning. Jadi jangan sampai lampu-lampu itu berwarna jauh lebih terang atau emisi lebih tinggi dibandingkan dengan objeknya. Biasanya kita pilih warna warm adalah warna kuning yang intensitasnya sangat rendah.

Apakah polusi cahya bisa merusak benda langit ?

Dalam astronomi, biasanya objek yang diamati berada di luar atmosfer. Skala di luar bumi. Polusi cahaya di bumi tidak memengaruhi langsung pada objek astronomi yang diamati. Tapi mengganggu sinyal yang kita terima dari objek tersebut. Dan ini diakibatkan oleh polusi cahaya.

Apakah objek di luar angkasa tidak dapat dilihat lagi karena polusi cahaya?

Bergantung pada lokasi lokalnya. Ada tempat yang polusinya parah dan banyak objek yang akhirnya sulit diamati. Yang paling mudah jadi ukuran adalah Bimasakti. Seberapa baik Bimasakti itu bisa diamati menandakan seberapa bagus kualitas langit malamnya. Makin mudah menemukan peta Bimasakti maka langit makin bagus.  

Di Bosscha dengan Skala Bortles sekarang ini masuk ke skala Bortles 5, jadi ada di tengah-tengah. Sudah masuk ke perkotaan itu Bimasakti sulit ditemukan dengan mudah.

Bagi astronom di sini masih bagus, tahu ada dimana karena sering melihat. Tapi bagi masyarakat awam tidak bisa mengesani galaksi Bimasakti. Jadi yang paling  mudah untuk jadi ukuran adalah Bimasakti. Kalau objek-objek lain sudah sangat spesifik, tapi di Jakarta barangkali bintang dan planet yang paling terang adalah Yupiter dan Alfa Centuri. Lebih redup dari itu sudah lebih sulit.

Kira-kira apakah bisa dilakukan upaya pelestarian lingkungan khususnya di bidang astronomi?

Menurut saya ini mungkin sekali. Bicara polusi cahaya kenapa astronom yang paling ribut dibandingkan saintis lain. Ini karena astronom yang paling merasakan dampak langsung polusi cahaya secara profesional.

Polusi cahaya memengaruhi data kita makanya kita ribut soal ini. Isu polusi cahaya berkaitan erat dengan isu pemborosan energi. Dengan menggaungkan untuk mengurangi polusi cahaya adalah usaha lain untuk menghemat energi.

Tapi yang lebih alam lagi, polusi cahaya ini tidak hanya memengaruhi astronomi saja, tapi banyak aspek lain yang dipengaruhi dari polusi cahaya. Misalnya, aspek dari hewan-hewan nokturnal yang aktif di malam hari yang bergantung sekali bagaimana dia mengindra gelap dan terang.

Dampak ke hewan, energi dan kesehatan manusia. Walaupun manusia tidak merasakan langsung efek polusi cahaya saat itu tapi sebenarnya memengaruhi kualitas hidup dalam jangka panjang.

Polusi cahaya memengaruhi kualitas hidup. Instrumen biologis kita punya ambang batas yang bisa ditoleir dan kalau diambang batas itu bisa terganggu.

Dari ilmu astronomi karena yang paling terpengaruh adalah ukuran berapa kegelapan langit malam. Semakin gelap makin bagus. Kalau ada polusi cahaya, muncul angka kecerahan, makin terang.

Di skala Bortle atau skala kegelapan langit menetapkan skala 1-9. Untuk kondisi langit sangat prima. Bimasakti terlihat jelas, bintang nampak jelas. Skala 9 itu standar di perkotaan besar Bimasakti tidak terlihat dan hanya puluhan bintang yang bisa diamati. Itu bisa jadi panduan kalau ingin tahu seberapa baik kualitas langit di tempat masing-masing.

Seberapa masif kampanye polusi cahaya digaungkan ?

Sekarang mulai banyak gerakan untuk mengobservasi langit malam yang gelap. Seperti yang dilakukan Dark Sky Campaign. Ini sudah menjadi gerakan global untuk menyelamatkan langit malam. Banyak hal yang bisa dilakukan seperti kampanye orang menggunakan tudung lampu untuk mengurangi polusi cahaya, memberikan laporan seberapa baik kualitas langit malam dari tempat mereka sehingga kita para astronom terbantu dan memiliki peta global daerah-daerah mana yang masih mempunyai langit gelap. Ini yang kemudian jadi target kedepan untuk preservasi langit.

Sejauhmana perhatian media terhaddap isu polusi cahaya ?

Mungkin kalau polusi cahaya baru disuarakan para astrnonom saja. Barangkali yang masih banyak beredar adalah polusi cahaya dan astronomi karena menganggu pengamatan. Baru aspek astronomi yang diangkat.

Harapannya, isu polusi cahaya tidak hanya jasi isu astronomi dan astronom. Yang paling penting sekarang memberi pamahaman dan informasi kepada publik tentang apa sebenarnya polusi cahaya dan dampak luasnya baik dalam skala individu yang bisa memengaruhi kualitas hidup seseorang, hewan-hewan dalam konteks biodiversitas dan alam pada umumnya.

Kalau kita lihat lebih dekat sekarang ini kira nyaris tak pernah lihat kunang-kunang, burung tersesat pada saat migrasi. Itu dampak pada hewan baik langsung maupun tidak langsung yang akan berdampak pada manusia dan alam dalam jangka waktu lama.

Jadikan isu polusi cahaya ini isu bersama. Astronomi hanya jadi pintu masuk dan harapannya bisa memberikan solusi. Astronomi terkena dampak secara profesional.

Langit itu warisan. Melihat langit gelap, berbintang di tengah malam itu pemandangan yang mewah dan gratis. Ini sekarang jadi sesuatu yang  diakses. Sekarang harus pergi ke tempat tertentu seperti Labuan Bajo misalnya untuk bisa melihat itu. Padahal seharusnya ini gratis dan jadi hak semua orang. Kita tidak bisa melihat objek langit, maka putuslah kita pada langit malam dan pada alam.

Indonesia adalah salah satu negara yang telah menyatakan komitmen iklimnya dalam Intended Nationally Determined Contribution (INDC). Setelah ratifikasi Persetujuan Paris pada tahun 2016, para negara menyerahkan dokumen NDC mereka untuk pertama kalinya, menegaskan kembali komitmen untuk masa depan yang lebih rendah karbon dan berketahanan iklim.

Dalam COP26 Glasgow di akhir tahun ini, yang mengalami penundaan dari tahun lalu akibat pandemi, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mendorong negara-negara untuk memperbarui NDC mereka sekaligus membuat strategi penurunan emisi GRK yang lebih ambisius.

Indonesia  berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen hingga 41 persen di bawah skenario business-as-usual, namun komitmen ini hanya berlaku hingga 2030. Komitmen tersebut juga belum cukup untuk menahan laju pemanasan global yang dibutuhkan untuk mencegah bencana iklim yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam COP26 mendatang Indonesia perlu mengemukakan rencana untuk meningkatkan ambisi iklimnya yang selaras dengan sains dan kondisi pembangunan Indonesia.

Sayangnya, penurunan emisi GRK Indonesia belum berada pada jalur tepat untuk mencegah bahaya krisis iklim. Peran non-state actors (termasuk pemerintah daerah, swasta, dan publik) menjadi penting dalam menunjukkan aktivitas yang berpotensi untuk mendukung target pemerintah Indonesia. Aktivitas-aktivitas potensial tersebut masih belum banyak diketahui masyarakat umum.

Peran media sangat dibutuhkan untuk menginformasikan praktik-praktik terbaik dari non-state actors di berbagai sektor dan wilayah sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia untuk  meningkatkan ambisi iklimnya.

Untuk itu The Society of Indonesia Environmental Journalists (SIEJ) bekerjasama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia menggelar diskusi publik “Menuju COP26 di Glasgow: Pembelajaran Peningkatan Aksi Iklim yang Lebih Ambisius”.

Sejumlah pembicara kompeten dihadirkan untuk menakar sejauhmana aksi dan ambisi Indonesia dalam upaya menekan perubahan iklim.

Pembicara:

* Tony La Viña, Manila Observatory, Philippines (TBC)

* Moekti H. Soejachmoen, Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) (TBC)

* Mahawan Karuniasa, Universitas Indonesia/Founder Environtment Institute

Moderator :

* April Sirait, Senior Assignment Editor, CNN Indonesia TV

Kegiatan ini akan dilaksanakan secara virtual pada :

Hari : Jumat, 16 Juli 2021

Pukul : 13.30 WIB – 15.30 WIB

Tempat : Link Zoom: bit.ly/DiskusiCOP26

Kegiatan ini terbuka untuk umum dan jurnalis yang meliput isu perubahan iklim. Setelah diskusi publik juga akan dibuka kesempatan bagi jurnalis di Indonesia untuk meraih beasiswa peliputan perubahan iklim.

Informasi lebih lengkap, dapat hubungi Bhekti Suryani (+62 811-2652-266)

Sampah plastik masih menjadi masalah pelik di Indonesia. Setiap hari jumlah sampah plastik makin bertambah, tampak jelas dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terutama  di kota-kota besar yang kian menggunung. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menyatakan secara nasional sampah yang dihasilkan penduduk mencapai 67,8 ton pada 2020. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan total 64 juta ton sampah.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk bijak menggunakan dan memilah sampah plastik membuat masalah ini kian sulit untuk diatasi. Pemerintah juga tak tegas dalam mengendalikan sampah plastik melalui sanksi pelanggaran regulasi. Ditambah lagi, korporasi besar turut andil menggelembungkan sampah plastik untuk pengemasan produk. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kopernik mencatat, hanya dalam 5 menit saja sebanyak 6-9 juta ton sampah plastik ditemukan di Indonesia.

Sampah plastik yang tak dapat dibendung di darat kian merambah ke laut. Ribuan ton sampah yang mengapung di laut dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlangsungan hidup biota laut. Tak berhenti di situ, penanganan sampah plastik yang tak serius juga berpotensi menghasilkan polutan, ancaman ketahanan pangan, hingga risiko tsunami penyakit.

Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan seniman mengatasi masalah sampah plastik, The Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) melakukan wawancara dengan vokalis band Navicula, Gede Robi Suryanto pada Rabu, 7 Juli 2021. Ia dikenal sebagai sosok yang tak pernah berhenti bersuara untuk kelestarian alam dan lingkungan. Melalui film dokumenter “Pulau Plastik” yang dirilis pada April 2021 lalu, Robi menggambarkan sampah plastik sebagai momok menakutkan dalam kehidupan kita.

Bagaimana awal mula Anda tertarik dengan isu sampah plastik?

Membawa sampah yang sudah dikumpulkan ke bank sampah. Foto : Kopernik

Saya memulainya dari pertanian keluarga. Saya besar dari keluarga petani dan peternak, jadi kami selalu memanfaatkan apa yang ada agar tidak membeli bahan baku. Saya pikir implementasi pertanian organik mau tidak mau memanfaatkan sampah rumah yang tersedia. Selain itu, kebudayaan di Bali mengajarkan tradisi turun-temurun agar masyarakatnya beternak. Keluarga kakek kebanyakan beternak babi dan lele air tawar. Makanannya limbah organik yang tidak terpakai di dapur dan perkebunan.

Kegiatan seperti itu seperti tidak pernah terpikirkan sebagai langkah ramah lingkungan. Bagiku, ini solusi tepat sasaran. Begitu satu dekade orang membicarakan sampah plastik yang ada kaitannya dengan reuse, reduce, dan recycle, saya justru sudah pernah diajarkan sejak kecil untuk memilah dan menggunakan sampah. Saya berpegang teguh pada hal itu. Kunci penanganan sampah sebenarnya ada di pemilihan dan pengurangan.

Sepanjang mengawal isu sampah plastik, pernah tidak mendapat cibiran atau hal-hal yang tidak disukai oleh masyarakat?

So far tidak ada, justru banyak dukungan. Orang pada dasarnya ingin berbuat baik. Kampanye isu sampah plastik memang bikin repot. Namun, selalu ada yang bisa dilakukan. Kalau orang melihat apa yang kami lakukan, pasti orang ingin menghargai. Kalau di sosial media, netizen selalu nyinyir dengan apa yang kami lakukan. Cibiran yang melekat kan kami dianggap Social Justice Warrior (SJW). Sekarang ini, orang yang melakukan perubahan sosial tapi dengan gampang mendapat opini miring. Bagiku itu hal wajar di sosial media, dianggap sebagai hiburan dan humor saja.

Mengubah orang untuk peduli dengan lingkungan khususnya sampah plastik, bagaimana cara Anda melakukan kampanye tentang isu tersebut?

Saya tidak pernah memanipulasi orang, saya percaya akan kemampuan orang lain. Apalagi di Indonesia, karakteristik manusianya sangat spiritualis. Semua ajaran dan keyakinan agama mengajarkan kebersihan sebagian dari iman. Nilai ini sudah ada di masyarakat. Kalau mereka memahami nilai tersebut, pasti tidak ingin merusak lingkungan. Sebaliknya, kalau tidak diterapkan maka kerusakan lingkungan sulit dihindari, polutan sampah plastik tak terkontrol karena bisa masuk ke sungai yang diolah untuk diminum. Polutan itu akan mencemari air sungai, mengotori pantai, tentu saja dampak mengerikannya adalah biota laut mati sia-sia. Padahal kita tahu bahwa laut adalah sumber protein terbesar, kita menyumbang 45 persen hasil seafood di dunia. Semuanya ada di Indonesia, untuk itu jangan rusak dan kotori lumbung kita.

Saya berusaha untuk menjadi contoh baik, ketika orang terinspirasi, saya yakin orang-orang akan peduli terhadap sampah plastik dengan caranya masing-masing. Saya dengan rekan-rekan membangun konsep band Navicula sebagai media musik untuk kampanye lingkungan. Kami sendiri sudah 25 tahun berdiri, sudah menjelajahi kolaborasi dan kampanye besar bersama kawan-kawan aktivis lingkungan, peneliti, hingga filmmaker. Ketertarikan pada band ini membuat kami mampu menyampaikan pesan dengan cair. Navicula menjadi media dan platform yang kami suka. Kami lebih fun melakukan aksi kampanye dengan Navicula karena tidak menggurui, bahkan bisa hura-hura dengan bermain musik. Jadi kami mendapatkan kesenangan, sekaligus menjalankan ibadah.

Mengapa Navicula dan band-band di Bali seakan lebih mudah diterima oleh masyarakat dalam mengkampanyekan isu lingkungan?

Ada banyak faktor, kalau dilihat Bali sebagai ikon industri pariwisata, maka ada syarat untuk menghidupkan industri tersebut, seperti menjadi wisata bersih, aman, dan lestari. Kalau kotor tentu saja akan berpengaruh pada marketing dan wisatawan. Begitu kami membuat kampanye hidup bersih, ternyata banyak elemen setuju. Pemerintah setuju, masyarakat juga setuju.

Selain itu, budaya dan adat istiadat di Bali merekatkan hubungan manusia dengan alam, dengan sesama manusia, dan dengan Tuhan. Kami mengenal konsep Tri Hita Karana – satu sama lain menyeimbangkan porsi masing-masing. Spirit yang ada di Bali mengakar dalam nafas masyarakat Bali.

Dari situ, kami mendapatkan pendidikan konservasi alam secara langsung. Ritual ada, nilai etika dan filosofi hidup selaras dengan prinsip menjaga lingkungan. Kami bersyukur budaya dan adat di Bali sampai saat ini terus kuat.

Konsep pariwisata di Bali tentang kelestarian alam dan budaya. Ini seperti integrasi, budaya pertanian klasik kembali memanfaatkan sampah, menghargai makhluk lain, seperti tanaman dan hewan untuk kesimbangan ekosistem. Itu juga yang membuat pesan musisi Bali melalui karyanya lebih mudah diterima.

Apa saja tantangan dalam mengkampanyekan isu sampah plastik?

Hal yang sistemik, ketergantungan pada packaging sekali pakai. Satu sisi, ada upaya untuk mendukung UMKM yang belakangan menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan. Bungkus makanan ini cukup banyak. Untuk mencari balance agar tidak merugikan UMKM ini menjadi tantangannya. Kami anggap ini sistemik.

Kedua, ada benturan kepentingan. Bidang industri dan perdagangan semakin cepat memproduksi barang sekali pakai. Penggunaan plastik atau pemakaian sampah plastik digenjot untuk memenuhi target pendapatan. Pandangan aktivis lingkungan sebenarnya ingin mengerem. Saya pikir kedua kebutuhan itu harus dicari solusinya.

Masalah yang lain ada?

Kesadaran masyarakat, dilihat dari pengguna sampah plastik yang masih banyak di Indonesia. Hanya butuh waktu 3 menit untuk menghasilkan 5 juta kantong plastik. Ini menjadi masalah, menggunakan sampah plastik tapi tidak melihat bagaimana efeknya pada alam.

Selain itu, sampah plastik yang di recycle harapannya mampu membangun kesadaran konsumen, pemerintah, dan korporasi untuk mendesain kemasan produk yang gampang digunakan kembali. Kenyataanya hal itu sudah dilakukan dan membutuhkan biaya yang mahal. Namun, ada solusi yang bisa dilakukan agar biaya recycle tidak mahal, desain kemasan yang disederhanakan. Caranya, jangan ada tiga plastik dalam satu kemasan.

Untuk itu, kami menolak plastik sekali pakai. Sikap kami mendukung regulasi yang menguatkan reduce agar mampu mengerem laju sampah. Jangan sampai packing di daratan bocor, kemudian tumpah ke laut. Ini akan menyebabkan masalah yang lebih besar karena harus mengeluarkan banyak biaya untuk menjaga lingkungan.

Isu sampah plastik seperti tidak pernah usai dituntaskan, bagaimana pandangan Anda tentang kebijakan pemerintah dalam menangani sampah plastik?

Ada kisah yang tak pernah saya lupakan. Saat wisatawan yang pernah surfing mengeluhkan pantai di Bali yang kotor banget. Kondisi tersebut lantas membuat pemerintah kebakaran jenggot. Bagi saya, itu statement yang memalukan bagi Indonesia. Saya yakin orang Indonesia, apalagi di level pemerintah pasti akan malu.

Sebenarnya kebijakan penanganan sampah plastik oleh pemerintah sudah cukup baik, meski belum maksimal. Patut kami apresiasi inisiatif baik pemerintah di beberapa kota yang telah mengeluarkan kebijakan penggunaan sampah plastik. Namun, pemerintah kurang melakukan sosialisasi ke masyarakat, sekaligus upgrade kesadaran tentang sampah plastik melalui pendidikan. Menurut saya, kita sebagai bangsa yang beradab harus mampu mengatasi tantangan sampah plastik. Harus diatasi bukan disembunyikan.

Anda bersama rekan-rekan aktivis, seniman, dan filmmaker membuat film “Pulau Plastik”, apa tujuan film itu?

Kami ingin terlibat langsung. Kalau kami cuma koar-koar dan mengkritik kebijakan pemerintah, perilaku masyarakat, konsumen dan produsen tentu saja kurang maksimal. Bagiku, kalau tidak mulai dari sendiri maka tidak akan perubahan juga.

Kami membuat film “Pulau Plastik” juga untuk membantu kerja pemerintah dalam melakukan sosialisasi regulasi yang mereka buat, sekaligus mengajak masyarakat peduli kondisi lingkungan akibat sampah plastik. Selain itu, kami mencoba untuk memberikan pandangan kepada masyarakat bagaimana sampah plastik mengepung kita saat ini.

Dalam amatan Anda seberapa besar dampak film “Pulau Plastik” terhadap perubahan perilaku publik?

Kami sedang melakukan penelitian bersama Kopernik, riset tentang perubahan perilaku usai menonton film. Kami ingin tahu pola pikir orang sebelum dan setelah menonton film “Pulau Plastik”. Ini sedang kami kembangkan. So far, kami menilai atensi dan respons publik cukup besar. Bagi kami, dampaknya akan bergantung pada seberapa banyak orang yang menonton film ini. Jumlah penduduk kita sekitar 260 juta orang, kalau 9 persen saja yang nonton sudah sangat bagus. Selain itu, kita juga butuh pemimpin daerah yang kritis, mereka yang peduli terhadap sampah plastik.

Kami berharap pemerintah daerah kompak mengadakan screening film “Pulau Plastik”. Saya yakin akan ada perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah plastik.

Membuat film tentu tidak mudah, bagaimana tantangan dalam memproduksi film dokumenter “Pulau Plastik”?

Pertama, kami memang tidak berpengalaman membuat film. Kedua, kami kekurangan referensi film dokumenter di Indonesia. Produksi dokumenter lingkungan di Indonesia masih sedikit, sejak merdeka hingga saat ini baru ada 12 film yang masuk bioskop. Kami masih merintis film dokumenter dan banyak mengambil referensi dari luar negeri.

Tantangan yang lain, riset. Kami tidak ingin ada misleading informasi yang disampaikan kepada publik. Eksekusi film itu cepat, tapi risetnya membutuhkan waktu yang lama. Kami mencoba untuk menyampaikan informasi yang komprehensif.Jadi, tidak bisa ambil satu narasumber saja, ambil dua atau tiga orang sebagai pembanding dan penguat.  

Kalau bicara tentang anak muda, sejauh apa ketertarikan anak-anak muda terhadap sampah plastik hingga saat ini?

Anak muda hanya ikut dari apa yang tren. Misalnya saya main musik rock dan bawa isu sosial, saya melakukan itu  karena saya anggap itu keren. Orang yang dianggap influencer, punya tanggung jawab untuk menunjukkan apa yang keren. Kalau ingin anak muda berubah, jadikan isu ini keren dan tren.

Bagaimana membangun kepedulian isu sampah kepada anak muda?

Isu lingkungan merupakan isu paling krusial sampai saat ini. Dampak kerusakan lingkungan itu besar, untuk itu anak-anak muda harus aktif dalam menyuarakan kegelisahan terhadap lingkungan.  

Saya tidak tahu cara paling manjur untuk mengajak anak muda terlibat. Saya hanya berusaha untuk berbagi kepada mereka yang tertarik dan peduli. Mungkin harus ada mapping dan analisis bagaimana mengajak lebih banyak lagi anak muda untuk peduli.  

Apa Harapan Anda untuk isu sampah plastik?

Pertama, pemerintah harus mengembalikan kepercayaan publik. Saat ini terjadi krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintah, apalagi di tengah pandemi. Selanjutnya, perkuat brand nasional. Indonesia harus mampu mempromosikan jati diri ke negara lain. Menurut saya, hal yang patut dibanggakan adalah biodiversity dan keanekaragaman hayati. Kalau kehilangan identitas, hutan kita akan terus dibabat, laut akan jadi polutan sampah plastik, bahkan mikroplastik.

Jangka pendeknya, mulailah dengan menonton film “Pulau Plastik” agar mengetahui perspektif sampah plastik di lingkungan kita sehari-hari. 

Banner Image : Sampah sedotan plastik sekali pakai yang ditemukan Robi di sepanjang pantai hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Foto: Kopernik

Baca juga kisah Deasy Lontoh, Ibu Penyu dari Timur menyelamatkan penyu di kepala Burung Papua https://siej.or.id/2021/06/27/deasy-lontoh-kita-masih-punya-waktu-selamatkan-penyu/