• Ikuti Kami:
  • |
  • August 11, 2021
  • By - SIEJ

Udara Jakarta Tercemar, Meski Saat PPKM Darurat

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli lalu hingga kini tidak membawa perubahan yang signifikan pada kualitas udara kota Jakarta. Data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dari alat pemantau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakartasebelum dan selama PPKM Darurat justru meningkat pada bulan Juli.

Bondan Andriyanu, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia  mengatakan, dalam periode tersebut udara Jakarta dalam kondisi tercemar. Berdasarkan PP No.22 Tahun 2021 yang berlaku sejak Februari lalu, status Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) PM 2.5 Harian pada stasiun pemantau kualitas udara (SPKU) milik DKI dan US Embassy.

“Sepanjang bulan Juli menunjukkan peningkatan empat hingga enam kali lipat dibanding pada bulan Juni,” kata Bondan dalam Media Briefing Koalisi Ibukota yang digelar secara virtual, 10 Agustus 2021. 

Dari data tersebut, terlihat juga bahwa konsentrasi PM 2.5 saat PPKM Darurat masih lebih tinggi dibandingkan saat diberlakukannya PPKM Mikro (3-20 Juni 2021) dan PSBB (3-20 Juli 2020). Pada saat PPKM Mikro maupun PSBB, curah hujan pada SPKU Bundaran HI lebih tinggi dibandingkan saat PPKM darurat sehingga dapat membantu peluruhan atau pencucian partikel halus di udara.

Dengan data Pemprov DKI Jakarta itu, Bondan menilai, pemerintah sudah seharusnya membuka data konsentrasi real time  dari Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) ke publik secara berkala. Dan memperbanyak alat pemantau. Idealnya ada 10 alat pemantau untuk setiap 3 Juta populasi.

“Ini seharusnya berlaku untuk semua kota dan daerah, membuka datanya ke publik agar masyarakat tahu dan dapat melakukan tindakan pencegahan. Lebih penting lagi adalah pengakuan dari pemerintah bahwa udara DKI Jakarta sudah tercemar dan melebihi BMUA dan langkah nyata mengendalikan sumber pencemar udara secara menyeluruh dan lintas batas berdasarkan  data saintifik.”

Pada kesempatan yang sama, dr Feni Fitriani Taufik dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) menyatakan, pihaknya merekomendasikan dan meminta pemerintah untuk menyikapi masalah pencemaran polusi udara Jakarta dan membuat peraturan tentang  pengendalian polusi udara. Apalagi,banyak ditelibahwa polusi itu menurunkan pertahanan tubuh dalam melawan virus.

“Ada koordinasi dengan akademisi, organisasi profesi ataupun lingkungan melalui kajian dan penelitian untuk mengatasi masalah polusi di Ibu Kota, yang berasal dari industri, mendorong pembukaan pembangkit listrik alternatif, sarana transportasi massal yang aman, nyaman dan ramah lingkungan, hingga  menambah area hijau di seluruh wilayah,” jelas Feni.  

Sementara itu, gugatan 32 warga DKI Jakarta kepada 7 pejabat negara dalam kasus gugatan atas Pencemaran Udara Jakarta, hingga kini belum mempunyai kepastian hukum meski sudah berjalan dua tahun dengan enam kali penundaan Sidang Putusan.

Kuasa hukum 32 warga DKI Jakarta, Ayu Eza Tiara menganggap hal ini tidak wajar. Sehingga pihaknya khawatir berpotensi  maladministrasi. Hal itu merujuk pada aturan yang dibuat Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No.2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan.

Yuyun Ismawati, perwakilan dari penggugat menambahkan, penundaan sidang putusan terjadi dengan alasan yang terkesan mengada-ada seperti para Tergugat  lupa mengirim soft file kepada Majelis Hakim, adanya salah satu anak Hakim yang meninggal dunia, kemudian berturut-turut Ketua Majelis Hakim, Panitera dan juga Hakim Anggota yang terkena Covid-19.

“Penundaan keputusan ini berarti memperpanjang risiko dan biaya kesehatan. Semakin ditunda, biaya kesehatan akan semakin tinggi. Kalau Jakarta dibiarkan terus seperti ini dan dicontoh oleh kota-kota lain, berarti akan celaka,” imbuh Yuyun.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments