• Ikuti Kami:
  • |
  • February 12, 2022
  • By - SIEJ

Konflik Wadas: Evaluasi Proyek Strategis Nasional Bermasalah

Indonesia Environmental Law Outlook 2022 menunjukkan mayoritas peraturan terkait PSN seperti PP No. 21 Tahun 2021 dan PP No. 42 Tahun 2021, tidak memberikan ruang partisipasi sejak dalam perencanaan dan penetapan.

Indonesian Center for Environmental Law CEL dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/1) meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi dan menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah. Salah satunya, PSN Bendungan Bener di Wadas, Kabupaten Purworejo.

ICEL  mengungkapkan permintaan itu didasari pada ketidaksesuaian PSN dengan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan yang baik. Penetapan PSN tersebut dilakukan secara sepihak oleh pemerintah dan tak memberi ruang partisipasi masyarakat. 

Salah satu permasalahan sentral dari konflik di Desa Wadas terletak pada penetapan pembangunan Bendungan Bener sebagai PSN yang tertuang dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Proyek Strategis Nasional. Konflik di Desa Wadas merupakan konsekuensi dari penetapan proyek strategis nasional yang tidak partisipatif dan berdampak luas bagi lingkungan hidup.

Proses pelibatan dan partisipasi masyarakat baru akan dimulai pada proses perizinan. Hal itu, kata ICEL, berimplikasi pada tidak tersedianya ruang bagi masyarakat untuk mempelajari sampai menyatakan keberatan atas suatu PSN. Selain itu juga menyebabkan tidak efektif serta terlambatnya pelibatan masyarakat, mengingat proyek sudah dipastikan akan berjalan.

Tanpa pelibatan masyarakat, ICEL menyebut konflik yang terjadi di Desa Wadas menjadi tidak terhindarkan.

ICEL juga mengingatkan bahwa Desa Wadas sejatinya bukan merupakan bagian dari tapak PSN Bendungan Bener. Tetapi direncanakan menjadi tambang (quarry) penyedia batu bagi pembangunan bendungan tersebut.

Lebih lanjut, lokasi Desa Wadas turut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Dengan begitu, Wadas tak bisa dijadikan lokasi pertambangan. 

Ini menyalahi Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum tidak memperbolehkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk kegiatan pertambangan.

PSN Bendungan Bener harus dievaluasi karena masyarakat Desa Wadas menolak proyek yang dianggap merampas hak ekonomi dan ekologi yang dijamin UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tindakan represif terhadap warga di Desa Wadas menjadi bukti perlindungan hukum yang kuat terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat belum terwujud dengan baik.

Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 mengklasifikasikan Desa Wadas sebagai kawasan rawan longsor, sehingga rencana kegiatan pertambangan sangat berisiko tinggi terhadap keselamatan masyarakat.

Penolakan masyarakat tanpa represifitas juga dijamin oleh sejumlah aturan lain. Pasal 65 Undang Undang No. 32 Tahun 2009, Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998 dan Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga enjamin kebebasan berpendapat tanpa pembatasan yang sewenang-wenang.

Banner image : Proses pengerjaan PSN Bendungan Bener di Wadas, Kabupaten Purworejo. Foto : diambil dari Youtube Watchdoc Documentary berjudul WADAS WARAS.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments