• Ikuti Kami:
  • |
  • May 26, 2021
  • By - SIEJ

Skema Perhutanan Sosial dalam Penyelamatan Hutan masih Menyisakan Persoalan

Tingginya ketimpangan pengelolaan hutan dari luas kawasan hutan Indonesia mengakibatkan maraknya konflik agraria di wilayah hutan antara perusahaan dan masyarakat adat.

Pasalnya dari total luas hutan Indonesia 120 juta hektar (tahun 2015) , 96 persen diberikan kepada swasta atau perusahaan dan hanya empat persen dikelola masyarakat secara kolektif.

Hal ini diungkapkan Bambang Supriyanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, di hadapan 30 jurnalis di Wilayah Sumatera yang mengikuti  workshop dan fellowship jurnalis lingkungan dari The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dalam program #BuildBackBetter SIEJ-CLUA, yang berlangsung secara virtual Senin, 24 Mei 2021.

Untuk menekan tingginya konflik dan merespons masalah ketidakadilan akses pada lahan, pemerintah menggulirkan program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria. “Sulit untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di sana, padahal kita punya 25.863 desa di sekitar kawasan desa. 36,73 persen di bawah garis kemiskinan. Apalagi kriminalisasi, itu mengakibatkan pergerakan masyarakat sangat terbatas dan takut sehingga tidak bisa berkembang. Kini di peta indikasi perhutanan sosial terakhir sudah sudah memberikan akses pengelolaan kepada masyarakat hingga 30 persen,” kata Bambang.

Workshop dengan tema “Build Back Better : Efektivitas Skema Perhutanan Sosial dalam Penyelamatan Hutan” untuk jurnalis di wilayah Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan ini selain menghadirkan narasumber dari pemerintah, juga akademisi dan perwakilan warga memberikan pemaparan tentang skema perhutanan sosial.

Akademisi kandidat doktor Universitas Leiden, Belanda, Yance Arizona mengatakan, pengelolaan lahan di Indonesia hingga sekarang tak lepas dari sejarah ketika masa kolonialisme Belanda, dimana masyarakat dilarang mengambil kayu meski masyarakat hidup berdampingan dengan hutan.

“Masalah pelarangan ini kemudian diperparah oleh interaksi elite-elite Kerajaan Jawa dengan Pemerintah Kolonial. Seperti yang dapat kita lihat di Batavia. Masalah berikutnya adalah pelaksanaan sistem tanam paksa yang berakibat pada rusaknya kawasan hutan masa itu,” ujar Yance.

Ia menambahkan, dalam perkembangan regulasi di Indonesia, pada 1960, pemerintah menerbitkan UU Pokok Agraria namun tidak menyertakan distribusi pengelolaan hutan kepada masyarakat sehingga kesan karakteristik kolonial masih sangat kuat.

“Jika melihat aspirasi masyarakat dalam persoalan kehutanan, ada dua bagian. Pertama, masyarakat ingin mengelola hutan yang menjadi ruang hidupnya sejak lama, lalu ada tipikal masyarakat yang ingin agar hutannya dijaga, dibiarkan apa adanya,” katanya.

Dalam program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria, pemerintah telah menyiapkan sekitar 13,84 juta hektar untuk dikelola masyarakat. Ada lima skema yakni Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Sistem pengelolaan hutan secara lestari itu mempertimbangkan budaya, hukum adat dan sosial masyarakat setempat.

Di antara kelompok masyarakat yang menerima hak pengelolaan tersebut adalah Desa Lukun, Kepulauan Meranti, Riau. Pada 2017, mereka memperoleh pengelolaan dalam skema Hutan Desa seluas 2.426 hektar.

Amran, Ketua Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Lukun, Kepulauan Meranti menyambut positif perhutanan sosial dalam skema hutan desa ini. Namun dalam perjalanannya selama empat tahun sejak SK diterima, banyak tantangan yang dihadapi. Masalah mendesak dan besar itu adalah masih maraknya pembalakan liar di dalam hutan desa.

“Illegal logging ini bukan saja terjadi di hutan desa tapi juga di areal penyangga hutan desa. Sejauh ini tidak ada penegakan hukum dari pemerintah meski kita sudah melaporkan kepada pihak terkait di kabupaten,” jelasnya  Amran sebagai perwakilan masyarakat adat yang dihadirkan sebagai salah satu pembicara dalam workshop tersebut.

Pembalakan liar mengakibatkan tutupan hutan rusak dan kekeringan pada lahan gambut sehingga mengancam dan rentan kebakaran di musim kering. Ia menceritakan tantangan lembaga pengelola hutan saat kebakaran hutan tahun 2019.

“Pernah satu kali ketika masyarakat berjibaku memadamkan api, kami mendengar suara mesin chainsaw di Hutan Desa. Setelah di crosscheck, ada lima illegal logger yang tengah mengambil kayu. Belum lagi permasalahan birokrasi yang tidak dipahami masyarakat sehingga kita  kesulitan mengelola hutan desa ini secara penuh,”jelas Amran. 

Selain itu, tantangan lain yang muncul pasca mendapatkan SK adalah tidak adanya bantuan anggaran pelaksanaan untuk pengelolaan hutan desa.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments