• Ikuti Kami:
  • |
  • August 18, 2022
  • By - SIEJ

Bencana Kekeringan dan Gangguan Ketahanan Pangan

SIEJ–Bencana kekeringan di Distrik Kuyawage, Lanny Jaya, Papua mengakibatkan lahan pertanian rusak. Tanaman pangan kebutuhan pokok yang dikonsumsi warga Kuyawage seperti ubi dan keladi rusak. Akibat fenomena embun beku itu, setidaknya kerusakan lahan pertanian di wilayah tersebut mencapai 36 hektar. Bencana ini juga berdampak pada empak kampung, rinciannya   Luarem 12 hektar, Yugu Nomba 10 hektar, Tumbubur 10 hektar, dan Uwome 4 hektar.

Foto : Kondisi kekeringan terjadi di Distrik Kwiyawagi, yang meliputi Kampung Luarem, Jugu Nomba, Uwome dan Tumbubur, Kabupaten (Pemkab) Lanny Jaya, Provinsi Papua. (BPBD Provinsi Papua)
Foto : Kondisi kekeringan terjadi di Distrik Kwiyawagi, yang meliputi Kampung Luarem, Jugu Nomba, Uwome dan Tumbubur, Kabupaten (Pemkab) Lanny Jaya, Provinsi Papua. (BPBD Provinsi Papua)

Tak hanya berdampak pada ketahanan pangan, bencana ini telah mengakibatkan 584 orang terdampak dari total 7.670 jiwa di Distrik Kuyawage. Korban meninggal diduga karena kekeringan dan kelaparan ini mencapai 4 orang, yang meliputi  dua orang dewasa dan dua anak balita. Sementara itu, terdapat 61 warga yang alami sakit.

Bencana kekeringan itu diprediksi akan terus berlangsung hingga Oktober 2022. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika fenomena embun beku akibat musim kemarau di Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Papua berpotensi alami kekeringan panjang. Dari itu, BMKG  mengimbau agar pihak terkait menyiapkan upaya mitigasi untuk mencegah masyarakat mengalami krisis pangan.

Kondisi yang melanda Lanny Jaya juga mulai terjadi di beberapa daerah. BMKG juga memprediksi kekeringan akan terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lalu peringatan kekeringan juga sudah mulai dirasakan di wilayah Jember, Jawa Timur. Kondisi tersebut dapat terjadi parah ketika pemerintah tidak mengupayakan mitigasi bencana kekeringan.

Kekeringan di suatu wilayah terjadi karena wilayah itu tidak mengalami hujan dalam waktu yang cukup lama atau kondisi curah hujan di bawah normal. Dalam catatan BMKG, curah hujan dibagi dalam tiga kategori rendah mulai dari 0-100 mm, menengah mulai 100-300 mm, tinggi 300-500 mm, dan sangat tinggi di atas 500 mm. Ketika tidak pernah ada curah hujan maka kandungan air di dalam tanah akan berkurang bahkan tidak ada.

Dampak yang terjadi akibat kekeringan salah satunya adalah gangguan ketahanan pangan. Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) memperkirakan, dunia akan mengalami kelaparan dalam beberapa tahun kedepan. Salah satunya disebabkan karena perubahan iklim.

Tak hanya pangan yang akan terganggu, International Monetary Fund (IMF) menyatakan kekeringan dan gangguan ketahanan pangan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) hal ini akan merugikan manusia secara materiil sekaligus memperlebar jurang kesenjangan yang dapat berakibat pada konflik sosial.

Kasus kekeringan di NTT, Jawa Timur, hingga Papua juga tak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah. Peneliti Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas seperti dikutip di laman Kompas.id menyampaikan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan masalah krisis pangan yang terjadi di Papua. Faktor, kebijakan pusat yang lebih memprioritaskan food estate atau lumbung non komoditi lokal. Pemerintah daerah belum memprioritaskan penanaman skala besar pangan lokal.

Faktor kedua, kata Cahyo Pamungkas, pemerintah berpikir praktis dalam memberikan bantuan. Lebih memberikan bantuan tunai. Akibatnya ada ketergantungan masyarakat untuk menunggu bantuan. Hal itu, kata Cahyo, memunculkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk dapat menanam atau memenuhi kebutuhan pokok dengan cara bercocok tanam. Terakhir, pemerintah dinilai terlalu memikirkan politik dibandingkan, kesehatan, pertanian, dan Pendidikan bagi warga.Dari itu, upaya pemerintah tak cukup dengan memberikan bantuan maupun mitigasi kekeringan dan gangguan pangan pada saat terjadi bencana. Pemerintah perlu membuat kajian komprehensif mengenai kondisi kekeringan dan ketahanan pangan dengan mengedepankan Pendidikan kearifan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketika mengubah kebijakan dengan mengedepankan kebijakan pusat, ada kemungkinan kebijakan tersebut akan membuat kekeringan dan ketahanan pangan sulit diantisipasi.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments