“Pak Presiden, Buka Akses Vaksin untuk Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan Tanpa NIK”

Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksin Bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan meminta pemerintah membuka akses vaksin tanpa birokrasi rumit.

Hal ini disampaikan dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Dinas PPPA, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kumham, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Kepala Dinas Kesehatan, di seluruh Indonesia.

15 anggota Koalisi ini melihat bahwa upaya vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok bisa terhambat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10/2021 Pasal 6 Ayat 3 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi. Peraturan ini mewajibkan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat bagi warga negara untuk mengikuti program vaksinasi.

Persyaratan adanya NIK, by name by address, tersebut telah menyulitkan masyarakat adat dan kelompok rentan. Seperti kita ketahui bersama, tak sedikit masyarakat adat, kelompok disabilitas, anak-anak yang berada di panti asuhan, lansia, tunawisma, yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan.

Ada banyak penjelasan tentang mengapa masyarakat adat dan kelompok rentan sebagian tidak memiliki NIK, mulai dari hambatan birokrasi, infrastruktur penunjang, sampai mungkin adanya hambatan kultural. Kita berdiskusi panjang-lebar mengenai penyebab ketiadaan akses NIK bagi masyarakat adat dan kelompok rentan.

Namun, di masa pandemi dan terutama di saat merebaknya Virus Corona Varian Delta yang mengganas, belum ada langkah diskresi dari pemerintah untuk melakukan terobosan, yakni dengan mengganti persyaratan NIK dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh RT, RW, kepala desa, kepala adat, atau organisasi tempat seseorang bernaung.   

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan ada 40-70 juta jiwa masyarakat adat tersebar di Indonesia, 20 juta jiwa dari mereka telah menjadi anggota AMAN. Dari jumlah tersebut, dalam data AMAN, per 21 Juli 2021, baru 468.963 orang yang mendaftarkan diri untuk vaksinasi; sekitar 20 ribu  dari mereka sudah mendapatkan vaksinasi tahap pertama. Keterbatasan akses vaksinasi dan ketiadaan NIK menjadi kendala utama rendahnya pendaftar.

Negara berkewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh penduduk, termasuk akses pemberian vaksin dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19. Bagi masyarakat adat yang tinggal di pedalaman atau pulau terluar, kewajiban memiliki NIK menjadi sandungan signifikan untuk bisa menjangkau program vaksinasi pemerintah.

Masyarakat adat bukanlah kelompok rentan. Mereka bisa hidup mandiri dan selama ini telah menjaga keharmonisan dan kelestarian alam, serta keragaman hayati di daerah-daerah terdalam dan terluar Indonesia. Wilayah-wilayah adat selama ini adalah lumbung pangan Indonesia, wilayah adat pula yang menjadi jantung yang memperlambat efek perubahan iklim.

Pada awalnya, lokasi yang terpencil dan relatif terisolasi, kehidupan mandiri, dan kearifan lokal membuat masyarakat adat relatif aman dari Covid-19. Namun seiring perkembangan varian virus yang lebih dahsyat dan mudah menular, pertahanan masyarakat adat mulai jebol.

Peningkatan angka positif Covid-19 Masyarakat Adat yang cukup signifikan, menurut AMAN, terjadi di kawasan Aru Kayau, Kalimantan Utara; Lamandau, Kalimantan Tengah; Tana Toraja dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan; Sigi, Sulawesi Tengah; dan Kepulauan Aru, Maluku. Ada beberapa kasus klaster keluarga yang meninggal pada saat isoman karena fasilitas dan layanan kesehatan yang jauh dari jangkauan. Namun demikian, detail jumlah yang positif belum ada karena test and tracing tidak berjalan baik di wilayah-wilayah terpencil.

Mengingat peran penting dalam menjaga biodiversitas dan lumbung pangan, masyarakat adat perlu dilindungi. Kerusakan pada masyarakat adat dan daerah yang menjadi ruang tinggal masyarakat adat pada akhirnya akan berbahaya bagi seluruh wilayah Indonesia.

Persyaratan NIK untuk vaksin juga menjadi persoalan bagi kelompok rentan dalam berbagai bentuk. Kelompok disabilitas, anak-anak dalam berbagai kondisi yang tak memiliki akta kelahiran, lansia, transpuan, tunawisma, misalnya, kerap tidak memiliki NIK. Jika keberadaan KTP dijadikan persyaratan vaksin, by name by address, maka kelompok marjinal akan mengalami risiko tak tersentuh akses vaksinasi dan ini membahayakan keseluruhan upaya penanganan pandemi.

Koalisi juga meminta perhatian pemerintah bahwa kelompok rentan cenderung tidak memiliki akses layanan kesehatan memadai karena berbagai hal. Akibatnya, riwayat kesehatan, keberadaan status komorbid, tidak sepenuhnya diketahui. Karenanya, pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas pengecekan pre-vaksin untuk mengetahui kondisi komorbid calon penerima vaksin.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, juga mendesak pemerintah segera untuk melakukan langkah-langkah strategis :

1.Memberikan diskresi bagi masyarakat adat, penyandang disabilitas dan kelompok anak tanpa akta agar mendapatkan vaksin meski tanpa NIK. Koalisi ini menyadari bahwa NIK adalah tertib administrasi yang dibutuhkan, namun mengingat gentingnya situasi pandemi, Koalisi mendesak pemerintah untuk membuat terobosan.

2.Mendorong agar  surat keterangan dari ketua adat, RT/RW, kepala desa, atau organisasi yang menaungi sebagai pengganti NIK dan dikukuhkan lewat surat edaran kementerian terkait. AMAN dan organisasi yang bergabung dalam Koalisi ini bersedia membantu pemerintah dalam penyediaan data dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan anak-anak.

3.Mendorong edukasi dan sosialisasi yang konstruktif, mudah didapat, dan mudah dipahami terkait COVID-19 dan program vaksinasi, termasuk aktif meluruskan sejumlah kabar bohong/hoaks yang berkaitan dengan dua hal tersebut.

4.Memastikan tersedianya fasilitas pemeriksaan kesehatan awal untuk masyarakat adat dan kelompok rentan termasuk anak, sebelum mendapatkan vaksin. Memastikan adanya layanan kunjungan ke rumah atau lokasi tinggal kelompok disabilitas, panti-panti atau sarana transportasi penjemputan ke lokasi fasilitas kesehatan terdekat.

5.Mendefinisikan kelompok rentan yang menjadi prioritas vaksinasi sesuai standar WHO dan memprioritaskan vaksinasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat dan kelompok rentan di seluruh provinsi Indonesia.

6.Memberikan pelatihan orientasi bagi para relawan yang akan memberikan layanan vaksinasi massal, terutama tentang etika berinteraksi dengan kelompok disabilitas dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas.  

Banner Image : diambil dari situs greeners.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *