• Ikuti Kami:
  • |
  • October 8, 2021
  • By - SIEJ

Penguatan Kelembagaan Adat, Mencegah Eksploitasi Hutan Papua

Menjaga hutan Papua dari kebakaran lahan dan deforestasi diharapkan mampu menekan laju krisis iklim yang berdampak makin nyata mengancam kehidupan manusia. Selain menjadi rumah bagi beragam spesies flora dan fauna yang tidak ditemukan di wilayan lain, 30 juta hektar hutan Papua juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat adat.  

Keberadaan hutan Papua sebagai benteng terakhir Indonesia menghadapi ancaman krisis iklim mendorong the Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa) menyelenggarakan Journalists Workshop dan Fellowship “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim.” Kegiatan ini diharapkan dapat membekali jurnalis lokal Papua untuk turut memberikan perhatian besar terhadap isu-isu lingkungan di Papua ini digelar di Jayapura pada 5-6 Oktober 2021. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Sorong pada 1 -2 Oktober 2021.

Di hadapan para peserta dan jurnalis dari berbagai platform media di Jayapura, CEO Yayasan EcoNusa, Bustar Maitar memaparkan 40% persen hutan yang tersisa di Indonesia ada di Papua. Sehingga juka tak dikelola secara berkesinambungan, nasibnya akan sama dengan hutan Sumatera dan Kalimantan yang rusak akibat ekploitasi.

“Saat ini banyak perusahaan kehutaan bertransformasi menjadi perusahaan pertanian dan perkebunan. Itu menggambarkan kebangkrutan hutan di Indonesia. Tanda-tanda kebangkrutan itu sudah terlihat ada di Papua kalo tidak kita jaga dengan baik,” tegasnya.

Sektor lahan dan hutan menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (MPV) Nasional, tingkat emisi hasil inventarisasi GRK pada 2018 mencapai 1637,16 Gigaton karbon dioksida ekuivalen (Gg CO2e). Sementara tingkat emisi GRK menurut permodelan 2010-2030 (Business as Usual/BaU) pada 2018 sebesar 1863 Gg CO2e. Pemberian Hak Pengelolaan Hutan (HPH) justru dapat mengancam kelestarian hutan Papua yang menjadi salah satu kunci pencapaian komitmen iklim Indonesia yang diharapkan dapat ikut menurunkan emisi global.

Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yan Pugu, mengklaim pemerintah sudah berusaha membuat kebijakan pro-lingkungan untuk menjaga hutan Papua. Di antaranya dengan mengeluarkan izin luasan fungsi hutan produksi hanya sekitar 8 juta hektar, hutan produksi terbatas 500 ribu hektar, dan luasan hutan produksi yang dapat dikonversi sekitar 6 juta hektar.

Namun, Yan Pugu mengakui upaya melindungi hutan Papua harus melibatkan semua pihak, terutama masyarakat adat karena pengelolaan hutan di Papua berbeda dengan wilayah lain dengan adanya kepemilikan hak ulayat.

“Penting ada penguatan kelembagaan adat dalam hal ini pemilik hak ulayat. Saat pemilik hak ulayat ini mengerti betul bagaimana mengelola hutannya supaya tidak mudah memberikan izin hak ulayat kepada kelompok tertentu, maka fungsi hutan terjamin aman. Karena jika pemerintah sudah melarang, tetapi pemilik hak ulayat justru memberikan akses, upaya menjaga hutan Papua akan sia-sia.”

Pentingnya edukasi dan sosialisasi melalui pendekatan berbasis keagamaan dan kearifan lokal dinilai dapat mencegah kerusakan hutan yang lebih luas. Direktur Eksekutif WALHI Papua, Aiesh Rumbekwan, menyampaikan masyarakat adat harus dilibatkan dalam akselerasi kebijakan untuk menghentikan deforestasi. Salah satunya dengan pendekatan Ekoteologi, yaitu inter-relasi antara pandangan teologis-filosofis yang terkandung dalam ajaran agama dengan alam, khususnya lingkungan. Papua dikenal sebagai daerah religius yang mayoritas masyarakatnya beragama Kristen, sehingga pemahaman yang disampaikan pemuka agama tentang pentingnya menjaga alam diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan Papua.

“Harus ada pemahaman yang clear tentang Ekoteologi supaya mudah untuk mengidentifikasi siapa pelaku perusak lingkungan. Dengan demikian dapat dilakukan pendekatan, baik itu dengan pemerintah, kooperasi, maupun ikatan-ikatan kesukuan. Dalam konteks Antroposentrik, masih ditemukan kelompok beragama yang menjadi perusak alam. Ini menjadi upaya mendorong masyarakat  adat di wilayah tertentu agar tidak mudah tergiur pada tawaran-tawaran korporasi,” tegasnya.

Setelah mengikuti worskhop dan mendengarkan pemaparan dari narasumber, 10 orang jurnalis berkesempatan meraih Fellowship untuk meliput tentang hutan Papua dan kaitannya dengan krisis iklim. SIEJ dan EcoNusa membuka kesempatan bagi 6 jurnalis di Sorong dan 4 jurnalis di Jayapura untuk mendapatkan bantuan pendanaan liputan dan mengikuti kelas bimbingan jurnalistik dengan para jurnalis senior sebagai bentuk dukungan menjaga hutan Papua melalui jurnalisme lingkungan.

Narahubung April Sirait (SIEJ)

Email: mssirait.april@gmail.com/ Phone: 082308236489

Banner image : Kegiatan workshop dan fellowship  “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” di Jayapura. Foto : SIEJ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments