JAKARTA-Masalah sampah plastik di laut masih sulit teratasi. Seiring berjalannya waktu, kondisi ekosistem laut justru semakin memburuk. Terumbu karang, padang lamun, dan mangrove rusak akibat sulitnya mengurai plastik. Biota laut juga terdampak polusi sampah plastik karena ikut mereka konsumsi.

Emily Penn, salah satu pendiri dan direktur misi eXXpedition bercerita pernah menguji 35 bahan kimia yang tak boleh masuk ke dalam tubuh, hasilnya 29 bahan beracun masuk ke dalam darahnya. Data dari International Coastal Cleanup (ICC) menyebutkan sebanyak 97.457.984 jenis sampah dengan berat total 10.584.041 kilogram ditemukan di laut pada 2019. Sembilan dari 10 jenis sampah terbanyak yang mereka temukan berasal dari bahan plastik, seperti sedotan dan pengaduk, alat makan plastik, botol minum plastik, gelas plastik, dan kantong plastik. Hal tersebut mengancam setidaknya 800 spesies yang hidup di laut.

Kondisi itu juga disampaikan Kirana Agustina, perempuan Indonesia pertama yang berkesempatan ikut eXXpedition melintasi Samudera Atlantik Utara dari Plymouth UK ke Azores, Portugal, sebuah kepulauan di tengah Samudra Atlantik Utara, selama dua minggu. Kiran mengaku mendapati sampah di samudera tak terhitung, bahkan mikroplastik juga ditemukan di sepanjang perjalanan mengarungi samudra.

Untuk mengetahui bagaimana kondisi laut dan polusi plastik mencemari laut, The Society of Indonesian Enviromental Journalist (SIEJ) melakukan wawancara dengan Kirana Agustina pada Selasa, 8 Januari 2021.

Kirana Agustina, Spesialis Kebijakan Global Plastic Partnership WRI Indonesia. Foto : Pribadi

Anda menjadi perempuan satu-satunya dari Indonesia yang ikut dalam eXXpedition melintasi Samudera Atlantik Utara dari Plymouth UK ke Azores, lalu Portugal selama dua minggu. Bisa Anda jelaskan pengalaman itu?

Tidak seseru yang ada di foto, aslinya lebih seram. Dari ekspedisi itu, saya menyadari perempuan mempunyai daya lenting yang kuat dalam mengatasi badai. Perjalanan dari Plymouth ke Azores adalah perjalan yang menyeramkan. Saat kami berlayar pada Oktober 2019 lalu, kita tahu ada badai Lorenzo yang merupakan badai paling kuat. Kami merasakan sendiri badainya kencang. Dalam dua minggu perjalanan, isinya badai. Kalau kita tidak punya kekuatan atau niat untuk berlayar, sulit rasanya diatasi.

Dalam ekspedisi tersebut terdapat 14 kru, empat di antaranya merupakan sosok yang terbiasa berlayar. Sementara sepuluh perempuan merupakan wanita biasa. Ada polisi, peneliti, jurnalis, hingga pengusaha.

Selama berlayar, kami harus menjaga kapal beroperasi selama 24 jam. Dari hal itu kami membagi waktu piket. Setiap satu orang mendapat jatah 2 kali, sehari menjaga kapal selama total 4 – 8 jam. Jadi, mau tidak mau kita harus mengendarai kapal. Saya yang tidak pernah mengendarai kapal harus mampu menyetirnya. Selain itu, ada juga pembagian untuk memperbaiki layar dan mengatur jadwal masak.

Hari pertama perjalanan saja sudah badai.  Layar kapal kami robek. Cuaca agak jelek saat itu. Ini perjalananku yang pertama, aku percaya meski ada badai pasti selamat.

Layarnya robek karena badai?

Iya, saat itu yang robek justru layar utama. Saat yang bersamaan sekitar pukul 12 malam angin kencang. Mau tidak mau kita harus mengganti layar yang beratnya hingga 100 kilogram. Karena basah, kami mencoba keringkan menggunakan blower – pompa udara bertenaga listrik. Setelah dirasa kering, kami menjahit layar tersebut. Saat itu, beruntung sekali ada yang bisa menjahit.

Kapal yang digunakan berlayar itu, seperti apa?

Kapalnya ada mesin, namun sebisa mungkin kita harus berlayar. Kita juga menggunakan solar panel untuk tenaga listriknya.

Bagaimana awal mula Anda diajak?

Awal mulanya, saya kagum dengan Emily Penn – perempuan yang melakukan ekspedisi laut sendiri. Saya tahu dia sudah sejak lama, sekitar 2013. Pada 2018, saat saya mendapatkan fellowship di PBB New York, di sana saya bertemu dengan Emily Penn dalam kegiatan di World Ocean Day. Pada tahun yang sama, saya mendapatkan beasiswa ke Inggris. Saya bertemu kembali dengan Emily dalam acara Ocean Drink, networking event yang diselenggarakan Emily di London. Di sana banyak berkumpul pada jurnalis, model, dan peneliti. Saya ada di sana. Saya ditawari Emily untuk berbicara di hadapan peserta terkait Indonesia dan kecintaan saya terhadap laut. Saya lakukan semua itu. Setelah itu, saya ditawari beasiswa untuk ikut dalam eXXpedition. Saya bersyukur karena saya perempuan satu-satunya asal Indonesia.

Selama berlayar, bagaimana kondisi siang dan malam hari di Samudera Atlantik?

Saya ingat perjalanan kami dilakukan pada musim dingin. Untuk kru profesional yang menjalankan kapal, mereka harus menggunakan seragam anti-badai dan anti-hujan. Bajunya berlapis-lapis. Saya hitung lapisannya ada empat.

Saat siang hari, saya merasakan setiap badai selesai, selalu muncul pelangi. Biasanya saat hujan di Indonesia atau di mana pun, pelangi hanya muncul satu kali saja. Namun di laut samudera, pelangi bisa bermunculan terus-menerus. Saya hitung lebih dari sepuluh pelangi yang saya lihat.   

Sementara kalau malam hari, saya melihat hewat laut memancarkan cahaya di malam hari. Itu indah sekali. Saya paling suka mendapati kapal malam hari, selain dapat melihat ikan berwarna, saya juga bisa melihat perubahan kemunculan matahari.

Ada ketakutan enggak melintasi samudera?

Rute yang kita lalui sepanjang Samudera Atlantik melewati teluk Biscay. Teluk tersebut menjadi tempat sejumlah cuaca buruk di Samudra Atlantik terjadi dan dikenal banyak terjadi peristiwa kapal tenggelam. Salah satunya kapal super Britania Raya, Royal Mail Ship (RMS) Titanic.

Di teluk tersebut, terdapat ruang di mana ada kedalaman lompatan langsung dari kedalaman 200 hingga 4.000 meter. Itu kemudian mengakibatkan arus air laut kencang. Akibatnya navigasi kapal sering salah. Saya jadi deg-degan selama melewatinya.

Bisa diceritakan, apa tujuan dari ekspedisi tersebut?

Kita mencari solusi kondisi laut berdasarkan ilmiah. Kita ingin tahu sampah plastik di laut berdasarkan pendekatan ilmiah. Selain itu, ini juga merupakan penyadartahuan bagi kita semua, termasuk perempuan. Sampah plastik mempunyai dampak langsung terhadap perempuan. Ketika mikroplastik masuk ke dalam tubuh perempuan, maka dapat mengakibatkan penyakit seperti kanker. Selain itu, di dunia kelautan masih jarang penelitian terkait isu perempuan. Sementara plastik banyak relevansi ke perempuan, seperti kosmetik dan rumah tangga. Mengurangi plastik salah satu solusinya bisa dimulai dari dapur. Dari situ, perempuan mempunyai andil.

Dari ekspedisi Anda bersama 14 kru lain, benar enggak sampah plastik itu jumlahnya banyak di laut?

Iya benar, tujuan utama kita melakukan sampling di laut. Kita ambil beberapa plastik dengan alat yang kami siapkan. Saya cukup kaget saat mendapatiplastik sudah menjadi satu ekosistem di lautan. Bisa dibayangkan apabila mikroplastik dimakan algae, kemudian algae dimakan cumi-cumi juga memakan plastik. Kita tahu, cumi dimakan tuna, lalu tuna dimakan manusia. Kemungkinan besar kita juga sudah memakan plastik.

Apa lagi yang Anda temukan?

Selain itu, saya melihat pelet plastik sebagai bahan material untuk membuat berbagai macam barang. Saya melihat, ternyata ada kapal-kapal yang membawa barang mentah siap olah pabrik itu tercecer di laut. Ini semakin memperburuk keadaan. Polusi plastik jadi semakin banyak.

Apa tindak lanjut dari ekspedisi tersebut?

Kita membentuk self-awareness dan komunitas untuk melakukan perubahan. Bagaimana memulai dengan isu plastik. Kemarin yang sudah kita lakukan, membawa hasil sampel plastik dan mikroplastik di laut ke Universitas Plymouth di Inggris dan sampel di darat datanya diolah di Universitas Georgia di Amerika.

Saya membantu pemerintah Indonesia, sekaligus menyadarkan masyarakat untuk mengurangi sampah plastik di laut. Saat ini, melalui National Plastic Action Partnership, kami melakukan kerjasama dengan berbagai pihak mulai dari pemerintah, industri, dan sektor swasta, komunitas, hingga organisasi agama seperti NU dan Muhammadiyah. Saya tahu religious regulator berpengaruh untuk mengubah perilaku. Jadi, harus semua pihak terlibat.

Apakah Anda menyampaikan hasil ekspedisi Anda kepada pemerintah Indonesia?

Secara khusus belum ada sebab jalur ekspedisinya tidak ke Indonesia. Biasanya negara yang dilewati ekspedisi akan bertemu pemerintah lokal. Kami sampaikan temuan kita. Biasanya juga kepada akademisi di kampus-kampus.

Ada upaya menyampaikannya?

Sebenarnya kalau tim eXXpedition mau, malah pada 2019 sebenarnya ada agenda berlayar ke Indonesia. Namun di Indonesia kapal bendera asing sulit masuk. Sebetulnya, sudah ada rencana untuk berlayar di sekitar Indonesia tengah hingga timur. Jika situasi pandemik membaik.

Kenapa pilihannya Indonesia timur?

Emily, founder eXXpedition sempat Raja Empat dan mendapati Sorong, pintu masuk Raja Ampat memiliki banyak sampah. Selain itu, Pulau Papua salah satu lokasi yang memiliki keanekaragaman hayati laut terkaya dan juga posisinya dilewati jalur arus lintas Indonesia. Arusnya kencang dan mampu membawa sampah bawa plastik dari sembilan sungai terkotor di dunia.

Secara umum, menurut Anda bagaimana kondisi laut di Indonesia saat ini?

Indonesia bangsa bahari, negara kepulauan terbesar, panjang pantai terpenjang kedua setelah Kanada. Namun, memiliki banyak tantangan diantaranya perubahan iklim, polusi plastik di laut. Ini jadi risiko yang berdampak pada negara Indonesia baik dari sisi ekonomi dan biota laut untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Dari kacamata pribadi, membuat saya sadar potensi besar bangsa ada di laut. Indonesia adalah jantungnya terumbu karang dunia, banyak memiliki kharismatik spesies salah satunya dari 7 jenis penyu di dunia, 6 jenis ada di Indonesia.

Ada pengaruh terhadap ekonomi, itu maksudnya seperti apa?

Ambil contoh polusi plastik, pemerintah menjadikan plastik sebagai atensi. Mereka ingin salah satu devisa negara bisa diperoleh dari bahari. Namun, bagaimana bisa datangkan wisata bahari kalo kondisi laut kita tercemar?

Kedua dari sisi perikanan, Indonesia kan eskportir tuna terbesar di dunia. Tentu bisa mempengaruhi kualitas kesehatan ikan tuna. Selain itu, plastik ketika tercemar di laut akan merusak terumbu karang, ikan di sana akan mati. Lalu, bagaimana nelayan dan kita semua dapat ikannya?

Kalau bicara peran anak muda, apa yang bisa dilakukan?

Kalau perubahan perilaku, semua ekosistem harus berperan, pemerintah, industri, komunitas, dari rumah untuk mengurangi dan memilah sampah. Sekala besar untuk industri, mereka harus bertanggung jawab agar tidak menyampah. Perubahan perilaku dimulai dari diri sendiri. Saya anak muda, saya anak kelautan, suka jalan-jalan keliling Indonesia. Indonesia cantik dan memiliki potensi besar. Saya ingin berpartisipasi untuk mencari solusi, bukan polusi.

Apa dampak laut untuk anak muda?

Eksistensinya punah ketika laut tercemar, padahal laut meregulasi perubahan iklim. Ketika terjadi perubahan, tiga bulan sebelum terjadi laut sudah mengetahui itu. Terumbu karang, lamun, mangrove ekosistem penting. Di masa yang akan datang, anak muda mungkin tidak bisa melihat laut yang bersih lagi.

Banner Image : Kru eXXpedition 2019 / Dokumentasi : eXXpedition

Simak juga cerita Prigi Arisandi tentang sampah plastik di laut di tautan berikut :

Acara berlangsung secara virtual pada:   

 🗓️: Selasa, 8 Juni 2021

📍: Zoom Meeting

⏰: 13.00 – 15.00 WIB
Pada kesempatan Envirotalk SIEJ “Membedah laut Indonesia” ini, kami menghadirkan dua narasumber:

1. Dr Suhana, Pakar Ekonomi kelautan IPB (Ekonomi kelautan dan kebijakan kelautan Indonesia)

2. Bustar Maitar, CEO Yayasan Econusa (Eksploitasi dan konservasi laut Indonesia) 

Pada kesempatan yang sama, sebanyak 15 jurnalis penerima Journalist Fellowsea akan mengikuti wisuda (graduation) setelah berhasil menuntaskan peliputannya dan mempublikasikan karya jurnalistik “Menjaga laut dengan jurnalisme data”. Graduation ini sekaligus menandakan program kelas belajar Journalist Fellowsea “Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data” telah selesai.

Sementara pengumumkan tiga karya terbaik dari peserta Journalist fellowsea untuk mendapatkan hadiah senilai Rp 22,5 juta dipublikasikan melalui media resmi SIEJ. Seluruh acara ini disiarkan langsung melalui Youtube EcoNusa TV.

#HariLautSedunia #LautDunia #LautIndonesia #Kelautan #JurnalismeIndonesia #Jurnalisme #JurnalismeLingkungan #DiskusiLaut #DiskusiJurnalisme #WorldOceansDay

JAKARTA–Tak banyak film dokumenter yang ditayangkan bioskop-bioskop di Indonesia. Salah satu yang berhasil menembus batas tersebut adalah “Pulau Plastik”. Film hasil kerja sama Visinema Pictures, Kopernik, Watchdog, dan Akarumput tersebut bercerita tentang betapa sampah plastik menghantui hidup kita, disadari atau tidak.

Ada tiga aktor utama dalam film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono dan Rahung Nasution itu. Salah satunya, Prigi Arisandi. Dia adalah pendiri sekaligus direktur eksekutif Ecological Observation & Wetland Conservation (Ecoton), sebuah yayasan yang bekerja untuk menjaga kelestarian sungai-sungai di Provinsi Jawa Timur dan kawasan sekitarnya.

The Society of Indonesia Environment Journalists (SIEJ) berbincang dengan penerima penghargaan Goldmen Environmental Prize 2011 tersebut pada Rabu (26/5/2021) via Zoom. Prigi dengan gamblang bercerita, mulai dari soal penelitian 100 sampel feses, kegiatan yang dilakukan Ecoton sejak berdiri 25 tahun lalu, serta pandangannya mengenai kepedulian warga Indonesia terhadap isu lingkungan hidup.

Berikut petikannya.

Prigi Arisandi Photo by Raditya

Tentang film “Pulau Plastik” yang tengah hits saat ini, bisa diceritakan awal keterlibatan Anda di dalam film tersebut?

Jadi, mungkin saya ini pemain cadangan. Mungkin gak ada orang, jadi saya diminta untuk masuk.

Saya senang sekali diajak terlibat. Saya dikontak sama Robi. Dia bilang mau ajak Ecoton. Ya silakan, kami senang sekali. Terakhir kali saya tanya Mas Dandhy, “kenapa dulu ajak Ecoton? Ajak saya?” Dia bilang, dia melihat dari berbagai survei dan pemberitaan. Dia melihat Ecoton ini menarik, kemudian dilibatkan, diundang.

Ya jadi mungkin karena unik menarik kali ya.

Tapi Anda kan pemenang Goldman Environmental Prize, yang disebut-sebut Nobel versi pejuang lingkungan hidup, masa tidak diajak?

Hahaha. Mungkin itu. Ya, (saya) dapat “Nobel lingkungan” itu juga mungkin karena tidak ada yang daftar. Jadi saya yang terpilih. Hahaha.

Salah satu adegan yang, menurut saya, paling menarik di film tersebut adalah penelitian 100 sampel feses. Bagaimana itu ceritanya?

Iya, betul itu. Jadi kita ini kan perang narasi sebenarnya. Isu lingkungan ini kan masih dianggap tidak penting oleh banyak orang ya. Tidak menjadi prioritas. Oleh karena itu kami selalu mencari hal yang dipikirkan dan dekat sama orang. Feses ini yang menurut saya paling dekat. Kalau kita cerita tentang bahaya kanker itu kan agak sulit kalau diterjemahkan sama pikiran orang maka kita ambil feses ini.

Tahun 2017 itu baru ada penelitian di Vienna, di Medical University of Vienna. Mereka meneliti 8 orang dari negara yang berbeda dan mengambil 10 gram (sampel feses, red.). Dari sampel itu ditemukan 20 partikel mikroplastik (berukuran 50 to 500 µm) per 10 gram per orang.

Kami mencoba untuk membuat lebih dari itu.

Andreas (peniliti Ecoton, Andreas Agus Kristanto Nugroho) sebenarnya pemegang kunci (penelitian feses itu). Dia adalah labnya. Saya ini sebenarnya cuman mikrofon, amplifiernya.

Andreas ini salah satu yang menangani microplastik. Dia harus mencari bahan kimianya, mempelajari metodenya. Kami belajar dan, dengan keterbatasan kami, ternyata bisa. Kami mencoba sana sini, menggunakan mikroskop yang dimodifikasi macam-macam. Itu bisa, akhirnya.

Sebenarnya kami tidak berencana mengambil sampel sebanyak itu. Cuma bli Robi menantang, “Bagaimana kalau kita membuat rekor, 100 (sampel) gitu?” Ya kami siap. Akhirnya 100 orang itulah.

Bagaimana mencari donor fesesnya?

Donornya dari sekitar 15 kota, dari Denpasar sampai Jakarta. Awalnya risih karena kan pamali (tidak sopan, red.) kalau minta kotoran seperti itu.

Kami awali dengan orang yang terdekat dulu: saya, keluarga, anak-anak, dan bayi. Kami ambil multisample ya, berbagai jenis sampel dari perbedaan usia, desa, kota. Kami punya banyak jaringan dan itu memudahkan kami.

Jadilah ada 100 sampel itu, tepatnya 103 sampel, dan semuanya mengandung mikroplastik. Baik (feses) anak kecil, orang desa, orang kota, tua, muda, semua mengandung mikroplastik.

Kami belum tahu respons kampus terkait penelitian ini. Tapi minimal penelitian ini memberi kami keunggulan karena orang agak malas meneliti feses, membuat jijik.

Sama sekali belum ada tanggapan dari para peneliti di kampus, termasuk almamater Anda Universitas Airlangga?

Hasil penelitian ini kami verifikasi. Jadi kemarin kami membawanya ke Profesor Win Darmanto (dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga). Pak Win mengatakan bahwa penelitiannya sudah sesuai standar. Kemudian kami juga ke Reza Cordova, peneliti LIPI yang memang dia fokus ke mikroplastik di perairan pesisir.

Kami memegang rekor dengan 100 sampel. Pada Februari 2021 ada ilmuwan China yang meneliti 20 sampel feses. Kami lebih banyak.

Apakah Anda juga memasukkan pesan pribadi atau Ecoton ke dalam film Pulau Plastik?

Sebenarnya ada dua pesan yang ingin kami masukkan ke film itu. Pertama, mereka tertarik dengan kegiatan popok (kampanye setop buang popok ke sungai, red.) yang kami lakukan.

Kami mengawali revolusi popok itu pada Juli 2017 dan sengaja dalam setahun itu kami publish banyak-banyak ke media. Bahkan “Kick Andy” juga sempat meliput kegiatan kami itu. Sebenarnya pesan kampanye popok ini untuk mengkritik gaya hidup kita, konsumerisme kita. Pemerintah gagap menangani sampah popok, industri gagap, dan konsumen juga tidak ambil peduli.

Kedua tentang sampah impor. Ini yang kemudian diambil menjadi angle film itu. Ini juga penting bagi kita semua. Kebetulan rumah saya itu di depan pabrik kertas yang mengimpor sampah kertas ini. Sejak kecil saya tahu betul bagaimana sampah impor itu masuk ke Indonesia dan sampah kertas itu bercampur dengan plastik.

Inikan penjajahan bentuk baru. Negara maju mengirim sampah ke negara berkembang itu sejak 1960-an. Orang-orang di negara maju itu membuang sampahnya ke negara berkembang, termasuk sampah plastik tadi. Itu yang kita sampaikan. Negara maju itu, menurut saya, memplokoto (menikam dari belakang) kita dengan mengirimkan sampah plastiknya ke sini.

Kita selalu terlena dengan istilah daur ulang. Padahal kalau negara maju itu mau mendaur ulang sendiri, kenapa mereka tidak simpan saja sampah mereka di negara sendiri? Kenapa dikirim ke negara lain? Itu bisa diartikan bahwa daur ulang sebenarnya bermasalah, berbahaya untuk lingkungan.

Nah, sebenarnya daur ulang plastik itu bisa tidak dilakukan?

Bisa. Tapi kan faktanya sejak tahun 1950-an sampai sekarang hanya 9% sampah plastik yang kita buang itu didaur ulang. Sisanya dibakar, ditimbun di TPA (Tempat Pembuangan Akhir), beredar di laut, di tanah kita.

Kalau plastik ramah lingkungan itu benar ada apa tidak?

Nah di film “Pulau Plastik” itu kelihatan jawabannya. Di film itu kan digambarkan kalau plastik ramah lingkungan itu bisa lebih berbahaya karena proses hancurnya lebih cepat dan menjadi mikroplastik.

Sejak kecil dekat dengan pabrik kertas. Apakah itu yang menginspirasi Anda masuk jurusan biologi dan kemudian mendirikan Ecoton?

Betul. Kalau di Jawa Timur, kertas memang menjadi momok karena yang merusak sungai adalah pabrik kertas. Pabrik kertas itukan haus air karena mereka harus memasak kertas, memasak pulp menjadi kertas, butuh air yang banyak, butuh energi bahan kimia yang kemudian dibuang ke sungai. Ini yang kemudian mencemari dan merusak sungai kita.

Itulah yang memotivasi saya untuk terjun menjaga sungai. Karena aktivitas industri tahun 1980an itu mengganggu dan menurunkan kualitas air Kali Brantas, merusak Kali Surabaya.

Itu juga yang kemudian mendorong saya untuk meneliti, mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran industri ini. Apa limbahnya, apa karakternya.

Akhirnya saya dan teman-teman mendirikan Ecoton pada 1996, saat masih kuliah. Membuat kelompok studi pemerhati lingkungan. Saat lulus dari kampus pada tahun 2000, kami jadikan badan hukumnya.

Selama ini aktivitas yang dilakukan Ecoton hanya di Kali Surabaya dan Kali Brantas, atau…

Sebenarnya kegiatan kami (berlingkup, red.) nasional. Pada 2013 kami bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Best practices yang kami buat di Surabaya didiseminasikan ke berbagai sungai di Sumatra, Gorontalo, Makassar, dan Maros.

Apa yang membuat Kementerian Lingkungan Hidup tertarik?

Perubahan di Kali Brantas. Sebenarnya kita punya problem pada segi partisipasi. Orang tidak terlibat, tidak merasa sungai bagian dari mereka sehingga tidak peduli. Jadi kita harus buat narasi baru tentang sungai. Orang tidak sayangi sungai karena tidak memahami apa yang terjadi di sungai itu. Maka Ecoton berupaya memopulerkan hasil riset yang seringkali sulit diterjemahkan. Kami munculkan banyak berita, mem-publish banyak informasi.

Saya percaya ada lingkaran besar partisipasi yang dimulai dari lingkaran kecil informasi. Jadi, ketersediaan akses informasi itu akan menciptakan semacam ruang untuk diskusi. Setelah diskusi akan ada konsultasi, baru kemudian partisipasi besarnya.

Kalau kita mengharapkan orang terlibat, ia harus, kalau orang Jawa bilang “melu handarbeni” (merasa memiliki, red.). Itu harus dimulai dengan adanya akses informasi. Nah, kami di Ecoton ya memproduksi informasi itu dalam kerangka “tak kenal maka tak sayang.”

Jadi, diseminasi informasi adalah strategi utama Ecoton?

Ada dua hal. Kalau kita sudah bicara riset, berarti menghasilkan informasi. Informasi ini menjadi semacam software yang kita terjemahkan dalam dua bentuk; satu untuk litigasi, satu untuk non-litigasi.

Kalau untuk non-litigasi, kami ingin membuat orang menjadi lebih kritis. jadi kami datang ke komunitas, memperkuat komunitas. Kami juga menjaga hubungan baik dengan media. Kami merasa ada simiosis mutualisme dengan media. Kami butuh bantuan mereka. Itu yang kami lakukan sejak awal tahun 2000.

Kemudian untuk litigasi kami gunakan data hasil riset itu untuk lobi. Dalam riset, kami mengejar inovasi dan scientific background. Kami uji sampel ke Jepang, Praha, Amsterdam. Kami melakukan itu untuk membangun trust orang kepada Ecoton.

Kemudian, kami juga menggugat. Kami hitung ada 7 gugatan hukum yang kami lakukan sejak 2007, menggugat pemerintah dan industri. Untuk menggugat itu perlu data yang valid.

Kami juga melobi teman-teman di DPR, gubernur. Kami meminjam mulutnya gubernur, mulutnya bupati untuk mengatakan apa yang kami inginkan. Misalnya, Khofifah (Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur). Program pertama Khofifah ketika menjabat gubernur adalah membersihkan Kali Brantas dari popok.

Jadi, inilah cara kami. Serangan langit, serangan bumi, seperti itu.

Bekerja sejak 1996, bagaimana Ecoton melihat perbaikan di Kali Brantas dan Kali Surabaya? Apakah sudah puas?

Di tengah prioritas pemerintah yang tidak ke isu lingkungan, capaian di Brantas itu ya lumayan. Artinya, ini kan gradual. Kalau kita mau cepat, itu malah akan menyakiti banyak pihak.

Minimal kini masyarakat tidak lagi mau menerima mie instan dan minyak goreng sebagai ganti pencemaran di daerah mereka. Masyarakat kini berani meminta IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair, red.) pada perusahaan yang ingin mendirikan pabrik di situ.

Kami pernah melakukan survei mengenai industri di Kali Brantas. Mereka kini takut “dikorankan” atau “dipolisikan”. Kemudian mereka lambat laun mulai memperbaiki pengolahan limbah dengan memakai teknologi pengolahan limbah yang memenuhi standar.

Nah sekarang yang menjadi problem adalah standarnya itu. Yang punya standar kan pemerintah, jadi pemerintahlah yang harus meningkatkan standarnya.

Sungai memang bisa self-purification, memulihkan diri sendiri. Tetapi bebannya sekarang makin bertambah. Kesehatannya sudah menurun, sehingga mudah diserang penyakit.

Pernah ada perusahaan yang mengancam Ecoton?

Tidak. Kami menggunakan peran media dengan memberikan data kepada mereka untuk diterbitkan. Pabrik tak bisa menekan kita karena kalau data sudah terbit semua orang terbuka untuk mengawasi.

Yang menarik itu, sekarang ada beberapa industri yang mengirim parsel kepada kami, tapi kami kembalikan. Karena kalau kami terima, hancur reputasi kami. Jadi kami terangkan saja bahwa ini soal reputasi.

Ecoton menjaga lingkungan untuk masa depan dan masa depan itu adalah anak muda. Bagaimana cara mengajak anak muda lebih peduli kepada masalah lingkungan?

jadi tahun 1997 Ecoton itu ikut membidani dan berkolaborasi dengan teman-teman LSM pendidikan lingkungan untuk menelurkan sebuah jaringan pendidikan lingkungan hidup. Jaringan ini yang kemudian menghasilkan Sekolah Adiwiyata. Selalu ada ruang ditempat kami, ada ruang besar, untuk anak-anak. Karena kami menyadari children can make a difference.

Kami ada program Detektif Kali Surabaya, ada program Wisata Limbah, yang mengajak anak-anak peduli lingkungan. Kami menempatkan anak-anak sebagai bagian penting untuk perubahan lingkungan.

Kira-kira feasible-kah membersihkan sungai-sungai di Indonesia, dimulai dari Kali Surabaya dululah?

Feasible, sangat feasible. Tapi yang menjadi PR inikan kontribusi masyarakat yang masih rendah. Kalau saya bandingkan gitu ya, 60 persen orang Jerman itu punya KTA (kartu tanda anggota) LSM lingkungan. Atau di Jepang itu satu orang bisa punya tiga KTA; dia mungkin anggota Birdlife, WWF.

Untuk punya KTA, mereka mau mengeluarkan modal, berkontribusi. Soal kontribusi (untuk lingkungan) itu di Indonesia masih sangat minim. Kalau untuk seperti Badan Amil Zakat, Dompet Dhuafa itu banyak. Isu lingkungan masih kalah dari teman-teman yang bergerak di organisasi agama.

Maka kemudian kami harus menguatkan narasi. Narasi kami harus bisa merangkul lebih banyak orang agar mau mengeluarkan duit untuk menyelamatkan sungai.

Oleh karena itu, melakukan gerakan yang populer, seperti membuat film Pulau Plastik, menjadi penting. Begitu?

Betul. Penting untuk menarik perhatian orang. Selama ini sekitar 70-80% anggaran Ecoton dari orang asing. Dari badan pembiayaan asing seperti pemerintah Belanda, LSM Amerika Serikat. Jadi masih tergantung funding asing.

Kami kepingin seperti teman-teman gerakan Islam yang dananya disokong masyarakat Indonesia. Inikan karena kegagalan kita membangun narasi sehingga orang-orang tidak mencintai sungai.

Jadi orang asing lebih peduli pada kerja Ecoton ketimbang warga Indonesia atau masyarakat Jawa Timur sendiri?

Betul. Tapi hampir semua LSM yang bergerak pada isu lingkungan mengalami hal serupa.

Kami pinginnya kuat karena kami disangga oleh uang masyarakat sendiri, uang orang Surabaya, uang orang Jawa Timur. Kami sedang mencoba itu (menggalang dana masyarakat, red.) melalui kerja sama dengan Kitabisa.com mulai bulan ini (Mei 2021).

Ada program spesifik apa yang akan dibiayai melalui penggalangan dana itu?

Sungai. Jadi Kami lagi membantu orang orang yang berjuang untuk sungai. Ada ibu-ibu yang  menyelamatkan sungai dari popok, ada bapak-bapak di hulu yang konservasi mata air, kemudian ada nelayan di sungai yang menanam pohon, lalu ada anak-anak yang sedang berjuang melawan sampah impor.

Kami sangat ingin kami itu, istilahnya, makan duit teman kami. Bukan makan duit orang asing. Karena keberhasilan sebuah kampanye itu kan kalau warga sendiri rela mengeluarkan uang mereka untuk menyukseskannya.

Kita ini sebenarnya agak antik gitu. Kita menyelamatkan lingkungan kita, sungai kita, tapi dananya dari uang asing.

Terakhir, pesan apa yang ingin disampaikan oleh ecoton kepada pemerintah dan masyarakat?

Ini final call kita. Kita ini selalu  bicara, terlalu banyak pidato, tapi tidak terimplementasi dalam tindakan. Kita bicara tentang cinta kasih, kasih sayang, tapi itu omong kosong kalau kita tetap membiarkan sungai kita kotor, tercemari oleh perilaku kita saat ini. Itukan berarti kita gak punya cinta kasih untuk anak-anak kita. Berarti kita mengotori sungai yang nanti akan menjadi hak anak cucu kita.

Jadi, perilaku buruk kita –buruk kebijakan, buruk industri kita, buruk perilaku kita– itu nanti akan meninggalkan penderitaan besar untuk anak cucu kita. Maka kita harus lebih bijak lagi.

Tapi memang masalah lingkungan gampang diomong tapi sulit. Sebenarnya gampang kan mengurangi pemakaian plastik. Sekarang ini kita punya kampanye setop makan plastik, kurangi pemakaian sedotan, tas kresek, botol minum sekali pakai, sedotan sama sachet. Lah itu kan gampang sebenarnya, tapi ya, angel tenan (sulit sekali). Gampang diomong, tapi susah implementasinya.

Film dokumenter “Kinipan” garapan Watchdoc yang diputar perdana di Desa Kinipan 27 Maret 2021 bisa dibilang memecahkan rekor penayangan film-film dokumenter sebelumnya yang digawangi Dandhy Dwi Laksono.

Meski sebagai sebuah film dokumenter durasi hingga 2,5 jam terbayang sangat melelahkan, “Kinipan”  justru menyedot penonton ala “bioskop kampung” di 600 lokasi di wilayah Indonesia hanya dalam 10 hari. Melebihi pendahulunya si “Pembunuh Seksi” yang menyinggahi  400 lokasi  dalam 8 hari.

Peristiwa dan narasi besar yang terjadi di Indonesia. Pandemi, Omnibus Law, food estate, dan proyek reforestrasi dijahit menjadi satu kolase dalam Film “Kinipan”. Ini disebut Dandhy lebih ambisius dari Pramoedya Ananta Toer yang menceritakan kolonialisme dalam tetralogi. “Kinipan” menceritakan oligarki dalam tujuh babak. Bab pertama diawali dengan cerita Pohon, harimau, babi, kemudian Kinipan, Pandemi, Omnibus Law, Food Estate, Perusahaan restorasi dan Epiolog yang mengakhiri cerita.

Dandy Dwi laksono, sutradara “Kinipan” menceritakan perjalanan film yang digarap sejak 2018 ini kepada Joni Aswira, Sekjen The Society of Indonesian Environmental Journalists SIEJ dalam siaran langsung (live Instagram) di akun resmi Instagram SIEJ, baru-baru ini.

Bagaimana Ide awal pembuatan Film Kinipan ?

Ide seperti film-film garapan Watchdoc, banyak film yang tumbuh tidak didesain dari awal satu paket narasi. Film “Kinipan” atau “Sexy Killers” tidak didesain masuk wilayah oligarki politik karena bagian dari rangkaian Ekspedisi Indonesia Biru.

Belum berpikir kolerasi oligarki politik dan penguasaan energi yang disebut Susi Pujiastuti sebagai kabinet tambang. Belum terpikirkan. Kami hanya melihat batu bara mengubah lanskap Kalimantan secara lingkungan, sosial, budaya bersama dengan sawit. Jadi sama dengan “Kinipan”, ini juga film yang konsepnya tumbuh dan berkembang.

Bagaimana kemudian muncul Ide untuk menjahit cerita di tiap bab ?

Ini semacam eksperimen selama 12 tahun Watchdoc berkarya memproduksi berbagai macam film diawai dengan  durasi 30 menit. Dan ternyata masalah yang disajikan makin kompleks. Eksperimen kami paling berani di Film “Mahuze” yang berdurasi 85 menit yang menceritakan masyarakat Papua di pedalaman dengan kehancuran ekonomi dan ekosistem. Ternyata Respons tinggi. Bagitu juga dengan  Film “Sexy killers” yang durasi 88 menit.  Penonton masih bisa terima.

Kami jadi ditantang oleh karya sebelumnya yang menggabungkan antara batubara, oligarki dan politik 2014 dalam 1,5 jam. Merilis FIlm “Kinipan” dengan variable narasi yang kompleks. Menghubungkan empat variabel besar merangkum menjadi satu film dengan durasi panjang. Yang awalnya mencapai tiga jam tapi kemudian dipendekkan menjadi 2,5 jam.

Kalau dibikin serial tidak dapat sambungannya karena kita ingin itu dalam satu film. Pembabakan ini dibuat sebagai cara efektif untuk membuat orang tidak kewalahan menerima konten. Jadi dipisah dalam beberapa bab tapi transisi antar bagian tetap mengalir  seperti  di film agar penonton tidak terganggu. Ini lebih ambisius dari Pramoedya Ananta Toer yang menceritakan kolonialise dalam empat bagian. Kami menceritakan oligarki dalam satu film jadi tujuh bab.

Kapan memulai menggarap film ini?

Tahun 2018 mulai syuting dengan konsep yang lain. Ingin merekam rimbawan bernama Basuki Santoso. Kami lihat punya Ideologi, punya strategi advokasi yang jauh dari gemerlap kampanye lingkungan. Yang dilakukan di pedalaman sungguh luar biasa dan saya membandingkan dengan proyek glamor tentang  konservasi dan restorasi lingkungan yang luar biasa dilakukan LSM di Jakarta, sementara Basuki mengadapi kebakaran secara riil, melakukan penanaman dan penyaksikan kematian orangutan. Jadi sosok Basuki kami rekam. Kami cicil merekamnya.

Feri Irawan juga sudah lama kami dengar reputasinya, pernah mengantarkan rombongan Suku Anak Dalam ke Jakarta pada waktu awal reformasi. Dia juga mendampingi Suku Anak Dalam sejak tahun 1990an seperti Butet Manurung yang dikenal dengan Sakola Rimba. Feri adalah versi Butet yang tidak muncul secara luas seperti halnya Butet dan kiprahnya.

Dua orang ini sudah lama kami amati dan lihat. Dan ketika mulai pandemi, kami lihat zoonosis sebagai pintu masuk untuk menceritakan. Kalau hanya bercerita hutan hilang, penggundulan hutan itu sejak sudah ada sejak Ebiet G Ade bikin lagu atau Gobloh di tahun 1970an atau generasi baru Navicula yang bercerita soal kerusakan lingkungan. 

Bagaimana menghubungkan dalam empat narasi besar tentang pandemi, Omnibus Law, Food Estate, dan proyek reforestrasi ?

Pandemi ini narasi baru, bahwa orang harus tahu. Ada korelasi baru bahwa apa yang kita hadapi sebagai pandemi atau zoonosis dan dari mana asal ini semua. Wuhan hanya satu cerita saja yang kita hadapi dari SARS, Flu Burung, Ebola, bahkan yang klasik seperti malaria, kaki gajah, demam berdarah. Itu semua zoonosis yang sudah kita anggap biasa karena skalanya dianggap masih epidemi.

Tidak semua manusia mengalami pandemi. Mungkin kakek kita sudah meninggal tidak mengalami pandemi karena pandemi terakhir  tahun1908. Tapi kalau epidemi mungkin lebih tahu. Generasi kita mengalami pandemi itu agak langka dalam sejarah manusia karena itu rugi amat kalau kita termasuk homo sapien yang mengalami pandemi tidak bisa mendapat pelajaran selain memakai masker dan cuci tangan. Pemaknaan hanya sampai situ atau bansos yang di korupsi, Satpol PP yang ngoprak-oprak kalau ada yang kumpul.  Jadi eman-eman banget kalau narasi kita, ingatan kita soal pandemi hanya sebatas masker atau jaga jarak. Ingatan kita tentang pandemi harus sangat dalam karena tidak semua orang pernah mengalami.

Bahkan saking pentingnya urusan wabah, bahwa pengetahuan tradisional juga mengajarkan ada konsep pagebluk kalau di Jawa, sehingga Saya merasa ini saatnya Watchdoc memproduksi karya yang bisa membungkus peristiwa sejarah ini yang dikaitkan dengan sesuatu yang sudah kita anggap sesuatu yang klise atau basi yaitu kerusakan hutan. Sudah banyak dokumenter yang diproduksi asing soal deforestasi, zoonosis, pandemi, tapi kita ingin membuat versi Indonesia. Apalagi bicara film dokumenter, kita masih lihat “luar”. Ini jadi dorongan sebenarnya yang lebih dominan ketika membuat film “Kinipan”. Kami memaknainya dan menggunakan footage yang sudah mulai kami rekam sejak 2018.

Empat hal besar itu menjadi relevan dan terkorelasi satu dengan yang lainnya. Apa premis film ini ?

Sebelum food estate yang ingin kami garis bawahi dulu adalah Omnibus Law. Semua negara mengalami pandemi, merespons pandemi dan mengunakan budget untuk mengatasi pandemi. Hanya Indonesia yang saya kira di tengah-tengah pandemi membuat kebijakan Omnibus Law yang justru akan membuat pandemi berikutnya. Mungkin bukan dari Wuhan tapi mungkin dari Jambi, Papua, Kalimantan, atau hutan di Sulawesi yang sudah habis. Omnibus Law itu kebijakan yang justru pandemi ada itu karena adanya Omnibus Law dengan skala yang lebih. 

Bayangkan Pemerintah Indonesia di tengah-tengah pandemi bukannya ber-refleksi pada pembangunan yang ramah lingkungan dan mencegah kerugian (pandemi ini mengakibatkan kerugian ekonomi) yang kita bangun habis, orang yang kita perjuangkan hidup mati dalam hitungan hari, kerugian ekonomi, shot down, rencana manusia yang berubah total karena pandemi, BPJS dan Bappenas saja tidak bisa menghitung. Dan itu malah dianggap bukan masalah, malah bikin Omnibus Law, bukan mengaudit semua konsep pembangunan, perlakuan kita pada lingkungan supaya tidak jadi Wuhan kedua.

China juga melakukan pendekatan infrastruktur bermasalah, proyek bermasalah, eksploitasi besar-besaran, tingkat polusi. Tapi siapa yang bisa mencegah Indonesia jadi Wuhan berikutnya karena kita punya syarat yakni populasi yang tinggi, degradasi lingkungan, banjir, bencana, dampak krisis ekonomi.

Indonesia ini “kandidat” dan ini diperburuk oleh Omnibus Law, setelah itu diperburuk lagi oleh food estate. Jelas Omnibus Law dan food estate sama-sama mengincar hutan. Ketentuan minimal hutan sudah dihapus, bahan jenis kayu langka seperti kayu Ulin dikeluarkan dari daftar kayu yang dilindungi.

Pemerintah bikin proyek restorsi ekosistem, ternyata begitu lokasinya bersebarangan dengan lokasi batu bara, yang dimenangkan batu baranya. Pemerintah bkin proyek restorasi ekosistem, begitu proyek berseberangan dengan kepentingan baru bara, yang dimenangkan baru baranya.

Terima duit dari negara-negara seperti Norway untuk restorasi hutan tapi hutan ekspoitasinya masih jalan terus. Saling dikadali lah. Dari film ini kita melihat ini adalah orchestra besar dengan apa yang di sebut green washing, cuci dosa ramai-ramai dan negara industri dan negara pemilik hutan.

Beberapa cuplikan itu misal konflik adat Kinipan, pada bulan Juni, Efendi Buhing ditangkap, ada  video pertama sebuah rumah dan rumah itu banjir, melihat sendiri dampak ekspansi sawit di Kinipan yang akhirnya terjadi banjir. Tak terhindarkan saja kalau Kinipan banjir, ini juga banjir baru pertama kali sepanjang sejarah. Banyak hal baru terjadi di mayarakat, ini bukan sekadar Sungai Lamandau yang tiba-tiba naik karena curah hujan. Ini hal baru dan memang bukan kaleng-kaleng banjirnya.

Kami sudah pernah ke Kinipan dan kawan-kawan yang  mendampingi punya banyak dokumentasi. Kinipan itu desa kecil. Semua sudut Kinipan sudah didokumentasikan. Menemukan gambar karena banyak dokumentasi yang di ambil sebelum dan setelah banjir.

Apa pertimbangan menggunakan dua karakter atau aktor sebagai pengantar cerita di “Kinipan” ?

Mereka bukan tempelan tapi punya karakter kuat, mereka mewakili apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Basuki bicara hutan bukan seperti komentator di televisi. Dia forester menanam pohon di tempat-tempat yang orang nggak nanam. Benar-benar menanam tumbuhan untuk pakan orangutan. Orang-orang yang memang ada di dunianya. Pertimbangannya supaya ada benang merah dan antar lokasi saling terhubung. Ada Basuki Santoso, Feri Irawan dan Efendi Buhing.

Konsep yang dibangun dalam cerita ini seperti apa?

Dalam teknik storytelling, kita butuh mediator untuk menyambungkan benang merah. Justru orang-orang seperti Efendi Buhing, warga di Jambi bisa jadi aktor untuk konteksnya masing-masing. Untuk menghubungkan lokus, kita butuh karakter lain. 

Film ini menjadi medium interaksi dan obrolan terutama mereka yang punya kedekatan. Ini juga yang menjadi alasan konsep pemutaran film ini. Kami ingin film ada di level komunitas, level warga, level kumpulan. Tidak membayangkan penontonnya seseorang sambil tidur nonton di Youtube. Meski mungkin terjadi dialog dengan dirinya sendiri tapi dalam kumpulan orang akan terjadi dialog lebih, ada pengkayaan yang lebih karena di film ini juga banyak hal yang harus dijelaskan, karena film ini tidak bisa “menjelaskan dirinya sendiri”. Banyak konteks yang harus ditambahkan, banyak hal di tiap-tiap nobar bisa membantu memperkaya film ini.

Medium Youtube bagi kami selalu menjadi outlet terakhir untuk film-film advokasi seperti ini. Terlebih lagi ada peristiwa lain seperti bencana yang akhirnya juga mendorong kami untuk mengajak publik melakukan penggalangan dana ketika nobar. Ini pernah dilakukan di Film “Made in Siberut” dan “The Bajau”. Kira-kira itu idenya.

Tidak hanya “keras” pada pemerintah dan perusahaan tapi juga negara donor dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang kita tahu bergerak pada isu lingkungan. Bagaimana kritik pada mereka dibangun agar publik paham terhadap masalah yang kompleks ini ?

Memang akarnya adalah karena pemerintah punya konsep yang aneh dalam kontek reboisasi atau restorasi ekosistem. Padahal sejak kapan ada contoh di sejarah manusia ini perusahaan berhasil melakukan restorasi. Dari dulu restorasi terbaik adalah restorasi yang mutualistik dengan masyarakat setempat. Hutan bukan tempat yang disterilkan dair orang-orang. Ada zona-zona tertentu yang dimana hutan bisa dimanfaatkan.

Di zona itu masyarakat adat jauh lebih ketat. Tiap masyarakat adat punya hutan keramat, hutan larangan, konsep-konsep itu sudah ada tidak perlu kuliah tinggi untuk punya gagasan soal konservasi. Justru masyarakat Suku Anak Dalam, Kinipan, mereka lebih tahu bagaimana merestorasi hutan karena mereka yang berkepentingan dengan hutan yang awet.

Karena itu ketika perusahaan yang dimilik LSM membuat proyek-proyek restorasi hutan akan sangat berkonfliknya dengan sawit dan tambang. Jadi film ini juga mengkritik praktik LSM lingkungan yang selama ini berpikir seperti pemerintah menjadikan lingkungan sebagai sebuah projek, tidak ada elemen antropologi. Jadi melihat hutan hanya urusan karbon urusan satwa fauna saja. Jadi masing-masing LSM hanya melihat hutan berdasarkan judul proposalnya.

Bagi saya ini problem karena hutan ini multidimensi dan orang-orang seperti Basuki dan Feri sebagai aktivis lingkungan saya angap mereka bisa  melihat hutan lebih holistik melampaui proposal. Ini yang membuat saya merasa dua orang ini otokritik terbaik untuk LSM. Biarkan LSM dikritik LSM. Dan film ini mudah-mudahan sedikit memberikan ruang untuk itu.

Jadi, negara melihat hutan sebagai komoditi. Dulu secara klasik diambil kayunya. Lalu diambil mineralnya karena ada duit di situ. Bagitu sekarang ada duit juga untuk karbon ya hutan seolah-olah dipertahankan tapi sebenarnya dijual juga untuk karbon. Jadi pendekatan selalu ekonomi dan LSM-LSM ini terjebak dengan pendekatan ekonomi. Karena itu hutannya dijadikan wilayah restorasi ekosistem dan perlu perusahaan yang harus mengelola  restorasi itu bukan masyarakat adat, bukan orang kampung, bukan peladang biasa, jadi harus perusahaan dan ini ngawur. Kami tunjukan dimana ngawurnya.

Dan seperti disampaikan Basuki dalam film, negara-negara donor, negara-negara industri besar itu juga tahu bahwa uang-uang mereka tidak tepat sasaran. Ini sama, negara maju tahu bahwa Indonesia tidak niat-niat amat mengelola hutan. Ini bagian dari cerita besar green washing, cuci dosa lingkungan ramai-ramai dari negara utara dan selatan pemilik hutan. Ini kolaborasi unholly coalition antar negara industri dan negara pemilik hutan untuk cuci dosa bareng-bareng dan di situ LSM dengan riang gembira menjadi bagian dari cuci dosa itu.

Kami bekerjasama dengan teman-teman di Jerman seperti Global Film. Film ini juga didanai pajak orang Jerman. Ini patungan, gotong royong untuk memberi tahu para pembayar pajak masing-masing,  saling dikadalin pemerintah nih. Jadi  kalau sesama pemilik modal bisa kolaborasi, kenapa sesama pembuat film tidak bisa kolaborasi. Itu idenya.

Bagaimana merespons serangan buzzer terhadap Film “Kinipan” ?

Serangan buzzer sudah muncul ketika pertama merilis foto-foto tongkang pengangkut kayu glondongan yang melintasi Sungai Kahayan. Itu sudah diserang buzzer. Saya biarkan saja, itu jadi bagian mereka ikut promosikan film. Saya tidak pernah hirau dengan buzzer. Bagi saya film adalah  hal yang tidak bisa ditiru buzzer.  

Kita bikin film menghabiskan energi tidak untuk meladeni  cuitan buzzer di media sosial itu. Mereka harus membuat film untuk mendapatkan perhatian saya.**

Banner Image : dokumentasi Watchdoc & hutanhujan.org

Full movie “Kinipan” : https://www.youtube.com/watch?v=3LnT4_8Titc

JAKARTA–Kepopuleran K-Pop tak bisa disangkal lagi. Tidak hanya di negara asal genre musik tersebut, Korea Selatan, jutaan penggemar para idol tersebar di seluruh dunia. Rasa cinta kepada sebuah idol yang sama membuat beragam kelompok penggemar (fandom) bermunculan. Dalam catatan Twitter diketahui terdapat 6,1 miliar ciutan tentang K-Pop selama satu tahun terakhir — K-Popers (sebutan untuk penggemar K-Pop) Indonesia ada di peringkat keempat.  

Awalnya hanya berkumpul karena kecintaan terhadap idola yang sama, aktivitas para fandom tersebut lantas berkembang. Mulai dari kegiatan sosial yang positif seperti membantu korban bencana alam, hingga yang berbau politik seperti saat mereka menggoyang kampanye Donald Trump.

Salah satu kelompok aktivis K-Popers saat ini tengah ramai diperbincangkan. Mereka tergabung dalam kampanye KPop4Planet. Komunitas yang terbentuk pada Maret 2021 ini menyuarakan kepedulian mereka terhadap kelestarian lingkungan. Mereka ikut demonstrasi menolak Omnibus Law, deforestasi hutan, hingga pemanasan global.

Militansi, kekompakan, dan jumlah Kpopers tersebut membuat suara mereka, mau tak mau, harus didengar. Mereka bisa membuat perbedaan.

Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan K-Popers dalam menjaga lingkungan sekaligus bagaimana mereka menggerakkan para fans untuk terlibat aktif melestarikan alam, The Society of Indonesian Enviromental Journalists (SIEJ) berbincang dengan Organizer KPop4Planet, Nurul Sarifah, pada Rabu, 12 Maret 2021.

Berikut petikan wawancara kami.

Nurul Sarifah, Organizer KPop4Planet/ Foto: Dokumentasi

Petisi agar Tokopedia menggunakan sumber energi terbarukan dan go green pada 2030 membuat KPop4Planet populer belakangan ini. Bisa dijelaskan apa itu KPop4Planet dan sedikit sejarah berdirinya?

Awal berdiri KPop4Planet karena punya ketertarikan pada isu lingkungan. Pada November lalu BlackPink dipilih menjadi duta PBB pada the 26th Climate Change Conference (COP26). Dari situ kami mencoba untuk menggabungkan K-Popers dengan isu lingkungan. KPop4Planet kemudian menjadi wadah bagi para K-Popers yang masih kebingungan untuk menentukan pilihan. Wadah ini akan menampung mereka untuk menyuarakan isu lingkungan. Pada Maret 2021, tepat pada Hari Bumi, kami mendeklarasikan keberadaan KPop4Planet di Indonesia.

Para K-Popers secara otomatis menjadi anggota KPop4Planet?

Karena KPop4Planet adalah sebuah movement maka kita tidak menutup kemungkinan K-Popers menjadi bagian selagi mereka tertarik pada isu lingkungan dan mau berjuang untuk keadilan lingkungan.

Mengapa KPop4Planet memilih untuk bergerak dalam isu lingkungan hidup dan perubahan iklim?

Kami sudah sering lihat K-Popers lain bergerak pada isu lingkungan. Ketika ada idolanya sedang berulang tahun maka para fans akan membuat kado. K-Popers yang peduli pada lingkungan memberikan donasi pohon, ada juga menanam pohon dengan membuat hutan untuk idolanya. Bahkan ada juga program adopsi hewan langka untuk idols. Mereka punya kepedulian terhadap orang lain dan planet ini.

Kalau boleh tahu apa tujuan besar dari gerakan ini?

Kami ingin kawan-kawan K-Popers sadar pentingnya lingkungan terhadap keberlangsungan hidup kita. Kami melakukan ini tujuan untuk melakukan aksi mengatasi krisis iklim ini.

Kalau di Indonesia gerakannya sudah berlangsung di mana saja?

Kami pernah mengadakan webinar bertemakan lingkungan. Kami kerja sama dengan para fans Super Junior. Kita juga menanam pohon di daerah Bedono, Ambarawa, Jawa Tengah. Kami terbuka kepada semua fans untuk bergerak bersama.

Dalam KPop4Planet ini tergabung beberapa kelompok yang mengidolakan artis berbeda. Pernahkah terjadi konflik karena persaingan idol masing-masing?

Di luar KPop4Planet mungkin ada (konflik, red.). Namun di KPop4Planet kami tidak ingin berkompetisi. Kami menekankan saling bantu satu sama lain. Daripada fans wars lebih baik kita saling bantu dan peduli terhadap lingkungan, itu yang kami tekankan. 

Mana yang lebih dulu nih: kalian pada dasarnya memang sadar lingkungan dan kemudian mendorong para idola kalian untuk mengampanyekan hal yang sama, atau sebaliknya?

Gerakan kami menekankan kekuatan dari fans. Berawal dari fans lalu bergerak ke idols. Jadi pondasi utama kami adalah kekuatan fans. Kami pernah menyuarakan protes terhadap Omnibus Law.

Bisa kita lihat bahawa K-Popers tidak hanya fan girl, namun juga ada awareness terhadap lingkungan dan keadilan lingkungan. Kami juga bergerak untuk mengumpulkan donasi saat terjadi bencana alam di Sulawesi dan Kalimantan. Kami ingin memberikan perpsektif baru bahwa KPop4Palent bergerak untuk keadilan lingkungan.

Pernah ada Gerakan K-Popers yang disupport oleh idols?

Pernah ada. Saat itu ramai gerakan Black lives Matter, saat itu BTS dan Army (sebutan untuk fans BTS) menyuarakan isu itu. Gerakan ini kemudian membesar dan memiliki impact.  Ini menunjukkan kalau ada gerakan fans dan didukung para idols, akan muncul gerakan besar.  

Apakah para idols (artis K-Pop) mengetahui keberadaan gerakan yang diinisiasi oleh para penggemar mereka ini? Kalau tahu, bagaimana dukungan mereka terhadap KPop4Planet?

Karena kita baru rilis Maret, sejauh ini belum tahu respons dari idols. Kalau misalnya idolanya mendukung, ini akan memunculkan gerakan isu lingkungan yang akan membesar.

Para fans KPop terkenal akan militansi dan kebersamaan kalian. Bagaimana kalian membangun kekompakan tersebut?

Kami punya ketertarikan yang sama. Kami punya kesukaan yang sama dengan idol dan musik K-Pop. Ini membikin kami jauh lebih dekat.

Anggota KPop4Planet sepertinya ada di banyak negara ya? Bagaimana kalian mengkoordinasikan kampanye yang akan dilakukan?

Karena basisnya movement di sosial media, jadi kami gunakan sosial media. Mereka sering pakai Twitter. Ini yang menghubungkan satu sama lain. Kadang dari sosial media itu kami bisa melakukan komunikasi lebih lanjut untuk berbagai kegiatan. Kami juga melakukan komunikasi dengan fan base menggunakan sosial media.

Kalau boleh tahu mengapa baru Tokopedia yang dijadikan sasaran kampanye KPop4Planet di Indonesia? Apakah akan objek kampanye lainnya?

Kami memilih Tokopedia karena e-commerce ini base-nya ada di Indonesia. Sementara itu kami menyadari bahwa penggemar K-Pop di Indonesia banyak.

Selain itu, Tokopedia juga semakin dekat dan familiar dengan K-Popers sebab mereka memilih idols besar sebagai ambassador-nya (BTS dan BlackPink, red.). Tentu saja dengan itu kami ingin Tokopedia dapat menggunakan kekuatannya untuk menggunakan energi terbaharukan.

Menurut Anda Tokopedia belum ramah lingkungan?

Kami ingin ke depannya Tokopedia ini bisa ramah lingkungan. Kami melihat Tokopedia punya kemampuan dan kesempatan memberikan dukungan pada gerakan ramah energi. Harusnya mereka bisa berkomitmen untuk itu.

Apa kendala dalam menyuarakan masalah lingkungan?

Kami melihat K-Popers ada keinginan jauh untuk mengetahui kondisi lingkungan. Satu sisi informasi yang diperoleh dari organisasi lingkungan terkadang tidak dipahami oleh K-Popers. Kami mencoba mengatasi itu dengan memberikan konten yang mudah dipahami. Ini bagian dari edukasi kami. Biar mereka tertarik dulu lalu ingin cari tahu lebih jauh. Kendalanya meracik konten jauh lebih sederhana.

Kalau yang disampaikan oleh organisasi lingkungan selama ini penjelasan cenderung lebih berat sehingga para K-Popers kurang familiar dengan gaya bahasanya. Kami pilih topik yang mudah dipahami dan bahasa yang sederhana agar gampang dimengerti K-Popers. Kondisi lingkungan akan memburuk kalau kita diam saja tidak aka nada perubahan. Makanya kami mengajak agar tidak ada krisis iklim lagi.

Lalu apa tantangan yang kalian hadapi dalam menyuarakan lingkungan?

Ngumpulin massa. K-Popers kan gede dan fandom-nya banyak, apalagi fanbasenya. Kami mendekati fanbase satu persatu lalu saling mengabarkan gerakan lingkungan kepada para K-Popers. Itulah tantangan kami dalam mengumpulkan massa untuk bergerak bersama.

Apa harapannya kalian dengan gerakan KPop4Planet?

Kami berharap gerakan yang kami lakukan mendapat dukungan dari organisasi lain yang juga menyuarakan isu lingkungan.  Menyuarakan isu lingkungan Bersama.

Kami juga berharap apa yang kami suarakan dapat didengar oleh pemerintah. K-Popers kan jauh lebih berisik, harapan kami suara ini bisa jauh didengar agar memberikan dampak kelestarian lingkungan di Indonesia.

Bagaimana jurnalis meliput isu lingkungan untuk mencegah dan mengurangi dampak krisis iklim ?

Dalam rangka refleksi Hari Bumi dan peringatan ulangtahun ke-15 The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), Envirotalk SIEJ berbagi tentang pengalaman liputan dan tips perilaku ramah lingkungan untuk mencegah atau mengurangi dampak krisis iklim.

Acara ini digelar Rabu, 21 April 2021 secara virtual dengan tema “Bersama Jurnalis, Pulihkan Bumi”. Jurnalis yang hadir dalam Envirotalk sebagai pembicara dan moderator :

  1. Ichwan Susanto, jurnalis Harian Kompas
  2. Christopel Paino, jurnalis Mongabay Indonesia
  3. Febriyanti, Jurnalis penerima dana hibah Journalisme Hutan HUjan Asia Tenggara RJF Pulitzer Center
  4. Jeckson SImanjuntak, Jurnalis Lepas
  5. Florence Armein, Conten Coordinator Earth Journalism Network (EJN)

JAKARTA–Luas hutan Indonesia semakin berkurang. Badan Pusat Statistik mencatat pada 2018 luas lahan hutan seluruhnya mencapai 93.483.291 hektare, di mana hutan terluas berada di Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Namun di waktu yang bersamaan BPS juga mencatat hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan masing-masing berkurang 1.122.684 ha dan 870.273 ha.

Dalam catatan Forest Watch Indonesia (FWI) selama tujuh rezim pemerintahan berkuasa, Indonesia telah kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta hektare atau setara dengan 75 kali luas Provinsi Yogyakarta.

Melihat kondisi mengenaskan tersebut, Yayasan EcoNusa memprakarsai program “Defending Paradise” (Menjaga Surga) untuk menyelamatkan hutan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua dan Maluku. Hal itu dilakukan lantaran 50 persen hutan Indonesia yang masih tersisa berada di dua pulau tersebut. Keanekaragaman hayati, flora dan fauna endemik yang masih melimpah juga membuat EcoNusa bertekad untuk ikut menjaga kelestarian alam di kawasan tersebut.

Untuk mengetahui seperti apa Defending Paradise berjalan dan bagaimana upaya penyelamatan hutan di Indonesia Timur. The Society of Indonesian Enviromental Journalists (SIEJ) mewawancarai CEO EcoNusa, Bustar Maitar, pada Selasa, 27 April 2021.

CEO Yayasan EcoNusa Bustar Maitar. Foto: Dokumentasi pribadi

Berikut petikan wawancara kami.

Baru-baru ini EcoNusa meluncurkan program Defending Paradise. Bisa dijelaskan lebih rinci mengenai program tersebut? Apa target besarnya?

Jadi ini adalah kampanye penyelamatan hutan di Indonesia timur, terutama di wilayah Papua dan Maluku. Kami menargetkan hutan kita yang tersisa di dua pulau tersebut dapat diselamatkan agar tidak terancam oleh ekspansi perkebunan berskala besar. Kami mempunyai misi menyelamatkan hutan di Indonesia timur.

Bagaimana pengamatan EcoNusa terkait kondisi hutan di Indonesia?

Kami menyadari hutan di Sumatera dan Kalimantan perlahan mulai terkikis. Ini tinggal menunggu waktu saja. Hutan Indonesia sekitar 50 persen berada di wilayah Timur. Kalau kita tidak menyelamatkannya saat ini, maka kita akan kehilangan hutan.

Kita juga akan gagal menyelamatkan iklim. Kita tahu perubahan iklim terjadi karena ekosistem hutan mulai menipis. Selain itu, tentu saja kita kehilangan keanekaragaman hayati dan hutan sebagai penghidupan masyarakat adat juga akan hilang saat kita tidak melakukan apa-apa. Ketika hutan ini tidak diselamatkan ancaman perubahan iklim nyata di depan kita.

Ada rencana untuk memperluas kampanye ke hutan daerah lain?

Econusa hanya fokus untuk Indonesia Timur, penekanannya karena hutan di sana yang tersisa.  

Dalam program ini Econusa bekerja sama dengan Cornell Lab of Ornithology. Mengapa?

Cornell Lab of Ornthology merupakan lembaga yang sejak dahulu fokus pada penelitian burung cenderawasih. Mereka intens meneliti di wilayah Papua dan Maluku. Hasil dari penelitian tersebut kita jadikan kolaborasi untuk memelihara hutan, serta flora dan fauna di Indonesia Timur.

Apakah bekerja sama dengan sebuah lab ornithology berarti fokus utama Defending Paradise adalah melestarikan burung-burung? Bagaimana dengan hewan lain, terutama hewan endemik Maluku dan Papua?

Tidak hanya burung cenderawasih, itu hanya salah satunya. Kami menyebut paradise itu berarti keseluruhan. Karena hutan di sana adalah keindahan alam sekaligus rumah dari burung cenderawasih. Semua fauna dan flora di sana juga kami lindungi dan menjadi concern dalam Defending Paradise.

Dalam program Defending Paradise, apakah ada lembaga lain yang berpartisipasi?

Ada grup musik Slank ikut membantu. Mereka sudah mendonasikan lagu mereka untuk digunakan sebagai bahan kampanye.  

Cenderawasih sepertinya dipilih sebagai simbol program kampanye ini. Mengapa?

Karena, sama seperti di Sumatera dan Kalimantan (yang menjadikan, red.) orang utan sebagai ikon, burung cendrawasih juga melambangkan sebuah keindahan yang harus dilindungi dan mereka terancam.

Ancaman apa saja?

Misalnya ekspansi perkebunan skala besar. Setelah Sumatera dan Kalimantan diokupasi kelapa sawit, lahan Papua dijadikan ruang untuk industri kelapa sawit, hutan Papua dan Maluku juga banyak ditebang, kayunya dijual. Selain itu, terdapat juga pertambangan yang semakin meluas dan pembangunan infrastruktur yang tidak memedulikan aspek lingkungan. Itu ancaman besar yang kami lihat.

Tadi sempat disampaikan bahwa EcoNusa juga menggandeng Slank dalam kampanye ini. Bisa diceritakan alasan pemilihan mereka dan bagaimana kerja sama itu terjalin?

Awal mulanya adalah kepedulian Slank terhadap lingkungan yang telah berjalan bertahun-tahun. Kami berangkat dari kepedulian yang sama. Kerjasamanya misalnya Slank menyumbang satu lagu untuk kita pakai musik kampanye, jadi tidak ada kerja sama formal. Bisa dikatakan ini lebih kepada kepedulian bersama dan melakukannya secara bersama-sama.

Harapan kami melibatkan musisi  ini agar lebih banyak orang yang tergerak bersama-sama. Ikut membantu kampanye perlindungan hutan di Indonesia Timur.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan tim Econusa, cara apa yang paling efektif dalam menjaga hutan dan habitatnya di Maluku dan Papua?

Caranya adalah hutan tidak boleh ditebangi terutama untuk skala besar. Untuk kebutuhan masyarakat, untuk rumah dan kebun, saya pikir tidak jadi soal untuk kehidupan sehari-hari. Sementara untuk (penebangan, red.) skala besar harus dihilangkan.

Bicara soal pemanfaatan hutan. Ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Regulasi ini kerap digunakan pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan yang berdampak ke hutan. Bagaimana tanggapan Anda?

Saya pikir pemerintah harus pertimbangkan dengan matang. Saya yakin mereka bisa menghasilkan keputusan yang baik. Kalau misalnya hanya membangun saja, dampaknya akan serius untuk lingkungan. Pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan keadaan sosial dan lingkungan sehingga tidak berdampak buruk terhadap lingkungan ke depannya.

Pemerintah membuka akses jalan di Papua dengan alasan supaya masyarakat tidak terisolasi dan akses perekonomian berjalan cepat. Bagaimana menurut Anda?

Saya melihat pembangun infrastuktur untuk kebutuhan apa saja memang penting, tapi kebutuhannya membangun jalan 1 kilometer, kenapa harus bangun jalan 10 kilometer. Jangan sampai pembangunan akan merusak lingkungan yang sudah ada.

Bagaimana pendapat EcoNusa terhadap ekowisata sebagai bentuk perlindungan hutan partisipatif?

Ekowisata berprinsip partisipatif harus didorong. Pola pengembangan ekonomi masyarakat yang tidak berdampak signifikan terhadap lingkungan harus didukung. Sebab dengan waktu yang bersamaan memberikan peningkatan ekonomi di masyarakat. Saya pikir ini perlu didorong pemerintah.

Kalau membutuhkan infrastruktur besar meski konsep ekowisata, bagaimana?

Menurut saya yang jelas harus mempertimbangkan secara ekologis. Ini harus ditaruh di depan, jangan sampai covernya saja partisipatif ekologis padahal sebenarnya tidak. Lakukanlah kajian berdasarkan sains. Pertimbangan ekologis berbasis sains harus ditaruh di depan

Jadi harus ada pengawasan lebih ketat untuk menjaga hutan?

Iya, pemerintah harus memperkuat tata kelola lahan yang ada. Salah satu sumber masalah kan korupsi. Mestinya kan tidak hanya monitoring saja yang ditekankan, tapi juga dengan tidak memberikan ruang kepada industri besar untuk menggerogoti hutan yang masih tersisa. Jadi pemerintah harus melakukan pengawasan ketat.

Menurut EcoNusa, tindakan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat awam untuk bisa ikut menjaga alam Indonesia, khususnya di Maluku dan Papua?

Minimal meminta pemerintah untuk tidak memperluas perkebunan di Papua dan Maluku. Mari bersama-sama untuk mendorong itu. Yang tersisa ini jangan dihabiskan. Cukup belajar dari Kalimantan dan Sumatera. Jangan kita ulangi di Papua dan Maluku.

Bencana alam akibat siklon tropis Seroja yang menghantam beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur pada awal April 2021 terbilang mengejutkan. Bukan hanya dari jumlah korban jiwa–sedikitnya 181 orang meninggal dunia–dan kerusakan infrastruktur yang diakibatkannya, tetapi juga karena tak biasanya siklon tropis berembus hingga daratan di kawasan khatulistiwa.

Daerah ekuator biasanya tidak akan dilalui langsung siklon tropis, hanya merasakan dampak tidak langsung pada kondisi cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memang sempat memprediksi bakal terjadinya siklon tersebut, namun tidak memperkirakan Seroja akan langsung menghantam daratan NTT dengan kecepatan angin hingga 85 km/jam. Peringatan dini tidak berjalan maksimal, akibatnya mitigasi berjalan buruk.

Anomali siklon tropis tersebut diperkirakan terjadi karena pemanasan global (global warming) yang menaikkan suhu Bumi.

Untuk mengetahui apa yang terjadi pada kondisi lingkungan sehingga terjadi anomali masuknya siklon tropis Seroja ke kawasan daratan khatulistiwa, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bertanya kepada peneliti Meteorologi dan Klimatologi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prof Edvin Aldrian, Selasa, 13 April 2021.

Berikut kutipan penjelasan Prof Edvin, berikut sarannya agar bencana serupa tak lagi mengakibatkan banyak korban.

Peneliti Meteorologi dan Klimatologi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prof Edvin Aldrian/ Foto: IPCC

Siklon tropis, berdasarkan hukum Coriolis, umumnya tidak akan menghantam wilayah khatulistiwa. Tetapi bencana yang menimpa beberapa kawasan di NTT menunjukkan sebaliknya. Apa yang sebenarnya terjadi, Prof Edvin?

Memang pada dasarnya siklon tropis lahir dan bergerak di derajat 10 lintang utara dan selatan. Namun ada juga yang mendekati ekuator. Pada 2001 pernah ada siklon Varney di Batam yang bergerak ke Sumatera. Varney itu mendekati garis equator dari 0 derajat. Pernah juga terjadi di Laut Banda, namun hanya bertahan berapa jam saja. Mayoritas siklon tropis terbentuk di selatan NTB dan NTT. Walau begitu, Siklon Cempaka terjadi di Selatan Yogyakarta dan Selat Sunda. Itu semua anomali.

Masa terjadinya berada pada rentang waktu Januari sampai April. Sebab siklon tersebut terjadi karena permukaan air laut yang tinggi dan panas.

Menurut Anda, apa yang mempengaruhi terbentuknya siklon Seroja? Karena cuaca atau perubahan iklim?

Jalur Nusa Tenggara Timur merupakan jalur keluarnya arus (laut, red.) lintas Indonesia. Arahnya dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia. Jadi bisa saja siklon ini keluar dari Selat Lombok maupun Selat Timor. Jalur arus lintas Indonesia, ketika permukaan lautnya cukup hangat, akan berpotensi terjadi siklon.

Peristiwa di NTT bisa dikatakan jarang sekali terjadi. Ketika jalurnya (arus laut, red.) masuk ke Indonesia maka akan bercampur dengan aliran daerah lain seperti di Pulau Jawa dan Selat Karimata, yang biasanya tidak terlalu hangat. Siklon terjadi karena suhu permukaan laut yang tinggi.

Dalam beberapa tahun terakhir beberapa siklon tropis terbentuk di sekitar wilayah Indonesia, seperti Rosie, Indigo, Ester, Boni, dan Kirrily, namun hanya memberi dampak tidak langsung terhadap cuaca di Indonesia. Mengapa dampak dari siklon tropis Seroja terasa langsung?

Ini (siklon tropis Seroja, red.) cukup kuat, karena tekanan, pressure, permukaan laut rendah jadi awan-awan berkumpul. Siklon Seroja ini lahirnya di Pulau Rote, biasanya di sana akan mengarah ke barat daya. Sekarang kami dapat kabar beberapa daerah di Australia rusak, beberapa daerah bahkan mati lampu.

Seberapa besar pengaruh perubahan iklim Bumi terhadap anomali cuaca seperti siklon tropis Seroja ini?

Siklon tumbuh karena muka laut suhunya tinggi. Karena pemanasan global. Indikatornya, suhu permuka laut naik dan meninggi karena global warming. Akibatnya, kedatangan siklon akan lebih banyak.

Wilayah Indonesia mana sajakah yang harus mewaspadai kemungkinan terjadinya terjangan siklon tropis?

Biasanya karena jalur arusnya begini ada sejarahnya. [Siklon] punya dua ekor, ekor basah dan kering. Ada daerah basah sekali dan kering sekali*. Yang pengaruhi Indonesia ekor basahnya cukup panjang dan memberikan efek badai ke Jawa dan kawasan Timur. Ditengarai global warming membikin ekor basah itu lebih panjang lagi.

*Catatan redaksi: Ekor basah dari siklon tropis akan mengakibatkan daerah yang terkena dilanda hujan deras, sebaliknya daerah itu akan cerah jika terkena ekor kering dari siklon tropis.

Apakah terbentuknya siklon tropis ini bisa dicegah?

Tidak bisa dicegah. Di Amerika Serikat belum ada teknologi untuk meredamnya. Jepang juga belum. Teknologi yang ada di Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) baru untuk melihat statistik daerah mana yang meningkat, seperti di Teluk Benggala, selatan Bangladesh, barat laut di Indonesia. Siklon itu ada skalanya, skala lima itu maksimum. Di Amerika itu hurricane skala lima bisa berhari-bari setelah mendarat terus bergerak. Siklon kalau sudah di darat tidak bisa menggerakkan darat karena testur tanah keras, kalau di laut di bisa memutar. Tapi beberapa siklon bisa mengerakan tanah karena kekuatan tinggi.

Seberapa cepat angin pada saat Siklon Seroja terjadi dibandingkan dengan siklon lainnya?

Kecepatan angin bisa berubah-ubah tergantung dinamika atmosfir. Kalau udara mengalir ke arah permukaan laut yang hangat maka siklon akan bertambah kencang. Kalau sudah lahir diberi nama, ini bertujuan untuk mengetahui siklon ini perginya ke mana. Saat ini bergerak ke mana bisa di awasi. Siklon kalau sudah lahir dan diberi nama akan mudah diprediksi. Kalau belum lahir sulit diprediksi apakah bertambang kencang atau rendah.

Apakah sistem peringatan dini untuk siklon sudah berjalan di Indonesia?

Sistem tersebut kan untuk menekan jumlah korban. Membuat masyarakat bisa diungsikan sehari dua hari sebelumnya. Cuma, karena siklon Seroja lahir di sana, di NTT, maka memang sulit mengungsikan warga.

Bentuk mitigasi seperti apa yang menurut Anda paling efektif untuk menghadapi siklon tropis?

Di Amerika mitigasi yang dilakukan adalah dengan mengumumkan akan terjadi badai beberapa hari sebelumnya, karena belum mencapai darat. Selain itu, mereka kerap berhasil mengungsikan warganya setelah informasi tersebut disampaikan.

Pada peristiwa di NTT, warga cukup kesulitan karena lahirnya, pusatnya siklon, di Pulau Rote, NTT. Kini, BMKG mengeluarkan warning di Sulawesi Utara, Maluku, Papua. Ini masih ada waktu untuk menggerakkan masyarakat. Siklon Seroja ini luar biasa. Perlu ada antisipasi ke depan agar lebih canggih lagi.

BMKG maupun BNPB belum memasukkan siklon Seroja sebagai kategori bencana. Akibatnya pemerintah daerah, masyarakat maupun media sulit mencari informasi tentang siklon. Bagaimana menurut Anda?

Melihat peristiwa lain di Indonesia, biasanya Indonesia hanya terkena ekor siklonnya. Jadi yang muncul adalah hujan ekstrem biasa. Kalau terjadi seperti di NTT, jarang sekali sampai ke darat, karena memang secara keilmuan daerah dengan lintas utara dan selatan 10 derajat tidak masuk daerah siklon.

Kalau kejadian siklon Seroja ini akibat global warming maka akan banyak kejadian seroja lainnya. Sebaiknya dimasukkan kategori bencana di BNPB. Ini adalah bencana yang jarang namun impact-nya besar. Saya setuju memasukkan dalam ensiklopedia BNPB.

Mitigasi tidak hanya peringatan dini, namun bangunan dan tata ruang di pesisir. Bagaimana menurut Anda?

Kebanyakan masyarakat, kalau bencana tersebut jarang terjadi, maka paradigma yang dibangun adalah menerima bencana tersebut. Jadi banyak yang berpikir tidak perlu mengubah bangunan. Tapi saya melihat hal lain. Kita bisa belajar seperti dari Taiwan dan Filipina, dua negara yang sering dilanda siklon. Belajar dari sana, waktu musim siklon mereka memanfaatkannya dengan menampung air yang tercurah akibat siklon tersebut. Presiden Joko Widodo membangun dam di NTT dan siklon itu bisa jadi mempercepat pengisian air untuk mengatasi kekeringan.

Ketika menyadari Siklon Seroja akan terjadi lagi, apa yang perlu diperhatikan pemerintah?

Global waming memberikan risiko besar. Siklon yang muncul di daratan Indonesia akan muncul kembali. Kalau sekarang terjadi, ke depan akan bisa terjadi lagi karena suhu bumi meningkat dan suhu lautan meningkat. Inilah enzim utama siklon. Saya pikir ke depan siklon lebih besar akan terjadi.

Saya menekankan agar Kementerian Keuangan membuat konsep risk sharing. Perlu menekankan itu karena tidak bisa mengandalkan dana APBN dari pemerintah atau bantuan asing. Bentuknya macam-macam, seperti asuransi bencana. Indonesia sudah belajar membikin itu, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagerjaan serta asuransi pertanian. Kalau daerah banyak bencana perlu diupayakan konsep berbagi risiko, dengan demikian masyarakat bisa pulih dan cepat bangkit. Usul saya begitu.

Setelah Indonesia merdeka selama 75 tahun, Orang Rimba (Suku Anak Dalam) akhirnya tercatat secara resmi sebagai warga negara. Pada pertengahan Maret lalu, disaksikan Menteri Sosial Tri Rismaharini, suku yang hidup di pedalaman Provinsi Jambi itu mencatatkan diri mereka dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Pencatatan KTP dan KK tersebut terbilang penting karena berarti, sebagai warga negara, Orang Rimba kini berhak untuk mendapatkan hak-hak sipil mereka sebagai warga negara yang sah. Perekaman data kependudukan ini merupakan upaya untuk mempercepat pemenuhan hak sipil Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Terwujudnya KTP untuk Orang Rimba tersebut tak lepas dari upaya dan dorongan KKI WARSI, lembaga swadaya masyarakat yang selama ini mendampingi dan membantu mereka.

Untuk mengetahui perjalanan Orang Rimba hingga mendapatkan KTP dan KK, The Society of Indonesian Environmental Journalists berbincang dengan Manajer Program KKI Warsi, Robert Aritonang, di Jambi, Jumat (2/4/2021).

Berikut petikan wawancara kami.

Manager Program Komunitas Konservasi WARSI Robert Aritonang/ Foto: KKI WARSI

Bagaimana kita memaknai eksistensi Suku Anak Dalam atau Orang Rimba?

Mereka sebenarnya merdeka di dalam hutan. Mereka punya jati diri yang sangat kuat dan mereka mengembangkan semua nilai kehidupan pranata sosial, mulai dari sistem religi sampai sistem pencaharian hidup bahkan juga organisasi sosial yaitu terkait dengan hutan. Jadi boleh dikatakan dari kelahirannya sampai dengan kematiannya itu terkait langsung dengan hutan.

Hingga kapan eksistensi itu masih mengakar?

Sampai tahun-tahun 80-an. Tahun 80-an mulai dibuka secara sangat besar-besaran hutan di Provinsi Jambi, terutama setelah dikeluarkannya sejumlah izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Lalu diubah untuk transmigrasi yang dikombinasikan dengan perkebunan sawit.

Jadi dataran rendah yang tadinya tempat Orang Rimba saya pikir dibuka pada waktu itu hampir separuh dari habitat tempat mereka hidup. Setelah diratakan habis yang namanya orang punya budaya atau cara hidup di hutan lalu secara drastis tiba-tiba tidak berhutan. Di situlah mereka mengalami goncangan hidup paling dahsyat karena tidak ada kemampuan untuk beradaptasi di kawasan yang tidak berhutan.

Jadi sistem budayanya itu tidak disiapkan dan tidak juga diadaptasikan untuk mampu hidup di areal yang tidak berhutan. Dan prosesnya itu kan berlangsung terus dari tahun 80-an sampai tahun 2000-an, berarti sudah 20 tahun. Kalau kita hitung sampai sekarang mungkin sudah 30 tahun lebih. Terkahir izin HTI yang menghabisinya.

Apa yang terjadi pada mereka setelah itu?

Saat mereka mau bertahan hidup, pertanyaannya dari mana mau hidup. Karena semua pranata tadi porak-poranda, hancur. Mereka tidak punya pegangan hidup, bahkan memaknai dirinya sebagai manusia pun sudah tidak lagi. Itu yang paling mengerikan. Artinya memaknai diri sebagai manusia di dalam konteks budaya sudah tidak ada.

Misalnya, Orang Rimba dulu punya tradisi penggaris dan sentubung untuk meninggalkan tanda kelahiran, atau sebutlah sertifikat kelahiran secara adat. Ari-ari bayi ditanam pada sentubung itu, mungkin mirip dengan kita semacam akte kelahiran dimana semua orang paham mana sentubungnya.

Pohon sentubung itu semua orang paham dan itu dirawat, diketahui. Misalnya pohon sentubung kelahiran si A, B, atau C, jika sampai (pohon itu,red.) terluka atau terbacok atau terbunuh oleh seseorang, maka akan didenda dengan harga satu nyawa manusia. Artinya, sama dengan membunuh yang bersangkutan. Jadi sangat kuat sekali.

Setelah semua porak-poranda, mereka bingung. Misalnya ketika anak lahir, dengan cara apa memaknai dan menandai kelahirannya. Mereka menjadi kehilangan semua norma dan akhirnya kehilangan makna kehidupan.

Mereka seperti menangis saat ditanya masa lalu, tapi juga tidak bisa menatap masa depan. Masa depan mereka sendiri gelap karena tidak bisa beradaptasi.

Bagaimana WARSI mendampingi mereka selama ini?

Kami coba berbagai cara untuk memahami bagaimana mereka hidup dengan kondisi sekarang ini dan untuk konteks masa depan. Tidak seperti yang mereka pikirkan konteks masa lalunya, karena bagaimanapun hutan sudah melayang tak bisa dikembalikan. Tempat mereka sudah jadi perkebunan sawit, HTI, juga transmigrasi. Sudah tidak mungkin dikembalikan.

Kami diskusi dengan mereka dan memang satu-satunya peluang hidup di masa depan mereka berkompetisi. Artinya mereka harus hidup dari sumber daya yang sustainable terutama berbasis lahan.

Celakanya, hidup berbasis lahan itu artinya berubah dari tradisi berpindah-pindah menjadi stabil. Satu aspek budaya penting berubah secara radikal. Bukan hanya berubah misalnya dari berburu atau menembak babi atau rusa kemudian beralih mencangkul untuk pertanian, bukan sekedar itu. Tapi hal kompleks yang tidak bisa cepat, butuh adaptasi, termasuk salah satu konsekuensi mereka akan menjadi bagian yang akan dikaitkan dengan pembangunan secara umum. Karena kalau tidak, maka tidak mungkin mereka stabil di situ tanpa fasilitas.

Berarti negara harus hadir?

Iya. dibutuhkan kehadiran dari pemerintah atau negara. Saya diskusi dengan mereka. Mereka sendiri pun mengakui kalaupun ada lahan, jika tidak ada pihak yang membentuk dan mengembangkan itu tidak mungkin. Berarti dibutuhkan kehadiran dari pihak luar dan itu yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah. Nah, kebijakan dari pemerintah kita sudah sangat paham strukturnya. Berjenjang dari pusat, ke provinsi, kabupaten, Kecamatan, desa. Dari desa masuk mungkin RW RT paling ujung.

Sementara konteks keberadaan orang rimba di struktur itu tidak ada, sebab tadi mereka tidak menjadi masuk bagian dari desa selama ini. Karena tidak menjadi bagian dari desa tidak terdaftar di kependudukan, tidak punya Kartu Keluarga, KTP, dan segala macamnya.  Sehingga setiap ada program pembangunan mereka tidak pernah dapat.

Kita melihat ketimpangan itu pada pertengahan tahun kemarin. Kita bilang ke pemerintah kenapa orang yang seharusnya paling miskin paling marginal yang paling berhak mendapatkan program sosial covid-19 dari negara tapi justru dilupakan. Alasan pemerintah waktu itu mereka tidak ada dalam daftar kependudukan.

Jadi solusinya mereka harus ber-KTP?

Makanya pemerintah waktu itu memberikan kebijakan, meminta WARSI mendata mereka, jumlah mereka, di mana saja mereka, lalu kemudian ambil rekomendasi dari dinas sosial di kabupaten dan provinsi agar mereka terlayani untuk mendapatkan KTP.

Inisiatif ini munculnya dari WARSI atau dari pemerintah?

Diawali dengan COVID-19. Karena ada musibah COVID-19 awal tahun kemarin lalu kemudian hasil buruan Orang Rimba tidak laku. Orang takut dan berasumsi binatang buruan itu salah satu penyebabnya COVID. Masyarakat menolak membeli hasil buruan mereka, sementara hasil buruan yang paling utama menghasilkan uang. Akhirnya kita bicara dengan pemerintah waktu itu. Kita menyurati juga kementerian yang kemudian memberikan semacam diskresi ke WARSI atau ke Pemda  untuk melayani Orang Rimba agar mendapat bantuan COVID-19.

Masalahnya, setelah masuk tahun 2021 ada perubahan kebijakan dari pusat yang memaksa mengharuskan syarat mendapatkan bantuan sosial Covid-19 berbasis KTP.  Memang beberapa kabupaten sudah menyetop bantuan untuk Orang Rimba, ada sekitar tiga kabupaten yang sudah terlanjur mendistribusikan. Kembali kita mempertanyakan kenapa hal itu dilakukan sebaiknya ya sambil dibenahi administrasi, bantuan sosial tetap berjalan karena ini menyangkut hidup dasar. 

Proses meng-KTP-kan orang rimba apakah mudah? Saat ini perkembangannya seperti apa?

WARSI punya staf di masing-masing kelompok mereka atau semacam klaster. Misalnya di klaster Pemenang ada 2 orang staf WARSI di situ lalu nanti di klaster daerah air hitam ada 2 orang. Prosesnya cukup panjang, terutama saat menyosialisasikan. Dibangun diskusi dengan mereka, kenapa kita harus ber KTP, Kenapa kita harus menjadi bagian dari penduduk warga negara. Itu yang panjang prosesnya.

Tidak mudah, apalagi Orang Rimbanya sendiri sebagian setuju masuk bergabung ke desa tertentu, sebagian tidak mau. Mereka juga ikut diseret-seret oleh kepentingan Jenang dan Waris dalam menentukan desa mereka. Jenang dan Waris adalah orang luar yang punya hubungan secara tradisional dengan orang Rimba.

Kapan persisnya mulai menyosialisasikan mereka program KTP ini dan seberapa sulit?

Kalau dihitung-hitung, sudah mulai sekitar bulan Agustus tahun lalu. Dan memang sangat sulit, terutama di tahapan teknis. Mungkin orang berpikir sulitnya pada jarak untuk menjangkau mereka, tapi ternyata dari pengalaman kita yang sulit itu adalah memastikan data mereka secara presisi atau secara akurat. Karena itu bukan hanya mereka dan komunitas saja yang harus didampingi tapi juga si penginput data di dukcapil pun wajib  didampingi.

Kadang-kadang ada masalah sepele saat input nama. Nama orang rimba di telinga kita aneh-aneh, oleh petugas dukcapil mungkin mendengar nama itu mirip dengan nama orang luar, maka dituliskan seperti nama orang luar. Yang kasus begitu bisa sampai tiga kali perbaikan. Jadi menurut kami kerumitannya itu ada di pendataan dan sosialisasi.

Di mana saja sebarannya orang rimba ini?

Persisnya mereka ada di 5 kabupaten di Provinsi Jambi. Di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Merangin, Muaro Bungo ,dan Tebo. Dan di Tanjung Jabung Barat ada yang merantau baru-baru ini, jadi yang melayaninya sekarang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kabupaten-kabupaten tersebutlah yang dari dulu menjadi tempatnya orang rimba.

Estimasi jumlah mereka?

Estimasi jumlah mereka yang ada di dalam kawasan hutan atau yang sudah di luar kawasan hutan 5.600 orang yang di 5 kabupaten. Yang ada di hutan sekarang hanya ada di Taman Nasional Bukit 12 karena memang kita advokasikan tahun 2000 menjadi wilayah kehidupan mereka, sehingga selamatlah itu. Orang Rimba yang ada di sana mungkin sekitar separuh sekitar 2.700.

Bisa disebut secara presentase tidak sampai separuh mereka yang hidup di hutan dan mungkin sekitar 30% sampai 40% di hutan lalu lebih banyak sekarang yang hidup di tempat yang sudah tidak berhutan.

Kalau misalnya mereka nanti akan dibikinkan KTP, nanti di kolom agama mereka akan mengisi apa?

Memang sekarang saya perhatikan pemerintahan lebih akomodatif gitu ya terutama setelah Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan tentang kolom agama di KTP.  Jadi, kalau memang mereka tidak menganut agama yang besar, masih pakai agama tradisional, maka ditulis di situ penghayat kepercayaan atau penganut kepercayaan tradisional gitu.

Tapi mereka memang independen untuk menentukan apa dituliskan di dalam kolom agama itu?

Paling tidak selama yang kami dampingi, petugas di daerah tidak berani atau ada petugas tiba-tiba mengubahnya di kolom agama. Dan lagi Orang Rimba tidak memberikan nama secara khusus terhadap kepercayaan mereka. Hanya punya beberapa istilah untuk sebutan perayaaan upacara ritual yang dilakukan.

Apakah pencatatan data kependudukan ini adalah solusi terbaik bagi Orang Rimba? Bukankah modernisasi ini secara tidak langsung menghilangkan eksistensi mereka sebagai Orang Rimba integral dengan alam hutan?

Kalau solusi terbaik atau ideal, tentu tidak ya. Ini sebenarnya bukan solusi terbaik. Solusi terbaik sebenarnya adalah satu kawasan hutan di provinsi, atau dilindungi negara, dijadikan tempat kehidupan mereka. Di sana mereka bisa melangsungkan cara hidup atau budayanya sesuai dengan nilai yang mereka anut itu. Tapi kan realitanya paling sekitar 40% jumlah mereka yang masih hidup di dalam hutan dan sisanya hidup di kawasan tidak berhutan.

Jadi, ini bukan solusi terbaik, tetapi boleh dikatakan sebagai solusi paling baik saat ini. Masalahnya, tidak ada opsi, tidak ada alternatif.

Sudah tidak ada alternatif, ya mau tidak mau mereka harus kita fasilitasi dan itu jauh lebih bertanggung jawab daripada mereka dibiarkan berada di dalam ketiadaan pilihan dan itu jauh lebih berbahaya.

Apa bahayanya?

Misalnya, kita mencatat hampir setiap tahun itu ada konflik kalau dengan masyarakat umum. Mungkin sekitar dua sampai empat kali dalam setahun. Konflik dengan perusahaan malah lebih sering lagi dan itu bukan konflik yang ringan. Mereka bisa diusir diporak-porandakan, dihancurkan rumahnya. Bahkan juga bisa sampai kehilangan nyawa.

Dalam catatan kita, dalam setahun bisa sampai belasan orang kehilangan nyawa karena konflik. Sementara mereka harus bertahan hidup dengan cara-cara mengambil hasil tanaman yang bisa dikatakan milik orang, atau masuk ke areal-areal kebun sawit perusahaan.

Mereka menjadi kelompok yang sangat minoritas dan otomatis nanti harus tunduk pada hukum positif. Bagaimana nanti mereka memahami hukum positif di negara ini?

Saya pikir ini akan memakan waktu yang panjang. Dan pemerintah juga harus memberikan konteks pada Orang Rimba dalam hal bagaimana memahami sistem umum negara ini. Jadi saya pikir tidak bisa misalnya karena sudah ber-KTP langsung menghilangkan semua norma dan nilai budaya Orang Rimba. Hukum adat mereka kan sebagian juga masih eksis misalnya pernikahan, terus juga seperti pembayaran-pembayaran denda hukum adat itu masih berlangsung. Saya pikir itu tidak akan bisa ditinggalkan.

Teakhir, harapan WARSI tentang masa depan orang rimba?

Yang paling utama diperhatikan pemerintah adalah perlindungan hak-hak asasinya. Jadi hak asasi maksudnya terutama perlindungan hak hidup sebagai warga negara. Jadi itu menjadi sangat vital sekali. Soal bagaimana mereka bisa makan bertahan hidup, soal bagaimana nyawa mereka dilindungi negara, lalu kemudian bagaimana mereka nanti memiliki sumber-sumber penghidupan, termasuk juga bagaimana pendidikan mereka sesuai dengan nilai atau norma yang mereka anut sekarang ini. Bagaimana juga soal pelayanan kesehatan, hak-hak mereka yang lain, termasuk juga hak politik mereka untuk memilih. Saya pikir itu adalah hak dasar yang harus dilindungi negara.

Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, 5 Oktober lalu menuai protes dari kalangan buruh, masyarakat adat, petani, nelayan, mahasiswa, hingga pelajar. Mereka memerotes pengesahan yang cacat prosedur dan tidak demokratis lantaran tidak melibatkan partisipasi publik.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), Rukka Sombolinggi

Selain itu, regulasi sapu jagat ini mengancam kondisi lingkungan terutama kondisi hutan di Indonesia. Masyarakat adat yang hidup dan mencari penghidupan di kawasan hutan terancam. Tidak hanya itu, hutan yang menjadi tempat tinggal mereka juga dapat dengan mudah dirambah dengan desain regulasi yang memudahkan perusahaan untuk berinvestasi di kawasan hutan.

Risiko terburuk ketika regulasi ini diterapkan adalah peningkatan kriminalisasi. Potensi ini semakin nyata ketika tidak ada jaminan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat sampai saat ini mangkrak di DPR. The Society of Indonesian Enviromental Journalists (SIEJ) melakukan wawancara dengan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), Rukka Sombolinggi untuk mengetahui lebih jauh seberapa dampak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja inim terhadap masyarakat adat.

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan oleh DPR, bagaimana tanggapan Anda?

Ada hal yang perlu diketahui, regulasi tersebut tidak hanya soal perburuhan. Masyarakat yang bergantung hidup pada tanah, alam, air paling menderita di kemudian hari. Mulai nelayan, petani, dan masyarakat adat hingga masyarakat urban.

Dalam catatan Aman, apa saja masalah-masalah yang muncul ketika regulasi ini dijalankan?

Dalam kluster kehutanan pengakuan masyarakat adat tidak ada. Ini menunjukan omnibus law tidak menunjukan perlindungan terhadap masyarakat adat. Pada tanggal 16 Juni 2013 yang lalu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan keputusan dari Judicial Review terhadap UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi hutan negara. Namun sampai saat ini baru 34 ribu hektar yang ditetapkan sebagai hutan adat, itu sangat kecil dibanding ijin yang dikeluarkan pemerintah untuk perhutanan sosial.

Selain itu, UU Ciptaker ini juga memberikan kemudahan investasi yang berdampak langsung pada eksistensi masayarakat adat. Mereka dibuat berkonflik dengan kebijakan kemudahan investasi. Pada titik tersebut, pemerintah tidak mendahulukan pemenuhan hak masyarakat adat.

Apakah ada hal lain?

Belajar dari pengalaman, ada banyak kasus perampasan wilayah adat yang tidak terselesaikan sampai saat ini. Ketika berhadapan dengan kepentingan investasi, perusahaan dan pemerintah tidak ada satu kebijakan yang menguatkan posisi masyarakat adat. Mereka selalu kalah. Pemerintah tidak pernah berusaha untuk mengakui keberadaa masyarakat adat. Hal tersebut diperkuat dengan belum disahkanya RUU Masyarakat adat yang masih mangkrak di DPR.

Berbahaya lagi, regulasi ini akan memunculkan peningkatan kriminalisasi. Undang-Undang Ciptaker yang kami baca tidak memperbolehkan masyarakat untuk mengembala ternak sapi, kambing, bebak di kawasan hutan. Mereka punya kebun atau memungut hasil hutan non kayu seperti, rotan akan ditindak. Ini betul-betul akan menimbulkan banyak kekacauan di lapangan, masyarakat adat akan mengalami kriminalisasi besar-besaran. Lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Ini penelusuran singkat yang kami lakukan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang Ciptaker juga mencabut ambang batas kawasan hutan sebanyak 30 persen, bagaimana tanggapan Anda?

Menyangkut perubahan kawasan hutan, UU Ciptaker memang menghilangkan perubahan kawasan hutan. Dampaknya kawasan hutan lindung dan konservasi dengan mudah dirambah. Kita tahu bahwa banyak perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan. Penghilangan ambang batas tersebut akan melegalisasi perkebunan sawit yang tidak punya ijin. Akan lebih cilaka lagi hutan akan habis dalam waktu yang cepat. Dampaknya perubahan iklim akan berlangsung lebih cepat dari biasanya.

Ada banyak masyarakat adat yang bekerja di kawasan hutan, bagaimana Aman melihat hal tersebut?

Sebanyak 20 juta masyarakat adat akan terancam kehilangan pekerjaan. Pemerintah tidak peduli dengan nasib masyarakat adat yang sudah pekerjaan di wilayah adat.

Dalam perspektif perempuan, apa yang paling terasa dengan diberlakukanya Undang-Undang ini?

Ruang hidup buat perempuan adat tidak sekedar ruang hidup, tapi posisi politik mereka di kampung. Itu kekuatan mereka, peran perempuan adat mengurus dan menjaga bumi. Perempuan mempunyai hal yang penting, mereka memproduksi pangan terbesar. UU ini akan menghilangkan peran perempuan dalam konservasi, menghasilkan makanan bagi masyarakat adat. Ilmu pengetahuan tradisional dikuasai perempuan mulai dari benih sampai obat-obatan. Ketika dihilangkan maka peran perempuan akan lemah.

Bicara soal sanksi, Undang-Undang Cipta kerja mengatur sanksi administratif bagi perusak hutan, bagaimana tanggapan anda?

Sanksi pidana saja diabaikan padahal banyak perusahaan melanggar, mereka bisa lari tanpa dideteksi pemerintah. Sekarang mau dihilangkan pidana itu, dengan memberikan sanksi administratif. Ini memberikan peluang untuk terus menerus melakukan kerusakan lingkungan.

Ada banyak peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat, dengan adanya Omnibus law hal tersebut akan hilang, bagaimana tanggapan Anda?

Kewenangan pemerintah pusat untuk menghapus kebijakan daerah yang menghambat investasi menjadi problem besar. Kami sudah bekerja sejak 2009 dengan memperjuangkan aturan dalam bentuk peraturan daerah untuk melindungi kepentingan mayarakat adat. Ada ratusan perda yang berhasil kami susun, ini terancam dihapus. Sementara itu presiden selalu berjanji akan melindungi masyarakat adat tapi sampai sekarang tidak ada apa-apa.

Bicara soal Presiden Jokowi, dalam serangkaian perayaan kemerdekaan ia kerap menggunakan pakaian adat, bukanya itu bentuk cinta pada masyarakat adat?

Kan yang dinilai bukan kata-kata atau simbol, yang dilihat adalah tindakan. Ketika Jokowi menggunakan pakaian amanatun, Timor Tengah, Nusa Tenggara Timur pada perayaan 2020, disaat bersamaan terjadi kekerasan dengan mengusir rumah mereka. Perempuan dan anak diseret seperti kriminal. Menurut saya Jokowi itu kamuflase saja.

Dalam waktu dekat regulasi ini akan diundangkan, apa yang akan dilakukan Aman dan koalisi penolak Uncang-Undang Ciptaker?

Terus berjuang dengan turun ke jalan meminta presiden harus membuat Peraturan Perundang-Undang untuk mencabut Omnibus Law. Ini tidak pantas dajukan ke Mahkamah Konsitusi ketika prosesnya cacat prosedur dan hukum. Bukan seperti ini yang kami butuhkan.