Workshop dan Fellowship “Build Back Better” Jurnalis Lingkungan

The Society of Indonesian Environmental Journalists mengundang 30 jurnalis dari Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan untuk mengikuti workshop dan fellowship jurnalis lingkungan dengan tema : “Build Back Better” : Efektivitas Skema Perhutanan Sosial dalam Penyelamatan Hutan”

Tata kelola kehutanan, perkebunan dan lahan di Indonesia sering menjadi catatan buruk yang mencoreng bangsa Indonesia di mata global. Di dalam negeri, buruknya tata kelola dan penegakan hukum yang lemah memicu alih fungsi lahan atau deforestasi. Sementara konflik ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi yang diderita para pihak yang berkonflik, bahkan di beberapa kasus, konflik ini berujung korban jiwa. 

Penerbitan berbagai izin, perambahan serta tumpang tindih kepemilikan lahan menjadi penyebab banyaknya konflik berbasis lahan di berbagai daerah. Konflik itu terjadi antarmasyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri. 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, terdapat 241 kasus konflik agraria di Indonesia sepanjang 2020 dengan luas lahan yang terdampak 624.272 hektar. Konflik tersebut paling banyak terjadi di konsesi perkebunan sawit dan melibatkan 135.332 kepala keluarga di 359 daerah. 

Empat provinsi yang paling tinggi angka konflik agraria di Indonesia terjadi di Sumatera. Riau adalah yang paling tinggi dengan jumlah 29 kasus pada tahun 2020 dengan luas lahan terdampak mencapai 60.339 hektar. Data ini lebih kecil dibandingkan yang diekspos Scale Up, LSM berbasis di Pekanbaru. Scale Up mencatat ada 31 konflik sumberdaya alam selama tahun pertama pandemi. Sebanyak 26 kasus di antaranya terkait dengan perkebunan sawit dan sisanya konsesi hutan tanaman industri. 

Konflik lahan di Jambi bahkan melibatkan komunitas masyarakat adat terpencil. KPA menyebut total lahan terdampak konflik di Jambi mencapai 17.988 hektar dengan 21 kasus sekaligus menjadi provinsi tertinggi kedua. Konflik di daerah ini berlarut-larut dan menyebabkan korban jiwa. 

Tertinggi ketiga yakni Sumatera Utara dengan 19 kasus dan luas lahan terdampak 23.969 hektar. Provinsi Sumatera Selatan tercatat 17 kasus dengan luas lahan terdampak mencapai 23.969 hektar. 

Dalam rangka menyelesaikan akar masalah konflik, pemerintah meluncurkan program distribusi aset sejak beberapa tahun terakhir. Konteks distribusi aset ini dalam arti memberikan hak penguasaan dan pemanfaatan lahan di sebuah kawasan bagi kelompok masyarakat. 

Di awal tahun 2021, Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.929 Surat Keputusan Perhutanan Sosial bagi komunitas masyarakat di 17 provinsi. Total luasan pada Surat Keputusan (SK) tersebut mencapai 3.442.000 hektar dan mencakup sedikitnya 651 ribu kepala keluarga yang diharapkan mendapatkan manfaat dari kebijakan distribusi aset ini.  

Dari jumlah tersebut, seluruh provinsi di Sumatera memperoleh SK Perhutanan Sosial, termasuk Sumatera Barat 126 SK (187.297,45 ha), Riau 31 SK (seluas 447.091,82 ha), Jambi 64 SK (32.500,92 ha), Sumatera Selatan 58 SK (26.478,36 ha), Bengkulu sebanyak 44 SK (32.710,47 ha).

Pemerintah juga menyerahkan 35 SK Hutan Adat seluas 37.526 ha di 11 provinsi, termasuk di antaranya di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Jambi. Selain itu, juga diterbitkan SK pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas untuk program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang secara simbolis diserahterimakan kepada masyarakat secara virtual. Luas program TORA mencapai 72.074,81 ha. 

Dalam serah terima SK Perhutanan Sosial itu, Presiden Jokowi berharap, program perlindungan kawasan hutan dalam berbagai skema yakni Hutan Adat, Hutan Sosial dan TORA itu bisa mengurangi konflik penguasaan suatu kawasan. Apakah skema perhutanan sosial ini cara yang efektif untuk mengurangi laju deforestasi dan menjaga hutan tersisa? Persoalan-persoalan apa yang muncul dari penerapannya di lapangan? Sementara itu UU Cipta Kerja yang ditolak banyak pihak kini akan segera diimplementasikan mengingat regulasi turunannya sudah mulai diterbitkan.

Apakah UU Cipta Kerja ini akan berdampak pada upaya-upaya penyelamatan hutan? Hal tersebut akan dibahas dalam Workshop SIEJ-CLUA, pada :

Waktu : Senin, 24 Mei 2021

Pukul : 13.0015.00 WIB

Tempat : dalam jaringan (daring) internet Zoom Meeting

Pendaftaran : https://s.id/AvAYa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *