Transparansi Data, Penting untuk Menekan Laju Kerusakan Hutan Indonesia

Perbedaan data tingkat akurasi berbeda dari ke lima institusi dan lembaga penelitian yang mengukur angka laju deforestasi Indonesia 2001-2020, menimbulkan polemik. Terlebih setelah pemerintah melalui Presiden Jokowi menyampaikan laju deforestasi Indonesia yang turun di kurun waktu tersebut.

Selain KLHK, terdapat empat lembaga penelitian dunia yang mengukur laju deforestasi, diantaranya University of Maryland, European Commision JRC, Atlas Nusantara (Tree Map) dan Map Biomass yang melakukan penelitian dalam periode 2001 – 2020.

Data dari KLHK angka total kerusakan dalam satuan hektare mencapai 14.126.900, sementara University of Maryland 9.872.207, kemudian European Commission-JRC 22.450.801, Altlas Nusantara 10.012754 dan Map Biomass 13.065.825.

”Pemerintah Indonesia tetap mengklaim bahwa deforestasi berhasil ditekan dengan adanya kebijakan moratorium perizinan perkebunan sawit, pertambangan dan HTI,” papar Kiki Taufik Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace dalam diskusi publik dengan tema “Membuka data dan Informasi Deforestasi Secara Terang Benderang” yang diselenggarakan secara daring oleh The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), pada Jumat , 10 Desember 2021

Kiki Taufik menambahkan, sejauh ini belum ada itikad baik dari Pemerintah Indonesia untuk menekan laju deforestasi. Pemerintah dalam klaim yang disampaikan kepada publik menyatakan mampu menurunkan laju deforestasi atau kerusakan hutan. Padahal penurunan laju kerusakan hutan karena adanya kebijakan moratorium penggunaan hutan dan lahan gambut.

“Data deforestasi di Indonesia meningkat dari sebelumnya 2.45 juta hektare (2003-2011) menjadi 4.96 juta hektare (2012-2020). Dari data bisa terlihat, bahwa sejak adanya kebijakan moratorium, justru kita kehilangan hutan. Kalimantan dan Sumatera yang cukup masif kerusakannya,” kata Kiki Taufik dalam paparannya.

Dalam kondisi kejadian kerusakan hutan yang cukup masif ini, pihaknya melihat pada peta data Mapsevice milik  KLHK, tidak semua data yang disajikan oleh pemerintah dapat diakses oleh publik,

Sementara itu, dalam paparannya, David Gaveau dari TheTreeMap mengatakan, ada dua perbedaan dari penyajian data yang dilakukan lembaganya. Pertama, terkait akurasi penggunaan data dan akurasi prosedur.  Data yang disajikannya, terupdate setiap 6 hari sekali sedangkan, data yang dimiliki oleh  pemerintah Indonesia bisa 16 hari.

“Dirjen KLHK mengatakan tidaklah salah Presiden Jokowi mengklaim telah berhasil menekan angka kehilangan lahan hutan. Data terakhir pemerintah menunjukkan bahwa deforestasi saat ini adalah yang terendah dalam kurun waktu 20 tahun,” kata David.

Pihakny amenegaskan tidak setuju dengan KLHK yang mencatat kehilangan lahan sebanyak 115.460 ha karena deforestasi tahun 2019-2020 karena angka tersebut diperkecil.

“Kami tidak tahu, data siapa yang salah. Sebenarnya kami ingin mengajak pemerintah untuk menyamakan persepsi terkait pemantauan, data ini dan kemudian sama-sama mengevaluasi untuk mengambil langkah-langkah tepat,”imbuhnya.

David menambahkan, mengawal hutan menjadi tanggung jawab bersama, salah satunya dengan adanya transparansi data untuk mencegah kerusakan hutan lebih parah lagi. “Memang benar ada perbedaan data dan informasi terkait deforestasi, tetapi bahwa ada terjadinya kerusakan hutan adalah nyata, belum terlambat untuk fokus menyelamatkan hidrologi,” lanjut David.

The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), menggelar diskusi publik tentang informasi dan data tentang deforestasi hutan di Indonesia. Diskusi publik tersebut mengundang Dirjen Planologi  Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha Agung Sugardiman.  David Gaveau ilmuwan dari TheTreeMap, Kiki Taufik dari Greenpace Indonesia dan Akademisi dari UGM Prof. Ahmad Maryudi, tetapi sampai diskusi dimulai, kedua narasumber dari KLHK dan Akademisi UGM tidak dapat dikonfirmasi untuk memaparkan pandangannya.

Rochimawati, Ketua Umum SIEJ mengatakan, perbedaan pembacaan data dan informasi deforestasi di Indonesia baik dari pemerintah maupun sejumlah lembaga telah menimbulkan polemik. Peran jurnalis dan media harus mampu menjadi jembatan.

“SIEJ memfasilitasi semua pihak untuk menemukan titik terang, agar publik mamahami data dan informasi deforestasi yang telah dpublikasikan itu,” kata Rochimawati.

Krisis iklim di Indonesia membutuhkan dukungan besar khususnya dari pemerintah. Salah satunya adalah transparansi data untuk menekan laju deforestasi hutan melalui berbagai kebijakan, diantaranya mengevaluasi perizinan penggunaan lahan untuk perkebunan sawit, HTI dan pertambangan, penguatan fungsi hutan dan lahan gambut, serta mengevaluasi proyek nasional yang dapat mengancam keberadaan hutan.

Narahubung : Eni Muslihan 0819-5798-3295

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *