Menurut penelitian The Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2017, Indonesia adalah negara kedua penghasil sampah makanan terbanyak di dunia, yaitu sekitar 300 kg  per individu. Mirisnya, jumlah tersebut justru mampu memberikan 28 juta atau 11% penduduk di Indonesia untuk memperoleh makanan layak konsumsi. Makanan berlebih dan sisa makanan yang dibuang dan membusuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga menghasilkan gas metana yang berdampak buruk bagi lingkungan.

Inisiatif gerakan pengolahan makanan hingga distribusi makanan berlebih agar bisa dinikmati banyak orang dilakukan oleh Dedhy Trunoyudho. Bersama istri dan rekannya, Dedhy membentuk Garda Pangan yang bertujuan untuk mendonasikan makanan berlebih dan mengelola sisa makanan menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi.

Untuk mengetahui bagaimana Garda Pangan membawa perubahan baru dalam pengelolaan makanan berlebih dan sisa makanan di Indonesia, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melakukan wawancara dengan Co-Founder dan CEO Garda Pangan, Dedhy Trunoyudho, pada Rabu, 12 Januari 2022.  


Dedhy Trunoyudho bersama istri dan rekannya, membentuk Garda Pangan yang bertujuan untuk mendonasikan makanan berlebih dan mengelola sisa makanan menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Foto : istimewa

Bagaimana latar belakang lahirnya komunitas Garda Pangan?

Bermula dari pengalaman saya mengelola usaha katering keluarga, seringkali makanan berlebih dibuang. Membuang makanan jadi cara paling murah dan paling cepat untuk membersihkan apa yang tersisa. Seiring dengan berjalannya waktu, saya bersama istri berpikir tentang cara mengelola makanan yang berkelanjutan dan akhirnya kami mencoba untuk mendonasikan makanan berlebih. Di luar negeri, konsep seperti itu berkembang banget. Akhirnya saya coba mengaplikasikannya di Surabaya bersama Mbak Eva (rekannya-red) dengan menginisiasi Garda Pangan Surabaya.

Awalnya kami menggelar penggalangan donasi makanan saat perayaan Idul Fitri. Kalau ada makanan berlebih, kami bantu untuk mengelola dan mendistribusikannya ke masyarakat.

Apa saja yang sudah dilakukan Garda Pangan selama ini?

Kami melakukan kerja sama dengan kelompok industri hospitality dan industri pertanian untuk melihat potensi sampah pangan. Misalnya ketika banyak hasil panen petani yang tidak terjual saat awal pandemi, kami membantu penjualannya agar tidak berakhir menjadi sampah. Dalam pengelolaan makanan, kami juga memanfaatkan teknologi yang dapat mengelola sisa makanan menjadi kompos.

Garda Pangan ingin ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan mengatasi kerawanan pangan. Kerawanan pangan sendiri dapat memicu masalah lainnya, seperti gizi buruk dan stunting.

Bagaimana perjalanan Garda Pangan membawa perubahan dalam pengelolaan makanan berlebih dan sisa makanan?

Garda pangan menjadi pioner konsep pengelolaan makanan yang masih tergolong baru di Indonesia. Kami juga berusaha membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah makanan untuk lingkungan. Upaya ini direspons positif seiring dengan bertambahnya komunitas kami.

Mewujudkan pengelolaan makanan berlebih untuk kepentingan sosial, lingkungan, dan ekonomi membutuhkan dukungan berbagai pihak. Kami memiliki tim yang bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, mulai dari pemilahan sampah sampai pemanfaatan teknologi, sehingga kami mampu memaksimalkan dan mengelola makanan berlebih dengan bertanggung jawab.

Kami menerapkan konsep food recovery hieracchy Piramida terbalik untuk mengurangi pembuangan sampah di TPA. Prioritas utama dalam posisi teratas itu reduce, yaitu dengan mengurangi sampah makanan. Kami mengumpulkan makanan berlebih dari berbagai acara seperti pernikahan atau katering dan mendonasikan makanan layak konsumsi kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan lainnya dijadikan pakan ternak dan kompos. Pembuangan makanan ke TPA menjadi opsi terakhir kami.

Selain menerima donasi berupa makanan berlebih dan kerja relawan, Garda Pangan juga menawarkan kerja sama berbayar untuk pengelolaan sampah dari industri hospitalityuntuk membiayai operasional.

Apa saja tantangan yang dihadapi Garda Pangan?

Khususnya dalam pengelolaan sisa makanan menjadi pakan ternak, kami membutuhkan modal besar untuk pembiayaan fasilitas yang memadai. Tantangan lainnya terkait dengan aturan ketat restoran atau perusahan makanan dan minuman yang menolak untuk menyalurkan makanan berlebih karena terkendala kebijakan internal perusahaan mereka.

Seberapa penting keterlibatan masyarakat dalam mengurangi dampak buruk sampah makanan?

Banyak orang yang belum memahami hubungan antara sampah makanan dan masalah lingkungan. Sampah makanan yang berakhir di TPA akan menghasilkan gas metana yang berdampak buruk bagi lingkungan. Ketika kesadaran masyarakat sudah terbentuk, mereka akan tertarik untuk membantu mengelola sisa makanan dari rumah.

Pola konsumsi yang bertanggung jawab juga penting. Tidak menghabiskan makanan yang kita konsumsi akan meninggalkan jejak karbon. Sedangkan untuk memenuhi konsumsi pangan yang terus meningkat, hutan dan lahan digunakan untuk area food estate dan perkebunan. Kondisi lingkungan akan semakin parah jika kita tidak bijak dalam mengkonsumsi makanan.

Bagaimana Anda melihat upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah makanan di Indonesia?

Peran pemerintah belum maksimal. Sebagai contoh di Surabaya, kebijakan terkait pengelolaan sampah mayoritas masih berfokus pada pemilahan. Padahal sampah makanan yang berakhir di TPA memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi, seperti kompos atau biogas.  

Ada konsep yang lebih mudah dan murah dibandingkan menumpuk sampah makanan di TPA. TPA Surabaya dikelola swasta dengan anggaran yang tidak murah. Jika pemerintah mengadopsi konsep kami, misalnya industri makanan dan minuman diwajibkan untuk mengelola sisa makanan dan makanan berlebih, limbah dapat berkurang secara signifikan.

Kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan sampah makanan berkelanjutan.

Bicara anak muda, bagaimana mengajak anak-anak muda untuk terlibat dalam gerakan peduli lingkungan melalui pengelolaan sampah makanan?

Kami melibatkan anak muda untuk terjun langsung ke lapangan melalui program Garda Pangan. Kami mengajak mereka untuk ikut mengambil makanan berlebih di pasar dan area industri untuk membangun kesadaran mereka tentang pentingnya pengelolaan sampah makanan.

Apa harapan Garda Pangan untuk mendukung program pengelolaan makanan berlebih?

Harapan kami ada ekosistem yang mendukung terbentuknya iklim positif bagi food bank di Indonesia. Walaupun Indonesia adalah negara dengan tingkat konsumsi makanan terbesar ketiga di dunia, masih banyak kelompok masyarakat yang tidak mampu memperoleh makanan layak konsumsi. Pemerintah dapat mendorong industri makanan dan minuman besar untuk mendonasikan makanan berlebih mereka ke food bank, karena selama ini yang terjadi makanan berlebih justru dibuang.

Keterlibatan anak-anak muda sebagai volunter Garda Pangan untuk terjun langsung ke lapangan mengambil makanan berlebih di pasar dan area industri untuk diolah menjadi makanan yang layak konsumsi dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Foto : istimewa / Garda pangan
Volunter Garda Pangan membagikan makanan yang telah diolah untuk masyarakat yang membutuhkan. Foto : istimewa / Garda Pangan

Banner image : Dedhy Trunoyudho, CEO Garda Pangan bersama para volunter Garda Pangan. Foto : istimewa/Garda Pangan

Sampai bulan November 2021 telah terjadi 2.431 bencana di Indonesia dan 98% merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Frekuensi bencana hidrometeorologi terus meningkat. Pada tahun 2020 lalu, mengalami kenaikan hampir delapan kali lipat dibandingkan tahun 2005 silam. 

Kenaikan trend kejadian bencana di Indonesia tidak hanya disebabkan peningkatan curah hujan ekstrem, tapi juga dampak dari perubahan iklim dunia. 

Urip Haryoko Plt Deputi Klimatologi BMKG menjelaskan perubahan iklim global di Indonesia, proyeksi iklim, dan frekuensi peristiwa ekstrim dapat diamati dengan mengutip sejumlah pakar.

“Petteri Taallas menyatakan perubahan suhu yang terjadi menurut bahwa rata-rata suhu global di tahun 2020 akan meningkat atau sudah diset di atas 1,2 derajat celcius pada level pra-industri (1850-1900),” jelas Urip dalam paparannya di Webinar Bencana, Cuaca Ektrem dan Perubahan Iklim yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan The Society of Indonesian Science Journalist (SISJ), pada Sabtu, 18 Desember 2021 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting.

“Setidaknya ada satu dari lima peluang bisa terjadi pada tahun 2024 di mana suhu rata-rata bumi akan mengalami kenaikan sekitar 1,5 derajat celcius,” imbuh Urip.

Urip menambahkan, pakar lain seperti Syukur Wanabe menemukan bahwa tingginya suhu di atmosfer bagian bawah sangat dipengaruhi oleh CO2 (Karbon Dioksida) sementara atmosfer di atas akan lebih dingin. Sedangkan Klauss Hasselmann mengembangkan suatu metode penyebab dari pemanasan atmosfer, apakah ini diakibatkan oleh sumber daya alam atau manusia.

Sedangkan Erma Yulihastin, Peneliti Riset dan Teknologi Atmosferik pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (OR PA/LAPAN) BRIN memperlihatkan sebuah gambar data kelembaban bulan November 2021 yang merupakan hasil pengamatan satelit dimana hasil pengamatan satelit ini menunjukkan informasi telah terjadi ITCZ ganda di bagian barat dan bagian selatan yang membentuk seperti pola “Tapal Kuda” (Gill Pattern) yang secara teori menunjukkan wilayah pertemuan gelombang atmosfer Mixed Rossby-Gravity Wave (MRG).

“Intertropical Convergence Zone (ITCZ) yaitu satu garis yang merupakan garis konvergensi. Artinya disepanjang garis itu adalah sistem tekanan rendah, bisa dikatakan sebagai sabuk yang melingkar di bumi, yang membentang dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan harusnya hanya ada satu dan nantinya itu akan bergeser sesuai dengan posisi semu Matahari,” kata Erma dalam paparan di webinar tersebut.

Efek dari adanya Gill Pattern yang terjadi di bagian barat-selatan Indonesia menunjukkan bahwa curah hujan secara luas meningkat di Samudera Hindia barat daya Jawa, laut Jawa, dan Pulau Jawa.

Faktor utama meningkatnya hujan kawasan barat Indonesia selama bulan November 2021 bahkan berlanjut hingga pertengahan Desember 2021 adalah karena dinamika vorteks di Samudra Hindia dan Laut Jawa.

Dinamika menguat dan melemahnya vorteks di perairan barat Indonesia tersebut berasosiasi dengan aktivitas gelombang atmosfer ekuator (Kelvin dan Rossby) yang terjadi sangat intensif selama bulan November.

Maraknya pembentukan vorteks di Laut Jawa dan Samudra Hindia tersebut pada awalnya dipicu oleh keberadaan ITCZ ganda (utara dan selatan) yang kemudian terhubung melalui jembatan “tapal kuda” sebagai indikasi pertemuan antara gelombang Kelvin dan gelombang Rossby.

Erma juga menyinggung tentang fenomena La Nina yang terjadi pada November yang dimulai setelah tanggal 10, yang diprediksi terjadi secara singkat (short term), sebab peluang terbentuknya La Nina semakin menurun dan berada pada nilai yang sama dengan kondisi netral pada Maret-April.

“Kita bisa menyebut itu La Nina ketika hal tersebut terjadi minimal secara konsisten 3 bulan berturut-turut. Jika belum stabil, belum bisa dikatakan bahwa itu La Nina,” tegasnya.

Meskipun demikian, kontrol utama anomali cuaca saat ini dan selama musim hujan adalah intensifikasi aktivitas berbagai gelombang di atmosfer yang menjalar dari barat-timur atau timur-barat dan dapat saling bertemu sehingga berpotensi membangkitkan kejadian ekstrem baik di atmosfer maupun di laut sebagai contoh gelombang badai pada 6-7 Desember 2021.

Webinar mengenai keterkaitan bencana, cuaca ekstrem dan perubahan iklim yang diikuti oleh jurnalis dari berbagai media di Indonesia ini memang diadakan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman pada jurnalis  dalam melaporkan isu bencana dan iklim pada publik, yang seringkali  menempatkan peristiwa bencana sebagai isu terpisah dari fenomena iklim yang makin cepat berubah dan menyebabkan terjadinya cuaca ekstrem global.

Rochimawati, Ketua Umum SIEJ saat membuka webinar tersebut mengatakan, penting bagi para jurnalis mempunyai pengetahuan mendasar tentang pola cuaca dan iklim serta dampaknya dalam konteks kebencanaan di Indonesia.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjembatani dan memberikan manfaat kepada jurnalis terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Banyak penggunaan bahasa dan istilah daripara peneliti atau ilmuwan yang sulit dipahami publik. Nah kita harus bisa menederhanakan itu agar mudah dimengerti oleh publik,” kata Rochimawati.

Perbedaan data tingkat akurasi berbeda dari ke lima institusi dan lembaga penelitian yang mengukur angka laju deforestasi Indonesia 2001-2020, menimbulkan polemik. Terlebih setelah pemerintah melalui Presiden Jokowi menyampaikan laju deforestasi Indonesia yang turun di kurun waktu tersebut.

Selain KLHK, terdapat empat lembaga penelitian dunia yang mengukur laju deforestasi, diantaranya University of Maryland, European Commision JRC, Atlas Nusantara (Tree Map) dan Map Biomass yang melakukan penelitian dalam periode 2001 – 2020.

Data dari KLHK angka total kerusakan dalam satuan hektare mencapai 14.126.900, sementara University of Maryland 9.872.207, kemudian European Commission-JRC 22.450.801, Altlas Nusantara 10.012754 dan Map Biomass 13.065.825.

”Pemerintah Indonesia tetap mengklaim bahwa deforestasi berhasil ditekan dengan adanya kebijakan moratorium perizinan perkebunan sawit, pertambangan dan HTI,” papar Kiki Taufik Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace dalam diskusi publik dengan tema “Membuka data dan Informasi Deforestasi Secara Terang Benderang” yang diselenggarakan secara daring oleh The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), pada Jumat , 10 Desember 2021

Kiki Taufik menambahkan, sejauh ini belum ada itikad baik dari Pemerintah Indonesia untuk menekan laju deforestasi. Pemerintah dalam klaim yang disampaikan kepada publik menyatakan mampu menurunkan laju deforestasi atau kerusakan hutan. Padahal penurunan laju kerusakan hutan karena adanya kebijakan moratorium penggunaan hutan dan lahan gambut.

“Data deforestasi di Indonesia meningkat dari sebelumnya 2.45 juta hektare (2003-2011) menjadi 4.96 juta hektare (2012-2020). Dari data bisa terlihat, bahwa sejak adanya kebijakan moratorium, justru kita kehilangan hutan. Kalimantan dan Sumatera yang cukup masif kerusakannya,” kata Kiki Taufik dalam paparannya.

Dalam kondisi kejadian kerusakan hutan yang cukup masif ini, pihaknya melihat pada peta data Mapsevice milik  KLHK, tidak semua data yang disajikan oleh pemerintah dapat diakses oleh publik,

Sementara itu, dalam paparannya, David Gaveau dari TheTreeMap mengatakan, ada dua perbedaan dari penyajian data yang dilakukan lembaganya. Pertama, terkait akurasi penggunaan data dan akurasi prosedur.  Data yang disajikannya, terupdate setiap 6 hari sekali sedangkan, data yang dimiliki oleh  pemerintah Indonesia bisa 16 hari.

“Dirjen KLHK mengatakan tidaklah salah Presiden Jokowi mengklaim telah berhasil menekan angka kehilangan lahan hutan. Data terakhir pemerintah menunjukkan bahwa deforestasi saat ini adalah yang terendah dalam kurun waktu 20 tahun,” kata David.

Pihakny amenegaskan tidak setuju dengan KLHK yang mencatat kehilangan lahan sebanyak 115.460 ha karena deforestasi tahun 2019-2020 karena angka tersebut diperkecil.

“Kami tidak tahu, data siapa yang salah. Sebenarnya kami ingin mengajak pemerintah untuk menyamakan persepsi terkait pemantauan, data ini dan kemudian sama-sama mengevaluasi untuk mengambil langkah-langkah tepat,”imbuhnya.

David menambahkan, mengawal hutan menjadi tanggung jawab bersama, salah satunya dengan adanya transparansi data untuk mencegah kerusakan hutan lebih parah lagi. “Memang benar ada perbedaan data dan informasi terkait deforestasi, tetapi bahwa ada terjadinya kerusakan hutan adalah nyata, belum terlambat untuk fokus menyelamatkan hidrologi,” lanjut David.

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), menggelar diskusi publik tentang informasi dan data tentang deforestasi hutan di Indonesia. Diskusi publik tersebut mengundang Dirjen Planologi  Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha Agung Sugardiman.  David Gaveau ilmuwan dari TheTreeMap, Kiki Taufik dari Greenpace Indonesia dan Akademisi dari UGM Prof. Ahmad Maryudi, tetapi sampai diskusi dimulai, kedua narasumber dari KLHK dan Akademisi UGM tidak dapat dikonfirmasi untuk memaparkan pandangannya.

Rochimawati, Ketua Umum SIEJ mengatakan, perbedaan pembacaan data dan informasi deforestasi di Indonesia baik dari pemerintah maupun sejumlah lembaga telah menimbulkan polemik. Peran jurnalis dan media harus mampu menjadi jembatan.

“SIEJ memfasilitasi semua pihak untuk menemukan titik terang, agar publik mamahami data dan informasi deforestasi yang telah dpublikasikan itu,” kata Rochimawati.

Krisis iklim di Indonesia membutuhkan dukungan besar khususnya dari pemerintah. Salah satunya adalah transparansi data untuk menekan laju deforestasi hutan melalui berbagai kebijakan, diantaranya mengevaluasi perizinan penggunaan lahan untuk perkebunan sawit, HTI dan pertambangan, penguatan fungsi hutan dan lahan gambut, serta mengevaluasi proyek nasional yang dapat mengancam keberadaan hutan.

Narahubung : Eni Muslihan 0819-5798-3295

Usia belia tak menjadi penghalang untuk ikut menjaga lingkungan. Hal itu dilakukan Aeshnina Azzahra, pelajar kelas 3 Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Gresik, Jawa Timur. Remaja berusia 14 tahun itu kerap melakukan aksi nyata sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan.

Aeshnina pernah mengirimkan surat kepada Bupati Gresik tentang kondisi lingkungan di sekitar sekolahnya saat masih SD. Nina-sapaan akrabnya, juga pernah menyurati para pemimpin negara yang mengekspor sampah ke Indonesia. Aksinya pada usia yang masih belia itu pun mendapat banyak sorotan. Ia berkesempatan untuk bergabung dalam penelitian sampah plastik bersama Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton). Pada 2021, Nina diminta berpidato dalam konferensi perubahan iklim terbesar dan terpenting di dunia, COP26 UNFCCC, di Glasgow. Ia juga menjadi salah satu narasumber termuda dalam forum Plastic Health Summit 2021.

Nina bertekad untuk terus melakukan aksi peduli lingkungan. Baginya, semua orang termasuk anak- anak, berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat. The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melakukan wawancara dengan aktivis muda, Aeshnina Azzahra, pada Rabu, 7 Desember 2021.

Aeshnina Azzahra (14), pegiat lingkungan yang fokus pada sampah plastik. Foto : Istimewa

Bagaimana awal mula Anda mulai tertarik dengan masalah lingkungan?

Orang tua saya adalah aktivis pelindung sungai, jadi sejak kecil saya sudah di-edukasi tentang bahaya plastik dan pentingnya menjaga lingkungan. Saya juga berkesempatan melakukan penelitian bersama orang tua dan ikut aksi nyata peduli lingkungan.

Untuk pertama kalinya saya menulis surat kepada bupati Gresik waktu kelas 5 SD. Isinya tentang cerita pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar sekolah dan apa saja yang perlu diubah. Akhirnya, saya diminta mewakili sekolah untuk bertemu dengan bupati.

Menurut saya, membuat perubahan itu mudah asal ada kemauan. Bisa dimulai dari hal sederhana, seperti menulis surat.

Mengapa Anda tertarik dalam masalah lingkungan pada usia yang masih sangat muda?

Saya memahami bahwa isu lingkungan penting dan harus cepat diselesaikan. Kalau lingkungan tetap dibiarkan tercemar, maka kondisinya akan bertambah parah. Saya harus ikut melakukan sesuatu untuk membuat perubahan karena saya menjadi bagian dari generasi muda yang akan merasakan dampaknya di masa depan.

Apa saja masalah lingkungan yang Anda temui saat ini?

Rumah saya dekat pabrik kertas, mereka beli sampah dari luar negeri. Sampah plastiknya diselundupkan, padahal nggak boleh. Lalu ada juga masalah lingkungan di Sungai Brantas, yang merupakan sumber air minum bagi masyarakat Surabaya, Mojokerto hingga Sidoarjo. Pembuangan sampah masih terus terjadi di hulu sungai dan mencemari air.

Saat ini, saya banyak mendalami persoalan tentang mikroplastik  udara dan sungai. Bahaya mikroplastik mengintai ketika mencemari sungai karena akan menyerap polutan yang ada di sungai.  Limbah cair hingga deterjen yang dibuang akan menempel di plastik. Ketika dimakan ikan, lalu ikannya kita konsumsi, bisa dipastikan banyak mikroplastik yang terkandung dalam tubuh manusia. Dampaknya akan sangat berbahaya bagi kesehatan, di antaranya akan memicu peradangan dan menstruasi dini. Tanpa disadari, kita mungkin sudah mengkonsumsi mikroplastik.

Anda juga pernah mengirim surat ke kedutaan besar Amerika, Kanada, Jerman, hingga Australia untuk menyampaikan aspirasi tentang kondisi lingkungan. Mengapa Anda melakukan itu?

Bagi saya, menulis surat itu mudah. Semua orang bisa menulis dan bisa mengirim surat kepada siapa pun. Surat yang saya tulis berisi fakta yang saya lihat. Pada 2019, saya juga menulis surat  kepada Presiden Donald Trump. Selain itu, saya menulis  surat kepada pemerintah Belanda, Jerman, Kanada, Australia termasuk untuk Presiden AS sekarang, Joe Biden.

Apa isi surat yang Anda kirimkan kepada mereka?

Saya menyampaikan agar mereka berhenti membuang sampah ke Indonesia dan mampu mengelola sampah mereka sendiri. Jangan membebankan sampah kepada negara berkembang, seperti Indonesia.

Saya bercerita tentang desa saya yang menjadi tempat pembuangan sampah negara-negara di Eropa dan Amerika yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan sekitar. Bahkan dari sampah itu, ada temuan telur ayam mengandung dioksin karena sampah yang dibakar.  Air yang dipakai untuk mendaur ulang sampah juga dibuang ke sungai, sehingga menyebabkan terbentuknya mikroplastik.

Saat berkesempatan berkunjung ke Belanda, saya melihat proses daur ulang plastik satu-satunya di negara itu. Sebagai negara maju yang dilengkapi dengan teknologi canggih, Belanda hanya mampu mengolah sekitar 60 persen sampah plastik melalui proses daur ulang dan sisanya dibakar. Bagaimana dengan Indonesia yang belum memiliki teknologi pengelolaan sampah yang baik?

Bagaimana reaksi-reaksi pemimpin negara?

Ada yang berjanji akan patuh pada aturan, ada juga yang membuat regulasi untuk mengurangi sampah. Di sisi lain, ada juga tanggapan yang kurang positif. Seperti menyalahkan pemerintah Indonesia yang mau menerima sampah dari negara lain.

Anda juga menjadi salah satu narasumber termuda dalam forum Plastic Health Summit 2021. Bagaimana awal mula Anda diundang?

Sebenarnya saya diundang karena penyelenggara acara pernah bekerja sama dengan lembaga Ecoton. Forum itu banyak membahas tentang bahaya plastik dan hubungannya dengan kesehatan manusia. Saya berkempatan bertemu dengan peneliti-peneliti hebat yang melakukan kajian tentang dampak sampah plastik dalam darah, feses, dan makanan. Saya juga bertemu banyak aktivis muda. Sangat menyenangkan bertemu dengan orang-orang dengan misi yang sama.

Apa yang Anda sampaikan dalam forum itu?

Saya menyampaikan masalah plastik import. Ternyata banyak audiens yang kaget karena mereka baru tahu bahwa sampah yang mereka hasilkan itu dibuang ke Indonesia. Selama ini, pemerintah negaranya hanya menyampaikan penanganan sampah dilakukan dengan daur ulang, tapi tidak menginformasikan tentang proses daur ulang yang justru dilakukan di Indonesia.

Anda juga diundang untuk menghadiri COP26 UNFCCC. Apa saja agenda selama berada di Glasgow?

Sebenarnya saya hadir dalam COP26 UNFCCC untuk screening film “Girl for Future”. Seorang sineas dari Jerman tertarik mendokumentasikan aktivitas saya dan membuat film dokumenter yang ditayangkan di Glasgow. Banyak audiens yang terinspirasi melalui karya itu.

Dalam konferensi COP26, saya juga berkempatan untuk berpidato. Isinya sederhana, menyampaikan fakta-fakta apa adanya tentang kondisi lingkungan di Indonesia.

Apa yang ingin Anda lakukan setelah mengikuti COP26?

Saya ingin mendorong pemerintah Indonesia agar menjadikan isu lingkungan sebagai prioritas. Sebagai langkah awal, saya ingin menyurati Presiden Jokowi. Saat ini saya masih mengumpulkan informasi dan fakta-fakta yang ingin saya sampaikan dalam surat yang akan saya kirimkan.

Tidak banyak anak muda mau terlibat dalam gerakan peduli lingkungan. Bagaimana mengajak anak muda dan pelajar untuk bergerak?

Bisa dimulai dari apa yang mereka suka. Anak muda tertarik dengan media sosial, seperti YouTube dan Instagram. Kampanye bisa dilakukan melalui media yang mereka gunakan, misalnya lewat tampilan warna-warni TikTok sehingga mereka tertarik mendalami isu lingkungan.

Di sekolah, saya menggelar pameran impor sampah plastik dengan memajang foto dan membuat petisi. Banyak teman sekolah yang tertarik dan ingin tahu lebih lanjut tentang isu plastik. Selain itu, saya juga bergabung dalam tim “River Warrior”, yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dan anak-anak tentang lingkungan.

Saat ini Anda masih bersekolah, apakah kegiatan sekolah Anda terganggu dengan kegiatan/aktivitas menangani masalah lingkungan?

Awalnya memang terganggu. Apalagi saat di Belanda, saya harus izin tidak bersekolah selama satu bulan. Saya bersyukur mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari orang tua, guru, dan teman-teman. Orang tua saya banyak membantu dalam penyusunan jadwal. Ada waktu luang untuk istirahat setelah belajar dan ada waktu luang juga untuk kampanye lingkungan. Pendidikan dan kerja lingkungan bisa berjalan bersamaan.

Sampai kapan Anda akan melakukan gerakan peduli terhadap lingkungan?

Sampai masyarakat paham dan pemerintah Indonesia memprioritaskan isu ini. Saya berharap kita semua, sampai generasi yang akan datang, dapat menikmati lingkungan bersih, air minum bersih, dan udara bersih. Semua orang punya hak atas hidup bersih. Perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Saya tidak boleh takut, saya harus berani bersuara atas hak saya.

Aeshnina Azzahra (14) di perhelatan KTT COP26 UNFCCC di Glasgow. Foto : Istimewa

Banner Image : Aeshnina Azzahra (14), melakukan aksi bersama para aktivis muda saat perhelatan KTT COP26 UNFCCC di Glasgow. Foto : Istimewa

Polemik data deforestasi masih menyita perhatian publik, setelah Greenpeace Indonesia mengkritik pemerintah yang mengklaim prestasi pemerintah dalam penanganan deforestasi di Indonesia seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam COP26 UNFCCC di Glasgow, November 2021 lalu. Pun saat menjawab pertanyaan wartawan BBC beberapa waktu lalu.

Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, tidak ada yang salah dari ucapan presiden soal klaim deforestasi terendah selama 20 tahun terakhir.

Sementara itu, Greepeace Indonesia menyatakan data deforestasi justru meningkat dari sebelumnya 2,45 juta ha (2003-2011) menjadi 4,8 juta ha (2011-2019). Terkait penurunan angka kebakaan hutan dan lahan pada 2020-2021, menurut Greenpeace hal ini disebabkan oleh gangguan anomali fenomena La Nina (tahun baah), bukan sepenuhnya hasil upaya langsung pemerintah.

Bagaimana membuka dan membaca data deforestasi di Indonesia ?

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menggelar diskusi publik dengan tema “Membuka data dan Informasi Deforestasi Secara Terang Benderang.”

Hari / tanggal : Jumat , 10 Desember 2021
Waktu : 12.50 – 15.30 WIB
Tempat : Zoom Meeting (bit.ly/Webinar_MembukaData_Deforestasi)

Diskusi ini disiarkan melalui Live Streaming Youtube Greepeace Indonesia

Hadir sebagai narasumber :

  1. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, MSc (Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan-KLHK)
  2. Kiki Taufik (Greenpeace Indonesia)
  3. David Gaveau (TheTreeMapScientist)
  4. Prof. Ahmad Maryudi (Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM)

Ikuti Diskusi webminar ini!

Narahubung :
Eny Musliha (SIEJ) +628195798329
Email : Sekretariat@siej.or.id

Tondano – 50 peserta dari jurnalis anggota The Society of Indonesian Environmental Journalists SIEJ Simpul Sulut, jurnalis pemula, perwakilan organisasi dan kelompok peduli lingkungan mengikuti Jambore Jurnalistik Lingkungan Pertama, di Ketama Adventure Park, Desa Touliang Oki, Kabupaten Minahasa, Sulut, Jumat – Minggu (26-28/11/2021).  

SIEJ Simpul Sulut menginisiasi kegiatan kali pertama ini dengan tema “Perkuat Literasi Selamatkan Bumi” untuk mengajak dan mengedukasi jurnalis dan publik peduli terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim.

Selama tiga hari pelaksanaan jambore, seluruh peserta mendapat beragam materi dari sejumlah narasumber kompeten. Seperti materi ketrampilan jurnalisme lingkungan dan pemahaman isu-isu lingkungan terkini.   

Sebut saja Barthe Karouw,  Kepala Seksi Pengelolaan Sampah DLH Daerah Sulut yang memaparkan tentang kondisi Lingkungan di Sulawesi Utara dan Jull Takaliuang, aktivis lingkungan yang juga Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa, Sulut.

Pada hari ketiga, peserta dipertemukan dengan Yosep Ikanubun, Ahli Pers sekaligus jurnalis Liputan6.com untuk memberikan pembekalan materi Jurnalistik Dasar dan Kode Etik. Serta materi Fotografi dari Denny Taroreh, fotografer asal Sulut dan  Supardi Bado, pimpinan media Sulawesion.com dengan materi ketrampilan videografi.

Kegiatan ini juga menghadirkan Yunita Siwi dan Ririn, perwakilan dari Yayasan Selamatkan Yaki yang memaparkan materi spesies endemik dan permasalahannya,  Billy Gustafianto Lolowang dari Yayasan Tasikoki, serta Fachriany Hasan dan Rispa Yeusy Anjeliza, staf Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Seksi II Gorontalo.

Tak hanya itu, panitia mendatangkan narasumber dari unsur perusahaan dengan menghadirkan Marthen Sorongan, perwakilan PT Cargil Indonesia di Amurang, untuk memberikan perspektif keberpihakan perusahaan pada isu lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Serta Dukungan Stakeholder Bagi Lingkungan Hidup di Sulut yang dibawakan Danny Repi, Kasubid Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mewakili Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut, dan kehadiran AKP Alfrets Tatuwo, Kabag OPS Polres Minahasa mewakili jajaran Polda Sulut.

Rochimawati, Ketua Umum SIEJ mengapresiasi SIEJ Simpul Sulut yang menggelar kegiatan offline skala besar dengan protokol kesehatan ketat, di saat pandemi Covid-19.  Ochi, sapaan akrab redaktur Viva.co.id ini mengatakan, aktifnya SIEJ Simpul Sulut ini mendorong Simpul SIEJ di wilayah lain untuk giat menggelar program kerja.

“Kami mendorong  kegiatan-kegiatan terkait isu lingkungan di daerah. Kegiatan Ini menunjukkan program kerja SIEJ tidak hanya top down karena keaktifan anggota,” jelas Ochi saat membuka Jambore Lingkungan Pertama ini.  

Findamorina Muhtar, Koordinator SIEJ Simpul Sulut berharap, kegiatan ini menjadi oase bagi para peserta untuk lebih memahami persoalan lingkungan di Indonesia melalui karya jurnalistik.

“Harapannya bermunculan jurnalis-jurnalis muda, pers kampus dan komunitas pegiat lingkungan yang peka dan mau menulis tentang isu lingkungan hidup dan lebih paham melihat isu lingkungan khususnya di Sulawesi Utara,” harap Finda yang juga Pemimpin Redaksi BeritaManado.com saat menutup Jambore Lingkungan pertama ini.

Jambore Lingkungan ini juga menjadi momentum untuk mempromosikan topik-topik lingkungan hidup yang berkualitas dan layak diketahui publik. Sehingga akan muncul partisipasi publik dalam memantau persoalan lingkungan hidup khususnya di wilayah Sulawesi Utara.

Bersamaan dengan perhelatan Jambore Lingkungan, SIEJ Simpul Sulut juga mendeklarasikan Komunitas Jurnalis Peduli Sumber Daya Air (JP-SDA). Noufriadi ‘Adi’ Sururama dan Rafsan Damapolii terpilih sebagai ketua dan sekretaris Komunitas yang diinisiasi sebagai bagian dari untuk meliterasi masyarakat agar ikut menjaga dan melestarikan sumber daya air yang ada di Sulawesi Utara.  

“Kami berada pada kerja-kerja bersama masyarakat dan semua pihak untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan dan pencemaran. Kami menggunakan jalur literasi untuk mengedukasi masyarakat akan keberlangsungan dan pelestarian sumber daya air,” ucap Adi dan Rafsan di hadapan peserta Jambore.

Adi menambahkan, komunitas JP-SDA menjadi kepanjangan tangan SIEJ Simpul Sulut yang bergerak meliterasi publik agar melek lingkungan khususnya pada isu sumber daya air. Kerja-kerja literasi ini nantinya akan melibatkan berbagai unsur di masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut berpartisipasi menjaga kelestarian air melalui literasi.

“Aksinya adalah edukasi, membagikan semangat pelestarian sumber daya air lewat tulisan berita dan mengajak para pegiat sungai, pegiat lingkungan, pencinta alam bahkan siapa saja yang merasa terpanggil untuk belajar bersama,” imbuhnya.

Denny Taroreh selaku penggagas komunitas ini menjelaskan, JP-SDA bisa menjadi salah satu opsi dalam penuntasan masalah kerusakan sumber daya air. Edukasi dari gerakan ini menjadi penting, karena memang menjadi kebutuhan sesuai perkembangan teknologi digital.

“Salah satu kelemahan para pegiat lingkungan di Sulut adalah  bernarasi baik secara terbuka maupun di media sosial, padahal ini penting sebagai ajakan agar masyarakat menunjukkan kepeduliannya. Di era digital,  narasi penting untuk mengubah mindset dan mengendalikan opini publik pada persoalan lingkungan,” jelas Dentar, sapaan akrab pegiat “Kuala” ini.

Di akhir kegiatan, panitia memilih dua peserta terbaik, yaitu Fardy Fransisco dari Komunitas Northsula dan Safril Abarang dari HMI MPO. Serta melakukan penanaman pohon sebagai bagian dari peringatan Hari Pohon Sedunia yang tiap tahun diperingati setiap tanggal  21 November.

Paparan materi oleh narasumber dalam perhelatan Jambore Lingkungan Pertama yang berlangsung di Ketama Adventure Park, Desa Touliang Oki, Kabupaten Minahasa, Sulut, Jumat – Minggu (26-28/11/2021). Foto : Supardi Bado
Paparan materi oleh narasumber dalam perhelatan Jambore Lingkungan Pertama yang berlangsung di Ketama Adventure Park, Desa Touliang Oki, Kabupaten Minahasa, Sulut, Jumat – Minggu (26-28/11/2021). Foto : Supardi Bado
Paparan materi oleh narasumber dalam perhelatan Jambore Lingkungan Pertama yang berlangsung di Ketama Adventure Park, Desa Touliang Oki, Kabupaten Minahasa, Sulut, Jumat – Minggu (26-28/11/2021). Foto : Supardi Bado
Ketua Umum SIEJ membuka kegiatan Jambore Lingkungan Pertama. Foto : Supardi Bado
Peserta Jambore Lingkungan Pertama yang terdiri dari anggota SIEJ Simpul Sulut, jurnalis pemula dan pegiat lingkungan di Sulawesi Utara. Foto: Supardi Bado

Media massa memiliki peran strategis dalam mempengaruhi kebijakan dan mensosialisasikan konsekuensi penegakan perubahan iklim di Indonesia. Berkaitan dengan isu pasca COP26, media massa berperan penting dalam mengumpulkan informasi dan wawasan baik dari para pemangku kepentingan, pemerintah, LSM, industri ekstraktif, maupun komunitas masyarakat terdampak sebagai narasumber pemberitaan sekaligus membangun narasi informatif terkait isu iklim yang terjadi.

Karena itu, Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia/The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menggelar kegiatan Editors Meeting “Pasca COP26: Komitmen Indonesia Atasi Krisis Iklim Melalui Perdagangan Karbon”.

Kegiatan ini akan diselenggarakan pada:
Hari, tanggal : Sabtu, 27 November 2021

Pukul : 09.30 – 12.15 WIB

Tempat : Ruang virtual Zoom Meeting

Narasumber dalam Editors Meeting :

  1. Kuki Soejachmoen, Co-Founder & Executive Director Indonesia Research Institute od Decarbonization (IRID).
  2. Prof. Dr. Daniel Murdiyarso, Peneliti Gambut Center for International Forestry Research (CIFOR)

Pemantik Diskusi: Rochimawati, Ketua Umum The Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) & Editor VIVA.co.id

Kegiatan editors meeting ini bertujuan untuk berdiskusi bersama editor tentang target iklim Indonesia pasca COP26. Melalui kegiatan ini, para editor diharapkan dapat mengetahui perkembangan isu perubahan iklim terkini, target penurunan emisi pasca COP26, serta dampak perdagangan karbon terhadap masyarakat adat.

Indonesia sebagai negara yang hadir dalam perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi PBB terkait Perubahan Iklim, COP26 yang diselenggarakan di Glasgow, Skotlandia pada tanggal 1-12 November 2021 menyampaikan sejumlah pernyataan terkait komitmen dan aksi nyata dalam pengurangan emisi global.

Target ambisius Indonesia dalam komitmen Paris Agreement sebagaimana yang tertuang dalam Updated Nationally Determined Contribution (NDC) berupaya mencapai target pengurangan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional hingga tahun 2030. Hal ini dilakukan dalam upaya mencapai emisi nol bersih selanjutnya yang ditargetkan berhasil pada 2050 mendatang.

Tiga pekan setelah pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim COP26 Perserikatan Bangsa Bangsa, kritik dari berbagai pihak terus disuarakan. Mulai dari komitmen setiap negara yang dinilai kurang ambisius, hingga negosiasi yang dinilai hanya memperdagangkan lingkungan melalui konsep net-zero emissions yang ditargetkan tercapai pada 2050 mendatang. Pemerintah Indonesia mengaku berkomitmen mencegah dampak krisis iklim. Namun, praktik eksploitasi batu bara dan deforestasi untuk pembangunan di Indonesia justru tidak dihapuskan.

Usai pertemuan COP26 UNFCCC, sejumlah organisasi lingkungan mengkhawatirkan rencana pembangunan gaya baru dengan konsep netzero carbon emissions. Konsep ini dinilai berpotensi mengganggu ruang hidup masyarakat dengan pengembangan ekonomi hijau atas nama komitmen krisis iklim.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan COP26 di Glasgow dan tantangan Indonesia selanjutnya pasca-COP26, the Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) melakukan wawancara dengan Siti Maimunah pada Selasa, 23 November 2021. Perempuan lulusan Universitas Jember itu menjadi delegasi Jaringan Advokasi Tambang JATAM yang berkesempatan mengikuti konferensi iklim terbesar dan terpenting di dunia.

Siti Maimunah, aktivis Jaringan Advokasi Tambang JATAM

Selama mengawal isu lingkungan, kasus-kasus apa saja yang sering Anda tangani?

Selama ini yang saya tangani berkaitan dengan isu tambang dan perempuan. Banyak kasus diawali dengan pemberian izin tanpa diketahui masyarakat, sehingga menimbulkan konflik berlapis. Konfliknya beragam antara pemerintah dan masyarakat, perusahaan dan masyarakat, sampai tumpang tindih perizinan.

Saya mencermati pemerintah dan perusahaan memperlakukan alam seperti objek. Kebijakan yang diambil tanpa mempertimbangkan apakah kawasan itu boleh dibongkar atau apakah masyarakat perlu diberi ruang untuk diskusi terkait proyek ekstraksi untuk kebutuhan ekspor. Pola itu terus berlangsung dan semakin akut.

Saat pemerintah mengeluarkan izin yang berpotensi merusak lingkungan, bencana pun terjadi. Ketika pemerintah tidak mampu melakukan pemulihan atas kerusakan yang terjadi, gangguan kesehatan dan bencana ekologis lainnya menyusul. Pola seperti ini yang sering terjadi dalam kasus industri pertambangan. 

Ada cerita menarik dari berbagai kasus- kasus perusakan lingkungan yang pernah ditangani?

Saya tidak pernah menangani sendiri, selalu kolektif dengan kawan-kawan. Salah satu pengalaman berharga ketika mendampingi perempuan di Molo, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kasus pertambangan marmer di lahan adat, yang juga digunakan perusahaan untuk jaminan utang. Perempuan Molo mengajarkan kami bahwa alam itu seperti tubuh manusia, tulang itu seperti gunung batu, air itu seperti darah, tanah itu seperti daging, hutan itu seperti kulit dan rambut. Merusak alam itu seperti memakan tubuh kita. Lingkungan hidup tidak hanya urusan sains, tapi ada banyak dimensi pemulihan di luar kemampuan kita. Pemerintah tidak pernah memperhitungkan risiko yang dihadapi masyarakat ketika lingkungan tercemar.

Anda menjadi salah satu delegasi COP26 di Glasgow mewakili organisasi lingkungan. Menurut pangamatan Anda, bagaimana keseriusan para pemimpin dunia dalam menangani krisis iklim?

Mereka terlihat serius menangani krisis iklim, tapi dengan kebijakan yang justru hanya menguntungkan korporasi. Misalnya komitmen netzero emissions, seolah-olah emisi karbon di nol-kan dalam kerangka netral karbon untuk menangani krisis iklim. Kita boleh membakar energi fosil asal tetap menanam hutan. Rekayasa-rekayasa seperti ini tentunya akan menyulitkan kita untuk segera beralih dari energi fosil, apalagi mencapai netzero emissions.

Komitmen yang disampaikan justru tidak menurunkan emisi gas rumah kaca, tapi mengkomodifikasi alam dengan sistem netzero emissions dalam bentuk perdagangan karbon. Krisis tidak direspons dengan pemulihan, tapi dengan memperdagangkan krisisnya.

Bagaimana dengan langkah yang diambil pemerintah Indonesia saat COP26 berlangsung?

Selain topik tentang sawit dan batu bara, Indonesia menyampaikan tentang rencana pengembangan energi hijau. Salah satunya dengan mengembangkan komoditas mobil listrik. Padahal mobil listrik juga termasuk energi kotor karena baterai mobil membutuhkan nikel. Daerah-daerah yang akan dijadikan wilayah pertambangan tentu memengaruhi ruang hidup masyarakat yang diambil untuk keperluan tambang nikel, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah. Pulau Halmahera, Maluku, juga tercemar parah akibat aktivitas pertambangan. Kondisi seperti ini tidak pernah ada dalam laporan Presiden saat berpidato di COP.

Pengembangan energi hijau yang disampaikan Indonesia juga menyiratkan aktivitas penambangan yang lebih besar lagi di Sumatera Utara untuk kebutuhan seng (Zn) sebagai bahan baterai listrik. Dampaknya? Lahan kebun durian masyarakat akan hilang. Ekonomi berkelanjutan masyarakat juga ikut hilang, belum lagi pelepasan karbon ke atmosfer yang akan memperburuk dampak krisis iklim karena semakin luasnya lahan yang dikonversi.

Komitmen Indonesia kurang ambisius?

Menurut saya, komitmen Indonesia tidak akan menurunkan emisi gas rumah kaca. Sebaliknya, justru akan meningkatkan GRK karena tidak ada upaya menurunkan penggunaan energi fosil, terutama batu bara. Yang terjadi justru memperbesar dan memperburuk dampak krisis iklim yang dihadapi masyarakat.

Pernyataan menteri LHK tentang pembangunan dan deforestasi menuai kritik. Bagaimana tanggapan Anda?

Meski banyak yang dilakukan KLHK untuk perlindungan hutan, tapi memang belum maksimal.  Salah satunya pengakuan atas hutan adat – prosesnya sangat lambat dibandingkan pemberian izin untuk konsesi lahan. Pembangunan yang dilakukan sekarang justru menciptakan kesenjangan ekonomi dan kerusakan lingkungan yang masif.

Bagaimana pandangan Anda tentang bisnis pertambangan yang seringkali didukung pemangku kepentingan? 

Berdasarkan temuan saat saya penelitian S2 dan S3 tentang batu bara, Kalimantan Timur menjadi pemasok batu bara terbesar di Indonesia. Kalimantan Tengah akan menjadi wilayah perluasan selanjutnya untuk dieksploitasi. Praktik eksploitasi tidak akan pernah berhenti jika perusahaan dengan mudah mendapatkan izin dari pemerintah. Penelitian JATAM membuktikan bagaimana para elit partai dan politikus terlibat dalam pemberian izin konsesi pertambangan. Ini yang disebut JATAM sebagai ijon politik.

Anda juga sering menuliskan catatan Anda selama berada di Glasgow. Mengapa Anda melakukan itu?

COP itu pertemuan elit. Pada 1 November lalu saat COP26 dimulai, saya menerima kabar duka dari Kalimantan Timur, seorang warga meninggal di lubang tambang.

Pesan tentang meninggalnya Feby, dan sebelumnya sudah 39 orang yang meninggal di lubang tambang, rencana pengembangan wilayah tambang batu bara, dan status Indonesia sebagai salah satu negara pengeskpor batu bara terbesar di dunia adalah beberapa contoh isu-isu lingkungan yang tidak pernah disampaikan dalam agenda COP. Saya berusaha ikut menyuarakan ini dalam COP26 di Glasgow dan  catatan harian.

Selain itu, Glasgow merupakan kota penting sebagai refleksi penyebab krisis iklim. Glasgow adalah kota kedua imperium, di mana Britania Raya memulai revolusi industri dengan mesin uapnya. Pertemuan COP26 yang dilaksanakan di antara Sungai Clyde merupakan salah satu lokasi pabrik kapal. Glasgow adalah kota yang hidup dari perdagangan tekstil, tembakau dan gula yang dieksploitasi dari negara jajahan. Penyelenggaraan COP26 di Glasgow menjadi simbol penyebab krisis iklim dan potret kapitalis yang menumpuk kekayaan dengan kekerasan dan perampasan dari negara jajahannya.

Saya lalu membayangkan apa bedanya dengan pemerintah sekarang yang melakukan kekerasan dengan memaksakan proyek pembangunan yang menyebabkan krisis iklim. Ini menjadi pola berulang dari apa yang pernah terjadi di Glasgow pada masa lalu. Alasan itu yang mendorong saya untuk membuat catatan, agar saya lebih mudah merefleksikan sejarah dan krisis iklim.

Pasca-COP26, hal-hal apa saja yang perlu terus dikawal?

Menurut saya penting dicermati konsekuensi proyek netzero emissions yang berpotensi menggusur rakyat. Misalnya, pembangunan energi terbarukan untuk solar sel dalam skala besar. Kedok proyek hijau seperti ini jangan malah merugikan masyarakat atas nama komitmen krisis iklim.

Peran anak muda dalam mengatasi krisis iklim terus didorong. Bagaimana cara melibatkan lebih banyak anak muda dalam menjaga lingkungan?

Anak muda harus diperlakukan sama pentingnya dengan nelayan, petani, dan perempuan, dan entitas lainnya. Sebagai entitas yang punya kebutuhan khusus, pandangan, dan pengalaman hidup yang berbeda, mereka akan menjadi generasi berikutnya yang menghadapi dampak krisis iklim. Mungkin dampak krisis iklim yang mereka hadapi justru akan lebih buruk di bandingkan sekarang, sehingga penting untuk membangun kesadaran mereka tentang ancaman krisis iklim, tidak menjadi perusak alam berikutnya, dan melibatkan mereka secara langsung dalam upaya menjaga lingkungan.

Banner Image : Aksi demontrasi pegiat lingkungan dalam perhelatan KTT COP26 UNFCC di Glasgow. Foto : istimewa/Siti Maimunah

Tak banyak jurnalis dapat menghadiri langsung Conference of the Parties ke-26 ( COP26) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang digelar pada 31 Oktober – 12 November 2021 di Glasgow, Skotlandia. Yunanto Wiji Utomo, jurnalis Kompas.com asal Indonesia, terpilih sebagai salah satu fellow Climate Change Media Partnership (CCMP) 2021. Bersama dengan 19 jurnalis dari berbagai negara, Yunan – sapaan akrabnya, berkesempatan meliput konferensi yang khusus membahas tentang isu krisis iklim.

Peraih Beasiswa Chevening 2019 ini juga mengungkapkan tingginya antusiasme jurnalis dunia yang melakukan peliputan COP26. Salah satunya tampak dari sibuknya media center COP26 untuk publikasi berbagai perkembangan berita, mulai dari perdagangan karbon hingga investasi hijau.

Dalam Nawala the Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) edisi khusus COP26 UNFCCC Glasgow, Yunan berbagi pengalamannya meliput COP26 dan pandangannya tentang pemberitaan lingkungan di Indonesia.


Yunanto Wiji Utomo, jurnalis Kompas.com asal Indonesia, terpilih sebagai salah satu fellow Climate Change Media Partnership (CCMP) 2021

Anda mengikuti kegiatan COP26 UNFCCC di Glasgow. Apa saja isu krusial yang menjadi pembahasan?

COP26 salah konferensi penting yang perlu dikawal oleh jurnalis maupun publik. Kita harus memastikan para delegasi sepakat untuk mencapai ambisi setinggi-tingginya untuk menahan kenaikan suhu bumi sehingga tak menyebabkan lebih banyak bencana.

Isu paling banyak dibicarakan di konferensi kali ini adalah soal loss and damage, mekanisme carbon market untuk tujuan pengurangan emisi, serta energi fosil. Soal finance juga banyak dibicarakan. Negara berkembang seperti Indonesia mendorong negara maju untuk punya mekanisme pembiayaan yang jelas.

Apa yang membedakan COP26 dengan COP sebelumnya?

COP26 menjadi pertemuan besar pertama dalam masa pandemi Covid-19. Ada lebih dari 30.000 orang berkumpul. Ini hal pertama yang menjadikan COP26 berbeda dari yang sebelumnya.

Selain itu, ada dorongan lebih kuat untuk membangun ekonomi lebih baik, dalam arti lebih berkelanjutan. Dorongan itu pasti ada sebelumnya, tapi mungkin tidak sebesar saat ini. Di COP ini juga kali pertama AS dan China setuju untuk mengatasi krisis iklim dan pertama kali pernyataan keluar dari era bahan bakar fosil disebut secara eksplisit.

Seperti apa Anda melihat eksposur pemberitaan COP26 Glasgow, baik secara global maupun nasional?

Banyak jurnalis berkumpul di sini. Media center berisi ratusan orang dan kerap kali penuh, ada yang duduk di lantai maupun ruang broadcast. Mereka semua berusaha mengawal COP26 dan menulis berita yang relevan untuk pembaca.

COP26 mendapatkan porsi pemberitaan yang cukup besar di media berbahasa Inggris. Saya yakin teman-teman jurnalis di Indonesia juga mengawalnya dan berusaha membuatnya relevan untuk pembacanya masing-masing.

Banyak juga di sini jurnalis yang baru pertama meliput. Mereka dibawa ke sini lewat proyek-proyek pengembangan kapasitas jurnalis. Kalau kita mau eksposur masalah lingkungan lebih besar, program-program itu memang harus ada.

COP26 menjadi konferensi iklim dunia yang dianggap terpenting setelah Paris Agreement. Bagaimana peran jurnalis dalam mengawal implementasi agenda ini dan isu apa saja yg harus mendapat lebih banyak porsi pemberitaan?

Saya pikir yang utama adalah mengawal negosiasi yang berlangsung. Jurnalis tidak punya akses langsung ke dalam ruang negosiasi, tetapi bisa mengamati lewat draft yang disepakati dan mewawancarai para delegasi.

Yang paling penting untuk dipastikan adalah apakah hasil negosiasi nanti memang menunjukkan ambisi tinggi untuk mengatasi krisis iklim.

Kolaborasi antar-semua pihak selalu digaungkan untuk melawan krisis iklim. Bentuk kolaborasi seperti apa dalam konteks jurnalisme lingkungan?

Bisa berupa peliputan bersama. Saya yakin sudah banyak yang melakukan. Bisa juga sebuah program peningkatan kapasitas jurnalis dalam tema tertentu maupun kemampuan teknis. Ini yang harus diperbanyak.

Jurnalis juga bisa membuka ruang kolaborasi dengan mereka yang non-jurnalis, seperti seniman, pekerja kreatif, dan juga publik. Kalau di VIK Kompas.com, saya bekerjasama dengan teman kreatif, ilustrator freelance, juga ilmuwan. Penting untuk membuat produk jurnalisme lingkungan yang beragam sehingga isu lingkungan bukan cuma dipahami oleh orang-orang di lingkaran yang sama.

Sepulang dari mengikuti agenda COP26, apa rencana Anda selanjutnya untuk terus mengawal isu lingkungan?

Hmmm… Saya kira membuka peluang kolaborasi paling mungkin.

Mengapa isu-isu lingkungan kurang mendapat porsi lebih banyak di redaksi media massa?

Kita tahu media di Indonesia, mau cetak, TV, atau online, semua berburu kecepatan dan kuantitas. Liputan lingkungan butuh waktu lebih lama. Mungkin itu salah satu faktor.

Media kita juga banyak yang pembacanya masyarakat urban. Sementara, isu lingkungan banyak yang bukan isu warga urban. Misalnya gambut, kebakaran hutan, atau overfishing, sehingga media mungkin tidak memberi porsi lebih.

Meskipun begitu, saya lihat sekarang banyak media khusus lingkungan. Walaupun karena kemasannya, yang baca pun saya yakin orang urban, bahkan lebih segmented lagi – warga urban yang terdidik.

Banyak media baru, menurut saya, menyasar orang-orang terdidik. Saya tidak tahu apakah ini tepat. Tapi mungkin kita perlu media lokal yang bicara lingkungan, melihat peristiwa-peristiwa di daerah dari perspektif lingkungan dan dikomunikasikan dengan cara tertentu sedemikian rupa, sehingga orang daerah paham dan mau bergerak bersama.

Apa saja hambatan dan tantangan jurnalis dalam meliput isu lingkungan di Indonesia?

Jurnalis kurang waktu untuk membaca dan kurang punya kesempatan untuk menjadi spesialis. Hidup jurnalis kerap habis untuk mengejar kuota berita, jadi pengetahuan soal lingkungan sendiri kurang. Ini sebenarnya hambatan yang muncul dari medianya sendiri.

Sementara itu, program pembinaan jurnalis di bidang sains dan lingkungan masih kurang. Kita mengeluh soal kualitas berita yang buruk tapi pada saat yang sama, di universitas misalnya, berapa yang punya mata kuliah atau malah program studi jurnalisme lingkungan?

Bagaimana Anda menjadi jurnalis?

Saya masuk sebagai penulis sains di Kompas.com. Ada lowongan menjadi penulis sains waktu itu dan saya melamar. Kebetulan diterima.  Waktu saya masuk, media online yang membahas sains masih sedikit. Saya jadi satu-satunya reporter di rubrik sains, sedangkan editor saya menangani beberapa rubrik.

Pasti semua tahu image media online yang buruk. Waktu masih baru, kadang di lapangan ada komentar, “Oh, anak online ya?”, lalu komplain soal berita ini dan itu. Padahal saya masih baru, enggak tahu apa-apa juga.

Lewat beberapa program, misalnya SjCOOP Asia dari World Federation of Science Journalists (WFSJ), saya akhirnya bertemu dengan orang-orang yang berpikiran terbuka, punya semangat sebagai mentor, dan membantu saya mengembangkan diri.

Untuk teman-teman jurnalis yang baru meliput isu lingkungan, mungkin bisa menjajal beragam program mentoring. Juga terbuka saja. Kadang, guru terbaik kita bukan orang terdekat, bukan jurnalis yang namanya mentereng dan kerap jadi pembicaraan, tetapi yang paham kompleksitas eksosistem media dan mau give the benefit of the doubts membina kita.

Bagaimana awal mula Anda tertarik meliput isu-isu lingkungan?

Dari dulu sebenarnya saya tertarik isu lingkungan. Kebetulan saya lulusan Fakultas Biologi. Saat jadi jurnalis, saya diajak lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga riset untuk meliput sejumlah isu lingkungan. Misalnya perikanan di Wakatobi, REDD+, gambut, dan lainnya. Dari situ ketertarikan terus tumbuh walaupun kesempatan saya meliput lingkungan tidak sebanyak jurnalis yang memang di media lingkungan.

Bisa diceritakan liputan lingkungan apa yang paling berkesan bagi Anda?

Mungkin liputan ke Bitung dan Wakatobi. Saya menghabiskan beberapa hari di laut. Waktu itu saya tidak doyan ikan. Setelah dari sana, jadi doyan. Di Wakatobi, saya snorkeling untuk pertama kalinya dan melihat keanekaragaman laut yang begitu indah untuk pertama kalinya.

Liputan lainnya ke pedalaman Kalimantan dan bertemu orang-orang Dayak. Saya tinggal seminggu bersama mereka untuk tahu soal perubahan iklim, spesifiknya soal REDD+. Di sana, saya jadi tahu bahwa saya ini anak kota. Ada satu hari saya betul-betul kangen kopi ala kafe Jakarta. Menjadi anak kota punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya pasti saya tidak terlalu memahami masalah. Kelebihannya, kalau paham, saya bisa membuat isu lingkungan lebih relate dengan warga kota.

Bagaimana strategi membumikan isu lingkungan ke masyarakat?

Sekarang banyak warga daerah yang bikin channel Youtube dan bicara tentang desanya. Orang diberi penjelasan, bukan tiba-tiba disuguhi berita kompleks. Di beberapa media asing, ada konten sangat dasar tentang beragam isu lingkungan yang bisa disematkan ke tulisan utama sehingga publik paham apa yang dibicarakan. Lainnya mungkin terbuka untuk bereksperimen dengan cara komunikasi kita.

Bagaimana strategi media untuk mengkomunikasikan isu-isu lingkungan kepada milenial?

Milenial dan gen Z sendiri tidak seragam. Ada yang visual, ada yang teks. Ada yang terdidik, ada yang tidak. Saya kira tidak ada satu pendekatan tunggal yang pas untuk semua. Perlu keragaman media dan keragaman pendekatan komunikasi.

Banner Image : Para aktivis yang melakukan protes terhadap keterlibatan produsen plastik di KTT Perubahan Iklim ke-26 di Glasgow, Skotlandia. Foto : Rochimawati / Viva.co.id

Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi perubahan iklim Conference of the Parties ke-26 (COP26) yang berlangsung pada 31 Oktober – 12 November 2021 di Glasgow, Skotlandia membawa sejumlah isu penting yang akan dinegosiasikan dalam forum tertinggi yang membahas mengenai perubahan iklim.

Apa saja isu yang menjadi fokus di perhelatan lanjutan dari Perjanjian Paris pada 2015 untuk menentukan langkah dalam menyusun target dekarbonisasi tersebut?

Simak infografis yang diolah oleh tim grafis Tempo berikut :

Fokus Indonesia di KTT COP26 UNFCC di Glasgow. Infografis : Tempo

Grafis ini diambil dari https://grafis.tempo.co/read/2855/poin-penting-cop26-glasgow