Orang Mentawai yang Bertahan dari Eksploitasi Wilayah Adatnya

Penetapan Perda PPUMA merupakan jaminan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di Kepulauan Mentawai. Namun pengakuan hutan adat dari pemerintah pusat yang belum juga dikeluarkan, memberikan celah pada perusahan kayu untuk merenggut lahan, sumber daya alam, dan budaya mereka.

Sambil menyeka keringat di tubuhnya, Barnabas Saerejen (50), Ketua Suku Saerejen bersantai di rumahnya di Dusun Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Barnabas baru pulang dari ladangnya di Sigogoluk, 15 Kilometer dari rumahnya pada Minggu sore 27 Juni 2021, dimana tertanama pinang, pisang, durian, kelapa dan beberapa tanaman tua.

Barnabas menyebutkan Sigogoluk merupakan tanah milik Suku Saerejen yang sudah ditetapkan sebagai wilayah adat. Selain Sigogoluk, lahan Saerejen yang ikut ditetapkan berupa Ukunen dan Omai.

Ketiganya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) penetapan wilayah adat oleh Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Perda PPUMA), pada 7 Agustus 2020.

Sejak Perda Pengakuan Uma disahkan, 15 wilayah adat telah berhasil ditetapkan di Mentawai yakni Suku Saerejen, Satanduk, Samongilailai, Sirirui, Siripeibu, Saponduruk di Kecamatan Siberut Utara kemudian suku Samalelet, Samanggeak, Sapojai, Sakulok, Saguruwjuw di Kecamatan Siberut Utara dan Uma Goiso’Oinan (Sipora Utara), Rokot (Sipora Selatan), Usut Ngaik (Sipora Selatan) dan Uma Saureinuk (Sipora Selatan)

Semangat pemetaan wilayah adat oleh suku Saerejen sebagai buntut dari konflik dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Purimanuaijat, perpanjangan tangan dari PT.Salaki Summa Sejahtera (PT.SSS) pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA), yang dikeluarkan Menteri Kehutanan mulai 2004-2049 untuk eksploitasi lahan seluas 48.420 hektar di Pulau Siberut.

Peran perempuan dan lembaga swadaya masyarakat

Perempuan Mentawai ikut berperan mendorong pengesahan Perda Penetapan Uma, salah satunya Martalina Taikatubut Oinan (55) dari Desa Saureinu, Kecamatan Sipora Selatan. Martalina merupakan salah satu anggota suku Taikatubut Oinan di Saureinu. Dia tergabung dalam Perempuan Adat Mentawai, organisasi sayap dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Kepulauan Mentawai (AMAN-Mentawai).

Ia lantang mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengesahkan Perda PPUMA saat audiensi pada 6 Oktober 2016.

Keterlibatan Martalina mendorong pengesahaan Perda berangkat dari kekhawatiran lahan tempat dia bertani yang masih belum jelas statusnya karena dikategorikan hutan negara.

Perjuangan Perda itu menurut Bolver Taikatubut Oinan (53), salah seorang Rimata (tetua adat) dalam Uma (suku atau klan) Saureinu tak mudah. Pengusulan draft Rancangan Perda dimulai sejak 2013 kemudian dilanjutkan pengusulan dari pemerintah kepada DPRD Mentawai pada 2014 dan baru disahkan oleh DPRD Mentawai pada 2017.

Menurut Bolver saat memperjuangkan pengesahan perda, sebagian suku tidak setuju karena tidak paham. Mereka mengira wilayah adat mereka akan diambil alih oleh pihak lain jika perda tersebut disahkan. Namun setelah mendapat edukasi dari AMAN Mentawai mereka mengerti dan ikut berjuang.

Fee yang tak terbayar

Konflik antara Suku Saerejen dan PT. SSS terjadi pada 2016 yang dipicu pembayaran fee kayu.

Selain Saerejen, ada tiga suku lain yang terlibat konflik dengan perusahaan yakni Suku Samongilailai, Satanduk dan Sakeletuk. Fee kayu yang dituntut pada waktu itu oleh suku Saerejen Rp80 juta, Samongilailai Rp300 juta, Satanduk dan Sakeletuk masing-masing Rp40 juta.

Awalnya keempat suku yang menuntut pembayaran fee kayu meminta secara lisan dan tertulis. Koperasi berjanji membayarkan sesuai jadwal kapal karena menunggu pengiriman uang dari Padang. Sesuai kesepakatan, perwakilan suku menemui pihak koperasi di pelabuhan Pokai Kecamatan Siberut Utara. Setiba di sana, pihak koperasi ingkar dan tidak mau bayar.

“Kami malah dibentak oleh pihak koperasi, hampir terjadi pertengkaran bila tidak dilerai banyak orang,” kata Barnabas.

Kecewa atas perlakuan tersebut, mereka memotong jembatan penyeberangan berlokasi di Tomilanggai sungai Terekan Hulu yang dijadikan jalur pengangkutan kayu dari blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) milik PT.SSS menuju logpon — tempat penumpukan kayu — sebelum diangkut ke kapal pengangkut, Rabu, 9 November 2016.

Aksi itu menyebabkan pengangkutan kayu terhambat selama tiga hari yang memaksa Pemerintah Kabupaten Mentawai turun tangan memediasi persoalan yang memanas pada 12 November 2016.

Menurut dokumen penyelesaian sengketa yang didapat oleh Mentawaikita, setelah mediasi itu perusahaan melalui koperasi membayarkan fee kayu masyarakat yakni Rp80 juta untuk Suku Saerejen dalam bentuk uang tunai.

Kemudian Suku Sakeletuk mendapat Rp40 juta namun pembayarannya dalam bentuk pelunasan utang anggota suku atas pengambilan barang di KSU Purimanuaijat. Sedangkan pembayaran fee kayu untuk Suku Samongilailai sebesar Rp300 juta dan Satanduk Rp40 juta ditunda sebab kedua suku itu masih berkonflik dengan suku lain karena klaim kepemilikan tanah.

Simak laporan kolaborasi Gerson Merari, Patrisius Sanene dan Bambang Sagurung, selengkapnya di https://www.ekuatorial.com/

Banner Image : Wilayah adat dan pemukiman warga Sirilanggai, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Foto : Dokumen Citra Mandiri Mentawai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *