Ketergantungan Indonesia terhadap industri pertambangan makin masif. Tidak hanya di pulau-pulau utama di Indonesia, tapi eksploitasi minerba secara besar-besaran juga masif terjadi di pulau-pulau kecil di Indonesia.

Catatan Jatam menyebut, sedikitnya 55 pulau kecil  sudah dikuasai oleh tambang. Moratorium diperlukan agar Indonesia bisa lepas dari ketergantungan industri ekstraktif sebagai sumber energi primer dan beralih ke sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Namun, upaya moratorium tersebut nampaknya sulit terwujud seiring banyaknya insentif di sektor pertambangan melalui UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Terlebih lagi, sejumlah proyek strategis nasional (PSN) berkaitan dengan industri pertambangan, sehingga karpet merah untuk industri tersebut bakal terus dibentangkan.

Dalam siaran langsung (live) di akun resmi Instagram SIEJ_info, baru-baru ini, Budi Nurgianto , Bidang kampanye The Society of Indonesian Environmental Jornalists (SIEJ) berbincang Melky Nahar, Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional yang bercerita tentang gambaran nasib pulau-pulau kecil di Indonesia yang dicaplok perusahaan tambang untuk dieksploitasi. Juga bagaimana patgulipat para pengusaha tambang mengoperasikan izin pertambangan.  

Bagaimana Anda melihat gambaran isu tambang di Indonesia ?

Isu tambang ini isu berat dan tidak terlalu banyak orang  yang tertarik untuk terlibat di dalamnya. Meskipun kalau bicara konteks rusaknya, jauh lebih besar bahkan tidak hanya dialami di tempat dimana perusahaan itu beroperasi tapi juga terhubung dengan warga di kota, entah itu konteks polusi pembakaran barubara di PLTU, di udara, pangan yang sudah di konsumsi orang-orang kota.

Tapi yang jelas kalau bicara tambang di pulau-pulau kecil di Indonesia coba kita runut secara praktis ketika UU Minerba tahun 2019 di sahkan, ketika ada kewenangan sama yang dimiliki bupati, walikota, gubernur atau menteri, lonjakan jumlah izin pertambangan memang sangat besar. Bahkan tercatat lebih dari 11 ribu izin dan sebagian wilayah operasi dari pertambangn itu masuk okupansi pulau kecil di Indonesia.

Izin tambang merambah dipulau-pulau kecil di Indonesia, seperti apa kondisinya?

Jatam mencatat ada 55 pulau kecil di Indonesia yang telah lama diobrak abrik perusahaan tambang sebagian besar nikel, emas, batubara, migas dan seterusnya.

Kalau kita cek, rata-rata pulau kecil ini ada di bagian utara Maluku, Papua dan sekitarnya yang ada pulau kecil dan Kepulauan Sulawesi yang mempunyai banyak pulau kecil. Sumatera juga ada beberapa pulau kecil di sekitarnya. Di Kalimantan bagian utara ada Pulau Bunyu yang juga mempunyai nasib sama ddengan Pulau Romang (Maluku). Di Maluku Utara ada Pulau Gebe yang sejak awal dihabiskan kemudian dilanjut di Pulau Gee dan Pulau Pakal. Ada banyak pulau kecil, begitu juga di Papua bagian barat dan sekitarnya.

Misal nasib Pulau Pakal yang sudah habis hampir rata dengan laut dan beberapa waktu lalu mereka melakukan reklamasi. Dan Pulau Gee yang sedang  dihabisi. Atau kalau kita mau geser ke yang update ada Pulau Sangihe yang sedang diganggu perusahaan yang lebih parah lagi mereka mau okupansi lebih dari setengah pulau. Perusahaan diduga menyusupi Rancanagn Perda RTRW kabupaten Konawe, begitu juga dengan pulau-pulau lainnya.

Apakah ekspansi tambang ke pulau-pulau kecil ini terjadi karena sumber daya alam di pulau-pulau besar sudah mulai habis dikeruk?

Sebagian besar pulau-pulau kecil ini dibebani dengan perusahaan yang bergerak di usaha nikel, sehingga kalau emrujuk pada hal itu sebenarnya eskpansi pertambangan yang masuk ke pulau-pulau kecil kita akhir-akhir ini lebih banyak didorong oleh satu kepentingan global terutama industri yang bergerak di mobil listrik dan sejenisnya. Mereka butuh pasokan bahan baku nikel, cobal, mangan dan lainnya untuk kemudian mendapatkan pasokan bahan baku sndiri.

Jadi untuk konteks nikel karena rata-rata kebutuhan pasar industri global yang besar, yang mendorong perusahaan ini ekspansi dari pulau satu ke pulau lain.

Lalu apakah ini ada hubungannya dengan eksploitasi di pulua-pulau besar yang sumber daya tambangnya sudah habis/ saya rasa tidak ada kaitannya.

Rata-rata, perusahaan itu mencari keuntungan, akan terus mengakumulasi kapitalnya dengan itu dan sama sekali tidak akan berhenti. Tiap detik kerjanya mengakumulasi keuntungan.

Praktis lebih ke permintaan pasar global. Kalau kita mundur ke belakang ada satu fenomena ketika tren penerbitan izin tambang melonjak ketika bupati, walikota, gubernur punya kewenangan yang sama. Jadi ada semacam tren atau pola si kepala daerah memberikan izin karena di belakang punya uang yang banyak. Misal satu izin Rp 1 miliar, kalau satu propinsi beri izin 20, maka kepala daerah akan dapat berapa. Sayangnya hal seperti ini tidak pernah dibongkar secara serius meski KPK pernah dorong hal ini.

Tapi kan rasanya sekarang tidak bisa diharapkan lagi karena KPK pun sudah dilumpuhkan. Di periode sebelumnya sebenarnya KPK berhasil dalam mendorong upaya pencegahan agar tidak ada ruang korupsi di balik izin tambang. Kl kita cek UU Minerba dikeluarkan sebelum atau sesudah pilkada. Jadi mustahil kalau bupati atau gubernur tidak mendapatkan apa-apa.

Yang harus kita waspadai adalah potensi-potensi kampung kita yang punya bahan tambang itu,  apalagi dengan produk hukum dan kebijakan hari ini yang disentralisir dan diambil alih pemerintah pusat lagi. Bisa jadi besok-besok kampung kita sudah ada izin tambang.

Apa yang menjadi masalahnya?

Praktis kalau bicara pulau-pulau kecil, nasibnya sudah sangat parah. Meskipun sudah semakin parah yang terjadi tidak ada upaya serius untuk menghentikan laju kerusakan. Yang terjadi justru dibiarkan.

Problemnya itu meskipun KKP punya tugas untuk itu, tapi SDM-nya tidak pernah “mau tahu” bahwa ada kementrian lain yang semestinya dimintakan tanggungjawab supaya pulau-pulau ini selamat. Tapi kenyataannya ini jalan sendirian, mis-koordinasi.

Sebenarnya seberapa pentingkah pulau-pulau kecil bagi kita? Apa fungsinya?

Praktis pulau-pulau kecil kita ini barangkali benar begitu ya ini kan tidak ada penghuninya. Tapi tidak ada penghuninya bukan berarti tidak ada kehidupan, bukan berarti tidak ada manfaat untuk kita. Di situ ada ekosistem, dijadikan tempat nelayan beristirahat atau di perairan sekitarnya tempat nelayan mencari ikan dan seterusnya. Dan praktis tidak ada upaya perlindungan serius dari pemerintah. Yang terjadi izin justru diberikan, eksploitasi terus berjalan dan resikonya adalah pulau-pulau ini jadi hancur-hancuran.

Ada narasi yang menganggap pulau kecil ini tidak ada pentingnya. Kita  boleh mengambil seluruh  kekayaan di dalamnya. Yang kita lupa adalah, di sana ada makluk non manusia yang hidup dan bergantung dengan pulau kecil dan ekosistemnya itu. Saya ambil contoh misalnya kalau kita cek  Pulau Gee atau Pulau Pakal, orangtua di sana menganggap ini 2 pulau punya sejarah penting yang erat kaitan dengan masyarakat setempat. Di sana sebagai stok alternatif pangan bagi masy setempat, tempat menambatkan perahu, tempat beristirahat setelah lelah pulang melaut, bahkan di sana punya eksistem sendiri yang harus  dilindungi karena kalau kita hancurkan maka kerusakan tidak hanya di pulaunya itu sndiri tapi juga ekosistem di sekitarnya. Entah pesisirnya, entah lautnya yang kemudian itu berdampak buruk bagi kehidupan yang lain, katakanlah nelayan yang menankap ikan dan ikannya tercemar kemudian  dampaknya pada kesehatan dan seterusnya.

Belum lagi hilangnya produktivitas mereka dan seterusnya. Ini baru konteks pulau yang tak berpenghuni. Bagaimana dengan pulau yang berpenghuni seperti Pulau Sangihe atau pulau kecil lain yang jelas-jelas kehidupannya tergantung pada sagu, pada pala, dan mereka lebih sejahtera dari situ dan kemudian perusahaan tambang masuk dan mengubah semua itu.

Kita pernah riset di pulau Gebe tahun 2016-2017, warga yang sebelumnya pangan bergantung dengan sagu, karena Antam masuk tiba-tiba berubah pola konsumsi beralih pada beras. Ini problem serius ketika perusahaan tambang keluar. Jadi warga kembali ke nol lagi hidupnya. Bahkan ada 3 ribu orang dari Pulau Gebe yang memilih kelaur dari pulau entah kemana, karena tidak ada sumber kehidupan di pulau yang “sudah dihandurkan” itu.

Nah, kalau coba kita tengok Pulau Sangihe, apa yang akan terjadi ketika PT Tambang Emas Sangihe itu mengkapling 7 kecamatan, 80 desa dengan izin tambang 33 tahun dan itu bisa diperpanjang. Itu nanti mau jadi apa ?

Tren peningkatan ekspoitasi tambang di pulau kecil itu mulai kapan?

Praktis ekspansinya setelah UU Minerba disahkan karena waktu itu bupati, walikota, gubernur mempunyai wewenang sama, kecuali pulau-pulau kecil yang mempunyai kontrak karya karena itu izin ada di pemerintah pusat atau ESDM. Tapi kalau di cek di Pulau Gebe ya bupati yang menerbitkan izinnya. Semua ada di kepala daerah.

Kita memang melihat ada beberapa daerah di timur Indonesia yang izin-izin tambang IUP yang dikeluarkan nyaris berekatan dengan momentum politik lokal. Banyak tambang ilegal bagaimana menyikapinya ?

Jatam banyak melakukan riset tambang ilegal di Samarinda. Salah satu wilayah byk sekali aktivitas tambang di Tahura Bukit Soeharto. Kawasan ini haram hukumnya di tambang tapi tambang ilegal masih aktif beroperasi dan terlalu banyak media yang nulis soal itu. Problemnya penegakan hukum terhadap tambang ilegal itu praktis tidak pernah terjadi.

Tambang ilegal ini jangan kita pikirkan sederhana, misalnya ini adalah warga yang nambang pakai linggis. Bukan, ini basis pengelolalaan seperti industri, ada eskavator, alat berat.

Mudah sebetulnya untuk menindak tinggal kita identifikasi lokasinya dimana, siapa orang di situ yang terlibat, siapa pemilik duitnya. Karena  rata-rata setiap ada aktivitas itu ada penyokongnya dan tidak mungkin mereka tidak punya duit. Ya tinggal ditindak. Nah Problemnya kenapa penegak hukum tidak menindak dengan tegas. Jangan-jangan aparat penegak hukum memeihatra itu dan dijadikan ATM. Banyak kejadian itu dan temuan Jatam dimana-mana rata-rata ketika tambang ilegal ada paasti ada aparat enegak hukum di dalamnya. Entah dia menjamin keamanannya, kalau setoran tidak lancar dia akan pindah lagi, setelah itu dibiarkan lagi. Problem ini sangat kompleks.

Bedanya memang butuh satu kekuasaan yang kuat dan solid. Kalau model pemimpin  seperti sekarang ini, rasanya tidak ada harapan juga.

Pertanyaan muncul, apakah tidak pernah melapor? Teman-teman di Kalimantan Timur sudah sangat sering sekali melaporkan hal itu, bahkan ada salah seorang camat atau sekcam yang sampai berantem, terluka karena dia menegur tambang-tambang ilegal tadi. Jadi ada back up-nya.

Jadi izin tumbuh subur ketika pemimpin daerah diberi kewenangan menerbitkan izin usaha tambang? 

Tentu ada kotribusi pemerintah pusat. Kalau kita cek kasus Sangihe itu kontrak karya dari pemerintah pusat. Pulau Wawonii yang lagi naik kasusnya juga pemenrintah daerah yang memberi izin.

Kepulauan Konawe juga bupati yang menerbitkan izin. Ada 14 izin kalau saya tidak salah ingat, atau di Maluku Utara rata-rata kepala daerah semua yang memberikan izin dan itu banyak.

Kalau cek data, 11 ribu izin dikeluarkan bupati, walikota terutama di Maluku, Sulawesi, Kalimnatan, Sumatera termasuk NTT yang kering kerontang juga itu banyak izinnya, ada sekitar 400 izin tambang. Kepala daerah seperti raja kecil karena suka menerbitkan izin.

Saya pernah bertemu pemilik perusahaan dan mengatakan urus izin ribetnya bukan di birokrasi perizinan tapi permintaan dari kepala daerah Rp 1 miliar itu berat. Meski itu murah kalau dihitung, tapi dari si bupati kalau dia terbitkan 5 izin saja, artinya sambil ongkang-ongkang kaki dapat Rp 5 mliar hanya karena dia punya otoritas kekuasaan. Rentan korupsi. Hanya sayangnya memang karena waktu itu kita hanya mengandalkan KPK, aparat lain tidak ada yang bisa diandalkan. Praktis KPK yang hanya memutus mata rantai penerbitan izin.

Dari catatan Jatam, 50 lebih pulau-pulau kecil yang dieksploitasi itu di pulau mana yang paling kritis kondisinya? Apa jenis tambangnya dan siapa pemainnya?

Kalau kita cek pulau-pulau kecil yang sudah sangat kritis sebagian besar ada di Maluku Utara dan sebagian Kepulauan Sulawesi. Maluku Utara praktis sudah hancur tidak ada kehidupan lagi itu pulau Gee, Pulau Pakal yang sudah dihabiskan mungkin sisa 1/4 saja yang dikeruk Antam. Pulau Gebe sudah lama diporakporandakan. Bukannya ditertibkan tapi bupatinya menerbitkan izin baru lagi di wilayah yang sama. Ini sesuaitu yang sangat konyol sekali.

Pulau-pulau kecil lain di bagian utara Kalimantan, Pulau Bunyu itu ada batubara, miga, semua dihajar habis-habisan.  

Jadi kalau ditanya pulau mana yang kritis ya rata-rata untuk komoditas nikel. Pulau Gee sudah  habis nikelnya dan Antam geser di Pulau Pakal yang juga sudah mau habis.

Bahkan tidak hanya di pulau kecil tapi juga di daratan Halmahera itu pulau besar ikut diokupasi daratan dan pesisirnya sehingga beberapa waktu lalu terjadi pencemaran lagi.

Praktis pulau-pulau kecil di Maluku utara, rata-rata untuk tambang nikel. Meskipun pulau kecil sudah sekritis itu belum ada satupun langkah pemerintah untuk menghentikan laju kerusakan. Dibiarkan, dieksploitasi karena kalau kita cek orang-orang yang main di belakang ini sebagian terkait dengan otoritas tertentu mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.

Di Maluku Utara ada mentri yang terlibat dalam sengkarut persoalan tambang di sana. Itu contoh bahwa urusan tambang ini adalah urusan politik karena kebijakannya kebijakan politik, yang bermain di belakang rata-rata yang punya kekuatan politik dan finansial. Orang-orang yang bermain mempunyai kuasa di lingkaran kekuasaan tertentu bahkan hingga di pemerintah pusat.

Di PT Antam bisa lihat siapa nama-nama yang pegang jabatan strategis seperti komisaris dan direktur.

Ada banyak mantan jendral, mantan politikus, ada yang hari ini menjabat sebagai menteri. Yang hari-hari ini mestinya bekerja urus pulau kecil untuk diselamatkan, tapi justru di belakang terlibat sebagai salah satu penerima manfaat karena menduduki jabatan stratgeis. Jadi keterlibatan orang ini tidak hanya keuntungan tapi memastikan operasi mereka berjalan aman tidak ada gangguan. Ini salah satunya kenapa kemudian banyak sekali orang-orang mantan jendral ditarik menduduki jabatan tertentu. Salah satunya untuk mengamankan operasi dari perusahaan-perusahaan tambang.

Sebenarnya berapa besar potensi dari penambangan di pulau-pulau kecil itu ? Apakah Jatam ada datanya?

Secara spesifik kami tidak menghitung itu, tapi salah satu poin menarik dan penting diketahui soal hitungan pendapatan perusahaan tambang yang tidak sama sekali pernah memperhatikan atau  mempertimbangkan biaya ekstra yang jauh lebih besar. Yang dihitung dari perusahaan hanya setoran ke PAD, bayar royalti, bayar pajak dan  seterusnya ,tapi tidak pernah dihitung soal bagaimana daya rusak dari hulu hingga hilir dan itu bahkan melampaui dari masa tambangnya itu sndiri. Itu tidak pernah dihitung.

Contoh, kita ambil kasus Sangihe yang mengkapling 7 kecamatan di 80 desa, menjanjikan menyerap tenaga kerja lokal, di luar itu ada bayar pajak, royalti, dan lainnya tapi tidak pernah dihitung adalah ketika mengkapling lebih dari setengah pulau, berapa banyak orang yang akan kehilangan lahan, yang itu artinya mereka kehilangan ruang produksinya, menganggur, kehilangan lapangan pekerjaan. Petani itu profesi, melaut itu lapangan kerja. Ketika lahan dialihfungsikan, ada banyak orang yang justru kehilangan ruang produksi.

Jika pun mereka masih bertahan di situ maka konsekuensinya produktifitas akan turun karena ini sudah tercemar. Seperti contoh Mama Ida yang bertahan ketika sekelilingnya sudah jual lahan, dia tidak bisa bertahan karena produktivitasnya menurun, akses untuk masuk saja susah maka tidak ada pilihan lain selain jual lahan.

Itu yang sama sekali tidak pernah dihitung. Orang yang tadinya punya ruang produksi tapi kemudian tiba-tiba hilang. Begitu juga wilayah hilirnya, nelayan akan kehilangan wilayah tangkapnya, termasuk orang-orang yang bekerja di tambang ketika dia masuk yang sebelumnya berprofesi sebagai petani yang punya pasokan pangan sendiri, akhirnya ekonominya bergantung pada ekonomi uang. Untuk mendapatkan pangan harus mengeluarkan uang, untuk kebutuhan air harus mengeluarkan uang karena air sudah tercemar.  Itu sama sekali tidak pernah diperhatikan. Dan memang sama sekali tidak dipertimbangkan pemerintah karena mereka tidak menghitung.

Kita abai dengan banyak orang yang justru kehilangan ruang produksi, termasuk anak-anak mereka nanti. Saya bayangkan Pulau Sangihe dalam 30 tahun. 10 tahun ke depan ada bayi lahi di atas produksi tambang, jadi sejak dalam kandungan. Betapa tidak adilnya negara ini memperlakukan warganya karena sudah mencaplok 30 tahun dan tentu saja izin itu bisa diperpanjang dengan UU Minerba. Jadi kerusakan itu melampaui dari masa tambang itu sendiri. Itu tidak pernah dipertimbangkan pemerintah.

Sejauh ini apa upaya pemerintah ?

Di level pemerintahnya, kebijakan sangat ngawur. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan manusia di pulau itu. Semua diobrak-abrik. Pulau kecil ini kritis dan situasi sedang sangat sulit terutama soal ketersediaan air bersih. Pemeritnah tidak pernah memikirkan manusianya, tapi hanya di situ deposit tambang, jenis mineralnya dan seterusnya tinggal dibuka dilelang yang ingin ekploitasi ya silakan.

Apakah itu sesuai dengan UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ya itu bisa disiasati, apakah sesuai RTRW itu bisas diotak atik. Persis seperti Halmahera Tengah yang sekarang ini sedang ada pembahasan Perda RTRW dan ada perush yang minta lahan lebih luas lagi. Bayangkan, produk hukum kita mudah untuk diotak atik, diselipi kepentingan mereka.

Jangan-jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri. Pengurus negara ini lebih banyak tidak masuk akal. Bagaimana ceritanya ingin memberikan perusahaan tambang satu pulau, padahal ada ratusan ribu penduduk yang harus hidup dari lahir di situ dan kemudian harus diubah karena mereka punya otoritas politik. Menurut saya itu sangat brengsek.

Sepertinya Jatam pesimis untuk mengadvokasi itu?

Untuk wilayah Kalimantan Timur, Jatam sangat pesimis, apalagi dengan pemimpin daerah sekarang ini. Memang tidak ada harapan.

Harapan pastinya ada kalau pemerintah pusat, bukan ESDM tapi KLHK serius harus mengusut ini. Kalau misalnya aparat kepolisian setempat tidak bisa diandalkan ya Bareskrim Polri yang harus bergerak, kalau misalnya ada indikasi temuan aparat di daerah bermain. Karena kalau berharap di daerah ya sudahlah, tidak bisa diharapkan. Apalagi di Kaltim yang pemimpinnya lebih banyak ngawurnya dibanding baiknya untuk urusan lingkungan hidup di sana. Kalau menyebut nama itu saya jadi muak karena saking jengkelnya.

Bagaimana respons  komunitas masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil?

Halmahera dan pulau kecil sedang sangat kritis. Kalau tidak ada perlawanan serius akan selesai. Akan banyak sekali warga yang kehilangan hidupnya semua. Halmahera sudah habis mulai dari daratan, pesisir hingga laut.

Saya khawatir, solusi dan diskusi itu datang dari “orang-orang sekolahan”. Kita memunggungi warganya sendiri yang barangkali lebih jujur dan tahu keadaannya, soal apa yang mesti dilakukan agar bisa bertahan karena kalau tidak ini akan selesai.

Halmahera itu satu kesatuan, tidak bisa dipecah-pecah wilayah sehingga mestinya ada upaya menyatukan semuanya karena apa yang terjadi di bagian timur akan berpengaruh di bagian lain. Ini satu kesatuan ekologis, apalagi kalau bicara sejarah orang Maluku Utara. Ini penting sekali karena faktanya seluruh daratan, pesisir sudah habis dikuasai tambang.

Saya bayangkan ada upaya serius tapi tidak tahu bagaimana caranya ketika situasinya sudah separah ini karena kalau ini dibiarkan akan selesai. Ini soal masa depan kita semua dan anak cucu yang masih butuh tanah dan air yang sama.

Di Maluku Utara ini ada banyak orang berpengaruh ada di posisi strategis. Jadi jangan membayangkan orang-orang ini hanya menerima manfaat saja atau mencari keuntungan, tapi yang harus kita baca adalah ada gerakan lain yang dilakukan agar upaya potensi perlawanan itu dilucuti entah itu sama.

Mungkin cara memulihkan ini semua kita tidak bicara soal tambang, tapi bicara soal sejarah, kita mau kemana.

Apa upaya perlawanan yang bisa dilakukan komunitas warga yang ruang hidupnya dieksploitasi?

Kita berharap warga ada di garda terdepan dan  kita hanya sekelompok kecil yang bisa berkontribusi membantu karena musuh kita sangat besar. Kalau model perlawanan tersentrailisir  di aktivis-aktivis tertentu atau elit NGO tertentu menurutku itu ngawur. Sudah saatnya ubah itu dan warga lebih banyak bergerak, solusi datang dari warga.

Gerakan lahir dari bawah dan para pegiat bisa dijadikan sebagai kolaborasi dan penguatan gerakan. Komunitass warga harus banyak belajar dari warganya sendiri daripada tunduk pada kelompok aktivis atau politik tertentu. Mau tidak mau harus serius dorong dari kampung itu sendiri meski penting juga di level kekuasaan.

Dari komunitas warga Pulau Bangka kita bisa belajar bagaimana melawan dan berstrategi. Dan mereka sekarang bersolidaritas dengan Pulau Sangihe. Saya kira Maluku Utara bisa melakukan hal yang sama, paling tidak belajar dari komunitas warga yang lain. Tidak perlu saling intrik dan saling mencurigai. Misalnya, Jatam pernah dianggap menerima duit padahal kita tidak melakukan apa-apa.

Di Maluku Utara apakah tidak ada yang bersuara?

Saya kira di Maluku Utara  bukan tidak ada perlawanan, ada yang masih konsisten sebagian di Pulau Obe, di wilayah timur dan tengah Halmahera. Mereka hanya terbentur dengan kompleksitas musuh yang beragam karena di sana tidak hanya berhadapan dengan pihak korporasi dan pihak keamanan, tapi juga dengan keluarga sendiri karena ada yang sebagian justru sangat bergantung dengan perusahaan itu.

Jadi penting untuk memetakkan aktor-aktor yang menjadi kekuatan kita dan sekali lagi mungkin jangan berharap pada pihak lain yang datang membantu untuk menyelamatkan kampung kita.

Saya khawatir misal ketika kampung sedang dihajar perusahaan, kemudian minta bantuan tapi jangan-jangan ada potensi perlawanan di kampung itu sendiri. Makanya penting mulai dari dapur sendiri dan paling penting menemukan titik temu apa sih kepentingan kolektif kita. Mungkin terlalu berat kalau bicara tambang. Jangan-jangan ada perekat antar komunitas yang satu dengan warga yang lain.

Sangat penting untuk menjahit kepentingan antar warga yang satu dengan warga yang lain sehingga bisa membangun sebuah perlawanan.  Jadi agak berat kalau kita langsung bicara soal tambang yang bis ajadi dari waktu ke waktu tanpa perubahan. Dan kita bahkan belum memulai.

Apakah mungkin kita misalnya lebih banyak dapat untungnya daripada buntungnya ? jangan-jangan dalam jangka panjang kita ini yang akan menderita.

Tambang ini barang yang harus dipakai dan suatu saat  akan habis. Mereka pergi dari situ dan kita akan terus menerima dampaknya. Bicara kesejahteraan kan tidak hanya bicara pada saat ini tapi juga masa depan. Kita bicara soal alat produksi entah petani, nelayan dan itu sangat esensial makanya alat produksi itu harus  dilindungi dan rawat bukan dibiarkan bahkan disewa atau jual ke perusahaan tambang. Kalau mau ego diri sndiri ya silakan tapi kalau memikirkan anak cuku maka pikirkan soal nasib ke depan dimana kita masih butuh air, tanah dan udara yang sama.

Bagaimana dengan munculnya  konflik horizontal warga?

Banyak pola nyaris sama, pola benturan konflik antar warga pro dan kontra terkait isu tambang. Warga yang pro mati-matian membela dan menjadi bemper perusahaan dan warga yang kontra melakukan aksi. Seperti di Pulau Bangka, itu bisa dicontoh karena para perempuan justru yang konsisten dan menjadi salah satu motor gerakan perlawanan. Dan menariknya, mereka tidak menganggap warga pro jadi musuh mereka karena sebetulnya yang pro ini juga menjadi korban.

Di sisi lain, meskipun warga punya kekuatan besar tapi polisi mengancam melakukan represif dan sebagainya, jadi bayangkan dari aturan kebijakan merek kunci semua sehingga wilayah tangkap mereka tiba-tiba dimasukkan jadi wilayah pertambangan PT Timah. Padahal warga hanya ingin memastikan wilayah tangkapnya. Mereka tidak meminta apa-apa ke pemerintah dan pemerintah juga tidak bantu mereka juga. Apalagi PT Timah itu BUMN. Ya selesai…

Banner Image : Jatam.org