• Ikuti Kami:
  • |
  • September 2, 2022
  • By - SIEJ

Yang Hilang Ditelan PLTA

Lokasi PLTA dari kejauhan di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan. Foto: Aditya Sumitra for Image Dynamics/Mighty Earth.

SIEJ — Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) menimbulkan sejumlah masalah. Salah satunya terjadi di PLTA Batang Toru yang terletak di Desa Marancar, Godang, Kecamatan Maracar, Tanapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bencana longsor yang diduga akibat pembangunan PLTA itu terjadi pada 29 April 2022 lalu. 

Peristiwa itu bermula dari longsoran bukit dengan ketinggian 50 meter. Longsoran itu membuat material jatuh ke aliran Sungai Batang Toru. Sebanyak 12 orang diduga tertimbun longsor, lima orang berhasil dievakuasi namun dalam keadaan meninggal dunia. Sisanya diduga belum ditemukan hingga saat ini. Korban diduga hilang dari warga Indonesia, pekerja proyek, dan seorang dari Tiongkok. Akibat longsor itu juga, setidaknya terdapat dua orang dan satu mobil ikut tertimbun longsoran. 

Teranyar, seorang tenaga kerja asing asal China, Wang Jian (52), tewas akibat tertimpa runtuhan batu di dalam terowongan proyek pembangunan PLTA Batangoru, pada Minggu, 21 Agustus 2022 lalu.

Seperti diketahui, PLTA tersebut dibangun oleh PT North Sumatera Hydro Energy, konsorsium dari PT Pembangkit Jawa Bali Investasi, PT Dharma Hddro Nusantara, dan Fareast Green Energy Pte, Ltd. Pembangkit ini ditarget menghasilkan 510 megawatt yang digadang-gadang terbesar di Asia Tenggara.

Namun, pihak perusahaan diduga tidak memperhatikan aspek geologis kebenacanaan. Berdasarkan Peta Geologi Indonesia, lokasi proyek PLTA Batang Toru dilintasi sejumlah sesar Sumatera. Adalam analisisnya diketahui bahwa kepadatan dan kekuatan gempa di daratan Sumatera selama 100 tahun terakhir menunjukkan bahwa lokasi PLTA Batang Toru berada dalam posisi rawan gempa. 

Pembangunan PLTA itu juga tak hanya berdampak pada manusia. Menurut Social specialist dari Centre for Orangutan Protection (COP), spesies endemik dan paling langka di dunia yakni orangutan Tapanuli juga berdampak. Kepadatan populasi orangutan paling tinggi terdapat di lembah dan sungai Batang Toru. Daerah bagian selatan ekosistem Batang Toru adalah wilayah pembangunan PLTA tersebut.

Dalam analisis COP, orangutan Tapanuli akan kehilangan sumber makanan. Sebab wilayah selatan dari ekosistem Batang Toru merupakan kawasan yang menjadi wilayah pencarian akan orangutan. Saat ini hanya terdapat 800 Orangutan Tapanuli yang masih hidup. Pembangunan PLTA dikhawatirkan akan membuat keberadaan satwa paling langka itu terancam punah.

Tak hanya PLTA Batang Toru yang bermasalah. Sejumlah pembangunan PLTA di Indonesia juga menimbulkan dampak negatif. Seperti PLTA Poso Energy yang berkapasitas 515 megawat. Pembangkit ini diresmikan langsung oleh Presin Joko Widodo pada 25 Februari 2022 lalu. 

Di balik peresmian itu, muncul penderitaan masyarakat adat yang berada di wilayah Danau Toba. Masyarakat adat yang mayoritas petani mengaku terdampak akibat pembangunan PLTA itu. 

Mereka didominasi menggantungkan pencarian nafkah dan hidup dari menanm padi dan berkebun. Pada proses pembangunannya, PLTA Poso Energy telah memakan korban rusaknya sawah warga. Sekitar 266 hektar lahan milik petani, tenggelam akibat uji coba pintu air bendungan PLTA.

Lantaran masalah tak kunjung usai. Petani Danau Poso melakukan protes massa. Mereka melakukan aksi mengecor kaki mereka karena pihak perusahaan dan pemerintah lambat menyelesaikan masalah dampak mendungan. Mereka yang bergantung pada sawah hingga kini masih kesusahaan menghidupi penghidupannya.

Ambisi pemerintah untuk mengejar target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025, Hingga saat ini pemerintah baru dapat merealisaskan bauran EBT sebesar 12,8 persen. Rencana pemerintah akan mengembangkan energi hidro untuk menyuplai listrik di Indonesia sesuai dengan RUPTL PLN pada 2021-2023. Rencana, PLTA akan dikembangkan hingga menghasilkan 9.272 megawatt dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebesar 1.118 megawatt. 

Sayangnya, ambisi pemerintah untuk membangun EBT telah mengorbankan aspek lingkungan, kemanusiaan, dan satwa yang dilindungi. Pemerintah seperti abai melihat ekosistem yang ada dalam wilayah pembangunan PLTA. Semestinya membangun tak hanya memikirkan pembangunan. Tapi juga memikirkan manusia dan lingkungan.

  • Share:
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments