• Ikuti Kami:
  • |
  • September 19, 2022
  • By - SIEJ

Waspada Penumpang Gelap Investasi Hijau

Foto: Richaldo Hariandja/ member

SIEJ – Transisi energi di Indonesia, hanya retorika jika tidak ingin menyebutnya sebagai bualan. Faktanya, batubara tetap jadi primadona, meskipun menjadi biang kerok utama terjadinya emisi gas rumah kaca. Hampir 50% emisi karbon dioksida disumbang Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. 

Itu baru dari pembangkit saja, belum dari tambangnya. Secara global, tambang batubara menghasilkan gas metana miliaran ton per tahun. Di Indonesia, mengutip data Global Energy Monitor, tambang batubara menghasilkan emisi metana sebanyak 58 juta ton per tahun. 

Yang lebih menyedihkan, metana ternyata tercatat 25 kali lebih efektif menciptakan efek gas rumah kaca dan pemanasan global dibandingkan karbondioksida. Meskipun emas hitam, julukan batubara, adalah energi kotor, masa depan batubara di Indonesia masih terang.

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 112 Tahun 2022. Judulnya tentang, Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Sepintas, aturan ini dianggap melarang pembangunan PLTU Batubara baru, karena ada klausul di dalam Perpres tersebut larangan pembangunan PLTU Batubara.

Hanya saja, aturan tersebut tidak berlaku bagi proyek PLTU batubara baru yang terintegrasi industri, masuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35%. Asalkan memenuhi syarat barusan disebut, PLTU batu barabaru tetap saja boleh dibangun.

Sebelumnya, pemerintah juga secara terang-terangan menempatkan bisnis batubara masuk ke dalam Taksonomi Hijau Indonesia. Mulai dari kegiatan usaha operasi penambangan hingga pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbitominous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah.

Taksonomi hijau ini disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dibahas oleh kementerian dan lembaga. Masuknya batu bara ke dalam Taksonomi Hijau, itu artinya OJK mengklaim bahwa bisnis batubara adalah aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dengan adanya klaim batu bara sebagai komoditas “hijau”, maka pembiayaan dan investasi di sektor batubara, akan terus berlangsung di Indonesia. Asap karbon pun terus mengepul di Indonesia. Padahal Taksonomi Hijau adalah kunci utama agenda keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Sudah semestinya Taksonomi Hijau harus dirancang untuk memajukan, transisi energi. Bukan menunda. Jika kondisi ini yang terjadi, maka target net zero emission 2060 akan sulit tercapai. 

***

Karpet merah dari pemeirntah untuk industri batubara masih terus berlanjut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian kompak memberikan banyak insentif untuk pengusaha yang melakukan hilirisasi batu bara.

Hilirisasi batubara dalam bentuk DME diklaim sebagai energi hijau karena akan mensubstitusi gas LPG. Beberapa insentif diantaranya, pertama, pemerintah akan mengurangi tarif royalti batubara secara khusus untuk gasifikasi batubara hingga 0%. Kedua, ketentuan harga batubara khusus untuk peningkatan nilai tambah (gasifikasi) di mulut tambang. Ketiga, tarif royalti batubara 0%. 

Itu artinya, pengusaha tidak menyetor royalti ke pemerintah. Dampaknya, pemerintah tidak mendapat pemasukan dari industri hilirisasi batubara. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo sudah meneken aturannya. 

Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Aturannya sudah berlaku per 15 September lalu.

Insentif keempat, adanya regulasi jangka waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara yang khusus digunakan sebagai pasokan batubara untuk gasifikasi. Dari sini, masa berlaku IUP akan diberikan sesuai umur ekonomis industri gasifikasi batubara. Kementerian ESDM memastikan secara ketentuan sudah masuk dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara. 

Kelima, tax holiday pajak penghasilan (PPh) badan secara khusus sesuai umur ekonomis gasifikasi batubara. Keenam, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) jasa pengolahan batubara menjadi syngas sebesar 0% serta pembebasan PPN EPC kandungan lokal.

Pemerintah juga akan memberi tiga Insentif lainnya untuk pengusaha batubara yang melakukan hilirasi. Bentuk insentifnya, masih digodok. 

Belum lagi, hilirisasi batu bara akan dimasukkan ke Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Anehnya, anggota DPR sepakat memasukkan hilirisasi batubara sebagai energi hijau.

Hasil studi yang dirilis Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), menyebutkan bahwa hilirisasi batubara dengan proyek pembuatan DME dengan kapasitas sebesar 1,4 juta ton per tahun, membutuhkan 6 juta ton batubara. 

Besarnya jumlah batubara tersebut akan menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 4,26 juta ton CO2-eq/tahun. Emisi ini berasal dari ektraksi batubara sebagai bahan baku dan proses produksi DME. 

AEER juga menemukan bahwa proyek pembuatan DME melalui gasifikasi batubara menghasilkan emisi sebesar lima kali lebih banyak dibandingkan proses pembuatan LPG dengan tonase yang sama, yakni 1,4 juta ton per tahun. 

Balik lagi ke DPR, menurut Adhityani Putri, Founder dan Direktur Eksekutif Yayasan Cerah, and Executive Director, saat ini DPR sedang mengebut penggodokan RUU EBT. Adhityani pun mempertanyakan sikap anggota DPR yang fokus kejar tayang mengesahkan RUU EBT menjadi Undang-Undang.

“Selidik punya selidik, banyak penyusup di situ. Yang nyusup itu yang sangat nyata adalah hilirisasi batubara. Dan kita bertanya-tanya kenapa hilirisasi batubara ini digembar gemborkan sebagai energi hijau, padahal nggak,” kata Adhityani.

Menurut mantan jurnalis ini, ada fenomena yang menunjukkan semua hal sengaja dikait-kaitkan dengan energi hijau. “Termasuk IKN, tiba-tiba jadi hijau, jadi sustainable city. Terus hilirisasi batubara, jadi hijau,” ujarnya.

Adhityani menduga banyaknya penyusup yang ingin mendapatkan klaim energi hijau, agar bisa mendapat pendanaan hijau dari perbankan dan lembaga investasi internasional. “Itu bisa lari ke proyek-proyek besar ini. Dan Kalau proyek-proyek besar ini mendominasi, mana ada jatah buat energi surya, energi angin, energi hidro skala menengah kecil, yang malah paling transformatif dan memberdayakan daerah. Itu yang kita takutkan,” katanya.

Adhityani juga berang, ketika ada anggota DPR yang keukeuh dan bersemangat memasukkan hilirisasi batubara ke Undang-Undang EBT. “Beberapa anggota DPR VII, kompromi. Mereka menganggap, nggak apa-apalah hilirisasi batubara masuk ke naskah ini. Dari pada nggak ada, mendingan ada,” katanya.

Padahal, lanjut Adhityani, sekalinya teknologi gasifikasi batubara yang diklaim bersih ini, dijadikan solusi palsu dan masuk ke UU, maka akan menarik banyak investasi. “Siap-siap nanti nyedot kayak vacuum cleaner, nyedot semua dana, dukungan, yang seharusnya masuk ke solusi sebenarnya yang di level masyarakat,” katanya.

Ujung-ujungnya yang menguasai adalah para pengusaha batubara. “Nah coba lihat saja, siapa yang main di proyek besar, di hilirisasi batubara. Bukan masyarakat kecil kan. Yang main itu, aktor-aktor besar. Itu perlu kita kawal,” Adhityani berharap.

Tim SIEJ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments