Petisi Masyarakat untuk Ketua PBNU: Selamatkan Alam dari Jebakan Oligarki Batubara
Jakarta - Aktivis perubahan iklim luncurkan petisi untuk KH Yahya Cholil Staquf selaku Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan judul Ketua PBNU: Kelola Energi Terbarukan Bukan Tambang Batubara pada 5 Juni 2024.
“Peluncuran petisi tersebut bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia,” ujar Firdaus Cahyadi selaku penggagas petisi.
Ia melanjutkan, petisi ini sudah ditandatangani oleh 245 masyarakat per 9 Juni 2024 pukul 09.53 WIB. Cahyadi menilai PBNU harus lebih mendengarkan suara publik daripada bisikan para oligarki batubara.
“InsyaAllah penandatangan petisi akan terus meningkat,” tutur Firdaus yang juga seorang aktivis perubahan iklim.
Ia mengatakan bahwa tawaran pemerintah untuk mengelola tambang adalah bentuk dari jebakan kaum oligarki batubara di sekitar pemerintah.
“Kaum oligarki Batubara ingin menggunakan narasi agama untuk melawan gerakan lingkungan hidup,” sebutnya.
Ia menilai, para oligarki batubara menyadari bahwa narasi nasionalisme sempit tidak berlaku lagi untuk melindungi keserakahan mereka dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Saat ini lembaga-lembaga pendanaan juga mulai enggan mendanai tambang batubara karena merusak alam dan menyebabkan krisis iklim.
“Jika PBNU menerima jebakan pemerintah untuk mengelola tambang batubara maka yang rugi bukan hanya PBNU dan umat Islam saja, tetapi seluruh publik baik yang ada di Indonesia maupun di tempat lain, karena batu bara adalah penyebab krisis iklim secara global,” jelasnya.
Jika pemerintah berniat baik pada PBNU, seharusnya pemerintah memfasilitasi PBNU untuk mengelola energi terbarukan berbasis komunitas.
“Hasil penelitian Celios dan 350.org Indonesia yang bertajuk Dampak Ekonomi dan Peluang Pembiayaan Energi Terbarukan Berbasis Komunitas menunjukkan bahwa energi terbarukan berbasis komunitas mampu menciptakan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp10.529 triliun selama 25 tahun,” sebutnya.
Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa energi terbarukan berbasis komunitas juga mampu menurunkan angka kemiskinan hingga lebih dari 16 juta orang. Bukan hanya itu, dari sisi ketenagakerjaan energi terbarukan berbasis komunitas juga membuka peluang kerja sebesar 96 juta orang.
Ia melanjutkan, melalui petisi ini publik sedang menanti keberanian PBNU untuk menolak tambang Batubara.
“PBNU harus menolak menjadi tumbal para oligark tambang,” tegasnya.
Sumber: 350.org
