• Ikuti Kami:
  • |
  • May 26, 2021
  • By - SIEJ

“Kinipan” : Indonesia dalam Tujuh Babak

Film dokumenter “Kinipan” garapan Watchdoc yang diputar perdana di Desa Kinipan 27 Maret 2021 bisa dibilang memecahkan rekor penayangan film-film dokumenter sebelumnya yang digawangi Dandhy Dwi Laksono.

Meski sebagai sebuah film dokumenter durasi hingga 2,5 jam terbayang sangat melelahkan, “Kinipan”  justru menyedot penonton ala “bioskop kampung” di 600 lokasi di wilayah Indonesia hanya dalam 10 hari. Melebihi pendahulunya si “Pembunuh Seksi” yang menyinggahi  400 lokasi  dalam 8 hari.

Peristiwa dan narasi besar yang terjadi di Indonesia. Pandemi, Omnibus Law, food estate, dan proyek reforestrasi dijahit menjadi satu kolase dalam Film “Kinipan”. Ini disebut Dandhy lebih ambisius dari Pramoedya Ananta Toer yang menceritakan kolonialisme dalam tetralogi. “Kinipan” menceritakan oligarki dalam tujuh babak. Bab pertama diawali dengan cerita Pohon, harimau, babi, kemudian Kinipan, Pandemi, Omnibus Law, Food Estate, Perusahaan restorasi dan Epiolog yang mengakhiri cerita.

Dandy Dwi laksono, sutradara “Kinipan” menceritakan perjalanan film yang digarap sejak 2018 ini kepada Joni Aswira, Sekjen The Society of Indonesian Environmental Journalists SIEJ dalam siaran langsung (live Instagram) di akun resmi Instagram SIEJ, baru-baru ini.

Bagaimana Ide awal pembuatan Film Kinipan ?

Ide seperti film-film garapan Watchdoc, banyak film yang tumbuh tidak didesain dari awal satu paket narasi. Film “Kinipan” atau “Sexy Killers” tidak didesain masuk wilayah oligarki politik karena bagian dari rangkaian Ekspedisi Indonesia Biru.

Belum berpikir kolerasi oligarki politik dan penguasaan energi yang disebut Susi Pujiastuti sebagai kabinet tambang. Belum terpikirkan. Kami hanya melihat batu bara mengubah lanskap Kalimantan secara lingkungan, sosial, budaya bersama dengan sawit. Jadi sama dengan “Kinipan”, ini juga film yang konsepnya tumbuh dan berkembang.

Bagaimana kemudian muncul Ide untuk menjahit cerita di tiap bab ?

Ini semacam eksperimen selama 12 tahun Watchdoc berkarya memproduksi berbagai macam film diawai dengan  durasi 30 menit. Dan ternyata masalah yang disajikan makin kompleks. Eksperimen kami paling berani di Film “Mahuze” yang berdurasi 85 menit yang menceritakan masyarakat Papua di pedalaman dengan kehancuran ekonomi dan ekosistem. Ternyata Respons tinggi. Bagitu juga dengan  Film “Sexy killers” yang durasi 88 menit.  Penonton masih bisa terima.

Kami jadi ditantang oleh karya sebelumnya yang menggabungkan antara batubara, oligarki dan politik 2014 dalam 1,5 jam. Merilis FIlm “Kinipan” dengan variable narasi yang kompleks. Menghubungkan empat variabel besar merangkum menjadi satu film dengan durasi panjang. Yang awalnya mencapai tiga jam tapi kemudian dipendekkan menjadi 2,5 jam.

Kalau dibikin serial tidak dapat sambungannya karena kita ingin itu dalam satu film. Pembabakan ini dibuat sebagai cara efektif untuk membuat orang tidak kewalahan menerima konten. Jadi dipisah dalam beberapa bab tapi transisi antar bagian tetap mengalir  seperti  di film agar penonton tidak terganggu. Ini lebih ambisius dari Pramoedya Ananta Toer yang menceritakan kolonialise dalam empat bagian. Kami menceritakan oligarki dalam satu film jadi tujuh bab.

Kapan memulai menggarap film ini?

Tahun 2018 mulai syuting dengan konsep yang lain. Ingin merekam rimbawan bernama Basuki Santoso. Kami lihat punya Ideologi, punya strategi advokasi yang jauh dari gemerlap kampanye lingkungan. Yang dilakukan di pedalaman sungguh luar biasa dan saya membandingkan dengan proyek glamor tentang  konservasi dan restorasi lingkungan yang luar biasa dilakukan LSM di Jakarta, sementara Basuki mengadapi kebakaran secara riil, melakukan penanaman dan penyaksikan kematian orangutan. Jadi sosok Basuki kami rekam. Kami cicil merekamnya.

Feri Irawan juga sudah lama kami dengar reputasinya, pernah mengantarkan rombongan Suku Anak Dalam ke Jakarta pada waktu awal reformasi. Dia juga mendampingi Suku Anak Dalam sejak tahun 1990an seperti Butet Manurung yang dikenal dengan Sakola Rimba. Feri adalah versi Butet yang tidak muncul secara luas seperti halnya Butet dan kiprahnya.

Dua orang ini sudah lama kami amati dan lihat. Dan ketika mulai pandemi, kami lihat zoonosis sebagai pintu masuk untuk menceritakan. Kalau hanya bercerita hutan hilang, penggundulan hutan itu sejak sudah ada sejak Ebiet G Ade bikin lagu atau Gobloh di tahun 1970an atau generasi baru Navicula yang bercerita soal kerusakan lingkungan. 

Bagaimana menghubungkan dalam empat narasi besar tentang pandemi, Omnibus Law, Food Estate, dan proyek reforestrasi ?

Pandemi ini narasi baru, bahwa orang harus tahu. Ada korelasi baru bahwa apa yang kita hadapi sebagai pandemi atau zoonosis dan dari mana asal ini semua. Wuhan hanya satu cerita saja yang kita hadapi dari SARS, Flu Burung, Ebola, bahkan yang klasik seperti malaria, kaki gajah, demam berdarah. Itu semua zoonosis yang sudah kita anggap biasa karena skalanya dianggap masih epidemi.

Tidak semua manusia mengalami pandemi. Mungkin kakek kita sudah meninggal tidak mengalami pandemi karena pandemi terakhir  tahun1908. Tapi kalau epidemi mungkin lebih tahu. Generasi kita mengalami pandemi itu agak langka dalam sejarah manusia karena itu rugi amat kalau kita termasuk homo sapien yang mengalami pandemi tidak bisa mendapat pelajaran selain memakai masker dan cuci tangan. Pemaknaan hanya sampai situ atau bansos yang di korupsi, Satpol PP yang ngoprak-oprak kalau ada yang kumpul.  Jadi eman-eman banget kalau narasi kita, ingatan kita soal pandemi hanya sebatas masker atau jaga jarak. Ingatan kita tentang pandemi harus sangat dalam karena tidak semua orang pernah mengalami.

Bahkan saking pentingnya urusan wabah, bahwa pengetahuan tradisional juga mengajarkan ada konsep pagebluk kalau di Jawa, sehingga Saya merasa ini saatnya Watchdoc memproduksi karya yang bisa membungkus peristiwa sejarah ini yang dikaitkan dengan sesuatu yang sudah kita anggap sesuatu yang klise atau basi yaitu kerusakan hutan. Sudah banyak dokumenter yang diproduksi asing soal deforestasi, zoonosis, pandemi, tapi kita ingin membuat versi Indonesia. Apalagi bicara film dokumenter, kita masih lihat “luar”. Ini jadi dorongan sebenarnya yang lebih dominan ketika membuat film “Kinipan”. Kami memaknainya dan menggunakan footage yang sudah mulai kami rekam sejak 2018.

Empat hal besar itu menjadi relevan dan terkorelasi satu dengan yang lainnya. Apa premis film ini ?

Sebelum food estate yang ingin kami garis bawahi dulu adalah Omnibus Law. Semua negara mengalami pandemi, merespons pandemi dan mengunakan budget untuk mengatasi pandemi. Hanya Indonesia yang saya kira di tengah-tengah pandemi membuat kebijakan Omnibus Law yang justru akan membuat pandemi berikutnya. Mungkin bukan dari Wuhan tapi mungkin dari Jambi, Papua, Kalimantan, atau hutan di Sulawesi yang sudah habis. Omnibus Law itu kebijakan yang justru pandemi ada itu karena adanya Omnibus Law dengan skala yang lebih. 

Bayangkan Pemerintah Indonesia di tengah-tengah pandemi bukannya ber-refleksi pada pembangunan yang ramah lingkungan dan mencegah kerugian (pandemi ini mengakibatkan kerugian ekonomi) yang kita bangun habis, orang yang kita perjuangkan hidup mati dalam hitungan hari, kerugian ekonomi, shot down, rencana manusia yang berubah total karena pandemi, BPJS dan Bappenas saja tidak bisa menghitung. Dan itu malah dianggap bukan masalah, malah bikin Omnibus Law, bukan mengaudit semua konsep pembangunan, perlakuan kita pada lingkungan supaya tidak jadi Wuhan kedua.

China juga melakukan pendekatan infrastruktur bermasalah, proyek bermasalah, eksploitasi besar-besaran, tingkat polusi. Tapi siapa yang bisa mencegah Indonesia jadi Wuhan berikutnya karena kita punya syarat yakni populasi yang tinggi, degradasi lingkungan, banjir, bencana, dampak krisis ekonomi.

Indonesia ini “kandidat” dan ini diperburuk oleh Omnibus Law, setelah itu diperburuk lagi oleh food estate. Jelas Omnibus Law dan food estate sama-sama mengincar hutan. Ketentuan minimal hutan sudah dihapus, bahan jenis kayu langka seperti kayu Ulin dikeluarkan dari daftar kayu yang dilindungi.

Pemerintah bikin proyek restorsi ekosistem, ternyata begitu lokasinya bersebarangan dengan lokasi batu bara, yang dimenangkan batu baranya. Pemerintah bkin proyek restorasi ekosistem, begitu proyek berseberangan dengan kepentingan baru bara, yang dimenangkan baru baranya.

Terima duit dari negara-negara seperti Norway untuk restorasi hutan tapi hutan ekspoitasinya masih jalan terus. Saling dikadali lah. Dari film ini kita melihat ini adalah orchestra besar dengan apa yang di sebut green washing, cuci dosa ramai-ramai dan negara industri dan negara pemilik hutan.

Beberapa cuplikan itu misal konflik adat Kinipan, pada bulan Juni, Efendi Buhing ditangkap, ada  video pertama sebuah rumah dan rumah itu banjir, melihat sendiri dampak ekspansi sawit di Kinipan yang akhirnya terjadi banjir. Tak terhindarkan saja kalau Kinipan banjir, ini juga banjir baru pertama kali sepanjang sejarah. Banyak hal baru terjadi di mayarakat, ini bukan sekadar Sungai Lamandau yang tiba-tiba naik karena curah hujan. Ini hal baru dan memang bukan kaleng-kaleng banjirnya.

Kami sudah pernah ke Kinipan dan kawan-kawan yang  mendampingi punya banyak dokumentasi. Kinipan itu desa kecil. Semua sudut Kinipan sudah didokumentasikan. Menemukan gambar karena banyak dokumentasi yang di ambil sebelum dan setelah banjir.

Apa pertimbangan menggunakan dua karakter atau aktor sebagai pengantar cerita di “Kinipan” ?

Mereka bukan tempelan tapi punya karakter kuat, mereka mewakili apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Basuki bicara hutan bukan seperti komentator di televisi. Dia forester menanam pohon di tempat-tempat yang orang nggak nanam. Benar-benar menanam tumbuhan untuk pakan orangutan. Orang-orang yang memang ada di dunianya. Pertimbangannya supaya ada benang merah dan antar lokasi saling terhubung. Ada Basuki Santoso, Feri Irawan dan Efendi Buhing.

Konsep yang dibangun dalam cerita ini seperti apa?

Dalam teknik storytelling, kita butuh mediator untuk menyambungkan benang merah. Justru orang-orang seperti Efendi Buhing, warga di Jambi bisa jadi aktor untuk konteksnya masing-masing. Untuk menghubungkan lokus, kita butuh karakter lain. 

Film ini menjadi medium interaksi dan obrolan terutama mereka yang punya kedekatan. Ini juga yang menjadi alasan konsep pemutaran film ini. Kami ingin film ada di level komunitas, level warga, level kumpulan. Tidak membayangkan penontonnya seseorang sambil tidur nonton di Youtube. Meski mungkin terjadi dialog dengan dirinya sendiri tapi dalam kumpulan orang akan terjadi dialog lebih, ada pengkayaan yang lebih karena di film ini juga banyak hal yang harus dijelaskan, karena film ini tidak bisa “menjelaskan dirinya sendiri”. Banyak konteks yang harus ditambahkan, banyak hal di tiap-tiap nobar bisa membantu memperkaya film ini.

Medium Youtube bagi kami selalu menjadi outlet terakhir untuk film-film advokasi seperti ini. Terlebih lagi ada peristiwa lain seperti bencana yang akhirnya juga mendorong kami untuk mengajak publik melakukan penggalangan dana ketika nobar. Ini pernah dilakukan di Film “Made in Siberut” dan “The Bajau”. Kira-kira itu idenya.

Tidak hanya “keras” pada pemerintah dan perusahaan tapi juga negara donor dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang kita tahu bergerak pada isu lingkungan. Bagaimana kritik pada mereka dibangun agar publik paham terhadap masalah yang kompleks ini ?

Memang akarnya adalah karena pemerintah punya konsep yang aneh dalam kontek reboisasi atau restorasi ekosistem. Padahal sejak kapan ada contoh di sejarah manusia ini perusahaan berhasil melakukan restorasi. Dari dulu restorasi terbaik adalah restorasi yang mutualistik dengan masyarakat setempat. Hutan bukan tempat yang disterilkan dair orang-orang. Ada zona-zona tertentu yang dimana hutan bisa dimanfaatkan.

Di zona itu masyarakat adat jauh lebih ketat. Tiap masyarakat adat punya hutan keramat, hutan larangan, konsep-konsep itu sudah ada tidak perlu kuliah tinggi untuk punya gagasan soal konservasi. Justru masyarakat Suku Anak Dalam, Kinipan, mereka lebih tahu bagaimana merestorasi hutan karena mereka yang berkepentingan dengan hutan yang awet.

Karena itu ketika perusahaan yang dimilik LSM membuat proyek-proyek restorasi hutan akan sangat berkonfliknya dengan sawit dan tambang. Jadi film ini juga mengkritik praktik LSM lingkungan yang selama ini berpikir seperti pemerintah menjadikan lingkungan sebagai sebuah projek, tidak ada elemen antropologi. Jadi melihat hutan hanya urusan karbon urusan satwa fauna saja. Jadi masing-masing LSM hanya melihat hutan berdasarkan judul proposalnya.

Bagi saya ini problem karena hutan ini multidimensi dan orang-orang seperti Basuki dan Feri sebagai aktivis lingkungan saya angap mereka bisa  melihat hutan lebih holistik melampaui proposal. Ini yang membuat saya merasa dua orang ini otokritik terbaik untuk LSM. Biarkan LSM dikritik LSM. Dan film ini mudah-mudahan sedikit memberikan ruang untuk itu.

Jadi, negara melihat hutan sebagai komoditi. Dulu secara klasik diambil kayunya. Lalu diambil mineralnya karena ada duit di situ. Bagitu sekarang ada duit juga untuk karbon ya hutan seolah-olah dipertahankan tapi sebenarnya dijual juga untuk karbon. Jadi pendekatan selalu ekonomi dan LSM-LSM ini terjebak dengan pendekatan ekonomi. Karena itu hutannya dijadikan wilayah restorasi ekosistem dan perlu perusahaan yang harus mengelola  restorasi itu bukan masyarakat adat, bukan orang kampung, bukan peladang biasa, jadi harus perusahaan dan ini ngawur. Kami tunjukan dimana ngawurnya.

Dan seperti disampaikan Basuki dalam film, negara-negara donor, negara-negara industri besar itu juga tahu bahwa uang-uang mereka tidak tepat sasaran. Ini sama, negara maju tahu bahwa Indonesia tidak niat-niat amat mengelola hutan. Ini bagian dari cerita besar green washing, cuci dosa lingkungan ramai-ramai dari negara utara dan selatan pemilik hutan. Ini kolaborasi unholly coalition antar negara industri dan negara pemilik hutan untuk cuci dosa bareng-bareng dan di situ LSM dengan riang gembira menjadi bagian dari cuci dosa itu.

Kami bekerjasama dengan teman-teman di Jerman seperti Global Film. Film ini juga didanai pajak orang Jerman. Ini patungan, gotong royong untuk memberi tahu para pembayar pajak masing-masing,  saling dikadalin pemerintah nih. Jadi  kalau sesama pemilik modal bisa kolaborasi, kenapa sesama pembuat film tidak bisa kolaborasi. Itu idenya.

Bagaimana merespons serangan buzzer terhadap Film “Kinipan” ?

Serangan buzzer sudah muncul ketika pertama merilis foto-foto tongkang pengangkut kayu glondongan yang melintasi Sungai Kahayan. Itu sudah diserang buzzer. Saya biarkan saja, itu jadi bagian mereka ikut promosikan film. Saya tidak pernah hirau dengan buzzer. Bagi saya film adalah  hal yang tidak bisa ditiru buzzer.  

Kita bikin film menghabiskan energi tidak untuk meladeni  cuitan buzzer di media sosial itu. Mereka harus membuat film untuk mendapatkan perhatian saya.**

Banner Image : dokumentasi Watchdoc & hutanhujan.org

Full movie “Kinipan” : https://www.youtube.com/watch?v=3LnT4_8Titc

  • Share:
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments