• Ikuti Kami:
  • |
  • August 18, 2022
  • By - SIEJ

Food Estate vs Sistem Budaya Pangan Lokal

SIEJ–Program food estate dua tahun terakhir, terbukti tak sesuai harapan, jika tak ingin dikatakan gagal. Audit BPK semester II 2021, menemukan sejumlah masalah dalam program ini. Buruknya perencanaan karena tanpa didasari kajian memadai hingga pemborosan anggaran.

Karena tanpa dasar data yang valid, temuan BPK mengungkap perencana lahan belum sesuai dengan sistem budi daya dan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan. Program ini juga belum berkesesuaian dengan rencana pengembangan kawasan Food Estate berbasis korporasi petani. Sehingga terdapat potensi terjadinya alih fungsi lahan. Selain itu, tujuan menambah luas baku sawah belum berhasil, dan petani di kawasan Food Estate beralih profesi.

Warga sedang membersihkan bawang merah hasil panen di food estate Desa Ria-Ria, Kabupaten Humbang Hasundutan./Foto: Auriga Nusantara

Secara terperinci, dalam audit BPK yang dirilis Juni lalu ditemukan permasalahan program Food Estate di tiga provinsi; Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Misalnya, pelaksanaan kegiatan swakelola survei, investigasi, dan desain (SID), ekstensifikasi, dan intensifikasi di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau Kalimantan Tengah belum sesuai ketentuan. Sehingga realisasi anggarannya sebesar Rp 5,03 miliar perlu dipertanyakan. BPK menyebutkan ada potensi terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp24,29 miliar.

Di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sumba NTT, penetapan lahan lokasi pembangunan Food Estate belum sesuai ketentuan. Ketidakjelasan status lahan di dua provinsi ini berpotensi membuat program ini gagal. Misalnya, luas lahan di Kabupaten Sumba Tengah tidak menggambarkan luasan riil yang dilaksanakan. Sedangkan lokasi pekerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah tidak sesuai dengan kriteria lahan seluas 14,77 ribu hektar. 

Tak hanyadi kementerian pertanian, audit ini juga mengurai program pengadaan sarana infrastruktur pendukung program food estate di kementerian PUPR. Dalam temuannya, pengadaan sarana budi daya pertanian pada Food Estate belum sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, tujuan peningkatan produktivitas hasil panen tidak tercapai, alat mesin pertanian (alsintan) yang diterima di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau tidak efektif dimanfaatkan, dan pengadaan sarana budi daya pertanian tidak mendukung peningkatan produktivitas sebesar Rp140,46 miliar.

Pada enam paket proyek infrastruktur di bawah Ditjen Sumber Daya Air PUPR, terdapat kesalahan hitung volume dan progres pekerjaan. Serta ketidaksesuaian spesifikasi dan penghitungan kebutuhan alat dan bahan dalam analisis harga satuan pekerjaan. Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp10,57 miliar dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp17,40 miliar.

Kecukupan air untuk mendukung Program Food Estate di Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) juga disinggung. Selain itu BPK menyinggung penanganan banjir dan fokus lokasi pekerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR berpotensi tidak optimal mendukung program Food Estate sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program Food Estate sejak dua tahun digadang-gadangkan Presiden Joko Widodo untuk menjawab ancaman krisis pangan di tengah pandemi. Tentu diiringi dengan dalih peningkatan produktivitas pertanian. Lebih 200 ribu hektare lahan dialokasikan di tiga provinsi dengan kegiatan intensifikasi dan esktensifikasi. Tanaman komoditinya antara lain padi, jagung, dan tanaman holtikultura seperti bawang dan kentang. Program ini diskemakan melalui koorporasi atau padat karya.

Dari awal rencana program ini sudah menuai kritik. Terutama akademisi dan pegiat lingkungan yang menduga tidak berdasarkan studi lingkungan hidup berkelanjutan. Penambahan kawasan ditengarai akan membuka hutan alam sehingga memicu deforestasi serta mendatangkan bencana.

Kita pernah punya dua contoh program lumbung pangan ala food estate seperti ini gagal. Pengembangan Merauke Integrated Food dan Energy Estate (MIFEE) di era pemerintahan SBY, dan Mega Rice Project in Peatland PLG di era Soeharto. Berkaca pada temuan BPK, pemerintah seperti tidak belajar dari masa lalu.

Dalam pidato RAPBN 2023 dan nota keuangan, Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan infrastruktur di sektor pangan masuk ke dalam lima fokus agenda utama APBN 2023. Tidak spesifik disebutkan berapa anggaran ketahanan pangan dikucurkan Kembali untuk kelanjutan proyek food estate. Yang pasti proyek ini berada di dua kementerian, yaitu kementerian pertanian dan kementerian pertahanan.

Ancaman krisis pangan global memang tengah menjadi isu banyak negara saat ini, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah berkali-kali menegaskan alarm ini. Tak hanya faktor pandemi covid19, ketidakpastian global ikut mendorong faktor muldimensi pada masa depan pangan. Krisis iklim dampak dari pemanasan global meningkat tajam, terutama di Cina dan beberapa negara Eropa yang sedang mengalami gelombang panas. Pasokan gandum mulai mengkawatirkan dan mendorong India mengerem keran ekspor.

Belum lagi perang Rusia – Ukraina meluluhlantakan rantai pasok pangan. Konflik ini ikut memengaruhi ketersediaan migas. Di beranda Asia, ketegangan Cina – Taiwan mulai dikuatirkan akan mengganggu pasokan pangan, terutama bagi negara importir Asia seperti Indonesia. Krisis pangan secara langsung pasti berpengaruh terhadap inflasi.

Namun yang disayangkan mitigasi dampak krisis iklim terhadap ancaman pangan kurang menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Padahal, berbagai kejadian iklim ekstrim nyata-nyata mendegradasi sumber daya pertanian, penciutan sumber daya lahan, potensi sumber daya air, kerusakan sumber daya genetika, hingga epidemi hama dan penyakit tanaman dan hewan.

Kondisi hujan dan pengelolaan tata ruang yang buruk menyebabkan banjir, longsor dan kekeringan. Semua dampak tersebut pastinya menganggu sistem produksi pertanian, terutama pangan. Seperti penurunan dan ketidakpastian produktivitas serta luas panen. Akhir ujungnya ialah ancaman kerawanan pangan dan kemiskinan.

Menimbang Ulang Sistem Budaya Pangan Lokal

Foto: lipi.go.id

Berpuluh tahun atau berabad sudah kita digempur oleh sistem pangan modern. Bercirikan monokultur, menuntut lahan luas berskala industri, sampai perawatan bergantung pada kimia. Sistem modernisasi pangan global berkontribusi besar terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

Sejak industri secara massif menggeser budaya pangan lokal ke pola monokultur modern, dari sinilah awal kemiskinan petani Indonesia. Padahal pola pangan lokal diyakini paling ramah terhadap diversifikasi pendapatan atau jaminan cash flow. Ada pendapatan harian misalnya yang bisa diperoleh dari telor, pendapatan mingguan dari sayuran daun-daunan, pendapatan bulanan dari sayuran buah dan ikan, pendapatan musiman dari jagung, padi, palawija, hingga pendapatan tahunan dari ternak dan hasil kebun.buah-buahan. 

Selain itu, tanaman asli Indonesia juga sangat minim maintenance, termasuk tanaman-tanaman endemik bahkan yang mengalami akulturasi beratus tahun atau ribuan tahun sekalipun. Dalam banyak studi, tanaman asli Indonesia justru jauh lebih tangguh terhadap perubahan iklim. Berbeda dengan benih-benih baru karena target produksi sulit tidak lepas dari ketergantungan pupuk kimia dan pestisida. Pemeliharaannya pun berongkos tinggi.Kearifan pangan lokal tentu tak hanya terkait dengan keragaman komoditas saja. Ia telah terbukti lebih ramah dan adil terhadap ekologi. Apalagi prinsip sistem pangan lokal yang lebih substein atau mengutamakan keamanan pangan keluarga. Maka tak heran di banyak komunitas atau daerah, yang melestarikan sistem pangan lokal tak mengenal kata krisis. Mereka tidak terganggu dengan pasokan. Justru investasilah ancaman terbesar yang akan mendesak lahan mereka.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments