• Ikuti Kami:
  • |
  • January 30, 2022
  • By - SIEJ

Journalist Workshop #2 : Masyarakat Adat sebagai Penjaga Hutan

Pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan sangat penting karena dapat menjaga keberlangsungan fungsi hutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Hal tersebut disampaikan Charles Roring, Pegiat Ekowisata Pengamatan Burung di Kampung Kwau, Pegunungan Arfak, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat dalam lokakarya jurnalis bertemakan “Masyarakat adat sebagai penjaga hutan” yang digelar SIEJ secara virtual pada Sabtu (29/1).

“Ketika masyarakat sudah memperoleh manfaat dari aktivitas wisata, mereka bisa memperoleh pemasukan sehari-hari. Mereka dengan sendirinya juga melindungi kawasan hutan. Dampak positif tidak hanya dirasakan oleh wisatawan, namun masyarakat adat juga mendapat manfaat pemasukan untuk memenuhi kebutuhan mereka,” ujar Charles.

Charles mengatakan selain sebagai pemandu wisata, dalam kegiatan ekowisata masyarakat adat juga memiliki peran lainnya seperti juru masak, bahkan menunjukkan bagaimana cara membuat api secara tradisional, cara mengolah sagu dan membuat alat berburu kepada wisatawan.

Ada beberapa lokasi wisata hutan yang diminati wisatawan yang didominasi turis asing yaitu di Kampung Kwau dan Susnguakti, Kabupaten Manokwari; dan Lembah Ases di dekat Kota Fef, Kabupaten Tambrauw.

“Lebih dari 90 persen wisatawan yang mengambil paket tur di hutan berasal dari luar negeri,” kata Charles.

Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, di Kalimantan Barat juga memiliki komitmen menjaga hutan sebagai sumber penghidupan. Bagi Masyarakat Iban Sungai Utik, hutan adalah ibu, pohon dan satwa di dalam hutan adalah penjaga kehidupan.

Menjaga hutan merupakan amanah leluhur yang harus dijunjung tinggi. Atas komitmen tersebut, Komunitas Dayak Iban mendapatkan Equator Award 2019, bersama 22 komunitas lokal dan adat seluruh dunia dari UNDP [United Nations Development Programme].

Ketua Badan Pelaksana Harian Aliansi Masayarakat Adat (AMAN), Herkulanus Sutomo Manna mengatakan masyarakat Iban yang berada di Sungai Utik mendiami wilayah sekitar 10 hektare.

“Kita bersyukur wilayah adat ini sudah diakui pemerintah di wilayah Kapuas Hulu. Tapi memang perjuangan panjang ini diperoleh dengan tidak mudah. Berliku-liku masyarkat adat ini mempertahankan wilayahnya. Saya sebagai masyarakat yang ada di komunitas Sungai Utik bersyukur kepada pendahulu untuk mempertahankan wilayah adatnya. Komunitas Dayak Iban di Kalimantan ini perjuangannya sudah lama,” kata Sutomo.

Menurut Sutomo, masyarakat Sungai Utik juga sudah melakukan kegiatan ekowisata, baik wisata adat maupun wisata budaya. Komunitas Dayak Iban Sungai Utik, dimana Apai Janggut sebagai tuai rumah masih mendiami rumah panjang yang panjangnya 185 meter.

“Mereka masih tinggal di situ. Secara turun temurun disitulah penularan adat budaya dilakukan. Jadi, transfer ilmu dilakukan di situ, karena mereka juga masih tinggal di rumah panjang. Dengan tinggal di rumah panjang, budaya mereka sangat terpelihara,” kata Sutomo.

Sutomo menambahkan masyarakat Dayak Iban memiliki filosofi kuat untuk tetap menjaga kelestarian alam.

“Filosofi masyarakat Dayak Iban bahwa tanah itu sebagai ibu, hutan sebagai bapak, lalu air adalah darah. Jika air itu rusak, darah pada tubuh rusak, maka akn sakit. Begitu juga dengan air, maka air tidak boleh dirusak. Jika tanah sebagai ibu, maka dialah yang memberikan kehidupan bagi masyarakat,” tambah Sutomo.

Lokakarya jurnalis yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) ini merupakan salah satu upaya mendorong media di Indonesia untuk bersama menggaungkan peran dan optimisme masyarakat adat di tanah air dalam menjaga dan melestarikan hutan.

Ketua Umum SIEJ, Rochimawati mengatakan peran masyarakat adat bagi lingkungan sangat besar.

“Saya berharap kegiatan ini bisa membantu jurnalis dalam melakukan peliputan berita terkait pentingnya menyuarakan aspirasi dan hak masyarakat adat. Isu masyarakat adat adalah isu yang sangat penting bagi lingkungan dan penting untuk disampaikan ke publik,” ujar Ochi.

Selain Charles dan Sutomo, dua pembicara lainnya yang turut hadir dalam lokakarya jurnalis adalah  Direktur Eksekutif Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) Emil Kleden dan Deputi II Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Urusan Politik Erasmus Cahyadi.

Emil Kleden dalam paparannya menyatakan, aspek hukum dalam pengakuan masyarakat adat tak serta merta memberi jaminan pada keberlangsungan kehidupan dan hak-hak komunitas yang mendiami wilayah hukum adat baik dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan.

“Masalahnya, perkembangan zaman membuat klaim-klaim historis membutuhkan pembuktian yang tegas. Masyarakat makin heterogen, hingga bentuk-bentuk yang disebutkan dalam kriteria semakin sulit untuk dipenuhi. Sementara itu kecenderungan individuasi tanah di kalangan masyarakat hukum adat tampak semakin menggejala,” papar Emil.

Secara politik gerakan masyarakat adat yang diusung AMAN terus mendorong UU tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat yang saat ini masih berstatus RU PPHMA yang mandek di DPR.

Padahal RUU PPHMA dapat mendorong pengakuan hak unit-unit sosial yang dalam konstitusi disebut MHA dan pengakuan atas otonomi sebuah kelompok suku bangsa.

“Semestinya setiap warga yang bertindak sebagai human rights defender dalam isu hak-hak MHA, sudah seharusnya lebih dilindungi. Tapi dalam praktiknya, beberapa warga kampung yang justru ditangkap/ditahan karena membela hak-hak kampungnya

Erasmus Cahyadi, Deputi II Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Urusan Politik  menambahkan, banyak faktor yang memengaruhi dalam Pengakuan Subjek dan Penetapan Hak Masyarakat Adat.

“Komitmen dan dialog pemda minim, kurang pemahaman dan data, dukungan publik kurang masif. Ini yang menyebabkan seringkali pengakuan yang dilakukan Pemda tidak selalu berakhir pada penetapan hak oleh Menteri,” imbuh Erasmus.

Menurutnya, UU Masyarakat Adat harus di sahkan untuk menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pemulihan hak Masyarakat Adat, pemberdayaan, penyelesaian konflik, dan penyelenggaraan program-program pembangunan.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments