• Ikuti Kami:
  • |
  • November 18, 2021
  • By - SIEJ

Tarik Ulur Tangani Krisis Iklim, Jokowi Teken Proyek Gasifikasi Batubara

Pemerintah memutuskan menandatangani nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan Air Products and Chemicals, Inc (APCI) terkait pembangunan proyek gasifikasi batubara di Dubai baru-baru ini.

Nota kesepahaman proyek gasifikasi batubara ini ditandatangani Menteri Investasi merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia

dengan disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Nota kesepahaman ini terkait dengan investasi megaproyek industri gasifikasi batubara dan turunannya senilai 15 miliar dolar Amerika atau setara 210 triliun rupiah.

Penandatanganan itu terjadi tepat setelah lawatan Presiden Joko Widodo ke acara KTT Perubahan Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam COP26 dan dalam pertemuan terbatas dengan PM Inggris untuk segera bebas dari batubara pada 2040.

Andri Prasetiyo, Peneliti Trend Asia menilai penandatanganan nota kesepahaman ini

adalah suatu ironi. “Keputusan tetap memaksakan pembangunan proyek gasifikasi menunjukkan Presiden Joko Widodo tidak memiliki komitmen nyata untuk menyelesaikan masalah krisis iklim yang dijanjikan. Justru mengambil kebijakan berbahaya dengan terus bergantung pada energi kotor batubara,” tegasnya.

Andi manambahkan, proyek gasifikasi batubara yang disebut sebagai proyek strategis nasional karena dianggap meningkatkan nilai tambah komoditas batubara membawa segudang masalah.

Dari aspek ekonomi, proyek yang diklaim akan meringankan subsidi atas LPG ini berpotensi besar merugikan negara karena dalam perkembangannya proyek gasifikasi batubara terus meminta kepastian subsidi agar produk akhirnya tetap dapat bersaing di pasaran.

“Ini bisa jadi “investasi bodong” bagi pemerintah karena akan menguras kas negara akibat mengeluarkan subsidi yang tak perlu,” imbuh Andri.

Merujuk data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2020), proyek gasifikasi batubara akan menggunakan batubara dengan total sebesar 103,3 juta ton per tahunnya. Jumlah ini hampir setara dengan jumlah besar konsumsi batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik Indonesia yang mencapai 104,8 juta ton pada 2020.

Adila Isfandiari, peneliti Greenpeace Indonesia menjelaskan, proyek gasifikasi batubara ini menunjukkan besarnya dominasi pemain batubara dalam kebijakan energi di Indonesia.

“Ini hanya solusi semu bagi upaya penurunan emisi gas rumah kaca karena ekstraksi batubara yang menjadi salah satu faktor terbesar deforestasi di Indonesia. Bukan sebagai alternatif energi baru yang layak dipilih,” ujar Dila.

Merah Johansyah, Koordinator JATAM Nasional juga menyoroti proyek gasifikasi batubara Batuta Chemical Industrial Park (BCIP) yang melibatkan Air Products and Chemical Inc., bersama Konsorsium Bakrie Capital dan Ithaca Resources di Kalimantan Timur.

Menurutnya, proyek tersebut hanyalah tiket bagi Kaltim Prima Coal (KPC) untuk memperoleh perpanjangan izin otomatis dan insentif royalti 0 persen yang akan semakin mengakumulasi pundi-pundi keuangan perusahaan raksasa batubara ini. Sementara, proyek yang sedang berlangsung ini telah menggusur lahan masyarakat adat Dayak Basap di Desa Keraitan dan Desa Tebangan Lembak di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur.

“Proyek ini berada di lahan 1000 hektar di pesisir dan bentang alam karst yang mengancam sumber air warga di sana dan telah menggusur puluhan warga. Nasib rakyat yang jelas diabaikan pemerintah,” tutur Merah.

Banner Image : Trend Asia mengadakan aksi simbolik bersamaan dengan peluncuran kampanye global melawan #BigBadBiomass pada Kamis (19/10/2021). Foto : Trend Asia

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments