• Ikuti Kami:
  • |
  • November 20, 2021
  • By - SIEJ

Laporan Climate Policy Initiative: Indonesia Belum Gunakan Stok energi Secara Efisien

Indonesia merupakan ekonomi dan konsumen energi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia juga turut menyumbang dua per lima konsumsi energi di kawasan Asia Tenggara, dengan jumlah permintaan energi keseluruhan diperkirakan meningkat hingga 30 % lebih pada periode 2020-2025. Terlepas dari komitmen negara untuk mengurangi emisi sebesar 29 % tanpa bantuan internasional pada 2030, Indonesia masih memperoleh skor yang tinggi dalam hal intensitas energi.

Laporan terbaru Climate Policy Initiative (CPI) bertajuk “Exploring Viable Energy Efficiency Business Models in Indonesia” (Menelaah Model Bisnis Efisiensi Energi yang Aplikatif di Indonesia) mengidentifikasi sejumlah tantangan yang harus dihadapi perusahaan jasa energi atau Energy Service Companies (ESCOs) di pasar efisiensi energi nasional.

Laporan yang dikembangkan melalui kolaborasi antara CPI dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyoroti hasil riset pasar serta memberikan rekomendasi bagaimana Indonesia dapat melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap model bisnis efisiensi energi yang sudah ada.

Hasil laporan studi mengungkap bahwa ESCOs masih kesulitan untuk menjembatani kesenjangan antara klien dan investor akibat adanya potensi risiko yang terlihat. Potensi risiko ini disebabkan oleh kurangnya performa dari upaya penghematan energi, sehingga menyebabkan gagal bayar serta mengurangi kepercayaan klien dan investor terhadap proyek-proyek penghematan energi. Lebih lanjut, hasil laporan studi juga menemukan bahwa potensi risiko keuangan yang dirasakan oleh klien dan investor telah terbukti sebagai salah satu rintangan terbesar dalam mengembangkan proyek efisiensi energi di Indonesia.

Hambatan utama lainnya yang tercatat dalam laporan adalah kegagalan dari dua model bisnis efisiensi energi tradisional yang ditawarkan oleh ESCOs, yaitu model penghematan bersama dan model penghematan terjamin. Kedua model ini disebut belum mampu mengatasi tantangan bisnis efisiensi energi di Indonesia.

Dalam laporan menemukan ada beberapa faktor penghambat utama dalam pengembangan efisiensi energi di Indonesia. Salah satunya, kurang menariknya proyek-proyek efisiensi energi di mata pebisnis dan investor. Selain itu, petugas pinjaman dan manajer risiko di lembaga keuangan Indonesia juga masih belum memiliki pengetahuan memadai tentang teknologi serta model bisnis efisiensi energi sehingga menimbulkan risiko tinggi pada aspek pembiayaan. Situasi ini diperparah oleh terbatasnya akses pebisnis dan investor terhadap benchmark konsumsi energi di lingkup gedung dan industri, juga informasi mengenai pengukuran dampak proyek-proyek efisiensi energi yang mengakibatkan ketidakpastian dalam perhitungan risiko dan hasil investasi.

Muhammad Zeki, Analis CPI sekaligus tim penyusun laporan pada, Kamis(18/11) menyatakan, model bisnis seharusnya ditingkatkan untuk percepatan pengembangan efisiensi energi. Sayangnya, model bisnis yang ada saat ini  gagal mengatasi tantangan pasar.

“Misalnya, model penghematan bersama yang direkomendasikan untuk klien kecil ini belum berhasil diimplementasikan mengingat situasi ESCOs yang tergolong kecil di Indonesia, sehingga sulit memperoleh pendanaan dari bank. Di sisi lain, model penghematan terjamin malah menempatkan klien atau pemilik fasilitas pada posisi yang berisiko. Mereka harus menanggung risiko hutang bank. Ini ditambah dengan kurangnya kepercayaan terhadap kapasitas dan kapabilitas ESCOs,” jelas Muhammad Zeki.

Padahal, efisiensi energi mampu menawarkan banyak keuntungan, seperti pengurangan emisi dan ketahanan energi Indonesia, berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi melalui lapangan kerja serta peningkatan daya saing di sektor industri dan komersial,

Tantangan lain, perjanjian kontrak yang umumnya digunakan di lingkup bisnis efisiensi energi di Indonesia masih belum membahas isu-isu utama tertentu.

Muhammad Zeki menambahkan, dalam studi CPI telah menemukan cara mengelola risiko utama dalam model bisnis efisiensi energi yang sudah ada, seperti cara menanggulangi perhitungan project return yang tidak jelas serta biaya investasi terhadap proyek yang terkesan tinggi.

“CPI memberikan rekomendasi berupa tiga model bisnis yang merupakan hasil penyesuaian dari model sebelumnya, yaitu model bisnis jasa-atau-perangkat, model bisnis sewa-dan-beli, dan model bisnis layanan energi berkualitas.”

Menurut CPI, model bisnis yang telah disesuaikan ini dapat mengatasi potensi risiko pendanaan dan sumbernya, serta mampu diimplementasikan dan ditingkatkan di Indonesia. Meski demikian, keberhasilan dari model bisnis yang direkomendasikan CPI ini tetap memerlukan dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tiza Mafira, Associate Director CPI menambahkan, perbaikan model bisnis dan perjanjian kontrak dapat memberikan sejumlah keuntungan dalam mengelola tantangan di sektor bisnis efisiensi energi.

“Model ini tidak dapat mengatasi risiko yang berkaitan dengan regulasi sehingga dibutuhkan regulasi yang stabil dan andal untuk mendukung sektor bisnis efisiensi energi tanah air,” ujar Tiza.

Kajian ini juga menyoroti isu penting dalam rangka mengakselerasi bisnis efisiensi energi di Indonesia, seperti pengurangan bunga pinjaman bank, implementasi langkah-langkah berupa insentif atau disentif, dan perluasan pasar melalui penegakan efisiensi energi secara wajib atau mekanisme berbasis pasar seperti perdagangan kredit penghematan energi.

Artikel ini disadur dari dunia-energi.com berjudul “Studi Climate Policy Initiative Temukan Potensi Pertumbuhan Pasar Efisiensi Energi di Indonesia”

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments