• Ikuti Kami:
  • |
  • September 18, 2022
  • By - SIEJ

Menagih Komitmen Pemerintah Menerapkan Investasi Hijau

SIEJ — Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26 (UN Climate Change Conference of the Parties/COP26) di Glasgow November 2021 lalu menjadi momentum penting bagi seluruh negara di dunia untuk lebih peduli dengan kondisi lingkungan. Komitmen itu kembali diikrarkan dengan menyepakati tindakan-tindakan esensial yang dibutuhkan untuk mencegah dampak dari perubahan iklim.

Negara-negara yang tergabung dalam COP26 telah berkomitmen untuk melakukan langkah pencegahan dan restoratif guna menghentikan kenaikan suhu bumi. Salah satunya Indonesia. Negara-negara di dunia bersepakat menuangkannya ke dalam roadmap Nationally Determined Contributions (NDCs) yang berpatokan pada Perjanjian Paris. Melalui NDC, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen hingga 41 persen. Dua sektor penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia adalah sektor energi dan kebakaran hutan dan lahan.

Presiden Joko Widodo juga akan memastikan mobilisasi pendanaan iklim dan membuat kebijakan pembiayaan inovatif, seperti melakukan kombinasi pembiayaan (hybrid financing) dan obligasi berwawasan lingkungan (green bond). Kesemuanya masuk dalam skema ekonomi hijau di mana setiap pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan inklusivitas sosial.

Hal itu diturunkan dalam program pertumbuhan ekonomi hijau. Program ini kelola oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),  yang menggabungkan kementerian, industri, dan perusahaan skala besar yang berkepentingan mengembangkan proyek yang berbasis NDCs dan Penilaian Sustainable Development Goals (SDG). Kebijakan ini dimulai dari rencana tingkat sektoral, kabupaten, provinsi, dan kebijakan nasional.

Menurut Bappenas, penerapan ekonomi hijau melalui jalur pembangunan rendah karbon menuju nol emisi karbon yang ditarget pada 2045 ternyata dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan PDB rata-rata 6 persen per tahun. Program itu jika berjalan, menurut Bappenas, akan menciptakan 15,3 juta lapangan kerja serta menempatkan negara sebagai tujuan utama untuk investasi hijau.

Mendukung kebijakan itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah resmi meluncurkan kebijakan pembiayaan hijau dan investasi berkelanjutan. Menurut BEI, potensi investasi melalui pembiayaan hijau cukup besar di Indonesia. Pasalnya, negara kepulauan memiliki banyak lokasi untuk menerapkan kebijakan investasi hijau. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahkan mengungkapkan antara 2015 hingga 2019 total penyaluran kredit dan pembiayaan di sektor ekonomi hijau atau berkelanjutan mencapai Rp809,75 triliun.

Selain itu, OJK bersama berbagai kementerian/lembaga juga sedang menyusun dokumen mengenai Taksonomi Hijau sebagai upaya mempercepat program pembiayaan dengan prinsip berkelanjutan di sektor jasa keuangan. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam menyamakan bahasa tentang kegiatan usaha atau produk dan jasa yang tergolong hijau.

Selain taksonomi hijau ini, sejumlah langkah strategis OJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan sudah dan sedang disiapkan antara lain, antara lain, (1) Kesiapan operasionalisasi bursa karbon sesuai kebijakan pemerintah; (2) Pengembangan sistem pelaporan lembaga jasa keuangan yang mencakup green financing/instruments sejalan dengan penerbitan taksonomi hijau; (3) Pengembangan kerangka manajemen risiko untuk industri dan pedoman pengawasan berbasis risiko bagi pengawas dalam rangka penerapan risiko keuangan terkait iklim; (4) Pengembangan skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan feasible terhadap keuangan berkelanjutan; dan (5) Peningkatan awareness dan capacity building untuk seluruh pemangku kepentingan. 

Sayangnya kebijakan penerapan investasi hijau belum berjalan dengan baik. Pada kebijakan perbankan, misalnya. Tidak sedikit perbankan masih memberikan pendanaan kepada energi kotor dan perkebunan sawit yang dapat merusak lingkungan. Perbankan belum memiliki kesadaran untuk memberikan pembiayaan yang mendukung energi bersih.  Sementara itu dalam survei dan laporan Net Zero Investment in Asia Third Edition yang dirilis oleh Asia investor Group on Climate change (AIGCC) pada 2020. Survei dilakukan terhadap 20 perusahaan di Asia dengan total aset yang dikelola mencapai 6 triliun.

Hasil laporan itu menyebutkan ada sejumlah hambatan terkait dengan pendanaan atau investasi hijau untuk mencapai emisi nol kabron. Seperti, kurangnya instrument maupun peralatan untuk mengukur dampak hijau hingga kurangnya permintaan klien akan investasi hijau.

Masalah lain adalah dukungan pemerintah. Menurut Associate Director Climate Policy Initiative, Tiza Mafira menyampaikan adanya regulasi yang membuat investor ragu menanamkan modal. Sebabnya karena pemerintah masih banyak fokus pada sektor energi ekstraktif atau energi kotor. Bahkan, kata Tiza, pemerintah memberikan 96 persen insentif yang diambil dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sementara energi yang lebih ramah lingkungan belum menjadi sorotan.

Ketika pemerintah tak menjadikan prioritas investasi hijau maupun pendanaan hijau sebagai landasan untuk mewujudkan komitmen terhadap pengurangan kerusakan lingkungan. Maka, komitmen pemerintah hanya ucapan semu. Kebijakan energi, pembiayaan, dan pembangunan hijau hanya ilusi yang terus diucapkan.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments