• Ikuti Kami:
  • |
  • September 2, 2022
  • By - SIEJ

Subsidi Energi Kotor, Siapa Untung?

SIEJ – Triliunan rupiah uang negara yang selama ini mengucur untuk subsidi energi, ternyata banyak menguntungkan para pengusaha. Subsidi Bahan bakar minyak (solar) misalnya, menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI, Eddy Soeparno, 72% – 80% justru dinikmati golongan kaya.

Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa bahwa BBM jenis solar banyak dikonsumsi truk perusahaan tambang dan perkebunan seperti pengangkut batubara dan minyak sawit. Padahal, pemerintah melalui surat edaran dari Kementerian ESDM/No.4.E/MB.01/DJB.S/2022, tentang penyaluran BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014, mobil truk pengangkut mineral dan batubara dilarang mengisi BBM Subsidi.

Selain BBM dari fosil, subsidi energi juga mengucur ke pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batubara. Menurut Founder sekaligus Executive Director Yayasan Cerah, Adhityani Putri subsidi pembagkit energi kotor itu berlangsung dari hulu hingga hilir. 

Bentuk subsidinya, kata Adhityani, bervariasi, mulai dari subsidi di pembangkit listriknya dalam bentuk tarif, sampai dengan subsidi infrastruktur. “Dari penambangan batubaranya sampai dengan transportasi. Sampai dengan dia menjadi listrik,” kata Adhityani dalam diskusi daring bertajuk, Jurnalis dan Anak Muda Bunyikan Aksi Iklim, pada 20 Agustus lalu.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan Yayasan Cerah dan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) itu, Adhityani membeberkan, begitu banyak insentif dan subsidi yang diberikan untuk bisnis energi kotor.

Menurut Adhityani, mirip seperti subsidi BBM, subsidi listrik dari batubara juga membengkak. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga batubara acuan yang meningkat. Tentu yang menikmati kenaikan komoditas ini adalah pengusaha batubara.

Watchdoc Documentary dan Greenpeace Indonesia mencatat ada 16 menteri atau separoh dari total kabinet PResiden Joko Widodo berkaitan kuat dengan perusahaan tambang. Diperparah lagi, 55% anggota DPR RI, yang dianggap sebagai wakil rakyat juga pebisnis tambang. 

Itu baru subsdi. Belum kompensasi yang digelontorkan pemerintah dari APBN untuk PLN. Yang ujung-ujungnya digunakan untuk mendukung bisnis pembangkit dari energi kotor. Seperti maintenance pembagkit dan jaringan transmisi.

Adhityani meyakini, bisnis PLTU dan batubara tidak memiliki risiko. Karena risiko bisnis ditanggung semua oleh pemerintah. “Sampai pendanaan juga risikonya ditanggung pemerintah. Itu Namanya subsidi,” ujarnya.

Persoalannya, semua fasilitas yang diberikan kepada bisnis energi kotor, tidak sama dengan bisnis EBT. Sebaliknya, pengembangan investasi sector EBT di Indonesia seperti dihambat. Berdasarkan pantauan Adhityani, sering kali pelaku bisnis sektor EBT kesulitan untuk mengembangkan EBT di Indonesia. 

“Bayangkan dia yang cari lokasi, dia yang urus sana-sini. Itu juga masih dipersulit. Kalau PLTU, lahan sudah disiapkan. Tinggal main telepon saja. Kalau EBT harus keluar dulu itu jutaan dolar. Buat bikin uji kelayakan dulu. Kasihan banget. Sudah dapat ini, datang ke PLN, disuruh ikut tender, yang dapat orang lain. Kan gila,” Adhityani membeberkan.

Dari hasil kajian Adhityani, nilai insentif dan subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk energi kotor ditambah nilai dari dampak kerusakan yang diciptakannya, sebenarnya masih lebih mahal daripada produk dari energi baru terbarukan (EBT). Maka itu, Adhityani mengusulkan, agar perlu adanya reformasi subsidi. 

Dari data realisasi APBN 2015-2021, rata-rata porsi subsidi listrik yang kebanyakan dari PLTU sebesar 47,25% dari total subsidi energi dan rata-rata porsi subsidi BBM fosil sebesar 22,5% dari total subsidi energi. Jika dijumlahkan, berarti sekitar 70% subsidi energi, digenlontorkan untuk energi kotor.

Puluhan bahkan ratusan triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah setiap tahun untuk energi kotor, sebenarnya bisa dialihkan untuk pengembangan dan produksi EBT. Dengan begitu bukan saja tercipta energi ramah lingkungan, tetapi juga pasokan energi yang murah.

Persoalannya, pemerintah seringkali menggaungkan hambatan penggunaan energi bersih dikarenakan faktor harga. Padahal, jika fasilitas-fasilitas tadi dialihkan ke sektor EBT, maka bukan tidak mungkin Pertamina dan PLN bisa menjual kedua produk tersebut, lebih murah dari BBM dan listrik dari fosil dan batubara.Menurut Adhityani, persoalan pengembangan EBT pada dasarnya bukan di harga atau tarif. “Itu bisa hilang dengan political will. Political will yang seperti apakah, dengan merumuskan kebijakan yang betul-betul memihak energi terbarukan dan mencabut keberpihakan terhadap energi fosil,” tutup Adhityani.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments